01276 - Desentralisasi Hukum: Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan Kepada Daerah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

ABSTRAK

Decentralization of Law: Delegation of Governmental Authority to Regions in the Perspective of Positive Law and Islamic Law

This article synthesizes the framework of legal decentralization in Indonesia by examining it through the lens of Islamic law principles—siyāsah syar'iyyah, maslahah, and maqāṣid al-syarī'ah. Decentralization in Indonesia is constitutionally designed as the transfer of governmental affairs from the Central Government to autonomous regions based on the principle of autonomy, including normative authority to form Regional Regulations (Perda). However, the limits of this authority—particularly in matters classified as central government prerogatives such as religion—create constitutional tensions when regions enact Sharia-nuanced regulations. Through a normative-juridical approach with a conceptual and case study analysis, this article argues that legal decentralization is not absolute autonomy but a normative delegation that must operate within the division of governmental affairs and the hierarchy of norms. From an Islamic law perspective, decentralization can be understood as an instrument of siyāsah syar'iyyah aimed at realizing public welfare (maslahah) and the objectives of maqāṣid syariah. The case of Aceh demonstrates that asymmetric Islamic legal decentralization requires a special legal basis, human rights controls, and accountable governance to remain consistent with the rule of law and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The synthesis concludes that Sharia-compliant legal decentralization demands the integration of national legal order, Islamic welfare ethics, and accountable and transparent governance.

Keywords: Legal Decentralization, Regional Autonomy, Sharia Regional Regulations, Maqāṣid Syariah, Special Autonomy of Aceh

________________________________________

Artikel ini menyintesis kerangka desentralisasi hukum di Indonesia dan membacanya melalui lensa prinsip-prinsip hukum Islam—siyāsah syar'iyyah, maslahat, dan maqāṣid syariah. Desentralisasi di Indonesia dirancang secara konstitusional sebagai penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi, termasuk kewenangan normatif membentuk Peraturan Daerah. Namun, batas kewenangan tersebut—khususnya dalam urusan yang dikategorikan sebagai kewenangan pusat seperti agama—menimbulkan ketegangan konstitusional ketika daerah membentuk Perda bernuansa syariah. Melalui pendekatan normatif-yuridis dengan analisis konseptual dan studi kasus, artikel ini berargumen bahwa desentralisasi hukum bukan otonomi tanpa batas, melainkan pelimpahan kewenangan normatif yang harus bergerak dalam pembagian urusan pemerintahan dan hierarki norma. Dari perspektif hukum Islam, desentralisasi dapat dipahami sebagai instrumen siyāsah syar'iyyah untuk mewujudkan kemaslahatan publik dan tujuan-tujuan maqāṣid syariah. Kasus Aceh menunjukkan bahwa desentralisasi hukum Islam yang asimetris memerlukan basis legal khusus, pengendalian HAM, dan tata kelola yang akuntabel agar konsisten dengan negara hukum dan prinsip NKRI. Sintesis menyimpulkan bahwa desentralisasi hukum yang selaras syariah menuntut integrasi antara tertib hukum nasional, etika kemaslahatan Islam, serta tata kelola yang akuntabel dan transparan.

Kata Kunci: Desentralisasi Hukum, Otonomi Daerah, Perda Syariah, Maqāṣid Syariah, Otonomi Khusus Aceh

________________________________________

Diterima: [Tanggal] | Direvisi: [Tanggal] | Diterbitkan: [Tanggal]

DOI: [doi/xxxxx]

________________________________________

1. PENDAHULUAN

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, desentralisasi pada dasarnya dipahami sebagai penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi, sehingga daerah memperoleh ruang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Arif & Paramadina, 2021; Nuruddien & Rahmah, 2023). Kerangka ini menegaskan bahwa otonomi daerah bukanlah kedaulatan daerah, melainkan mekanisme pembagian kewenangan dalam negara kesatuan, dengan konsekuensi adanya relasi kewenangan, pembinaan, dan pengawasan antara pusat dan daerah (Khilmi, 2018; Kurniati & Devi, 2022; Novita et al., 2023).

Dalam praktik, desentralisasi bukan hanya berdimensi administratif dan fiskal, melainkan juga berdimensi normatif-hukum karena daerah diberi kewenangan membentuk Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen hukum untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (Arif & Paramadina, 2021; Razak, 2023; Zaky, 2023). Di titik inilah isu "desentralisasi hukum" menjadi penting: sejauh mana pelimpahan kewenangan normatif kepada daerah—misalnya pembentukan Perda dan/atau qanun—dapat dipandu oleh nilai-nilai hukum Islam (syariah) tanpa bertentangan dengan hierarki norma dan batas urusan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan pusat (Putra & Syafriani, 2019; Razak, 2023; Zaky, 2023).

Dalam perspektif hukum Islam, Islam kerap diposisikan sebagai sistem yang mencakup tidak hanya aspek ibadah, tetapi juga muamalah, urusan kenegaraan, dan pemerintahan; karena itu, tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik dapat dinilai dengan parameter syariah serta tujuan kemaslahatan (maqāṣid al-syarī'ah/maqaṣid syariah) (Djusfi & Rina, 2017; Mutiara et al., 2018). Sejumlah kajian yang membahas otonomi daerah dan kebijakan fiskal dalam pandangan Islam menekankan bahwa peran negara—termasuk pemerintah daerah sebagai bagian dari struktur pemerintahan—dipandang penting untuk menjamin tujuan material dan spiritual masyarakat serta mengupayakan kesejahteraan (falah) (Djusfi & Rina, 2017; Kartika et al., 2024; "Untitled," 2024).

Pada saat yang sama, dinamika Indonesia menunjukkan bahwa ruang otonomi daerah memicu lahirnya Perda bernuansa syariah yang menimbulkan perdebatan konstitusional, terutama karena "agama" sering dipahami sebagai urusan absolut Pemerintah Pusat, sementara Perda adalah produk hukum daerah yang harus tunduk pada norma yang lebih tinggi (Djusfi, 2015; Muhtadi, 2019; Putra & Syafriani, 2019; Suhli et al., 2022).

Artikel ini mensintesis kerangka desentralisasi hukum di Indonesia dan membacanya melalui lensa prinsip-prinsip hukum Islam (siyāsah syar'iyyah, maslahat/maslahah, dan maqaṣid syariah), sekaligus menyoroti batas-batas normatifnya melalui contoh Perda syariah dan otonomi khusus Aceh (Djusfi, 2015; Djusfi & Rina, 2017; Maulana, 2020; Razak, 2023).

________________________________________

2. KONSEP DESENTRALISASI DAN DIMENSI "DESENTRALISASI HUKUM" DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Secara normatif, desentralisasi dipahami sebagai penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi, dan otonomi daerah dimaknai sebagai hak daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang didesentralisasikan, termasuk pengelolaan keuangan daerah (Arif & Paramadina, 2021; Nuruddien & Rahmah, 2023; Zaky, 2023). Ketentuan konstitusional yang kerap dirujuk dalam kajian otonomi daerah menegaskan bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (Arif & Paramadina, 2021; Hasyim, 2021; Novita et al., 2023).

Dengan demikian, "pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan kepada daerah" bukan hanya kebijakan administratif, tetapi juga desain konstitusional yang menempatkan daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan tertentu dalam sistem negara kesatuan dengan batasan-batasan yang ditentukan undang-undang (Arif & Paramadina, 2021; Khilmi, 2018; Novita et al., 2023).

Dimensi "desentralisasi hukum" muncul ketika kewenangan daerah tidak berhenti pada pelaksanaan urusan, melainkan juga meliputi kewenangan membentuk instrumen hukum daerah. Sejalan dengan itu, kajian mengenai desentralisasi dan otonomi daerah menempatkan Perda sebagai dasar hukum daerah dalam menyelenggarakan otonomi sesuai kondisi, aspirasi, dan kekhasan daerah, namun tetap tidak boleh bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum (Razak, 2023; Taurisa, 2020; Zaky, 2023). Dalam kerangka ini, distribusi urusan pemerintahan semestinya dipahami bersama distribusi kewenangan—termasuk kewenangan regulatif—sebagai alas (basis) pelaksanaan urusan di daerah, sehingga desentralisasi tidak direduksi hanya menjadi urusan relasi keuangan pusat-daerah (Sesung & Hadi, 2021).

Pada saat yang sama, berbagai kajian menekankan bahwa dalam negara kesatuan, relasi pusat-daerah harus dijaga agar otonomi tidak berkembang menjadi "kedaulatan" yang lepas dari kerangka kebijakan nasional, sehingga mekanisme pembinaan, pengawasan, sinkronisasi, dan harmonisasi menjadi bagian inheren dari desain desentralisasi (Khilmi, 2018; Kurniati & Devi, 2022; Norsanti, 2021; Novita et al., 2023).

Namun demikian, batas yuridis yang sering mengemuka adalah pembagian urusan pemerintahan: beberapa bidang tidak termasuk ruang otonomi daerah dan tetap menjadi urusan Pemerintah Pusat. Beberapa studi tentang otonomi daerah dan Perda syariah menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama, yang tetap menjadi urusan Pemerintah Pusat (AR, 2019; Gazali, 2024; Putra & Syafriani, 2019).

Ketegangan konseptual muncul ketika daerah menggunakan kewenangan pembentukan Perda untuk mengatur isu-isu yang dipersepsikan sebagai urusan "agama", karena hal ini berpotensi menimbulkan pertentangan dengan norma lebih tinggi dan menimbulkan isu konstitusionalitas, khususnya terkait hierarki peraturan perundang-undangan (Djusfi, 2015; Muhtadi, 2019; Putra & Syafriani, 2019; Suhli et al., 2022). Oleh karena itu, "desentralisasi hukum" di Indonesia pada dasarnya bukan otonomi tanpa batas, melainkan pelimpahan kewenangan normatif yang harus bergerak dalam ruang urusan pemerintahan daerah serta taat pada hierarki norma (Djusfi, 2015; Muhtadi, 2019; Norsanti, 2021; Suhli et al., 2022).

________________________________________

3. KERANGKA HUKUM ISLAM: SYARIAH SEBAGAI RUJUKAN ETIK-NORMATIF TATA KELOLA (SIYĀSAH SYAR'IYYAH, MASLAHAT, DAN MAQĀṢID)

Sejumlah literatur yang digunakan dalam kajian otonomi daerah dan kebijakan publik berbasis Islam menegaskan bahwa Islam dipandang sebagai sistem utuh yang mencakup aspek ibadah dan muamalah sekaligus urusan kenegaraan dan pemerintahan, sehingga prinsip-prinsip syariah dapat menjadi kerangka etik-normatif bagi tata kelola pemerintahan (Djusfi & Rina, 2017; Kartika et al., 2024; "Untitled," 2024). Dalam logika tersebut, peran negara diposisikan aktif dalam menjamin tercapainya tujuan material dan spiritual masyarakat, sehingga kebijakan publik—termasuk kebijakan di level daerah—dinilai dari kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat dan ketertiban sosial (Djusfi & Rina, 2017; "Untitled," 2024).

Karena itu, ketika kewenangan pemerintahan dilimpahkan kepada daerah, parameter Islam yang sering dipakai untuk menilai kebijakan bukan sekadar "label" syariah, melainkan bagaimana kebijakan itu mewujudkan kemaslahatan serta keadilan dalam penyelenggaraan urusan publik (Djusfi & Rina, 2017; Jaelani et al., 2018; Mutiara et al., 2018).

Dalam pendekatan yang lebih operasional, beberapa kajian menekankan penggunaan ijtihad dan konsep maslahat mursalah sebagai norma/metode yang diperlukan dalam tata kelola pemerintahan menurut hukum Islam, khususnya ketika pemerintah daerah merumuskan kebijakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat setempat (Djusfi & Rina, 2017). Pada kerangka ini, maslahat berperan sebagai rasionalitas syar'i untuk mengarahkan kebijakan agar selaras dengan kepentingan umum dan tujuan syariah, terutama ketika teks normatif tidak memberi jawaban teknis atas persoalan tata kelola kontemporer (Djusfi & Rina, 2017).

Perspektif ini juga selaras dengan penekanan bahwa kebijakan desentralisasi dalam negara—termasuk negara yang menggunakan rujukan nilai Islam—dapat dipandang sebagai instrumen untuk mencapai tujuan syariah, antara lain pengurangan kesenjangan dan pendorong kesejahteraan (Mutiara et al., 2018). Dengan demikian, desentralisasi—termasuk desentralisasi kewenangan hukum-regulatif—dapat dipahami sebagai wasilah (sarana kebijakan) yang keabsahannya dinilai dari kesesuaian dengan tujuan syariah dan kemaslahatan publik, bukan sekadar dari bentuk kelembagaannya (Djusfi & Rina, 2017; Jaelani et al., 2018; Mutiara et al., 2018).

Kerangka penilaian tujuan syariah sering dirumuskan dalam terminologi maqāṣid syariah. Sejumlah studi yang menilai kebijakan publik dan pembangunan daerah melalui perspektif Islam menyatakan bahwa kesejahteraan dalam Islam bertaut dengan tujuan-tujuan syariah (maqāṣid), dan kebijakan publik seyogianya diarahkan untuk mewujudkan perlindungan aspek-aspek fundamental manusia sebagaimana kerangka maqāṣid—misalnya perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, harta, serta dalam beberapa kajian juga lingkungan (Anwar, 2022; Hindari, 2022).

Kajian pengelolaan dana otonomi khusus Aceh, misalnya, menekankan pentingnya menjadikan maqāṣid syariah sebagai basis nilai kebijakan pembangunan, sekaligus menunjukkan bahwa praktik penganggaran dapat dinilai apakah telah memprioritaskan dimensi-dimensi maqāṣid secara memadai (Anwar, 2022). Kajian lain juga menekankan bahwa maqāṣid syariah adalah dasar penting dalam perencanaan/pengelolaan keuangan secara Islami yang bertujuan pada al-falah serta distribusi harta untuk kemaslahatan umat (Failaq & Madjid, 2023; Listianingsih, 2019).

Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam, desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada daerah—termasuk kewenangan membentuk regulasi daerah—dapat diposisikan sebagai mandat amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara moral (akuntabilitas) dan diarahkan pada pemenuhan tujuan-tujuan maqāṣid dalam konteks lokal (Anwar, 2022; Djusfi & Rina, 2017; Failaq & Madjid, 2023; Listianingsih, 2019).

________________________________________

4. DESENTRALISASI SEBAGAI INSTRUMEN KEMASLAHATAN: KEWENANGAN, KEUANGAN, DAN AKUNTABILITAS DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Karena pelimpahan urusan pemerintahan memerlukan kapasitas pelaksanaan, literatur desentralisasi di Indonesia menekankan prinsip bahwa pelimpahan tugas harus disertai pelimpahan pendanaan (money follow functions) (Christia & Ispriyarso, 2019; Lubis, 2024), dan bahwa desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi penting dari otonomi daerah untuk mendukung pelayanan publik dan pelaksanaan kewenangan yang telah dilimpahkan (A'yuni, 2018; Darmawan, 2015; Jaelani et al., 2018).

Sejumlah studi mendefinisikan desentralisasi fiskal sebagai proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah untuk mendukung fungsi/tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai banyaknya kewenangan yang dilimpahkan (Fahrizal & Bintoro, 2022; Purnama et al., 2022). Dalam perspektif Islam yang dipakai oleh sebagian studi, desentralisasi fiskal dipahami sebagai upaya mewujudkan prinsip keadilan dan pemerataan dalam pengelolaan keuangan publik, sehingga diharapkan memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara merata selaras prinsip syariah (Fahrizal & Bintoro, 2022; Purnama et al., 2022).

Dengan demikian, desentralisasi kewenangan—termasuk kewenangan hukum-regulatif—dan desentralisasi fiskal dipotret sebagai dua sisi yang tidak terpisahkan dalam praktik otonomi, karena kewenangan regulatif daerah tanpa dukungan anggaran yang memadai berisiko tidak efektif dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan (Fahrizal & Bintoro, 2022; Lestari, 2019).

Dari sudut etika tata kelola, beberapa kajian ekonomi Islam menekankan transparansi, akuntabilitas, dan prioritisasi belanja untuk kepentingan dasar dan kemaslahatan sebagai prinsip yang sejalan dengan perspektif Islam dalam penganggaran dan belanja publik (Kartika et al., 2024; "Untitled," 2024). Dalam kerangka ini, belanja publik dipandang seharusnya diarahkan pada kebutuhan prioritas dan fungsi-fungsi publik yang tidak dapat disediakan pasar/aktor privat secara memadai, sehingga pengelolaan keuangan daerah juga menjadi ruang implementasi prinsip kemaslahatan (Kartika et al., 2024).

Literatur lain yang membahas pengelolaan keuangan daerah menekankan keterkaitan transparansi dan akuntabilitas sebagai unsur good governance dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, termasuk upaya pemerintah daerah meningkatkan pengawasan penerimaan, pendataan potensi, dan pelaporan kepada publik (Negara & Khoirunurrofik, 2021; Patittingi et al., 2021). Di sisi lain, sejumlah kajian mengingatkan bahwa peningkatan kewenangan daerah dalam desentralisasi dapat memunculkan problem tata kelola seperti penyalahgunaan kekuasaan dan persebaran perilaku koruptif ke level daerah, sehingga penguatan pengawasan internal, akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum dipandang sebagai rekomendasi kebijakan penting (A. Maulana, 2019; Suryanti et al., 2024).

Dengan demikian, dalam sintesis perspektif hukum positif dan etika Islam, desentralisasi yang bermakna kemaslahatan menuntut integrasi antara kewenangan, pendanaan, dan mekanisme pertanggungjawaban yang kuat agar pelimpahan kewenangan benar-benar menjadi sarana kesejahteraan, bukan sekadar pemindahan pusat masalah (Elsye, 2014; Kartika et al., 2024; A. Maulana, 2019; Negara & Khoirunurrofik, 2021).

Dalam konteks paling dekat ke warga, beberapa kajian mengenai dana desa dan partisipasi masyarakat menggambarkan bagaimana pemberian wewenang keuangan dan tata kelola di level lokal dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan pembangunan, serta dibaca sebagai partisipasi yang sejalan dengan tujuan kesejahteraan (falah) dan maqāṣid syariah (Armin et al., 2023; Hindari, 2022).

Sintesis ini memperkuat argumen bahwa desentralisasi yang selaras nilai Islam memerlukan partisipasi dan orientasi kemaslahatan sebagai etos, karena kebijakan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat merupakan salah satu justifikasi normatif desentralisasi (A'yuni, 2018; Djusfi & Rina, 2017; Hindari, 2022). Dengan kata lain, aspek "hukum" dalam desentralisasi tidak seharusnya dipahami semata-mata sebagai produksi norma daerah, melainkan sebagai proses kelembagaan yang menghubungkan regulasi, partisipasi, dan akuntabilitas untuk mencapai tujuan kesejahteraan yang menjadi orientasi kebijakan publik (Djusfi & Rina, 2017; Hindari, 2022; Negara & Khoirunurrofik, 2021).

________________________________________

5. PERDA BERNUANSA SYARIAH SEBAGAI MANIFESTASI "DESENTRALISASI HUKUM": PELUANG, BATAS, DAN KONTROVERSI

Ruang pembentukan Perda dalam era otonomi daerah telah memunculkan fenomena Perda bernuansa syariah (atau Perda syariah), yakni produk hukum daerah yang bermuatan nilai atau norma Islam yang dinyatakan bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah dan berlaku pada suatu daerah (Subianto & Irawan, 2022; Suhli et al., 2022). Sejumlah kajian memandang bahwa otonomi daerah memberi ruang bagi daerah untuk merespons aspirasi masyarakat setempat melalui kebijakan daerah bernuansa syariah, misalnya dalam konteks peningkatan moral, pengaturan kehidupan beragama, atau bahkan penguatan sektor ekonomi syariah di daerah (J. Maulana, 2020; Muhtadi, 2019; Subianto & Irawan, 2022).

Studi lain mencontohkan bahwa kebijakan berbasis syariah dapat dipahami sebagai manifestasi partisipasi daerah dalam pembangunan kehidupan beragama serta bantuan bagi program pemerintah daerah, dan proses perumusannya dapat bersifat problem-oriented sesuai konteks lokal (Alexandro, 2021). Karena itu, dalam kerangka "desentralisasi hukum", Perda bernuansa syariah dapat dipahami sebagai ekspresi penggunaan kewenangan regulatif daerah yang—setidaknya secara sosiologis—diklaim berangkat dari aspirasi dan identitas lokal (Alexandro, 2021; Khaidir et al., 2020; Muhtadi, 2019).

Namun demikian, kontroversi utamanya terletak pada batas kewenangan dan hierarki norma. Sejumlah kajian menegaskan bahwa meskipun terjadi desentralisasi kewenangan kepada daerah, pelaksanaannya tetap dibingkai dalam kerangka negara kesatuan sehingga Perda harus taat pada struktur hukum dan hierarki norma di atasnya (Djusfi, 2015; Muhtadi, 2019; Putra & Syafriani, 2019).

Dalam perspektif konstitusionalitas, ada kajian yang menyatakan Perda syariah secara substansial dapat bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi—dengan merujuk pada hierarki norma yang ditentukan dalam peraturan pembentukan perundang-undangan—sehingga dapat dinilai inkonstitusional kecuali pada daerah yang diberi kekhususan dalam menjalankan pemerintahannya (Muhtadi, 2019). Kritik serupa muncul dalam kajian sektor pariwisata halal yang menyatakan bahwa pemerintah daerah kurang memperhatikan prinsip lex superior derogat legi inferiori ketika memuat nuansa agama, dengan argumen bahwa agama adalah urusan absolut pemerintah pusat (Djusfi, 2015).

Studi tentang perumusan kebijakan pendidikan daerah juga menemukan problem ketika Perda bernuansa syariah mengatur sektor keagamaan yang dinyatakan tidak berada dalam kewenangan otonomi daerah berdasarkan prinsip desentralisasi, sekalipun proses legal drafting mengikuti prosedur formal (Ramzani et al., 2020). Dengan demikian, perdebatan bukan semata pada "boleh-tidaknya" nilai Islam hadir dalam kebijakan daerah, melainkan pada konstruksi kewenangan dan kepatuhan terhadap hierarki norma dalam negara kesatuan (Djusfi, 2015; Muhtadi, 2019; Ramzani et al., 2020).

Kontroversi Perda syariah juga berkaitan dengan dampak sosial-politik dan isu diskriminasi serta pluralisme. Kajian tentang relasi negara-agama dalam Perda bernuansa syariah menilai Perda tidak boleh mengatur untuk satu golongan saja dan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang, serta mengingatkan bahwa beberapa ketentuan Perda dapat cenderung diskriminatif (Santoso et al., 2023).

Kajian lain menyoroti implikasi Perda syariah terhadap pluralisme dan menekankan pentingnya materi muatan Perda tetap memuat nilai-nilai Pancasila untuk menghindari disintegrasi (Jiwandono et al., 2023). Studi mengenai Aceh juga menunjukkan bahwa penerapan regulasi syariah di tingkat daerah dapat memunculkan pro-kontra di masyarakat, termasuk karena isu hak asasi manusia—misalnya pengaturan ruang publik, pembatasan tertentu, dan potensi diskriminasi (Hasyim, 2021).

Bahkan, dalam konteks kelembagaan peradilan syariah Aceh, ada kajian yang menilai terdapat persoalan terkait daya ikat syariat yang berpotensi dipaksakan kepada selain Muslim dan hal tersebut dapat mencederai prinsip NKRI serta perlindungan HAM (Mufidah et al., 2021). Oleh karena itu, "desentralisasi hukum" yang diwujudkan melalui Perda bernuansa syariah menuntut kehati-hatian ganda: (i) kepatuhan pada batas urusan pemerintahan dan hierarki norma; serta (ii) kesesuaian dengan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan HAM dalam negara hukum (Hasyim, 2021; Mufidah et al., 2021; Muhtadi, 2019; Santoso et al., 2023).

Menariknya, angka dan cakupan Perda bernuansa syariah dilaporkan berbeda-beda antar studi, menunjukkan perbedaan definisi, unit analisis, dan/atau rentang waktu. Misalnya, satu kajian menyebut "hingga tahun 2009" terdapat setidaknya 151 kebijakan bernuansa syariah dari 24 provinsi (Alexandro, 2021), sementara kajian lain menyatakan sejak otonomi daerah digulirkan diketahui 422 Perda bernuansa syariah dalam berbagai bentuk—peraturan daerah, keputusan kepala daerah, surat edaran, dan qanun (Subianto & Irawan, 2022)—dan kajian lain lagi menyebut telah ada 433 Perda bernuansa Islam sejak 1998 (AR, 2019).

Perbedaan ini mengindikasikan bahwa pembahasan desentralisasi hukum berbasis syariah di Indonesia perlu sensitif terhadap variasi kategorisasi "Perda", "kebijakan", dan instrumen hukum lokal lain yang dihitung, sehingga kesimpulan normatif sebaiknya tidak bertumpu pada satu angka tunggal tanpa memperjelas definisinya (Alexandro, 2021; AR, 2019; Subianto & Irawan, 2022).

________________________________________

6. ACEH SEBAGAI DESENTRALISASI HUKUM ISLAM YANG "ASIMETRIS": QANUN, PENEGAKAN, DAN BATASAN NEGARA KESATUAN

Kasus Aceh sering ditempatkan sebagai bentuk desentralisasi yang bersifat khusus/asimetris karena Aceh memperoleh kewenangan dan kekhususan tertentu, termasuk dalam pelaksanaan syariat Islam melalui perangkat hukum daerah (qanun) serta kelembagaan penegakannya (Briando, 2017; Fauzi, 2016; Suharyo, 2018). Beberapa kajian menegaskan bahwa otonomi khusus Aceh memberi ruang kepastian hukum bagi masyarakat Aceh untuk tetap berada dalam payung NKRI sekaligus menjalankan prinsip hidup masyarakat Aceh yang berpedoman pada syariat Islam (Rini & Kalo, 2023; Suharyo, 2018).

Dalam studi politik hukum otonomi khusus Aceh, otonomi khusus dipahami sebagai mandat konstitusi dan memberikan Aceh kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan otonomi dengan prinsip kekhususan (Briando, 2017). Dalam refleksi MoU Helsinki, kekhasan otonomi khusus Aceh ditegaskan pada pemberlakuan syariat Islam secara legal formal beserta perangkatnya, berbeda dari daerah lain yang mengacu pada hukum positif umum (Fauzi, 2016; Z̲ākir et al., 2021).

Secara konseptual, beberapa kajian menyebut munculnya teori "pelimpahan wewenang otonomi hukum" di Aceh, yang mencakup pelimpahan kewenangan pelaksanaan syariat Islam, kewenangan Mahkamah Syar'iyyah menangani perkara pidana tertentu, serta kewenangan membentuk hukum materiil dan formil melalui qanun, termasuk pengaturan jenis dan besaran hukuman dalam qanun jinayah dengan karakteristik tertentu (Rini & Kalo, 2023).

Dalam aspek penegakan, penelitian mengenai Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Aceh Barat menempatkan aparat ini sebagai penegak qanun sekaligus pengorganisasi ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam kerangka penegakan syariat Islam (Idrus, 2021). Kajian lain mengenai qanun Kota Banda Aceh menekankan qanun sebagai aturan dalam sistem hukum nasional yang dapat dipahami bekerja melalui prinsip lex specialis derogat legi generalis, sekaligus mengulas sanksi administrasi negara dalam qanun dan perlunya kesesuaian dengan tujuan hukum administrasi negara—yakni perlindungan dari tindakan sewenang-wenang (Ramadhan et al., 2022).

Dengan demikian, Aceh menunjukkan bentuk desentralisasi hukum Islam yang tidak semata lahir dari euforia otonomi, melainkan dari basis legal khusus yang membedakannya dari daerah lain (Muhtadi, 2019; Ramadhan et al., 2022; Rini & Kalo, 2023).

Meskipun demikian, literatur juga menekankan adanya tantangan konstitusional dan HAM dalam pelaksanaan sistem syariah Aceh. Kajian mengenai Mahkamah Syariah Aceh menilai keberadaannya secara struktural dan fungsional memunculkan persoalan, antara lain terkait kedudukannya dalam sistem peradilan dan potensi penerapan daya ikat syariat kepada selain Muslim yang dapat berimplikasi pada prinsip negara kesatuan dan perlindungan HAM (Mufidah et al., 2021).

Kajian lain mengenai Perda syariah Aceh dalam perspektif HAM menyatakan penerapan regulasi syariah di Aceh tetap menjadi polemik dan menuai pro-kontra, dengan beberapa regulasi dipandang kurang memperhatikan aspek hak asasi manusia (Hasyim, 2021). Di sisi lain, studi tentang otonomi khusus Aceh dan Papua dalam konteks korupsi menyoroti bahwa keleluasaan politik, ekonomi, hukum, dan pemerintahan dalam otonomi khusus tidak otomatis menghasilkan tata kelola bersih, karena fenomena korupsi dapat menjadi "epidemi" jika pengawasan tidak efektif (Rachman et al., 2021).

Sintesis ini menunjukkan bahwa desentralisasi hukum Islam yang asimetris sekalipun tetap memerlukan parameter negara hukum, akuntabilitas, dan penghormatan HAM agar tidak berubah menjadi problem legitimasi dan tata kelola (Hasyim, 2021; Mufidah et al., 2021; Rachman et al., 2021).

________________________________________

7. SINTESIS NORMATIF: PRINSIP-PRINSIP DESENTRALISASI HUKUM YANG SELARAS SYARIAH DAN TERTIB HUKUM NASIONAL

Pertama, dari sudut hukum positif, desentralisasi hukum harus berangkat dari pembagian urusan pemerintahan dan hierarki norma: kewenangan membentuk Perda adalah instrumen pelaksanaan otonomi, tetapi materi muatan Perda harus berada dalam koridor kewenangan daerah dan tidak bertentangan dengan norma di atasnya (Djusfi, 2015; Muhtadi, 2019; Ramzani et al., 2020). Prinsip negara kesatuan menegaskan tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berada pada Pemerintah Pusat, sehingga pembinaan dan pengawasan pusat—termasuk demi mencegah tumpang tindih kebijakan—merupakan bagian dari desain desentralisasi (Khilmi, 2018; Kurniati & Devi, 2022; Novita et al., 2023). Dengan demikian, klaim "penerapan syariah" di level daerah—jika ditempuh melalui Perda—harus diuji bukan hanya secara substantif (nilai moral), tetapi juga secara formal-kewenangan dan kesesuaian hierarki peraturan (Djusfi, 2015; Muhtadi, 2019; Ramzani et al., 2020).

Kedua, dari sudut hukum Islam (siyāsah syar'iyyah), pelimpahan kewenangan kepada daerah dapat dipahami sah sebagai kebijakan yang diarahkan untuk kemaslahatan, dengan prasyarat bahwa kebijakan daerah bertumpu pada ijtihad yang bertanggung jawab dan mempertimbangkan maslahat mursalah dalam tata kelola pemerintahan (Djusfi & Rina, 2017). Kerangka maqāṣid syariah memberikan parameter substantif bahwa kebijakan dan regulasi daerah seyogianya memprioritaskan perlindungan kepentingan fundamental manusia dan kesejahteraan sosial, termasuk dalam kebijakan penganggaran dan pembangunan (Anwar, 2022; Failaq & Madjid, 2023). Dalam arti ini, "desentralisasi hukum menurut hukum Islam" lebih tepat dipahami sebagai proses mendekatkan pengambilan keputusan kepada kebutuhan lokal untuk memperbesar kemanfaatan publik (maslahah), bukan sebagai "pemaksaan simbolik" syariah yang mengabaikan tertib hukum dan prinsip keadilan (Anwar, 2022; Djusfi & Rina, 2017; Jiwandono et al., 2023).

Ketiga, dari sudut etika pemerintahan, literatur menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kewenangan dan keuangan daerah, baik sebagai tuntutan good governance maupun sebagai konsekuensi moral dalam perspektif Islam—misalnya orientasi tanggung jawab dan kehati-hatian dalam pengelolaan harta publik (Kartika et al., 2024; Listianingsih, 2019; A. Maulana, 2019; Negara & Khoirunurrofik, 2021). Pada saat yang sama, sejumlah kajian menunjukkan adanya risiko penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dalam era otonomi daerah, sehingga penguatan pengawasan internal, supremasi hukum, dan mekanisme pertanggungjawaban menjadi syarat agar desentralisasi benar-benar berorientasi kesejahteraan (A. Maulana, 2019; Rachman et al., 2021; Suryanti et al., 2024). Karena itu, desentralisasi hukum yang selaras syariah memerlukan institusi dan prosedur yang mencegah kezaliman (tindakan sewenang-wenang) serta menjamin keterbukaan dan kemanfaatan kebijakan bagi publik (Kartika et al., 2024; Rachman et al., 2021; Ramadhan et al., 2022).

Keempat, pada level kebijakan, fenomena Perda bernuansa syariah menunjukkan adanya spektrum tujuan dan dampak yang luas: sebagian dimaksudkan mendorong moral dan identitas lokal, sebagian diarahkan pada agenda ekonomi syariah dan daya saing daerah, namun sebagian juga menimbulkan problem hierarki hukum, diskriminasi, dan pluralisme (Jiwandono et al., 2023; J. Maulana, 2020; Muhtadi, 2019; Santoso et al., 2023). Karena itu, sintesis yang ketat menuntut pemisahan antara: (i) nilai-nilai substantif Islam yang dapat diintegrasikan dalam kebijakan publik—misalnya keadilan, kemaslahatan, transparansi, perlindungan yang lemah—dan (ii) ranah urusan "agama" yang secara yuridis diposisikan sebagai kewenangan pusat dalam sejumlah kajian, sehingga tidak semua isu dapat diregulasi daerah melalui label syariah tanpa basis kewenangan yang memadai (Djusfi, 2015; Putra & Syafriani, 2019; Santoso et al., 2023).

Kasus Aceh menunjukkan bahwa ketika basis legal khusus tersedia, desentralisasi hukum Islam dapat dirancang lebih sistemik melalui qanun dan kelembagaan, tetapi tetap memerlukan pengendalian HAM dan tata kelola agar konsisten dengan negara hukum dan prinsip NKRI (Mufidah et al., 2021; Ramadhan et al., 2022; Rini & Kalo, 2023).

________________________________________

8. PENUTUP

Desentralisasi hukum menurut perspektif yang dapat disintesis dari sumber-sumber di atas dapat dirumuskan sebagai pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan—termasuk kewenangan regulatif (pembentukan Perda/qanun)—kepada daerah dalam kerangka negara kesatuan, yang secara yuridis harus tunduk pada pembagian urusan pemerintahan, hierarki peraturan, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan pusat-daerah (Khilmi, 2018; Muhtadi, 2019; Novita et al., 2023; Sesung & Hadi, 2021).

Dalam perspektif hukum Islam yang dipakai oleh sejumlah kajian, desentralisasi dapat dibaca sebagai instrumen siyāsah syar'iyyah untuk mewujudkan kemaslahatan dan tujuan-tujuan maqāṣid syariah, dengan penekanan pada ijtihad kebijakan, maslahat mursalah, serta orientasi kesejahteraan (falah) (Anwar, 2022; Djusfi & Rina, 2017; Failaq & Madjid, 2023; Mutiara et al., 2018).

Namun demikian, pengalaman Perda bernuansa syariah dan kasus Aceh memperlihatkan bahwa legitimasi "Islam" pada regulasi daerah tidak dapat dipisahkan dari uji kewenangan, hierarki norma, non-diskriminasi, dan perlindungan HAM, sehingga desentralisasi hukum yang selaras syariah menuntut integrasi antara: (i) tertib hukum nasional, (ii) etika kemaslahatan syariah, dan (iii) tata kelola yang akuntabel dan transparan (Hasyim, 2021; Mufidah et al., 2021; Muhtadi, 2019; Ramadhan et al., 2022; Santoso et al., 2023).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

AR, A. M. (2019). Syariat dan Perundang-undangan; Proses Kebijakan dan Konten Peraturan Daerah Keagamaan di Bulukumba. Mazahibuna. https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9378

Alexandro, R. (2021). Kebijakan Pemerintah pada Perkembangan Agribisnis dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. Journal Ilmu Sosial Politik Dan Pemerintahan, 2(1), 1–13. https://doi.org/10.37304/jispar.v2i1.353

Anwar, K. (2022). Perimbangan pajak fiskal antara pusat dan daerah. Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 6(1). https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2886

Arif, M. Y. A., & Paramadina, P. F. (2021). Konstitutionalistas Perda Syari'ah di Indonesia dalam kajian otonomi daerah. As-Siyasi Journal of Constitutional Law, 1(1), 49–62. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8953

Armin, R. A., Adliyah, N., & Gaffar, U. H. (2023). Politik anggaran: Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Palita Journal of Social - Religion Research, 8(2), 185–204. https://doi.org/10.24256/pal.v8i2.3068

A'yuni, D. S. (2018). Peran wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat. Al-'Adalah Jurnal Syariah Dan Hukum Islam, 3(2), 120–130. https://doi.org/10.31538/adlh.v3i2.452

Briando, B. (2017). Desentralisasi fiskal desa. Assets Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan, 6(2), 93–106. https://doi.org/10.25273/jap.v6i2.1178

Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. Law Reform, 15(1), 149. https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360

Darmawan, A. (2015). Politik hukum penguatan desentralisasi fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 8(1). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.281

Djusfi, A. R. (2015). Kajian hukum normatif terhadap sanksi administrasi negara dalam qanun Kota Banda Aceh. Jurnal Public Policy. https://doi.org/10.35308/jpp.v0i0.701

Djusfi, A. R., & Rina, C. (2017). Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam penegakan qanun di Kabupaten Aceh Barat. Jurnal Public Policy. https://doi.org/10.35308/jpp.v3i1.757

Elsye, R. (2014). Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di Provinsi Sumatera Selatan. Sosiohumaniora, 16(2), 171. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v16i2.5730

Fahrizal, M. F., & Bintoro, Y. J. (2022). Desentralisasi fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah. Jurnal Manajemen Kewirausahaan, 19(1), 73. https://doi.org/10.33370/jmk.v19i1.734

Failaq, M. R. F., & Madjid, M. A. S. W. (2023). Inovasi dan rekonstruksi undang-undang sektoral daerah untuk desentralisasi asimetris. Matra Pembaruan, 7(2), 75–86. https://doi.org/10.21787/mp.7.2.2023.75-86

Fauzi, Moh. (2016). Legal policy of Indonesian government on regional autonomy era (Study on Law Autonomy in Aceh Province). Karsa Journal of Social and Islamic Culture, 24(1), 15. https://doi.org/10.19105/karsa.v24i1.1006

Gazali, G. (2024). Pembentukan peraturan daerah berbasis syariah perspektif otonomi daerah dan hukum nasional Indonesia. Mu'amalat Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 16(1), 69–84. https://doi.org/10.20414/mu.v16i1.10611

Hasyim, M. H. (2021). Prinsip otonomi dalam pengelolaan keuangan daerah pasca berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Mimbar Keadilan, 14(1), 95–106. https://doi.org/10.30996/mk.v14i1.4665

Hindari, F. (2022). Keberadaan otonomi khusus Daerah Istimewa Aceh dalam rangka pertumbuhan ekonomi masyarakat di Aceh. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(3), 2024. https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2264

Idrus, A. (2021). Tinjauan yuridis penyelesaian kerugian daerah melalui penyetoran ke kas negara. Lex Renaissance, 6(1). https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss1.art11

Jaelani, A. K., Ratun, H., & B, S. D. (2018). Pengaturan kepariwisataan halal di Nusa Tenggara Barat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015. Jurnal Jatiswara, 33(3), 344. https://doi.org/10.29303/jatiswara.v33i3.182

Jiwandono, D. P., Munawaroh, V., & Djasuli, M. (2023). Rukun iman sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah. Shafin Sharia Finance and Accounting Journal, 3(1), 1–10. https://doi.org/10.19105/sfj.v3i1.7627

Kartika, M., Kurniasih, E. P., Dosinta, N. F., & Wahid, W. (2024). Pengaruh desentralisasi fiskal, pengangguran, kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat: Perspektif ekonomi Islam. Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi), 23(1), 59–71. https://doi.org/10.22225/we.23.1.2024.59-71

Khaidir, A., Suryanef, S., & Alhadi, Z. (2020). Legal drafting in the formulation of local autonomy policies in the education sector in Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat. Humanus, 19(2), 277. https://doi.org/10.24036/humanus.v19i2.6510

Khilmi, E. F. (2018). Pembentukan peraturan daerah syari'ah dalam perspektif hukum tata negara pascareformasi. Lentera Hukum, 5(1), 43. https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i1.7263

Kurniati, H., & Devi, Y. (2022). Pengaruh flypaper effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah Provinsi Lampung tahun 2016–2019 dalam perspektif ekonomi Islam. Jes (Jurnal Ekonomi Syariah), 7(2), 187–208. https://doi.org/10.30736/jes.v7i2.365

Lestari, Y. S. (2019). Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah: Kajian mengenai otonomi khusus di Provinsi Aceh. Community Pengawas Dinamika Sosial, 4(2). https://doi.org/10.35308/jcpds.v4i2.991

Listianingsih, D. M. (2019). Analisis pelaksanaan peraturan daerah berbasis syariah Provinsi Aceh dalam perspektif hak asasi manusia. Staatsrecht Indonesian Constitutional Law Journal, 3(1), 105–128. https://doi.org/10.15408/siclj.v3i1.10850

Lubis, K. A. (2024). Aktualisasi dana bagi hasil sumber daya alam ditinjau dari prinsip desentralisasi. Grondwet Jurnal Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara, 3(1), 315–326. https://doi.org/10.61863/gr.v3i1.37

Maulana, A. (2019). Faktor-faktor pembentukan daerah otonomi baru dan dampaknya terhadap keuangan negara. Ekuitas Jurnal Pendidikan Ekonomi, 7(2). https://doi.org/10.23887/ekuitas.v7i2.17862

Maulana, J. (2020). Politik hukum otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ius Civile Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan, 4(2). https://doi.org/10.35308/jic.v4i2.2691

Mufidah, M., Hejazziey, D., & Sari, N. Y. (2021). Kontroversi Perda berbasis syariah dalam otonomi daerah di Indonesia. Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i, 8(5), 1261–1272. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22425

Muhtadi, R. (2019). Perda syariah dalam upaya peningkatan daya saing ekonomi daerah. Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, 10(1), 95. https://doi.org/10.18860/j.v10i1.6691

Mutiara, N., Mursinto, D., & Maliki, Z. (2018). Keterkaitan antara dana desa, peran serta masyarakat, dan pembangunan dari perspektif ekonomi Islam. Wadiah, 2(2), 69–85. https://doi.org/10.30762/wadiah.v2i2.2995

Negara, B. P., & Khoirunurrofik, K. (2021). Dampak desentralisasi fiskal terhadap konvergensi pendapatan perkapita antar kabupaten/kota di Indonesia. Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 6(1), 1–18. https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.185

Norsanti, N. (2021). Otonomi daerah dan korupsi. Journal Ilmu Sosial Politik Dan Pemerintahan, 4(1), 1–11. https://doi.org/10.37304/jispar.v4i1.381

Novita, Y., Agustine, R. I., & Pratama, A. A. N. (2023). Analisis desentralisasi fiskal dalam pandangan ekonomi Islam. J-Ceki Jurnal Cendekia Ilmiah, 2(2), 206–215. https://doi.org/10.56799/jceki.v2i2.1402

Nuruddien, M., & Rahmah, Y. F. (2023). Analisis kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumedang: Peran aktor dan kebijakan fiskal dalam pandangan Islam. Prestise, 3(2). https://doi.org/10.15575/prestise.v3i2.33689

Patittingi, F., Irwansyah, I., Hasrul, M., Arisaputra, M. I., & Yunus, A. (2021). Relasi negara dan agama dalam peraturan daerah bernuansa syariah: Perspektif Pancasila. Pancasila Jurnal Keindonesiaan, 17–33. https://doi.org/10.52738/pjk.v1i1.1

Purnama, T. Y., Rahardjo, M., Nugroho, S. S., & Kuswanto, H. (2022). Otonomi daerah dalam perspektif Pancasila. Yustisia Merdeka Jurnal Ilmiah Hukum, 8(2), 111–118. https://doi.org/10.33319/yume.v8i2.191

Putra, H. P., & Syafriani, D. (2019). Otonomi daerah dan pengaruhnya terhadap kebijakan daerah bernuasa syariah di Kota Padang. Islam Transformatif Journal of Islamic Studies, 3(2), 118. https://doi.org/10.30983/it.v3i2.2417

Rachman, M. B., Muttaqin, Z., & Cahyadini, A. (2021). Implementasi pengaturan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 2(2), 253–283. https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.384

Ramadhan, R., Tohawi, A., & Musthofa, Moh. S. (2022). Analisis perkembangan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, 9(1), 61–72. https://doi.org/10.53429/jdes.v9ino.1.351

Ramzani, P. I., Yusuf, M., & Furqani, H. (2020). Model pengelolaan dana otonomi khusus terhadap kesejahteraan masyarakat di Aceh (ditinjau dari maqashid syariah). Journal of Sharia Economics, 1(1), 58–81. https://doi.org/10.22373/jose.v1i1.627

Razak, A. (2023). Konseptualisasi otonomi khusus dalam tinjauan otonomi daerah: Konstruksi dan formulasi. Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum, 7(2), 315–332. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7656

Rini, W. S. D., & Kalo, A. M. R. (2023). Politik hukum pengaturan retribusi perizinan tertentu dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. Interdisciplinary Journal on Law Social Sciences and Humanities, 4(2), 138. https://doi.org/10.19184/idj.v4i2.44144

Santoso, H., Aslami, N., & Harahap, R. D. (2023). Analisis peningkatan pendapatan daerah melalui kebijakan pengembangan ecowisata dan wisata halal Kabupaten Langkat. Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal, 6(1), 1003–1018. https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i1.4995

Sesung, R., & Hadi, S. (2021). Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dalam perspektif prinsip otonomi dan desentralisasi. Dih Jurnal Ilmu Hukum, 17(1). https://doi.org/10.30996/dih.v17i1.4146

Subianto, P., & Irawan, I. (2022). Analisis kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pembangunan Kota Palangka Raya. Edunomics Journal, 3(1), 31–43. https://doi.org/10.37304/ej.v3i1.4005

Suharyo, S. (2018). Otonomi khusus di Aceh dan Papua di tengah fenomena korupsi, suatu strategi penindakan hukum. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(3), 305–318. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.305-318

Suhli, S., Wijaya, S. H., Muttaqin, A. Z., & Mujahadah, A. (2022). Implikasi penerapan Perda syariah terhadap pluralisme di Indonesia. Diktum Jurnal Syariah Dan Hukum, 20(2), 383–398. https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3117

Suryanti, L., Nida, Q., & Furqon, E. (2024). Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam penetapan tarif pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Gorontalo Law Review, 7(1), 17. https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3160

Taurisa, D. (2020). Pajak dan retribusi daerah sebagai penopang otonomi daerah dilema terhadap kepastian hukum bagi iklim usaha. University of Bengkulu Law Journal, 5(2), 89–105. https://doi.org/10.33369/ubelaj.5.2.89-105

Untitled. (2024). Journal of Human Rights Culture and Legal System, 4(3). https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i3

Zaky, M. (2023). Pandangan ekonomi Islam pada desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah di Jawa Barat. Prestise Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi Dan Bisnis, 3(2). https://doi.org/10.15575/prestise.v3i2.33426

Z̲ākir, M., Rahmah, S., & Romus, M. (2021). Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar ditinjau menurut perspektif ekonomi Islam. Kutubkhanah, 20(1), 80. https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v20i1.13345