01273 - Deportasi Dalam Perspektif Hukum Islam: Kerangka Fiqh Siyāsah, Maqāṣid Al-Sharī'ah, Dan Perlindungan Pengungsi

Abstrak

[Indonesia] Artikel ini mengkaji konsep deportasi dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan analisis konseptual dan sintesis literatur. Kajian ini menelaah posisi deportasi dalam kerangka fiqh siyāsah, maqāṣid al-sharī'ah, dan perlindungan pengungsi dengan membedakan secara tegas antara deportasi sebagai tindakan administratif keimigrasian dan prinsip non-refoulement yang khusus berlaku bagi pengungsi atau pencari suaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa deportasi dalam hukum Islam tidak dapat dinilai sebagai kategori tunggal, melainkan mensyaratkan klasifikasi subjek, penilaian maqāṣid yang mencakup perlindungan jiwa dan keadilan, serta penerapan siyāsah shar'iyyah yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang mapan. Artikel ini menyimpulkan bahwa tindakan deportasi terhadap orang asing yang melanggar hukum dapat diposisikan dalam ranah ijtihad kebijakan, sementara deportasi terhadap pengungsi/pencari suaka berbenturan dengan prinsip non-refoulement dan kewajiban perlindungan kemanusiaan yang diakui oleh hukum Islam dan hukum internasional.

Kata kunci: deportasi, fiqh siyāsah, maqāṣid al-sharī'ah, non-refoulement, pengungsi, hukum Islam

________________________________________

[English] This article examines the concept of deportation from the perspective of Islamic law through a conceptual analysis and literature synthesis approach. The study explores the position of deportation within the framework of fiqh siyāsah, maqāṣid al-sharī'ah, and refugee protection, drawing a clear distinction between deportation as an immigration administrative measure and the principle of non-refoulement specifically applicable to refugees and asylum seekers. The findings indicate that deportation in Islamic law cannot be assessed as a single uniform category, but requires classification of the subject, evaluation through maqāṣid encompassing the protection of life and justice, and the application of siyāsah shar'iyyah that does not violate established Sharia principles. This article concludes that deportation of foreign nationals who violate the law may be positioned within the domain of policy ijtihād, while deportation of refugees and asylum seekers conflicts with the principle of non-refoulement and humanitarian protection obligations recognized by both Islamic law and international law.

Keywords: deportation, fiqh siyāsah, maqāṣid al-sharī'ah, non-refoulement, refugees, Islamic law

________________________________________

A. PENDAHULUAN

Deportasi dalam pengertian modern—yakni pengusiran atau pemulangan orang asing dari suatu negara oleh otoritas berwenang karena pelanggaran peraturan keimigrasian atau peraturan lain—diuraikan dalam literatur yang membedakan secara tegas antara "deportation/expulsion" dan prinsip non-refoulement yang khusus berlaku bagi pengungsi atau pencari suaka (Kasdi, 2019). Dalam uraian tersebut, deportasi dipahami sebagai tindakan terhadap warga negara asing yang melakukan perbuatan melawan hukum di negara penerima, sedangkan non-refoulement dipaparkan sebagai prinsip larangan pengusiran paksa yang diterapkan terhadap pengungsi atau pencari suaka (Kasdi, 2019). Karena itu, pembahasan "deportasi menurut hukum Islam" perlu ditempatkan dalam dua medan yang saling terkait: pertama, ranah siyāsah shar'iyyah dan kewenangan negara/otoritas untuk menertibkan orang asing termasuk melalui tindakan pengusiran/pengasingan; kedua, ranah perlindungan pengungsi yang dalam sumber yang tersedia dikaitkan dengan Q.S. al-Ḥasyr: 9 dan prinsip non-refoulement (Kasdi, 2019).

Pada saat yang sama, sumber-sumber yang tersedia menekankan bahwa hukum Islam dalam arti sharī'ah dan fiqh memiliki dimensi universal yang bertujuan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan seperti kemaslahatan, keadilan, dan kesetaraan (Shamsuddin, 2024), sembari mengajarkan bahwa keadilan dalam Islam bersifat "all-embracing", universal, tidak diskriminatif, dan memandang manusia setara di hadapan hukum serta bertanggung jawab atas perbuatannya (Shamsuddin, 2024). Dengan kerangka ini, deportasi sebagai tindakan negara terhadap orang asing tidak cukup dinilai hanya sebagai instrumen kedaulatan administratif, melainkan perlu dievaluasi dalam kaitannya dengan tujuan-tujuan hukum (maqāṣid), pencegahan mafsadah, dan standar keadilan yang ditegaskan oleh tradisi hukum Islam (Shamsuddin, 2024).

________________________________________

B. PEMBAHASAN

1. Sharī'ah, Fiqh, dan Konsekuensi Metodologis bagi Isu Deportasi

Sumber-sumber yang tersedia menegaskan pentingnya membedakan sharī'ah dan fiqh untuk memahami bagaimana hukum Islam merespons persoalan kontemporer (As-Suvi & Zuhriah, 2023; Harun et al., 2022; Muhammad & Duderija, 2022). Sharī'ah dipaparkan sebagai lingkaran yang lebih luas, mencakup ajaran wahyu (al-Qur'an dan Sunnah) beserta komponen akidah, akhlak, dan ahkām 'amaliyyah, sedangkan fiqh diposisikan sebagai produk penalaran/ijtihad yang bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan kondisi masyarakat selama tidak bertentangan dengan sumber utama (As-Suvi & Zuhriah, 2023; Harun et al., 2022; Muhammad & Duderija, 2022). Penekanan bahwa fiqh bersifat dinamis juga muncul dalam pembahasan perubahan fatwa dan kelahiran ragam produk hukum fiqh karena faktor ruang-waktu serta kebutuhan, termasuk kaidah yang dikutip bahwa perubahan waktu dapat berimplikasi pada perubahan penerapan hukum pada wilayah furū'. Dengan demikian, jika deportasi dipahami sebagai kategori kebijakan publik/administratif modern, maka pendekatan fiqh sebagai ijtihad yang mempertimbangkan realitas menjadi relevan untuk merumuskan parameter syar'i yang selaras dengan tujuan-tujuan hukum Islam (As-Suvi & Zuhriah, 2023).

Konsekuensi metodologis dari kerangka tersebut ialah bahwa isu-isu kontemporer yang tidak selalu dipaparkan secara rinci dalam formulasi klasik dapat dianalisis melalui perangkat ijtihad yang memperhatikan fiqh al-wāqi' (fiqh realitas) dan penyelarasan penerapan hukum dengan kemaslahatan (Musa, 2018). Dalam uraian tentang siyāsah shar'iyyah pada masa pandemi, misalnya, ditegaskan bahwa setiap kebijakan yang diberlakukan perlu selaras dengan realisasi maqāṣid dan penolakan kemudaratan melalui proses ijtihad yang melibatkan fiqh al-naṣṣ, fiqh al-wāqi', dan fiqh al-tanzīl (Musa, 2018). Walaupun contoh empiris yang disajikan berkaitan dengan SOP ibadah pada pandemi, struktur argumentasinya menunjukkan bahwa kebijakan otoritas publik dapat dinilai "syar'i" apabila dibangun di atas metodologi ijtihad yang sah dan diarahkan pada perlindungan kemaslahatan serta penghilangan mafsadah (Kholiq et al., 2024; Musa, 2018; Noor et al., 2019).

2. Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Kerangka Evaluasi Deportasi

Sumber yang membahas maqāṣid al-sharī'ah menegaskan bahwa teori maqāṣid—dikaitkan dengan Imam al-Syāṭibī—menghadirkan wajah sharī'ah yang "elastis" dan mentransformasikan teori hukum ke nilai universal seperti kemaslahatan, keadilan, dan kesetaraan. Kerangka maqāṣid juga dipaparkan sebagai perangkat evaluatif bagi praktik kontemporer, dengan logika bahwa perbuatan yang mubah/halal dinilai dari kepatuhannya pada prinsip Islam dan kemampuannya mewujudkan maslahat serta mencegah mafsadah (Izmuddin, 2018). Selain itu, maqāṣid dipaparkan sebagai konsep yang dapat diidentifikasi melalui metode induksi (istiqrā') dan terhubung dengan ijtihad, sehingga mampu memandu penerapan hukum pada situasi yang kompleks ketika teks tidak secara eksplisit menyebut "ini adalah tujuan" tetapi berulang kali mengisyaratkan nilai-nilai kunci seperti keadilan, amanah, dan persatuan. Dalam konteks Indonesia, maqāṣid juga dihubungkan dengan perlindungan lima kebutuhan dasar (al-ḍarūriyyāt al-khamsah), yakni perlindungan jiwa, agama, keluarga/keturunan, harta, dan akal (Adegoke, 2021).

Bila deportasi diletakkan dalam kerangka maqāṣid, maka tindakan pengusiran/pemulangan orang asing perlu dinilai dengan menimbang apakah ia menjaga atau justru merusak kebutuhan dasar yang menjadi tujuan hukum, terutama perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dalam konteks ketertiban publik dan keamanan sosial (Adegoke, 2021). Dalam literatur yang menilai praktik kontemporer dengan maqāṣid, penekanan keseimbangan manfaat dan mudarat melalui evaluasi konsekuensi, niat, pendekatan, dan dampak diposisikan sebagai kunci untuk menghasilkan maslahat yang lebih kuat (maṣlaḥah rājiḥah) dibanding maslahat yang tertutup oleh mudarat (maṣlaḥah marjūḥah) (Izmuddin, 2018). Sejalan dengan itu, kajian fiqh nawāzil pada isu nikah online menunjukkan penggunaan kaidah "muwāzanah bayna al-maṣāliḥ wa al-mafāsid" dan kaidah tarjih "dar'u al-mafāsid aulā min jalb al-maṣāliḥ" untuk menilai kebijakan/keputusan hukum pada situasi baru (Don et al., 2024). Walaupun objek kajian tersebut bukan deportasi, metodologi penimbangan maslahat-mafsadah yang dinyatakan di sana menyediakan pola argumentasi yang dapat dipakai ketika suatu tindakan negara termasuk deportasi diperdebatkan legitimasi dan etika syar'inya (Don et al., 2024; Izmuddin, 2018).

3. Otoritas Negara, Peradilan Islam, dan Konsep Pengusiran/Pengasingan

Dalam sumber yang tersedia tentang administrasi peradilan Islam, disebutkan bahwa hakim memiliki kekuasaan mengeksekusi putusan, termasuk "banishment" (pengusiran/pengasingan) dan pemenjaraan serta hukuman lain yang sah, dan kekuasaan ini dipahami berasal dari kepala negara (Shamsuddin, 2024). Keterangan ini penting karena menunjukkan bahwa tindakan "mengeluarkan seseorang dari suatu wilayah" bukanlah konsep asing dalam diskursus penegakan hukum dalam pengertian sanksi/putusan pada tradisi hukum Islam yang dibahas (Shamsuddin, 2024). Di sisi lain, pembahasan fiqh siyāsah menempatkan hubungan antarnegara (siyāsah dawliyyah) sebagai ruang lingkup fiqh yang mengatur pergaulan antara negara Islam dan negara non-Islam, termasuk aturan hubungan warga negara Muslim dengan warga non-Muslim, serta aspek-aspek yang terkait keadaan damai dan perang (Ahmad, 2013). Dalam konteks ini, sumber tersebut juga menyebut cara "pengusiran dan pengasingan" dapat dilakukan dengan mengembalikan ke negeri asalnya atau ke salah satu negeri Dār al-Salām (Ahmad, 2013).

Jika definisi deportasi modern adalah tindakan otoritas imigrasi atas orang asing karena pelanggaran hukum (Kasdi, 2019), maka dua blok konseptual tersebut—yakni (a) kewenangan eksekusi putusan termasuk pengusiran/pengasingan yang berakar pada otoritas negara (Shamsuddin, 2024), dan (b) pengaturan hubungan antarnegara beserta praktik pengembalian ke negeri asal atau wilayah aman Dār al-Salām (Ahmad, 2013)—dapat diperlakukan sebagai "jembatan" analitis untuk menilai deportasi dalam perspektif fiqh siyāsah dan kewenangan publik. Namun, karena sumber yang tersedia tidak memaparkan deportasi sebagai mekanisme administratif keimigrasian modern secara rinci, maka hubungan tersebut pada akhirnya bersifat metodologis (ijtihadi), yakni menautkan konsep pengusiran/pengasingan yang disebut dalam diskursus peradilan dan hubungan antarnegara dengan praktik pemulangan orang asing di negara modern (Ahmad, 2013; Shamsuddin, 2024). Kerangka ini juga konsisten dengan pandangan bahwa fiqh merupakan produk ijtihad yang adaptif dan dapat bergerak mengikuti perubahan ruang-waktu, sedangkan sharī'ah sebagai wahyu dipandang tetap (As-Suvi & Zuhriah, 2023; Harun et al., 2022).

4. Pengungsi, Suaka Teritorial, dan Batas Prinsip Non-Refoulement

Sumber yang secara khusus membahas krisis pengungsi Rohingya menyatakan bahwa perlindungan pengungsi di bawah hukum internasional diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, serta menegaskan bahwa dalam perspektif hukum Islam prinsip-prinsip perlindungan pengungsi dikaitkan dengan Q.S. al-Ḥasyr: 9 (Kasdi, 2019). Sumber yang sama menegaskan adanya prinsip non-refoulement yang dipakai baik dalam hukum internasional maupun hukum Islam, serta dipaparkan sebagai prinsip yang telah menjadi kebiasaan internasional sehingga "must be implemented by all countries" (Kasdi, 2019). Dalam konteks kebijakan Indonesia, sumber lain menegaskan bahwa satu-satunya norma hukum internasional yang dibebankan kepada Indonesia terkait pengungsi adalah prinsip non-refoulement, yang dijelaskan sebagai prinsip larangan melakukan pengusiran secara paksa terhadap pengungsi yang berada di wilayahnya. Dua rujukan ini juga sejalan dalam menekankan perbedaan konseptual: non-refoulement diposisikan khusus untuk pengungsi/pencari suaka, sedangkan deportasi diposisikan sebagai tindakan atas orang asing yang melanggar hukum negara penerima (Kasdi, 2019).

Selain menyebut Q.S. al-Ḥasyr: 9 sebagai dasar prinsip perlindungan pencari suaka, sumber Kasdi (2019) merinci prinsip yang dikaitkan dengan ayat tersebut: sikap gembira menyambut pengungsi/migran, memperlakukan mereka dengan baik, menerima kehadiran mereka, larangan menolak migran meskipun tujuan migrasi sedang krisis, serta pengakuan adanya suaka teritorial. Dengan demikian, "deportasi" terhadap kategori orang asing tertentu yakni pengungsi/pencari suaka tidak dapat dibahas hanya dengan kategori pelanggaran keimigrasian, sebab sumber yang tersedia menempatkan pengungsi dalam rezim prinsip perlindungan yang berbeda, yakni non-refoulement dan kewajiban moral-hukum untuk menerima dan memperlakukan dengan baik (Kasdi, 2019). Dari sisi metodologi, penilaian ini juga konsisten dengan penggunaan maqāṣid sebagai perangkat mengarahkan hukum pada perlindungan kemanusiaan serta mencegah kerusakan terhadap tujuan-tujuan dasar, yang dalam sumber Kasdi (2019) bahkan disebutkan telah "broken" (dilanggar) ketika perlindungan pengungsi tidak dijalankan (Adegoke, 2021; Kasdi, 2019).

5. Deportasi sebagai Kebijakan Publik: Maṣlaḥah, Moderasi, dan Fiqh Realitas

Sejumlah sumber menggarisbawahi bahwa fatwa/ijtihad kontemporer semestinya berorientasi pada kemaslahatan dan kemudahan tanpa menghilangkan disiplin metodologis, serta memerlukan pengetahuan terhadap realitas lokal (Kholiq et al., 2024; Noor et al., 2019). Kerangka fiqh al-ṭawāri'—yang dibahas melalui pemikiran 'Abd Allah bin Bayyah—dipaparkan sebagai ijtihad yang memiliki "reliable source and methodology", menyediakan kemudahan, dan menilai realitas setempat sebagai bagian dari penerapan hukum (Kholiq et al., 2024). Dalam analisis moderasi fatwa MKI Malaysia pada masa pandemi, fatwa dipaparkan sebagai keputusan hukum yang dimaksudkan untuk memudahkan manusia dengan mengurangi kesulitan, dan disebut pula bahwa proklamasi darurat kesehatan dapat dinilai lawful serta sejalan dengan prinsip siyāsah shar'iyyah selama tidak melanggar ketentuan syariah yang mapan (Noor et al., 2019). Walaupun konteksnya pandemi, poin metodologisnya menunjukkan bahwa kebijakan negara yang membatasi atau mengatur tindakan manusia termasuk mobilitas dapat diuji kesesuaiannya dengan siyāsah shar'iyyah dan maqāṣid, bukan hanya dengan klaim administratif semata (Musa, 2018; Noor et al., 2019).

Dalam konteks penilaian tindakan termasuk kebijakan, pendekatan maqāṣid pada praktik kontemporer menekankan bahwa hukum-hukum fiqh berfungsi sebagai wasā'il (sarana) bagi realisasi tujuan syariah, sehingga tindakan yang legal secara formal tetap perlu diuji apakah ia mengaktualisasikan maslahat dan menolak mafsadah (Izmuddin, 2018). Prinsip ini sejalan dengan penegasan bahwa maqāṣid bukan sekadar "dalil tambahan" yang berdiri sendiri, melainkan hadir "with every other proof" dan menjadi bagian yang menyertai proses penetapan hukum. Dengan demikian, deportasi sebagai kebijakan publik—terutama ketika menyentuh isu kemanusiaan, keselamatan jiwa, dan relasi antarnegara—secara metodologis dapat diposisikan sebagai wilayah ijtihad kebijakan (siyāsah shar'iyyah) yang harus mematuhi standar keadilan dan keseimbangan maslahat-mafsadah (Shamsuddin, 2024; Izmuddin, 2018).

6. Keadilan, Kesetaraan, dan Non-Diskriminasi sebagai Standar Etika-Hukum

Sumber tentang administrasi peradilan Islam menegaskan bahwa keadilan dalam Islam bersifat universal, tidak diskriminatif, dan menempatkan manusia setara di hadapan hukum (Shamsuddin, 2024). Sementara itu, sumber maqāṣid menekankan bahwa maqāṣid telah mentransformasikan teori syariah menjadi nilai universal seperti kemaslahatan, keadilan, dan kesetaraan. Karena deportasi pada dasarnya adalah tindakan koersif negara yang berdampak serius pada individu, maka tuntutan etika-hukum yang ditegaskan oleh dua sumber tersebut mengarahkan agar pelaksanaan deportasi sebagai kebijakan atau tindakan penegakan tidak dijalankan secara sewenang-wenang dan tidak boleh menyimpang dari prinsip keadilan serta kesetaraan (Shamsuddin, 2024). Dengan cara pandang ini, deportasi—terutama bila dipahami sebagai "banishment/pengusiran"—idealnya dinilai melalui parameter: apakah tindakan itu merupakan "hukuman yang sah" atau "kebijakan yang sah" dan apakah ia sejalan dengan tujuan-tujuan syariah yang meniscayakan perlindungan terhadap aspek-aspek daruriyyat seperti jiwa dan harta (Adegoke, 2021; Shamsuddin, 2024).

Di titik ini, pembahasan fiqh ikhtilaf juga relevan secara konseptual, karena sumber tersebut menegaskan bahwa ragam pandangan fiqh muncul dari perbedaan metodologi mujtahid, latar pikir, penguasaan ilmu, dan kebutuhan aktual, serta perbedaan itu terjadi pada wilayah ijtihadiyyah dan furū', bukan pada aspek akidah dasar (Musa, 2018). Dengan demikian, ketika deportasi diperdebatkan dalam konteks yang berbeda—misalnya antara kebijakan terhadap pelanggar hukum biasa dan kebijakan terhadap pengungsi—kemungkinan adanya diferensiasi penilaian ijtihadi menjadi masuk akal secara metodologis selama tetap berada dalam koridor maqāṣid dan prinsip dasar keadilan (Musa, 2018; Noor et al., 2019).

7. Sintesis Normatif: Posisi Deportasi dalam Hukum Islam

Berdasarkan sumber yang tersedia, posisi deportasi dalam hukum Islam dapat dirumuskan dalam empat proposisi utama. Pertama, deportasi perlu dibedakan dari non-refoulement: deportasi dipaparkan sebagai tindakan atas orang asing yang melanggar hukum negara penerima, sedangkan non-refoulement adalah larangan pengusiran paksa yang khusus diberlakukan pada pengungsi/pencari suaka (Kasdi, 2019). Kedua, tradisi hukum Islam mengenal konsep pengusiran/pengasingan sebagai bagian dari eksekusi hukuman/putusan yang berada dalam kewenangan hakim dengan derivasi kekuasaan dari kepala negara (Shamsuddin, 2024), serta dalam fiqh siyāsah disebutkan bahwa pengusiran/pengasingan dapat dilakukan dengan pemulangan ke negeri asal atau wilayah Dār al-Salām (Ahmad, 2013). Ketiga, karena sumber-sumber yang tersedia menegaskan bahwa fiqh bersifat dinamis dan merupakan produk ijtihad yang dapat menyesuaikan realitas, maka penilaian terhadap deportasi modern secara metodologis dapat diperlakukan sebagai wilayah ijtihad kebijakan (siyāsah shar'iyyah) yang harus diuji melalui maqāṣid, penimbangan maslahat-mafsadah, dan prinsip moderasi yang memudahkan tanpa melanggar ketentuan syariah yang mapan (As-Suvi & Zuhriah, 2023; Izmuddin, 2018; Kholiq et al., 2024; Noor et al., 2019). Keempat, khusus terkait pengungsi, sumber yang tersedia menegaskan adanya dasar normatif penerimaan dan perlakuan baik terhadap pengungsi yang dikaitkan dengan Q.S. al-Ḥasyr: 9 serta berlakunya prinsip non-refoulement dalam hukum Islam dan hukum internasional (Kasdi, 2019), sehingga "deportasi" dalam arti pemaksaan pengusiran terhadap pengungsi diposisikan secara problematis karena berbenturan dengan prinsip larangan pengusiran paksa yang dipaparkan dalam sumber tersebut.

________________________________________

C. PENUTUP

Berdasarkan sintesis literatur, deportasi menurut hukum Islam—dalam batas bukti yang ada pada sumber yang tersedia—bukanlah satu kategori tunggal yang bisa diputuskan hanya dengan label "pelanggaran" atau "kedaulatan negara", melainkan sebuah wilayah kebijakan yang mensyaratkan klasifikasi subjek (pengungsi/pencari suaka atau bukan), penilaian maqāṣid mencakup perlindungan jiwa, keadilan, dan kemaslahatan, serta penerapan siyāsah shar'iyyah yang tidak menabrak prinsip-prinsip syariah yang dipaparkan dalam rujukan (Adegoke, 2021; Ahmad, 2013; Kasdi, 2019; Shamsuddin, 2024).

Kajian ini juga menegaskan bahwa kerangka maqāṣid al-sharī'ah menyediakan perangkat evaluatif yang komprehensif: deportasi terhadap pelanggar hukum biasa dapat dinilai dalam koridor siyāsah shar'iyyah yang mengutamakan ketertiban dan kemaslahatan publik, sementara deportasi terhadap pengungsi dan pencari suaka berbenturan dengan nilai-nilai perlindungan kemanusiaan yang diakui oleh hukum Islam. Dengan demikian, pendekatan fiqh yang dinamis dan berorientasi maqāṣid menjadi kunci dalam menjawab persoalan deportasi secara adil, proporsional, dan selaras dengan tujuan-tujuan luhur syariah.

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Adegoke, K. A. (2021). Fiqh Al-Aqalliyyah and Muslim Minorities in a Non-Muslim Community. Jurnal Syariah, 29(1), 1–20. https://doi.org/10.22452/js.vol29no1.1

Ahmad, H. (2013). Islamic Tradition and its Defining Characteristics. Journal of Islamic Thought and Civilization, 03(01), 58–74. https://doi.org/10.32350/jitc.31.03

As-Suvi, A. Q., & Zuhriah, E. (2023). Ratio Legis of Interfaith Inheritance Reformulation from the Perspective of Fiqh Minority: A Study of the Thoughts of Yusuf Al-Qardhawi and Taha Jabir Al-Alwani. Jurnal Pembaharuan Hukum, 10(3), 361. https://doi.org/10.26532/jph.v10i3.33335

Don, A. G., Mokhtar, A. I., Puteh, A., Sham, F. M., Mokhtar, A. E., Mohd. Mokhtar, S. M., Rahman, A. A. A., & Hasbollah, F. N. (2024). Fiqh Islami Framework as a Da'wah Medium in Addressing Muallaf Issues in the Malaysian Context. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 14(4). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i4/21218

Harun, M. S., Zulkarnain, S. I. N. M., Ali, A. K., & Abidin, M. S. Z. (2022). The Fiqh al-Ṭawāri' Thoughts of 'Abd Allah Bin Bayyah on the Management of Worship during the COVID-19 Pandemic. Jurnal Akidah & Pemikiran Islam, 141–172. https://doi.org/10.22452/afkar.sp2022.no1.5

Izmuddin, I. (2018). Fatwa Methodology of National Sharia Board of Indonesian Ulama Council in Islamic Economics. Miqot Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 42(1), 43. https://doi.org/10.30821/miqot.v42i1.499

Kasdi, A. (2019). Actualizations of Maqashid Al-Shariah in Modern Life. Justicia Islamica, 16(2), 247–268. https://doi.org/10.21154/justicia.v16i2.1666

Kholiq, A., Zein, A., & Haerany, A. (2024). Perspective of Islamic Law and Ulama Polemics about Women Judges (Gender Analysis and Moderation of Fiqh). Jurnal Legisci, 1(6), 334–348. https://doi.org/10.62885/legisci.v1i6.314

Muhammad, C. L., & Duderija, A. (2022). Understanding the Context and Concept of Islam Nusantara. Icr Journal, 13(1), 92–111. https://doi.org/10.52282/icr.v13i1.912

Musa, A. S. (2018). Constitutional Law: An Overview of the Islamic Approach and Its Contemporary Relevance. https://doi.org/10.2991/icils-18.2018.6

Noor, N. S. M., Shafiai, M. H. M., & Ismail, A. G. (2019). The Derivation of Shariah Risk in Islamic Finance: A Theoretical Approach. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 10(5), 663–678. https://doi.org/10.1108/jiabr-08-2017-0112

Shamsuddin, M. M. J. (2024). Islamic Rulings and Guidelines for Social Media Influencers: Maqasid Shariah Point of View. Sains Insani, 9(2), 417–428. https://doi.org/10.33102/sainsinsani.vol9no2.699