01272 - Deponering: Diskresi Penuntutan demi Kepentingan Umum dalam Perspektif Hukum Islam dan Standar Hak Litigasi

Abstract

This article examines the concept of deponering—the authority of the Attorney General to set aside criminal cases in the public interest—through an analytical-comparative and normative approach, given that the available references do not provide specific doctrinal or normative foundations regarding deponering in Indonesian positive law. Using a functional equivalent from the UAE criminal procedural law system, namely the order that there is no face to bring a criminal action, this article evaluates prosecutorial discretion against the principles of criminal justice, rights protection, and procedural accountability derived from Islamic law (Sharia) and international standards of the right to litigation. The findings indicate that while Islamic jurisprudence (fiqh) does not explicitly recognize deponering as a classical jinayah institution, the principles of Sharia emphasize the protection of both defendants' and victims' rights throughout criminal proceedings. By analogy with the institution of wilayah al-hisbah in fiqh siyasah, the exercise of prosecutorial discretion in the public interest must remain accountable, evidence-based, and accompanied by procedural safeguards that prevent the erosion of victims' access to justice. This article concludes that deponering, to be compatible with Islamic law principles, must be bound by clear procedural criteria, victim protection mechanisms, and openness to modern evidentiary standards.

Keywords: deponering, prosecutorial discretion, public interest, Islamic criminal law, right to litigation, victim protection

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep deponering—kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara pidana demi kepentingan umum—melalui pendekatan analitis-komparatif dan normatif, mengingat rujukan yang tersedia tidak memuat dasar doktrinal maupun normatif spesifik mengenai deponering dalam hukum positif Indonesia. Dengan menggunakan padanan fungsional dari sistem hukum acara pidana Uni Emirat Arab, yakni perintah "tidak ada dasar untuk membawa dakwaan", artikel ini mengevaluasi diskresi penuntutan terhadap prinsip-prinsip keadilan pidana, perlindungan hak, dan akuntabilitas prosedural yang bersumber dari hukum Islam (syariah) dan standar internasional hak atas peradilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun fikih tidak secara eksplisit mengenal deponering sebagai institusi jinayah klasik, prinsip-prinsip syariah menekankan perlindungan hak terdakwa dan korban di sepanjang proses pidana. Melalui analogi dengan institusi wilayah al-hisbah dalam fikih siyasah, pelaksanaan diskresi penuntutan demi kepentingan umum harus tetap akuntabel, berbasis bukti, dan disertai jaminan prosedural yang mencegah tergerusnya akses korban terhadap keadilan. Artikel ini menyimpulkan bahwa deponering, agar selaras dengan prinsip hukum Islam, harus diikat oleh kriteria prosedural yang jelas, mekanisme perlindungan korban, dan keterbukaan terhadap standar pembuktian modern.

Kata kunci: deponering, diskresi penuntutan, kepentingan umum, hukum pidana Islam, hak litigasi, perlindungan korban

________________________________________

I. Pendahuluan

Dalam wacana hukum pidana Indonesia, topik deponering umumnya dipahami sebagai tindakan otoritas penuntutan tertinggi (Jaksa Agung) untuk mengesampingkan penuntutan suatu perkara pidana demi "kepentingan umum." Namun, perlu ditegaskan sejak awal bahwa sumber rujukan yang disediakan untuk penugasan ini tidak memuat uraian doktrinal maupun dasar normatif spesifik mengenai deponering dalam hukum positif Indonesia—misalnya rumusan kewenangan Jaksa Agung dalam peraturan perundang-undangan Indonesia—sehingga artikel ini disusun dengan pendekatan analitis-komparatif: (i) menggunakan studi perbandingan tentang keputusan penuntutan "tidak ada dasar melanjutkan perkara" dalam sistem lain sebagai padanan fungsional, khususnya praktik order that there is no face to bring the criminal action dalam hukum acara pidana Uni Emirat Arab (UEA) (Al-Sofani, 2010), dan (ii) menilai padanan kewenangan tersebut dari sudut prinsip-prinsip keadilan pidana dan perlindungan hak dalam (a) perspektif syariah/hukum Islam dan (b) standar hak atas peradilan (right to litigation) serta independensi dan imparsialitas penegak hukum dan hakim (كاظم, 2025).

Untuk memahami konteks kelembagaan, penting dicatat bahwa kedudukan kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan dapat menghadirkan ambiguitas: satu rezim undang-undang dapat menempatkannya sebagai bagian dari cabang eksekutif, sedangkan rezim lain menekankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman (Ali & Ouda, 2025). Dalam pembacaan fikih siyasah terhadap institusi kejaksaan di Indonesia, Ferdika dkk. menegaskan bahwa posisi kejaksaan tidak dijelaskan secara eksplisit dalam konstruksi hukum Islam klasik, namun fungsi umum kejaksaan (terutama penuntutan) dapat dianalogikan dengan wilayah al-hisbah, dengan catatan terdapat perbedaan tugas dan forum penyelesaian perkara (Ali & Ouda, 2025).

Kerangka analogi inilah yang dapat dipakai sebagai "jembatan konseptual" ketika mendiskusikan deponering menurut hukum Islam: bukan karena fikih jinayah klasik mengenal istilah deponering secara eksplisit dalam sumber yang tersedia, melainkan karena terdapat pembahasan yang relevan tentang (i) fungsi penegakan norma demi kepentingan masyarakat dan (ii) perlindungan hak-hak pihak berperkara dalam proses pidana (Ali & Ouda, 2025; شهوب, 2025).

________________________________________

II. Deponering sebagai Diskresi Penuntutan: Padanan Fungsional dan Problem Akuntabilitas

Karena sumber yang tersedia tidak menjelaskan konstruk deponering di Indonesia secara langsung, pembahasan ini menggunakan padanan fungsional dari sistem lain yang didukung rujukan, yaitu konsep keputusan penuntutan untuk tidak melanjutkan perkara setelah penyidikan/penyelidikan. Dalam studi komparatif mengenai hukum acara pidana UEA, Al-Nibari dan Zaitoun menjelaskan bahwa legislator UEA memberi kewenangan kepada penuntut umum, setelah investigasi, untuk mengeluarkan perintah "tidak ada dasar untuk mendirikan/menjalankan dakwaan" dan membebaskan tersangka/terdakwa, tanpa menjelaskan secara rinci keadaan-keadaan kapan perintah itu boleh dikeluarkan (Al-Sofani, 2010).

Studi tersebut juga menyoroti problem kontrol dan partisipasi korban: korban tidak diberi hak banding atas perintah tersebut kecuali ia bertindak sebagai penggugat perdata, keputusan itu tidak tunduk pada pengawasan sebelum pembebasan, dan Jaksa Agung/Pejabat Penuntutan Tertinggi diberi kewenangan membatalkan perintah tersebut dalam jangka waktu tertentu (tiga bulan sejak diterbitkan) (Al-Sofani, 2010). Unsur-unsur ini penting untuk diskusi deponering karena memperlihatkan dua hal sekaligus: (i) diskresi penuntutan lazim ditemui dalam sistem hukum modern, tetapi (ii) diskresi tersebut menuntut rancangan akuntabilitas prosedural agar tidak mereduksi hak pihak-pihak terkait dan kepentingan keadilan (Al-Sofani, 2010).

Di Indonesia sendiri—sekali lagi, berdasarkan sumber yang disediakan—kita menemukan praktik penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal dalam konteks tertentu, misalnya diversi pada sistem peradilan pidana anak. Yoserwan menyatakan bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan melalui aturan imperatif untuk melaksanakan diversi; kepolisian dibebani kewajiban mengupayakan penyelesaian perkara anak tanpa melalui sistem peradilan pidana melalui keterlibatan para pihak guna mencapai hasil mediasi (Yoserwan, 2019). Ia juga mencatat penggunaan pendekatan hukum adat oleh kepolisian dalam sejumlah daerah sebagai cara penyelesaian perkara berdimensi pidana di masyarakat (Yoserwan, 2019).

Meskipun diversi bukan deponering, dua praktik ini relevan secara konseptual: keduanya menunjukkan bahwa "kepentingan umum" dan "perlindungan pihak rentan/masyarakat" sering dijadikan alasan untuk mengalihkan atau menghentikan proses pidana formal, sehingga isu sentralnya bergeser pada desain perlindungan hak, batas diskresi, dan mekanisme kontrol (Yoserwan, 2019).

________________________________________

III. "Kepentingan Umum" dan "Ketertiban Umum": Penanda Konseptual bagi Diskresi

Istilah "kepentingan umum" kerap beririsan dengan gagasan "ketertiban umum" (public policy/public order). Dalam kajian tentang intervensi peradilan terhadap proses arbitrase, Al-Sofani menegaskan bahwa meskipun arbitrase dimaksudkan untuk "mengeluarkan" sengketa dari peradilan biasa, pengawasan yudisial tetap menjadi kebutuhan untuk melindungi kehendak para pihak dan kepentingan negara; hal ini tampak melalui kontrol hakim atas segala sesuatu yang bertentangan dengan ketertiban umum (العويس, 2011). Meskipun konteksnya perdata-arbitrase, tesis dasarnya relevan untuk menilai deponering: ketika negara membenarkan tindakan diskresioner dengan dasar "kepentingan umum," alasan itu semestinya dioperasionalisasi melalui kriteria dan prosedur yang dapat diawasi, agar tidak berubah menjadi legitimasi bagi tindakan yang sewenang-wenang (Al-Sofani, 2010; العويس, 2011).

Kebutuhan akan jaminan prosedural juga terkait erat dengan prinsip-prinsip right to litigation. Ali dan Ouda menekankan bahwa prinsip-prinsip internasional dalam mengatur hak atas litigasi merupakan standar yang dinyatakan dalam teks hak asasi manusia internasional dan menjadi sumber bagi sistem nasional; prinsip-prinsip tersebut mewajibkan pihak-pihak (negara) untuk menghormati dan melindungi hak melalui prosedur legislatif dan non-legislatif guna menjamin bahwa setiap orang memiliki hak tanpa pengecualian (Ali & Ouda, 2025). Dalam konteks diskresi penuntutan yang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, klaim "kepentingan umum" harus diuji terhadap kewajiban negara untuk memastikan akses terhadap mekanisme keadilan—termasuk mekanisme pengaduan/keberatan—dan perlindungan hak pihak yang dirugikan (Al-Sofani, 2010).

________________________________________

IV. Kerangka Hukum Islam: Keadilan Pidana dan Perlindungan Hak

Sumber yang tersedia tidak memberikan pembahasan langsung mengenai "deponering" sebagai konsep fikih jinayah klasik. Namun, sumber-sumber tersebut secara eksplisit mengaitkan syariah dengan tujuan keadilan dan perlindungan hak dalam prosedur pidana. Muhammaden, dalam buku tentang hak asasi manusia dan keadilan pidana, menjelaskan pentingnya mendeskripsikan aplikasi yang bersumber dari "ketetapan syariah" untuk mencapai kemaslahatan individu dan menjaga hak-hak dasar demi terwujudnya keadilan, termasuk pembahasan mengenai hak asasi yang terkait dengan prosedur pidana, hak terdakwa, dan hak korban dalam syariah serta dalam hukum/konvensi internasional (شهوب, 2025).

Dengan pijakan ini, penilaian "deponering menurut hukum Islam" (berdasarkan rujukan yang ada) secara metodologis lebih tepat diposisikan sebagai evaluasi normatif: apakah tindakan mengesampingkan perkara sejalan dengan prinsip perlindungan hak dalam proses pidana yang digarisbawahi literatur syariah-hak asasi tersebut (شهوب, 2025).

Dalam isu posisi korban, Shahoub menekankan bahwa memasukkan ketentuan syariah Islam ke dalam sistem pidana positif bukan persoalan yang "mudah," karena perbedaan dasar dan filosofi antara sistem pidana positif dan sistem ilahi; kajiannya berfokus pada peran korban dalam perkara pidana terkait qisas dan diyat dan menyimpulkan bahwa legislasi pidana Islam lebih dahulu memberi perhatian pada hak korban pada seluruh tahapan perkara pidana dibanding praktik dalam sistem prosedur pidana Libya, serta bahwa pendekatan "parsial" dalam memasukkan ketentuan syariah melemahkan jaminan prosedural hak korban (شهوب, 2025). Temuan ini relevan untuk diskusi deponering: bila perkara pidana dikesampingkan demi kepentingan umum, maka dari sudut perlindungan hak korban—sebagaimana ditekankan dalam kajian tersebut—harus ada jaminan bahwa kepentingan dan hak korban tidak diabaikan melalui keputusan sepihak yang tidak dapat diuji (Al-Sofani, 2010).

________________________________________

V. Pembuktian dan Pertimbangan Ahli dalam Fikih Pidana: Implikasi bagi Legitimasi Penghentian Perkara

Diskresi penuntutan (termasuk keputusan untuk tidak melanjutkan perkara) lazimnya bertumpu pada penilaian pembuktian—misalnya kualitas alat bukti, kebutuhan perlindungan kepentingan umum, atau risiko ketidakadilan prosedural. Dalam konteks fikih pidana Islam, Al-Owais menyoroti adanya kesulitan kontemporer terkait pembuktian melalui saksi dan pengakuan karena meningkatnya ketidakadilan dan menurunnya kepercayaan terhadap kesaksian; ia menekankan bahwa qarinah (indikasi/alat bukti modern) memainkan peran besar dalam pembuktian kejahatan di banyak tempat, dan bahwa dasar-dasar fikih pidana Islam tidak melarang penggunaan sarana pembuktian modern (العويس, 2011).

Konsekuensinya, keputusan penegak hukum untuk mengesampingkan perkara (dengan alasan kepentingan umum atau alasan pembuktian) dalam perspektif yang diinformasikan oleh fikih pembuktian ini seharusnya tidak bersifat anti-evidensi: ia perlu menunjukkan bahwa penilaian bukti telah dilakukan secara serius, termasuk kemungkinan penggunaan sarana pembuktian yang relevan dan sah menurut prinsip-prinsip yang tidak menutup inovasi pembuktian (شهوب, 2025).

Sejalan dengan itu, Jadidi membahas "keahlian/ekspertise" sebagai alat bukti penting di peradilan modern dan menjelaskan bahwa dalam syariah, landasan keahlian ditopang oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma', tetapi syariah tidak merinci mekanisme dan prosedur penggunaan keahlian, sehingga aspek itu diserahkan pada hakim perkara; sedangkan hukum positif berupaya menetapkan aturan dan batasan dari pengangkatan ahli hingga penilaian kekuatan pembuktiannya (Muhammaden, 2010). Dalam konteks deponering, dua poin menjadi penting: (i) pada aras prinsip, penggunaan pengetahuan ahli merupakan instrumen pembuktian yang kompatibel dengan kerangka syariah (dalam uraian Jadidi), dan (ii) karena mekanisme rinci kerap menjadi ranah kebijakan prosedural, keputusan untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum semestinya disertai justifikasi prosedural yang jelas—terutama bila alasan yang dipakai adalah kualitas pembuktian atau kepentingan sosial yang membutuhkan pengetahuan ahli (Muhammaden, 2010).

________________________________________

VI. Analogi Kelembagaan dalam Fikih Siyasah: Kejaksaan, Wilayah Al-Hisbah, dan Kepentingan Masyarakat

Ferdika dkk. menyatakan bahwa dalam hukum Islam, posisi kejaksaan tidak dijelaskan secara gamblang, namun posisinya dapat diserupakan dengan wilayah al-hisbah; mereka juga menegaskan adanya perbedaan, antara lain bahwa wilayah al-hisbah mengadili pelanggaran syariah di luar pengadilan bukan karena adanya tuntutan penuntut, sedangkan kejaksaan "mengadili" (berperan) dalam proses persidangan/pengadilan (Ali & Ouda, 2025). Pada level teori kewenangan, analogi ini membantu memperjelas batas diskusi "deponering menurut hukum Islam" dengan sumber yang tersedia: (i) tindakan penegakan demi kepentingan masyarakat (yang secara umum diasosiasikan dengan hisbah) memiliki orientasi sosial, dan (ii) karena forum dan mekanisme berbeda, penerjemahan analogi itu ke diskresi penuntutan modern memerlukan checks and balances agar tidak mengorbankan hak-hak prosedural yang juga ditekankan dalam literatur syariah-hak asasi (Ali & Ouda, 2025; شهوب, 2025).

Dalam bahasa lain, rujukan fikih siyasah tersebut tidak serta-merta "menghalalkan" atau "mengharamkan" deponering, tetapi menggarisbawahi bahwa tindakan penegakan yang mengklaim kepentingan sosial harus dipertanggungjawabkan dalam kerangka keadilan dan hak. Hal ini konsisten dengan penekanan Muhammaden mengenai perlunya aplikasi yang bersandar pada ketetapan syariah untuk mencapai kemaslahatan individu dan menjaga hak dasar demi keadilan, khususnya dalam dimensi prosedur pidana dan hak korban/terdakwa (شهوب, 2025), serta konsisten pula dengan penekanan Ali dan Ouda tentang kewajiban melindungi hak litigasi sebagai standar yang bersumber dari instrumen hak asasi manusia (Ali & Ouda, 2025).

________________________________________

VII. Standar Due Process: Imparsialitas, Independensi, dan Risiko Penyalahgunaan Diskresi "Kepentingan Umum"

Meskipun keputusan deponering berada pada domain penuntutan (bukan pemutusan hakim), standar negara hukum menuntut agar keseluruhan proses peradilan—termasuk keputusan yang menghentikan atau mengesampingkan perkara—tidak menabrak prinsip imparsialitas dan independensi yang menjadi jaminan perlindungan hak. Kazim menekankan bahwa untuk menjamin hak dan kebebasan individu, hakim (dalam peradilan administrasi) harus imparsial dan independen, tidak membedakan para pihak, bekerja berdasarkan penilaian fakta dan ketentuan hukum tanpa pengaruh internal maupun ancaman, serta menjaga jarak yang sama dari para pihak guna menjamin keseimbangan keadilan (كاظم, 2025).

Walau konteksnya peradilan administrasi, prinsip-prinsip tersebut memberikan parameter evaluatif: deponering yang diputus dengan alasan "kepentingan umum" idealnya tidak bersifat diskriminatif, harus berbasis pertimbangan faktual yang dapat diaudit, dan harus bebas dari konflik kepentingan atau tekanan politik yang mengganggu objektivitas (كاظم, 2025).

Kritik Al-Nibari dan Zaitoun atas model UEA membantu menunjukkan bentuk-bentuk risiko konkret ketika diskresi penghentian perkara tidak disertai perangkat akuntabilitas: tidak adanya perincian keadaan yang membolehkan perintah "tidak ada dasar membawa perkara," keterbatasan hak korban untuk menggugat/menantang keputusan, tidak adanya pengawasan sebelum pembebasan tersangka, serta adanya kewenangan pembatalan oleh otoritas lebih tinggi dalam jangka waktu tertentu disertai ketidakjelasan konsekuensi prosedural bila penyidikan dibuka kembali (Al-Sofani, 2010).

Rangkaian problem ini dapat disintesis dengan standar right to litigation (kewajiban melindungi hak melalui prosedur yang efektif) dan dengan penekanan pada perlindungan hak korban dalam sistem syariah—yang menurut Shahoub lebih maju dalam memberi perhatian sepanjang tahapan perkara (شهوب, 2025). Dengan demikian, bila deponering dibingkai sebagai "kepentingan umum," maka kepentingan umum itu tidak boleh dioperasionalisasi dengan mengorbankan akses pihak yang dirugikan terhadap mekanisme keberatan, penjelasan alasan, dan kontrol prosedural (Al-Sofani, 2010).

________________________________________

VIII. Rekonstruksi Normatif: Menilai Deponering dalam Kerangka Hukum Islam dan Hak Litigasi

Dengan keterbatasan rujukan (tanpa teks fikih yang secara eksplisit membahas deponering), rekonstruksi berikut diajukan sebagai kerangka normatif yang disusun dari sintesis prinsip-prinsip perlindungan hak, pembuktian, dan akuntabilitas diskresi yang muncul dalam sumber-sumber yang tersedia.

Pertama, keputusan mengesampingkan perkara perlu diposisikan sebagai tindakan yang secara inheren berisiko mengurangi right to litigation; karena Ali dan Ouda menegaskan bahwa prinsip internasional hak litigasi mewajibkan perlindungan hak melalui prosedur legislatif dan non-legislatif agar semua individu memiliki hak tanpa pengecualian, maka deponering yang selaras dengan prinsip itu menuntut adanya prosedur yang tetap memungkinkan pemenuhan hak-hak dasar pihak terkait (Al-Sofani, 2010).

Kedua, dari perspektif syariah-hak asasi, Muhammaden menempatkan prosedur pidana dan hak korban/terdakwa sebagai bagian dari pembahasan keadilan pidana dalam syariah; karenanya, tindakan deponering hanya dapat dinilai "lebih dekat" dengan prinsip syariah jika ia dapat dipertanggungjawabkan sebagai mekanisme untuk mencegah pelanggaran hak atau ketidakadilan proses, bukan sekadar instrumen utilitarian yang mematikan akses keadilan (شهوب, 2025).

Ketiga, dimensi korban harus menjadi komponen formal pertimbangan. Shahoub menunjukkan bahwa "metode parsial" memasukkan syariah ke hukum positif justru melemahkan jaminan prosedural bagi hak korban, dan bahwa sistem pidana Islam memberi perhatian kuat pada hak korban dalam semua tahapan perkara (dalam fokus kajian qisas dan diyat) (شهوب, 2025). Kritik komparatif Al-Nibari dan Zaitoun atas pembatasan hak korban untuk menantang keputusan "tidak ada dasar membawa perkara" memperlihatkan bagaimana desain aturan dapat menggeser beban ketidakadilan kepada korban (Al-Sofani, 2010). Karena itu, dalam kerangka normatif yang diinformasikan oleh kedua sumber tersebut, deponering yang diklaim demi kepentingan umum seharusnya mensyaratkan minimal adanya mekanisme yang menjamin korban: pemberitahuan alasan yang memadai, akses pada jalur keberatan tertentu, atau bentuk perlindungan prosedural lain yang mencegah "penghilangan" kepentingan korban dari proses (Al-Sofani, 2010).

Keempat, keputusan deponering yang berdasar pada pertimbangan pembuktian harus merefleksikan etika pembuktian yang adaptif. Al-Owais menegaskan bahwa fikih pidana Islam tidak menutup penggunaan sarana pembuktian modern, dan mendorong pemanfaatan perangkat modern serta keharusan hakim untuk terus meneliti aspek pembuktian (العويس, 2011). Jadidi menambahkan bahwa keahlian/ekspertise memiliki basis normatif dalam syariah, tetapi prosedur rinci diserahkan pada hakim, sedangkan hukum positif merinci tata kelola keahlian (Muhammaden, 2010). Sintesisnya: deponering yang "Islamic-law compatible" (secara prinsipil) tidak boleh mengabaikan kemungkinan pembuktian modern atau pertimbangan ahli bila hal itu relevan untuk mencapai keadilan substantif; sebaliknya, bila perkara dikesampingkan, argumentasinya perlu menunjukkan bahwa penilaian bukti telah dilakukan secara bertanggung jawab dalam kerangka yang tidak anti-pengetahuan dan tidak anti-inovasi pembuktian (Muhammaden, 2010).

________________________________________

IX. Penutup

Kesimpulan utama dari telaah berbasis sumber yang tersedia adalah sebagai berikut.

Pertama, rujukan yang diberikan tidak menyediakan dasar tekstual untuk menyatakan "deponering" sebagai institusi fikih jinayah yang terdefinisi secara eksplisit; karena itu, pembahasannya dalam artikel ini bersifat analitis-komparatif dan normatif, dengan menilai padanan diskresi penuntutan melalui prinsip keadilan pidana, perlindungan hak, dan akuntabilitas prosedural (شهوب, 2025; Al-Sofani, 2010).

Kedua, literatur yang tersedia menegaskan bahwa syariah (dalam pembahasan hak asasi dan prosedur pidana) berorientasi pada perlindungan hak terdakwa dan korban sebagai elemen keadilan pidana (شهوب, 2025), dan bahwa perlindungan hak korban dapat melemah bila adopsi norma syariah dilakukan secara parsial dan tanpa jaminan prosedural yang memadai.

Ketiga, studi komparatif UEA menunjukkan secara konkret bagaimana diskresi penghentian perkara dapat memunculkan problem bila tidak disertai batas dan kontrol—khususnya terkait ketiadaan penjelasan keadaan yang membolehkan, keterbatasan peran korban, dan lemahnya mekanisme pengawasan (Al-Sofani, 2010).

Keempat, dari perspektif normatif yang diinformasikan fikih pembuktian, keputusan mengesampingkan perkara seharusnya tetap memelihara rasionalitas pembuktian, termasuk keterbukaan terhadap sarana pembuktian modern dan penggunaan keahlian sebagai alat bukti yang berakar dalam sumber-sumber syariah, meski tata kelola proseduralnya bergantung pada rancangan hukum positif (Muhammaden, 2010).

Dengan demikian, diskusi "deponering menurut hukum Islam" (berdasarkan rujukan yang tersedia) paling kuat diletakkan pada tesis berikut: apabila diskresi mengesampingkan perkara pidana dilakukan, maka justifikasi "kepentingan umum" harus diikat oleh perlindungan hak dan prosedur yang akuntabel, agar ia sejalan dengan tuntutan keadilan pidana dalam kerangka syariah-hak asasi dan prinsip hak atas peradilan (شهوب, 2025; كاظم, 2025), sekaligus menghindari cacat desain yang dikritik dalam perbandingan UEA (Al-Sofani, 2010) dan menghindari pelemahan hak korban sebagaimana ditunjukkan dalam kajian prosedur pidana yang membandingkan syariah dan legislasi positif.

________________________________________

Daftar Pustaka

Al-Sofani, A. (2010). The judiciary intervention in the arbitration procedures. An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), 24(4), 1211–1240. https://doi.org/10.35552/0247-024-004-008

Ali, F. H., & Ouda, K. I. (2025). المبادئ الدولية لتنظيم حق التقاضي وأثرها في القانون العراقي. Journal of Juridical and Political Science, 12(2), 441–470. https://doi.org/10.55716/jjps.2023.12.2.14

Muhammaden, M. A. W. (2010). حقوق الإنسان والعدالة الجنائية. https://doi.org/10.26735/qywz6456

Yoserwan, Y. (2019). Untitled. Nagari Law Review, 2(2), 203. https://doi.org/10.25077/nalrev.v.2.i.2.p.203-214.2019

العويس, أ. أ. (2011). نظام الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي والوسائل الحديثة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية, 26(84). https://doi.org/10.34120/jsis.v26i84.1895

شهوب, ح. ع. (2025). دور الضحية في الدعوى الجنائية. Journal of the Academic Forum, 9(2), 3289–3312. https://doi.org/10.59743/jaf.v9i2.763

كاظم, إ. م. (2025). مبدأ حياد القاضي الإداري واثره في حماية الحقوق والحريات. Journal of Juridical and Political Science, 12(2), 361–388. https://doi.org/10.55716/jjps.2023.12.2.11