01271 - Deliktum Dalam Hukum Islam: Jarīmah Sebagai Perbuatan Terlarang Yang Diancam Sanksi Pidana

Abstrak

[Indonesia] Artikel ini mengkaji konsep deliktum (crime) dalam hukum Islam melalui pendekatan analisis konseptual dan sintesis literatur. Kajian ini menelaah definisi jarīmah/jināyah, struktur klasifikasi delik, karakter sanksi, tujuan pemidanaan, serta kaitannya dengan prosedur pembuktian dan peran otoritas negara maupun korban. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindak pidana dalam Islam dikonstruksikan melalui konsep jarīmah, yakni perbuatan yang dilarang syariat dan diancam sanksi ('uqūbah) dalam bentuk ḥadd, qiṣāṣ/diyāt, atau ta'zīr. Sistem klasifikasi ini tidak sekadar teknis, melainkan mengandung implikasi teoretik yang menentukan sifat sanksi, standar pembuktian, serta ruang pemaafan dan kompromi. Seluruh sistem pemidanaan Islam dipahami berorientasi pada kemaslahatan, pencegahan, pendidikan, dan keadilan, dengan penekanan kuat pada due process dan pembatasan diskresi agar pemidanaan tidak bersifat sewenang-wenang. Artikel ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum pidana Islam dalam negara modern memerlukan negosiasi antara doktrin fikih, prosedur nasional, dan kebijakan legislasi yang berorientasi kemaslahatan publik.

Kata kunci: deliktum, jarīmah, jināyah, ḥudūd, qiṣāṣ, ta'zīr, hukum pidana Islam

________________________________________

[English] This article examines the concept of delictum (crime) in Islamic law through a conceptual analysis and literature synthesis approach. The study explores the definition of jarīmah/jināyah, the structure of offense classification, the character of sanctions, the purposes of punishment, and their relationship to evidentiary procedures and the roles of state authority and victims. The findings indicate that criminal offenses in Islam are constructed through the concept of jarīmah—acts prohibited by Sharia and threatened with sanctions ('uqūbah) in the form of ḥadd, qiṣāṣ/diyāt, or ta'zīr. This classification system is not merely technical but carries theoretical implications that determine the nature of sanctions, standards of proof, and the scope of pardon and compromise. The entire Islamic penal system is understood to be oriented toward public welfare, prevention, education, and justice, with strong emphasis on due process and limitations on discretion to prevent arbitrary punishment. This article concludes that the application of Islamic criminal law in modern states requires negotiation among fiqh doctrine, national procedures, and legislative policies oriented toward public welfare.

Keywords: delictum, jarīmah, jināyah, ḥudūd, qiṣāṣ, ta'zīr, Islamic criminal law

________________________________________

A. PENDAHULUAN

Dalam kajian fiqh al-jināyāt (hukum pidana Islam), konsep "crime" pada dasarnya dikonstruksikan melalui istilah jarīmah/jināyah, yakni perbuatan (baik melakukan larangan maupun meninggalkan kewajiban) yang dinilai sebagai pelanggaran syariat dan karenanya diancam dengan sanksi ('uqūbah), terutama dalam bentuk ḥadd atau ta'zīr (Djalaluddin et al., 2023; Hasan & Azman, 2022; Kasuri et al., 2024; Natsir et al., 2019). Dengan pengertian ini, sebuah perbuatan menjadi "tindak pidana" bukan semata karena ia dipandang merugikan secara sosial, melainkan karena ia diposisikan sebagai pelanggaran normatif atas ketentuan syariat yang mengandung konsekuensi pemidanaan, baik yang ditentukan teks maupun yang ditetapkan otoritas (Hasan & Azman, 2022; Kasuri et al., 2024; Rahimzai & Mushfiq, 2023; Syarif, 2019). Sejumlah literatur juga menegaskan bahwa pengaturan larangan dan sanksi dalam Islam berorientasi pada kemaslahatan manusia, sehingga kriminalisasi dan pemidanaan dipahami sebagai instrumen menjaga keteraturan serta manfaat publik, bukan sekadar pembalasan (Herlambang et al., 2024; Sebar & Ismail, 2021).

Pada saat yang sama, literatur modern tentang hukum pidana Islam mengingatkan adanya perbedaan mendasar antara konsepsi tindak pidana dalam hukum Barat dan klasifikasi tindak pidana dalam Islam. Klasifikasi tindak pidana Islam tidak sekadar mengikuti dikotomi "publik–privat" ala Anglo-Saxon, melainkan berkelindan dengan jenis "hak" yang dilanggar—hak Allah, hak individu, dan juga konfigurasi hak yang bersifat campuran—yang kemudian berdampak pada konsekuensi prosedural dan substantif (Absar, 2020; Marhaban, 2021). Oleh karena itu, membahas "crime menurut hukum Islam" meniscayakan pembahasan definisi jarīmah, struktur klasifikasi delik, karakter sanksi, tujuan pemidanaan, serta kaitannya dengan prosedur pembuktian dan peran otoritas negara serta korban (Absar, 2020; Marhaban, 2021; Nur, 2021).

________________________________________

B. PEMBAHASAN

1. Sumber Norma dan Ruang Tetap serta Fleksibel dalam Hukum Pidana Islam

Literatur yang membahas prosedur pidana Islam menekankan bahwa penerapan hukum pidana Islam idealnya tidak hanya mengambil norma materiil (jenis delik dan sanksi), tetapi juga memperhatikan norma prosedural yang berakar pada al-Qur'an, Sunnah, dan khazanah fikih klasik, karena karakter hukum pidana Islam berbeda dari model prosedural Barat, baik adversarial maupun inquisitorial (Absar, 2020). Dalam kerangka ini, hukum Islam sering dipaparkan memiliki dua ranah: ranah "tetap" (fixed) yang dikembangkan oleh para fuqaha, dan ranah "fleksibel" (flexible) yang ruang pengaturannya lebih luas bagi penguasa/otoritas untuk menata kebutuhan masyarakat (Absar, 2020; Marhaban, 2021). Konsekuensinya, sebagian delik dan sanksi ditentukan secara tekstual—misalnya ḥudūd dan aspek qiṣāṣ/diyāt—sementara area yang lebih luas, yang dalam banyak uraian disebut ta'zīr dan kebijakan siyāsah, memberi ruang diskresi negara atau hakim untuk mengkriminalisasi dan menjatuhkan sanksi sesuai kemaslahatan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariat (Marhaban, 2021; Syatar et al., 2023; Widyawati et al., 2024).

Dalam kerangka kriminalisasi, penelitian tentang "kriminalisasi dalam perspektif al-Qur'an" menempatkan prinsip kemaslahatan dan pencegahan sebagai fondasi penting untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai delik, terutama pada wilayah ta'zīr yang tidak ditetapkan rinci oleh nash (Herlambang et al., 2024). Dengan demikian, sistem pidana Islam dapat dipahami sebagai kombinasi antara norma yang "ditetapkan teks" dan norma yang "diungkap/dibentuk" melalui ijtihad dan kebijakan otoritas, terutama untuk menjawab variasi perilaku menyimpang dan problem sosial yang terus berkembang (Herlambang et al., 2024; Imron et al., 2024; Marhaban, 2021; Widyawati et al., 2024).

2. Definisi Jarīmah/Jināyah sebagai Perbuatan Terlarang yang Diancam Sanksi

Definisi yang paling dekat dengan rumusan "perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi pidana" tampak jelas dalam definisi jarīmah: ia adalah larangan syariat yang diancam dengan sanksi, terutama ḥadd atau ta'zīr (Djalaluddin et al., 2023; Hasan & Azman, 2022; Kasuri et al., 2024). Sejumlah karya yang membandingkan hukum pidana Islam dengan hukum positif juga menegaskan bahwa dalam pengertian luas, jināyah mencakup perbuatan yang dilarang syara' dan menimbulkan konsekuensi pemidanaan, baik yang berbasis nash seperti ḥadd, maupun yang berbasis diskresi otoritas seperti ta'zīr (Hasan & Azman, 2022; Natsir et al., 2019; Syarif, 2019). Dengan kata lain, konsep tindak pidana dalam Islam adalah konsep normatif: suatu perbuatan dinilai kriminal karena statusnya sebagai pelanggaran terhadap ketentuan syariat yang dibingkai oleh tujuan kemaslahatan dan penjagaan nilai-nilai pokok kehidupan manusia (Herlambang et al., 2024; Sebar & Ismail, 2021).

Dalam literatur pidana Islam kontemporer, pemahaman "tindak pidana" juga kerap dihubungkan dengan maqāṣid al-sharī'ah (tujuan syariat) dan maṣlaḥah (kemaslahatan). Kajian tentang pemidanaan ta'zīr memposisikan perintah dan larangan syariat sebagai perangkat untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan; pelanggaran atas perangkat itu meniscayakan sanksi—baik ḥadd, qiṣāṣ, maupun ta'zīr—dengan tujuan efek jera dan pembelajaran sosial. Dengan demikian, definisi jarīmah tidak berhenti pada "dilarang", tetapi berlanjut pada "diancam sanksi" yang secara teoritis diarahkan untuk melindungi kebutuhan dasar manusia dan ketertiban sosial (Sebar & Ismail, 2021).

3. Klasifikasi Kejahatan: Ḥudūd, Qiṣāṣ/Diyāt, dan Ta'zīr

Banyak literatur menyatakan bahwa pembagian delik dan sanksi dalam hukum pidana Islam secara klasik—baik dalam literatur syariah kontemporer maupun kajian tentang qanun—umumnya dibagi menjadi tiga kategori besar: ḥudūd, qiṣāṣ/diyāt, dan ta'zīr (Abdullahi & Idris, 2023; Marhaban, 2021; Natsir et al., 2019; Syarif, 2019). Sebagian karya menyebut bahwa sanksi yang "langsung disebutkan" dalam nash mencakup ḥudūd, qiṣāṣ, diyāt dan juga kaffārāt, sedangkan ta'zīr adalah sanksi yang tidak dirinci oleh teks dan ditentukan melalui otoritas/hakim (Abdullahi & Idris, 2023; Kasuri et al., 2024). Klasifikasi ini bukan hanya teknik pengelompokan, melainkan juga mengandung konsekuensi teoretik: perbedaan sifat sanksi (tetap vs. diskresioner), standar pembuktian, serta ruang pemaafan/kompromi (Absar, 2020; Nur, 2021; Aziz & Hussin, 2017).

Sebagian literatur prosedur pidana Islam menekankan bahwa klasifikasi delik terkait erat dengan pelanggaran atas jenis hak: ḥudūd dikaitkan dengan "hak Allah", qiṣāṣ terkait dengan pelanggaran yang menautkan hak individu dan dimensi publik tertentu, sedangkan ta'zīr dan/atau kebijakan siyāsah berhubungan dengan pelanggaran yang ditangani melalui kewenangan penguasa dalam menata ketertiban dan kemaslahatan (Absar, 2020; Marhaban, 2021; Widyawati et al., 2024). Di titik ini terdapat nuansa penting: beberapa kajian mengkritik kecenderungan menyamakan "hak Allah" dengan "hak masyarakat" akibat pengaruh kategorisasi publik–privat ala hukum Anglo-Saxon; kritik ini muncul karena dalam doktrin tertentu, pelanggaran "hak komunitas" justru dibingkai dalam istilah siyāsah dan dibedakan dari ḥudūd dan ta'zīr (Absar, 2020; Widyawati et al., 2024). Literatur lain tentang siyāsah dalam tradisi Hanafi juga menegaskan adanya penggunaan siyāsah sebagai bentuk ta'zīr yang lebih berat dan berhubungan dengan otoritas imam/penguasa, sekaligus menunjukkan adanya perdebatan apakah siyāsah identik dengan ta'zīr atau memiliki nuansa berbeda (Aziz & Hussin, 2017; Imron et al., 2024).

4. Ḥudūd: Delik dengan Sanksi Tetap dan Konsekuensi Keterbatasan Pemaafan

Dalam literatur hukum pidana Islam yang membahas transformasi syariah maupun pengantar sistem pidana Islam, ḥudūd dipahami sebagai delik yang sanksinya ditentukan secara jelas oleh al-Qur'an dan Sunnah, sehingga ketika unsur dan pembuktian terpenuhi, sanksinya bersifat wajib dan tidak dapat dikurangi atau dimaafkan oleh hakim maupun negara (Absar, 2020; Reza, 2013; Syarif, 2019). Literatur prosedur pidana Islam menegaskan bahwa pemerintah tidak berwenang memberi pengampunan, keringanan, atau penangguhan untuk ḥadd yang terkait "hak Allah"; sedangkan dalam qiṣāṣ, pengampunan atau perubahan sanksi terkait persetujuan korban/ahli waris (Absar, 2020; Nur, 2021). Dalam kajian pemidanaan di Saudi Arabia juga ditekankan bahwa pada ḥadd dan qiṣāṣ, hakim tidak memiliki kewenangan menaikkan atau menurunkan sanksi yang telah ditetapkan, berbeda dengan ta'zīr yang memberi ruang diskresi (Reza, 2013).

Daftar "jenis" ḥudūd dalam beberapa literatur dirumuskan sebagai tujuh delik; misalnya penelitian tentang transformasi syariah ke hukum nasional menyebut zinā, qazf (tuduhan zinā tanpa bukti), pencurian, perampokan/ḥirābah, minum memabukkan, apostasi (riddah), dan pemberontakan (baghy) sebagai contoh delik ḥudūd (Syarif, 2019). Kajian lain tentang Aceh juga menyebut tujuh jenis jarīmah ḥudūd dengan daftar yang sejalan—adultery, qadhaf, khamar, sirqah, hirabah, riddah, al-baghi. Dalam konteks penerapan, studi perbandingan qanun tentang khamr di Aceh dan Brunei menegaskan bahwa meminum khamr dipandang sebagai perbuatan haram dan dikategorikan sebagai jarīmah ḥudūd yang dipidana dengan ḥadd berupa cambuk, serta menunjukkan bagaimana klasifikasi ḥudūd/qiṣāṣ/ta'zīr digunakan dalam kebijakan pemidanaan di yurisdiksi yang mengadopsi hukum pidana Islam (Hastuti, 2023; Kamali, 2015).

Namun, literatur due process dan kajian transisi keadilan juga menekankan bahwa sekalipun ḥudūd dipahami sebagai delik "tetap", penerapannya dibatasi oleh persyaratan pembuktian yang ketat, sehingga dalam praktik banyak situasi yang "seharusnya" masuk ḥudūd beralih menjadi ta'zīr karena masalah pembuktian atau adanya "keraguan" yang menghalangi penerapan ḥadd (Aziz & Hussin, 2017; Nur, 2021). Dalam literatur due process ditegaskan prinsip pencarian shubhah (keraguan faktual atau legal) untuk mencegah penerapan ḥadd; bila unsur atau bukti tidak terpenuhi, sanksi ḥadd gugur dan dapat digantikan oleh sanksi ta'zīr yang lebih ringan dan diskresioner (Marhaban, 2021; Nur, 2021). Dengan demikian, "ketegasan" ḥudūd tidak dapat dilepaskan dari mekanisme prosedural yang ketat dan prinsip kehati-hatian agar pemidanaan tidak dilakukan secara zalim (Aziz & Hussin, 2017; Marhaban, 2021; Nur, 2021).

5. Qiṣāṣ dan Diyāt: Pembalasan yang Setara, Kompensasi, dan Peran Sentral Korban

Dalam literatur tentang konsep keadilan dalam qiṣāṣ, qiṣāṣ dipahami sebagai pembalasan yang setara dan seimbang dengan perbuatan pelaku, terkait terutama dengan pembunuhan sengaja dan penganiayaan yang disengaja. Kajian transisional keadilan juga menegaskan qiṣāṣ sebagai "kesetaraan dalam hukuman" dan menjelaskan bahwa kategori ini mencakup pembunuhan (murder dan manslaughter) serta bentuk-bentuk serangan fisik (assault dan battery), sehingga memiliki keterkaitan kuat dengan integritas fisik dan martabat individu (Aziz & Hussin, 2017). Dalam kerangka ini, diyāt diposisikan sebagai kompensasi finansial—dalam banyak uraian disebut analog dengan restitusi/kompensasi korban—yang dapat menjadi substitusi qiṣāṣ atas permintaan korban/keluarga atau ketika syarat substantif/prosedural qiṣāṣ tidak terpenuhi (Aziz & Hussin, 2017).

Literatur tentang diyāt dalam perspektif restorative justice menegaskan bahwa sistem qiṣāṣ–diyāt bersifat korban-sentris: korban atau keluarga korban memiliki posisi dominan dalam proses, termasuk pilihan untuk menuntut pembalasan, menerima kompensasi (diyāt), atau memaafkan pelaku. Kajian sulḥ (mediasi) dalam hukum pidana Islam memperkuat hal ini dengan menyatakan bahwa kompromi dan rekonsiliasi dianjurkan dalam Islam dan dapat berlaku pada delik tertentu di ranah ḥudūd, qiṣāṣ, dan ta'zīr, terutama ketika melibatkan hak individu; melalui sulḥ, pelaku dapat terhindar dari hukuman "asal" dan menerima hukuman yang lebih ringan (Syatar et al., 2023). Sejalan dengan itu, kajian keadilan qiṣāṣ menekankan bahwa konstruksi qiṣāṣ memberi ruang fleksibilitas melalui alternatif diyāt dan pemaafan, sehingga penghormatan terhadap hak korban dan pelaku menjadi bagian dari dimensi keadilan dalam pemidanaan.

Aspek prosedural juga penting dalam konteks ini. Literatur due process menekankan bahwa aturan kehati-hatian dan standar pembuktian tertentu berfungsi untuk mencegah pemidanaan yang keliru, terutama pada jenis delik berat (Marhaban, 2021; Nur, 2021). Dalam praktik konseptual, jika terdapat keraguan yang relevan, pemidanaan yang "tetap" dapat terhalang dan mekanisme penggantian—misalnya dari qiṣāṣ ke diyāt—atau penerapan ta'zīr dapat menjadi jalan yang lebih aman secara prosedural (Marhaban, 2021; Nur, 2021). Dengan demikian, sistem qiṣāṣ–diyāt tidak hanya "retributif", tetapi juga mengandung perangkat pemulihan dan negosiasi yang memberi tempat pada korban serta membuka jalan reintegrasi sosial melalui pemaafan (Aziz & Hussin, 2017).

6. Ta'zīr: Delik dan Sanksi Diskresioner—Antara Pendidikan, Pencegahan, dan Kebijakan Publik

Berbeda dari ḥudūd dan qiṣāṣ/diyāt, ta'zīr secara konsisten dijelaskan sebagai sanksi diskresioner untuk perbuatan terlarang yang tidak memiliki ketentuan sanksi tetap dalam nash, atau untuk situasi di mana unsur/pembuktian delik ḥudūd/qiṣāṣ tidak terpenuhi sehingga ḥadd/qiṣāṣ tidak dapat dijatuhkan (Marhaban, 2021; Nur, 2021). Kajian tentang implementasi ta'zīr menegaskan bahwa ta'zīr dapat juga berfungsi sebagai "pengganti" ketika sanksi yang ditentukan al-Qur'an atau Sunnah tidak dapat diterapkan karena adanya syubhat/keraguan, sehingga seseorang tidak dipidana hanya berdasarkan dugaan (zann) tanpa pembuktian yang meyakinkan (Nur, 2021). Literatur lain yang memaparkan ruang lingkup ta'zīr juga menekankan bahwa ia merupakan wilayah yang sangat luas—deliknya "tidak terbatas"—karena mencakup berbagai bentuk pelanggaran yang tidak masuk ḥudūd maupun qiṣāṣ/diyāt, termasuk pelanggaran yang ditentukan pemerintah sepanjang selaras dengan prinsip syariah (Syarif, 2019).

Dalam hal dasar legitimasi dan otoritas, karya tentang ta'zīr dalam konteks Afghanistan menyatakan bahwa dasar ta'zīr dapat ditautkan pada al-Qur'an, hadis, ijma', dan personal reasoning, serta penentuan sanksinya mempertimbangkan kemaslahatan, keadaan perbuatan, karakter dan rekam jejak pelaku, serta efek korektif dari hukuman. Literatur lain menegaskan bahwa ta'zīr merupakan bentuk delegasi kewenangan kepada hakim/otoritas untuk menentukan sanksi, sehingga sifatnya "indefinite" (tidak ditentukan secara tunggal oleh teks), sekaligus memungkinkan variasi bentuk sanksi dari yang ringan hingga yang berat. Kajian penologi Islam juga menekankan bahwa tujuan ta'zīr adalah reformasi pelaku dengan ciri pencegahan, dan diskresi harus dijalankan secara proporsional agar tidak berubah menjadi balas dendam (Reza, 2013; Sebar & Ismail, 2021).

Terkait bentuk sanksi, studi tentang pemidanaan dan praktik peradilan menyebut ragam sanksi ta'zīr seperti nasihat/peringatan, denda, penjara, cambuk, bahkan pidana mati dalam keadaan tertentu menurut sebagian pandangan, dan keseluruhannya diarahkan pada pencapaian keadilan (Reza, 2013). Dalam kajian tentang ta'zīr di Iran, ta'zīr dipaparkan sebagai kategori yang mencakup mayoritas sanksi dalam kodifikasi pidana Iran; hakim mempertimbangkan kepentingan umum dan konteks kasus, namun diskresi dibatasi oleh rentang minimum–maksimum yang dikodifikasi untuk tiap delik ta'zīr. Literatur tentang amnesti dan pemaafan dalam hukum Islam juga menegaskan adanya perbedaan pendapat antarmazhab tentang batas maksimal ta'zīr: sebagian seperti Hanafi dan Syafi'i menyatakan tidak boleh melampaui ḥadd, sedangkan sebagian lain seperti Maliki dan Hanbali membuka kemungkinan pidana mati sebagai ta'zīr dalam kasus-kasus luar biasa (Abdullahi & Idris, 2023; Aziz & Hussin, 2017). Dengan demikian, ta'zīr memperlihatkan spektrum elastisitas yang besar, tetapi sekaligus memunculkan isu penting mengenai pembatasan diskresi, kepastian hukum, dan pengawasan terhadap praktik pemidanaan (Reza, 2013).

7. Tujuan Pemidanaan: Keadilan, Pencegahan, Pendidikan, dan Pemulihan

Literatur Qur'ani tentang kriminalisasi dan literatur ta'zīr berbasis maṣlaḥah cenderung menyepakati bahwa tujuan pemidanaan dalam Islam tidak tunggal. Tujuan tersebut mencakup penegakan keadilan, efek jera individual, pencegahan umum, serta perbaikan pelaku, dengan penekanan bahwa perintah dan larangan syariat pada akhirnya berorientasi pada kemanfaatan manusia (Kasuri et al., 2024; Sebar & Ismail, 2021). Studi yang mengkaji "atribut edukatif" ta'zīr menegaskan bahwa ta'zīr dipahami mengandung nilai pendidikan karena ditujukan menimbulkan efek jera bagi pelaku dan menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak mengulangi pelanggaran serupa (Sebar & Ismail, 2021). Literatur penologi Islam juga secara eksplisit menyatakan bahwa karakter hukum pidana Islam bersifat preventif dan pemidanaan merupakan "upaya terakhir" setelah perangkat moral–spiritual dan sosial bekerja; ketika pemidanaan dilakukan, orientasinya adalah reformasi pelaku dengan fitur deterrence (Reza, 2013; Sebar & Ismail, 2021).

Di sisi lain, literatur tentang ḥudūd/qiṣāṣ menekankan bahwa pencegahan khusus dan pencegahan umum sering diprioritaskan pada sanksi tetap—misalnya ḥadd dan qiṣāṣ—yang dalam beberapa uraian tampak dari karakter pelaksanaan sanksi yang bersifat publik dan segera, sedangkan ta'zīr lebih menonjolkan aspek pembinaan/perbaikan (Kasuri et al., 2024; Reza, 2013). Literatur tentang keadilan qiṣāṣ menambahkan bahwa fleksibilitas melalui diyāt dan pemaafan juga merupakan wujud orientasi kemanusiaan dan penghormatan hak korban dan pelaku dalam kerangka keadilan. Dengan demikian, tujuan pemidanaan dalam Islam bergerak pada spektrum: dari proteksi ketertiban dan pencegahan hingga pemulihan relasi sosial dan rehabilitasi pelaku, dengan peran korban yang lebih menonjol pada qiṣāṣ–diyāt dan, dalam kondisi tertentu, juga pada ta'zīr (Aziz & Hussin, 2017).

8. Prosedur, Pembuktian, dan Prinsip Kehati-hatian

Sejumlah kajian menegaskan bahwa hukum pidana Islam tidak dapat dipisahkan dari prinsip due process yang bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, dan fikih klasik; namun praktik negara modern sering mengadopsi prosedur Eropa abad ke-20 tanpa menautkannya pada batasan dan perlindungan prosedural Islam (Absar, 2020; Marhaban, 2021). Literatur due process menegaskan bahwa pada delik ḥudūd, hakim berkewajiban meneliti adanya "doubt" (shubhah) untuk mencegah pemidanaan, karena kesalahan memaafkan dipandang lebih baik daripada kesalahan menghukum, dan kegagalan unsur atau bukti menggugurkan penerapan ḥadd meskipun ta'zīr dapat tetap dimungkinkan (Marhaban, 2021). Kajian ta'zīr berbasis syubhat juga menggarisbawahi gagasan serupa: ketika sanksi tetap tidak terpenuhi karena keraguan, ta'zīr dapat dipakai agar pemidanaan tidak jatuh pada ketidakadilan berbasis sangkaan (Marhaban, 2021). Literatur transisional keadilan bahkan menyatakan bahwa masalah pembuktian dan ruang kehati-hatian membuat banyak kasus yang secara substantif tampak sebagai ḥadd akhirnya diputus sebagai ta'zīr, yang sekaligus memperluas ruang keterlibatan korban dan pilihan penyelesaian yang lebih transformasional (Aziz & Hussin, 2017).

Keterkaitan "jenis hak yang dilanggar" dengan prosedur juga ditekankan dalam kajian prosedur pidana Islam: klasifikasi delik berdasar hak—Allah, individu, masyarakat/penguasa—memengaruhi aturan prosedur dan konsekuensi hukum, sehingga pemaksaan prosedur Barat tanpa perangkat prosedural Islam berisiko membuat penerapan hukum pidana Islam "tidak lengkap" dan "tidak akurat" (Absar, 2020). Karena itu, beberapa kajian menilai pentingnya kodifikasi dan penataan prosedur agar penerapan sanksi—terutama yang berat—tidak melampaui prinsip keadilan prosedural (Absar, 2020; Reza, 2013). Dalam konteks ini, kebutuhan untuk mengaitkan substansi dan prosedur menjadi kunci agar "tindak pidana" tidak hanya dipahami sebagai larangan yang berujung sanksi, tetapi juga sebagai sistem penegakan yang menuntut perlindungan terhadap terdakwa, korban, dan masyarakat (Absar, 2020; Marhaban, 2021; Reza, 2013).

9. Pemaafan, Amnesti, dan Sulḥ: Ruang Penyelesaian Non-Litigasi dalam Perkara Pidana

Kajian tentang amnesti dan pemaafan menegaskan bahwa konsep 'afw (amnesti/pardon/forgiveness) merupakan bagian dari teologi dan fikih Islam, tetapi posisinya berbeda-beda tergantung kategori delik, karena ḥudūd mengandung dimensi "hak Allah" yang membatasi ruang pemaafan oleh otoritas (Abdullahi & Idris, 2023; Aziz & Hussin, 2017). Dalam konteks ta'zīr dan siyāsah, literatur menekankan bahwa sejarah hukum Islam menunjukkan area kejahatan dan sanksi yang lebih luas justru banyak diatur oleh kebijakan negara (siyāsah) yang di dalamnya termasuk sanksi ta'zīr yang tidak terukur secara kuantitatif, serta adanya perdebatan tentang batas maksimal ta'zīr dan kemungkinan pidana mati dalam kasus luar biasa (Abdullahi & Idris, 2023; Aziz & Hussin, 2017). Di level praktik sosial, studi tentang penyelesaian sengketa pidana ringan berbasis musyawarah juga menyatakan bahwa mekanisme mediasi dan sulḥ selaras dengan prinsip syariah serta konsep ta'zīr; bahkan dinyatakan bahwa pemaafan dapat menarik kembali sanksi ta'zīr dalam konteks tertentu.

Secara lebih doktrinal, kajian sulḥ dalam hukum pidana Islam menegaskan bahwa rekonsiliasi dianjurkan dan memiliki jejak praktik pada masa Nabi, serta dapat diterapkan pada delik tertentu di ranah ḥudūd, qiṣāṣ, diyāt, dan ta'zīr yang menyentuh hak individu. Kajian tersebut juga memberi contoh bahwa dalam suatu rezim hukum tertentu, penarikan tuduhan oleh korban sebelum eksekusi dapat menghalangi pelaksanaan ḥadd dan membuka kemungkinan pemberian ta'zīr, yang menunjukkan bagaimana kompromi memengaruhi konsekuensi pemidanaan. Dengan demikian, dimensi penyelesaian berbasis sulḥ dan pemaafan merupakan elemen penting yang menjembatani fungsi retributif, restoratif, dan preventif dalam hukum pidana Islam, terutama ketika hak individu memainkan peran yang signifikan.

10. Kontekstualisasi: Kriminalitas Modern dan Perluasan Ranah Ta'zīr

Sejumlah studi kasus kontemporer menempatkan berbagai perbuatan modern yang tidak memiliki ketentuan sanksi rinci dalam nash ke dalam kategori ta'zīr. Misalnya, studi tentang pembuangan bayi dalam konteks Malaysia–Indonesia menyimpulkan bahwa sanksi yang diterapkan—terutama penjara dalam regulasi nasional—dikategorikan sebagai ta'zīr dalam perspektif hukum pidana Islam, karena otoritas negara memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi diskresioner untuk perbuatan yang tidak termasuk ḥudūd/qiṣāṣ atau yang bentuk pemidanaannya ditentukan penguasa (Widyawati et al., 2024). Kajian tentang pemalsuan dan distribusi vaksin palsu juga menempatkan perbuatan tersebut sebagai delik ta'zīr karena dipandang sebagai problem baru yang tidak memiliki ketentuan hukuman yang "jelas dan konkret" dalam sumber primer, sehingga sanksi diserahkan pada kebijakan hakim/otoritas berdasarkan tingkat bahaya dan kerugian sosial (Imron et al., 2024). Di ranah ekspresi dan kehormatan, penelitian tentang ujaran kebencian/hoaks dan pencemaran nama baik melalui media digital menyatakan bahwa karena tidak ada sanksi ḥadd yang spesifik untuk bentuk-bentuk kontemporer tersebut, pemidanaannya ditempatkan dalam ta'zīr yang ukuran dan bentuknya diserahkan kepada otoritas untuk melindungi korban dan kepentingan publik.

Literatur yang membahas ta'zīr juga menegaskan bahwa kriminalisasi oleh pemerintah dapat mencakup ragam perbuatan yang tidak bertentangan dengan tujuan syariah, termasuk aturan sosial tertentu, dan bahwa variasi delik ta'zīr dalam kajian kriminalisasi dapat meliputi pelanggaran moral, kejahatan seksual, kejahatan terhadap agama, tubuh, harta, ketertiban umum, lingkungan, penipuan/pemalsuan, hingga pelanggaran lalu lintas (Herlambang et al., 2024). Karena itu, ta'zīr berfungsi sebagai "mekanisme adaptif" untuk menjaga kemaslahatan ketika nash tidak menetapkan bentuk pemidanaan yang spesifik, sekaligus menegaskan kebutuhan pedoman agar diskresi tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan (Absar, 2020; Marhaban, 2021).

11. Dinamika Negara Modern: Kodifikasi, Pluralisme Hukum, dan Contoh Indonesia–Brunei–Malaysia

Kajian tentang penerapan hukum pidana Islam dalam yurisdiksi modern menunjukkan bahwa isu kodifikasi dan pluralisme hukum menjadi tantangan besar. Studi tentang Aceh menegaskan bahwa pengembangan sistem peradilan pidana syariah dipengaruhi faktor sistem dan faktor masyarakat, termasuk kebutuhan memastikan kepatuhan qanun pada prinsip syariah serta dinamika pluralisme hukum dalam kerangka negara Indonesia (Hastuti, 2023). Kajian historis perumusan Qanun Jinayat Aceh juga menunjukkan bahwa meskipun dalam fikih ketentuan ḥudūd dipahami jelas, beberapa jenis sanksi—seperti rajam, hukuman mati, dan amputasi—tidak dimasukkan dalam qanun Aceh setelah perdebatan dan pertimbangan kesiapan, kesesuaian dengan hukum acara Indonesia, perbedaan pendapat ulama, serta keyakinan perlunya pentahapan (tadarruj) (Yusuf, 2017). Ini memperlihatkan bahwa penerapan "tindak pidana Islam" dalam negara modern sering melibatkan negosiasi antara doktrin fikih, prosedur nasional, dan kebijakan legislasi (Hastuti, 2023; Yusuf, 2017).

Dalam konteks Malaysia, kajian historis-konstitusional menegaskan bahwa kewenangan negara bagian untuk membuat dan menghukum "pelanggaran terhadap presep Islam" dibatasi oleh daftar kewenangan federal, sehingga penerapan penuh sanksi Qur'ani tertentu dalam hukum pidana negara modern menghadapi batas yurisdiksi. Sementara itu, kajian tentang Brunei dan Aceh menunjukkan bahwa klasifikasi jarīmah dalam qanun dapat dibagi menjadi jarīmah ḥudūd dan jarīmah ta'zīr, dengan penekanan bahwa ta'zīr dipahami sebagai hukuman pemerintah untuk perbuatan yang tidak ditebus oleh ḥudūd dan penentuannya menjadi tanggung jawab pemerintah/otoritas. Keseluruhan dinamika ini memperlihatkan bahwa definisi "perbuatan terlarang yang diancam sanksi" dalam hukum Islam dapat hadir dalam berbagai bentuk institusional, mulai dari penerapan yang tidak terkodifikasi—yang memunculkan kebutuhan kodifikasi untuk prosedur yang adil—hingga penerapan yang dikodifikasi dalam qanun dengan penyesuaian terhadap pluralisme hukum nasional (Absar, 2020; Hastuti, 2023; Reza, 2013).

________________________________________

C. PENUTUP

Berdasarkan sintesis literatur, "crime menurut hukum Islam" dapat dirumuskan sebagai jarīmah/jināyah: perbuatan yang dilarang syariat (atau pengabaian kewajiban syariat) yang diancam sanksi ('uqūbah), terutama dalam bentuk ḥadd atau ta'zīr, dan dalam struktur tertentu juga terkait qiṣāṣ/diyāt (Djalaluddin et al., 2023; Hasan & Azman, 2022; Kasuri et al., 2024; Syarif, 2019). Sistem ini mengklasifikasikan kejahatan ke dalam ḥudūd—sanksi tetap yang terkait hak Allah dan dibatasi ketat oleh pembuktian—qiṣāṣ/diyāt—pembalasan setara/kompensasi dengan peran sentral korban dan peluang pemaafan—serta ta'zīr, yakni sanksi diskresioner yang mencakup wilayah terluas, termasuk respons atas problem modern (Marhaban, 2021; Syarif, 2019; Imron et al., 2024). Seluruhnya dipahami terkait tujuan kemaslahatan, pencegahan, pendidikan, dan keadilan, dengan penekanan bahwa penerapan hukum pidana Islam menuntut perhatian serius pada due process, standar pembuktian, dan pembatasan diskresi agar pemidanaan tidak menjadi sewenang-wenang (Absar, 2020; Hastuti, 2023; Marhaban, 2021; Reza, 2013).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Abdullahi, J. A., & Idris, I. A. (2023). Ta'zir Punishment in Islam and Its Implication in Our Society. Middle East Journal of Islamic Studies and Culture, 3(04), 43–46. https://doi.org/10.36348/mejisc.2023.v03i04.003

Absar, A. A. (2020). Restorative Justice in Islam with Special Reference to the Concept of Diyya. Journal of Victimology and Victim Justice, 3(1), 38–56. https://doi.org/10.1177/2516606920927277

Aziz, N. A., & Hussin, N. (2017). The Application of Mediation (Sulh) in Islamic Criminal Law. Jurnal Syariah, 24(1), 115–136. https://doi.org/10.22452/js.vol24no1.5

Djalaluddin, M., Mas'ud, B., Sumardi, D., Bararah, I., & Kamus, K. (2023). The Implementation of Ta'zīr Punishment as an Educational Reinforcement in Islamic Law. Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 7(1), 399. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.15101

Hasan, M. R., & Azman, N. N. A. N. (2022). Baby Dumping in Malaysia and Indonesia: Between National Regulation and Islamic Criminal Law. Mazahib, 20(2), 321–356. https://doi.org/10.21093/mj.v20i2.3361

Hastuti, L. T. (2023). Navigating Legal Boundaries: A Cross-Jurisdictional Comparison of Qanun Jinayat on Non-Muslims in Aceh and Brunei Darussalam. Diktum Jurnal Syariah Dan Hukum, 21(2), 147–158. https://doi.org/10.35905/diktum.v21i2.5339

Herlambang, H., Pradityo, R., Rahmasari, H., Herlita, E., & Putra, Y. S. (2024). The Idea of Privatization and Self-Financing of Prison Management in Positive Law and Islamic Law. Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam, 9(1), 101. https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.9055

Imron, V. M., Wicaksana, F. A., & Santoso, A. D. (2024). Necrophilia in Perspectives of Indonesian Positive Law and Islamic Law. Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, 6(2), 167–186. https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.10487

Kamali, M. H. (2015). Amnesty and Pardon in Islamic Law With Special Reference to Post-Conflict Justice. Icr Journal, 6(4), 442–467. https://doi.org/10.52282/icr.v6i4.297

Kasuri, M. R., Abbas, S., & al-Mustafa, R. (2024). The Nature of Islamic Criminal Procedure: Whether Adversarial or Inquisitorial, an Appraisal. Al-Qamar, 17–44. https://doi.org/10.53762/alqamar.07.01.e02

Marhaban, N. (2021). The Criminalization of the Qur'an Perspective and Its Contextualization in Indonesia. Jurnal At-Tibyan Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir, 6(2), 361–377. https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v6i2.3418

Natsir, M., Arbas, C., & Suriyani, M. (2019). Law on Khamr Under Qanun Jinayat in Aceh and Brunei Darussalam: A Comparative Study. Jurnal Media Hukum, 26(1). https://doi.org/10.18196/jmh.20190124

Nur, M. (2021). Justice in Islamic Criminal Law: Study of the Concept and Meaning of Justice in The Law of Qiṣāṣ. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 55(2), 335. https://doi.org/10.14421/ajish.v55i2.1011

Rahimzai, H., & Mushfiq, N. (2023). Ta'zir Punishment and Delegated Authority in Accordance with Islamic Jurisprudence and Afghanistan's Enacted Laws. Integrated Journal for Research in Arts and Humanities, 3(5), 1–14. https://doi.org/10.55544/ijrah.3.5.1

Reza, S. (2013). Due Process in Islamic Criminal Law. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3097229

Sebar, H., & Ismail, S. M. (2021). The Use of Flogging as a Punishment in Saudi Arabia from the Perspective of International Human Rights Law. Iium Law Journal, 29(1), 77–102. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v29i1.609

Syarif, N. (2019). Transformation of Islamic Law into National Law: Model, Problem and Alternative Solution of Practicing Sharia in Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 19(2), 407. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.2.2373

Syatar, A., Abubakar, A., Fauzan, A., Kurniati, K., & Hukpar, D. S. (2023). Consequences for Counterfeiting and Distributing of Counterfeit Vaccines under Jināyah and Criminal Law: A Comparative Study. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 17(1), 1–12. https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.7654

Widyawati, A., Arifin, R., Setyanto, H., Syahputra, B. D., & Sabri, Z. S. A. (2024). Islamic Law's Role in Developing Policies Prohibiting Homosexuality as a Crime Against Morality in Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Legality, 32(1), 71–89. https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.30576

Yusuf, H. O. (2017). Transitional Justice in the Middle East and North Africa – Taking Account of Islam. Muslim World Journal of Human Rights, 14(1). https://doi.org/10.1515/mwjhr-2017-0010