01270 - Deliberasi Dalam Hukum Islam: Musyawarah Sebagai Prosedur Pra-Keputusan Hukum

Abstrak

[Indonesia] Artikel ini mengkaji deliberasi (musyawarah/shūrā) dalam hukum Islam sebagai prosedur konsultatif yang berfungsi sebelum suatu keputusan hukum diambil. Dengan menggunakan pendekatan analisis konseptual dan sintesis literatur, kajian ini menelaah landasan normatif, fungsi epistemik, serta perdebatan yuridis seputar status dan daya ikat shūrā. Hasil kajian menunjukkan bahwa deliberasi memiliki legitimasi Qur'ani dan preseden historis yang kuat, berfungsi sebagai pra-kondisi menuju konsensus (ijmāʿ) sekaligus mekanisme moderasi yang memperkuat kualitas keputusan hukum—khususnya dalam konteks ijtihād kolektif (ijtihād jamāʿī) yang melibatkan ulama dan para ahli lintas disiplin. Namun demikian, status normatif shūrā tidak tunggal: terdapat perbedaan pandangan apakah ia bersifat wajib dan mengikat ataukah terpuji namun tidak terperinci dari sisi prosedur dan otoritas final. Artikel ini menyimpulkan bahwa deliberasi dalam hukum Islam sebaiknya dipahami bukan sebagai desain kelembagaan yang baku, melainkan sebagai prinsip dan prosedur yang dapat mengambil banyak bentuk bergantung pada konteks sosial-politik, struktur otoritas, dan medan ijtihād, selama diarahkan pada kemaslahatan publik dan tidak melanggar batas-batas normatif yang dipandang tetap.

Kata kunci: deliberasi, shūrā, musyawarah, hukum Islam, ijtihād jamāʿī, ijmāʿ, maqāṣid al-sharīʿah

________________________________________

[English] This article examines deliberation (musyawarah/shūrā) in Islamic law as a consultative procedure that functions prior to legal decision-making. Employing a conceptual analysis and literature synthesis approach, this study explores the normative foundations, epistemic functions, and juridical debates surrounding the status and binding force of shūrā. The findings indicate that deliberation holds strong Qur'anic legitimacy and historical precedent, functioning as a precondition toward consensus (ijmāʿ) while simultaneously serving as a moderation mechanism that strengthens the quality of legal decisions—particularly in the context of collective ijtihād (ijtihād jamāʿī) involving scholars and multidisciplinary experts. Nevertheless, the normative status of shūrā is not uniform: there exist divergent views on whether it is obligatory and binding or merely praiseworthy yet unspecified in terms of procedure and final authority. This article concludes that deliberation in Islamic law should be understood not as a fixed institutional design, but as a principle and procedure capable of taking many forms depending on the socio-political context, authority structures, and the field of ijtihād, provided it is oriented toward public welfare and does not transgress normative boundaries considered immutable.

Keywords: deliberation, shūrā, musyawarah, Islamic law, ijtihād jamāʿī, ijmāʿ, maqāṣid al-sharīʿah

________________________________________

A. PENDAHULUAN

Dalam kerangka hukum Islam, pembahasan tentang deliberasi (musyawarah) tidak dapat dipisahkan dari pembedaan konseptual antara Sharīʿah dan fiqh. Sumber-sumber yang tersedia menegaskan bahwa Sharīʿah dipahami sebagai ketentuan yang berasal dari wahyu, sedangkan fiqh adalah hasil kerja intelektual manusia dalam menarik kesimpulan hukum dari wahyu sehingga sifatnya tidak absolut dan dapat berubah seiring waktu dan konteks sosial (Hidayati & Hidayatullah, 2021; Latif & Mukhlis, 2023; Salameh, 2018; Sapiudin et al., 2022). Karena fiqh merupakan produk penalaran dan interpretasi, proses pembentukan keputusan hukum—baik berupa fatwa, rekomendasi kebijakan, maupun rumusan norma—secara inheren membuka ruang bagi diskusi, pertukaran argumen, dan musyawarah untuk mencapai ketetapan yang lebih tepat, dapat dipertanggungjawabkan, dan berorientasi kemaslahatan (Kazemi-Moussavi, 2010; Salameh, 2018; Sapiudin et al., 2022).

Di titik inilah "deliberasi menurut hukum Islam" dapat dipahami sebagai prosedur musyawarah (shūrā) atau pembahasan kolektif sebelum suatu keputusan hukum diambil, yang berfungsi sebagai mekanisme epistemik (menguatkan kualitas pengetahuan hukum) sekaligus mekanisme etiko-politik (mendorong partisipasi, akuntabilitas, dan pencegahan dominasi sepihak) (Maram et al., 2023; RAHMAN, 2020; Ridho, 2022). Sejumlah rujukan juga menunjukkan bahwa shūrā sering diposisikan sebagai prinsip tata kelola publik dan pengambilan keputusan yang menuntut pelibatan pihak lain—terutama mereka yang kompeten—sehingga keputusan tidak lahir dari tindakan impulsif dan soliter (Arlis & Yuherlis, 2022; Bahri, 2020; Haqq & Abdul, 2024).

________________________________________

B. PEMBAHASAN

1. Landasan Normatif: Shūrā sebagai Prinsip Qur'ani dan Praktik Kenabian

Sebagian literatur yang tersedia secara eksplisit mengaitkan deliberasi dengan dasar Qur'ani. Misalnya, konsep konsultasi dalam urusan publik dikaitkan dengan perintah untuk bermusyawarah dalam urusan (yang dirujuk pada Q. Āl ʿImrān: 159), dan shūrā juga disebut sebagai salah satu ciri komunitas Muslim (yang dirujuk pada Q. al-Shūrā: 38) (Kazemi-Moussavi, 2010; RAHMAN, 2020). Kamali juga dikutip sebagai menekankan bahwa Q. 42:38 menempatkan "konsultasi" (shūrā) sebagai karakteristik penting komunitas Muslim, bahkan dipaparkan "disejajarkan" dengan salat wajib sebagai ciri komunitas awal Islam, sekaligus dicatat bahwa elaborasi konseptual shūrā dalam tradisi metodologi hukum tidak berkembang sebanding dengan elaborasi ritual-ritual ibadah (Ridho, 2022). Dengan demikian, pada level normatif, shūrā tampil sebagai prinsip yang memperoleh legitimasi teks dan dipandang relevan untuk urusan-urusan yang menuntut keputusan kolektif (RAHMAN, 2020; Ridho, 2022).

Sumber-sumber yang tersedia juga menegaskan dimensi historis-praktis shūrā. Iqbal (dalam pembacaan yang dirangkum) dikaitkan dengan penjelasan bahwa shūrā dipraktikkan sejak masa Nabi dan para khalifah, serta menjadi mekanisme pengambilan keputusan dalam jejaring sosial dan proses pengambilan keputusan negara Madinah (Fadl, 2007). Dalam literatur lain, konsultasi Nabi dengan para sahabat dalam urusan kehidupan sehari-hari, politik, dan perang juga dipakai sebagai rujukan historis tentang pentingnya konsultasi dan nasihat dalam tata kelola komunitas (Khan et al., 2020). Secara konseptual, shūrā bahkan didefinisikan sebagai "mengevaluasi pendapat orang-orang berpengalaman" untuk mendekati kebenaran (Fadl, 2007), sejalan dengan penggambaran shūrā sebagai aktivitas duduk bersama, mengumpulkan ide, dan mencari konvensi kolektif demi kebaikan bersama (Parray, 2015).

2. Definisi Operasional Deliberasi: Dari Pertukaran Pendapat menuju Kemaslahatan dan Kebenaran yang Lebih Kokoh

Dalam rujukan yang tersedia, shūrā dipahami berdekatan dengan makna deliberasi/musyawarah sebagai pertukaran pendapat untuk mencapai kesepakatan berbasis kemaslahatan (Parray, 2015). Sapiudin dkk. menekankan bahwa deliberasi mengandung manfaat besar karena bukan hanya mengakomodasi pendapat peserta, tetapi juga memuat "nilai kebenaran" yang lahir dari konvensi kolektif (Parray, 2015). Rumusan ini penting karena menampilkan musyawarah bukan sekadar prosedur sosial, melainkan perangkat epistemik untuk mengurangi bias individual dan memperkuat rasionalitas putusan (Parray, 2015; Rahim & Rahim, 2014). Dalam konteks ini, shūrā dapat dipahami sebagai mekanisme yang mengubah "pendapat" menjadi "pertimbangan bersama" yang lebih layak dijadikan dasar keputusan (Fadl, 2007; Parray, 2015).

Literatur yang membahas pembaruan hukum Islam juga mengaitkan deliberasi dengan dimensi reformasi (iṣlāḥ) dan orientasi kemaslahatan. Dalam pembelajaran berbasis masalah uṣūl al-fiqh, shūrā dipotret sebagai nilai moderasi yang membentuk sikap toleran dan konsultatif, serta menjadi bagian dari etika pembahasan masalah hukum (Parray, 2015). Di level kebijakan, Abozaid menegaskan bahwa penetapan kebijakan Sharīʿah (al-siyāsah al-sharʿiyyah dalam pengertian kebijakan) merupakan kerja pemerintah yang "seharusnya" dilakukan setelah konsultasi dengan dewan shūrā yang berisi konsultan yang tepercaya dan independen dari beragam spesialisasi (Rochmat, 2014). Ini memperluas pengertian deliberasi dari forum ulama semata menjadi konsultasi lintas-keahlian dalam rangka memastikan kemaslahatan publik (Kazemi-Moussavi, 2011; Rochmat, 2014).

3. Deliberasi dalam Uṣūl al-Fiqh: Problem Integrasi Shūrā dan Kebutuhan Pembaruan Metodologis

Salah satu isu penting yang muncul dalam rujukan adalah relasi shūrā dengan uṣūl al-fiqh (metodologi penetapan hukum). Kamali—dalam pembacaan Kazemi-Moussavi—dikemukakan menilai bahwa konsep Qur'ani shūrā "tidak pernah diintegrasikan" ke dalam doktrin dan prosedur uṣūl al-fiqh, sehingga menjadi area yang terabaikan dalam metodologi hukum (Ridho, 2022). Argumen yang sama muncul dalam pembahasan tentang pendekatan intelektual modern terhadap hukum Islam: Kamali diposisikan melihat bahwa nilai konsultasi (shūrā) dan legitimasi otoritas (ulū al-amr) adalah nilai inti yang "diabaikan" dan belum terintegrasi secara memadai ke dalam uṣūl al-fiqh (Maram et al., 2023). Dengan kata lain, terdapat kritik internal bahwa metodologi hukum klasik sangat kaya mengelaborasi aspek ibadah, namun tidak mengelaborasi secara memadai prinsip-prinsip konsultasi yang seharusnya membentuk dimensi konsultatif pemerintahan dan pengambilan keputusan publik (Maram et al., 2023; Ridho, 2022).

Konsekuensi dari "kesenjangan integrasi" ini adalah munculnya tuntutan untuk merumuskan skema baru uṣūl al-fiqh yang lebih relevan bagi legislasi dan tata kelola modern (Maram et al., 2023). Pada tingkat konseptual, Kamali (dalam tulisan lain) juga menegaskan bahwa tidak ada mandat dalam sumber-sumber Sharīʿah untuk memaksakan struktur administratif tertentu bagi pemerintahan; karena itu, urusan desain kelembagaan terbuka bagi pertimbangan kemaslahatan, konsultasi (maṣlaḥah dan shūrā), dan siyāsah (Bahri, 2020). Ini memberikan landasan bahwa deliberasi bukan sekadar "etika" diskusi, tetapi juga prinsip metodologis yang berperan dalam adaptasi institusional dan pengambilan keputusan yang menyentuh ruang publik (Bahri, 2020; RAHMAN, 2020).

4. Deliberasi, Ijtihād, dan Konstruksi Ijmāʿ: Mengapa Konsultasi Mendahului Konsensus

Dalam tradisi penetapan hukum, deliberasi terkait erat dengan ijtihād (penalaran hukum) dan ijmāʿ (konsensus). Hidayati dan Hidayatullah menunjukkan bahwa konsep ijmāʿ diperdebatkan dan perbedaan pandangan tentangnya dipengaruhi oleh argumentasi normatif (dalil Qur'an dan Sunnah) serta perbedaan penafsiran atas dalil-dalil tersebut (Haqq & Abdul, 2024). Mereka juga menegaskan bahwa perbedaan itu muncul dari perbedaan definisi dan kriteria ijmāʿ, termasuk perdebatan apakah ijmāʿ harus mencerminkan pendapat "semua" ulama atau "mayoritas" ulama, serta bahwa perkembangan konsep ijmāʿ tidak terlepas dari setting sosial pada tiap periode (Haqq & Abdul, 2024). Dengan demikian, konsensus bukan sekadar hasil "mekanis", melainkan keluaran dari proses sosial-intelektual yang mensyaratkan pertukaran argumen dan negosiasi makna (Alkharji, 2024; Haqq & Abdul, 2024).

Pada level prosedural, Kamali menegaskan bahwa "konsensus biasanya didahului oleh konsultasi (shūrā)", dan bahwa shūrā perlu dimintakan dari anggota komunitas yang mampu memberi pendapat yang terukur atas isu publik yang diperselisihkan (Rahim & Rahim, 2014). Kamali juga membedakan bahwa yang dimaksud di sini bukanlah semata konsep teknis ijmāʿ dalam uṣūl, melainkan konsensus dalam arti luas sebagai indikator pandangan yang seimbang dan moderat (Rahim & Rahim, 2014). Ini memberikan konstruksi yang jelas: deliberasi (shūrā) berfungsi sebagai "pra-kondisi" sosial-epistemik menuju konsensus yang lebih stabil, serta sebagai mekanisme moderasi yang menekan ekstremitas pendapat (Parray, 2015; Rahim & Rahim, 2014).

5. Perdebatan Status Shūrā: Anjuran, Kewajiban, dan Soal Mengikat atau Tidak Mengikat

Sumber-sumber yang tersedia tidak tunggal dalam menempatkan status normatif shūrā. Ridho (dalam kajiannya) menunjukkan bahwa mayoritas penafsir dan fuqahāʾ memahami frasa "urusan mereka diputuskan dengan musyawarah" sebagai khabar yang bermakna perintah, namun mereka berbeda pandangan tentang (i) ruang lingkup "urusan" yang dimusyawarahkan, dan (ii) apakah shūrā bersifat rekomendasi atau kewajiban (Scharbrodt, 2020). Ridho juga mencatat bahwa "sebagian besar" penafsir dan fuqahāʾ cenderung memandangnya tidak mengikat, sementara sebagian fuqahāʾ periode awal memandangnya mengikat; dan posisi terakhir inilah yang kemudian menjadi basis sejumlah pemikiran modern yang berusaha "mengakar-kan demokrasi" melalui shūrā (Scharbrodt, 2020). Mubarak juga menegaskan bahwa Q. 42:38 menunjukkan shūrā sebagai sesuatu yang terpuji, tetapi ayat tersebut tidak menjelaskan apakah shūrā wajib, siapa yang harus dikonsultasi, apa yang harus dikonsultasikan, dan siapa yang harus prevalen ketika terjadi ketidaksepakatan antara penguasa dan shūrā (Allehbi, 2025). Variasi ini menunjukkan bahwa deliberasi dalam hukum Islam bukan hanya "norma moral", melainkan juga locus perdebatan yuridis tentang kewajiban dan daya ikatnya (Allehbi, 2025; Scharbrodt, 2020).

Di sisi lain, ada pandangan yang menekankan kewajiban dan bahkan resiprositas shūrā. Dalam telaah tentang Yusuf al-Qaradawi, Rahman menyebut bahwa Qaradawi memandang shūrā sebagai basis negara Islam, serta menyatakan bahwa Islam menjadikan shūrā "wajib dari kedua sisi": penguasa berkewajiban berkonsultasi dengan umat, dan umat berkewajiban memberi nasihat kepada penguasa (Musa, 2021). Qaradawi juga dikaitkan dengan pandangan bahwa negara Islam bersifat "sipil" berbasis pilihan, kesepakatan, dan konsultasi, serta rakyat memiliki hak meminta pertanggungjawaban penguasa dan mencabut kekuasaannya bila menyalahgunakan pengaruh (Musa, 2021). Rangkaian klaim ini memperlihatkan bagaimana shūrā dapat diposisikan sebagai mekanisme akuntabilitas politik yang beririsan dengan etika penetapan hukum publik (Musa, 2021; RAHMAN, 2020).

Perdebatan juga tampak pada level institusional kenegaraan kontemporer. Salameh menunjukkan bahwa dalam sistem Saudi, peran Dewan Shura "terbatas" pada menyampaikan pendapat dan keputusannya tidak mengikat; bahkan ketika pandangan berbeda, isu dapat dikembalikan ke Dewan Shura untuk resolusi baru yang kemudian disampaikan kepada Raja yang mengambil keputusan final (Latif & Mukhlis, 2023). Waheedi mencatat bahwa Basic Law Saudi menekankan pemerintahan berbasis keadilan, shūrā, dan kesetaraan "sesuai Sharīʿah" (Hidayati & Hidayatullah, 2021), sementara Alkharji menjelaskan adanya konsultasi dan nasihat antara Dewan Menteri dan Majlis al-Shura (yang disebut direstorasi pada 1992) serta tugas Majlis al-Shura memberi nasihat kebijakan dan menyusun aturan/bylaw yang konsisten dengan prinsip Sharīʿah dan melayani kepentingan publik (RAHMAN, 2020a). Dengan demikian, bahkan ketika shūrā ditegaskan sebagai prinsip, implementasi kelembagaannya dapat dirancang sebagai forum konsultatif non-mengikat atau sebagai kanal yang lebih kuat dalam pembentukan aturan—dan variasi ini menjadi bagian dari realitas politik-hukum kontemporer (Hidayati & Hidayatullah, 2021; Latif & Mukhlis, 2023; RAHMAN, 2020a).

6. Deliberasi sebagai Ijtihād Jamāʿī: Kolektivisasi Penalaran Hukum dan Pelibatan Multi-Ahli

Dalam konteks modern, sumber-sumber yang tersedia menekankan urgensi ijtihād kolektif (ijtihād jamāʿī) sebagai bentuk deliberasi ilmiah sebelum penetapan hukum. Pauzi dkk. mendefinisikan ijtihād jamāʿī sebagai metode para fuqahāʾ yang melibatkan partisipasi ahli lain (misalnya ekonom, tenaga kesehatan, ahli teknologi) untuk merumuskan fiqh kontemporer, dan menegaskan bahwa ijtihād jamāʿī dipandang lebih kokoh, lebih dekat pada kebenaran, dan membantu menghindari konflik dibanding ijtihād individual (Kazemi-Moussavi, 2011). Mereka juga menekankan bahwa perubahan cepat dalam transaksi muʿāmalah modern menuntut pendekatan berbasis konsensus yang dapat dipahami dan diterima masyarakat, serta bahwa kerja kolaboratif ulama dan para ahli memungkinkan pertukaran wawasan untuk menjawab problem hukum kompleks (Kazemi-Moussavi, 2011). Pernyataan ini menunjukkan bahwa deliberasi dalam hukum Islam modern bergerak dari "forum internal ulama" menjadi "forum lintas keahlian" tanpa melepaskan rujukan utama pada Qur'an dan Sunnah (Kazemi-Moussavi, 2011; Rochmat, 2014).

Model ijtihād kolektif ini juga disinggung dalam konteks kelembagaan Indonesia, ketika Pauzi dkk. menyebut Dewan Syariah Nasional–MUI sebagai salah satu institusi ijtihād jamāʿī (Kazemi-Moussavi, 2011). Pada sisi lain, Kamali (dalam bahasan maqāṣid) menyatakan bahwa identifikasi dan penetapan maqṣad yang tepat banyak bergantung pada pemahaman yang benar, sehingga ijtihād kolektif dan konsultasi merupakan cara terbaik untuk memastikan akurasi dan presisi; bahkan disebut perlu adanya persetujuan dewan berilmu bagi maqṣad yang digunakan untuk kebijakan dan legislasi (Jahar & Shodiq, 2022). Dua rujukan ini menguatkan tesis bahwa deliberasi bukan aksesori, tetapi perangkat kualitas (quality control) bagi ijtihād—terutama ketika keputusan berdampak publik dan melibatkan dimensi empiris di luar kompetensi fiqh tradisional (Jahar & Shodiq, 2022; Kazemi-Moussavi, 2011).

7. Deliberasi dalam Proses Fatwa: Shūrā, Peer Review, dan Praktik Baḥth al-Masāʾil

Deliberasi juga menonjol pada ranah iftāʾ (proses formulasi fatwa) dan fatwa sebagai output. Widigdo dan Hamid mencatat bahwa salah satu organisasi besar yang memformulasikan fatwa melalui proses konsultasi, diskusi, dan penalaran kolektif (shūrā) adalah NU (Lubis et al., 2023). Rufai—dalam ulasan buku tentang iftāʾ dan fatwa—menyebut adanya gagasan "Shuratic Iftāʾ" yang dipresentasikan sebagai metodologi sintetik: menggabungkan konsep shūrā tradisional dengan metodologi ilmiah modern seperti peer review dan inovasi komunikasi daring, yang diklaim berpotensi memfasilitasi pemanfaatan perkembangan teknologi dan sains untuk menjaga prinsip-prinsip yurisprudensi (Muhsin et al., 2025). Kedua rujukan ini memperlihatkan arah institusionalisasi deliberasi: dari majelis tatap muka menuju kolektivisasi berbasis prosedur akademik dan infrastruktur komunikasi modern (Lubis et al., 2023; Muhsin et al., 2025).

Dalam konteks pendidikan dan latihan penalaran hukum, Sapiudin dkk. memberikan contoh konkret bahwa pembelajaran uṣūl al-fiqh berbasis masalah memakai metode baḥth al-masāʾil dan menumbuhkan sikap shūrā (konsultasi) ketika anggota kelompok saling menyampaikan pendapat atas isu yang didiskusikan (Parray, 2015). Mereka juga menggambarkan shūrā sebagai aktivitas menyelesaikan kasus dengan duduk bersama dan menghimpun gagasan untuk mencapai konvensi kemaslahatan (Parray, 2015). Bahkan pada contoh diskusi tema larangan (nahy) dalam kasus hukum merokok, shūrā ditampilkan sebagai kebiasaan deliberatif yang terwujud dalam interaksi antarpeserta yang saling menguji argumentasi (Parray, 2015). Secara metodologis, gambaran ini relevan untuk menegaskan bahwa deliberasi merupakan keterampilan epistemik yang dapat dilatihkan dan dilembagakan sebelum keputusan hukum (baik putusan belajar maupun fatwa resmi) dihasilkan (Lubis et al., 2023; Parray, 2015).

8. Deliberasi, Maṣlaḥah, dan Maqāṣid: Kerangka Orientasi Nilai dalam Keputusan Hukum

Sumber-sumber yang tersedia menempatkan deliberasi dalam orbit kemaslahatan (maṣlaḥah) dan tujuan-tujuan hukum Islam (maqāṣid al-sharīʿah). Sapiudin dkk. menegaskan bahwa musyawarah diarahkan pada kesepakatan berbasis prinsip maslahat agar masalah segera terselesaikan secara berkualitas (Parray, 2015). Kamali juga menekankan bahwa maqāṣid mengartikulasikan nilai-nilai dan tujuan umum, dan karenanya lebih berpengaruh pada level kebijakan, legislasi, dan ijtihād (Jahar & Shodiq, 2022). Dalam kerangka ini, deliberasi berperan sebagai "jembatan" operasional: ia menghubungkan nilai (maqāṣid/maṣlaḥah) dengan keputusan konkret (fatwa/kebijakan) melalui pertukaran argumen, penilaian maslahat-mafsadah, dan pemeriksaan kecukupan bukti (Jahar & Shodiq, 2022; Rahim & Rahim, 2014).

Keterkaitan ini tampak jelas pada contoh penerapan prinsip-prinsip Sharīʿah dalam bioetika. Muhsin dkk. menyebut bahwa penerapan tujuan ḥifẓ al-nafs (pelestarian jiwa) tidak bersifat kaku, melainkan dipandu oleh prinsip-prinsip Sharīʿah lain seperti penghindaran bahaya (ḍarar), keadaan darurat (ḍarūrah), shūrā (konsultasi timbal balik), dan pengejaran kemaslahatan publik (maṣlaḥah) (Solikhudin & Zainullah, 2022). Dengan demikian, deliberasi tidak hanya hadir pada tataran politik, tetapi juga pada pengambilan keputusan etis-kedokteran yang kompleks, di mana konsultasi menjadi bagian dari kerangka normatif dalam menyeimbangkan tujuan-tujuan Sharīʿah (Jahar & Shodiq, 2022; Solikhudin & Zainullah, 2022). Pada sisi lain, Acac menunjukkan bahwa praktik politik modern dapat menampilkan shūrā dan ijmāʿ sebagai prinsip yang "terwujud" dalam doktrin Pancasila—khususnya sila keempat yang disebut jelas mewujudkan tradisi shūrā (konsultasi) dan ijmāʿ (konsensus) (Ayaz & Mansoori, 2017). Klaim ini menegaskan bahwa deliberasi dapat dipahami sebagai perangkat maqāṣid-based untuk menjembatani norma Islam dengan tatanan sosial-politik modern melalui forum musyawarah yang berorientasi kemanfaatan publik (Ayaz & Mansoori, 2017; Jahar & Shodiq, 2022).

9. Deliberasi dan Tata Kelola (Governance): Partisipasi, Akuntabilitas, dan Pembatasan Kekuasaan

Pada ranah tata kelola negara, sejumlah sumber menegaskan shūrā sebagai prinsip konstitusional. Musa merangkum prinsip-prinsip dasar konstitusional Islam yang mencakup supremasi Sharīʿah/rule of law, amanah, akuntabilitas, konsultasi (shūrā), dan keadilan, sekaligus menegaskan bahwa primasi Sharīʿah tidak berarti sistem teokratis ala Barat yang meniadakan hak dan kebebasan rakyat, termasuk non-Muslim, serta menegaskan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan (RAHMAN, 2020b). Musa juga menyatakan bahwa shūrā memiliki banyak dimensi dan dapat mengambil banyak bentuk, dan secara politik "wajib" bagi penguasa untuk berkonsultasi dalam administrasi negara (RAHMAN, 2020b). Namun, Musa juga menekankan adanya batas: shūrā harus dilaksanakan "dalam batas-batasnya" tanpa memperdebatkan hal-hal yang dipandang tetap dalam Qur'an dan Hadis (RAHMAN, 2020b). Ini memberi kerangka tegas: deliberasi merupakan mekanisme partisipatif untuk wilayah kebijakan yang terbuka, tetapi tidak dimaksudkan untuk membongkar fondasi normatif yang dianggap thawābit (Bahri, 2020; RAHMAN, 2020b).

Korelasi deliberasi dengan prinsip-prinsip rule of law dan pemerintahan terbuka juga muncul dalam pembacaan Arkoun. Latif dan Mukhlis merangkum bahwa Arkoun menekankan prinsip shūrā sebagai pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta prinsip keadilan sebagai jaminan keadilan untuk semua, dan juga mengaitkan tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan pencegahan korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan (Acac, 2015). Pada konteks administrasi publik Islam, Drechsler dkk. bahkan menyatakan bahwa aspek konsultatif shūrā adalah prinsip administrasi publik yang "tidak dapat dinegosiasikan": penguasa tidak dapat membuat keputusan sendirian dan harus mendiskusikannya dalam dewan, dan shūrā dipaparkan sebagai proses partisipatif dan inklusif yang mensyaratkan kebebasan berpikir/ekspresi serta dorongan kritik yang sehat (Arlis & Yuherlis, 2022). Klaim-klaim ini memperlihatkan bahwa deliberasi menurut hukum Islam dapat dibaca sebagai prosedur yang memiliki fungsi substantif: menciptakan checks sosial terhadap hierarki, memperbaiki kualitas keputusan, dan menghindari absolutisme kehendak satu aktor (Acac, 2015; Arlis & Yuherlis, 2022).

Variasi implementasi kelembagaan shūrā tampak pada studi-studi kenegaraan. Arlis dan Yuherlis mencatat bahwa dalam sejarah Saudi terdapat penguatan sistem shūrā, termasuk pembentukan Majlis Shura melalui perintah kerajaan (dirujuk dengan penanggalan hijriah dalam studi tersebut) (Léonard, 2003). Sabil, dalam studi tentang Kesultanan Aceh Darussalam, menyatakan bahwa regulasi disusun oleh pemerintah dan ulama melalui prosedur deliberasi (shūrā) dan berlandaskan tujuan Sharīʿah (maqāṣid), serta bahwa shūrā mempertemukan pemerintah dan ulama sehingga mendorong integrasi fiqh dengan siyāsah dan adat (Abdurrahman et al., 2023). Dalam konteks Afghanistan, Batchelor menyebut rancangan prinsip bahwa pembentukan hukum dilakukan melalui keputusan konsultatif (shūrā) dan kesepakatan (ijmāʿ) di Majelis Nasional, disertai nasihat hukum (termasuk ijtihād) oleh fuqahāʾ yang disetujui parlemen agar selaras dengan hukum Islam (Kamali, 2014). Ketiga rujukan ini menunjukkan bahwa deliberasi dapat berperan sebagai prosedur integratif: mempertemukan otoritas politik dan otoritas keilmuan (ulama/fuqaha), serta mengaitkan konsultasi dengan konsensus dan ijtihād dalam desain pembentukan norma (Abdurrahman et al., 2023; Kamali, 2014; RAHMAN, 2020b).

10. Shūrā dan Demokrasi: Titik Temu, Perbedaan, dan Kontestasi Makna

Sejumlah sumber mengakui adanya irisan diskursif antara shūrā dan demokrasi, namun juga menegaskan adanya perdebatan serius tentang kesetaraan keduanya. Ridho menunjukkan adanya diskursus yang membedakan "sistem shūrā" dari "sistem demokrasi Barat", tetapi juga ada upaya menegaskan irisan di antara keduanya sehingga sebagian pemikir menurunkan gagasan "demokrasi Islam" yang dapat dijelaskan melalui konsultasi (Scharbrodt, 2020). Dalam konteks Indonesia, Abdurrahman Wahid—dalam analisis Rochmat—dipaparkan menerima demokrasi liberal sebagai implementasi prinsip shūrā pada era modern, dan menganggap demokrasi sebagai semacam "quasi-norm" yang perlu dihormati negara dan rakyat (Amrin et al., 2023). Acac juga menyatakan bahwa sila keempat Pancasila mewujudkan shūrā dan ijmāʿ sebagai basis "demokrasi permusyawaratan", sekaligus mengaitkannya dengan pendekatan maqāṣid untuk fleksibilitas politik modern (Ayaz & Mansoori, 2017).

Namun, rujukan lain menekankan batas atau kritik terhadap penyamaan tersebut. Kersten (dalam ulasan pemikiran al-Jābirī) menyatakan bahwa al-Jābirī justru "mencegah" mengambil shūrā sebagai rujukan untuk demokrasi modern karena makna leksikal dan praktik historisnya tidak menunjukkan kewajiban yang melekat pada konsep kedaulatan manusia dalam demokrasi, serta dicatat bahwa para jurisprudens tidak menempatkan konsultasi sebagai syarat kekhalifahan dan shūrā tidak menonjol dalam literatur fiqh (Hazri, 2013). Muwaffiqillah juga merangkum kritik al-Jābirī bahwa shūrā dalam sejarah umat tidak mengikat kepala negara untuk melaksanakan hasil shūrā dan tidak menentukan siapa yang harus dikonsultasi, serta menyebut bahwa para ulama ushul dan fuqahāʾ tidak menetapkan ayat shūrā sebagai dasar "hukum syar'i" melainkan sebagai ayat etika (Scharbrodt, 2021). Bahkan Mubarak menekankan bahwa ayat-ayat shūrā menunjukkan shūrā sebagai sesuatu yang terpuji tetapi tidak menjelaskan siapa yang harus dikonsultasi dan bagaimana menyelesaikan konflik antara penguasa dan shūrā (Allehbi, 2025). Kombinasi rujukan ini memperlihatkan kontestasi konseptual: sebagian pihak menjadikan deliberasi sebagai fondasi normatif bagi demokrasi, sementara pihak lain melihatnya tidak memadai sebagai basis obligatory prosedural ala demokrasi modern (Allehbi, 2025; Amrin et al., 2023; Hazri, 2013; Scharbrodt, 2021).

Di sisi lain, Qaradawi (dalam ringkasan Rahman) digambarkan mengadopsi pendekatan yang memandang shūrā sebagai fitur esensial negara Islam dan menilai bahwa ia merupakan prinsip penting demokrasi, meskipun "bukan salinan" demokrasi Barat (Musa, 2021). Kamali, dalam kajian politik Islam klasik, menyebut adanya garis konvergensi antara prinsip pemerintahan Islam di bawah rule of law dan postulat-postulat dasar demokrasi, tetapi ia menegaskan bahwa tidak diajukan analogi langsung melainkan perbandingan evolusi yuridis-historis (Rahman & Tohari, 2022). Dengan demikian, sumber-sumber ini cenderung menawarkan posisi sintesis: deliberasi adalah prinsip yang dapat menopang nilai partisipasi dan akuntabilitas, tetapi penerjemahan institusionalnya ke dalam model demokrasi modern tetap menjadi medan ijtihād dan perdebatan (Musa, 2021; Rahman & Tohari, 2022; Scharbrodt, 2020).

11. Deliberasi sebagai Etika Moderasi dan Pencegah Polarisasi dalam Penetapan Hukum

Sumber-sumber yang tersedia juga mengaitkan deliberasi dengan moderasi (wasatiyyah) dan penghindaran ekstremitas. Kamali menyatakan bahwa ketika konsultasi mengarah pada konsensus (dalam arti umum), hal itu menjadi indikator pandangan yang seimbang dan moderat dalam penetapan isu (Rahim & Rahim, 2014). Pada level pendidikan, Sapiudin dkk. menyebut penerapan pembelajaran uṣūl al-fiqh berbasis masalah dapat membentuk sikap moderasi siswa berbasis toleransi (tasāmuḥ), konsultasi (shūrā), dan keteladanan, serta menyajikan shūrā sebagai praktik pertukaran gagasan untuk kebaikan bersama (Parray, 2015). Dalam kerangka pembaruan, ulasan Siddiqi atas karya tentang maqāṣid juga menegaskan bahwa jalan menuju ḥukm sharʿī meniscayakan diskusi, konsultasi luas, dan pada akhirnya keputusan melalui shūrā, serta menilai bahwa sikap taqlīd lama tidak berkelanjutan dan perbedaan pendapat tidak perlu ditakuti karena musyawarah dan pemikiran kolektif adalah cara terbaik menyelesaikan perbedaan (Waheedi, 2021). Dengan demikian, deliberasi diposisikan sebagai mekanisme epistemik dan sosial untuk mengelola ikhtilāf tanpa jatuh pada fragmentasi destruktif (Parray, 2015; Rahim & Rahim, 2014; Waheedi, 2021).

________________________________________

C. PENUTUP

Berdasarkan sintesis rujukan yang tersedia, deliberasi (musyawarah/shūrā) dalam hukum Islam dapat dipahami sebagai prosedur konsultatif yang berangkat dari legitimasi Qur'ani dan preseden historis, serta berfungsi untuk memperkuat kualitas keputusan hukum yang lahir dari fiqh sebagai kerja interpretatif manusia (Fadl, 2007; Kazemi-Moussavi, 2010; RAHMAN, 2020b; Sapiudin et al., 2022). Ia bekerja sebagai "pra-tahap" menuju konsensus (ijmāʿ dalam arti luas) dan sebagai mekanisme moderasi yang mendorong keputusan lebih seimbang, terutama pada isu publik yang kompleks dan diperselisihkan (Haqq & Abdul, 2024; Rahim & Rahim, 2014). Dalam konteks kontemporer, deliberasi semakin penting karena tuntutan problem modern mendorong ijtihād kolektif (ijtihād jamāʿī) yang melibatkan ulama dan para ahli lintas disiplin, serta mendorong model institusional seperti majelis fatwa kolektif, baḥth al-masāʾil, dan konsultasi kebijakan yang berorientasi maṣlaḥah dan maqāṣid (Abdurrahman et al., 2023; Jahar & Shodiq, 2022; Kazemi-Moussavi, 2011; Lubis et al., 2023; Rochmat, 2014).

Akan tetapi, sumber-sumber juga menegaskan bahwa status dan daya ikat shūrā tidak tunggal: terdapat perbedaan pandangan apakah shūrā wajib dan mengikat atau terpuji namun tidak terperinci dari sisi prosedur dan otoritas final, dan perbedaan ini tercermin baik dalam literatur fiqh maupun desain institusi negara modern (Allehbi, 2025; Latif & Mukhlis, 2023; Scharbrodt, 2020). Karena itu, "deliberasi menurut hukum Islam" sebaiknya dipahami bukan sebagai satu desain kelembagaan baku, melainkan sebagai prinsip dan prosedur yang dapat mengambil banyak bentuk, bergantung pada konteks sosial-politik, struktur otoritas, dan medan ijtihād—selama ia diarahkan pada kemaslahatan publik dan tidak melanggar batas-batas normatif yang dipandang tetap (Bahri, 2020; Kazemi-Moussavi, 2011; RAHMAN, 2020b).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, U., Najib, M. F., & Sofyan, A. S. (2023). The Law of Urgency in Choosing Leaders in The Qur'an According to Al-Mawardi. West Science Interdisciplinary Studies, 1(11), 1204–1212. https://doi.org/10.58812/wsis.v1i11.386

Acac, M. T. (2015). PANCASILA: A Contemporary Application of Maqasid al-Shari'ah? Journal of Indonesian Islam, 9(1), 59. https://doi.org/10.15642/jiis.2015.9.1.59-78

Alkharji, A. A. S. (2024). Understanding Islamic Sharia and the KSA Legal System. JLPG. https://doi.org/10.7176/jlpg/138-07

Allehbi, M. (2025). The Formative and Classical Administration of Islamic Criminal Justice Revisited: A Historiographical Analysis. History Compass, 23(7–9). https://doi.org/10.1111/hic3.70016

Amrin, A., Suciyani, S., & Nurrahmaniah, N. (2023). Reconstruction of Ali Yafie's Thinking in the Field of Social Fiqh in the Development of Islamic Law (Critical Review). Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 187–200. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2341

Arlis, A., & Yuherlis, N. (2022). The Intensity of The Constitution According to Dustur Saudi Arabia. As-Siyasi Journal of Constitutional Law, 2(2), 219–246. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.15186

Ayaz, M., & Mansoori, M. T. (2017). Strengthening Corporate Governance Regime for Islamic Banks in Pakistan: Focusing on the Principles of Amana and Mas'ulıyah. Journal of Islamic Business and Management (Jibm), 7(2). https://doi.org/10.26501/jibm/2017.0702-003

Bahri, S. (2020). The Construction of Indonesian Political Fiqh. Justicia Islamica, 17(1), 35–52. https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1671

Fadl, K. A. E. (2007). Islam and the Challenge of Democratic Commitment. Oriente Moderno, 87(2), 247–300. https://doi.org/10.1163/22138617-08702002

Haqq, M. V., & Abdul, R. R. A. (2024). Islamic Renewal and Reformation. Focus, 5(1), 13–22. https://doi.org/10.26593/focus.v5i1.7723

Hazri, T. A. (2013). Constitutional Law as Ethico-Political Discourse. Icr Journal, 4(2), 312–316. https://doi.org/10.52282/icr.v4i2.482

Hidayati, T., & Hidayatullah, M. S. (2021). Investigating the Construction of Ijma in The Study of Islamic Law through Sociological and Historical Approach. Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 23(2). https://doi.org/10.22373/jms.v23i2.10924

Jahar, A. S., & Shodiq, S. (2022). Social and Religious Dimensions of Children's Inheritance in Turkey, Saudi Arabia and Indonesia. Miqot Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 46(1). https://doi.org/10.30821/miqot.v46i1.870

Kamali, M. H. (2014). Separation of Powers: An Islamic Perspective. Icr Journal, 5(4), 471–488. https://doi.org/10.52282/icr.v5i4.370

Kazemi-Moussavi, A. (2010). Modern Intellectual Approaches to Islamic Law. Icr Journal, 1(3), 474–494. https://doi.org/10.52282/icr.v1i3.730

Kazemi-Moussavi, A. (2011). Rethinking Islamic Legal Methodology with Reference to Maqasid al-Shari'ah. Icr Journal, 2(2), 272–284. https://doi.org/10.52282/icr.v2i2.648

Khan, A. U., Ullah, S., & Khan, M. H. (2020). Islamic Law, Blasphemy and the Concept of Freedom of Speech. Al-Idah, 38(2). https://doi.org/10.37556/al-idah.038.02.672

Latif, M., & Mukhlis, M. M. (2023). Fiqh of Civilization in Building a Legal State: The Relevance of Muhammad Arkoun's Thought. Al-Ahkam, 33(2), 207–230. https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.2.16643

Lubis, S., Ependi, R., Tumiran, T., Harahap, M. Y., & Hakim, A. (2023). The Relevance of Jamal Al-Banna's Islamic Legal Thoughts with Religious Moderation in Indonesia. Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam, 8(1), 237. https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.6649

Léonard, K. (2003). American Muslim Politics. Ethnicities, 3(2), 147–181. https://doi.org/10.1177/1468796803003002001

Maram, A. N., Nasir, M., & Aziz, H. (2023). The Islamic Values and Democratic Ideals Navigating the Intersection of Islam and Democracy. Jurnal Keislaman, 6(2), 340–359. https://doi.org/10.54298/jk.v6i2.3909

Muhsin, S. M., Hashi, A. A., Gounjaria, N., Alashaikh, M. H., & Chin, A. H. B. (2025). Can Global Bioethics Benefit From Islamic Jurisprudential Principles? Bioethics, 40(1), 35–44. https://doi.org/10.1111/bioe.70035

Musa, A. S. (2021). Constitutional Law: An Overview of the Islamic Approach and Its Contemporary Relevance. Sociology. https://doi.org/10.54647/sociology84578

Parray, T. A. (2015). Encyclopaedic Works on Islamic Political Thought and Movements in the Twenty-first Century. American Journal of Islam and Society, 32(4), 85–96. https://doi.org/10.35632/ajis.v32i4.1013

RAHMAN, H. (2020a). From Jamal Uddin Afghani to Rachid Al-Ghannouchi; The Approaches of Contemporary Muslim Intellectuals to the Concept of State. Cenraps Journal of Social Sciences, 2(1), 41–57. https://doi.org/10.46291/cenraps.v2i1.9

RAHMAN, H. (2020b). Toward a Wise Political Fiqh: The Perception of State in the Political Thought of Yusuf Al-Qaradawi. Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(21), 6–22. https://doi.org/10.34189/asbd.7.21.001

Rahim, A. A., & Rahim, A. A. (2014). A Study on Muhammad Iqbal's Framework of Ijtihad. Islamiyyat, 36(2), 5–14. https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2014-3602-01

Rahman, Z. Abd., & Tohari, I. (2022). A Revitalization of Ijmak Towards Formation Contextual of Islamic Legal Theory. Jurnal Pembaharuan Hukum, 9(2), 187. https://doi.org/10.26532/jph.v9i2.23329

Ridho, M. (2022). Rooting Fiqh in Modern Ijtihad: Adapting Fiqh to Community Needs. Jurnal Al-Ahkam, 13(1), 119–132. https://doi.org/10.15548/alahkam.v13i1.4439

Rochmat, S. (2014). The Fiqh Paradigm for the Pancasila State: Abdurrahman Wahid's Thoughts on Islam and the Republic of Indonesia. Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies, 52(2), 309. https://doi.org/10.14421/ajis.2014.522.309-329

Salameh, M. H. (2018). The Principle of Separation of Powers between Sharia and the Positive Law: A Case Study on the Constitutional System of Saudi Arabia. https://doi.org/10.2991/iclj-17.2018.3

Sapiudin, S., Zainuddin, Z., & Salman, M. M. (2022). Problem-Based Learning Ushul Fiqh in the Establishment of Student Moderation Attitude in Madrasah. Penamas, 35(2), 223–238. https://doi.org/10.31330/penamas.v35i2.632

Scharbrodt, O. (2020). Khomeini and Muḥammad al-Shīrāzī: Revisiting the Origins of the "Guardianship of the Jurisconsult" (wilāyat al-faqīh). Die Welt Des Islams, 61(1), 9–38. https://doi.org/10.1163/15700607-00600a08

Scharbrodt, O. (2021). Divine Sovereignty and Clerical Authority in Early Shi'i Islamism: Bāqir al-Ṣadr (1935–80) and Taqī al-Mudarrisī (b. 1945) on the Islamic State. Journal of the Royal Asiatic Society, 32(2), 311–332. https://doi.org/10.1017/s1356186321000304

Solikhudin, M., & Zainullah, Moh. (2022). The Formulation of Good Governance Fiqh for Indonesia as a Welfare State. Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 20(2), 166–181. https://doi.org/10.32694/qst.v20i2.1718

Waheedi, S. (2021). Islamic Sharia in the Legal Orders of Saudi Arabia and Kuwait (pp. 307–328). https://doi.org/10.5771/9783748912019-307