01267 - Deelneming (Turut Serta): Keterlibatan Lebih dari Satu Orang dalam Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Abstrak

This article examines the concept of deelneming (participation in crime) — the involvement of more than one person in a criminal act — through two interconnected analytical layers: the juridical-formal layer concerning proof of cooperation in joint offenses, and the socio-religious layer concerning how the Islamic concept of jamā'ah (community) shapes collective action, authority, and norm production. Drawing on sources from Islamic jurisprudence, fatwa studies, pesantren-based moderation literature, and positive law analysis of criminal verdicts, this article argues that participation in crime cannot be separated from the management of religious authority, moral education, and community governance. The study finds that while classical fiqh jinayah doctrine on deelneming is not explicitly available in the reviewed sources, the conceptual apparatus of Islamic legal categorization (wajib, mandub, mubah, makruh, haram), the methodological tradition of qiyas, and the normative orientation of moderation and anti-violence offer a framework for approaching collective criminal conduct. The article concludes that addressing deelneming within an Islamic legal horizon requires: (i) reading of roles and cooperation analogized from the proof of the "conspiracy" element; (ii) controlling interpretive authority to prevent the production of collective violence; and (iii) strengthening education and moderation mechanisms to prevent collective extremism.

Keywords: deelneming, turut serta, jamā'ah, fiqh jinayah, hukum Islam, tindak pidana bersama

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep deelneming (turut serta)—yakni keterlibatan lebih dari satu orang dalam suatu tindak pidana—melalui dua lapis analisis yang saling berkaitan: lapis yuridis-formal tentang pembuktian kerja sama dalam delik bersama, dan lapis sosial-keagamaan tentang bagaimana konsep jamā'ah dalam Islam membentuk tindakan kolektif, otoritas, dan produksi norma. Dengan mendasarkan kajian pada sumber-sumber fikih Islam, studi fatwa, literatur moderasi berbasis pesantren, dan analisis putusan hukum pidana positif, artikel ini berargumen bahwa turut serta dalam tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan otoritas keagamaan, pendidikan moral, dan tata kelola komunitas. Studi ini menemukan bahwa meskipun doktrin fikih jinayah klasik tentang deelneming tidak tersedia secara eksplisit dalam sumber yang dikaji, perangkat konseptual kategorisasi hukum Islam (wajib, mandub, mubah, makruh, haram), tradisi metodologis qiyas, dan orientasi normatif moderasi serta anti-kekerasan menawarkan kerangka untuk mendekati tindakan pidana kolektif. Artikel ini menyimpulkan bahwa pembahasan deelneming dalam horizon hukum Islam menghendaki: (i) pembacaan peran dan kerja sama yang dianalogikan dari pembuktian unsur "bersekutu"; (ii) pengendalian otoritas interpretif agar tidak memproduksi kekerasan kolektif; dan (iii) penguatan mekanisme pendidikan dan moderasi untuk mencegah ekstremisme berjamaah.

Kata Kunci: deelneming, turut serta, jamā'ah, fikih jinayah, hukum Islam, tindak pidana bersama

________________________________________

1. Pendahuluan: Deelneming (Turut Serta) dan Relevansinya dalam Pembacaan Hukum Islam

Tema deelneming (turut serta)—yakni keterlibatan lebih dari satu orang dalam suatu tindak pidana—dalam bahan rujukan yang tersedia tidak dibahas sebagai terminologi fikih jinayah secara eksplisit, tetapi problem "perbuatan bersama" dapat didekati melalui dua jalur yang memang tampak dalam literatur rujukan: (i) cara hukum positif membuktikan adanya kerja sama dalam delik yang dilakukan lebih dari satu orang, dan (ii) kerangka normatif Islam tentang tindakan manusia (af'āl al-mukallafīn) dan kehidupan kolektif (jamā'ah) yang membentuk prasyarat etik, otoritas, dan penalaran hukum ketika suatu tindakan dilakukan secara komunal (Musawar, 2019).

Dalam salah satu putusan pidana pencurian yang dianalisis secara normatif, unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dipahami mensyaratkan adanya "kerja sama" di antara para pelaku, dan pembuktiannya dianggap cukup bila terbukti keduanya "secara langsung turut ambil bagian" dalam tindak pidana yang bersangkutan. Pada saat yang sama, rujukan teologis-sosiologis tentang jamā'ah memperlihatkan bahwa Islam memandang kebersamaan sebagai kategori sosial-keagamaan yang penting—bahkan dipahami terkait dengan kepemimpinan dan ketaatan—sehingga "tindakan kolektif" merupakan fakta sosial yang kuat dalam pembentukan norma maupun tata kelola komunitas (Musawar, 2019).

Dalam perspektif hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam studi tentang bid'ah dan kategorisasi tindakan, setiap tindakan manusia dalam fikih ditempatkan dalam lima kategori hukum (wajib, sunnah/mandub, mubah, makruh, haram), dan inovasi/hal baru pun dinilai melalui kerangka kategorisasi hukum tersebut, bukan semata-mata ditolak secara teologis tanpa pembedaan. Kerangka kategorisasi ini tidak secara langsung memerinci doktrin "turut serta dalam jarimah" dalam rujukan yang tersedia, tetapi menyediakan perangkat konseptual minimal: tindakan (termasuk tindakan kolektif) dinilai status hukumnya, dan penilaiannya bergantung pada pertimbangan hukum yang relevan (Mahfuh, n.d.).

Dengan demikian, artikel ini menyusun pembahasan turut serta secara komprehensif dalam batas bukti sumber yang tersedia, dengan menautkan (a) bukti "kerja sama" dalam delik bersama menurut pembacaan hukum positif sebagai analogi metodologis tentang bagaimana "peran" dan "keterlibatan langsung" dipahami, dan (b) konseptualisasi Islam tentang jamā'ah, otoritas ulama, serta etika kemaslahatan/moderasi yang berorientasi menghindari kekerasan dan kerusakan sosial (Musawar, 2019).

________________________________________

2. Kerangka Tindakan dalam Fikih: Dari Kategori Hukum ke Problem Tindakan Kolektif

Salah satu landasan penting dalam menilai perbuatan—termasuk perbuatan yang dilakukan secara kolektif—dalam fikih adalah pemetaan tindakan ke dalam lima kategori hukum: wajib, recommended (mandub), netral (mubah), reprehensible (makruh), dan forbidden (haram). Studi Musawar menekankan bahwa penilaian terhadap bid'ah—yang sering diperdebatkan—tidak bisa dilepaskan dari kerangka fikih yang menilai tindakan secara gradatif; sebagian ulama memahami hadis tentang bid'ah secara literal sehingga semua inovasi dianggap sesat, sementara ulama lain—dengan menimbang aspek linguistik, konteks, dan praktik—menolak generalisasi tersebut dan mengembalikan penilaian pada kategori-kategori hukum fikih. Dua hal dapat disimpulkan secara ketat dari paparan ini: pertama, penilaian "satu tindakan" dalam fikih tidak selalu biner; kedua, perbedaan penilaian sering bersumber dari perbedaan metodologi pemahaman teks (literal versus kontekstual-praktis) (Mahfuh, n.d.).

Dengan memakai kehati-hatian metodologis, kerangka tersebut relevan untuk membingkai masalah turut serta karena turut serta pada dasarnya adalah "relasi tindakan": sebuah tindakan yang melibatkan lebih dari satu subjek yang berkontribusi pada terjadinya suatu perbuatan yang dinilai secara hukum. Namun, rujukan yang tersedia tidak memuat rumusan fikih jinayah tentang pembedaan peran—misalnya pelaku langsung, pembantu, penghasut—atau syarat pertanggungjawaban kolektif. Karena itu, klaim yang dapat dibuat secara berbasis-sumber hanyalah bahwa fikih menyediakan kerangka klasifikasi tindakan dan bahwa perbedaan metodologi interpretasi dapat menghasilkan perbedaan penilaian terhadap suatu fenomena tindakan, termasuk fenomena tindakan kolektif (Mahfuh, n.d.). Kekosongan spesifik mengenai doktrin "deelneming dalam jarimah" dalam rujukan yang tersedia harus dinyatakan sebagai keterbatasan bukti, bukan diisi dengan generalisasi di luar sumber (Mahfuh, n.d.).

________________________________________

3. Jamā'ah sebagai Struktur Sosial-Keagamaan: Mengapa "Perbuatan Bersama" Menjadi Isu Hukum dan Etika

Bahan rujukan menyediakan deskripsi yang kuat bahwa istilah jamā'ah (komunitas/kelompok) bukan sekadar label sosiologis, melainkan identitas dan prinsip pengorganisasian dalam kehidupan Muslim. Saleh menunjukkan bahwa istilah Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah dipakai luas sebagai prototipe keterikatan keagamaan Muslim Indonesia; sekaligus ia menegaskan bahwa istilah itu membawa penekanan pada "jamā'ah/komunitas" sebagai kesadaran historis berbasis dukungan mayoritas, dan istilah-istilah semacam ahl al-haqq dan ahl al-istiqāmah dipakai untuk menegaskan klaim kebenaran kelompok. Dalam konteks Aceh, Nasution dan Miswari bahkan menyatakan bahwa mazhab yang diterima sebagai ajaran Islam yang benar adalah Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah, dan otoritas atas arus ini diserahkan kepada ulama yang menjadi pemimpin lembaga pendidikan tradisional (dayah) (Musawar, 2019). Artinya, jamā'ah hadir sebagai ruang otoritas, pembentukan norma, dan penentu legitimasi keagamaan—yang secara tidak langsung membuat isu "perbuatan kolektif" dan "tanggung jawab kolektif" menjadi isu yang tak terhindarkan dalam tata kehidupan normatif (Musawar, 2019).

Konsepsi jamā'ah juga tampak dalam narasi gerakan Islam. Mahfuh mengutip pernyataan yang dinisbatkan kepada Umar bin al-Khattab: "lā Islāma illā bi al-jamā'ah, wa lā jamā'ata illā bi imārah wa lā imārata illā bi al-ṭā'ah," yang dalam teks itu dipahami menegaskan keterkaitan Islam, kelompok, kepemimpinan, dan ketaatan. Walaupun teks tersebut berada dalam kajian tentang Islamisme dan tidak membahas fikih pidana, kutipan itu tetap menunjukkan bahwa jamā'ah diposisikan sebagai syarat sosial bagi keberagamaan, sehingga perilaku kolektif memiliki bobot normatif tertentu dalam wacana Islam kontemporer.

Pada level praktik komunitas, Kuntowijoyo menggambarkan pendirian "Jamā'ah" dalam komunitas Muslim Quiapo (Metro Manila) sebagai pembentukan persaudaraan yang menempatkan kesalehan sebagai standar keunggulan dan ketaatan syariah sebagai rute menuju meritokrasi religius, termasuk adanya kode perilaku dan sumpah yang mengingatkan pada etika "warrior" (loyalitas dan keberanian). Deskripsi ini memperkuat satu simpulan berbasis sumber: komunitas dapat membangun tata norma internal yang ketat; akibatnya, ketika tindakan dilakukan "bersama," komunitas memiliki perangkat sosial untuk mengorganisasi peran, loyalitas, dan kepatuhan—faktor-faktor yang dalam konteks tindak pidana dapat menjadi latar penting bagi munculnya tindakan kolektif, pembuktiannya, maupun pencegahannya.

________________________________________

4. "Kerja Sama" sebagai Inti Turut Serta: Pelajaran Pembuktian dari Analisis Unsur "Bersekutu"

Rujukan yang paling dekat dengan tema "keterlibatan lebih dari satu orang dalam tindak pidana" adalah analisis putusan pencurian yang menafsirkan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu." Dalam analisis tersebut, unsur bersekutu dinyatakan mensyaratkan adanya kerja sama antara dua orang atau lebih dalam melakukan pencurian. Lebih lanjut, untuk membuktikan adanya kerja sama, menurut majelis hakim "sudah cukup" apabila terbukti tindak pidana itu dilakukan oleh keduanya dan keduanya secara langsung turut ambil bagian dalam tindak pidana bersangkutan. Rumusan "kerja sama" dan "turut ambil bagian langsung" ini memberikan titik pijak yang jelas—berbasis sumber—tentang bagaimana partisipasi kolektif dipahami secara yuridis: bukan sekadar kebersamaan tempat atau hubungan sosial, melainkan keterlibatan yang berkontribusi pada penyelesaian delik.

Walaupun rujukan ini berasal dari kajian hukum positif Indonesia dan bukan fikih jinayah, ia tetap relevan untuk membangun artikulasi konseptual deelneming/turut serta secara hati-hati: turut serta menuntut pembacaan peran (siapa melakukan apa), relasi koordinatif (adanya kerja sama), dan kontribusi kausal terhadap selesainya perbuatan yang dinilai melawan hukum.

Dalam konteks komunitas keagamaan, Wiranata dan Rifa'i menunjukkan bahwa konflik pengelolaan masjid dapat dipicu oleh keputusan penting yang "tidak go through deliberation," persoalan transparansi keuangan, dan sengketa pemilihan pengurus, serta mereka menekankan perlunya pola idarah (manajemen), imarah (manajemen program), dan ri'ayah (manajemen fisik) untuk meminimalkan konflik (Nasution & Miswari, 2019). Walaupun bukan pembahasan pidana, temuan ini memperlihatkan bahwa ketika banyak orang terlibat dalam keputusan dan tindakan kolektif, prasyarat prosedural—musyawarah, transparansi, pembagian tugas—menjadi kunci untuk mencegah disfungsi sosial; hal ini koheren dengan kebutuhan pembuktian "kerja sama" dalam delik bersama, karena kerja sama dapat muncul dalam struktur kolektif yang tidak transparan atau tidak terkendali (Nasution & Miswari, 2019).

________________________________________

5. Otoritas Keagamaan, Produksi Norma, dan Risiko Kekerasan Kolektif: Pelajaran dari Studi Fatwa dan Moderasi

Keterlibatan kolektif dalam tindakan yang merusak tidak hanya menyangkut "siapa melakukan apa," tetapi juga bagaimana otoritas dan wacana memobilisasi kelompok. Ahmad menegaskan adanya "strong connection between MUI's fatwas and violence" serta membedakan otoritarianisme fatwa dari otoritas interpretasi yang sah. Ia juga mengusulkan lima prasyarat untuk menghindari otoritarianisme fatwa dan kekerasan terhadap kelompok minoritas: honesty, diligence, reasonableness, comprehensiveness, dan self-restraint. Dalam konteks turut serta, rujukan ini penting untuk menegaskan—berbasis sumber—bahwa konstruksi otoritas normatif yang tidak terkendali dapat berkontribusi pada iklim sosial yang mendorong tindakan kolektif yang diskriminatif atau intimidatif, sehingga pengendalian otoritas interpretasi menjadi bagian dari pencegahan kerusakan sosial yang mungkin dilakukan secara berjamaah (Musawar, 2019).

Literatur tentang moderasi Islam dalam pesantren memperkuat dimensi pencegahan tersebut melalui penekanan pada anti-kekerasan. Hamidah dan Chasannudin menunjukkan bahwa unsur pesantren (kyai, santri, masjid, kitab kuning) digunakan untuk membentuk karakter moderasi beragama yang diaktualisasikan antara lain dalam "anti-violence da'wah," toleransi beragama, komitmen kebangsaan, dan perilaku akomodatif terhadap budaya lokal (Mahfuh, n.d.). Hafidz, dengan studi pada pesantren Al Ittihad, menyatakan bahwa pesantren menjalankan program pengajaran kitab klasik sebagai media transformasi ilmu-ilmu Islam dan merawat moderasi yang mencakup bidang pemikiran keagamaan, pendidikan, ritus, toleransi, politik, ekonomi, serta tradisi dan budaya. Efendi dan Ansori menambahkan bahwa pesantren di Lombok memaknai toleransi sebagai rahmatan lil 'alamin yang merujuk pada prinsip ahlusunnah wal jama'ah seperti tawashut (moderate), tawazun (balanced), i'tidal, dan tasamuh (tolerance), serta menanamkannya melalui pendidikan organisasi, kajian turats, dan keteladanan kyai/tuan guru (Saleh, 2008).

Keseluruhan temuan ini tidak membahas turut serta dalam jarimah secara dogmatis, tetapi menetapkan basis normatif berbasis-sumber: komunitas pendidikan keagamaan mengembangkan mekanisme pembentukan karakter dan norma untuk mencegah kekerasan—yang pada tingkat sosial berarti meminimalkan peluang tindakan merusak yang dilakukan secara kolektif (Mahfuh, n.d.; Saleh, 2008).

________________________________________

6. Metodologi Penalaran Hukum dalam Tradisi Aswaja dan Kitab Kuning: Implikasi bagi Isu Turut Serta

Dalam rujukan yang tersedia, tradisi Ahlusunnah wal Jama'ah (Aswaja) di Indonesia dijelaskan bukan hanya sebagai identitas, tetapi juga sebagai kerangka epistemik pendidikan dan penalaran hukum. Widodo menyatakan bahwa pesantren NU mengembangkan dan mewariskan ajaran Aswaja dengan penekanan pada metode pendidikan tradisional, dan ketika menghadapi masalah baru yang tidak bisa dikembalikan kepada pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, Syuriah menggunakan prinsip ruju' il hāq al-masā'il bi nazhā'irihā yang pada prinsipnya merujuk pada qiyas (Kuntowijoyo, 1970). Inayatillah memperlihatkan bahwa kitab kuning tetap relevan dalam sejarah pendidikan Islam dan bahkan mengalami fenomena studi inklusif dalam format digital; ia juga menyebut bahwa dalam metode penerapan hukum di pesantren, salah satu yang terkenal adalah karya Imam Syafi'i al-Risālah, dan dalam konteks Aceh, penerimaan atas karya-karya Syafi'i (fikih dan usul), al-Asy'ari (teologi), dan al-Ghazali (tasawuf) berkontribusi pada identifikasi diri sebagai Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah. Dua rujukan ini, secara ketat, hanya memastikan bahwa ada: (i) tradisi metodologis (qiyas/analogi) untuk menjawab masalah baru, dan (ii) ekosistem rujukan (kitab kuning) yang membentuk otoritas ilmu di pesantren (Kuntowijoyo, 1970).

Implikasi yang dapat dikemukakan tanpa melampaui bukti adalah sebagai berikut: karena rujukan menegaskan adanya mekanisme analogi (qiyas) untuk masalah baru, maka isu-isu kontemporer tentang bentuk keterlibatan kolektif dan peran-peran dalam tindakan melawan hukum berpotensi—secara metodologis—untuk dibahas melalui perangkat penalaran tersebut di lingkungan otoritatif (ulama/pesantren) (Kuntowijoyo, 1970; Musawar, 2019). Namun, rujukan yang tersedia tidak menyediakan contoh konkret penerapan qiyas untuk doktrin "turut serta dalam jarimah," sehingga setiap perincian norma—misalnya pembagian peran pelaku bersama, standar pembuktian syar'i, atau diferensiasi sanksi—tidak dapat diklaim sebagai isi hukum Islam berdasarkan sumber yang tersedia (Kuntowijoyo, 1970). Keterbatasan ini penting ditegaskan agar pembahasan tetap selaras dengan evidensi.

________________________________________

7. Hisbah, Nasihah, dan Tata Kelola Sosial: Dimensi Preventif terhadap Kerusakan Kolektif

Dalam bahan rujukan, konsep hisbah dan nasihah muncul sebagai landasan etika sosial. Yoyo menyatakan bahwa istilah hisbah digunakan oleh Umar ibn al-Khattab untuk "advocate for the good and to create peaceful societies," sementara nasihah dipahami sebagai praktik memberi nasihat baik kepada orang lain; tujuan kebebasan berekspresi dalam Islam disebut untuk menumbuhkan cinta, toleransi, harmoni sosial, dan menjaga saling pengertian (Efendi & Ansori, 2023). Mahfuh, dalam uraian tentang prinsip ideologis suatu gerakan, juga menyebut hisbah sebagai bagian dari "Our path: Da'wah, Hisbah (enjoining good and forbidding evil), waging jihad…, working within the framework of a Jamā'ah…." Dua rujukan ini secara konsisten menunjukkan bahwa hisbah dipahami sebagai mekanisme sosial-keagamaan untuk menjaga keteraturan moral publik, dan dilakukan dalam/bersama kerangka jamā'ah (Efendi & Ansori, 2023).

Jika ditempatkan dalam konteks turut serta, maka klaim yang dapat dipertahankan berbasis sumber adalah: karena hisbah dikonsepsikan sebagai advokasi kebaikan dan penciptaan masyarakat damai, dan karena ia dibayangkan beroperasi dalam kerangka kelompok/jamā'ah, maka pencegahan tindakan merusak kolektif secara konseptual terkait dengan penguatan mekanisme moral-komunal (nasihat, kontrol sosial, dan pembinaan) (Efendi & Ansori, 2023). Hubungan ini tetap berada pada level konseptual-etis—bukan doktrin sanksi—selaras dengan batas informasi yang diberikan rujukan (Efendi & Ansori, 2023).

________________________________________

8. Sintesis: Turut Serta sebagai Persilangan "Kerja Sama Deliktual" dan "Kehidupan Jamā'ah"

Berdasarkan sumber yang tersedia, turut serta dapat disintesiskan sebagai persoalan yang berada di persilangan dua lapis. Lapis pertama adalah lapis yuridis-formal tentang pembuktian kerja sama dan kontribusi langsung dalam delik bersama; analisis putusan pencurian menegaskan bahwa unsur "bersekutu" mensyaratkan kerja sama dan dapat dibuktikan melalui keterlibatan langsung para pelaku dalam tindak pidana. Lapis kedua adalah lapis sosial-keagamaan tentang bagaimana jamā'ah membentuk struktur kepemimpinan, kepatuhan, kode perilaku, dan otoritas; Saleh menekankan dimensi "jamā'ah" sebagai identitas mayoritas dan kesadaran historis, Nasution dan Miswari menegaskan otoritas ulama/dayah dalam Aswaja Aceh, Mahfuh mengaitkan jamā'ah dengan imārah dan ketaatan, dan Kuntowijoyo menggambarkan jamā'ah sebagai persaudaraan dengan standar kesalehan dan kepatuhan syariah (Musawar, 2019).

Pada titik ini, dapat ditegaskan secara berbasis-sumber bahwa tindakan kolektif memiliki "infrastruktur sosial" yang kuat, sehingga pembahasan turut serta dalam tindak pidana—termasuk pencegahannya—tidak mungkin dilepaskan dari pengelolaan otoritas, pendidikan moral, dan tata kelola komunitas (Mahfuh, n.d.; Musawar, 2019; Nasution & Miswari, 2019).

Namun, untuk menjawab pertanyaan "menurut hukum Islam" secara penuh—dalam arti fikih jinayah yang merumuskan kategori pelaku, standar pembuktian syar'i, dan konsekuensi hukumnya—rujukan yang disediakan belum memuat materi substantif yang secara langsung membahas doktrin tersebut (Kuntowijoyo, 1970). Yang tersedia adalah perangkat kerangka: kategorisasi tindakan dalam fikih dan perbedaan metodologi pemahaman teks; tradisi penalaran dan otoritas ilmu melalui kitab kuning dan qiyas dalam Aswaja (Kuntowijoyo, 1970); serta orientasi moderasi dan anti-kekerasan yang dibangun pesantren sebagai benteng sosial terhadap ekstremisme dan kekerasan berjamaah (Mahfuh, n.d.; Saleh, 2008).

________________________________________

9. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, kesimpulan paling ketat berbasis bukti adalah bahwa "turut serta" dalam tindak pidana, bila dibahas dalam horizon hukum Islam sebagaimana tercermin dalam rujukan yang ada, lebih aman ditempatkan sebagai isu tindakan kolektif yang memerlukan: (i) pembacaan peran dan kerja sama—analogi dari pembuktian unsur bersekutu; (ii) pengendalian otoritas interpretasi agar tidak memproduksi kekerasan kolektif, sebagaimana ditunjukkan oleh pelajaran dari studi fatwa; dan (iii) penguatan mekanisme pendidikan dan moderasi untuk mencegah kekerasan berjamaah, sebagaimana ditunjukkan oleh pelajaran dari pesantren (Mahfuh, n.d.).

Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa kajian deelneming dalam perspektif Islam tidak dapat sepenuhnya diselesaikan melalui pendekatan dogmatis-normatif semata, melainkan memerlukan pendekatan lintas disiplin yang memadukan fikih jinayah, sosiologi hukum, dan studi komunitas keagamaan. Penelitian lanjutan yang secara khusus mengeksplorasi doktrin fikih jinayah tentang turut serta—dengan merujuk langsung pada kitab-kitab klasik dan kontemporer dalam tradisi mazhab—sangat dibutuhkan untuk melengkapi kerangka analisis yang telah dirintis dalam artikel ini.

________________________________________

Daftar Pustaka

Efendi, Z., & Ansori, A. (2023). Tolerance education for Islamic boarding school students on Lombok Island. Kawanua International Journal of Multicultural Studies, 4(1), 83–95. https://doi.org/10.30984/kijms.v4i1.626

Kuntowijoyo, K. (1970). Between mosque and market: The Muslim community in Quiapo, Metro Manila. Studia Islamika, 1(3). https://doi.org/10.15408/sdi.v1i3.849

Mahfuh, H. H. (n.d.). Islamism, and the ideological questioning of the Pancasila. https://doi.org/10.32657/10356/73211

Musawar, M. (2019). Bid'a in the perspective of Islamic theology and law. Ulumuna, 23(1), 193–219. https://doi.org/10.20414/ujis.v23i1.348

Nasution, I. F. A., & Miswari, M. (2019). Al-'ulamā' warathat al-anbiyā': Modernity and nurture of authority in Aceh society. Jurnal Theologia, 30(2), 197–216. https://doi.org/10.21580/teo.2019.30.2.3845

Saleh, F. (2008). The school of Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah and the attachment of Indonesian Muslims to its doctrines. Journal of Indonesian Islam, 2(1), 16–38. https://doi.org/10.15642/jiis.2008.2.1.16-38