01266 - Debitur dalam Perspektif Hukum Islam: Kewajiban Prestasi, Etika Perikatan, dan Mekanisme Perlindungan dalam Fiqh Muamalah dan Praktik Kelembagaan Syariah di Indonesia

Abstrak

This article examines the concept of "debtor" (debitur) in Islamic law as a party in a muamalah contract (akad) who bears the obligation to fulfill performance (prestasi) to the creditor. Through a doctrinal and comparative analysis of classical fiqh literature, the Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), and DSN-MUI fatwas, this article argues that the debtor in Islamic law is not merely an administrative category but a normative subject burdened with the amanah (trust) of the contract and the responsibility of fulfilling obligations in accordance with syariah principles. The debtor's position varies by contract type—as muqtaridh in qardh, rahin in rahn, or muhil in hawalah—but the common thread remains: the debtor is the party whose primary obligation is the repayment of principal without stipulated additions that would constitute riba. Islamic law balances this obligation with ethical considerations of maslahah, including the recommendation that creditors grant extensions or forgive debts for genuinely distressed debtors, while prohibiting deliberate delay by capable debtors. The article also examines mechanisms of guarantee (rahn and kafalah), the prohibition of automatic transfer of collateral ownership, the contested issue of penalty clauses (ta'zir/ta'widh), the concept of insolvency (taflis/muflis) including its connection to gharimin in zakat, and the importance of forum alignment in Islamic economic dispute resolution in Indonesia.

Keywords: debtor, muqtaridh, qardh, rahn, hawalah, fiqh muamalah, KHES, Islamic contract law, insolvency in Islamic law, ta'widh

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep "debitur" dalam hukum Islam sebagai pihak dalam akad muamalah yang memikul kewajiban menunaikan prestasi kepada kreditur. Melalui analisis doktrinal dan komparatif atas literatur fiqh klasik, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan fatwa DSN-MUI, artikel ini berargumen bahwa debitur dalam hukum Islam bukan sekadar kategori administratif, melainkan subjek normatif yang dibebani amanah akad dan tanggung jawab penunaian kewajiban sesuai prinsip syariah. Posisi debitur bervariasi menurut jenis akad—sebagai muqtaridh dalam qardh, rahin dalam rahn, atau muhil dalam hawalah—namun benang merahnya tetap sama: debitur adalah pihak yang berkewajiban pokok mengembalikan pinjaman tanpa tambahan yang disyaratkan karena berpotensi riba. Hukum Islam menyeimbangkan kewajiban itu dengan pertimbangan etika kemaslahatan, termasuk anjuran bagi kreditur untuk memberi kelonggaran atau memaafkan debitur yang benar-benar kesulitan, sekaligus melarang penundaan oleh debitur yang mampu. Artikel ini juga mengkaji mekanisme jaminan (rahn dan kafalah), larangan pemindahan milik jaminan secara otomatis, isu klausul sanksi (ta'zir/ta'widh) yang diperdebatkan, konsep kepailitan (taflis/muflis) termasuk kaitannya dengan gharimin dalam zakat, serta pentingnya keselarasan forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

Kata Kunci: debitur, muqtaridh, qardh, rahn, hawalah, fiqh muamalah, KHES, hukum kontrak Islam, kepailitan syariah, ta'widh

________________________________________

1. Pendahuluan: Debitur dalam Perikatan (Akad) menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, hubungan utang-piutang dan hubungan kewajiban-prestasi pada umumnya dipahami melalui konsep akad (perjanjian) yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak, sehingga akad menjadi kerangka perikatan yang mengikat secara hukum (mulzim) ketika rukun dan syaratnya terpenuhi (Kartika & Harahap, 2023; Marnita, 2017). Karena itu, "debitur"—dalam arti pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi kepada pihak yang berhak (kreditur)—dapat dijelaskan secara konseptual sebagai subjek yang memikul kewajiban pelunasan/penunaian prestasi yang timbul dari akad muamalah, baik berbentuk kewajiban pembayaran utang maupun kewajiban lain yang disepakati sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Kartika & Harahap, 2023; Kurniati, 2021; Sup, 2019). Literatur yang membahas kontrak/akad syariah menegaskan bahwa ketika akad sah telah terjadi, pihak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana akad dapat dipandang melakukan pelanggaran kewajiban akad (wanprestasi/ingkar janji), sehingga relasi debitur-kreditur dalam Islam bukan sekadar hubungan ekonomi, melainkan juga hubungan normatif yang menuntut amanah dan pemenuhan janji (Marnita, 2017; Rachmadayanti & Gunadi, 2023; Sup, 2019).

Dalam konteks Indonesia, pembahasan debitur dalam hukum Islam sering berada dalam lanskap hukum ekonomi syariah, yang dipahami sebagai rambu pengaturan aktivitas ekonomi—termasuk utang-piutang, gadai, dan perbankan syariah—berdasarkan al-Qur'an dan Hadis serta instrumen hukum positif yang mengakomodasi prinsip syariah (Tarigan et al., 2023). Pada level kelembagaan, sengketa ekonomi syariah yang lahir dari akad syariah diposisikan untuk diselesaikan melalui mekanisme peradilan yang berwenang, dan sejumlah kajian menyoroti pentingnya penyelesaian yang selaras dengan prinsip syariah agar tidak terjadi "pemaksaan" substansi syariah menjadi konvensional (Nofriza, 2022; Tarigan et al., 2023). Dengan demikian, artikel ini memaknai "debitur menurut hukum Islam" sebagai subjek akad yang menanggung kewajiban prestasi kepada kreditur, beserta konsekuensi etik, hukum, dan mekanisme perlindungan/penyelesaian yang terkait dalam fiqh muamalah dan praktik kelembagaan syariah di Indonesia (Kartika & Harahap, 2023; Nofriza, 2022; Tarigan et al., 2023).

________________________________________

2. Istilah dan Posisi Debitur dalam Hukum Islam: Muqtaridh, Rahin, dan Muhil

Dalam pembahasan utang-piutang Islam, debitur sering dipadankan dengan istilah muqtaridh (peminjam/penghutang) dalam akad qardh, sedangkan kreditur adalah muqridh (pemberi pinjaman) (Jovanka et al., 2023; Nasyiah & Chusna, 2012). Sejumlah kajian menegaskan bahwa qardh adalah transaksi pinjam-meminjam yang bercorak ta'awun (tolong-menolong), sehingga pada dasarnya tidak boleh mensyaratkan keuntungan bagi pihak pemberi pinjaman; tambahan yang disyaratkan dalam qardh diposisikan sebagai riba (Jovanka et al., 2023; Pyarrani et al., 2023; Shodiq, 2022). Dalam kerangka ini, debitur (muqtaridh) berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman sesuai kesepakatan (waktu/cara pengembalian), sementara kreditur berhak menagih pemenuhan prestasi secara patut, dan penagihan dianjurkan dengan cara yang baik (Jovanka et al., 2023; Nasyiah & Chusna, 2012).

Dalam akad yang melibatkan jaminan, istilah debitur juga muncul sebagai rahin (pemberi gadai/penyerah jaminan) dalam akad rahn, sedangkan kreditur menjadi murtahin (penerima gadai) (Widjajati, 2019; Zawawi, 2017). Rahn dipahami sebagai penempatan harta bernilai ekonomis sebagai jaminan atas utang agar utang dapat dilunasi dengan jaminan tersebut jika debitur tidak mampu membayar (Ratnasari et al., 2022; Widjajati, 2019). Sementara itu, dalam pengalihan utang/piutang yang dalam praktik perdata dikenal dengan cessie, konsep yang sering dipakai dalam fiqh muamalah adalah hawalah, dengan rukun yang melibatkan muhil (debitur), muhal (kreditur), dan pihak penerima/pengganti (misalnya muhal 'alaih dalam variasi yang dijelaskan) (Kurniati, 2021). Dalam kerangka hawalah, debitur tetap relevan sebagai subjek yang terikat pada konsekuensi pengalihan kewajiban/penagihan sesuai akad yang terjadi (Kurniati, 2021).

Melalui variasi istilah tersebut, terlihat bahwa "debitur" dalam hukum Islam tidak tunggal bentuknya, melainkan bergantung pada jenis akad: ia bisa sebagai muqtaridh dalam qardh, rahin dalam rahn, atau muhil dalam hawalah, namun benang merahnya tetap sama: debitur adalah pihak yang memikul kewajiban prestasi yang dapat ditagih oleh pihak berhak, dengan syarat-syarat akad dan prinsip syariah sebagai parameter legitimasi (Jovanka et al., 2023; Kartika & Harahap, 2023; Kurniati, 2021; Widjajati, 2019).

________________________________________

3. Dasar Normatif: Akad Mengikat dan Kewajiban Menunaikan Prestasi

Kajian mengenai klausul sanksi dalam akad menegaskan bahwa apabila suatu akad telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akad tersebut mengikat dan wajib dipenuhi oleh para pihak, dengan penguatan dari dalil al-Qur'an—antara lain disebutkan rujukan pada QS. al-Māidah/5:1—serta kaidah-kaidah hukum Islam dan fatwa ulama (Sup, 2019). Pemahaman tentang "akad mengikat" ini selaras dengan uraian tentang hukum perikatan Islam yang menempatkan akad sebagai dasar timbulnya hak dan kewajiban timbal balik, sehingga pemenuhan prestasi adalah konsekuensi inheren dari perikatan tersebut (Kartika & Harahap, 2023; Sup, 2019). Dalam kerangka KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), akad juga dipahami sebagai perjanjian untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu, yang menegaskan kembali bahwa kewajiban debitur adalah bagian dari desain normatif perikatan syariah (Hidayat & Komarudin, 2017).

Sejumlah kajian fiqh muamalah menekankan bahwa bidang muamalah—termasuk utang-piutang—bersifat dinamis, dan salah satu asas yang sering dirujuk adalah kebolehan pada dasarnya dalam muamalah sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkan (kaidah "al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah") (Kurniati, 2021; Zawawi, 2017). Namun, kebolehan itu tidak menghapus tuntutan pemenuhan prestasi: akad yang sah tetap menuntut pelaksanaan kewajiban, sehingga debitur tidak dapat secara sepihak mengabaikan kewajiban yang telah disepakati tanpa konsekuensi hukum dan etik (Jovanka et al., 2023; Kartika & Harahap, 2023; Sup, 2019). Dengan demikian, "debitur" dalam hukum Islam bukan sekadar kategori administratif, melainkan subjek yang dibebani amanah akad dan tanggung jawab penunaian prestasi sesuai norma syariah dan kesepakatan (Jovanka et al., 2023; Rachmadayanti & Gunadi, 2023; Sup, 2019).

________________________________________

4. Kewajiban Pokok Debitur dalam Qardh: Mengembalikan Pokok Tanpa Tambahan yang Disyaratkan

Dalam qardh, muqtaridh (debitur) pada prinsipnya tidak diwajibkan memberikan iwadh (tambahan/imbalan) kepada muqridh (kreditur) karena qardh diposisikan sebagai pinjaman tanpa imbalan; tambahan yang disyaratkan dikaitkan dengan riba dan dinilai tidak diperbolehkan (Jovanka et al., 2023; Pyarrani et al., 2023). Definisi qardh hasan dalam literatur juga menegaskan bahwa debitur mengembalikan pokok pinjaman tanpa mark up, baik sekaligus maupun mencicil dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan (Nasyiah & Chusna, 2012). Kerangka ini memperlihatkan bahwa kewajiban prestasi debitur dalam qardh adalah pengembalian jumlah pokok—serta biaya-biaya yang secara sah timbul dari mekanisme pinjam-meminjam sebagaimana dibahas dalam konteks KHES pada kajian tertentu—bukan pengembalian yang dipersyaratkan dengan keuntungan tertentu (Hidayat & Komarudin, 2017).

Meskipun demikian, beberapa kajian menyebut adanya anjuran etis agar debitur mengembalikan utang dengan cara yang baik—misalnya mengembalikan lebih sebagai bentuk kebaikan—sebagai bagian dari etika utang-piutang, namun pembedaan pentingnya adalah: tambahan yang dipersyaratkan dalam akad qardh dipersoalkan karena riba, sedangkan aspek "kebaikan" dikaitkan dengan moralitas dan perilaku terpuji (bukan syarat yang memaksa) (Jadidah, 2021; Jovanka et al., 2023; Tarigan et al., 2023). Dengan demikian, debitur tetap wajib memenuhi prestasi pokok sesuai akad, sementara desain akad harus dijaga dari syarat keuntungan yang bertentangan dengan prinsip qardh sebagai ta'awun (Jovanka et al., 2023; Pyarrani et al., 2023; Shodiq, 2022).

________________________________________

5. Etika dan Perlakuan terhadap Debitur: Antara Ketegasan Pemenuhan dan Kelonggaran bagi yang Kesulitan

Literatur tentang etika utang-piutang menegaskan dua sisi yang berjalan beriringan: pertama, Islam mendorong debitur untuk menepati janji dan menunaikan kewajiban pembayaran; kedua, Islam juga membuka ruang bagi kreditur untuk memberi kelonggaran waktu (penundaan jatuh tempo) atau memaafkan—bahkan membebaskan sebagian/seluruh tagihan—ketika debitur benar-benar mengalami kesulitan (Jadidah, 2021; Jovanka et al., 2023; Tarigan et al., 2023). Dalam kajian kepailitan syariah, prinsip ini muncul sebagai dorongan agar debitur menunaikan kewajibannya, sekaligus pengakuan bahwa restrukturisasi/penjadwalan ulang dapat menjadi jalan yang dibenarkan dari perspektif prinsip ekonomi Islam (Tarigan et al., 2023). Kajian lain juga menekankan bahwa bila muqtaridh benar-benar belum bisa melunasi, memberi kelonggaran waktu atau merelakan adalah perbuatan mulia, sementara menunda-nunda pembayaran ketika sudah mampu dipandang tidak diperbolehkan (HAK & Yuswalina, 2019; Jovanka et al., 2023).

Dalam praktik lembaga keuangan, gagasan kelonggaran terhadap debitur yang terdampak keadaan tertentu juga dibahas dalam konteks restrukturisasi pembiayaan bank syariah, yang dipahami sebagai upaya memenuhi tujuan akad awal—agar akibat hukum dan maksud bersama akad dapat tetap diwujudkan—sekaligus mengelola kesulitan debitur (Kartika & Harahap, 2023). Dengan demikian, hukum Islam memposisikan debitur sebagai subjek kewajiban yang harus memenuhi prestasi, namun pada saat yang sama mengakui pentingnya keadilan dan kemaslahatan melalui kelonggaran bagi debitur yang benar-benar tidak mampu, tanpa menghilangkan prinsip dasar kewajiban pemenuhan akad (Jovanka et al., 2023; Kartika & Harahap, 2023; Tarigan et al., 2023).

________________________________________

6. Debitur yang Menunda Pembayaran: Perbedaan Pandangan tentang Klausul Sanksi (Denda) dan Ganti Rugi

Dalam isu debitur yang menunda pembayaran, literatur menegaskan bahwa masalah penundaan pembayaran utang oleh debitur telah menjadi pembicaraan ulama dalam khazanah fiqh (Dewi et al., 2023; Sup, 2019). Sejumlah rujukan menyatakan bahwa bagi nasabah/debitur yang mampu, menunda-nunda kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo dipandang terlarang; kajian mengenai fatwa juga mengutip keputusan Majma' Fiqh OKI yang menyatakan haramnya penundaan pembayaran oleh pihak yang mampu (Dewi et al., 2023). Namun, terdapat perbedaan penting terkait klausul sanksi/denda: kajian komparatif menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara fatwa Majma' Fiqh OKI yang melarang klausul denda atas keterlambatan dalam akad yang menimbulkan kewajiban, dan DSN-MUI yang membolehkannya dalam ruang yang lebih luas (Dewi et al., 2023). Literatur yang mengkaji fatwa DSN-MUI tentang denda dan ta'widh juga menyebut adanya kritik/ketidaksepakatan sebagian ulama, antara lain karena kriteria penerapannya dinilai tidak dicantumkan secara spesifik, sehingga dikhawatirkan dapat berdampak pada debitur yang memiliki kendala objektif—misalnya pendapatan tidak menentu (Dewi et al., 2023).

Di sisi lain, kajian perbankan syariah juga menunjukkan bahwa konsep denda diadopsi untuk menutup potensi penyalahgunaan "celah" oleh debitur yang mampu namun lalai, dengan rujukan praktik yang mengaitkannya pada Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 (Maheswara, 2022). Dengan demikian, terdapat nuansa penting: sumber-sumber yang tersedia tidak menunjukkan satu suara tunggal tentang kebolehan klausul denda, melainkan memperlihatkan spektrum pendapat kelembagaan—dengan larangan oleh Majma' Fiqh OKI dan kebolehan oleh DSN-MUI—serta diskursus tentang kebutuhan kriteria yang adil agar debitur yang benar-benar kesulitan tidak diperlakukan sama dengan debitur yang beritikad buruk (Dewi et al., 2023; Maheswara, 2022).

________________________________________

7. Debitur Wanprestasi (Ingkar Janji): Konsekuensi dan Pertanggungjawaban dalam Perspektif Syariah

Dalam kerangka kontrak syariah, ketika akad sah namun debitur tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana akad, literatur menyebut adanya beban sanksi/pertanggungjawaban akibat tidak melaksanakan kewajiban akad yang dikaitkan dengan konsep daman al-'aqd (Rachmadayanti & Gunadi, 2023). Kajian tentang wanprestasi yang membandingkan KHES dan KUH Perdata menegaskan bahwa wanprestasi dipahami sebagai keadaan ketika debitur tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi/kewajiban perjanjian (Permana, 2019). Dalam konteks KHES, kajian tersebut menyatakan sanksi berupa kompensasi/kerugian yang dialami kreditur, sedangkan dalam KUH Perdata dikenal biaya, kerugian, dan bunga; perbandingan ini relevan untuk menunjukkan bahwa diskursus Indonesia mengenal rujukan ganda (KHES dan KUH Perdata) dalam memotret konsekuensi ingkar janji (Permana, 2019).

Dalam praktik muamalah yang diteliti secara empiris, wanprestasi dalam utang-piutang dapat berbentuk tidak memenuhi prestasi atau terlambat memenuhi prestasi, dan solusi yang sering disebut adalah upaya preventif serta represif—misalnya tuntutan pemenuhan prestasi dan/atau pembatalan perjanjian disertai kompensasi (Fitriani, 2017). Literatur ini juga mengutip pandangan bahwa kelalaian memenuhi kewajiban memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, sehingga pelanggaran/cidera janji dapat berujung pada tuntutan ganti rugi atau penahanan sebagai jaminan (Fitriani, 2017). Dengan demikian, posisi debitur dalam hukum Islam—ketika wanprestasi—dipahami tidak hanya sebagai pelanggaran administratif, melainkan sebagai pelanggaran terhadap amanah akad yang memicu konsekuensi pertanggungjawaban dan mekanisme penyelesaian yang bertujuan memulihkan hak kreditur secara adil (Fitriani, 2017; Permana, 2019; Rachmadayanti & Gunadi, 2023).

________________________________________

8. Debitur Tidak Mampu dan Kepailitan dalam Perspektif Islam: Taflis/Muflis dan Etika Penyelesaiannya

Sejumlah kajian menyebut bahwa kepailitan dalam Islam dikenal sebagai at-taflis, berasal dari kata al-fals (fulus), dan pembahasan tentang kepailitan dalam fiqh bukan hal baru karena ulama terdahulu telah membahasnya (Nofriza, 2022). Kajian lain menghubungkan "muflis (debitur pailit)" dengan kategori gharimin (orang berutang) yang dalam konteks zakat dipertimbangkan sebagai pihak yang berhak menerima zakat, serta menyimpulkan bahwa debitur pailit dapat ditetapkan sebagai gharimin yang berhak menerima zakat (Jadidah, 2021). Namun, kajian tersebut juga menyoroti adanya perbedaan pandangan mazhab terkait teknis penyaluran zakat—misalnya perbedaan mengenai sah atau tidaknya menyerahkan zakat langsung kepada kreditur tanpa izin debitur (Jadidah, 2021). Ini menunjukkan bahwa konsep debitur tidak mampu (taflis/muflis) bukan hanya kategori "ketidakmampuan finansial", tetapi juga membuka pembahasan institusi sosial-keagamaan (zakat) sebagai instrumen bantuan, dengan perbedaan pendapat fiqh pada aspek tertentu (Jadidah, 2021).

Di sisi lain, literatur tentang penyelesaian utang melalui ibra', syuf'ah, dan taflis di perbankan syariah menegaskan bahwa taflis dipahami sebagai pailit, dan dalam praktik perbankan syariah penyelesaian untuk nasabah muflis tidak selalu berarti pembebasan penuh atas piutang; bahkan disebut bahwa penghapusbukuan piutang tidak boleh mengakibatkan pembebasan kewajiban debitur, sehingga "penghapusan" secara administratif tidak identik dengan hapusnya utang secara hukum (Hidayati et al., 2018). Dengan demikian, perbincangan tentang debitur pailit dalam perspektif Islam mengandung dua dimensi yang harus dibedakan: (i) dimensi fiqh/etik yang mendorong keringanan, bantuan, atau solusi sosial termasuk zakat bagi gharimin, dan (ii) dimensi praktik kelembagaan (misalnya perbankan) yang menunjukkan bahwa mekanisme administrasi tidak otomatis menghapus kewajiban hukum debitur tanpa adanya akad pelepasan (ibra') atau mekanisme hukum yang sah (Hidayati et al., 2018; Jadidah, 2021).

________________________________________

9. Jaminan untuk Menjaga Hak Kreditur dan Mendisiplinkan Debitur: Rahn dan Kafalah

Dalam fiqh, keberadaan jaminan dipahami sebagai instrumen untuk melindungi kreditur dari risiko tidak terpenuhinya kewajiban debitur, dengan dua bentuk utama: jaminan berbasis orang (kafalah) dan jaminan berbasis harta (rahn) (R. F. Kartika, 2016; Sani, 2017; Widjajati, 2019; Zawawi, 2017). Sejumlah kajian menyatakan secara eksplisit bahwa jaminan yang diberikan oleh pihak lain atas kewajiban debitur kepada kreditur disebut kafalah, sedangkan jaminan yang terkait benda/harta yang diberikan debitur kepada kreditur disebut rahn (R. F. Kartika, 2016; Sani, 2017; Widjajati, 2019). Literatur fiqh juga menjelaskan bahwa dalam pinjaman, Islam menjaga kepentingan kreditur agar tidak dirugikan, sehingga kreditur dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan; apabila debitur tidak mampu melunasi pinjaman, barang jaminan boleh dijual oleh kreditur (Ratnasari et al., 2022).

Kajian mengenai perbankan syariah menempatkan jaminan sebagai langkah untuk mengantisipasi risiko pembiayaan bermasalah (non-performing financing) yang dapat disebabkan oleh moral hazard debitur, sehingga penggunaan rahn/kafalah dipahami sebagai bagian dari perlindungan atas dana dan kepastian pemenuhan prestasi (Nefi & Warman, 2008; Sani, 2017). Dalam diskursus Indonesia, penggunaan jaminan juga dikaitkan dengan teori kebebasan berkontrak dalam fiqh muamalah: bentuk dan nama perikatan tidak dibatasi selama tidak bertentangan dengan syariah, sehingga pengikatan jaminan dapat ditempatkan sebagai perjanjian accessoir yang mengikuti perjanjian pokok utang-piutang (Nefi & Warman, 2008; Sani, 2017; Zawawi, 2017). Dengan demikian, perlindungan hak kreditur dan penegasan kewajiban debitur dalam hukum Islam sering dimediasi oleh institusi jaminan yang dibenarkan syariah, namun tetap harus tunduk pada etika pengelolaan jaminan—misalnya tidak boleh mengambilnya secara zalim, dan mekanisme eksekusinya harus adil (Ratnasari et al., 2022; Sani, 2017; Widjajati, 2019).

________________________________________

10. Eksekusi Jaminan: Barang Jaminan Dijual untuk Melunasi Utang, Bukan Berpindah Milik secara Otomatis kepada Kreditur

Kajian tentang pengalihan kepemilikan tanah melalui transaksi utang-piutang menegaskan bahwa dalam hukum Islam terdapat larangan mengalihkan kepemilikan barang jaminan utang kepada pemberi utang; apabila debitur tidak mampu melunasi pada waktu yang ditentukan, barang jaminan seharusnya dijual untuk menutupi utang, kelebihannya dikembalikan kepada debitur, dan jika masih kurang maka sisa utang tetap menjadi tanggungan debitur (Anwar et al., 2023). Sejalan dengan itu, kajian fiqh dan hukum perdata tentang gadai menyebut bahwa kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang gadai menjadi miliknya, dan persyaratan yang bertentangan dinyatakan batal (Fikri et al., 2022). Kajian mengenai sengketa pembiayaan mudharabah juga menyatakan bahwa mengambil langsung barang jaminan untuk dimiliki adalah batal demi hukum menurut undang-undang, dan pembahasan ini diposisikan sebagai bagian dari analisis jaminan dalam penyelesaian sengketa debitur wanprestasi (Christiawan, 2022).

Dalam praktik pegadaian syariah, prosedur penjualan marhun pada saat jatuh tempo dibahas sebagai berikut: murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utang; jika rahin tetap tidak dapat melunasi, marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang; hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang dan biaya terkait, kelebihannya menjadi milik rahin, dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin (Fitriadi & --, 2022). Rangkaian ini memperlihatkan prinsip kunci dalam hukum Islam terkait debitur: jaminan adalah alat kepastian pelunasan, tetapi tidak menghapus hak-hak debitur atas kelebihan nilai jaminan serta tidak menghalalkan pengambilalihan kepemilikan jaminan secara sepihak sebagai "kompensasi" utang (Anwar et al., 2023; Fitriadi & --, 2022). Dengan demikian, eksekusi jaminan dalam perspektif syariah harus dikonstruksikan sebagai penjualan untuk pelunasan—dengan perhitungan yang adil—bukan sebagai mekanisme pemindahan milik otomatis kepada kreditur (Anwar et al., 2023; Fitriadi & --, 2022).

________________________________________

11. Debitur dan Mekanisme Pengalihan Utang/Piutang: Hawalah sebagai Padanan Konseptual

Dalam konteks pengalihan piutang (cessie) yang dikenal dalam KUH Perdata, kajian hukum Islam menyatakan bahwa pembahasan serupa dapat dimasukkan ke dalam hawalah karena terkait utang-piutang, dan dijelaskan rukun hawalah yang meliputi muhil (debitur), muhal (kreditur), muhal 'alaih (pihak penerima), muhal bihi (piutang), dan akad (Kurniati, 2021). Kajian tersebut juga menyebut bahwa dalam terminologi yang menjembatani konsep, debitur dari piutang disebut cessus (muhil) dalam analogi tiga pihak (cedent/cessionaris/cessus) (Kurniati, 2021). Dengan demikian, posisi debitur dalam hawalah tetap sebagai subjek yang terikat pada struktur kewajiban, namun pihak yang berhak menagih dapat berubah sesuai akad pengalihan yang sah (Kurniati, 2021).

Kajian lain tentang anjak piutang syariah juga menegaskan bahwa pengalihan piutang dalam fiqh muamalah disebut hiwalah, serta menyatakan adanya kesamaan aspek definisi dan objek antara konsep anjak piutang syariah (dalam diskusi fatwa DSN-MUI) dan konsep hiwalah dalam surat edaran otoritas tertentu, meskipun terdapat perbedaan-perbedaan pada bentuk pengalihan dan aspek kelembagaan (Maulana, 2014). Ini menunjukkan bahwa dalam sistem muamalah, debitur tidak selalu berada dalam hubungan statis dengan satu kreditur; hukum Islam mengenal mekanisme pengalihan yang—bila memenuhi rukun/syarat—dapat mengubah pihak penagih tanpa menghapus kewajiban pokok debitur untuk memenuhi prestasi (Kurniati, 2021; Maulana, 2014).

________________________________________

12. Debitur Beritikad Buruk: Ta'zir, Ta'widh, dan Paksa Badan (al-Habs) sebagai Isu Penegakan

Dalam literatur perbankan syariah, instrumen ta'zir dan ta'widh diposisikan sebagai instrumen preventif untuk mengantisipasi moral hazard nasabah agar memenuhi prestasi yang dijanjikan dalam akad, dengan rujukan legalitasnya pada fatwa DSN-MUI tertentu (Negara & Murjiyanto, 2022). Kajian ini juga menyatakan bahwa instrumen tersebut tidak dapat diterapkan ketika nasabah mengalami keadaan overmacht/force majeure karena bertentangan dengan prinsip masyaqqah dalam hukum Islam (Negara & Murjiyanto, 2022). Diskursus ini mengindikasikan bahwa penegakan kewajiban debitur dalam syariah tidak berdiri sendiri, tetapi beririsan dengan penilaian keadaan (mampu/tidak mampu; force majeure atau tidak) agar sanksi tidak berubah menjadi ketidakadilan (Dewi et al., 2023; Negara & Murjiyanto, 2022).

Di luar itu, terdapat kajian yang menghubungkan konsep gijzeling/paksa badan dengan hukum Islam melalui istilah al-habs (penahanan) sebagai bagian dari hukuman ta'zir, yang dapat diterapkan pada debitur yang mampu namun beritikad tidak baik agar ia segera melunasi utangnya kepada kreditur (Setyawan & Djatmiko, 2023). Literatur lain dalam konteks kredit macet juga menyebut paksa badan sebagai metode menekan debitur agar menyadari kewajibannya untuk melunasi utang (Octaviani, 2017). Dua kajian ini sama-sama memperlihatkan bahwa terdapat wacana penegakan terhadap debitur yang tidak kooperatif atau beritikad buruk, namun tetap ditempatkan sebagai upaya paksa yang bersifat instrumen dan harus mempertimbangkan legitimasi serta kemaslahatan—bukan sebagai pengganti kewajiban pembuktian dan mekanisme penyelesaian yang sah (Octaviani, 2017; Setyawan & Djatmiko, 2023).

________________________________________

13. Debitur dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia: Kebutuhan Keselarasan Forum dan Prinsip Syariah

Dalam konteks Indonesia, kajian mengenai kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah menegaskan bahwa sengketa perdata yang timbul dari akad syariah semestinya diajukan dan diselesaikan pada peradilan yang berwenang agar memenuhi prinsip syariah, dan disoroti adanya disharmonisasi ketika perkara perbankan syariah/ekonomi syariah justru diajukan di pengadilan niaga sehingga berpotensi memaksa substansi syariah menjadi konvensional (Nofriza, 2022). Kajian lain juga menyatakan adanya ketegangan yurisdiksi terkait sengketa kepailitan yang mengandung unsur ekonomi Islam termasuk perbankan syariah, dengan catatan bahwa putusan tertentu tidak mempertimbangkan keberadaan kompilasi hukum ekonomi syariah yang dirujuk (Tarigan et al., 2023). Dalam konteks ini, konsep debitur tetap sebagai subjek kewajiban, namun forum penyelesaian sengketa berpengaruh pada bagaimana kewajiban itu dinilai, dipaksakan, atau direstrukturisasi sesuai—atau tidak sesuai—prinsip syariah (Nofriza, 2022; Tarigan et al., 2023).

Dengan demikian, pembahasan "debitur menurut hukum Islam" di Indonesia tidak cukup berhenti pada definisi fiqh; ia juga harus memperhitungkan ekosistem regulasi dan kelembagaan yang mempengaruhi implementasi prinsip syariah—misalnya KHES dan fatwa DSN-MUI—serta isu kepastian hukum dan keselarasan penyelesaian sengketa agar relasi debitur-kreditur tetap berjalan dalam koridor syariah (Dewi et al., 2023; Nofriza, 2022; Tarigan et al., 2023).

________________________________________

14. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis literatur yang tersedia, debitur menurut hukum Islam dapat dirumuskan sebagai pihak dalam akad muamalah yang memikul kewajiban menunaikan prestasi—terutama kewajiban pembayaran/pelunasan—kepada pihak yang berhak (kreditur), dengan karakter utama bahwa akad yang sah bersifat mengikat dan wajib dipenuhi (Kartika & Harahap, 2023; Marnita, 2017). Dalam qardh, kewajiban inti debitur adalah mengembalikan pokok tanpa tambahan yang disyaratkan karena qardh bercorak ta'awun dan penambahan yang dipersyaratkan dipersoalkan sebagai riba (Jovanka et al., 2023; Pyarrani et al., 2023).

Namun, Islam juga menyeimbangkan kewajiban itu dengan etika kemaslahatan: kreditur dianjurkan memberi kelonggaran waktu atau memaafkan debitur yang benar-benar kesulitan, sedangkan debitur yang mampu tetapi menunda-nunda dipersoalkan dan menjadi locus perdebatan tentang instrumen sanksi—dengan perbedaan nyata antara Majma' Fiqh OKI dan DSN-MUI (Dewi et al., 2023; Jadidah, 2021; Maheswara, 2022; Tarigan et al., 2023). Dalam mekanisme jaminan (rahn/kafalah), hukum Islam mengakui kebutuhan melindungi kreditur, tetapi menegaskan bahwa eksekusi harus dilakukan dengan penjualan untuk pelunasan secara adil—bukan pemindahan milik otomatis—dengan pengembalian kelebihan kepada debitur dan sisa kekurangan tetap menjadi kewajiban debitur (Anwar et al., 2023; Fitriadi & --, 2022; Widjajati, 2019).

Akhirnya, dalam konteks Indonesia, konsepsi debitur syariah beririsan dengan kebutuhan keselarasan forum penyelesaian sengketa agar prinsip syariah tidak tereduksi oleh mekanisme konvensional, terutama dalam perkara ekonomi syariah dan kepailitan syariah (Nofriza, 2022; Tarigan et al., 2023). Kajian ini menegaskan bahwa debitur dalam hukum Islam adalah subjek normatif yang utuh: ia terikat oleh amanah akad, dilindungi oleh etika kemaslahatan, dan berada dalam ekosistem kelembagaan yang harus selaras dengan prinsip syariah untuk mewujudkan keadilan dalam relasi perikatan.

________________________________________

Daftar Pustaka

Anwar, I. G., Mubarak, H. H., Suryanti, N., & Yuanitasari, D. (2023). Perjanjian perdamaian sebagai langkah restrukturisasi hutang dalam PKPU. Journal of Social Science (Joss), 2(6), 1834–1845. https://doi.org/10.59188/jcs.v2i6.406

Christiawan, R. (2022). Kekuatan perjanjian homologasi terhadap kedudukan bank sebagai kreditur separatis. Jurnal Yudisial, 15(1), 99–119. https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.490

Dewi, P. M., Septiningsih, I., & Kurniawan, I. D. (2023). Perjanjian perdamaian untuk menciptakan konsep corporate rescue dalam restrukturisasi semi publik insolvency law di era bisnis modern. Jurnal Privat Law, 11(2), 228. https://doi.org/10.20961/privat.v11i2.65479

Fikri, Y. T. A., Irawati, I., Mulyasari, H., Fajar, I., & Gopar, I. A. (2022). Analisis penyelesaian utang melalui ibra', syuf'ah, dan taflis di perbankan syariah. Finansha: Journal of Sharia Financial Management, 3(1), 1–10. https://doi.org/10.15575/fjsfm.v3i1.17642

Fitriadi, K., & --. (2022). Perlindungan hukum debitur dalam keadaan kepailitan pada perikatan utang piutang. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 1(11), 2807–2812. https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i11.2865

Fitriani, I. L. (2017). Jaminan dan agunan dalam pembiayaan bank syariah dan kredit bank konvensional. Jurnal Hukum & Pembangunan, 47(1), 134. https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.138

HAK, N., & Yuswalina, Y. (2019). Konsep fidusciaire eigendoms overdracht dalam kajian fiqh muamalah. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 19(1), 77–90. https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.2711

Hidayat, M. R., & Komarudin, P. (2017). Klausul overmacht dalam akad murabahah di perbankan syariah. Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, 3(1), 36. https://doi.org/10.31602/iqt.v3i1.1006

Hidayati, T., Syarifuddin, S., Pelu, I. E. As., Syaikhu, S., Hussain, M. A., Nor, M. Z. M., & Azhar, A. (2018). Mekanisme penggunaan jaminan kebendaan (rahn tasjily) dalam pembiayaan bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 18(1), 163–182. https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1.2458

Jadidah, F. (2021). Studi perbandingan hukum positif dan hukum Islam tentang pengikatan jaminan. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 5(1). https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1644

Jovanka, T. G., Nasseri, J., & Rohman, H. (2023). Kepastian hukum eksekusi jaminan perorangan (personal guarantee) atas penyelesaian kredit macet bank melalui perangkat kepailitan. Sentri: Jurnal Riset Ilmiah, 2(11), 4603–4613. https://doi.org/10.55681/sentri.v2i11.1770

Kartika, R. F. (2016). Jaminan dalam pembiayaan syariah (kafalah dan rahn). Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 15(2), 229–252. https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6332

Kartika, S., & Harahap, M. Y. (2023). Kewenangan mengadili dalam penyelesaian perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang perbankan syariah. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 101–112. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2195

Kurniati, K. (2021). Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang untuk menghindari kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Disiplin, 27(4), 264–275. https://doi.org/10.46839/disiplin.v27i4.73

Maheswara, M. Y. H. (2022). Implikasi cerai mati bagi kedudukan istri terhadap hutang perbankan peninggalan suami menurut perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(6), 460–477. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.275

Marnita, M. (2017). Eksekusi jaminan hak tanggungan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah (studi pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung). Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 10(3). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.791

Maulana, M. (2014). Jaminan dalam pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia (analisis jaminan pembiayaan musyarakah dan mudarabah). Jurnal Ilmiah Islam Futura, 14(1), 72. https://doi.org/10.22373/jiif.v14i1.80

Nasyiah, I., & Chusna, A. J. (2012). Implementasi prinsip syariah terhadap penyitaan jaminan fidusia. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 4(2). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2984

Nefi, A., & Warman, A. (2008). Metode pengalihan kredit sindikasi. Jurnal Hukum & Pembangunan, 38(3), 371. https://doi.org/10.21143/jhp.vol38.no3.174

Negara, N. C. P., & Murjiyanto, R. (2022). Implementasi prinsip pembuktian sederhana sebagai alasan penolakan pailit dengan dasar cessie atas sebagian piutang cedent. Kajian Hasil Penelitian Hukum, 4(2), 909. https://doi.org/10.37159/jmih.v4i2.1747

Nofriza, N. (2022). Penerapan cessie dalam penyelesaian hutang pada perbankan syariah. Hukum Responsif, 13(1), 142–149. https://doi.org/10.33603/responsif.v13i1.6720

Octaviani, B. (2017). Perbandingan konsep anjak piutang syariah DSN-MUI dan konsep akad hiwalah dalam surat edaran Bank Indonesia. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, 6(2), 127. https://doi.org/10.18860/j.v6i2.4105

Permana, I. G. A. (2019). Penggunaan upaya hukum novasi dalam penyelesaian permasalahan hukum perusahaan yang mengalami kerugian. Acta Comitas, 4(2), 316. https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i02.p14

Pyarrani, D., Sari, T. P., & Karlina, W. (2023). Settlement of default by the debtor and liability of the creditor in the pledge agreement. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 3(1), 15–26. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i1.57547

Rachmadayanti, R., & Gunadi, A. (2023). Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis utang piutang: Menurut konsep kepailitan dan wanprestasi. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 8(6), 4086–4095. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i6.12555

Ratnasari, D., Fasa, M. I., & Ja'far, A. K. (2022). Pandangan hukum Islam terhadap status muflis (debitur pailit) sebagai gharimin (mustahik zakat). Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 4(3), 528–544. https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i3.807

Sani, A. (2017). Tinjauan hukum mengenai praktik pemberian jaminan pribadi dan jaminan perusahaan. Jurnal Hukum & Pembangunan, 23(5), 426. https://doi.org/10.21143/jhp.vol23.no5.1035

Setyawan, A., & Djatmiko, S. (2023). Eksekusi jaminan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 8(8), 6164–6177. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i8.13526

Shodiq, J. (2022). Untitled. Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(2), 182. https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v2i2.6167

Sup, D. F. A. (2019). Cessie dalam tinjauan hukum Islam. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Ekonomi Islam, 11(1), 44–73. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.995

Tarigan, Y. P., Thaib, H., Maharani, U., & Zamakhsyari, Z. (2023). Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah dengan mekanisme agunan yang diambil alih (AYDA) (studi kasus: PT Coffindo dan Bank Muamalat Cabang Medan Sudirman). Jurnal Normatif, 3(1), 245–254. https://doi.org/10.54123/jn.v3i1.273

Widjajati, E. (2019). Penyelesaian sengketa kepailitan menurut hukum perbankan syariah. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 15(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2855

Zawawi, Z. (2017). Fatwa klausul sanksi dalam akad: Studi komparatif fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majma' Fiqh Organisasi Konferensi Islam (OKI). Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 16(2), 237. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i2.237-255