01268 - Dekonsentrasi: Pelimpahan Wewenang Pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Perangkat Pemerintah Pusat di Daerah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Abstract

Deconcentration is understood as the delegation of governmental authority from the Central Government to its apparatus in the regions, primarily through governors as representatives of the Central Government and/or vertical agencies in certain territories, so that the affairs implemented in the regions remain within the framework of Central Government responsibility. This article examines the concept of deconcentration through two interconnected analytical layers: the constitutional-administrative layer concerning the design, rationale, and implementation problems of deconcentration in Indonesia's unitary state system, and the normative-Islamic layer concerning how Islamic governance models (khilafah) and Islamic economic principles (falah, maslahah, fiscal functions) evaluate the relationship between central authority and regional administration. Drawing on legal, administrative, and Islamic economic sources, this article finds that deconcentration resonates with the Islamic governance model that rejects regional autonomy and emphasizes the appointment of regional officials by central authority. From the Islamic economic perspective, deconcentration is assessed as legitimate insofar as it produces public welfare, just distribution, and accountability oriented toward maqashid syariah. The article concludes that deconcentration, in the Islamic legal horizon available in the reviewed sources, is best understood as administrative delegation that remains under central responsibility but must be managed accountably, transparently, and with a welfare orientation.

Keywords: deconcentration, regional autonomy, unitary state, Islamic governance, falah, maslahah, fiscal decentralization

________________________________________

Abstrak

Dekonsentrasi dipahami sebagai pelimpahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada perangkatnya di daerah, terutama melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan/atau instansi vertikal di wilayah tertentu, sehingga urusan yang dilaksanakan di daerah tetap berada dalam kerangka tanggung jawab Pemerintah Pusat. Artikel ini mengkaji konsep dekonsentrasi melalui dua lapis analisis yang saling berkaitan: lapis konstitusional-administratif tentang desain, rasionalitas, dan problem implementasi dekonsentrasi dalam sistem negara kesatuan Indonesia, serta lapis normatif-Islam tentang bagaimana model pemerintahan Islam (khilafah) dan prinsip ekonomi Islam (falah, maslahah, fungsi fiskal) menilai relasi antara otoritas pusat dan administrasi daerah. Dengan mendasarkan kajian pada sumber-sumber hukum, administrasi negara, dan ekonomi Islam, artikel ini menemukan bahwa dekonsentrasi beresonansi dengan model pemerintahan Islam yang menolak otonomi daerah dan menekankan penunjukan pejabat wilayah oleh pusat. Dari perspektif ekonomi Islam, dekonsentrasi dinilai baik sejauh menghasilkan kesejahteraan publik, distribusi yang adil, dan akuntabilitas yang berorientasi maqashid syariah. Artikel ini menyimpulkan bahwa dekonsentrasi, dalam horizon hukum Islam yang tersedia dalam sumber yang dikaji, paling tepat dimaknai sebagai pelimpahan administratif yang tetap berada dalam tanggung jawab pusat, tetapi harus dikelola secara akuntabel, transparan, dan berorientasi kemaslahatan.

Kata Kunci: dekonsentrasi, otonomi daerah, negara kesatuan, pemerintahan Islam, falah, maslahah, desentralisasi fiskal

________________________________________

1. Pendahuluan: Dekonsentrasi sebagai Pelimpahan Wewenang Pusat ke Perangkat Pusat di Daerah

Dekonsentrasi pada dasarnya dipahami sebagai pelimpahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada perangkat Pemerintah Pusat yang berada di daerah, terutama melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan/atau instansi vertikal di wilayah tertentu, sehingga urusan yang dilaksanakan di daerah tersebut tetap berada dalam kerangka tanggung jawab Pemerintah Pusat (Arifah, 2017; Martin, 2017; Zaky, 2023). Dalam kerangka hukum pemerintahan daerah di Indonesia, dekonsentrasi diposisikan sebagai salah satu asas yang digunakan Pemerintah Pusat—selain desentralisasi dan tugas pembantuan (medebewind)—dalam menyelenggarakan pemerintahan secara nasional (Martin, 2017; Narang et al., 2021; Zaky, 2023). Karena asas ini melekat pada desain negara kesatuan, dekonsentrasi juga berhubungan erat dengan fungsi pembinaan, pengawasan, dan intervensi terbatas dari pusat atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah (Dewi & Nuriyatman, 2018; Narang et al., 2021).

Dalam "hukum Islam" sebagaimana muncul dalam rujukan yang disediakan, pembahasan yang paling dekat dengan isu dekonsentrasi tidak hadir sebagai definisi fikih-siyasah klasik yang eksplisit, melainkan terutama melalui dua jalur: (i) pembahasan tentang model pemerintahan Islam (khilafah) yang menekankan sifat negara kesatuan dan pengangkatan pejabat wilayah oleh otoritas pusat (Yahya, 2022), serta (ii) pembahasan ekonomi Islam tentang tujuan kebijakan—misalnya falah dan keseimbangan—peran sektor publik, dan prinsip-prinsip fiskal—misalnya zakat, fungsi alokasi–distribusi–stabilisasi—yang dapat dipakai untuk menilai apakah mekanisme hubungan pusat–daerah menghasilkan kemaslahatan (Hasyim, 2021; Novita et al., 2023; Putra et al., 2022). Dengan demikian, artikel ini menautkan konsep dekonsentrasi sebagai konsep tata kelola negara kesatuan dengan lensa normatif yang muncul dalam rujukan-rujukan ekonomi Islam dan gagasan pemerintahan Islam yang tersedia (Hasyim, 2021; Putra et al., 2022; Yahya, 2022).

________________________________________

2. Kerangka Konstitusional-Administratif Dekonsentrasi dalam Negara Kesatuan

Dalam kerangka negara kesatuan, hubungan pusat–daerah bersifat erat sehingga Pemerintah Pusat tetap memegang tanggung jawab utama urusan-urusan pemerintahan, namun dapat menyerahkan pelaksanaan sebagian urusan kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi; urusan yang "diserahkan" secara dekonsentrasi tersebut tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat (Arifah, 2017; Zaky, 2023). Sejalan dengan itu, kajian tentang implementasi asas dekonsentrasi menekankan bahwa Pemerintah Pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi, dan kombinasi ini kerap dipahami sebagai instrumen untuk menyeimbangkan kebutuhan otonomi daerah dengan kebutuhan integrasi negara (Martin, 2017; Narang et al., 2021; Zaky, 2023). Dalam konstruksi semacam ini, dekonsentrasi bukan sekadar "salah satu jenis desentralisasi", melainkan prinsip yang melekat pada desain penyelenggaraan pemerintahan nasional, termasuk dimensi pengawasan dan pertanggungjawaban yang tetap didesain oleh Pemerintah Pusat (Narang et al., 2021; Zaky, 2023).

Dekonsentrasi juga terkait dengan arsitektur kelembagaan di tingkat provinsi. Literatur mengenai hubungan pusat–daerah menegaskan bahwa gubernur memiliki peran ganda: pada satu sisi sebagai wakil Pemerintah Pusat (fungsi dekonsentrasi), dan pada sisi lain sebagai kepala daerah otonom (fungsi desentralisasi), sedangkan pada tingkat kabupaten/kota tidak lagi melekat fungsi dekonsentrasi sebagaimana pada provinsi (Dewi & Nuriyatman, 2018). Pola ini berimplikasi pada hubungan pembinaan dan pengawasan: hubungan gubernur dengan bupati/walikota bersifat bertingkat ketika gubernur menjalankan perannya sebagai wakil Pemerintah Pusat, termasuk pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Dewi & Nuriyatman, 2018; Utomo, 1969). Dalam kerangka ini, dekonsentrasi berfungsi sebagai "jembatan" yang menghubungkan kebijakan nasional dan pelaksanaannya di daerah melalui jalur komando administratif yang tetap bertumpu pada pusat (Dewi & Nuriyatman, 2018; Narang et al., 2021; Utomo, 1969).

________________________________________

3. Definisi Operasional dan Unsur Pokok Dekonsentrasi: Pelaku, Objek, dan Akuntabilitas

Rujukan mengenai pelaksanaan dekonsentrasi memberikan definisi operasional yang relatif konsisten: dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu (Martin, 2017; Zaky, 2023). Definisi ini juga ditegaskan dalam pembahasan tentang peraturan daerah bermuatan syariat Islam, yang menyatakan bahwa dekonsentrasi berarti pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat kepada gubernur sebagai wakil pusat, instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur serta bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum (Syafi'ie, 2001). Dengan demikian, elemen konseptualnya mencakup: (a) subjek pemberi wewenang, yakni Pemerintah Pusat; (b) penerima pelimpahan, yakni gubernur sebagai wakil pusat/instansi vertikal; (c) karakter urusan yang tetap merupakan urusan pusat, bukan urusan otonom daerah; serta (d) garis pertanggungjawaban yang tetap kembali ke pusat (Arifah, 2017; Syafi'ie, 2001; Zaky, 2023).

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimensi pendanaan merupakan unsur krusial yang membedakan dekonsentrasi dari desentralisasi. Dana desentralisasi dipahami sebagai dana yang pengalokasian, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya diserahkan kepada pemerintah daerah; sedangkan dana dekonsentrasi digunakan untuk melaksanakan kewenangan pusat di daerah yang kegiatannya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Martin, 2017). Kerangka pendanaan ini menguatkan sifat dekonsentrasi sebagai pelimpahan administratif: daerah menjalankan program/kegiatan, tetapi arah kebijakan dan desain kegiatannya melekat pada pusat (Martin, 2017; Zaky, 2023). Pada saat yang sama, literatur menegaskan bahwa kebijakan dekonsentrasi diselenggarakan karena tidak semua wewenang/urusan pemerintahan dapat dilakukan hanya dengan asas desentralisasi, dan dekonsentrasi dimaksudkan untuk mensinergikan hubungan pusat–daerah (Martin, 2017; Zaky, 2023).

________________________________________

4. Rasionalitas Dekonsentrasi: Sinergi, Integrasi, dan Pengawasan dalam Negara Kesatuan

Alasan normatif penggunaan dekonsentrasi dalam negara kesatuan dapat ditarik dari beberapa benang merah rujukan. Pertama, hubungan pusat–daerah memerlukan keseimbangan; pusat tetap memiliki "hak intervensi" tertentu di daerah yang dapat dijalankan melalui supervisi, pembinaan, pengawasan, dan penilaian kinerja otonomi (Dewi & Nuriyatman, 2018; Narang et al., 2021). Kedua, pengawasan pusat dipandang sebagai kebutuhan untuk menjaga keutuhan negara, termasuk melalui pengawasan preventif agar otonomi daerah tetap menjadi bagian dari administrasi pemerintahan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (Moonti, 2017). Dalam pengertian ini, dekonsentrasi merupakan salah satu mekanisme kelembagaan yang memungkinkan pusat hadir di daerah tanpa harus menghapus seluruh ruang otonomi (Dewi & Nuriyatman, 2018; Moonti, 2017; Narang et al., 2021).

Ketiga, dekonsentrasi juga dipahami sebagai respons atas keterbatasan perangkat pusat dalam menyelenggarakan seluruh urusan pusat di daerah. Dalam perspektif yang membahas tugas pembantuan, disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pusat di daerah atas dasar dekonsentrasi terasa berat karena keterbatasan kemampuan perangkat Pemerintah Pusat di daerah (Kartika, 2020). Oleh sebab itu, dekonsentrasi menjadi mekanisme administrasi untuk memperpendek jarak operasional antara pusat dan daerah sekaligus menjaga kontrol pusat atas urusan yang tetap menjadi domainnya (Dewi & Nuriyatman, 2018; Kartika, 2020; Zaky, 2023). Literatur yang meninjau dinamika sentralisasi–desentralisasi juga menempatkan pelimpahan wewenang kepada organ pusat di daerah sebagai salah satu elemen utama perubahan tata kelola, yang berdampingan dengan delegasi/devolusi kewenangan kepada organ lokal (Darimus, 2017).

________________________________________

5. Problem Implementasi: Kekeliruan Pemahaman, Tumpang Tindih Biaya, dan Marjinalisasi Dekonsentrasi

Walaupun dekonsentrasi didesain untuk sinergi, rujukan empiris menunjukkan adanya problem implementasi. Kajian tentang pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan menegaskan masih terdapat kekeliruan pemahaman sebagian kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, yang tampak pada tumpang tindih pembiayaan: pembiayaan yang seharusnya untuk urusan pusat di daerah justru digunakan membiayai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (Martin, 2017). Dalam kajian implementasi kebijakan dekonsentrasi di lingkup Kementerian Dalam Negeri, dinyatakan bahwa meskipun keluaran program dekonsentrasi dapat relatif sesuai target, pelaksanaan tetap mengandung berbagai kekurangan dalam proses implementasinya (Martin, 2017; Zaky, 2023). Kombinasi antara kekeliruan pemahaman dan kekurangan implementasi tersebut memperlihatkan bahwa dekonsentrasi bukan hanya soal "desain norma", melainkan juga soal kapasitas koordinasi, ketepatan klasifikasi urusan, dan disiplin fiskal-administratif (Martin, 2017; Zaky, 2023).

Di sektor sumber daya alam, rujukan mengenai pengelolaan sumber daya alam dalam era desentralisasi menilai bahwa banyaknya penyimpangan desentralisasi dan otonomi daerah pascareformasi disebabkan oleh dimarjinalkannya dekonsentrasi sebagai salah satu asas penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Listianingsih, 2019). Klaim ini menyiratkan bahwa ketika fungsi "kehadiran pusat di daerah" melemah, risiko anomali tata kelola—termasuk konflik kewenangan—dapat meningkat, terutama pada urusan yang sensitif dan bernilai ekonomi tinggi (Listianingsih, 2019). Dalam konteks kebijakan desentralisasi secara umum, literatur juga mencatat bahwa perubahan menuju desentralisasi belum selalu diikuti oleh perubahan tata kelola (governance) yang baik (Norsanti, 2021), sehingga kebutuhan akan instrumen koordinatif-pengawasan—yang salah satunya diwujudkan melalui dekonsentrasi—menjadi relevan (Narang et al., 2021; Norsanti, 2021).

________________________________________

6. Dekonsentrasi dalam Perspektif Hukum Islam: Model Khilafah dan Ketiadaan Otonomi Daerah

Rujukan yang secara eksplisit mengaitkan pemerintahan dengan Islam dan menyinggung struktur pusat–daerah adalah kajian tentang otonomi daerah dan korupsi yang membandingkan praktik otonomi daerah dengan model pemerintahan Islam (khilafah) (Yahya, 2022). Dalam rujukan tersebut ditegaskan bahwa dalam pemerintahan Islam (khilafah) tidak dikenal otonomi daerah, karena bentuk negara Islam diposisikan sebagai negara kesatuan (Yahya, 2022). Lebih jauh, rujukan itu menyatakan bahwa gubernur (wali) dipilih/ditunjuk langsung oleh khalifah, termasuk pada wilayah yang lebih kecil, dan tidak dipilih oleh warga/DPRD karena dalam sistem khilafah tidak ada DPRD (Yahya, 2022). Argumen ini digunakan untuk menjelaskan mekanisme pencegahan korupsi: penunjukan langsung dinilai mengurangi insentif pembiayaan politik kampanye yang besar dan ketergantungan pada donatur (Yahya, 2022). Rujukan yang sama juga mencatat kekhawatiran tentang korupsi dalam era otonomi daerah; bahkan disebutkan data bahwa pada tahun 2010 dari 244 pilkada terdapat 148 kepala daerah terpilih yang tersangkut pidana korupsi (Yahya, 2022).

Dalam aspek fiskal, rujukan tersebut menekankan bahwa kebijakan moneter dalam sistem khilafah mengikuti prinsip sentralisasi, di mana dana dari seluruh wilayah ditarik oleh pusat untuk kemudian didistribusikan kepada wilayah berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan besaran pemasukan wilayah (Yahya, 2022). Bila diletakkan dalam diskursus dekonsentrasi, gambaran ini menekankan ide kunci: urusan pemerintahan dan fiskal tertentu dipandang tetap harus berada pada otoritas pusat, sementara pejabat wilayah berfungsi sebagai perpanjangan tangan pusat dalam pelaksanaan dan pelayanan (Arifah, 2017; Yahya, 2022). Walaupun rujukan itu tidak menggunakan terminologi "dekonsentrasi" secara eksplisit untuk khilafah, uraian tentang pengangkatan wali oleh pusat dan ketiadaan otonomi daerah memperlihatkan model relasi pusat–wilayah yang secara fungsional menekankan pelimpahan administratif, bukan devolusi politik (Yahya, 2022; Zaky, 2023).

________________________________________

7. Prinsip Kemaslahatan dalam Ekonomi Islam: Keseimbangan (Falah), Maslahah, dan Fungsi Fiskal

Rujukan ekonomi Islam yang tersedia menempatkan kebijakan ekonomi—termasuk pengaturan fiskal pusat–daerah—dalam orientasi keseimbangan dan kesejahteraan. Kajian tentang desentralisasi fiskal dalam pandangan ekonomi Islam menyatakan bahwa ekonomi Islam memiliki elemen teori fiskal, termasuk: keberadaan tiga sektor ekonomi (privat, sosial/sukarela, dan publik), zakat sebagai basis sistem fiskal, serta fungsi alokasi–distribusi–stabilisasi yang diproses dan diimplementasikan melalui ketiga sektor tersebut (Putra et al., 2022). Rujukan yang sama menekankan bahwa peran sektor publik dalam ekonomi Islam minimal namun penting, selama beroperasi untuk memastikan alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilitas (Putra et al., 2022). Di sisi lain, kajian pandangan ekonomi Islam atas desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah di Jawa Barat menyimpulkan bahwa temuan penelitian selaras dengan tujuan ekonomi Islam untuk mencapai keseimbangan dengan tujuan akhir falah (kebahagiaan dunia dan akhirat) (Hasyim, 2021).

Dalam kajian kesejahteraan masyarakat di Sumedang, ditegaskan bahwa desentralisasi kebijakan fiskal dan pengelolaan daerah penting untuk pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan, serta untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dianjurkan menggunakan konsep maslahat mursalah (Novita et al., 2023). Rujukan tersebut juga mendorong agar pemerintah daerah berusaha mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam sistem kebijakan fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Novita et al., 2023). Bila dikaitkan dengan dekonsentrasi, pesan normatifnya adalah: sekalipun dekonsentrasi menahan tanggung jawab pada pusat, pelaksanaan di daerah tetap perlu diorientasikan pada kemaslahatan—misalnya lewat desain fungsi fiskal yang adil, akuntabel, dan sensitif pada kebutuhan lokal—sebagaimana tujuan keseimbangan/falah dan maslahah yang disebutkan dalam rujukan ekonomi Islam (Hasyim, 2021; Novita et al., 2023; Putra et al., 2022).

________________________________________

8. Dekonsentrasi, Akuntabilitas, dan Etika Tata Kelola: Good Governance sebagai Titik Temu

Karena dekonsentrasi adalah mekanisme pelimpahan administratif yang tetap menuntut pertanggungjawaban kembali ke pusat, kualitas tata kelola menjadi prasyarat kunci. Literatur mengenai pemerintahan bersih menegaskan bahwa good governance dipandang sebagai prasyarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, dan prinsip yang ditekankan adalah akuntabilitas dan transparansi, termasuk melalui penyampaian informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat (Adnan, 2023). Rujukan lain menekankan pentingnya pengawasan pusat di daerah, terutama pengawasan preventif untuk menjaga keutuhan negara dan memastikan otonomi daerah tetap selaras dengan kepentingan nasional (Moonti, 2017; Narang et al., 2021). Dengan demikian, dekonsentrasi dapat dipahami bukan hanya sebagai struktur kewenangan, tetapi juga sebagai perangkat untuk memastikan standar akuntabilitas dan koordinasi lintas level pemerintahan (Adnan, 2023; Narang et al., 2021).

Dalam perspektif ekonomi Islam yang membahas dana transfer dan partisipasi, disebutkan bahwa mekanisme transfer ke daerah bertumpu pada pertimbangan mengurangi ketimpangan, baik ketimpangan horizontal antardaerah maupun ketimpangan vertikal pusat–daerah (Haryani, 2022). Rujukan tersebut juga mengaitkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan—mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pemanfaatan—sebagai partisipasi yang sejalan dengan pembangunan menurut syariah untuk mewujudkan kesejahteraan (falah) yang selaras dengan maqashid syariah (Haryani, 2022). Dalam bingkai dekonsentrasi, ini menyiratkan bahwa kendali pusat yang tetap kuat perlu dipasangkan dengan mekanisme partisipatif dan pelaporan yang memperkuat legitimasi, mencegah penyalahgunaan, dan memastikan arah kebijakan benar-benar melayani kesejahteraan (Adnan, 2023; Haryani, 2022; Putra et al., 2022).

________________________________________

9. Hubungan Dekonsentrasi dengan Otonomi Khusus dan Regulasi Bernuansa Syariah: Pelajaran dari Aceh

Dalam konteks otonomi khusus Aceh dan munculnya regulasi berbasis syariah, rujukan menegaskan bahwa desentralisasi memberi ruang lebih bagi pemerintah daerah untuk membuat perda/peraturan lokal bernuansa Islam (Hindari, 2022). Namun, rujukan yang sama menekankan bahwa meskipun telah diberikan otonomi khusus, Pemerintah Pusat tetap berkewajiban melakukan kontrol atau pengawasan agar kebijakan daerah tidak melanggar hak asasi manusia dan instrumen HAM nasional maupun internasional yang telah diratifikasi (Hindari, 2022). Dengan kata lain, pada wilayah dengan kekhususan regulatif, kebutuhan "kehadiran pusat" melalui mekanisme pengawasan—yang dalam arsitektur negara kesatuan dapat dijalankan melalui jalur wakil pusat di daerah—tetap dipandang penting (Dewi & Nuriyatman, 2018; Hindari, 2022; Utomo, 1969). Hal ini memperlihatkan fungsi dekonsentrasi sebagai instrumen harmonisasi antara kebijakan lokal yang responsif terhadap kekhasan sosial-keagamaan dan kewajiban negara terhadap norma konstitusional/administratif yang lebih luas (Hindari, 2022; Narang et al., 2021).

Selain itu, kajian tentang perda bermuatan syariat Islam menegaskan bahwa otonomi daerah memberikan ruang pembentukan perda sesuai kearifan lokal, termasuk muatan syariat Islam, tetapi muatan tersebut dibatasi oleh konstitusi dan prinsip demokrasi konstitusional (Syafi'ie, 2001). Rujukan yang sama juga menegaskan secara eksplisit pengertian dekonsentrasi sebagai pelimpahan sebagian urusan pusat kepada gubernur sebagai wakil pusat dan instansi vertikal (Syafi'ie, 2001). Dengan demikian, dalam seting yang rawan konflik norma—misalnya antara aspirasi lokal dan batasan konstitusional—dekonsentrasi dapat dipahami sebagai kanal administratif yang membantu memastikan perda tetap berada dalam koridor hukum nasional sambil menjaga ruang artikulasi lokal (Hindari, 2022; Narang et al., 2021; Syafi'ie, 2001).

________________________________________

10. Sintesis: Apa Arti "Dekonsentrasi Menurut Hukum Islam" Berdasarkan Rujukan yang Ada?

Berdasarkan rujukan yang tersedia, frasa "dekonsentrasi menurut hukum Islam" paling kuat dipahami sebagai penilaian normatif atas dekonsentrasi dengan dua pijakan. Pertama, model pemerintahan Islam (khilafah) yang menolak otonomi daerah dan menekankan penunjukan pejabat wilayah oleh pusat, serta sentralisasi moneter/fiskal dengan distribusi berbasis kebutuhan (Yahya, 2022). Kedua, prinsip ekonomi Islam yang menempatkan kebijakan fiskal pada tujuan falah/keseimbangan dan fungsi alokasi–distribusi–stabilisasi, serta mendorong integrasi prinsip Islam—misalnya maslahah—ke dalam kebijakan fiskal daerah (Hasyim, 2021; Novita et al., 2023; Putra et al., 2022).

Pada pijakan pertama, dekonsentrasi sebagai pelimpahan administratif pusat ke pejabat pusat di daerah beresonansi dengan gagasan "perpanjangan tangan pusat" melalui wali yang ditunjuk otoritas pusat (Yahya, 2022; Zaky, 2023). Pada pijakan kedua, dekonsentrasi dinilai "baik" sejauh menghasilkan kemaslahatan: peningkatan kesejahteraan, distribusi yang adil, stabilitas, dan akuntabilitas, yang didukung oleh tata kelola transparan dan partisipatif (Adnan, 2023; Haryani, 2022; Hasyim, 2021; Putra et al., 2022).

Namun, rujukan juga memperlihatkan nuansa penting: implementasi hubungan pusat–daerah sering mengalami problem konseptual dan teknis—misalnya kekeliruan pemahaman dekonsentrasi yang berujung tumpang tindih pembiayaan (Martin, 2017), atau penyimpangan tata kelola ketika dekonsentrasi dimarjinalkan (Listianingsih, 2019). Karena itu, sekalipun dekonsentrasi dapat dibingkai sebagai mekanisme menjaga integrasi negara dan menegakkan kontrol pusat, rujukan menuntut adanya penguatan pemahaman, koordinasi, pengawasan, dan mekanisme pertanggungjawaban agar tujuan kesejahteraan dan keadilan benar-benar tercapai (Adnan, 2023; Listianingsih, 2019; Martin, 2017).

________________________________________

11. Penutup

Dekonsentrasi—dipahami sebagai pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil pusat dan/atau instansi vertikal di daerah—berfungsi sebagai mekanisme administratif untuk menjaga integrasi negara, memungkinkan pelaksanaan urusan pusat di daerah, sekaligus menegakkan pembinaan dan pengawasan pusat (Martin, 2017; Narang et al., 2021; Zaky, 2023). Dalam rujukan yang berperspektif Islam, dekonsentrasi dapat didekati melalui gambaran pemerintahan khilafah yang menolak otonomi daerah dan menekankan penunjukan pejabat wilayah oleh pusat serta sentralisasi fiskal yang didistribusikan menurut kebutuhan (Yahya, 2022), serta melalui tujuan ekonomi Islam (falah/keseimbangan), perangkat fiskal (zakat; fungsi alokasi–distribusi–stabilisasi), dan orientasi maslahah dalam kebijakan publik (Hasyim, 2021; Novita et al., 2023; Putra et al., 2022).

Dengan demikian, "dekonsentrasi menurut hukum Islam" berdasarkan rujukan yang tersedia paling tepat dimaknai sebagai pelimpahan administratif yang tetap berada dalam tanggung jawab pusat, tetapi harus dikelola secara akuntabel, transparan, dan berorientasi kemaslahatan agar relasi pusat–daerah menghasilkan kesejahteraan dan keadilan sosial (Adnan, 2023; Haryani, 2022; Novita et al., 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Adnan, H. (2023). Implementasi pemberhentian kepala daerah di Provinsi Jawa Barat antara tahun 2014–2021 dalam sistem pemerintahan daerah. Al-Adl Jurnal Hukum, 15(1), 87. https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.9014

Arifah, U. (2017). Pelaksanaan desentralisasi berperspektif gender. Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial, 1(2), 28–38. https://doi.org/10.33507/cakrawala.v1i2.83

Darimus, D. (2017). Fungsi lembaga-lembaga dalam pelaksanaan otonomi di bidang pendidikan: Telaah atas kelembagaan dan SDM. Al-Fikra Jurnal Ilmiah Keislaman, 5(2), 227. https://doi.org/10.24014/af.v5i2.3775

Dewi, R. S., & Nuriyatman, E. (2018). Efektivitas Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Jurnal Hukum Respublica, 16(2), 333–349. https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1444

Haryani, R. (2022). Eksistensi kebijakan daerah yang demokratis dalam sistem pemerintahan bersih bebas dari KKN. Justice Voice, 1(1), 23–34. https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.38

Hasyim, M. H. (2021). Prinsip otonomi dalam pengelolaan keuangan daerah pasca berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Mimbar Keadilan, 14(1), 95–106. https://doi.org/10.30996/mk.v14i1.4665

Hindari, F. (2022). Keberadaan otonomi khusus Daerah Istimewa Aceh dalam rangka pertumbuhan ekonomi masyarakat di Aceh. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(3), 2024. https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2264

Kartika, A. W. (2020). Konsekuensi yuridis Putusan MKRI No. 137/PUU-XIII/2015 terhadap pergeseran kewenangan pengujian peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota oleh gubernur. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 54(2), 443. https://doi.org/10.14421/ajish.v54i2.913

Listianingsih, D. M. (2019). Analisis pelaksanaan peraturan daerah berbasis syariah Provinsi Aceh dalam perspektif hak asasi manusia. Staatsrecht Indonesian Constitutional Law Journal, 3(1), 105–128. https://doi.org/10.15408/siclj.v3i1.10850

Martin, I. (2017). Penerapan kebijakan zonasi dalam penataan pasar tradisional dan pasar modern Kota Bandung: Suatu tinjauan yuridis dari perspektif otonomi daerah. Jurnal Wawasan Yuridika, 1(2), 107. https://doi.org/10.25072/jwy.v1i2.131

Moonti, R. M. (2017). Hakikat otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Al-Ishlah Jurnal Ilmiah Hukum, 20(2), 26–37. https://doi.org/10.33096/aijah.v20i2.9

Narang, A. T., Benius, B., Hadi, K., & Telaumbanua, R. (2021). Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam proses legislasi pemekaran daerah di Indonesia. Nyuli Jurnal Pemikiran Sosial Dan Politik, 2(2), 71–89. https://doi.org/10.56426/nyuli.v2i2.46

Norsanti, N. (2021). Otonomi daerah dan korupsi. Journal Ilmu Sosial Politik Dan Pemerintahan, 4(1), 1–11. https://doi.org/10.37304/jispar.v4i1.381

Novita, Y., Agustine, R. I., & Pratama, A. A. N. (2023). Analisis desentralisasi fiskal dalam pandangan ekonomi Islam. J-Ceki Jurnal Cendekia Ilmiah, 2(2), 206–215. https://doi.org/10.56799/jceki.v2i2.1402

Putra, D. B., Fibriany, F. W., & Aryadi, H. (2022). Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 3(1), 108–119. https://doi.org/10.36418/jiss.v3i1.516

Syafi'ie, I. (2001). Manajemen dan kualitas pendidikan di era otonomi pendidikan. Keuangan Islam Dan Peran Kesejahteraan, 1(1), 41–54. https://doi.org/10.20885/millah.vol1.iss1.art3

Utomo, T. W. W. (1969). Telaah normatif dan empiris tentang implementasi asas dekonsentrasi di Indonesia. Jurnal Borneo Administrator, 8(3). https://doi.org/10.24258/jba.v8i3.91

Yahya, S. S. (2022). Teori-teori dalam pemerintahan daerah. https://doi.org/10.31219/osf.io/bmgsq

Zaky, M. (2023). Pandangan ekonomi Islam pada desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah di Jawa Barat. Prestise Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi Dan Bisnis, 3(2). https://doi.org/10.15575/prestise.v3i2.33426