01265 - Dasar Hukum (Rechtsgrond): Landasan Legitimasi Tindakan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia

Abstrak

This article examines the concept of rechtsgrond (legal basis) as the normative-juridical foundation that legitimizes legal actions, both in the Indonesian national legal system and in Islamic law (fiqh). In the context of legislation, rechtsgrond is understood as the legal basis that enables a regulation to be formed and enforced, including references to norms that grant authority and connections to relevant regulations within the hierarchy. This article argues that rechtsgrond in Islamic law operates through a multi-layered model: (i) the normative-theological layer, wherein the Qur'an and Sunnah serve as the highest foundation; (ii) the methodological-epistemic layer, wherein ijtihad through ijma' and qiyas addresses contemporary problems not explicitly covered by primary sources; (iii) the teleological layer (maqāṣid/maslahah), wherein public interest serves as an integrative orientation; and (iv) the institutional-formal layer, wherein taqnīn/legislation transforms Islamic norms into binding written regulations within the national legal hierarchy. The article also examines the functional role of instruments such as the Kompilasi Hukum Islam (KHI), the Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), and Acehnese qanun as examples of the dual grounding of rechtsgrond—normative (syariah) and formal (legislative process and hierarchy)—and concludes that legitimate legal action in a modern rule-of-law state requires the reconciliation of syar'i legitimacy and legal-formal legitimacy, guided by maqāṣid al-syarī'ah.

Keywords: rechtsgrond, legal basis, Islamic law, taqnīn, legislative hierarchy, ijtihad, maslahah, KHI, KHES

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep rechtsgrond (dasar hukum) sebagai landasan normatif-yuridis yang melegitimasi tindakan hukum, baik dalam sistem hukum nasional Indonesia maupun dalam hukum Islam (fiqh). Dalam konteks peraturan perundang-undangan, rechtsgrond dipahami sebagai dasar hukum yang memungkinkan suatu peraturan dibentuk dan diberlakukan, mencakup rujukan pada norma yang memberi kewenangan dan keterkaitan dengan peraturan lain yang relevan dalam hierarki. Artikel ini berargumen bahwa rechtsgrond dalam hukum Islam bekerja melalui model berlapis: (i) lapis normatif-teologis, di mana al-Qur'an dan Sunnah menjadi fondasi tertinggi; (ii) lapis metodologis-epistemik, di mana ijtihad melalui ijma' dan qiyas menjawab problem kontemporer yang tidak terliput secara eksplisit; (iii) lapis teleologis (maqāṣid/maslahah), di mana kemaslahatan menjadi orientasi integratif; dan (iv) lapis institusional-formal, di mana taqnīn/legislasi mengubah norma Islam menjadi peraturan tertulis yang mengikat dalam hierarki hukum nasional. Artikel ini juga mengkaji peran fungsional instrumen seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan qanun Aceh sebagai contoh dual grounding rechtsgrond—normatif (syariah) dan formal (proses legislasi dan hierarki)—dan menyimpulkan bahwa legitimasi tindakan hukum dalam negara hukum modern menuntut rekonsiliasi antara legitimasi syar'i dan legitimasi legal-formal, dengan kompas maqāṣid al-syarī'ah.

Kata Kunci: rechtsgrond, dasar hukum, hukum Islam, taqnīn, hierarki peraturan, ijtihad, maslahah, KHI, KHES

________________________________________

1. Pendahuluan: "Dasar Hukum (Rechtsgrond)" dan Fungsi Legitimasi Tindakan Hukum

Dalam kajian hukum, "dasar hukum (rechtsgrond)" dapat dipahami sebagai landasan normatif-yuridis yang menjadikan suatu tindakan—baik tindakan warga maupun tindakan pejabat/lembaga—memiliki legitimasi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu sistem hukum; dalam konteks peraturan perundang-undangan, landasan yuridis dipahami sebagai dasar hukum yang memungkinkan suatu peraturan dibentuk dan diberlakukan, termasuk rujukan pada norma yang memberi kewenangan, serta keterkaitan dengan peraturan lain yang relevan dan sederajat/lebih tinggi dalam hierarki peraturan (Sa'diyah et al., 2021). Kebutuhan akan dasar hukum juga terkait dengan tuntutan agar peraturan perundang-undangan bersifat tegas, tidak ambigu, mengikat, dan memberi kepastian hukum sehingga tidak berubah menjadi instrumen ketidakadilan (Rahmawati et al., 2022), serta konsepsi hukum positif sebagai hukum yang berlaku di suatu negara dan dikawal keberlakuannya melalui peraturan perundang-undangan (Nabela et al., 2023). Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat), orientasi "tindakan harus berdasar hukum yang berlaku" juga menjadi kerangka penting ketika membahas bagaimana hukum Islam—sebagai norma agama—berinteraksi dengan hukum negara (peraturan perundang-undangan) sebagai legitimasi formal tindakan (Is, 2021; Rahayu et al., 2023).

Di sisi lain, dalam perspektif Islam, norma yang layak dijadikan pedoman utama bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber petunjuk pokok umat Islam (Rahayu et al., 2023), dan sumber-sumber penentuan hukum yang umum dirujuk juga mencakup ijma' dan qiyas dengan variasi pengakuan menurut mazhab (Sidqi & Witro, 2020; Wibowo, 2019). Karena itu, pembahasan "rechtsgrond menurut hukum Islam" menuntut penjelasan berlapis: (i) bagaimana sumber-sumber (mashâdir/al-adillah) hukum Islam menjadi landasan legitimasi, (ii) bagaimana ijtihad dan produk turunannya (fatwa, fiqh) bekerja ketika nash tidak eksplisit, dan (iii) bagaimana, dalam konteks negara modern termasuk Indonesia, norma Islam dapat memperoleh legitimasi formal melalui proses legislasi/taqnīn sehingga tindakan hukum memiliki kepastian dan daya ikat sebagaimana peraturan perundang-undangan (Hidayat & Hermanto, 2021; Makmun et al., 2022; Rahayu et al., 2023).

________________________________________

2. Kerangka Konseptual: Syariah, Fiqh, dan Dasar Hukum sebagai "Sumber" serta "Dalil"

Sebagian literatur menegaskan pembedaan penting antara syariah dan fiqh: syariah mencakup ketentuan ilahi yang menjadi pedoman luas—bahkan meliputi spektrum penilaian hukum seperti halal–haram dan seterusnya—sedangkan fiqh merupakan derivasi teknis-aplikatif sebagai hasil pemahaman manusia terhadap syariah (Khufaya et al., 2021). Dalam horizon transformasi ke dalam hukum negara, pembedaan ini menjadi relevan karena "fiqh al-qānūn" dapat dipahami sebagai fikih yang berbentuk undang-undang (positif) dan karenanya memiliki daya memaksa (coercive power) (Saifuddin, 2018). Pada titik ini, "dasar hukum" tidak hanya menunjuk "teks wahyu", melainkan juga bagaimana teks wahyu dan metode penalarannya diterjemahkan menjadi norma operasional yang dapat dipakai sebagai rujukan tindakan—baik pada level sosial-keagamaan maupun pada level kenegaraan melalui legislasi (Makmun et al., 2022; Rahayu et al., 2023; Saifuddin, 2018).

Dalam ushul fiqh juga dikenal pembedaan terminologis antara mashâdir al-aḥkām (sumber hukum) dan al-adillah/al-adillah al-syar'iyyah (dalil-dalil hukum), di mana sumber hukum utama diletakkan pada al-Qur'an dan Sunnah, sementara perangkat sekunder seperti ijtihad menjadi sarana pengembangan penemuan hukum ketika persoalan tidak terliput secara eksplisit (Dahlan, 2017; Muh. A. M. Hidayat & Saepullah, 2024). Pembedaan ini juga tampak dalam kajian yang menyebut bahwa istilah mashâdir al-aḥkām lebih menonjol dalam literatur kontemporer, sementara tradisi klasik lebih lazim menggunakan istilah "dalil" (Dahlan, 2017). Konsekuensinya, "rechtsgrond" dalam Islam dapat dipahami sebagai kombinasi antara otoritas sumber (wahyu) dan otoritas metodologis (ijtihad/istinbāṭ) yang memastikan suatu ketentuan benar-benar "kembali" pada sumbernya (Dahlan, 2017; Hidayatullah, 2020).

________________________________________

3. Sumber Utama (Primary Sources) sebagai Rechtsgrond: Al-Qur'an dan Sunnah

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa al-Qur'an merupakan sumber pokok dalam penetapan hukum Islam (Wibowo, 2019), dan dalam struktur hierarkis sumber hukum Islam—khususnya konstruksi empat pilar yang banyak dirujuk—al-Qur'an ditempatkan sebagai landasan pertama, diikuti Sunnah (Balya, 2019; Sidqi & Witro, 2020). Dalam konteks hubungan hukum Islam dengan hukum publik/positif, al-Qur'an diposisikan sebagai hujjah yang menunjukkan kebenaran secara mutlak dalam penentuan hukum syariat yang patut diikuti (Samin, 2015). Karena itu, legitimasi tindakan hukum dalam perspektif Islam secara normatif idealnya bermula dari kesesuaian tindakan dengan prinsip dan ketentuan yang bersumber dari al-Qur'an (Samin, 2015; Wibowo, 2019).

Sunnah (hadis) ditempatkan sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an, dengan fungsi antara lain menjelaskan ayat-ayat yang masih global/umum, memberikan aturan tambahan yang lebih teknis atas kewajiban yang pokoknya disebut dalam al-Qur'an, serta menetapkan hukum yang belum disinggung dalam al-Qur'an (Yahya, 2024). Dalam tradisi ushul, Sunnah dipahami mencakup ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi (qauliyah, fi'liyah, taqririyah) (Yahya, 2024), dan kehujjahan Sunnah sebagai sumber hukum kedua juga dipandang telah menjadi ijma' ulama (Suryani, 2020). Dengan demikian, dalam kerangka rechtsgrond, Sunnah berperan sebagai basis legitimasi normatif yang sekaligus mengoperasionalkan dan melengkapi pesan normatif al-Qur'an dalam wilayah praksis (Suryani, 2020; Yahya, 2024).

________________________________________

4. Sumber Sekunder dan Mekanisme Pengembangan: Ijtihad, Ijma', dan Qiyas sebagai Landasan Penemuan Hukum

Kompleksitas masyarakat dan munculnya persoalan baru meniscayakan ijtihad sebagai upaya kreatif menggali hukum dari al-Qur'an dan Sunnah ketika teks tidak memberikan jawaban rinci atas problem kontemporer (Dahlan, 2017; Makmun et al., 2022). Literatur yang menyoroti penemuan hukum (rechtsvinding) dalam epistemologi Islam menjelaskan bahwa ketika terjadi perbedaan pendapat tentang hukum suatu masalah, jalan keluarnya adalah mengembalikannya kepada al-Qur'an dan Sunnah, dan qiyas dipahami sebagai salah satu upaya "pengembalian" itu melalui penalaran analogis (Dahlan, 2017). Artinya, rechtsgrond pada level operasional bukan hanya "teks", melainkan juga metodologi yang menjaga agar penemuan hukum tetap berada dalam koridor sumber utama (Dahlan, 2017; Hidayatullah, 2020).

Dalam konstruksi klasik yang sering dikutip, empat pilar sumber hukum Islam mencakup al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas (Balya, 2019; Sidqi & Witro, 2020). Namun, sumber sekunder ini juga menyimpan nuansa perbedaan penerimaan: ada rujukan yang menekankan bahwa terkait ijma' dan qiyas terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama (Balya, 2019), dan ada pula penjelasan mengenai variasi sikap terhadap qiyas termasuk kelompok yang menolaknya (Samin, 2015) serta catatan bahwa sebagian mazhab tidak mengakui qiyas atau memiliki posisi berbeda terhadap ijma' (Chaq, 2018). Nuansa ini penting bagi konsep rechtsgrond, sebab legitimasi suatu istinbāṭ tidak hanya bergantung pada "hasil", tetapi juga pada keabsahan metode menurut kerangka otoritatif yang diakui (Balya, 2019; Chaq, 2018; Samin, 2015).

Qiyas dijelaskan sebagai metode penemuan hukum melalui penyamaan hukum suatu kasus yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan kasus yang ada hukumnya karena adanya persamaan 'illat (Dahlan, 2017). Dengan qiyas, problematika baru yang belum tercakup oleh al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' dapat memperoleh kejelasan status hukum demi mewujudkan kemaslahatan umat (Dahlan, 2017). Contoh penggunaan qiyas dalam bidang ekonomi syariah juga dijelaskan, misalnya analisis status bunga bank dengan menyamakan 'illat "tambahan/manfaat dari modal" antara riba dan bunga bank (Zainuddin, 2019). Dengan demikian, dari perspektif rechtsgrond, qiyas menjadi mekanisme legitimasi rasional yang "ditambatkan" pada nash melalui 'illat, sehingga produk hukumnya tidak dianggap lepas dari fondasi wahyu (Dahlan, 2017; Zainuddin, 2019).

Adapun ijma' dipahami sebagai kesepakatan para mujtahid/fuqaha pada suatu masa dan tempat mengenai hukum suatu hal, dan dalam kerangka sumber hukum Islam, ijma' memiliki kedudukan kuat setelah al-Qur'an dan Sunnah (Harahap & Omara, 2012). Penegasan mengenai posisi ijma' sebagai sumber hukum ketiga juga muncul ketika Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipandang sebagai "ijma' ulama Indonesia" yang memberi alasan sosiologis-yuridis mengapa hakim peradilan agama menggunakannya (Harahap & Omara, 2012). Dalam perspektif tertentu, keputusan wakil-wakil rakyat dalam konteks modern dapat diposisikan sebagai bentuk ijma'—karena dianggap mewakili kesepakatan kolektif yang mungkin secara faktual sulit dihadirkan seluruhnya (Nasution, 2019). Di sini terlihat bahwa "rechtsgrond" dapat bergeser dari "ijma' ulama" ke "ijma' representatif" dalam kerangka negara-bangsa, meski klaim dan syaratnya tetap diperdebatkan dan sangat bergantung pada teori yang dipakai (Husni & Hasanuddin, 2021; Nasution, 2019).

________________________________________

5. Dalil yang Diperselisihkan (Mukhtalaf Fīh) dan Prinsip Kemaslahatan: Maslahah Mursalah, Istihsan, dan 'Urf

Di luar dalil yang disepakati (al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas), sejumlah karya mengklasifikasikan adanya dalil yang diperselisihkan seperti maslahah mursalah, istihsan, dan lainnya (Zainuddin, 2019), serta menegaskan pembagian sumber hukum Islam menjadi "yang disepakati" (muttafaq 'alayh) dan "yang diperselisihkan" (mukhtalaf fīh) (Aiz, 2018). Dalam pembahasan 'urf (kebiasaan), misalnya, 'urf kerap dikategorikan sebagai dalil yang diperselisihkan dalam ushul fiqh, tetapi pada tingkat praktik fiqh disebut bahwa semua mazhab menggunakan 'urf sebagai dasar penetapan hukum dalam berbagai produk fiqh (Chaq, 2018). Fakta ini menunjukkan bahwa rechtsgrond dalam Islam memiliki dimensi teoritik (klasifikasi dalil) sekaligus dimensi praksis (penggunaan aktual oleh mazhab-mazhab) (Ayu & Hidayat, 2021; Chaq, 2018).

Maslahah (kemaslahatan) diposisikan sebagai model strategis dan metode ijtihad yang relevan dengan kebutuhan hukum dan konteks zaman (Hidayatullah, 2020). Bahkan, terdapat gagasan bahwa objektivikasi hukum Islam menempatkan al-Qur'an sebagai sumber hukum, tetapi norma Islam tidak otomatis menjadi norma negara; ia perlu melalui proses objektivikasi—yakni perumusan bersama dalam bentuk yang dapat diberlakukan dalam sistem peradilan tertentu (Hidayatullah, 2020). Kerangka ini sejalan dengan pandangan taqnīn bahwa hukum yang bersumber dari wahyu dapat dikompilasi menjadi undang-undang yang mengikat untuk meminimalkan kesenjangan antara "ajaran" dan "praktik" (Rahayu et al., 2023). Dengan demikian, maslahah dan objektivikasi dapat dipahami sebagai jembatan konseptual antara rechtsgrond normatif (syariah) dan rechtsgrond formal (perundang-undangan) (Hidayatullah, 2020; Rahayu et al., 2023).

Dalam ranah istinbāṭ, metode seperti qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah disebut sebagai metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas maqāṣid al-syarī'ah; qiyas baru dapat dilaksanakan ketika 'illat/maqāṣid dapat dikenali (Mun'im et al., 2018). Literatur tentang logika istiṣlāḥī (maslahah) juga menekankan diskursus penempatan instrumen seperti ijma, qiyas, istihsan, istishab, dan 'urf sebagai "dalil" atau "metode", namun semuanya bekerja untuk menerjemahkan hukum Islam ke realitas sosial (Samsidar et al., 2024). Karena itu, kemaslahatan tidak berdiri sebagai "pembenar bebas", melainkan tetap harus diposisikan agar tidak bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' sebagaimana syarat penggunaan maslahah mursalah (Samsidar et al., 2024).

________________________________________

6. Fatwa sebagai Rechtsgrond Sosial-Keagamaan dan Problem Kekuatan Mengikat dalam Hukum Nasional

Dalam tradisi Islam, fatwa dipahami penting ketika muncul masalah baru yang belum ada ketentuannya secara tegas dalam al-Qur'an, Sunnah, ijma', atau pendapat fuqaha terdahulu (Is, 2021), dan fatwa berfungsi sebagai ketentuan/pendapat hukum para fuqaha terhadap problem baru (Witro et al., 2021). Karena itu, fatwa dapat menjadi "rechtsgrond" pada level normatif sosial (social-normative grounding) yang memberi orientasi praktis umat (Is, 2021; Witro et al., 2021). Namun, literatur juga menegaskan pembedaan tajam: dalam hukum nasional Indonesia, fatwa bukan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan dan karenanya tidak wajib diikuti (statusnya cenderung sebagai doktrin) (Fariana, 2017; Is, 2021). Bahkan dicatat adanya kecenderungan masyarakat menjadikan fatwa sebagai landasan utama dan mengesampingkan hukum positif, yang dipandang problematik karena dapat terkait dengan ketidakpahaman terhadap perbedaan status fatwa dan sumber hukum positif (Is, 2021).

Meski demikian, beberapa rujukan menyatakan fatwa dapat memperoleh daya ikat eksternal apabila ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan (Fariana, 2017), atau jika ada pengakuan melalui institusi negara yang berwenang (Witro et al., 2021). Dalam ranah ekonomi syariah, fatwa DSN-MUI dipandang berkontribusi terhadap regulasi sistem hukum ekonomi syariah, namun fatwa tetap bukan hukum positif yang mengikat seluruh warga negara sebelum ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan (Fariana, 2017). Bahkan disebutkan bahwa fatwa DSN-MUI yang telah dikeluarkan berjumlah "kurang lebih" 107 fatwa dan memberi kontribusi terhadap regulasi ekonomi syariah (Fariana, 2017)—sebuah indikator bahwa fatwa berperan signifikan sebagai rujukan material, tetapi tetap membutuhkan proses legal-formal agar menjadi landasan tindakan yang mengikat secara nasional (Fariana, 2017; Witro et al., 2021).

Dari sisi metodologis, penetapan fatwa di lingkungan MUI dilandaskan pada al-Qur'an, hadis, qiyas, ijma', dan dalil lain yang mu'tabar (Balya, 2019), dan rujukan lain menegaskan pula bahwa dasar-dasar fatwa bersifat hierarkis sehingga sumber yang lebih tinggi seharusnya menjadi rujukan utama sebelum berpindah ke dasar lain (Yuliatin, 2018). Namun ada pula kritik metodologis bahwa dalam kasus tertentu—misalnya fatwa bunga bank—MUI dituduh langsung bersandar pada kitab fiqh atau ketetapan forum ulama tanpa terlebih dahulu mengelaborasi sumber primer al-Qur'an dan Sunnah (Yuliatin, 2018). Nuansa ini memperlihatkan bahwa legitimasi (rechtsgrond) suatu fatwa bukan semata pada "otoritas lembaga", tetapi juga pada "keterlacakan" argumentasi kepada sumber dan urutan dalil yang diakui (Balya, 2019; Yuliatin, 2018).

________________________________________

7. Taqnīn al-Aḥkām dan Positivisasi: Dari Rechtsgrond Normatif Menuju Rechtsgrond Formal

Dalam negara hukum modern, taqnīn dipahami sebagai proses kodifikasi/legislasi yang menggeser rezim lama menuju ius positum dan mendorong perubahan hukum (Santoso, 2023). Dalam konteks Indonesia, taqnīn al-aḥkām dijelaskan sebagai upaya memilih pendapat yang lebih maslahat untuk konteks negara dan waktu tertentu, dan implementasinya dilakukan melalui proses legislasi (pembuatan produk hukum) sehingga hukum yang bersumber dari wahyu dapat dirumuskan dalam undang-undang yang mengikat seluruh warga negara (Rahayu et al., 2023). Kerangka ini juga dipahami sebagai cara meminimalkan kesenjangan antara hukum Islam sebagai ajaran yang berkembang dan hukum dalam praktik (Makmun et al., 2022; Rahayu et al., 2023). Di sini, rechtsgrond menjadi berlapis: (i) landasan normatif (wahyu dan metodologi istinbāṭ), dan (ii) landasan formal (produk perundang-undangan) yang memberi daya ikat dan kepastian (legal certainty) (Rahayu et al., 2023; Santoso, 2023).

Namun, taqnīn juga memunculkan perdebatan: ada kecenderungan formalistik-normatif yang menghendaki taqnīn secara tekstual, dan ada kecenderungan substantivistik-kultural yang menghendaki taqnīn sebatas nilai-nilai hukum Islam yang ditransformasikan sebagai produk hukum negara (Santoso, 2023). Sejalan dengan itu, teori objektivikasi menekankan bahwa syariah sebagai sumber hukum tidak dilaksanakan secara langsung, tetapi perlu dirinci ke dalam undang-undang agar dapat diberlakukan dalam sistem peradilan tertentu (Hidayatullah, 2020). Dengan demikian, dalam perspektif rechtsgrond, legitimasi formal bukan sekadar "label syariah", melainkan hasil proses institusional yang mengubah sumber normatif menjadi norma operasional dalam sistem hukum negara (Hidayatullah, 2020; Rahayu et al., 2023; Santoso, 2023).

________________________________________

8. Hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagai Legitimasi Tindakan dalam Negara Hukum

Pada tataran hukum nasional, legitimasi tindakan hukum juga sangat terkait dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Sejumlah rujukan mengutip struktur hierarki peraturan perundang-undangan dalam UU No. 12 Tahun 2011 beserta perubahan yang memuat urutan mulai dari UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Perppu, PP, Perpres, hingga Perda (Aiz, 2018; Putra & Rahmi, 2021; Sutopo, 2018). Di sini, prinsip harmonisasi seperti lex superior derogat legi inferiori dipakai untuk menilai disharmonisasi aturan yang lebih rendah terhadap yang lebih tinggi (Rahmadani et al., 2023). Kerangka hierarkis ini menggarisbawahi bahwa rechtsgrond tindakan—termasuk tindakan pemerintah atau tindakan yang dibenarkan negara—mensyaratkan keterikatan pada aturan yang sah serta tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi (Nabela et al., 2023; Putra & Rahmi, 2021; Rahmadani et al., 2023).

Dalam perspektif yang mencoba mengaitkan hukum Islam dan hukum publik, al-Qur'an dan Sunnah tetap dipandang sebagai sumber utama (hukum konstitusional dan etika politik tinggi) bagi pemerintahan dalam Islam, sementara ijma' dan qiyas berperan sebagai sumber/dalil lain (Amin, 2014). Dengan demikian, baik pada sistem nasional (UUD sebagai puncak) maupun pada sistem hukum Islam (al-Qur'an sebagai puncak), terdapat logika hierarki normatif yang menuntut kesesuaian aturan turunannya dengan norma dasar (Amin, 2014). Konvergensi logika "hierarki" ini penting untuk memetakan bagaimana tindakan hukum memperoleh legitimasi, yakni melalui kepatuhan terhadap sumber tertinggi dalam masing-masing sistem (Amin, 2014; Putra & Rahmi, 2021).

________________________________________

9. KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai Studi Kasus: Problematika Rechtsgrond Formal tetapi Berfungsi sebagai Rechtsgrond Praktis

KHI merupakan contoh penting bagaimana norma fiqh dipositivisasi secara terbatas: KHI disahkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dan digunakan hakim peradilan agama sebagai hukum materiil dalam perkara perkawinan, kewarisan, dan wakaf (Helmi, 2016). Namun, sejumlah kajian menegaskan bahwa format Instruksi Presiden tidak tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan baik sebelum maupun sesudah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011, sehingga status KHI sebagai hukum positif problematik (Helmi, 2016), dan terdapat pernyataan eksplisit bahwa Inpres tidak termasuk jenis peraturan yang mengikat secara umum dalam hierarki peraturan perundang-undangan (Masnun & Apipuddin, 2020; Usman, 2021). Karena itu, secara rechtsgrond formal, KHI kerap dipandang "lemah" atau "samar" dalam hierarki, meski faktanya dipakai luas dalam praktik peradilan agama (Helmi, 2016; R. E. P. Putra, 2022).

Pada saat yang sama, ada argumentasi yang memperkuat legitimasi KHI dari sisi rechtsgrond normatif-sosiologis: penelitian mengenai kedudukan KHI dalam sistem perundang-undangan menunjukkan bahwa hakim peradilan agama tetap mendasarkan putusan pada KHI, dan KHI dipandang sebagai living law serta "fiqh khas Indonesia" (Harahap & Omara, 2012). Bahkan, disebut bahwa salah satu alasan hakim mengikuti KHI adalah karena KHI dipandang sebagai ijma' ulama Indonesia—dan ijma' memiliki kedudukan kuat dalam sumber hukum Islam setelah al-Qur'an dan Sunnah (Harahap & Omara, 2012). Perspektif lain menegaskan bahwa dalam penyusunan KHI ada tahapan perumusan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber hukum Islam (al-Qur'an dan Sunnah) yang terkait dengan substansi KHI (Harahap & Omara, 2012), sehingga KHI merepresentasikan upaya menjembatani rechtsgrond normatif dan kebutuhan unifikasi praktik peradilan (Cahyani, 2019; Helmi, 2016).

Namun, literatur juga mengingatkan adanya kritik substansial: misalnya, kajian transformasi fiqh mawaris ke dalam KHI menilai beberapa pasal KHI kurang sesuai dengan fiqh mawaris yang dipahami mayoritas ulama, dan persoalan kekuatan hukum KHI menjadi masalah yang perlu diselesaikan (Hasanudin, 2021). Ini menunjukkan bahwa pembahasan rechtsgrond tidak hanya soal "bentuk peraturan", tetapi juga soal kualitas kesesuaian materi terhadap sumber normatif dan tradisi fiqh yang dijadikan rujukan (Harahap & Omara, 2012; Hasanudin, 2021). Sejumlah rujukan bahkan menyatakan perlunya penguatan kedudukan KHI agar tidak sebatas Inpres, tetapi dinaikkan menjadi peraturan perundang-undangan yang lebih kuat (Usman, 2021), yang juga sejalan dengan gagasan bahwa negara hukum membutuhkan legitimasi yang jelas agar suatu instrumen dapat digunakan sebagai landasan sah dalam hukum positif (Helmi, 2016).

________________________________________

10. KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) dan Regulasi Semu: Rechtsgrond bagi Putusan tetapi Tidak Masuk Hierarki "Wetgeving" Nasional

Dalam bidang ekonomi syariah, KHES lahir melalui PERMA No. 2 Tahun 2008 dan dipahami sebagai terobosan positivisasi fiqh muamalah agar menjadi pegangan umat dan rujukan hakim dalam peradilan agama (Aiz, 2018). Akan tetapi, KHES juga disebut sebagai "peraturan perundang-undangan semu" (pseudo wetgeving/beleidsregels) dan tidak termasuk peraturan perundang-undangan dalam sistem nasional (Aiz, 2018). Dengan demikian, KHES menunjukkan model rechtsgrond yang fungsional di ranah peradilan (sebagai rujukan putusan), tetapi masih memiliki keterbatasan daya ikat sebagai norma umum dalam struktur formal perundang-undangan (Aiz, 2018; Sutopo, 2018).

Penting pula bahwa penyusunan KHES disebut berpijak pada sumber hukum Islam yang disepakati (al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas) dan sumber yang diperselisihkan seperti istihsan dan istislah/maslahah (Aiz, 2018). Ini menegaskan bahwa rechtsgrond KHES pada sisi normatif tetap merujuk perangkat ushul fiqh, sementara pada sisi formal ia bergantung pada instrumen kebijakan peradilan (PERMA) sebagai pintu masuk positivisasi (Aiz, 2018). Dalam konteks negara hukum yang menuntut kepastian, status "semu" ini memunculkan diskusi lanjutan tentang kebutuhan menaikkan derajatnya agar mengikat sebagaimana regulasi lain (Aiz, 2018), selaras dengan logika bahwa legitimasi formal memerlukan tempat yang jelas dalam hierarki peraturan (Helmi, 2016; Sutopo, 2018).

________________________________________

11. Qanun Aceh dan Legislasi Syariat di Level Daerah: Rechtsgrond melalui Legislasi dan Batas Hierarki

Aceh sering dijadikan ilustrasi penting formalisasi norma syariah melalui qanun. Qanun dipahami sebagai peraturan perundang-undangan operasional untuk menjalankan amanat Undang-Undang Pemerintahan Aceh; agar syariat menjadi materi hukum positif, ia harus melalui proses legislasi yang menghasilkan qanun (Riski, 2022). Legislasi qanun syariat di Aceh juga dijelaskan sebagai pembuatan peraturan daerah dengan materi yang digali dari al-Qur'an dan al-Hadis serta nilai syariat Islam dalam bingkai NKRI (Riski, 2022). Pada tataran teori, pelaksanaan syariat di Aceh dipahami sebagai produk hukum Islam yang berasal dari al-Qur'an dan hadis dan mendapat pengakuan sah dari negara melalui qanun (Misran, 2017), serta dirancang untuk memajukan kesejahteraan umum (Fajarni, 2017).

Namun, pembahasan taqnīn di Aceh juga menegaskan batas: qanun Aceh setingkat dengan peraturan daerah provinsi dan tidak boleh dianggap lebih tinggi daripada peraturan perundang-undangan pusat; materi muatan qanun tidak boleh melampaui materi yang seharusnya dimuat dalam peraturan daerah (Santoso, 2023). Ini penting bagi konsep rechtsgrond: sekalipun sumber normatif qanun dapat merujuk pada al-Qur'an dan Sunnah, legitimasinya sebagai tindakan hukum publik tetap harus memenuhi disiplin hierarki peraturan perundang-undangan dalam sistem nasional (A. A. Putra & Rahmi, 2021; Santoso, 2023). Dengan demikian, Aceh menunjukkan pola "dual grounding": grounding normatif (syariah) dan grounding formal (proses legislasi dan hierarki) (Riski, 2022; Santoso, 2023).

________________________________________

12. Studi Kasus Bidang Ekonomi Syariah: Perbankan Syariah dan Dualitas Landasan Hukum

Bidang perbankan syariah menegaskan model rechtsgrond yang secara eksplisit bersifat dual: perbankan syariah di Indonesia disebut memiliki dua landasan hukum, yakni sumber hukum Islam dan sumber hukum positif, dan hal ini diperkuat oleh UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Yahya, 2024). Hierarki hukum perbankan syariah digambarkan mencakup undang-undang, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK, serta Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) (Yahya, 2024). Kajian lain juga menyebut sumber hukum Islam (Qur'an, Hadis, qiyas, ijma' serta dalil yang tidak disepakati seperti maslahah mursalah dan istihsan) dan sumber hukum positif (UU Perbankan Syariah, PBI, Peraturan OJK, Fatwa DSN-MUI, serta KHES) sebagai basis regulatif ekonomi/perbankan syariah (Zainuddin, 2019). Ini menunjukkan bahwa legitimasi tindakan hukum perbankan syariah tidak cukup hanya "sesuai fiqh", tetapi juga harus berada dalam bingkai regulasi negara agar operasionalnya memiliki kepastian dan daya ikat (Fariana, 2017; Yahya, 2024; Zainuddin, 2019).

Menariknya, dalam konteks tata kelola, UU Perbankan Syariah juga dipahami mengatur prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko serta good corporate governance (transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, kewajaran) (Yahya, 2024). Dengan demikian, rechtsgrond tindakan operasional bank syariah merupakan hasil integrasi: (i) kepatuhan pada sumber Islam (Qur'an, Hadis, ijma', qiyas) dan (ii) kepatuhan pada standar tata kelola/kehati-hatian yang diformalkan dalam UU sebagai hukum positif (Yahya, 2024; Zainuddin, 2019). Di titik ini tampak jelas bahwa "legal legitimacy" dalam negara hukum modern menuntut koherensi dua ranah: legitimasi syar'i dan legitimasi legal-formal (Rahayu et al., 2023; Yahya, 2024).

________________________________________

13. Ketaatan kepada Ulil Amri, Kepatuhan pada Undang-Undang, dan Rekonstruksi Rechtsgrond dalam Negara-Bangsa

Dalam pembahasan kewajiban mematuhi undang-undang—misalnya UU Perkawinan—ada pandangan yang menempatkan kepatuhan pada undang-undang sebagai bagian dari kewajiban taat kepada pemerintah (ulil amri), dengan rujukan pada QS an-Nisā' (4): 59 dan 83 (Nasution, 2019). Bahkan, keputusan perwakilan rakyat diposisikan sebagai ijma' dalam konteks modern, yakni sebagai ekspresi kesepakatan kolektif yang diwakili oleh lembaga representatif (Nasution, 2019). Argumen semacam ini memperlihatkan upaya membangun jembatan antara rechtsgrond Islam (ketaatan kepada ulil amri dan prinsip ijma') dengan rechtsgrond negara (undang-undang sebagai peraturan tertulis yang mengikat umum) (Nabela et al., 2023; Nasution, 2019).

Namun, literatur lain juga mengajukan syarat ketika "hukum negara" dipertimbangkan sebagai sumber dalam penetapan hukum Islam: (i) hukum negara harus mewujudkan nilai keadilan dan kemaslahatan yang sejalan dengan nilai wahyu (al-Qur'an dan Hadis), dan (ii) pembentukan hukum negara dilakukan melalui musyawarah menggunakan institusi resmi yang melibatkan ulama dan umara' yang kompeten (Husni & Hasanuddin, 2021). Dengan demikian, penerimaan hukum negara sebagai bagian dari rechtsgrond dalam horizon Islam tidak bersifat otomatis; ia bersyarat pada substansi (keadilan/maslahah dan keselarasan dengan wahyu) serta prosedur (musyawarah dan kompetensi) (Hidayatullah, 2020; Husni & Hasanuddin, 2021; Rahayu et al., 2023). Kerangka ini juga koheren dengan gagasan bahwa kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus berdasarkan kemaslahatan (tasharruf al-imam 'ala ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah), dan bahwa peraturan perundang-undangan idealnya memperkuat tujuan maqāṣid al-syarī'ah (Asy'ari, 2015).

________________________________________

14. Sintesis: Model Analitis Rechtsgrond menurut Hukum Islam dan Relevansinya bagi Legitimasi Tindakan Hukum

Berdasarkan sintesis rujukan-rujukan di atas, "dasar hukum (rechtsgrond) menurut hukum Islam" sebagai legitimasi tindakan hukum dapat dipetakan sebagai model berlapis. Pertama, pada lapis normatif-teologis, sumber utama al-Qur'an dan Sunnah menjadi fondasi tertinggi, dan Sunnah berfungsi menjelaskan, merinci, serta melengkapi ketentuan al-Qur'an (Suryani, 2020; Wibowo, 2019; Yahya, 2024). Kedua, pada lapis metodologis-epistemik, ijtihad bekerja melalui instrumen seperti ijma' dan qiyas untuk menjawab problem baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit, dengan penekanan bahwa qiyas harus bertumpu pada 'illat dan tetap mengembalikan persoalan kepada al-Qur'an dan Sunnah (Dahlan, 2017; Mun'im et al., 2018; Zainuddin, 2019). Ketiga, pada lapis teleologis (maqāṣid/maslahah), kemaslahatan dipakai sebagai orientasi integratif dalam perumusan hukum, tetapi tetap dibatasi agar tidak bertentangan dengan sumber utama dan prinsip-prinsip syariah (Hidayatullah, 2020; Samsidar et al., 2024). Keempat, pada lapis institusional-formal, dalam negara hukum modern, legitimasi tindakan yang mengikat publik memerlukan taqnīn/legislasi agar norma syariah atau hasil ijtihad dapat hadir sebagai peraturan tertulis yang memiliki kepastian dan daya ikat, sekaligus tunduk pada hierarki peraturan yang berlaku (Makmun et al., 2022; A. A. Putra & Rahmi, 2021; Rahayu et al., 2023).

Dalam konteks Indonesia, model berlapis tersebut menjelaskan mengapa fatwa memiliki urgensi sebagai respons normatif, tetapi tidak otomatis mengikat secara hukum nasional kecuali ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan atau diakui institusi negara (Fariana, 2017; Is, 2021; Witro et al., 2021). Ia juga menjelaskan mengapa instrumen seperti KHI dan KHES sangat fungsional sebagai rujukan peradilan dan unifikasi praktik, tetapi tetap memunculkan problem rechtsgrond formal ketika formatnya tidak berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan (Aiz, 2018; Helmi, 2016). Pada akhirnya, diskursus rechtsgrond menurut hukum Islam dalam negara-bangsa menuntut rekonsiliasi dua bentuk legitimasi: legitimasi syar'i (keterlacakan pada wahyu dan metodologi ushul fiqh) dan legitimasi legal-formal (proses legislasi dan hierarki peraturan), dengan kompas maqāṣid/maslahah agar hukum yang terbentuk tetap berorientasi keadilan dan kemanfaatan publik (Asy'ari, 2015; Hidayatullah, 2020; Rahayu et al., 2023).

________________________________________

15. Kesimpulan

Konsep "dasar hukum (rechtsgrond)" sebagai landasan legitimasi tindakan hukum dalam perspektif hukum Islam tidak dapat direduksi menjadi sekadar rujukan teks wahyu atau sekadar kepatuhan pada hierarki peraturan perundang-undangan nasional. Pembahasan dalam artikel ini menunjukkan bahwa rechtsgrond dalam hukum Islam bekerja secara berlapis: dari fondasi normatif-teologis (al-Qur'an dan Sunnah), melalui instrumen metodologis (ijma', qiyas, maslahah, istihsan, dan 'urf), hingga proses institusional-formal (taqnīn/legislasi dan hierarki peraturan) yang mengubah norma syariah menjadi kaidah operasional dalam sistem hukum negara.

Studi kasus KHI, KHES, fatwa DSN-MUI, dan qanun Aceh menegaskan bahwa dalam konteks Indonesia, instrumen-instrumen tersebut berfungsi signifikan sebagai rechtsgrond praktis dan normatif-sosiologis, tetapi menghadapi keterbatasan pada dimensi rechtsgrond formal akibat posisi yang tidak selalu jelas dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Karena itu, penguatan kedudukan hukum instrumen-instrumen tersebut menjadi agenda penting agar legitimasi tindakan hukum yang bertumpu pada norma syariah sekaligus memiliki kepastian dalam sistem hukum nasional. Pada muaranya, rekonsiliasi antara legitimasi syar'i dan legitimasi legal-formal—dengan maqāṣid al-syarī'ah sebagai kompas—merupakan prasyarat bagi terwujudnya hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat (Asy'ari, 2015; Hidayatullah, 2020; Rahayu et al., 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Aiz, M. (2018). Format hukum Islam di Indonesia. Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 17(1), 89–112. https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i1.8107

Amin, M. (2014). Judicial review Tap MPR RI terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menurut Jimly Asshiddiqie. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 4(01), 193–219. https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.01.193-219

Asy'ari, H. (2015). Relasi negara dan Islam di Indonesia: Pengalaman Nahdlatul Ulama. Jurnal Keamanan Nasional, 1(1), 41–60. https://doi.org/10.31599/jkn.v1i1.12

Ayu, R., & Hidayat, M. S. (2021). Relevansi istihsan terhadap perekonomian di masa kini dan mendatang. Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business, 1(2), 43–50. https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i2.290

Balya, D. I. (2019). Relevansi ijma' dan qiyas dalam struktur hukum Islam dan struktur hukum positif di Indonesia. Istinbath: Jurnal Hukum, 16(1), 67–81. https://doi.org/10.32332/istinbath.v16i1.1468

Cahyani, A. I. (2019). Peradilan agama sebagai penegak hukum Islam di Indonesia. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 6(1), 119. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483

Chaq, Moh. D. (2018). Telaah ulang teori 'urf: Mengurai perdebatan ulama tentang penggunaan 'urf dalam madzhab. Tafáqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 6(2), 119–139. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v6i2.137

Dahlan, D. (2017). Rekonstruksi hukum Islam Abu al-A'la al-Maududi: Upaya konstruktif penegakan hukum Islam di Pakistan. Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, 3(1), 76. https://doi.org/10.24014/af.v3i1.3741

Fajarni, S. (2017). Pelaksanaan siyāsah syar'iyyah di Aceh. Jurnal Sosiologi Agama, 9(1), 104. https://doi.org/10.14421/jsa.2015.091-06

Fariana, A. (2017). Urgensi fatwa MUI dalam pembangunan sistem hukum ekonomi Islam di Indonesia. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 12(1), 87–106. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i1.1191

Harahap, Y., & Omara, A. (2012). Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif hukum perundang-undangan. Mimbar Hukum — Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 22(3), 625. https://doi.org/10.22146/jmh.16245

Hasanudin, H. (2021). Transformasi fiqh mawaris dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam, 22(1), 43. https://doi.org/10.30595/islamadina.v22i1.8942

Helmi, M. I. (2016). Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Mazahib, 139–150. https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.616

Hidayat, I. N., & Hermanto, A. (2021). Urgensi legislasi undang-undang tentang minuman beralkohol di Indonesia. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, 2(1), 19–38. https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.162

Hidayat, Muh. A. M., & Saepullah, U. (2024). Maṣlahaḥ mursalah dan penerapannya dalam hukum keluarga. Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 5(1), 45–61. https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i1.2233

Hidayatullah, M. S. (2020). Formulasi rechtsvinding dengan penalaran analogis dalam epistemologi hukum Islam (telaah metodologis qiyas sebagai ra'y terhadap mashâdir al-ahkâm asy-syar'iyyah). Juris: Jurnal Ilmiah Syariah, 19(2), 177. https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2490

Husni, H., & Hasanuddin, H. (2021). Pelaksanaan taqnin al-ahkam di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Syariah: Journal of Islamic Law, 3(1), 125. https://doi.org/10.22373/sy.v3i1.306

Is, M. F. (2021). Kehujahan hukum negara sebagai sumber hukum Islam (studi kasus legalitas Kompilasi Hukum Islam di Indonesia). El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(1), 26–45. https://doi.org/10.56874/el-ahli.v2i1.476

Khufaya, J., Kholil, M., & Syarif, N. (2021). Fenomena hukum Islam di masa modern: Upaya harmonisasi antara eksistensi dan relevansi. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, 4(2), 128–147. https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.366

Makmun, I., Syamsuddin, D., & Kurniati, K. (2022). Meretas kebekuan ijtihad dalam isu-isu hukum Islam kontemporer. Al-Mizan, 18(1), 139–162. https://doi.org/10.30603/am.v18i1.2491

Masnun, M. T., & Apipuddin, A. (2020). Rekognisi fatwa dalam pluralisme hukum keluarga Islam Indonesia: Kajian hukum Islam sustainable. Adhki: Journal of Islamic Family Law, 2(1), 1–23. https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.31

Misran, M. (2017). Pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 1(2). https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1423

Mun'im, A., Santoso, L., & Hidayati, N. (2018). Kitab al-Risālah dalam tilikan positivisme hukum. Kodifikasia, 12(1), 1. https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v12i1.1414

Nabela, F., Nurnasrina, N., & Sunandar, H. (2023). Hirarki hukum dan dasar hukum perbankan syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Utama, 2(2), 106–116. https://doi.org/10.55903/juria.v2i2.58

Nasution, K. (2019). Dasar wajib mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP): Studi pemikiran Muhammad 'Abduh. Adhki: Journal of Islamic Family Law, 1(1), 1–16. https://doi.org/10.37876/adhki.v1i1.8

Putra, A. A., & Rahmi, N. (2021). Otoritas presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang: Tinjauan fiqh siyasah dusturiyyah dan hukum positif. Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 2(2), 69. https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4340

Putra, R. E. P. (2022). Pengaruh Kompilasi Hukum Islam dalam perimbangan hakim di Pengadilan Agama Surakarta. Journal of Law Society and Islamic Civilization, 10(2), 140. https://doi.org/10.20961/jolsic.v10i2.63926

Rahayu, S. U., Maulana, P. J., & Utami, D. N. (2023). Qiyas sebagai metode tafsir dalam pemahaman al-Qur'an. El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(2), 1107–1116. https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4840

Rahmadani, N., Caniago, S., & Efendi, R. (2023). Disharmonisasi Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Nagari dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 4(1), 86. https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i1.9356

Rahmawati, R., Nurnasrina, N., & Sunandar, H. (2022). Hierarki hukum perbankan syariah di Indonesia. Money: Journal of Financial and Islamic Banking, 1(1), 1–10. https://doi.org/10.31004/money.v1i1.9418

Riski, M. (2022). Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam menerbitkan qanun jinayat dalam sistem hukum tata negara. Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, 7(1), 147. https://doi.org/10.22373/justisia.v7i1.12763

Sa'diyah, H. T., Hasanah, S. L., Thabrani, A. M., & Hariyanto, E. (2021). Sejarah dan kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia. Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3(1), 96–118. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460

Saifuddin, S. (2018). Prospek hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Al-Adalah, 14(2), 461. https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2516

Samin, S. (2015). Korelasi hukum Islam dan hukum publik. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 13(2). https://doi.org/10.32694/010390

Samsidar, S., Musyahid, A., & Sultan, L. (2024). Logika istiṣlāḥī dalam menyelesaikan persoalan hukum kontemporer. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 23(1), 34–48. https://doi.org/10.30863/ekspose.v23i1.6439

Santoso, L. (2023). Eksistensi taqnin dalam negara hukum modern dan relevansinya dalam dinamika legislasi di Indonesia. El-Dusturie, 2(1). https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.6746

Sidqi, I., & Witro, D. (2020). Kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam perspektif hukum Islam dan nasional: Studi implikasi fatwa terhadap masyarakat. Nizham: Journal of Islamic Studies, 8(01), 62. https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2103

Suryani, S. (2020). Konsep hadis dan Sunnah dalam perspektif Fazlur Rahman. Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan, 12(2). https://doi.org/10.29300/nuansa.v12i2.2762

Sutopo, U. (2018). Dialektika fatwa dan hukum positif di Indonesia: Meneguhkan urgensi dan posisi fatwa di masyarakat Muslim Nusantara. Justicia Islamica, 15(1), 87–108. https://doi.org/10.21154/justicia.v15i1.1435

Usman, M. (2021). Wasiat wajibah untuk anak angkat perspektif siyāsah al-syar'iyyah. Adhki: Journal of Islamic Family Law, 3(1), 19–33. https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.39

Wibowo, E. S. A. (2019). Aktualisasi hukum Islam dan HAM dalam Kompilasi Hukum Islam: Modernisasi hukum Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam implementasi maqasid al-syari'ah. Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam, 1–33. https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v1i2.34

Witro, D., Hakim, A. A., & Komaruddin, K. (2021). Characteristics and essence of fatwas on Islamic economic law in Indonesia. Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 9(1), 155–174. https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.155-174

Yahya, M. (2024). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang daerah otonomi baru Papua perspektif siyasah dusturiyah. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 6(2). https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6396

Yuliatin, Y. (2018). Studi tentang penerapan fatwa bunga bank di Indonesia. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 11(02), 119–145. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v11i02.470

Zainuddin, Z. (2019). Argumentasi teori maslahat sebagai ruh perundang-undangan. Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam, 2(1), 1–22. https://doi.org/10.36670/alamin.v2i1.13