01264 - Dapat Dibatalkan (Vernietigbaar): Pemetaan Konsep Perjanjian yang Sah namun Dapat Dimintakan Pembatalan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perjanjian Indonesia

Abstrak

This article examines the concept of vernietigbaar (voidable) in Indonesian contract law and maps it onto the framework of Islamic law (fiqh muʿāmalāt), particularly through the typology of sahih–fasid–batil as codified in the Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). A voidable contract is one that is initially considered valid but may be annulled by the aggrieved party, distinguishing it from a void contract (nietig/null and void) which produces no legal effect from the outset. Through doctrinal and comparative analysis, this article demonstrates that the concept of vernietigbaar in Islamic law corresponds most closely to the akad fasid: a contract that fulfills its essential pillars (rukun) and conditions (syarat) but contains a corrupting element (mufsit) that opens the possibility of annulment or correction (tashīḥ). Sources of voidability in Islamic law include defective consent (coercion, fraud, misrepresentation, and silence), and defects in the object of the contract. The article concludes that a careful reading of the applicable normative regime—whether pure syariah or syariah within the national legal framework—is essential to determine whether a contract is sahih, fasid (voidable), or batil (void).

Keywords: vernietigbaar, voidable contract, akad fasid, Islamic contract law, KHES, fasakh, Indonesian contract law

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep vernietigbaar (dapat dibatalkan) dalam hukum perjanjian Indonesia dan memetakannya ke dalam kerangka hukum Islam (fiqh muʿāmalāt), khususnya melalui tipologi sahih–fasid–batil sebagaimana dikodifikasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Perjanjian yang dapat dibatalkan adalah perjanjian yang pada mulanya dianggap sah dan berlaku, namun dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak yang dirugikan, berbeda dengan perjanjian yang batal demi hukum (nietig/null and void) yang tidak pernah melahirkan akibat hukum sejak awal. Melalui analisis doktrinal dan komparatif, artikel ini menunjukkan bahwa konsep vernietigbaar dalam hukum Islam paling tepat dipetakan sebagai akad fasid: akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pokoknya, tetapi mengandung unsur perusak (mufsit) yang membuka kemungkinan pembatalan atau perbaikan (tashīḥ). Sumber-sumber keterbatalan dalam hukum Islam meliputi cacat kehendak (paksaan, penipuan, misrepresentasi, dan keheningan/diam), serta cacat pada objek akad. Artikel ini menyimpulkan bahwa pembacaan yang cermat atas rezim normatif yang berlaku—baik syariah murni maupun syariah dalam kerangka hukum nasional—merupakan prasyarat untuk menentukan apakah suatu akad berstatus sahih, fasid (dapat dibatalkan), atau batil (batal demi hukum).

Kata Kunci: vernietigbaar, perjanjian dapat dibatalkan, akad fasid, hukum kontrak Islam, KHES, fasakh, hukum perjanjian Indonesia

________________________________________

1. Pendahuluan: Istilah "Dapat Dibatalkan" dan Kebutuhan Pemetaan ke Hukum Islam

Dalam praktik hukum perjanjian di Indonesia, istilah "dapat dibatalkan (vernietigbaar/voidable)" lazim dipahami sebagai kategori perjanjian yang pada mulanya dianggap ada dan berlaku, namun pihak tertentu—umumnya pihak yang dirugikan atau pihak yang dilindungi hukum—memiliki dasar untuk meminta pembatalan, sehingga kategori ini dibedakan dari "batal demi hukum (nietig/null and void)" yang dipandang tidak pernah melahirkan akibat hukum sejak awal (Dudley, 1913; Kurniawan et al., 2022; Veronese, n.d.). Perbedaan kategorisasi ini juga muncul karena Indonesia hidup dalam pluralitas sistem—di antaranya sistem perjanjian konvensional yang menjadi patokan perundang-undangan perdata, dan sistem perjanjian syariah yang menjadi pedoman bagi masyarakat muslim—sehingga pembahasan "dapat dibatalkan" perlu dijelaskan secara konseptual dan terminologis agar tidak terjadi kekeliruan dalam menilai akibat hukum suatu akad/perjanjian (Hussain, 1993; Veronese, n.d.).

Dalam hukum Islam (fiqh muʿāmalāt), pembahasan tentang akad yang "sah namun terancam pembatalan" tidak selalu diekspresikan dengan terminologi Eropa-kontinental seperti vernietigbaar, tetapi dapat dipetakan melalui klasifikasi akad sahih, fasid, dan batil sebagaimana digunakan dalam tradisi tertentu—terutama Hanafiyah—dan juga diadopsi dalam kodifikasi ekonomi syariah Indonesia, yakni Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Hussain, 1993; "Untitled," 2021). KHES sendiri menegaskan fondasi normatif syariah dengan menempatkan al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan prinsipil (al-uṣūl) dalam aktivitas muamalah/perbankan syariah, yang kemudian dioperasionalisasi melalui asas-asas kontraktual syariah (Hussain, 1993).

________________________________________

2. Kerangka Pembeda dalam Hukum Perjanjian Indonesia: "Dapat Dibatalkan" vs. "Batal demi Hukum"

Dalam doktrin KUH Perdata yang sering dijadikan rujukan teknis oleh praktisi, syarat sahnya perjanjian diuraikan sebagai: kesepakatan para pihak, kecakapan, suatu hal tertentu (objek tertentu), dan sebab yang halal (Dudley, 1913; Kurniawan et al., 2022). Literatur yang membahasnya menegaskan bahwa ketidakterpenuihan syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) berakibat perjanjian "dapat dibatalkan (voidable/vernietigbaar)", sedangkan ketidakterpenuihan syarat objektif (objek tertentu dan sebab yang halal) berakibat "batal demi hukum (null and void/nietig)" (Dudley, 1913; Huda, 2009; Muneeza, 2018). Sejalan dengan itu, dijelaskan pula bahwa perjanjian yang "dapat dibatalkan" tetap dipandang berlaku selama belum ada pembatalan—misalnya melalui putusan hakim—atau selama dasar pembatalannya tidak digunakan oleh pihak yang berhak (Kurniawan et al., 2022; Wiguna et al., 2024).

Kerangka ini penting sebagai "jembatan konseptual" ketika istilah vernietigbaar dipakai dalam diskursus syariah di Indonesia: yang dicari adalah padanan dalam hukum Islam yang menggambarkan keadaan akad yang secara formil/pilar utamanya terpenuhi, tetapi terdapat cacat tertentu yang membuka peluang pembatalan oleh pihak yang dilindungi (Hussain, 1993; Veronese, n.d.). Dengan cara ini, istilah "dapat dibatalkan" dapat dipahami sebagai kategori perlindungan terhadap pihak yang dirugikan, bukan semata "ketiadaan akad" sejak awal (Kurniawan et al., 2022; Veronese, n.d.).

________________________________________

3. Pemetaan ke Hukum Islam: Sahih–Fasid–Batil sebagai Tipologi yang Lebih Dekat dengan Konsep Voidable

3.1. Definisi dalam KHES: Sahih, Fasid (Voidable), dan Batil (Void)

KHES—yang dirujuk dalam kajian perbankan syariah dan kontrak syariah—memberikan definisi eksplisit: akad sahih (shahih) ialah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat; akad fasid (diterjemahkan sebagai voidable) ialah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat, tetapi terdapat hal lain yang merusak akad karena pertimbangan kemaslahatan; sedangkan akad batil ialah akad yang kurang rukun dan/atau syarat (Hussain, 1993). Formulasi ini secara langsung menyediakan dasar bahwa "dapat dibatalkan" dalam konteks syariah Indonesia dapat dipahami sebagai akad fasid, yakni akad yang tidak runtuh dari awal—karena rukun/syarat inti terpenuhi—namun mengandung unsur perusak yang membuka jalan pembatalan/ketidakberlanjutan (Hussain, 1993).

3.2. Nuansa Mazhab: Mengapa Hanafiyah Membedakan Fasid dan Batil, sementara Mazhab Lain Dapat Berbeda

Kajian tentang teori fasād dalam mazhab Hanafi menjelaskan bahwa akad fasid dipahami sebagai akad yang pada asalnya (aslı) legitimate/masyruʿ, tetapi pada sifatnya (vasf) illegitimate ("Untitled," 2021). Pembedaan ini terkait cara Hanafiyah memahami larangan syariat: dalam kondisi tertentu larangan dipahami terkait "sifat" perbuatan, sehingga akadnya disebut fasid; sedangkan tiga mazhab lain cenderung mengaitkan larangan dengan "asal" perbuatan sehingga tindakan yang dilarang dipandang langsung batil ("Untitled," 2021). Karena itu, ketika seseorang menyebut "akad sah tetapi dapat dimintakan pembatalan" dalam perspektif fikih, perlu ditegaskan lebih dulu: pernyataan itu lebih kompatibel dengan kerangka Hanafi/KHES yang mengenal "zona antara" (fasid) ketimbang kerangka yang menyederhanakan semua larangan menjadi kebatilan sejak awal (Hussain, 1993; "Untitled," 2021).

________________________________________

4. Sumber "Keterbatalan" dalam Hukum Islam: Cacat Kehendak, Ketidakjujuran, dan Unsur Perusak Akad

4.1. Cacat Kehendak (Defective Consent): Paksaan dan Bentuk-Bentuk Tekanan yang Merusak Kerelaan

Dalam pembahasan kontrak syariah, salah satu pangkal "dapat dibatalkan" adalah cacat pada kerelaan/kehendak. Kajian tentang pelepasan kewajiban kontrak dalam perspektif syariah menegaskan bahwa jika ada faktor yang menciderai kebebasan persetujuan (free consent), maka "korban" memiliki opsi untuk mengakhiri (terminate) kontrak atau melanjutkannya, dan contoh faktor tersebut meliputi coercion/paksaan, fraud, misrepresentation, dan undue influence (Krishnaprasad, 2022). Sejalan dengan itu, kajian mengenai fasakh dalam perspektif Islam menyatakan bahwa perjanjian yang mengandung unsur paksaan dapat diajukan pembatalan/terminasi (fasakh) (Shamshīyev, 2023), serta ditekankan pula pentingnya itikad baik dalam transaksi agar pembatalan tidak dilakukan secara sewenang-wenang (Shamshīyev, 2023).

4.2. Ketidakjujuran dan Misrepresentasi: "Diam" sebagai Masalah Serius dalam Syariah

Studi perbandingan common law dan hukum Islam mengenai silence as misrepresentation menegaskan kontras penting: di common law pihak dapat secara hukum "diam" tentang fakta material dalam banyak keadaan; sedangkan dalam hukum Islam, diam tidak dipandang sebagai affirmative will, dan hal ini berimplikasi bahwa pihak yang dirugikan dalam hukum Islam mempertahankan opsi untuk rescind atau menihilkan kontrak—opsi yang menurut studi tersebut tidak diperlakukan serupa dalam common law (Swaminathan, 2022). Pada titik ini, "dapat dibatalkan" berfungsi sebagai mekanisme koreksi etis-yuridis: kontrak dapat saja terbentuk secara lahiriah, tetapi kualitas persetujuan dan kejujuran pada fase prakontraktual dapat menjadi dasar untuk membatalkannya (Krishnaprasad, 2022; Swaminathan, 2022).

4.3. Cacat pada Objek/Komoditas: Hak Membatalkan ketika Ditemukan Cacat (Defect) menurut Syariah

Kajian tentang tantangan penerapan perbankan syariah di Zanzibar menampilkan contoh yang relevan: ia menyebut adanya ketegangan antara hukum kontrak positif setempat dengan prinsip syariah, dan secara eksplisit menyatakan bahwa dalam hukum Islam pihak yang berkontrak memiliki hak untuk membatalkan (rescind) kontrak jika menemukan cacat pada barang (defect to the goods) (Santoso & Lestari, 2017). Dalam kerangka "akad sah tetapi dapat dimintakan pembatalan", temuan ini menegaskan bahwa keterbatalan dapat muncul bukan karena rukun akad tidak ada, melainkan karena kualitas objek/komoditas yang bertentangan dengan standar keadilan transaksi dan perlindungan pihak yang dirugikan (Santoso & Lestari, 2017; Swaminathan, 2022).

4.4. Unsur Perusak (Mufsit) dalam Konstruksi Akad: Fasid sebagai "Sah pada Asalnya" tetapi Rusak pada Sifatnya

Teori fasad Hanafiyah juga menekankan bahwa terdapat unsur-unsur tertentu yang "meng-ifṣād-kan" akad (merusak akad) walaupun akad itu aslen meşru (legitimate pada asal) ("Untitled," 2021). Kajian tersebut menerangkan bahwa transaksi muamalah yang masuk kategori fasid pada mazhab Hanafi tidak selalu dibatalkan dari akar, melainkan dalam batas-batas tertentu dapat memperoleh "kesehatan" (sihhah) dengan kerangka tashīḥ al-ʿuqūd melalui penghilangan unsur perusak (mufsit) ("Untitled," 2021). Dengan demikian, "dapat dibatalkan" dalam spektrum syariah tidak selalu bermakna "harus dibatalkan", melainkan juga dapat berarti "terbuka untuk koreksi" dengan menghilangkan komponen perusak, jika secara teori unsur perusak tersebut bukan bagian dari "inti" yang tidak bisa diperbaiki (Hussain, 1993; "Untitled," 2021).

________________________________________

5. Mekanisme Pembatalan dalam Syariah: Fasakh, Batas Unilateralisme, dan Ruang Perbaikan Akad

Dalam pembahasan fasakh, dijelaskan bahwa pembatalan dapat dilakukan sebagai upaya hukum untuk membatalkan transaksi; bahkan disebut bahwa pembatalan dapat dilakukan secara sepihak apabila penyerahan barang atau pembayaran belum terjadi, sedangkan apabila telah terjadi penyerahan barang/pembayaran maka pembatalan tidak dapat dilakukan sepihak (Shamshīyev, 2023). Ini memberi batas operasional atas "hak membatalkan": syariah mengenali ruang pembatalan, tetapi juga memberi batas agar stabilitas transaksi dan kepastian hubungan para pihak tetap terjaga ketika prestasi sudah berjalan (Shamshīyev, 2023).

Nuansa lain muncul dari kajian pengaruh hukum Islam dalam terminasi kontrak pada beberapa jenis akad: disebut bahwa pada prinsipnya kontrak tidak dapat diakhiri secara sepihak kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak, meskipun terdapat pengecualian pada akad-akad yang bersifat tidak mengikat (ʿuqūd jā'izah)—misalnya disebutkan bahwa pada jenis akad tertentu para pihak dapat melakukan repudiation/annulment secara unilateral (Gangwar, 2022). Walaupun uraian ini berbicara tentang terminasi/repudiasi lebih umum, ia tetap relevan untuk "dapat dibatalkan" karena menunjukkan adanya spektrum: dari akad yang sangat menuntut mutual consent untuk berakhir, hingga akad yang memang memberi ruang unilateralisme (Gangwar, 2022; Shamshīyev, 2023).

Sementara itu, mekanisme tashīḥ (koreksi) dalam teori fasad Hanafiyah menegaskan bahwa bagi sebagian akad fasid, pembatalan bukan satu-satunya horizon; terdapat konstruksi perbaikan dengan menghilangkan unsur perusak, dan batas perbaikan itu terkait apakah kerusakan berada pada "inti" akad atau pada unsur yang berada di luar inti ("Untitled," 2021). Pada titik ini, konsep "dapat dibatalkan" berfungsi sebagai kategori antara: ia mengakui adanya akad (tidak nihil sejak awal), tetapi memberi instrumen pembatalan atau perbaikan untuk melindungi kemaslahatan dan menghilangkan mafsadah (Hussain, 1993; "Untitled," 2021).

________________________________________

6. Perbedaan Prinsipil dengan "Batal demi Hukum" dalam Perspektif Syariah (Batil) dan dalam Praktik Hukum Indonesia

Dalam KHES, akad batil dijelaskan sebagai akad yang kurang rukun dan/atau syarat, sehingga masalahnya berada pada level "eksistensi" rukun/syarat akad itu sendiri, bukan sekadar adanya unsur perusak tambahan (Hussain, 1993). Sebaliknya, akad fasid tetap memenuhi rukun dan syarat, tetapi "rusak" karena faktor lain yang dipandang merusak akibat pertimbangan kemaslahatan (Hussain, 1993). Secara konseptual, ini sejalan dengan pembeda yang juga dikenal dalam hukum perjanjian Indonesia: "dapat dibatalkan" biasanya dikaitkan dengan cacat subjektif—misalnya masalah kesepakatan atau kecakapan—sedangkan "batal demi hukum" dikaitkan dengan cacat objektif—misalnya objek tertentu atau sebab yang halal (Dudley, 1913; Muneeza, 2018; Veronese, n.d.).

Namun, penting dicatat bahwa perbedaan standar "lawful cause/sebab yang halal" antara hukum positif dan syariah dapat menimbulkan ketegangan: studi Zanzibar menunjukkan bahwa tujuan/objektif kontrak tertentu dapat dinilai "lawful" dalam hukum setempat karena tidak dilarang oleh hukum positif, tetapi dalam syariah dapat dinilai tidak lawful karena melibatkan hal-hal yang dilarang, dan kondisi ini dapat membuat lembaga keuangan syariah sulit melakukan repudiation semata-mata berdasarkan sebab menurut syariah ketika hukum positif menganggapnya lawful (Santoso & Lestari, 2017). Karena itu, pembahasan "dapat dibatalkan" dalam hukum Islam perlu selalu memperhatikan rezim normatif yang dipakai—syariah murni, atau syariah dalam kerangka hukum nasional tertentu—agar tidak terjadi salah penilaian tentang apakah suatu akad berada pada zona fasid (voidable) atau batil (void) (Hussain, 1993; Santoso & Lestari, 2017).

________________________________________

7. Implikasi Praktis bagi Kontrak Ekonomi Syariah di Indonesia: Kehati-hatian dalam Penyusunan Akad dan Standar Keabsahan

Dalam konteks Indonesia, KHES tidak hanya membagi status akad menjadi sahih–fasid–batil, tetapi juga memuat prinsip-prinsip pelaksanaan akad, termasuk prinsip "halal causes" serta prinsip kebebasan berkontrak dan prinsip tertulis (Hussain, 1993). Studi mengenai klausula pembiayaan murabahah menegaskan penggunaan KHES—melalui rujukan pada Peraturan Mahkamah Agung—dan menyebut adanya 17 klausula standar serta larangan pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian murabahah, yang menunjukkan bahwa desain kontrak syariah diarahkan untuk mencegah ketimpangan dan memperkuat perlindungan para pihak selama periode pembiayaan (Hussain, 1993). Pada titik ini, pemahaman yang presisi tentang "dapat dibatalkan" menjadi signifikan: akad yang tampak formal-valid dapat saja kemudian dinilai fasid/voidable apabila mengandung unsur perusak yang merugikan pihak tertentu atau bertentangan dengan pertimbangan kemaslahatan menurut KHES (Hussain, 1993; "Untitled," 2021).

Dalam literatur perbankan syariah, kategori akibat hukum sengketa juga kerap dijelaskan dalam tiga lapis: batal demi hukum, dapat dibatalkan, dan tidak dapat dilaksanakan (unenforceable), di mana "dapat dibatalkan" diilustrasikan sebagai konsekuensi tidak terpenuhinya syarat subjektif seperti kesepakatan kehendak dan kecakapan berbuat (B. & Grismore, 1948; Wiguna et al., 2024). Ini memperlihatkan bahwa, walaupun terminologi vernietigbaar berasal dari tradisi perdata Eropa, praktik Indonesia dalam konteks syariah telah membangun "bahasa hibrida" yang menghubungkan tipologi KUH Perdata dengan tipologi KHES/fiqh agar dapat operasional dalam litigasi dan nonlitigasi sengketa ekonomi syariah (B. & Grismore, 1948; Hussain, 1993).

________________________________________

8. Kesimpulan

Konsep "dapat dibatalkan (vernietigbaar)"—yakni perbuatan/perjanjian yang tampak sah tetapi terbuka untuk dimintakan pembatalan oleh pihak yang dirugikan—dapat dipetakan dalam hukum Islam, khususnya dalam kerangka KHES dan tradisi Hanafi, sebagai akad fasid: akad yang memenuhi rukun dan syarat, tetapi rusak karena faktor lain berdasarkan pertimbangan kemaslahatan (Hussain, 1993; "Untitled," 2021). Sumber keterbatalan itu, sebagaimana tercermin dalam literatur yang membahas syariah, berkisar pada cacat kehendak—misalnya coercion—ketidakjujuran/misrepresentasi termasuk problem "diam", serta isu cacat barang/objek yang memberi hak pembatalan (Krishnaprasad, 2022; Santoso & Lestari, 2017; Swaminathan, 2022).

Pada saat yang sama, "dapat dibatalkan" tidak identik dengan "batal demi hukum": batil dalam KHES dikaitkan dengan kekurangan rukun/syarat, sedangkan fasid menempati zona antara yang masih membuka ruang pembatalan atau perbaikan melalui penghilangan unsur perusak (tashīḥ) bergantung pada konstruksi akadnya (Hussain, 1993; "Untitled," 2021). Dengan demikian, pembacaan yang hati-hati atas status akad—serta rezim hukum yang mengaturnya—menjadi prasyarat untuk menentukan apakah suatu akad adalah sahih, fasid (dapat dibatalkan), atau batil (batal demi hukum), dan siapa yang berwenang mengajukan pembatalan serta dalam kondisi apa (Hussain, 1993; Santoso & Lestari, 2017).

________________________________________

Daftar Pustaka

B., R., & Grismore, G. C. (1948). Principles of the law of contracts. Harvard Law Review, 61(7), 1286. https://doi.org/10.2307/1335871

Dudley, S. J. (1913). Intoxication as a defense to an express contract. University of Pennsylvania Law Review and American Law Register, 62(1), 34. https://doi.org/10.2307/3313261

Gangwar, S. (2022). Minors' contracts in the digital age. Liverpool Law Review, 43(2), 237–261. https://doi.org/10.1007/s10991-022-09298-3

Huda, M. (2009). The doctrine of separability of arbitration clause in commercial arbitration revisited. Jurnal Hukum & Pembangunan, 1. https://doi.org/10.21143/jhp.vol0.no0.192

Hussain, S. M. N. A. S. M. (1993). Contract law of Malaysia and Indonesia: Some basic comparison. Jurnal Hukum & Pembangunan, 23(4), 308. https://doi.org/10.21143/jhp.vol23.no4.417

Krishnaprasad, K. (2022). Fraud, misrepresentation, and mistake in Indian contract law (hlm. 105–126). https://doi.org/10.1093/oso/9780192859341.003.0006

Kurniawan, F., Nugraha, X., Putra, G. A., Taniady, V., & Jansen, B. (2022). The principle of balance formulation as the basis for cancellation of agreement in Indonesia. Lex Scientia Law Review, 6(1), 121–156. https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i1.55468

Muneeza, A. (2018). Seeking specific relief in cases of Islamic banking in Malaysia: An analysis. International Journal of Law and Management, 60(2), 325–341. https://doi.org/10.1108/ijlma-10-2016-0089

Santoso, L., & Lestari, T. W. S. (2017). Komparasi syarat keabsahan "sebab yang halal" dalam perjanjian konvensional dan perjanjian syariah. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 2(1), 1. https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.152

Shamshīyev, O. (2023). Hanefî mezhebine göre fesâdın çeşitleri ve tashîhu'l-ukûd örneği olarak müfsit unsurun giderilmesi. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, (42), 143–166. https://doi.org/10.59777/ihad.1348708

Swaminathan, S. (2022). Coercion, undue influence, and unconscionability in Indian contract law (hlm. 127–144). https://doi.org/10.1093/oso/9780192859341.003.0007

Untitled. (2021). The Scientific Journal of Cihan University – Sulaimanyia, 5(2). https://doi.org/10.25098/5.2.21

Veronese, L. E. (n.d.). Challenges and solutions for the harmonisation of contract law within the BRICS countries: Invalidity of contracts and hardship. https://doi.org/10.11606/t.2.2021.tde-22072022-112151

Wiguna, I. N., Andaretna, L. M., Budianto, M. C., & Vala, T. A. (2024). Legal protection for third parties in good faith on Actio Pauliana litigation in bankruptcy proceedings. Yuridika, 39(2), 181–210. https://doi.org/10.20473/ydk.v39i2.56057