01263 - Daluarsa dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia: Kajian Konseptual dan Normatif

Abstrak

Abstract: This article examines the concept of prescription (daluarsa) in Islamic law and its relationship with positive law in Indonesia, particularly the Civil Code (KUHPerdata). Using a conceptual-normative approach, this study analyzes how the passage of time functions as a legal mechanism for the extinguishment of rights and obligations across different legal frameworks. The findings indicate that in Islamic law, the role of time is most clearly evidenced in the structure of contracts (al-'uqūd), such as the expiration of usufruct rights in ijarah agreements and the termination of specific obligations in family law following the expiration of the iddah period. In contrast to the civil law doctrine of verjaring, which recognizes both acquisitive and extinctive prescription, Islamic law—based on available sources—does not uniformly adopt a procedural time-bar mechanism for extinguishing claims. In certain contexts, particularly regarding the recovery of abandoned property, Islamic law explicitly provides no prescription period for the owner's claim. This reflects the normative principle that property rights may not be extinguished without the owner's consent or a legitimate syar'i reason. The study concludes that the articulation of daluarsa in Islamic law is best understood as a substantive temporal boundary within contractual and family law structures, rather than as a general procedural limitation on legal actions.

Keywords: daluarsa, prescription, Islamic law, verjaring, al-'uqūd, iddah, property rights

________________________________________

Abstrak: Artikel ini mengkaji konsep daluarsa dalam hukum Islam dan hubungannya dengan hukum positif di Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dengan menggunakan pendekatan konseptual-normatif, kajian ini menganalisis bagaimana lewatnya waktu berfungsi sebagai mekanisme hukum bagi hapusnya hak dan kewajiban dalam berbagai kerangka hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, peran waktu paling jelas terlihat dalam struktur akad (al-'uqūd), seperti berakhirnya hak manfaat dalam perjanjian ijarah dan hapusnya kewajiban tertentu dalam hukum keluarga setelah habisnya masa iddah. Berbeda dengan doktrin verjaring dalam hukum perdata yang mengenal daluarsa akuisitif dan extinktif, hukum Islam—berdasarkan sumber-sumber yang tersedia—tidak secara seragam mengadopsi mekanisme time-bar prosedural untuk menghapus hak gugat. Dalam konteks tertentu, khususnya mengenai pengembalian harta yang tidak diketahui pemiliknya, hukum Islam secara eksplisit tidak mengatur daluarsa penuntutan hak. Hal ini mencerminkan prinsip normatif bahwa hak milik tidak dapat dihapuskan tanpa kerelaan pemiliknya atau sebab yang dibenarkan oleh syarak. Kajian ini menyimpulkan bahwa artikulasi daluarsa dalam hukum Islam paling tepat dipahami sebagai batas temporal substantif dalam struktur akad dan hukum keluarga, bukan sebagai pembatasan prosedural umum atas tindakan hukum.

Kata kunci: daluarsa, kedaluwarsa, hukum Islam, verjaring, al-'uqūd, iddah, hak milik

________________________________________

1. Pendahuluan

Istilah daluarsa dalam praktik hukum di Indonesia kerap dipahami sebagai lewatnya waktu yang berdampak pada lahir atau hapusnya suatu hak maupun pembebasan dari suatu perikatan, sebagaimana dirumuskan dalam tradisi verjaring (kedaluwarsa) di KUHPerdata. Dalam salah satu uraian doktrinal, daluarsa dipahami sebagai "lewat waktu", dan Pasal 1946 KUHPerdata dikutip untuk menegaskan bahwa lewat waktu dapat menjadi sarana hukum "untuk memperoleh sesuatu" atau "alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan" setelah terpenuhinya syarat undang-undang. Literatur pengantar yang membahas dinamika hak dan kewajiban juga memasukkan daluarsa sebagai salah satu sebab hapus atau berakhirnya hak maupun hapus atau berakhirnya kewajiban, di samping sebab-sebab lain seperti habisnya masa berlaku, terpenuhinya prestasi, atau ketentuan undang-undang. Selain itu, analisis konseptual mengenai title (peristiwa tertentu sebagai alasan melekatnya hak) juga menyebut bahwa hak dapat "lahir maupun lenyap/hapus" karena beberapa faktor, termasuk kadaluarsa (Fasya, 2017).

Namun, jika pembahasan diarahkan pada frasa "daluarsa menurut hukum Islam", maka penting dibedakan dua hal: (i) daluarsa sebagai institusi pembatasan waktu untuk menuntut hak (limitation of action) sebagaimana dikenal dalam beberapa rezim hukum positif; dan (ii) akibat hukum waktu dalam syariat yang lebih sering tampil sebagai bagian dari struktur akad (misalnya durasi manfaat dalam ijarah) atau ketentuan keluarga (misalnya konsekuensi masa iddah), bukan selalu sebagai penghapus hak tuntut secara umum (Navisa, 2020; Patawari, 2019). Dalam sumber yang membahas korelasi konsep hak milik antara hukum Islam dan KUHPerdata, "konsep lampaunya waktu/daluwarsa" bahkan dipetakan sebagai selaras dengan ranah al-'uqūd (perjanjian), sehingga pembahasan daluarsa dalam perspektif Islam—berdasarkan sumber yang tersedia—lebih aman diletakkan pada kerangka akad, durasi, dan berakhirnya hubungan hukum daripada digeneralisasi sebagai doktrin time-bar untuk segala klaim.

________________________________________

2. Definisi Daluarsa (Verjaring) dalam Hukum Positif sebagai Titik Banding Konseptual

Dalam literatur yang secara eksplisit membahas daluarsa dalam perspektif hukum perdata, daluarsa (verjaring) dijelaskan "secara sederhana" sebagai lewat waktu, dengan rujukan Pasal 1946 KUHPerdata yang memuat fungsi ganda lewat waktu: (a) sebagai sarana hukum untuk memperoleh sesuatu; atau (b) sebagai alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan setelah lewatnya waktu tertentu dan terpenuhinya syarat undang-undang. Literatur yang sama menegaskan klasifikasi daluarsa dalam hukum perdata menjadi (i) daluarsa sebagai cara memperoleh hak (acquisitieve verjaring) dan (ii) daluarsa sebagai pembebasan dari penagihan atau tuntutan hukum (extinctieve verjaring). Penjelasan pengantar mengenai lahir-hapusnya hak dan kewajiban juga mengafirmasi bahwa daluarsa dapat berfungsi dua arah: ia dapat "melahirkan hak" bagi seseorang (acquisitief), tetapi juga disebut dapat "menghapuskan hak atau kewajiban" pihak lain dalam konteks tertentu.

Kerangka ini relevan sebagai peta analitis untuk membaca isu "daluarsa" ketika dibahas bersama hukum Islam di Indonesia, karena banyak diskursus kontemporer Indonesia menggunakan terminologi verjaring/daluarsa sebagai rujukan awal sebelum menilai apakah mekanisme serupa ada, dibatasi, atau bahkan tidak dikenali dalam konteks syariat tertentu. Meski demikian, sumber yang tersedia tidak memberikan pernyataan tunggal bahwa seluruh bidang hukum Islam mengadopsi konstruksi daluarsa ala verjaring; sebaliknya, beberapa contoh justru menunjukkan bahwa pada isu tertentu "tidak diatur mengenai daluarsa penuntutan hak".

________________________________________

3. Orientasi Normatif Hukum Islam: Perlindungan Hak Milik sebagai Prasyarat Menilai Penghapusan Hak karena Waktu

Sumber yang menggunakan perspektif maqāṣid al-syarī'ah menegaskan bahwa tujuan perundangan syariat adalah memenuhi kepentingan manusia (maslahah) dan menjauhkan mudarat (mafsadah), dan bahwa objektif tersebut dicapai melalui pelaksanaan hukum-hukum yang ditetapkan (Moechthar, 2017). Dalam pembahasan yang sama, dikutip penjelasan al-Syafi'i bahwa "hukum asas berkaitan pemilikan harta" adalah menjaga agar hak milik pemilik terjamin dan tidak dicabuli, serta bahwa "tidak dibenarkan menggugurkan hak milik melainkan dengan kerelaan hati pemiliknya atau dengan sebab yang diperundangkan oleh Syarak" dan "tidak boleh menamatkan hak milik melainkan atas dasar kebenaran" (Moechthar, 2017). Kerangka ini penting untuk isu daluarsa, karena "penghapusan hak" akibat lewat waktu—bila dimaknai sebagai pemutusan hak milik atau hak tuntut—harus diuji terhadap prinsip bahwa penghilangan hak milik membutuhkan kerelaan pemilik atau alasan syar'i yang benar (Moechthar, 2017).

Literatur tentang HAM dalam Islam yang menekankan hubungan hak dan kewajiban juga menegaskan bahwa hak tidak dapat dipisahkan dari kewajiban, dan keseimbangan keduanya dipahami sebagai jalan menuju keadilan (Firdaus, 2022). Sementara itu, literatur mengenai Islam dan HAM berbasis maqasid menyebut bahwa tujuan disyariatkannya Islam mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, kehormatan atau keturunan, dan harta (Arifin, 2021). Dengan demikian, dalam batas sumber yang tersedia, analisis "daluarsa" dalam perspektif Islam paling dapat dipertanggungjawabkan bila diletakkan dalam logika: apakah lewat waktu, dalam suatu desain norma syariat atau aturan positif Islam (misalnya KHI), memang merupakan "sebab syar'i" yang membolehkan hapusnya hak atau kewajiban tertentu, dan apakah itu konsisten dengan orientasi perlindungan hak, khususnya harta (Moechthar, 2017; Arifin, 2021).

________________________________________

4. Lampaunya Waktu dalam Hukum Islam sebagai Bagian dari Desain Akad (Al-'Uqūd): Durasi, Berakhirnya Manfaat, dan Jatuh Tempo Prestasi

Salah satu cara paling jelas melihat fungsi waktu dalam hukum Islam—berdasarkan sumber yang tersedia—adalah melalui akad ijarah (sewa-menyewa) (Navisa, 2020). Studi komparatif tentang jangka waktu sewa-menyewa menegaskan bahwa dalam praktik sewa-menyewa, "waktu tertentu" dipakai sebagai pedoman untuk lamanya sewa, jumlah uang sewa, saat pembayaran, dan berakhirnya waktu sewa; kemudian studi itu membedakan konsep KUHPerdata Pasal 1579 dengan konsepsi Islam (Navisa, 2020). Studi tersebut menyatakan bahwa "dalam Islam, jangka waktu sewa-menyewa (ijarah) tidak ada batas waktunya maka perlu diadakan penagihan sewaktu-waktu," dan menambahkan bahwa jika "tenggang waktu disebutkan dalam perjanjian," kewajiban (misalnya kewajiban membayar kembali) adalah pada waktu yang telah ditentukan, dan "perjanjian yang memakai waktu harus ditunggu sampai habis waktunya" (Navisa, 2020). Dengan konstruksi ini, "waktu" bekerja bukan terutama sebagai penghapus hak menuntut, melainkan sebagai parameter kapan hak atau kewajiban jatuh tempo atau kapan hubungan pemanfaatan berakhir menurut desain akad (Navisa, 2020).

Pendekatan "waktu sebagai struktur akad" juga tampak dalam pembahasan fikih muamalah mengenai kepemilikan manfaat dan berakhirnya masa kontrak (Patawari, 2019). Dalam kajian tentang murābaḥah, dinyatakan bahwa kepemilikan terhadap manfaat dapat berakhir karena "habisnya masa kontrak atau waktu pemanfaatan berakhir," dan "dengan habisnya waktu kontrak atau sewa rumah akan menghilangkan kepemilikan terhadap manfaat dari rumah sewa" (Patawari, 2019). Kajian yang sama menyatakan bahwa setelah terjadi ijab kabul berupa penandatanganan akad murābaḥah, terjadi perpindahan hak kepemilikan atas barang dari bank kepada nasabah (Patawari, 2019). Rangkaian ini menunjukkan bahwa hukum Islam (setidaknya pada contoh yang diberikan) mengaitkan akibat hukum waktu dengan status kepemilikan manfaat dan status keberlakuan hubungan kontraktual, bukan semata-mata dengan hilangnya hak gugat karena lewatnya waktu tertentu (Navisa, 2020; Patawari, 2019).

Dalam sumber yang mengkorelasikan hukum Islam dan KUHPerdata, "konsep lampaunya waktu/daluwarsa" dinyatakan selaras dengan al-'uqūd (perjanjian), yang menguatkan pembacaan bahwa pembahasan "waktu" dalam Islam, pada tingkat tertentu, ditempatkan dalam ranah perjanjian atau akad dan implikasi temporalnya. Dengan demikian, jika "daluarsa" didefinisikan sebagai hapusnya hak atau kewajiban karena lewatnya jangka waktu, maka dalam konteks muamalah yang disediakan sumber-sumber ini, mekanisme yang paling tegas adalah berakhirnya hak manfaat atau berakhirnya keterikatan akad karena habisnya masa yang disepakati atau dilekatkan pada akad (Navisa, 2020; Patawari, 2019).

________________________________________

5. Waktu dalam Hukum Keluarga Islam: Berakhirnya Kewajiban Tertentu setelah Lewat Masa yang Ditentukan

Dalam hukum keluarga Islam, sumber-sumber yang tersedia menunjukkan adanya hubungan langsung antara "lewatnya masa" dengan berakhirnya kewajiban tertentu, yang secara fungsional dapat dipahami sebagai salah satu bentuk "hapusnya kewajiban karena waktu" (meskipun tidak selalu disebut sebagai daluarsa) (Panjaitan, 2022). Dalam kajian tentang jaminan pelaksanaan hak-hak istri pascaperceraian, dinyatakan bahwa apabila "habis masa idah-nya, maka habislah kewajiban memberi nafkahnya, pakaian dan tempat kediaman" (Panjaitan, 2022). Artikel yang menganalisis pembebanan nafkah iddah dan mut'ah juga menegaskan adanya hak-hak perempuan dalam masa iddah (misalnya terkait nafkah dan tempat tinggal dalam kategori tertentu), dan mengaitkannya dengan status dan kondisi yang dibahas dalam KHI.

Di tingkat implementasi putusan dan pemenuhan hak pascaperceraian, literatur yang membahas urgensi lembaga eksekutor menegaskan bahwa KHI "menegaskan" akibat perceraian menimbulkan kewajiban mantan suami untuk memberi mut'ah serta memberi nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah (dirujuk sebagai ketentuan KHI yang disebutkan dalam tulisan tersebut) (Sofiandi, 2022). Dalam konteks ini, waktu (masa iddah) berfungsi sebagai batas temporal kewajiban, sehingga setelah masa itu lewat, kewajiban tertentu berakhir sebagaimana dinyatakan (Panjaitan, 2022; Sofiandi, 2022). Dengan demikian, pada ranah hukum keluarga, "hapusnya kewajiban karena lewat waktu" tampak lebih sebagai aturan substantif (substantive rule) yang memang melekat pada desain syariat atau KHI tentang akibat perceraian, bukan sebagai "kadaluarsa gugatan" dalam pengertian prosedural (Panjaitan, 2022).

________________________________________

6. Kasus yang Menunjukkan "Tidak Diatur Daluarsa Penuntutan" dalam Konteks Hukum Islam: Catatan atas Keterbatasan Generalisasi

Sumber yang secara eksplisit menyinggung "tidak diatur mengenai daluarsa" dalam konteks hukum Islam terdapat pada pembahasan mengenai harta peninggalan tak terurus dan peran lembaga pengelola. Dalam uraian tersebut disebutkan bahwa apabila suatu saat pemilik harta yang tidak diketahui itu diketahui kembali, pemilik dapat menuntut kepada Mahkamah Syariah untuk dikembalikan haknya, dan Baitul Maal wajib segera mengembalikan harta dimaksud; pada titik itu penulis menyatakan "tidak diatur mengenai daluarsa penuntutan hak tersebut." Pernyataan ini secara langsung mendukung kesimpulan terbatas bahwa untuk isu pengembalian harta yang sempat tidak diketahui pemiliknya dalam konteks yang dibahas, sumber tersebut tidak memuat pengaturan daluarsa penuntutan hak, sehingga klaim pemilik untuk meminta pengembalian tidak dipotong oleh batas waktu yang ditegaskan dalam uraian itu.

Akan tetapi, sumber ini tidak menyatakan bahwa seluruh bidang hukum Islam meniadakan daluarsa, dan karena itu generalisasi "hukum Islam tidak mengenal daluarsa" tidak dapat dipastikan dari bahan yang tersedia. Yang dapat ditegaskan berdasarkan sumber tersebut hanyalah: pada konstruksi pengelolaan harta tertentu yang dijelaskan, terdapat model yang menekankan kewajiban pengembalian ketika pemilik muncul tanpa rujukan eksplisit pada kedaluwarsa penuntutan. Nuansa ini penting agar pembahasan "daluarsa menurut hukum Islam" tetap selaras dengan bukti yang tersedia (Moechthar, 2017).

________________________________________

7. Dimensi Kodifikasi di Indonesia: Pengaturan Temporal dalam KHI dan Undang-Undang Wakaf

Di Indonesia, sebagian praktik hukum Islam dikodifikasikan, antara lain melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan undang-undang tematik seperti wakaf, sehingga "waktu" sering tampil sebagai durasi lembaga atau akad atau batas berlakunya status, bukan selalu sebagai daluarsa penuntutan (Fitria & Lubis, 2022). Dalam kajian tentang wakaf, KHI Pasal 215 ayat (1) dirujuk untuk menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum memisahkan sebagian harta dan "melembagakannya untuk selama-lamanya" bagi kepentingan ibadah atau kepentingan umum sesuai ajaran Islam (Fitria & Lubis, 2022). Uraian historis-regulatif tentang wakaf juga mengulang rumusan bahwa dalam KHI Pasal 215 ayat (1) wakaf dilembagakan "untuk selama-lamanya," sambil menjelaskan adanya pengaturan kewajiban dan hak-hak nazhir, tata cara perwakafan, dan seterusnya (Arif, 2017). Pada titik ini, aspek waktu justru menonjol sebagai ketidaksementaraan (perpetuity) dalam konsep wakaf versi KHI sebagaimana dirujuk sumber tersebut (Fitria & Lubis, 2022; Arif, 2017).

Sebaliknya, dalam hukum positif Indonesia mengenai wakaf, definisi UU No. 41 Tahun 2004 yang dikutip dalam penelitian tentang penghapusan pajak aset wakaf menyatakan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan "selamanya atau untuk jangka waktu tertentu" untuk ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah (Imaduddin et al., 2021). Penelitian lain yang meninjau wakaf tunai juga menyebut bahwa wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 memungkinkan pemanfaatan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu, dan mengaitkannya dengan dukungan fatwa dan regulasi (Arifin, 2021). Perbedaan penekanan antara "selama-lamanya" (KHI) dan "selamanya atau jangka waktu tertentu" (UU Wakaf) menunjukkan bahwa kerangka waktu dapat menjadi titik divergensi antara rezim kodifikasi atau aturan yang dipakai dalam praktik (Fitria & Lubis, 2022; Imaduddin et al., 2021).

Meskipun contoh wakaf ini tidak identik dengan "daluarsa gugatan," ia memperlihatkan pola penting: dalam area hukum Islam yang dikodifikasikan di Indonesia, dimensi waktu sering diformulasikan sebagai durasi status hukum suatu lembaga atau pengikatan harta, yang pada gilirannya dapat dipahami sebagai bentuk pembatasan atau pengaturan temporal yang berbeda dari konsep verjaring (Fitria & Lubis, 2022; Imaduddin et al., 2021).

________________________________________

8. Implikasi Konseptual: Hapus karena Waktu dalam Islam sebagai Batas Kewajiban Substantif daripada Time-Bar Prosedural

Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, bentuk "hapusnya hak atau kewajiban karena lewat waktu" yang paling kuat dukungan buktinya adalah bentuk berakhirnya kewajiban atau berakhirnya status manfaat atau akad karena masa yang menjadi parameter hukum telah lewat, seperti berakhirnya kewajiban nafkah tertentu setelah habis masa iddah (Panjaitan, 2022). Bentuk lain yang juga tegas adalah berakhirnya kepemilikan manfaat karena habis masa kontrak dalam relasi pemanfaatan (sewa/ijarah) (Patawari, 2019). Keduanya menunjukkan cara kerja "waktu" sebagai batas substantif yang mengakhiri kewajiban atau hak tertentu karena memang demikian desain normanya (Panjaitan, 2022; Navisa, 2020).

Sementara itu, terkait "daluarsa" sebagai penghapus hak menuntut (pembatasan waktu untuk menggugat), bukti yang tersedia justru memuat contoh yang bergerak ke arah sebaliknya, yakni pernyataan bahwa dalam konteks pengembalian harta tertentu, "tidak diatur mengenai daluarsa penuntutan hak." Dikaitkan dengan prinsip perlindungan hak milik yang menolak pengguguran hak milik kecuali dengan kerelaan pemilik atau sebab syar'i, contoh tersebut dapat dibaca sebagai kehati-hatian normatif untuk tidak memutus klaim pemilik semata-mata karena waktu, setidaknya dalam desain kasus yang dibahas (Moechthar, 2017).

________________________________________

9. Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas, artikulasi "daluarsa menurut hukum Islam" yang paling sesuai dengan sumber yang diberikan adalah: (i) waktu sebagai elemen pengatur jatuh tempo dan berakhirnya akad atau manfaat; (ii) waktu sebagai batas kewajiban tertentu dalam hukum keluarga (misalnya iddah); dan (iii) adanya konteks tertentu yang tidak mengenal daluarsa penuntutan hak atas harta yang harus dikembalikan ketika pemilik muncul (Navisa, 2020; Panjaitan, 2022; Patawari, 2019). Di luar itu, sumber yang disediakan belum cukup untuk menyatakan secara menyeluruh bagaimana hukum Islam memformulasikan daluarsa sebagai institusi umum pembatasan gugatan di semua bidang.

Dengan kata lain, "hapus karena waktu" dalam hukum Islam—sebagaimana tercermin dalam sumber-sumber yang dikaji—lebih kuat terbukti sebagai batas kewajiban atau ikatan substantif daripada sebagai time-bar prosedural yang memangkas hak gugat. Temuan ini penting untuk diperhitungkan dalam wacana harmonisasi hukum perdata dan hukum Islam di Indonesia, khususnya ketika ketentuan daluarsa dalam KUHPerdata diperhadapkan dengan desain normatif hukum Islam yang mengutamakan perlindungan hak milik dan keabsahan tuntutan berdasarkan sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak.

________________________________________

Daftar Pustaka

Arif, M. (2017). Hermeneutika Al-Qur'an Dr. Ali Abdul Halim Mahmud (W. 2014) dalam mengembangkan tafsir pendidikan Islam. Jurnal Pendidikan Agama Islam, 13(1), 65–88. https://doi.org/10.14421/jpai.2016.131-05

Arifin, M. Y. (2021). Analisis kewenangan pemerintah daerah dalam kebijakan jaminan produk halal. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 1(1), 72. https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.22844

Fasya, D. W. (2017). Jual beli dengan hak membeli kembali (studi komparasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fikih Syafi'i). Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, 6(1), 50. https://doi.org/10.18860/j.v6i1.4089

Firdaus, M. I. (2022). Correlation of the concept of property rights in Islamic law and KUHPerdata. Az Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam, 14(1), 63. https://doi.org/10.14421/azzarqa.v14i1.2569

Fitria, F., & Lubis, R. H. (2022). Implementasi faktor sosiologis-psikologis dan faktor institusional pada pengelolaan ziswaf di Indonesia. Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah, 14(01), 55–68. https://doi.org/10.59833/altasyree.v14i01.714

Imaduddin, A., Firdausi, M., & Iswahyuni, T. (2021). Ghosting pasca peminangan/khitbah menurut hukum perdata Indonesia dan hukum Islam. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, 2(2), 170–184. https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.167

Moechthar, O. (2017). Kedudukan negara sebagai pengelola warisan atas harta peninggalan tak terurus menurut sistem waris Burgerlijk Wetboek. Yuridika, 32(2), 280. https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4851

Navisa, F. D. (2020). Karakteristik asas kepentingan (insurable interest) dalam perjanjian asuransi. Negara dan Keadilan, 9(2), 188. https://doi.org/10.33474/hukum.v9i2.7490

Panjaitan, H. (2022). Aspek hukum kegiatan perpajakan dalam perspektif hukum perdata. Jurnal Hukum To-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, 8(3), 302–315. https://doi.org/10.55809/tora.v8i3.155

Patawari, P. (2019). Kode etik & hukum kesehatan. https://doi.org/10.31219/osf.io/r6kt5

Sofiandi, S. (2022). Implementasi wakaf uang dalam gerakan nasional wakaf uang di Indonesia: Sebuah catatan. Jurnal An-Nahl, 9(2), 65–71. https://doi.org/10.54576/annahl.v9i2.55