01262 - Dakwaan Subsidair: Konsep, Operasionalisasi, dan Relevansinya dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Abstrak

Dakwaan subsidair merupakan teknik penyusunan surat dakwaan secara berjenjang, dimulai dari dakwaan terberat (primair) hingga yang lebih ringan, yang diperiksa secara berurutan di persidangan. Artikel ini mengkaji konsep dakwaan subsidair dalam hukum acara pidana Indonesia serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam (fiqh jinayah). Dengan menggunakan metode kajian pustaka terhadap literatur hukum pidana, hukum acara pidana, dan hukum pidana Islam, artikel ini menunjukkan bahwa subsidiaritas berfungsi sebagai mekanisme pengamanan konstruksi tuntutan agar terdakwa tidak lepas dari pertanggungjawaban hukum akibat kegagalan pembuktian pada satu lapisan dakwaan. Dalam perspektif hukum Islam, teknik ini kompatibel secara tujuan dengan prinsip kehati-hatian pembuktian, asas praduga tak bersalah, dan diskresi ta'zir yang diberikan kepada hakim. Praktik di Aceh memperlihatkan bahwa format primair–subsidair telah diadopsi dalam penegakan Qanun Jinayat, sehingga menjadi bagian dari hukum Islam positif yang dioperasikan dalam kerangka peradilan modern Indonesia.

Kata kunci: dakwaan subsidair, hukum acara pidana, fiqh jinayah, pembuktian, Qanun Jinayat

________________________________________

Abstract

A subsidiary charge (dakwaan subsidair) is a technique of drafting an indictment in a hierarchical manner, starting from the most serious charge (primair) to the lesser ones, which are examined sequentially during trial. This article examines the concept of subsidiary charges in Indonesian criminal procedural law and its relevance to the principles of Islamic criminal law (fiqh jinayah). By employing a literature review method on criminal law, criminal procedure law, and Islamic criminal law sources, this article demonstrates that subsidiarity functions as a safeguard mechanism in the construction of prosecution to prevent the defendant from escaping legal accountability due to failure of proof at one layer of the indictment. From the perspective of Islamic law, this technique is purposively compatible with the principles of careful evidentiary standards, the presumption of innocence, and the ta'zir discretion granted to judges. The practice in Aceh shows that the primair–subsidair format has been adopted in the enforcement of the Jinayat Qanun, making it part of positive Islamic law operated within the framework of modern Indonesian judiciary.

Keywords: subsidiary charge, criminal procedural law, fiqh jinayah, evidence, Jinayat Qanun

________________________________________

1. Pendahuluan: Posisi "Dakwaan" dalam Peradilan Pidana dan Relevansinya bagi Hukum Islam

Dalam praktik peradilan pidana, surat dakwaan berfungsi sebagai dasar dimulainya pemeriksaan perkara di persidangan sekaligus menjadi rujukan bagi pembuktian mengenai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Sejalan dengan itu, literatur yang membahas putusan hakim menegaskan bahwa hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa, mengadili, dan memutus di luar ruang lingkup yang tercantum dalam surat dakwaan; konsekuensinya, dakwaan menjadi "batas" bagi apa yang boleh dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan (Firmansyah & Myharto, 2022).

Di sisi lain, tulisan mengenai hukum pidana Islam (fiqh jinayah/jinayah) menekankan bahwa isu pembuktian merupakan bagian yang paling penting dalam hukum acara pidana Islam karena menyangkut pertaruhan hak asasi manusia dan bertujuan mencari kebenaran materiil. Dengan demikian, ketika membahas dakwaan subsidair (subsidiaritas), isu sentralnya bukan semata teknik penyusunan dakwaan, tetapi juga bagaimana teknik tersebut membantu pembuktian dan menjaga kepastian ruang lingkup pemeriksaan agar tidak terjadi pemidanaan tanpa dasar dakwaan yang sah (Firmansyah & Myharto, 2022).

________________________________________

2. Pengertian dan Syarat Sah Surat Dakwaan sebagai Fondasi "Dakwaan Subsidair"

Sejumlah karya menegaskan bahwa dakwaan merupakan surat/akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, disimpulkan dari hasil penyidikan, dan berfungsi sebagai dasar pemeriksaan di muka pengadilan (Fitriyatin & Wahab, 2022). Dengan fungsi yang sentral itu, beberapa sumber menekankan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar batas-batas dakwaan, dan surat dakwaan menjadi dasar hukum acara pidana karena persidangan berjalan berdasarkan isi dakwaan (Firmansyah & Myharto, 2022).

Karena itu pula, ketentuan hukum acara pidana Indonesia mengatur syarat formal dan materiil surat dakwaan, antara lain melalui Pasal 143 KUHAP, serta menegaskan akibat "batal demi hukum" bila dakwaan tidak memenuhi ketentuan tertentu (Islam & Ufran, 2022; Sherina et al., 2023). Analisis lain menekankan bahwa pemenuhan Pasal 143 KUHAP semestinya diperlakukan sebagai prasyarat utama sebelum memasuki substansi sidang, dan kekurangan mengenai spesifikasi waktu/tempat kejadian dapat menjadi dasar untuk menilai dakwaan "batal demi hukum" (Lahadi & Rosmaidar, 2022; Nur, 2019). Bahkan, kajian mengenai pembuktian berbasis sidik jari menegaskan bahwa kesalahan identitas akibat kekeliruan identifikasi dapat berakibat pada dakwaan batal demi hukum berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP (Lahadi & Rosmaidar, 2022; Prakosa, 2021).

Rangkaian penegasan ini penting karena dakwaan subsidair hanya dapat bekerja secara efektif—berjenjang dari yang terberat ke yang lebih ringan—apabila setiap lapis dakwaan disusun secara cermat, jelas, dan memenuhi syarat formil-materiil agar pemeriksaan tidak berhenti pada masalah cacat dakwaan (Nur, 2019; Prakosa, 2021).

________________________________________

3. Tipologi Bentuk Dakwaan dan Posisi "Subsidiaritas" di antara Bentuk Dakwaan Lain

Literatur yang mengklasifikasikan bentuk dakwaan menjelaskan adanya beberapa model, seperti dakwaan tunggal, alternatif, subsidair, kumulatif, dan campuran (Fitriyatin & Wahab, 2022; Humendru et al., 2020). Pada dakwaan alternatif, terdakwa didakwa dengan lebih dari satu rumusan tindak pidana yang saling mengecualikan, dan hakim pada dasarnya memilih satu dakwaan yang dipandang terbukti tanpa keharusan memeriksa secara berurutan (Fitriyatin & Wahab, 2022).

Sebaliknya, dakwaan subsidair (subsidiaritas) dijelaskan sebagai susunan dakwaan berjenjang—mulai dari ancaman terberat (primair) menuju ancaman yang lebih ringan—di mana dakwaan subsidair dimaksudkan sebagai pengganti apabila dakwaan primair tidak terbukti (Humendru et al., 2020). Panduan penyusunan dakwaan juga menempatkan "subsidiar berlapis" sebagai salah satu pilihan bentuk dakwaan di samping tunggal, alternatif, dan kumulatif, sehingga menegaskan bahwa subsidiaritas adalah teknik legal drafting yang dikenal dan dipertimbangkan dalam penuntutan ketika diperlukan kehati-hatian dalam memastikan terdakwa tidak lepas dari pertanggungjawaban karena kesalahan memilih kualifikasi pasal (Manik et al., 2023; Rachimna & Widowaty, 2023).

Dengan demikian, ciri pembeda utama dakwaan subsidair dibanding alternatif terletak pada urutan pemeriksaan dan logika substitusi: dakwaan subsidair diperiksa berurutan dari primair ke subsidair; sedangkan alternatif memberi ruang pemilihan langsung terhadap dakwaan yang paling sesuai dengan fakta sidang (Fitriyatin & Wahab, 2022).

________________________________________

4. Makna Operasional "Dakwaan Subsidair": Berjenjang, Berurutan, dan Bersifat Substitutif

Konsep dakwaan yang disusun secara berjenjang dari terberat ke yang lebih ringan apabila dakwaan utama tidak terbukti berkorespondensi langsung dengan definisi subsidiaritas dalam beberapa sumber: dakwaan subsidaritas terdiri dari dua atau beberapa pasal yang disusun berurutan dari ancaman terberat sampai yang paling ringan, dengan maksud bahwa dakwaan subsidair menggantikan primair jika primair tidak terbukti (Humendru et al., 2020).

Mekanisme ini juga ditegaskan dalam pembahasan tentang pembuktian: apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lagi, sedangkan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka jaksa penuntut umum akan membuktikan dakwaan subsider (Kartiko, 2024). Gambaran yang sama muncul dalam analisis perkara pidana: untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa dalam dakwaan primair-subsidair, pembuktian terlebih dahulu diarahkan pada dakwaan primair; bila tidak terbukti barulah berlanjut pada dakwaan subsidair (Kartiko, 2024). Bahkan pada studi kasus kejahatan dengan dakwaan subsidiaritas, dinyatakan secara eksplisit bahwa ketika unsur dakwaan primair terpenuhi, dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi (Perdana, 2020; Putra et al., 2022).

Secara operasional, subsidiaritas karena itu merupakan strategi penyusunan dan strategi pembuktian sekaligus: ia mengatur urutan "pemeriksaan unsur" dari yang paling berat, lalu "turun" ke kualifikasi yang lebih ringan hanya bila lapisan sebelumnya gagal dibuktikan (Putra et al., 2022).

________________________________________

5. Ilustrasi Praktik: Dakwaan Primair–Subsidair dalam Perkara Pidana Umum dan Perkara Jinayat Aceh

Praktik dakwaan primair–subsidair tidak hanya tampak dalam perkara pidana umum, tetapi juga muncul dalam konteks penegakan hukum di Aceh yang menjalankan Qanun Jinayat. Dalam studi tentang pelecehan seksual di transportasi umum, disebutkan bahwa jaksa mendakwa secara primair dan subsidair, serta ditegaskan bahwa pembuktian dimulai dari dakwaan primair; apabila primair tidak terbukti maka berlanjut pada subsidair (Kartiko, 2024). Pada perkara pidana kekerasan/robbery with violence, juga dijelaskan bahwa dakwaan disusun subsidiaritas (primer dan subsidiar), lalu dinyatakan bahwa ketika dakwaan primer terpenuhi maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi (Perdana, 2020; Putra et al., 2022). Dalam perkara narkotika, studi putusan juga mencatat model "primair" dan "subsidiair" yang digunakan jaksa penuntut umum (primair Pasal tertentu dan subsidiair Pasal lain), sehingga menunjukkan penggunaan subsidiaritas sebagai teknik penuntutan untuk mengantisipasi perbedaan pembuktian unsur (Fiqry & Widowaty, 2021).

Lebih khusus pada konteks Aceh, studi tentang penegakan hukum pemerkosaan terhadap anak berdasarkan Qanun Jinayat menyebutkan bahwa penuntut umum menyusun dakwaan primair dan subsidiair (primair pada pasal tertentu dalam Qanun; subsidair pada pasal lain), dan dinyatakan bahwa apabila seluruh unsur dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu diuraikan lagi (Kartiko, 2024; Sari & Abdullah, 2019). Di sisi lain, kajian tentang keberlakuan KUHP dan Qanun Jinayat terhadap tindak pidana pencabulan di Aceh menunjukkan bahwa jaksa menggunakan dakwaan alternatif, dan hakim menyatakan terbukti pada dakwaan kedua; studi ini menyoroti pula isu lex specialis yang diabaikan dalam perumusan dakwaan (Aji, 2020; Prasetyo, 2015).

Dua contoh Aceh tersebut penting untuk menegaskan bahwa dalam wilayah yang menjalankan hukum pidana Islam melalui qanun, teknik pendakwaan berlapis (baik alternatif maupun primair-subsidair) tetap berperan sebagai "arsitektur" untuk menghubungkan fakta sidang dengan kualifikasi normatif yang tersedia, sekaligus menguji kecermatan jaksa dalam memilih norma yang tepat—misalnya ketika ada isu lex specialis (Aji, 2020; Sari & Abdullah, 2019).

________________________________________

6. Rasionalitas Penggunaan Dakwaan Subsidair: Mengelola Keraguan Kualifikasi Pasal dan Mencegah Terdakwa "Lepas"

Beberapa sumber mengaitkan pemilihan bentuk dakwaan berlapis dengan situasi ketika penuntut umum menghadapi perbuatan yang "menyentuh beberapa pasal" atau ketika penuntut umum belum yakin pasal mana yang paling tepat diterapkan; dalam konteks ini, penggunaan dakwaan lebih dari satu lapis dipandang penting agar terdakwa tidak mudah lepas dari jerat hukum bila satu pasal ternyata tidak terbukti unsurnya (Rachimna & Widowaty, 2023; Hambali & Arief, 2023).

Studi tentang penentuan jenis dakwaan dalam perkara narkotika juga menyebut bahwa ketika penuntut umum ragu peraturan hukum pidana mana yang akan diterapkan, jaksa dapat menggunakan dakwaan alternatif dan dakwaan subsidiair (Fiqry & Widowaty, 2021). Selain itu, penelitian yang menilai kesesuaian penggunaan bentuk "alternatif subsidair" menegaskan bahwa penuntut umum memakai bentuk tersebut karena belum yakin pasal yang paling tepat diterapkan, dan urutan subsidair sudah disusun sesuai kualifikasi berat–ringan ancaman pidananya (Hambali & Arief, 2023; Rachimna & Widowaty, 2023).

Dengan kata lain, subsidiaritas dapat dipahami sebagai mekanisme "pengamanan" konstruksi tuntutan: bukan untuk memperbanyak pemidanaan, melainkan untuk memastikan bahwa bila kualifikasi terberat gagal, masih ada kualifikasi yang lebih ringan namun relevan yang dapat diuji secara sah di persidangan (Rachimna & Widowaty, 2023).

________________________________________

7. Perspektif Hukum Pidana Islam: Kerangka Jarimah dan Signifikansi Pembuktian yang Hati-hati

Dalam literatur hukum Islam, tindak pidana dikenal dengan istilah jarimah/jinayah, yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam dengan sanksi, baik sanksi yang ketentuannya jelas (misalnya had) maupun yang tidak ditentukan secara rinci sehingga masuk wilayah ta'zir (Kurniawan, 2022). Sumber lain juga menegaskan pengertian serupa: jinayah/jarimah dipahami sebagai perbuatan dosa/salah dan menjadi istilah bagi perbuatan yang dilarang syara' (Khoiriyah, 2015). Dalam klasifikasi yang lebih luas, dikenal kategori jarimah hudud, qisas-diyat, dan ta'zir (Kurniawan, 2022; Supinto et al., 2023).

Pada ranah prosedural, kajian tentang pembuktian dalam hukum acara pidana Islam menekankan bahwa pembuktian mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting, karena kesalahan dalam pembuktian dapat membawa konsekuensi serius terhadap hak manusia, dan tujuan hukum acara pidana Islam diarahkan pada pencarian kebenaran materiil.

Kerangka tersebut relevan dengan pembahasan dakwaan subsidair karena subsidiaritas pada dasarnya adalah teknik untuk menguji perbuatan pada beberapa kemungkinan kualifikasi normatif secara tertib, tanpa menghilangkan prinsip bahwa pembuktian harus ketat dan putusan harus ditopang oleh dakwaan yang sah (Firmansyah & Myharto, 2022). Di titik ini, literatur hukum pidana Islam tidak menyatakan secara eksplisit istilah "dakwaan subsidair" sebagai terminologi klasik yang baku; namun sumber-sumber tentang praktik peradilan di Aceh memperlihatkan bahwa ketika hukum pidana Islam diimplementasikan dalam sistem peradilan modern, teknik dakwaan primair–subsidair digunakan dan dioperasikan sesuai logika "bila primair terbukti maka subsidair tidak dibahas" (Kartiko, 2024; Sari & Abdullah, 2019).

Artinya, pembahasan "dakwaan subsidair menurut hukum Islam" secara evidensial paling kuat dapat dirumuskan melalui: (i) prinsip pembuktian dan kehati-hatian dalam hukum acara pidana Islam, dan (ii) praktik implementasi hukum jinayat Aceh yang memakai format primair–subsidair dalam penuntutan (Sari & Abdullah, 2019).

________________________________________

8. Asas Praduga Tak Bersalah dan Beban Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Islam: Implikasi bagi Dakwaan Berjenjang

Kajian perbandingan beban pembuktian menegaskan bahwa fikih Islam menganut asas praduga tak bersalah; seseorang terbebas dari dakwaan sampai ada pengakuan atau bukti lain yang menunjukkan kesalahannya, dan kewajiban pembuktian dibebankan kepada pihak pendakwa (mudda'ī) (Waruwu et al., 2020). Pembahasan lain mengenai fiqh murafa'at (prosedur peradilan) juga menyinggung bahwa terdakwa berhak mengingkari dakwaan karena dilindungi oleh asas praduga tidak bersalah, sekaligus menekankan pentingnya alat bukti (misalnya keterangan saksi) dalam proses pembuktian (Destyani & Gilalo, 2019).

Dalam konteks ini, dakwaan subsidair dapat dipahami sebagai "alat pengelolaan konstruksi yuridis" yang tetap berada dalam koridor praduga tak bersalah: jaksa tetap memikul beban membuktikan unsur dakwaan, tetapi menyusunnya berlapis untuk mengantisipasi kegagalan pembuktian pada lapisan terberat (Waruwu et al., 2020). Literatur juga menekankan kehati-hatian pembuktian dalam peradilan Islam, misalnya dengan catatan bahwa sumpah dapat digunakan untuk perkara yang berkaitan dengan harta benda, namun untuk pidana sumpah tidak diterima sebagai alat pembuktian; ini menunjukkan perhatian serius pada standar pembuktian dalam perkara pidana (Rahma, 2021).

Maka, subsidiaritas semestinya tidak dipraktikkan sebagai "kelonggaran" pembuktian, melainkan sebagai tata urut pengujian unsur yang tetap menuntut pembuktian sah untuk setiap lapis dakwaan yang akhirnya dipilih.

________________________________________

9. Ta'zir dan Diskresi Hakim/Ulil Amri: Titik Temu Fungsional dengan Logika Subsidiaritas

Sejumlah studi menegaskan bahwa ketika suatu jarimah/pelanggaran tidak diatur secara luas atau tidak ada nash yang mengatur secara rinci, kewenangan penentuan sanksi diberikan kepada penguasa/hakim dalam bentuk ta'zir (Akmalia & Aldyan, 2023; Bahar et al., 2022). Misalnya, perdagangan anak/eksploitasi seksual anak, pengancaman melalui media elektronik, pembakaran hutan, perusakan lingkungan, dan perdagangan obat substandar—dalam beberapa studi—dikualifikasikan sebagai jarimah yang sanksinya diposisikan dalam kerangka ta'zir karena tidak ada pengaturan tekstual yang rinci, sehingga penetapan sanksi diserahkan kepada hakim/ulil amri (Akmalia & Aldyan, 2023; Fauziyah et al., 2024).

Dengan basis tersebut, secara fungsional—dan terbatas pada penalaran yang dapat ditarik dari sumber—logika dakwaan subsidair dapat dipahami sebagai cara sistem peradilan modern menyiapkan beberapa "jalur kualifikasi" dari yang paling berat menuju yang lebih ringan, sehingga bila unsur kualifikasi tertentu tidak terbukti, perbuatan yang sama masih dapat dinilai dalam kualifikasi lain yang lebih tepat dan proporsional (Rachimna & Widowaty, 2023).

Namun perlu ditegaskan batasnya: sumber-sumber yang disediakan terutama mendukung klaim mengenai diskresi ta'zir dan praktik primair–subsidair di Aceh, bukan perumusan doktrin klasik Islam yang secara eksplisit menamai teknik "subsidiaritas dakwaan" sebagaimana terminologi KUHAP (Akmalia & Aldyan, 2023; Fauziyah et al., 2024; Sari & Abdullah, 2019). Oleh karena itu, kesimpulan yang paling aman secara evidensial adalah bahwa subsidiaritas sebagai teknik penuntutan kompatibel secara tujuan dengan prinsip kehati-hatian pembuktian dan orientasi kemaslahatan/keadilan yang sering dikaitkan dengan penerapan ta'zir, tetapi terminologi dan konstruksinya merupakan produk peradilan modern yang kemudian diadopsi dalam praktik peradilan jinayat kontemporer (misalnya Aceh) (Akmalia & Aldyan, 2023; Nuraeni et al., 2020; Sari & Abdullah, 2019).

________________________________________

10. Implementasi di Aceh dan Kedudukan Kelembagaan Peradilan Syariah: Konteks "Hukum Islam Positif" di Indonesia

Beberapa kajian menjelaskan bahwa Aceh memiliki posisi khusus dalam mengimplementasikan hukum pidana Islam melalui instrumen qanun, dan kewenangan peradilan syariah (Mahkamah Syar'iyah) berada dalam ekosistem peradilan nasional (Aji, 2020; Rahma, 2021). Studi mengenai upaya hukum banding perkara jinayat menegaskan bahwa Aceh adalah provinsi yang mengimplementasikan hukum pidana Islam selain ketentuan KUHP Indonesia, serta menguraikan adanya perkara jinayat yang didakwa dengan dakwaan alternatif pada Mahkamah Syar'iyah (Rahma, 2021; Sari & Abdullah, 2019).

Pada saat yang sama, studi tentang keberlakuan KUHP dan Qanun Jinayat menunjukkan adanya problem perumusan dakwaan ketika jaksa mengabaikan prinsip lex specialis derogate legi generali—misalnya ketika Qanun Jinayat lebih tepat dibanding KUHP—yang memperlihatkan bahwa kualitas penyusunan dakwaan, baik alternatif maupun primair-subsidair, menentukan arah penerapan norma (Aji, 2020; Prasetyo, 2015).

Konteks ini penting untuk memahami "dakwaan subsidair menurut hukum Islam" di Indonesia: yang paling terverifikasi oleh sumber bukanlah konsep klasik berdiri sendiri, melainkan praktik pendakwaan primair–subsidair dalam sistem jinayat Aceh yang bekerja dalam kerangka hukum acara modern, sambil tetap berinteraksi dengan prinsip-prinsip umum fiqh jinayah tentang pembuktian dan kehati-hatian (Aji, 2020; Sari & Abdullah, 2019).

________________________________________

11. Penutup

Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, dakwaan subsidair dapat dirumuskan sebagai teknik penyusunan dakwaan yang berjenjang dari dakwaan terberat (primair) menuju dakwaan yang lebih ringan (subsidair), diperiksa secara berurutan, dengan prinsip bahwa bila primair terbukti maka subsidair tidak perlu dibuktikan/dipertimbangkan, dan bila primair tidak terbukti maka pemeriksaan berlanjut ke subsidair (Kartiko, 2024).

Dalam perspektif hukum Islam, fondasi relevan yang dapat dipastikan dari sumber adalah: (i) penekanan kuat pada kehati-hatian pembuktian, asas praduga tak bersalah, dan beban pembuktian pada pendakwa dalam hukum acara pidana Islam, serta orientasi pada kebenaran materiil (Destyani & Gilalo, 2019; Waruwu et al., 2020); dan (ii) bukti praktik bahwa format primair–subsidair digunakan dalam penegakan Qanun Jinayat Aceh sehingga subsidiaritas menjadi bagian dari "hukum Islam positif" yang dioperasikan dalam kerangka peradilan modern Indonesia (Aji, 2020; Sari & Abdullah, 2019).

Diskresi ta'zir yang diserahkan kepada hakim/ulil amri ketika nash tidak mengatur secara rinci memperlihatkan fleksibilitas penentuan sanksi dalam hukum pidana Islam kontemporer; namun, sumber yang diberikan tidak cukup untuk menyatakan bahwa "dakwaan subsidair" adalah doktrin terminologis klasik yang baku. Yang paling kuat adalah kompatibilitas tujuan dan penggunaan praktisnya dalam sistem jinayat Aceh (Akmalia & Aldyan, 2023; Fauziyah et al., 2024; Sari & Abdullah, 2019).

________________________________________

Daftar Pustaka

Aji, F. (2020). Alasan kasasi penuntut umum terhadap putusan judex factie terhadap kesalahan menerapkan hukum dalam perkara korupsi. Verstek, 8(3). https://doi.org/10.20961/jv.v8i3.47049

Akmalia, A., & Aldyan, A. (2023). Analisis penggunaan dakwaan alternatif subsidair oleh penuntut umum dalam perkara perlindungan anak. Verstek, 11(3), 488. https://doi.org/10.20961/jv.v11i3.73335

Bahar, D., Basri, R., & Haq, I. (2022). Review of fiqh jinayah and criminal law on law enforcement of cockfighting gambling. Delictum Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(1), 31–45. https://doi.org/10.35905/delictum.v1i2.3191

Destyani, A., & Gilalo, J. J. (2019). Legal analysis against sex gratification on court decision number: 87/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG. De Rechtsstaat, 4(2), 169–190. https://doi.org/10.30997/jhd.v4i2.1533

Fauziyah, T., Ibad, S., & Fathorrahman, F. (2024). Analisis tindak pidana pemerkosaan yang disertai dengan pencurian (studi putusan hakim No. 25/Pid.B/2020/PN.BTM). Hukmy Jurnal Hukum, 3(2), 432–440. https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i2.432-440

Fiqry, A. A. A., & Widowaty, Y. (2021). Analisis terhadap faktor penyebab dan perlindungan tindak pidana perkosaan terhadap anak penyandang disabilitas. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), 2(2), 103–114. https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i2.12312

Firmansyah, R., & Myharto, W. S. (2022). Penegakan hukum terhadap kriminologi pendanaan terorisme dalam perspektif hukum nasional (studi kasus putusan No. 7/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim). Jurnal Ilmiah Publika, 10(2), 380. https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7814

Fitriyatin, F., & Wahab, A. (2022). Analisis yuridis sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak berdasarkan putusan nomor 93/Pid.Sus/2020/Pn.Spt. Rechtenstudent, 3(2), 254–267. https://doi.org/10.35719/rch.v3i2.137

Hambali, A. R., & Arief, A. (2023). Analisis yuridis turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang human trafficking. Indonesian Journal of Legality of Law, 6(1), 13–17. https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3851

Humendru, B. B., Ginting, D. A. br, & Sitorus, R. N. (2020). Analisis yuridis penentuan jenis dakwaan yang disangkakan kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika. Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 3(1), 222–226. https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.273

Islam, S., & Ufran, U. (2022). Analisis putusan No: 397/Pid.Sus/2019/PN.MTR terkait penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan I. Indonesia Berdaya, 4(1), 361–368. https://doi.org/10.47679/ib.2023421

Kartiko, N. D. (2024). Juridical analysis of interim decisions in cases of embezzlement in office: Case study of decision number 664/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. Journal of Legal and Cultural Analytics, 3(1), 73–88. https://doi.org/10.55927/jlca.v3i1.8112

Khoiriyah, L. (2015). Penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Bangkalan. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(1), 185–199. https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.1.185-199

Kurniawan, A. (2022). Legalitas dinar dan dirham sebagai alat tukar yang sah pada transaksi jual beli di pasar muamalah Indonesia (studi putusan perkara No. 202/Pid.Sus/2021/PN Dpk). QANUN, 1(1), 11–27. https://doi.org/10.58738/qanun.v1i1.35

Lahadi, J. S., & Rosmaidar. (2022). Tinjauan yuridis pemidanaan terhadap anak dalam tindak pidana narkotika (studi putusan pengadilan negeri No. 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unaaha). Lakidende Law Review, 1(2), 221–232. https://doi.org/10.47353/delarev.v1i2.24

Manik, K. S., Putri, S. E., Simatupang, S. A. P., Sianipar, T., Siahaan, P. G., & Batu, D. P. L. (2023). Pemisahan berkas perkara (splitsing) dalam tindak pidana korupsi perspektif hukum Islam. Al-Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, 5(2), 143–164. https://doi.org/10.30863/as-hki.v5i2.5438

Nur, M. A. (2019). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan (studi kasus putusan nomor: 945/Pid.B/2016/PN.Mks). Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(1), 74–92. https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v1i1.107

Nuraeni, N., Haris, O. K., Handrawan, H., & Yuningsih, D. (2020). Perlindungan hukum terhadap istri dalam perkawinan yang tidak dicatat secara hukum. Halu Oleo Legal Research, 2(3), 263. https://doi.org/10.33772/holresch.v2i3.15427

Perdana, A. B. (2020). Keberlakuan KUHP dan Qanun Jinayat terhadap tindak pidana pencabulan di Aceh (studi putusan nomor: 417/Pid.B/2018/Pn.Jth). Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 6(2), 369–396. https://doi.org/10.15642/aj.2020.6.2.369-396

Prakosa, I. (2021). Pertimbangan Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi penuntut umum berdasarkan alasan judex facti keliru menafsirkan peraturan hukum dalam perkara korupsi. Verstek, 9(1). https://doi.org/10.20961/jv.v9i1.49998

Prasetyo, W. (2015). Metode pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi. Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 5(2), 472–520. https://doi.org/10.15642/ad.2015.5.2.472-520

Putra, I. M. W., Gunarto, M. P., & Hasan, D. (2022). Penentuan kesalahan korporasi pada tindak pidana perpajakan (studi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.: 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt). Media Iuris, 5(2), 231–258. https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.33369

Rachimna, N. S., & Widowaty, Y. (2023). Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Sleman. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), 3(3), 126–140. https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i3.17478

Rahma, I. (2021). Tinjauan umum putusan hakim dan perbandingan pembunuhan yang tidak disengaja antara KUHP dengan hukum Islam. Maqasidi Jurnal Syariah dan Hukum, 39. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.600

Sari, N. N., & Abdullah, D. (2019). Pendirian bank tanpa izin melakukan usaha perbankan (shadow banking) dalam perspektif hukum Islam. Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah, 12–21. https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v1i1.10936

Sherina, S., Mucshin, A., & Saidah. (2023). Sexual exploitation of children reviewed from Islamic criminal law. Delictum Jurnal Hukum Pidana Islam, 11–27. https://doi.org/10.35905/delictum.vi0.6401

Supinto, S., Manfarisyah, M., & Yulia, Y. (2023). Penerapan upaya hukum banding terhadap perkara jinayat (studi penelitian di Mahkamah Syariah Takengon). Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 11(1), 201. https://doi.org/10.29103/sjp.v11i1.10060

Waruwu, V., Nainggolan, O., & Sinaga, J. (2020). Pertanggungjawaban pidana pelaku orderan fiktif ojek online yang mengakibatkan kerugian PT. Grab Indonesia (studi putusan nomor 1507/Pid.Sus/2018/PN.MDN). Jurnal Hukum Patik, 9(3), 174–190. https://doi.org/10.51622/patik.v9i3.247