01261 - Dakwaan Kumulatif dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Konsep, Penerapan, dan Implikasi Pembuktian

Cumulative Indictment in Indonesian Criminal Procedure Law: Concept, Application, and Evidentiary Implications

Abstract

The cumulative indictment is a prosecutorial instrument in Indonesian criminal procedure law that allows public prosecutors to charge multiple criminal offenses simultaneously in a single indictment letter, with the consequence that each offense must be proven one by one and adjudicated together. This article examines the concept, legal basis, drafting techniques, evidentiary consequences, and the application of cumulative indictments in various categories of criminal cases, including conventional offenses, money laundering, corruption, and juvenile justice. Using a normative legal research approach with statutory and conceptual analysis, this study finds that the cumulative indictment serves not merely as a mechanism for multiplying charges, but as a prosecution design that reflects the actual plurality of criminal acts committed by the perpetrator. Misselection of the form of indictment—using a single or alternative indictment when the circumstances call for a cumulative one—may produce legally defective indictments, undermine the quality of prosecution, and compromise the sense of justice for victims and other parties. Furthermore, in the context of money laundering, the cumulative indictment functions as a parallel evidentiary framework connecting the predicate crime with the follow-up crime. In juvenile justice, the form of indictment—including the cumulative form—also determines the applicability of diversion mechanisms. This article also emphasizes the need to distinguish between cumulative indictments (a procedural law category) and cumulative criminal sanctions (a substantive law category) to avoid conceptual conflation in academic and practical discourse.

Keywords: cumulative indictment; criminal procedure law; evidentiary burden; money laundering; diversion; concursus

________________________________________

Abstrak

Dakwaan kumulatif merupakan instrumen penuntutan dalam hukum acara pidana Indonesia yang memungkinkan Penuntut Umum mendakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dalam satu surat dakwaan, dengan konsekuensi bahwa setiap tindak pidana harus dibuktikan satu per satu dan diputus bersama. Artikel ini mengkaji konsep, dasar hukum, teknik perumusan, konsekuensi pembuktian, serta penerapan dakwaan kumulatif dalam berbagai kategori perkara pidana, meliputi tindak pidana konvensional, pencucian uang, korupsi, dan peradilan anak. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan dan konseptual, kajian ini menemukan bahwa dakwaan kumulatif bukan sekadar mekanisme perbanyakan pasal, melainkan desain penuntutan yang mencerminkan pluralitas perbuatan pidana yang sesungguhnya dilakukan pelaku. Kekeliruan memilih bentuk dakwaan—menggunakan dakwaan tunggal atau alternatif ketika seharusnya kumulatif—dapat mengakibatkan surat dakwaan cacat hukum, melemahkan kualitas penuntutan, dan merugikan rasa keadilan. Lebih lanjut, dalam konteks tindak pidana pencucian uang, dakwaan kumulatif berfungsi sebagai kerangka pembuktian paralel yang menghubungkan tindak pidana asal dengan tindak pidana lanjutannya. Dalam peradilan anak, bentuk dakwaan termasuk kumulatif juga menentukan keberlakuan mekanisme diversi. Artikel ini sekaligus menekankan pentingnya membedakan dakwaan kumulatif sebagai kategori hukum acara dari sanksi pidana kumulatif sebagai kategori hukum materiil guna menghindari kerancuan konseptual dalam diskursus akademik dan praktik.

Kata kunci: dakwaan kumulatif; hukum acara pidana; beban pembuktian; pencucian uang; diversi; perbarengan

________________________________________

I. Pendahuluan

Dalam hukum acara pidana, surat dakwaan menempati posisi yang sangat sentral karena menjadi dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di persidangan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan perkara, yakni fungsi "mendasari" dan "membatasi" (Fauziyah et al., 2024; Fitriani et al., 2022; Kharisma & Yatna, 2024). Sejalan dengan itu, berbagai kajian menekankan bahwa kualitas penyusunan dakwaan menuntut kemampuan, keterampilan, serta kecermatan Penuntut Umum agar pasal yang didakwakan tepat sasaran dan dapat dibuktikan, sebab kesalahan dalam penyusunan dakwaan berpotensi menimbulkan hambatan pembuktian dan bahkan dapat berujung pada putusan bebas atau lepas, maupun konsekuensi hukum lain terhadap dakwaan yang bermasalah (Fauziyah et al., 2024; Fitriani et al., 2022).

Oleh karena itu, pembahasan mengenai dakwaan kumulatif—yakni dakwaan yang memuat beberapa tindak pidana sekaligus sehingga seluruh dakwaan diperiksa dan diputus bersama—tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mengenai fungsi dakwaan sebagai fondasi proses peradilan pidana, khususnya ketika satu perkara memuat lebih dari satu perbuatan pidana yang relevan untuk dipertanggungjawabkan secara serempak di muka sidang (Fauziyah et al., 2024; Fitriani et al., 2022; Kharisma & Yatna, 2024).

Artikel ini bertujuan mengkaji konsep dakwaan kumulatif secara komprehensif, mulai dari definisi dan rasionalitas penggunaannya, landasan prosedural, teknik perumusan, konsekuensi pembuktian, hingga penerapannya dalam berbagai bidang tindak pidana serta relevansinya dengan mekanisme diversi dalam peradilan anak. Selain itu, artikel ini juga memperjelas batas konseptual antara dakwaan kumulatif dalam hukum acara dengan sanksi pidana kumulatif dalam hukum materiil yang kerap rancu dalam praktik dan wacana akademik.

________________________________________

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersumber pada studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan—antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Peraturan Mahkamah Agung—dan bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, artikel jurnal ilmiah, serta analisis putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan mengelaborasi, mensistematisasi, dan menyintesiskan berbagai pandangan doktrin dan temuan empiris yang tersedia dalam literatur.

________________________________________

III. Pembahasan

3.1 Konsep dan Definisi Dakwaan Kumulatif dalam Praktik Peradilan Pidana

Literatur hukum acara pidana yang dirujuk dalam sejumlah penelitian menyebut bahwa dalam praktik, surat dakwaan memiliki beberapa bentuk, antara lain dakwaan tunggal, alternatif, subsidair, kumulatif, dan kombinasi atau gabungan (Fauziyah et al., 2024; Halif, 2017; Setyawan & Kristianti, 2022). Secara konseptual, dakwaan kumulatif dipahami sebagai bentuk surat dakwaan yang memuat beberapa tindak pidana sekaligus, di mana tiap tindak pidana yang didakwakan "berdiri sendiri"—tidak saling mengecualikan sebagaimana pada dakwaan alternatif—dan seluruhnya didakwakan secara serempak terhadap pelaku yang sama (Halif, 2017; Setyawan & Kristianti, 2022; Tangkala & Qomarudin, 2022).

Dalam konstruksi demikian, konsekuensi utamanya ialah bahwa semua tindak pidana yang dicantumkan harus diperiksa dan diadili, serta dibuktikan satu demi satu, bukan dipilih salah satunya (Halif, 2017; Setyawan & Kristianti, 2022; Tangkala & Qomarudin, 2022). Rumusan ini selaras dengan penjelasan yang menyatakan bahwa dakwaan kumulatif diterapkan ketika beberapa tindak pidana yang dilakukan pelaku masing-masing berdiri sendiri; akibatnya, seluruh tindak pidana tersebut harus masuk agenda pembuktian dan adjudikasi di persidangan (Halif, 2017; Setyawan & Kristianti, 2022; Tangkala & Qomarudin, 2022).

Konstruksi "serempak dan berdiri sendiri" ini juga muncul dalam pembahasan yang menegaskan bahwa pada dakwaan kumulatif, tindak pidana yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan terhadapnya dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut, sementara dakwaan yang terbukti dapat menjadi dasar pemidanaan (Halif, 2017; Setyawan & Kristianti, 2022; Tangkala & Qomarudin, 2022). Dengan demikian, dakwaan kumulatif bukan sekadar "memperbanyak pasal", melainkan sebuah teknik penuntutan yang memposisikan beberapa peristiwa atau rumusan tindak pidana sebagai objek pemeriksaan yang sama-sama relevan untuk dipertimbangkan dan diputus dalam satu rangkaian proses persidangan (Halif, 2017; Setyawan & Kristianti, 2022; Tangkala & Qomarudin, 2022).

3.2 Rasionalitas Penggunaan: Beberapa Tindak Pidana, Perbarengan (Concursus), dan Kebutuhan Pertanggungjawaban yang Utuh

Sejumlah penelitian mengaitkan penggunaan dakwaan kumulatif dengan kondisi faktual ketika pelaku melakukan lebih dari satu perbuatan pidana, sehingga bentuk dakwaan yang digunakan perlu mencerminkan seluruh tindak pidana yang muncul dari rangkaian peristiwa tersebut (Laia, 2021; Setyawan & Kristianti, 2022; Tangkala & Qomarudin, 2022). Dalam studi mengenai tindak pidana pemerkosaan yang disertai pencurian, misalnya, disebutkan bahwa Penuntut Umum menggunakan dakwaan kumulatif dan perkaranya dipahami memuat perbarengan (concursus) di dalamnya (Laia, 2021). Demikian pula, penelitian lain menilai bahwa ketika pelaku melakukan beberapa tindak pidana yang dilakukan secara perbarengan perbuatan (concursus realis), bentuk surat dakwaan yang tepat adalah kumulatif agar setiap tindak pidana yang berdiri sendiri tetap diperiksa dan diadili (Ratomi & Khairunnisa, 2019; Tangkala & Qomarudin, 2022).

Dalam kerangka ini, dakwaan kumulatif dipahami sebagai cara untuk mengajukan seluruh perbuatan yang relevan agar pengadilan tidak hanya memeriksa satu aspek tindak pidana semata, melainkan keseluruhan dimensi perbuatan pidana yang dilakukan pelaku (Laia, 2021; Ratomi & Khairunnisa, 2019; Tangkala & Qomarudin, 2022).

Keterkaitan antara dakwaan kumulatif dan konsep perbarengan juga tampak dalam pembahasan tindak pidana korupsi suap yang dilakukan lebih dari sekali, yang didakwakan dalam bentuk kumulatif dan dipahami sebagai concursus realis yang merujuk pada Pasal 65 KUHP (Kinanti & Widjajanti, 2022). Dalam rujukan tersebut, Pasal 65 KUHP dipaparkan sebagai dasar konseptual concursus realis, termasuk ketentuan bahwa maksimum pidana dapat melampaui maksimum terberat dengan tambahan sepertiga dalam kondisi tertentu (Kinanti & Widjajanti, 2022). Walaupun pemidanaan tetap merupakan domain putusan hakim, pembingkaian perbuatan dalam dakwaan kumulatif menjadi relevan karena memungkinkan pengadilan menilai secara utuh apakah satu pelaku telah melakukan beberapa kejahatan yang berdiri sendiri, dan bagaimana hal itu berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana maupun pertimbangan pemidanaan (Kinanti & Widjajanti, 2022; Laia, 2021; Ratomi & Khairunnisa, 2019).

3.3 Landasan Prosedural Penggabungan Perkara dan Relasinya dengan Dakwaan Kumulatif

Selain terkait dengan bentuk dakwaan, dakwaan kumulatif juga berhubungan dengan mekanisme penggabungan perkara. Kajian mengenai penggabungan dan pemisahan perkara menjelaskan bahwa dasar penggabungan perkara oleh Penuntut Umum dirujuk pada Pasal 141 KUHAP yang menyatakan Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan (Afif et al., 2022). Dalam studi lain mengenai kewenangan jaksa menggabungkan perkara korupsi dan pencucian uang, Pasal 141 KUHAP juga disebut sebagai dasar bahwa Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan apabila menerima beberapa berkas perkara pada waktu yang sama atau hampir bersamaan (Afif et al., 2022; Waruwu et al., 2020).

Dengan demikian, pada tingkat prosedural, penggabungan perkara menyediakan "wadah" formal untuk menyatukan pemeriksaan, sedangkan dakwaan kumulatif menyediakan "format" penuntutan yang menuntut pemeriksaan serta pembuktian atas beberapa tindak pidana secara bersama dalam satu proses persidangan (Afif et al., 2022; Tangkala & Qomarudin, 2022; Waruwu et al., 2020).

3.4 Teknik Perumusan: Syarat Formil–Materil dan Sistematika Penulisan Dakwaan Kumulatif

Dalam berbagai rujukan, penyusunan surat dakwaan ditekankan harus memenuhi syarat formil dan materil, termasuk memuat identitas terdakwa, uraian tindak pidana, waktu serta tempat tindak pidana, dan pasal yang dilanggar sebagaimana dirujuk pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP (Dewayani, 2020; Haeykel et al., 2023; Maysela & Yusuf, 2024; Seftiniara et al., 2023). Ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP juga dikutip sebagai dasar bahwa dakwaan harus menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (Maysela & Yusuf, 2024; Zulfikar, 2023).

Sejalan dengan itu, kajian konseptual menegaskan bahwa walaupun KUHAP tidak mengatur surat dakwaan secara khusus secara rinci dan lebih menekankan ciri serta isinya, praktik mengenal berbagai bentuk dakwaan termasuk kumulatif (Fauziyah et al., 2024; Seftiniara et al., 2023). Karena dakwaan menjadi dasar dan batas pemeriksaan, kebutuhan akan uraian yang jelas dan terstruktur menjadi semakin penting ketika Penuntut Umum mengajukan beberapa tindak pidana sekaligus dalam satu surat dakwaan (Fauziyah et al., 2024; Fitriani et al., 2022; Kharisma & Yatna, 2024).

Dalam aspek teknik penulisan, beberapa sumber menjelaskan bahwa dakwaan kumulatif lazim disusun dalam format "dakwaan kesatu, kedua, ketiga, dan seterusnya" dan menggunakan kata penghubung "dan" untuk menandai penggabungan beberapa tindak pidana dalam satu berkas penuntutan (Dewayani, 2020; Haeykel et al., 2023; Seftiniara et al., 2023). Penjelasan tersebut juga menggarisbawahi logika penggunaannya: dakwaan tunggal dipakai bila hanya satu perbuatan pidana yang didakwakan, sedangkan bila ada lebih dari satu perbuatan—misalnya dalam ilustrasi ketika pelaku tertangkap memakai narkotika dan ditemukan pula senjata api—maka dakwaan dapat disusun secara kumulatif agar dua perbuatan pidana itu sama-sama menjadi objek pembuktian (Dewayani, 2020; Haeykel et al., 2023). Di sisi lain, rujukan konseptual juga menekankan perlunya kalimat yang sederhana dan mudah dimengerti oleh terdakwa dalam dakwaan, yang semakin penting dalam dakwaan kumulatif karena kompleksitas uraian peristiwa dan unsur pasal yang lebih dari satu (Fauziyah et al., 2024; Fitriani et al., 2022).

3.5 Konsekuensi Pembuktian: Tiap Dakwaan Harus Dibuktikan Satu demi Satu dan Diputus Bersama

Ciri paling menentukan dakwaan kumulatif adalah konsekuensi pembuktiannya: seluruh tindak pidana yang didakwakan harus dibuktikan satu per satu dalam persidangan (Halif, 2017; Setyawan & Kristianti, 2022; Tangkala & Qomarudin, 2022). Hal ini ditegaskan berulang dalam rujukan yang menyatakan bahwa dakwaan kumulatif memuat beberapa tindak pidana sekaligus dan "semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu"; jika ada yang tidak terbukti, harus dinyatakan secara tegas dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan yang tidak terbukti tersebut (Halif, 2017; Setyawan & Kristianti, 2022; Simangungsong et al., 2021). Dengan kata lain, model ini menuntut strategi pembuktian yang lebih luas dibanding dakwaan alternatif atau subsidair, karena Penuntut Umum tidak cukup membuktikan salah satu dakwaan saja, melainkan seluruh dakwaan yang diajukan (Halif, 2017; Setyawan & Kristianti, 2022; Tangkala & Qomarudin, 2022).

Dalam konteks pembuktian di persidangan, berbagai penelitian juga mengingatkan bahwa dakwaan merupakan dasar jalannya pemeriksaan perkara dan menjadi salah satu pertimbangan yuridis yang penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusan (Fitriani et al., 2022; Kharisma & Yatna, 2024; Rumadan, 2018). Oleh sebab itu, ketika bentuk dakwaan adalah kumulatif, Penuntut Umum harus merancang pembuktian yang mampu menutup seluruh unsur dari tiap pasal yang didakwakan, karena kegagalan membuktikan salah satu bagian dapat berimplikasi pada putusan bebas pada bagian tersebut meskipun bagian lain terbukti (Halif, 2017; Setyawan & Kristianti, 2022; Tangkala & Qomarudin, 2022).

3.6 Kesalahan Pemilihan Bentuk Dakwaan dan Dampaknya terhadap Rasa Keadilan serta Kualitas Putusan

Sejumlah studi kasus menunjukkan bahwa kekeliruan memilih bentuk surat dakwaan dapat berdampak substantif terhadap rasa keadilan dan outcome perkara. Dalam studi mengenai pembunuhan yang disertai pencurian, misalnya, dinyatakan bahwa Penuntut Umum keliru sejak tahap penyusunan surat dakwaan karena tidak mendakwa sesuai tiga tindak pidana yang secara faktual dilakukan; penelitian itu berpendapat bentuk dakwaan yang tepat seharusnya kumulatif karena beberapa tindak pidana tersebut berdiri sendiri sehingga semuanya semestinya diperiksa dan diadili (Tangkala & Qomarudin, 2022). Penelitian itu juga menyatakan bahwa kekeliruan memilih bentuk surat dakwaan dapat berakibat surat dakwaan cacat hukum dan merugikan korban maupun Penuntut Umum karena bentuk dakwaan berkorelasi dengan pidana yang dijatuhkan hakim (Fauziyah et al., 2024; Tangkala & Qomarudin, 2022).

Argumen serupa muncul dalam analisis perkara membawa senjata tajam, yang menyimpulkan terdapat kekeliruan ketika terdakwa didakwa tunggal padahal fakta persidangan menunjukkan dua objek tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga penulis menyatakan semestinya digunakan dakwaan kumulatif (Hartiwiningsih, 2013; Setyawan & Kristianti, 2022). Kritik yang sama juga muncul dalam analisis kasus pencurian barang bukti, ketika penelitian menyimpulkan bahwa dakwaan tunggal membuat pendakwaan "belum sempurna" karena fakta yuridis menonjolkan dua objek tindak pidana yang berdiri sendiri—pencurian dan perdagangan bahan berbahaya tanpa izin—sehingga penulis menilai selayaknya dakwaan disusun kumulatif (Supriyadin et al., 2019; Tangkala & Qomarudin, 2022).

Seluruh contoh ini menegaskan satu pelajaran yang konsisten dalam literatur: pemilihan bentuk dakwaan bukanlah isu administratif belaka, melainkan menentukan sejauh mana seluruh perbuatan pidana pelaku dapat dihadirkan dalam pemeriksaan, dipertanggungjawabkan, dan dinilai adil oleh para pihak (Hartiwiningsih, 2013; Supriyadin et al., 2019; Tangkala & Qomarudin, 2022).

3.7 Ilustrasi Penerapan Dakwaan Kumulatif dalam Perkara Tindak Pidana Konvensional (KUHP)

Penerapan dakwaan kumulatif secara konkret tampak pada studi putusan pemerkosaan yang disertai pencurian, di mana terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 285 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif (Laia, 2021). Studi tersebut juga menyebut bahwa majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 3 tahun, serta penulis mengaitkan perkara tersebut dengan adanya perbarengan (concursus) dalam dakwaan kumulatif yang digunakan (Laia, 2021).

Pada sisi lain, analisis pembunuhan dengan mutilasi juga menampilkan praktik dakwaan yang menggabungkan unsur kumulatif dan subsidairitas (kumulatif-subsidairitas), di mana terdapat struktur "Kesatu" berlapis (primair, subsidair, dan seterusnya) dan "Kedua" sebagai dakwaan lain yang diajukan secara "DAN"—misalnya dikaitkan dengan Pasal 362 KUHP (Fauziyah et al., 2024; Larasati et al., 2021). Contoh ini memperlihatkan bahwa dalam praktik, dakwaan kumulatif juga dapat berjumpa dengan teknik kombinasi atau gabungan—misalnya kumulatif-subsidairitas—untuk merespons kompleksitas fakta serta kebutuhan "jaring" pembuktian yang lebih luas (Fauziyah et al., 2024; Larasati et al., 2021).

3.8 Dakwaan Kumulatif pada Tindak Pidana Khusus: Pencucian Uang (TPPU) dan Pembuktian Predicate Crime

Salah satu bidang yang sering dikaitkan dengan urgensi dakwaan kumulatif adalah tindak pidana pencucian uang yang berhubungan dengan tindak pidana asal (predicate crime). Kajian mengenai pembuktian pencucian uang tanpa dakwaan tindak pidana asal menyatakan bahwa ketika terdakwa didakwa dalam bentuk dakwaan kumulatif—misalnya dakwaan pertama tentang tindak pidana asal dan dakwaan berikutnya tentang pencucian uang—konsekuensinya adalah masing-masing tindak pidana, baik tindak pidana asal maupun tindak pidana pencucian uang, harus dibuktikan sebagai konsekuensi bentuk dakwaan kumulatif (Oktahandika, 2019; Sulawijaya et al., 2023).

Argumen ini juga dipertegas melalui rujukan yang menyatakan bahwa bentuk dakwaan kumulatif dapat mempermudah hakim membuktikan unsur "harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya berasal dari tindak pidana" dalam UU TPPU, karena tindak pidana asal hadir sebagai objek pembuktian yang eksplisit di persidangan (Maria, 2015; Sulawijaya et al., 2023).

Di sisi lain, terdapat nuansa yang penting: sebuah artikel komparatif mengenai money laundering menyimpulkan bahwa kejahatan money laundering "tidak dapat berdiri sendiri," sekaligus menegaskan bahwa dalam teori hukum acara pidana, jika pencucian uang didakwakan secara kumulatif, tindak pidana asal harus dibuktikan—misalnya korupsi sebagai predicate crime (Maria, 2015). Sementara itu, artikel lain mengutip pandangan bahwa pencucian uang harus dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri (separate offense) walaupun memang tergantung pada tindak pidana asalnya, dan dari sudut pandang strategi penuntutan disarankan agar TPPU dimasukkan ke dalam dakwaan kumulatif agar pelacakan uang hasil kejahatan tidak semakin sulit dan agar perampasan atau aset pengganti dapat lebih optimal (Oktahandika, 2019; Sulawijaya et al., 2023).

Perbedaan penekanan ini penting dicatat: sebagian rujukan menekankan "ketidakberdirian sendiri" money laundering dalam arti keterikatan pembuktian pada predicate crime, sementara rujukan lain menekankan "separate offense" namun tetap memerlukan keterkaitan faktual dan pembuktian asal-usul harta; keduanya bertemu pada satu titik praktik yang sama, yaitu dakwaan kumulatif mendorong pembuktian yang paralel atas predicate crime dan follow-up crime di persidangan (Maria, 2015; Oktahandika, 2019; Sulawijaya et al., 2023).

Panduan penuntutan juga disebut telah mendorong penggunaan dakwaan kumulatif untuk perkara yang memuat predicate crime dan tindak pidana pencucian uang sekaligus, sehingga praktik penuntutan memposisikan kedua tindak pidana itu dalam satu struktur dakwaan untuk dibuktikan dalam proses yang sama (Sihotang & Butar-butar, 2021; Sulawijaya et al., 2023). Selain itu, kajian tentang penggabungan korupsi dan money laundering juga menyatakan bahwa penggabungan dalam satu surat dakwaan menuntut jaksa membuktikan kedua tindak pidana tersebut di depan persidangan, sekaligus mengaitkannya dengan dasar penggabungan perkara dalam KUHAP (Afif et al., 2022; Waruwu et al., 2020).

Dengan demikian, dalam perkara TPPU, dakwaan kumulatif berfungsi bukan hanya sebagai "penggabungan pasal," melainkan sebagai desain pembuktian yang selaras dengan karakter tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan asal-usul harta dan perbuatan pidana sebelumnya (Maria, 2015; Oktahandika, 2019; Sulawijaya et al., 2023).

3.9 Dakwaan Kumulatif dalam Korupsi dan Konfigurasi "Alternatif-Kumulatif" atau "Kumulatif-Subsidiaritas"

Pada tindak pidana korupsi, praktik juga mengenal variasi dakwaan yang menggabungkan beberapa teknik, misalnya alternatif-kumulatif atau kumulatif-subsidiaritas, sebagai respons atas keragaman perbuatan, pelaku, dan kebutuhan pembuktian (Akmalia & Aldyan, 2023; Junaedi, 2007). Dalam kajian tentang perkara korupsi yang juga memuat tindak pidana pencucian uang, disebutkan bahwa terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, serta dijelaskan bahwa dakwaan dapat disusun secara kumulatif-subsidiaritas sehingga majelis hakim mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan secara bertahap atau satu per satu dalam kerangka struktur dakwaan yang diajukan (Akmalia & Aldyan, 2023; Junaedi, 2007).

Di tingkat kebijakan penindakan, juga dicatat adanya gagasan "penuntutan kumulatif" untuk menggabungkan penyidikan tindak pidana asal—misalnya tipikor—dengan penyidikan TPPU dan kemudian dilanjutkan dengan penuntutan dalam bentuk dakwaan kumulatif (Saragih et al., 2020; Waruwu et al., 2020). Semua rujukan ini memperlihatkan bahwa dakwaan kumulatif sering diposisikan sebagai instrumen untuk memastikan pertanggungjawaban atas seluruh rangkaian perbuatan—termasuk perbuatan lanjutan seperti pencucian uang—dapat diperiksa dalam satu forum persidangan (Akmalia & Aldyan, 2023; Junaedi, 2007; Saragih et al., 2020).

3.10 Dakwaan Kumulatif dan Diversi dalam Peradilan Anak: Relevansi Format Dakwaan dalam Pengupayaan Penyelesaian

Walaupun dakwaan kumulatif adalah isu penuntutan di peradilan umum, sejumlah rujukan menunjukkan bahwa bentuk dakwaan termasuk kumulatif juga memiliki relevansi dalam konteks peradilan anak, khususnya ketika membahas kewajiban hakim mengupayakan diversi. Beberapa kajian menyebut bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 mengatur hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan didakwa pula melakukan tindak pidana yang diancam 7 tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidair, alternatif, kumulatif, atau kombinasi atau gabungan (Siagian et al., 2023; Suartana et al., 2020).

Penjelasan serupa juga muncul dalam pembahasan diversi sebagai perlindungan anak, yang menegaskan adanya ketentuan bahwa diversi tetap diupayakan dalam konfigurasi dakwaan tertentu—termasuk kumulatif—sebagaimana dirumuskan dalam PERMA tersebut (Adnyana et al., 2024; Putri, 2021). Kajian lain bahkan membahas disharmonisasi norma antara UU SPPA dan PERMA dalam syarat diversi, namun tetap mengakui bahwa PERMA memuat rumusan kewajiban diversi ketika dakwaan berbentuk subsidairitas, alternatif, kumulatif, atau kombinasi (Simanjuntak et al., 2021; Zuniarto, 2020).

Dalam konteks ini, dakwaan kumulatif tidak hanya berdampak pada pembuktian dan putusan, tetapi juga dapat memengaruhi titik masuk mekanisme penyelesaian yang berorientasi perlindungan anak (diversi) ketika konfigurasi ancaman pidana dan bentuk dakwaan memenuhi syarat sebagaimana dipahami dalam PERMA (Adnyana et al., 2024; Siagian et al., 2023; Zuniarto, 2020).

3.11 Memperjelas Istilah: Dakwaan Kumulatif (Hukum Acara) vs. Sanksi Kumulatif (Hukum Materiil)

Penting untuk membedakan "dakwaan kumulatif" sebagai kategori hukum acara atau teknik penuntutan dari "sanksi pidana kumulatif" sebagai kategori hukum materiil atau perumusan ancaman pidana. Dalam analisis sediaan farmasi tanpa izin edar, dijelaskan model sanksi pidana kumulatif ditandai kata penghubung "dan" di antara dua jenis pidana yang diancamkan, sedangkan model alternatif ditandai "dan/atau"; juga ditegaskan bahwa dalam model kumulatif hakim terikat untuk menjatuhkan kedua jenis pidana sekaligus (Sianturi & Sitompul, 2022).

Pada konteks lingkungan hidup, disebutkan bahwa ketentuan Pasal 98 ayat (1) UUPPLH memuat ancaman pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif, namun dalam praktik putusan tertentu hakim menjatuhkan pidana denda tanpa pidana penjara sehingga dinilai tidak sesuai dengan rumusan kumulatif yang diperintahkan pasal tersebut (Mardjuki & Yusuf, 2024; Sianturi & Sitompul, 2022). Pada tindak pidana narkotika, beberapa kajian menegaskan bahwa pemberatan sanksi dalam UU Narkotika dapat bersifat kumulatif, yakni penjara dan denda dijatuhkan bersama, dan hal ini dibahas sebagai karakter perumusan sanksi—bukan bentuk dakwaan (Santoso et al., 2011; Sianturi & Sitompul, 2022). Dalam bidang konservasi satwa, juga dijelaskan bahwa undang-undang memuat sanksi kumulatif berupa pidana penjara dan denda yang diberlakukan bersamaan sebagai dua pidana pokok untuk satu tindakan pidana (Khairunnisa & Rasji, 2024; Sianturi & Sitompul, 2022).

Dengan pembedaan ini, diskursus "dakwaan kumulatif" harus dipahami sebagai strategi perumusan tuduhan—berapa tindak pidana yang didakwakan dan bagaimana relasinya—sedangkan "sanksi kumulatif" adalah persoalan bagaimana undang-undang merumuskan jenis pidana yang wajib dijatuhkan ketika satu delik terbukti (Mardjuki & Yusuf, 2024; Sianturi & Sitompul, 2022).

________________________________________

IV. Penutup

Secara sintetis, dakwaan kumulatif adalah instrumen penuntutan yang memungkinkan Penuntut Umum menghadirkan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri untuk diperiksa dan diputus bersama, dengan konsekuensi bahwa masing-masing dakwaan harus dibuktikan satu demi satu dan putusan harus merespons tiap dakwaan yang diajukan (Halif, 2017; Setyawan & Kristianti, 2022; Tangkala & Qomarudin, 2022).

Penggunaan dakwaan kumulatif menjadi penting ketika fakta menunjukkan lebih dari satu tindak pidana—baik dalam konteks tindak pidana konvensional yang berbarengan (concursus) maupun tindak pidana khusus seperti TPPU yang terkait predicate crime—karena format ini menuntut pembuktian yang paralel dan dapat mencegah penyederhanaan perkara yang mengabaikan sebagian perbuatan pidana yang relevan (Laia, 2021; Oktahandika, 2019; Sulawijaya et al., 2023).

Studi-studi kasus juga memperlihatkan bahwa kekeliruan memilih bentuk dakwaan—misalnya menggunakan dakwaan tunggal atau alternatif ketika seharusnya kumulatif—dapat menimbulkan kesan ketidakadilan dan melemahkan kualitas penuntutan serta outcome perkara, sehingga kecermatan dalam memilih dan merumuskan dakwaan kumulatif sesuai syarat Pasal 143 KUHAP dan pedoman praktik merupakan prasyarat penting bagi peradilan pidana yang akuntabel dan komprehensif (Hartiwiningsih, 2013; Maysela & Yusuf, 2024; Supriyadin et al., 2019; Tangkala & Qomarudin, 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Adnyana, W. A. S., Astariyani, N. L. G., & Bagiastra, I. N. (2024). Analisis yuridis pengaturan syarat pelaksanaan diversi pada tingkat pemeriksaan di pengadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 10(1), 25–36. https://doi.org/10.23887/jkh.v10i1.75285

Afif, M. Y., Setiyanto, B., & Lukitasari, D. (2022). Tinjauan hukum pidana terhadap perbuatan memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar (Studi Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN.Pdg.). Recidive Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 10(3), 149. https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938

Akmalia, A., & Aldyan, A. (2023). Analisis penggunaan dakwaan alternatif subsidair oleh penuntut umum dalam perkara perlindungan anak. Verstek, 11(3), 488. https://doi.org/10.20961/jv.v11i3.73335

Dewayani, C. R. (2020). Upaya pembuktian dakwaan kumulatif oleh penuntut umum dalam perkara melarikan anak gadis dan melakukan persetubuhan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 532/Pid.Sus/2015/PN.Smn). Verstek, 8(1). https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39608

Fauziyah, T., Ibad, S., & Fathorrahman, F. (2024). Analisis tindak pidana pemerkosaan yang disertai dengan pencurian (Studi Putusan Hakim No. 25/PID.B/2020/PN.BTM). Hukmy Jurnal Hukum, 3(2), 432–440. https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i2.432-440

Fitriani, R. E., Asshofa, M. M., & Humaeroh, N. S. (2022). Analisis penetapan surat dakwaan terhadap suatu tindak pidana. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 8(1), 38–57. https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.38-57

Haeykel, M., Danialsyah, D., & Purba, I. G. (2023). Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan yang dilakukan karyawan toko emas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2284/Pid.B/2022/PN Mdn). Jurnal Meta Hukum, 2(3), 141–153. https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.454

Halif, H. (2017). Pembuktian tindak pidana pencucian uang tanpa dakwaan tindak pidana asal. Jurnal Yudisial, 10(2), 173. https://doi.org/10.29123/jy.v10i2.70

Hartiwiningsih, H. (2013). Kajian kritis penggunaan UU tindak pidana korupsi untuk menangani tindak pidana perbankan. Yustisia Jurnal Hukum, 2(1). https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11056

Junaedi, J. (2007). Peradilan kasus gratifikasi Harini Wijoso: Sebuah analisis-kritis. Jurnal Hukum & Pembangunan, 37(1), 1. https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no1.146

Khairunnisa, P., & Rasji, R. (2024). Menilik penjatuhan sanksi kumulatif terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum ditinjau dari perspektif kepastian hukum. Ranah Research Journal of Multidisciplinary Research and Development, 6(4), 990–1001. https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.935

Kharisma, K. K. A., & Yatna, S. (2024). Penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana pencurian (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 649/Pid.B/2022/PN.Mtr). Indonesian Journal of Law and Justice, 1(3), 7. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2105

Kinanti, N., & Widjajanti, E. (2022). Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan (Studi Putusan Nomor 722/PID.SUS/2020/PN.BKS). Reformasi Hukum Trisakti, 4(4), 948–956. https://doi.org/10.25105/refor.v4i6.15235

Laia, F. (2021). Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 2(4), 524–534. https://doi.org/10.36418/jiss.v2i4.251

Larasati, A. B., Pujiyono, P., & Azhar, M. (2021). Pendekatan penal dalam kerangka politik kriminal untuk menanggulangi tindak pidana tambang galian C di wilayah Wonosobo. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(1), 121–135. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.121-135

Mardjuki, S., & Yusuf, H. (2024). Analisis hukum terhadap kasus pencurian barang bukti. Comserva Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(11), 4700–4706. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i11.1237

Maria, R. A. (2015). Sanksi kumulatif dalam penyalahgunaan narkotika. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(1), 168–184. https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.1.168-184

Maysela, V. A., & Yusuf, H. (2024). Analisis yuridis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tentang kasus tindak pidana membawa senjata tajam. Comserva Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(11), 4737–4742. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i11.1235

Oktahandika, R. (2019). Pembuktian kejahatan asal (predicate crime) tindak pidana pencucian uang pada pelaku pasif. JLR – Jurnal Legal Reasoning, 1(2), 156–171. https://doi.org/10.35814/jlr.v1i2.2184

Putri, G. M. (2021). Urgensi keterangan ahli yang dibacakan sebagai alat bukti dalam persidangan perkara illegal fishing di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Studi Putusan Nomor 01/PIDSUS.PRK/2018/PN.JKT.UTR). Verstek, 9(3). https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55044

Ratomi, A., & Khairunnisa, K. (2019). Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 10/Pid.Sus Anak/2015/PN.Stb). Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, 14(1). https://doi.org/10.18860/egalita.v14i1.8362

Rumadan, I. (2018). Penafsiran hakim terhadap ketentuan pidana minimum khusus dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Jurnal Hukum dan Peradilan, 2(3), 379. https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.379-404

Santoso, T., Chandra, R., A.C., S., Muhajir, M., & Mardiah, S. (2011). Panduan investigasi dan penuntutan dengan pendekatan hukum terpadu. https://doi.org/10.17528/cifor/003420

Saragih, C. M., Batubara, S. A., Napitupulu, M. J., Sihombing, N. I., & Gultom, N. W. (2020). Analisis hukum terhadap penggabungan dan pemisahan perkara pidana dalam surat dakwaan penuntut umum. Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 3(2), 360–368. https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.309

Seftiniara, I. N., Rusli, T., & Putri, N. J. (2023). Pertimbangan hakim terhadap anak pengedar narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk). Journal Presumption of Law, 5(1), 73–86. https://doi.org/10.31949/jpl.v5i1.4424

Setyawan, V. P., & Kristianti, A. P. (2022). Expansion of diversion regulations in the trial of children in conflict with the law. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, 4(2), 116. https://doi.org/10.32502/khk.v4i2.5557

Siagian, F. B. S., Sunarmi, S., & Ekaputra, M. (2023). Penjatuhan sanksi pidana kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual. Locus Journal of Academic Literature Review, 830–845. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i10.237

Sianturi, R. H., & Sitompul, Y. R. S. (2022). Pertanggungjawaban pidana kasus korupsi oleh Direktur PT Beringin Bangun Utama dalam Surat Putusan No. 64/Pid.Sus/Tpk/2016/Pn.Bgl. Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5(2), 927–934. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1316

Sihotang, L., & Butar-butar, G. (2021). Analisis pinalti hukum mati kepada perantara jual beli narkotika dan pembelian kategori tanaman narkotika (Studi Kasus No. 1991/PID.SUS/2019/PN MDN). Nommensen Journal of Legal Opinion, 2(01), 24–36. https://doi.org/10.51622/njlo.v2i01.205

Simangungsong, M., Manullang, H., & Purba, T. R. G. (2021). Pertanggungjawaban pidana direktur perseroan terbatas dalam tindak pidana korupsi proyek pembangunan rumah sakit (Studi Putusan No.15/PID.SUS-TPK/2018/PN.MDN). Nommensen Journal of Legal Opinion, 2(01), 103–132. https://doi.org/10.51622/njlo.v2i01.214

Simanjuntak, E. W., Ablisar, M., Sutiarnoto, S., & Marlina, M. (2021). Peran hakim terhadap penerapan diversi sebagai upaya menciptakan restoratif justice dalam tindak pidana anak. Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum. https://doi.org/10.55357/is.v2i2.141

Suartana, I. M., Widyantara, I. M. M., & Sugiartha, I. N. G. (2020). Analisis putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar (Putusan No: 42/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps). Jurnal Interpretasi Hukum, 1(2), 208–212. https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2477.208-212

Sulawijaya, I. D., Sapari, P., & Tobing, G. L. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia, 8(9), 5285–5296. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i9.13679

Supriyadin, S., Herman, H., & Handrawan, H. (2019). Formulasi kebijakan hukum pidana tentang rehabilitasi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Halu Oleo Legal Research, 1(2), 209. https://doi.org/10.33772/holresch.v1i2.6209

Tangkala, A. F. R., & Qomarudin, H. (2022). Analisis tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi dalam sistem hukum pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor. 101/PID.B/2011/PN.PAREPARE). Jurnal Ilmiah Publika, 10(2), 499. https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7845

Waruwu, V., Nainggolan, O., & Sinaga, J. (2020). Pertanggungjawaban pidana pelaku orderan fiktif ojek online yang mengakibatkan kerugian PT. Grab Indonesia (Studi Putusan Nomor 1507/PID.SUS/2018/PN.MDN). Jurnal Hukum Patik, 9(3), 174–190. https://doi.org/10.51622/patik.v9i3.247

Zulfikar, A. (2023). Tindak pidana penganiayaan oleh anak di bawah umur yang dilakukan oleh lebih dari satu orang anak mengakibatkan kematian korban. Legalitas Jurnal Hukum, 15(1), 132. https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.439

Zuniarto, H. (2020). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan denda bersifat minimum khusus dalam delik narkotika. Lex Renaissance, 5(2). https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss2.art5