01260 - Dakwaan Alternatif dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Konsep, Rasionalitas, dan Implikasi Praktis

Alternative Indictment in Indonesian Criminal Procedure Law: Concept, Rationale, and Practical Implications

Abstrak

Dakwaan alternatif merupakan salah satu bentuk surat dakwaan dalam hukum acara pidana Indonesia yang memuat beberapa rumusan tindak pidana bersifat pilihan dan saling mengecualikan, di mana hakim cukup membuktikan salah satu di antaranya untuk menjatuhkan putusan pemidanaan. Artikel ini bertujuan mengkaji secara komprehensif konsep dakwaan alternatif, rasionalitas penggunaannya, cara kerjanya di persidangan, perbandingannya dengan bentuk dakwaan lain, serta implikasi praktisnya dalam berbagai jenis perkara pidana. Kajian dilakukan melalui pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisis ketentuan KUHAP, doktrin, dan berbagai hasil penelitian empiris terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa dakwaan alternatif lahir dari kebutuhan penuntut umum untuk mengatasi keragu-raguan kualifikasi delik sekaligus mencegah terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana akibat kesalahan pemilihan pasal. Dalam praktiknya, hakim diberikan kebebasan memilih salah satu dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta hukum di persidangan, tanpa harus membuktikan secara berjenjang seperti pada dakwaan subsidair. Meskipun demikian, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh sistem pembuktian berdasarkan Pasal 183 KUHAP serta asas negatief wettelijk. Artikel ini menegaskan bahwa dakwaan alternatif yang baik bukan sekadar menambah opsi pasal, melainkan harus disusun secara koheren, cermat, jelas, dan lengkap berdasarkan fakta penyidikan yang sama, guna memenuhi syarat formil dan materil dakwaan sebagaimana diamanatkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

Kata kunci: dakwaan alternatif; hukum acara pidana; kualifikasi delik; pembuktian; penuntut umum

________________________________________

Abstract

Alternative indictment is one form of indictment in Indonesian criminal procedure law that contains several mutually exclusive formulations of criminal offenses, whereby the judge need only prove one of them to impose a criminal verdict. This article aims to comprehensively examine the concept of alternative indictment, the rationale for its use, how it operates in trial proceedings, its comparison with other forms of indictment, and its practical implications across various types of criminal cases. The study employs a juridical-normative approach by analyzing the provisions of the Criminal Procedure Code (KUHAP), legal doctrine, and various relevant empirical research findings. The results indicate that alternative indictment arises from the public prosecutor's need to resolve uncertainty in the qualification of offenses while simultaneously preventing the accused from evading criminal liability due to an erroneous choice of legal provision. In practice, judges are afforded the freedom to select whichever charge is proven based on the legal facts at trial, without the need to proceed hierarchically as required under subsidiary indictments. Nevertheless, this freedom remains constrained by the evidentiary system under Article 183 of the KUHAP and the principle of negatief wettelijk. This article affirms that a well-constructed alternative indictment is not merely an exercise in adding optional provisions, but must be formulated coherently, carefully, clearly, and completely on the basis of the same investigative facts, in order to satisfy the formal and material requirements of an indictment as mandated by Article 143 paragraph (2) of the KUHAP.

Keywords: alternative indictment; criminal procedure law; offense qualification; evidence; public prosecutor

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam hukum acara pidana Indonesia, surat dakwaan memiliki kedudukan sentral karena dipahami sebagai surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, sekaligus menjadi dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan (Afrizal et al., 2023; Manalu, 2019; Putra & Iqbal, 2020). Pemahaman ini juga ditegaskan dalam berbagai kajian yang menyatakan bahwa dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena pemeriksaan di persidangan dilakukan "berdasarkan" dakwaan tersebut, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP (Manalu, 2019; Purnomo, 2020; Siagian et al., 2023).

Konsekuensinya, ruang lingkup pemeriksaan hakim dan batas putusan pidana bertumpu pada apa yang dirumuskan penuntut umum di dalam dakwaan: majelis hakim dinyatakan hanya mempertimbangkan dan menilai apa yang terdapat dalam surat dakwaan terkait benar atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana, serta hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar batas dakwaan yang termuat di dalam surat dakwaan (Afrizal et al., 2023; Lubis et al., 2021; Putra & Iqbal, 2020). Dengan kerangka ini, pilihan "bentuk" dakwaan menjadi strategis karena berkaitan langsung dengan kemungkinan keberhasilan pembuktian dan kepastian pertanggungjawaban pidana terdakwa di persidangan (Fitriani et al., 2022; Junaedi, 2007).

Berangkat dari fungsi dakwaan sebagai rule of the game pemeriksaan dan putusan, praktik peradilan mengenal variasi bentuk dakwaan, yakni tunggal, alternatif, subsidair, kumulatif, dan gabungan, sebagai produk doktrin dan praktik, terutama karena KUHAP dipahami tidak merumuskan secara eksplisit bentuk-bentuk surat dakwaan tersebut (Halif, 2017; Ratomi & Khairunnisa, 2019; Siagian et al., 2023). Di antara bentuk-bentuk itu, "dakwaan alternatif" menjadi relevan ketika penuntut umum menghadapi keragu-raguan mengenai kualifikasi delik atau pasal yang paling tepat diterapkan pada satu peristiwa pidana yang sama, tetapi tetap perlu menjaga agar terdakwa tidak lepas dari pertanggungjawaban pidana semata-mata karena kekeliruan memilih pasal (Manalu, 2019; Yanti, 2022; Zulfikar, 2023). Karena itu, dakwaan alternatif diposisikan sebagai teknik pendakwaan yang memberi pilihan kepada pengadilan untuk menentukan rumusan tindak pidana mana yang paling tepat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa atas perbuatannya (Hermawati, 2023; Manalu, 2019; Zulfikar, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis dan komprehensif konsep dakwaan alternatif, dasar rasionalitasnya, cara kerjanya di persidangan, perbandingannya dengan bentuk dakwaan lain, serta relevansi dan implikasinya dalam berbagai jenis perkara pidana di Indonesia.

________________________________________

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif (normative legal research), yakni penelitian hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi ketentuan KUHAP, khususnya Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 183. Bahan hukum sekunder mencakup berbagai hasil penelitian dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan topik dakwaan alternatif dalam hukum acara pidana Indonesia. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mendeskripsikan, mensistematisasi, dan mengevaluasi berbagai konsep, norma, dan praktik yang berkaitan dengan dakwaan alternatif guna memperoleh pemahaman yang utuh dan komprehensif.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Definisi Dakwaan Alternatif: "Pilihan" Delik yang Saling Mengecualikan

Dakwaan alternatif pada intinya adalah bentuk dakwaan yang memuat beberapa rumusan tindak pidana, tetapi hubungan antara rumusan tersebut bersifat saling mengecualikan (mutually exclusive), sehingga hakim cukup membuktikan salah satu di antaranya untuk menjatuhkan putusan pemidanaan (Hermawati, 2023; Ratomi & Khairunnisa, 2019; Sabirin, 2021). Literatur juga merumuskan bahwa dakwaan alternatif adalah dakwaan yang "saling mengecualikan antara satu dengan yang lainnya" dan digunakan ketika penuntut umum belum memperoleh keyakinan tentang delik atau pasal yang paling tepat untuk dibuktikan di persidangan (Dewi, 2019; Sabirin, 2021; Yanti, 2022). Dengan kata lain, meskipun di dalam surat dakwaan terdapat lebih dari satu rumusan tindak pidana, tujuan utamanya tetap hanya membuktikan satu tindak pidana saja di antara rangkaian tindak pidana yang didakwakan (André et al., 2023; Laia, 2021; Ratomi & Khairunnisa, 2019).

Karakter "pilihan" ini biasanya tampak pada konstruksi bahasa dakwaan alternatif yang menyisipkan kata "atau" di antara rumusan delik yang diajukan, yang menandai bahwa hubungan dakwaan-dakwaan tersebut bukan untuk dibuktikan sekaligus, melainkan dipilih salah satu (Chanif, 2021; Manalu, 2019; Zulfikar, 2023). Dalam studi konstruksi dakwaan alternatif pada perkara perbankan syariah, misalnya, ditegaskan bahwa di antara satu dakwaan dengan dakwaan lain tersirat kata "atau" yang memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan salah satu di antara dakwaan-dakwaan yang diajukan (Chanif, 2021; Manalu, 2019; Zulfikar, 2023). Formulasi "atau" ini sekaligus memperjelas bahwa dakwaan alternatif bukanlah "akumulasi" beberapa peristiwa pidana, melainkan "alternatif kualifikasi" atas satu peristiwa pidana yang dipandang bersinggungan dengan beberapa ketentuan pidana yang berdekatan corak dan cirinya (Humendru et al., 2020; Yanti, 2022; Zulfikar, 2023).

3.2 Rasionalitas Penggunaan: Mengatasi Keragu-raguan Kualifikasi dan Menghindari "Lolosnya" Terdakwa

Dasar pertimbangan yang berulang dalam berbagai sumber adalah bahwa dakwaan alternatif disusun ketika penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti, sehingga ia menyusun beberapa rumusan tindak pidana yang saling mengecualikan dan menyerahkan pilihan kepada pengadilan untuk menentukan mana yang tepat (Manalu, 2019; Siagian et al., 2023; Zulfikar, 2023). Dalam analisis perkara perbankan syariah, penggunaan dakwaan alternatif secara eksplisit diposisikan sebagai upaya "menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban hukum pidana (crime liability)" akibat keragu-raguan penuntut umum mengenai ketentuan pidana mana yang akan ditetapkan hakim (Falah et al., 2017; Humendru et al., 2020; Zulfikar, 2023). Kajian tentang dakwaan alternatif dalam perkara narkotika juga mengulang rasionalitas ini: alternatif dipakai karena jaksa penuntut umum "belum yakin benar" tentang kualifikasi tindak pidana atau pasal yang tepat diterapkan, sehingga dakwaan alternatif atau pilihan dipakai untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa (André et al., 2023; Hermawati, 2023; Humendru et al., 2020).

Rasionalitas tersebut juga terkait erat dengan fungsi dakwaan sebagai batas pemeriksaan dan sebagai prasyarat agar pemeriksaan tidak melebar tanpa kendali, sehingga kesalahan memilih pasal di awal dapat berakibat serius terhadap nasib perkara. Sejumlah kajian menekankan bahwa dakwaan yang salah atau tidak cermat dapat berakibat perkara berujung pada pembebasan atau pelepasan, atau dakwaan dapat dinyatakan kabur (obscuur libel), bahkan batal demi hukum, yang pada akhirnya menghambat pembuktian (Fitriani et al., 2022; Silalahi et al., 2023; Sinaga, 2023). Karena itu, dakwaan alternatif dipahami sebagai salah satu teknik "pengamanan" (safeguard) di level pendakwaan untuk mengantisipasi ketidakpastian kualifikasi delik, tanpa harus mengorbankan kebutuhan akan rumusan dakwaan yang tetap cermat, jelas, dan lengkap (Fitriani et al., 2022; Siagian et al., 2023; Zulfikar, 2023).

3.3 Dasar Normatif yang Mengikat: Syarat Formil-Materil Dakwaan dan Implikasi Obscuur Libel

Walaupun variasi bentuk dakwaan berkembang sebagai produk doktrin dan praktik, penyusunan surat dakwaan tetap harus memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana Pasal 143 ayat (2) KUHAP, antara lain memuat identitas terdakwa dan uraian tindak pidana beserta waktu serta tempat terjadinya tindak pidana (Fitriani et al., 2022; Halif, 2017; Siagian et al., 2023). Dalam konteks ini, dakwaan, termasuk dakwaan alternatif, wajib berfungsi memberi informasi yang memadai tentang perbuatan yang didakwakan, sehingga menjadi basis pemeriksaan hakim dan parameter dalam menjatuhkan putusan (Afrizal et al., 2023; Fitriani et al., 2022; Putra & Iqbal, 2020). Apabila uraian dakwaan tidak memenuhi kualitas "cermat, jelas, dan lengkap", konsekuensi yang diulas dalam literatur adalah dakwaan dapat dinyatakan batal demi hukum (Falah et al., 2017; Fitriani et al., 2022; Rizqi, 2021).

Selain itu, beberapa sumber menekankan bahwa rumusan surat dakwaan harus benar-benar sejalan dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Dalam kajian hubungan penyidikan-penuntutan, dinyatakan bahwa apabila hakim menjumpai rumusan dakwaan menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, hakim dapat menyatakan dakwaan kabur (obscuur libel) karena rumusan dakwaan tidak koheren dengan uraian tindak pidana yang diperoleh dalam penyidikan (Silalahi et al., 2023; Sinaga, 2023). Sejalan dengan itu, kajian konstruksi dakwaan alternatif dalam perkara perbankan syariah juga mengutip prinsip bahwa rumusan surat dakwaan harus sejalan dengan hasil pemeriksaan penyidikan (Silalahi et al., 2023; Zulfikar, 2023). Pada titik ini, penggunaan dakwaan alternatif tidak membenarkan penuntut umum untuk menyusun dakwaan yang "mengambang"; alternatif tetap harus dibangun di atas fakta penyidikan yang sama, tetapi diarahkan pada pilihan kualifikasi pasal yang berbeda secara sah (Silalahi et al., 2023; Sinaga, 2023; Zulfikar, 2023).

3.4 Cara Kerja Dakwaan Alternatif di Persidangan: Hakim Memilih dan Membuktikan Salah Satu

Dalam dakwaan alternatif, hubungan antardakwaan bersifat pilihan, sehingga majelis hakim pada prinsipnya dapat langsung memilih salah satu dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta hukum di persidangan (Humendru et al., 2020; Somarwane et al., 2023; Zuniarto, 2020). Kajian tentang perkara penganiayaan atau pembelaan terpaksa menegaskan bahwa ketika terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, majelis hakim dapat langsung memilih salah satu dari beberapa dakwaan yang didakwakan penuntut umum yang dianggap terbukti berdasarkan fakta hukum (Humendru et al., 2020; Somarwane et al., 2023). Literatur mengenai dakwaan alternatif dalam perkara narkotika juga menyatakan bahwa hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang terbukti dan bebas menyatakan bahwa dakwaan tertentu, misalnya dakwaan kedua, terbukti tanpa harus memutus terlebih dahulu dakwaan pertama, yang membedakan logika pembuktian dakwaan alternatif dari pola berjenjang pada dakwaan subsidair (Humendru et al., 2020; Zuniarto, 2020).

Namun, kebebasan memilih salah satu dakwaan alternatif tersebut tetap berada dalam koridor sistem pembuktian dan asas-asas KUHAP. Sejumlah sumber menegaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana harus berpegang pada ketentuan Pasal 183 KUHAP: putusan pemidanaan tidak boleh dijatuhkan kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya (Haeykel et al., 2023; Lubis et al., 2021; Putra & Iqbal, 2020). Literatur juga menyebutkan bahwa Indonesia menganut sistem pembuktian negatief wettelijk, yakni keterikatan pada alat bukti menurut undang-undang sekaligus keyakinan hakim (Dunggio et al., 2020; Thanzani et al., 2022; Tirtadinata et al., 2023). Dengan demikian, "hakim cukup membuktikan salah satunya" dalam konteks dakwaan alternatif bukan berarti pembuktian menjadi longgar, melainkan berarti objek pembuktian difokuskan pada salah satu pilihan delik yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terbukti melalui alat bukti sah dan keyakinan hakim (Humendru et al., 2020; Lubis et al., 2021; Somarwane et al., 2023).

3.5 Perbandingan Bentuk Dakwaan: Alternatif, Subsidair, Kumulatif, Tunggal, dan Gabungan

Pembedaan dakwaan alternatif dari bentuk dakwaan lain penting karena masing-masing memuat logika pembuktian yang berbeda. Dakwaan subsidair dipahami sebagai dakwaan berlapis yang disusun berurutan dari tindak pidana yang diancam paling berat sampai yang paling ringan; pembuktian dilakukan secara berurut dari lapisan teratas, dan dakwaan subsidair berfungsi sebagai dakwaan "pengganti" apabila dakwaan primer tidak terbukti (Manalu, 2019; Purnomo, 2020; Setyawan & Kristianti, 2022). Dalam kerangka ini, apabila dakwaan primer terbukti, dakwaan lapisan di bawahnya tidak perlu dibuktikan lagi, sedangkan bila primer gagal, barulah pembuktian beralih pada lapisan berikutnya (Manalu, 2019; Prasetyo, 2015; Setyawan & Kristianti, 2022). Pola berurutan ini berbeda dari dakwaan alternatif yang memungkinkan majelis hakim berdasarkan penilaian fakta hukum langsung memilih salah satu dakwaan tanpa harus membuktikan secara berjenjang dari "atas ke bawah" (Humendru et al., 2020; Zuniarto, 2020).

Dakwaan kumulatif, sebaliknya, dipahami sebagai pendakwaan atas beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri dan didakwakan secara serempak, di mana semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu (Ratomi & Khairunnisa, 2019; Saragih et al., 2020; Simanjuntak, 2022). Kajian tentang dakwaan kumulatif menegaskan bahwa dalam bentuk ini, beberapa tindak pidana didakwakan sekaligus dan harus dibuktikan satu per satu, sehingga struktur kumulatif tidak menyediakan "pilihan" tunggal seperti dakwaan alternatif (Ratomi & Khairunnisa, 2019; Simanjuntak, 2022). Sementara itu, dakwaan tunggal berisi hanya satu dakwaan, biasanya dipakai untuk tindak pidana yang jelas dan sederhana, sehingga sederhana pula dalam pembuktian dan penerapan hukum (Fitriani et al., 2022; Halif, 2017; Ratomi & Khairunnisa, 2019). Akan tetapi, kajian tentang dakwaan tunggal menekankan adanya risiko: apabila dakwaan tunggal gagal dibuktikan, terdakwa berpeluang dibebaskan, sehingga pemilihan dakwaan tunggal menuntut ketepatan kualifikasi sejak awal (Falah et al., 2017; Fitriani et al., 2022; Ratomi & Khairunnisa, 2019). Akhirnya, praktik juga mengenal bentuk kombinasi atau gabungan, misalnya gabungan alternatif dengan subsidair, yang digunakan ketika penuntut umum sekaligus memerlukan logika "pilihan" dan "lapisan" dalam satu konstruksi pendakwaan (Akmalia & Aldyan, 2023; Ratomi & Khairunnisa, 2019; Zuniarto, 2020).

Untuk memudahkan pemahaman, perbedaan antarbentuk dakwaan tersebut dapat diringkas sebagai berikut.

Bentuk Dakwaan Jumlah Delik Pola Pembuktian Logika Utama

Tunggal Satu Dibuktikan seluruhnya Kepastian kualifikasi sejak awal

Alternatif Beberapa (pilihan) Cukup salah satu Mengatasi keragu-raguan kualifikasi

Subsidair Beberapa (berlapis) Berjenjang dari berat ke ringan Penggantian apabila primer gagal

Kumulatif Beberapa (mandiri) Semua harus dibuktikan satu per satu Beberapa peristiwa pidana berbeda

Gabungan Kombinasi Kombinasi logika Kebutuhan pilihan sekaligus lapisan

3.6 Relevansi Praktis dalam Berbagai Jenis Perkara

3.6.1 Perkara Narkotika

Dalam perkara narkotika, sejumlah penelitian menyatakan bahwa penuntut umum "biasanya" menggunakan dakwaan alternatif karena adanya ketidakpastian kualifikasi pasal yang paling tepat diterapkan atas fakta peristiwa narkotika, misalnya perbedaan karakter unsur pasal tertentu (Hermawati, 2023; Humendru et al., 2020; Iswahyudi, 2018). Pada saat yang sama, kajian lain menyoroti sisi problematis pemilihan alternatif atau subsidair dalam konteks kebijakan rehabilitasi: penelitian mengenai rehabilitasi medis bagi terdakwa penyalahgunaan narkotika menegaskan bahwa bentuk dakwaan yang sering digunakan adalah dakwaan subsidair atau dakwaan alternatif, dan dalam praktik tersebut rehabilitasi medis tidak ditempatkan sebagai pilihan utama; kondisi ini dinilai menutup kemungkinan tuntutan rehabilitasi karena penuntut umum lebih mengejar pembuktian pasal dengan ancaman pidana (Afrizal et al., 2023; Hermawati, 2023). Dengan demikian, dakwaan alternatif di perkara narkotika dapat berfungsi sebagai instrumen fleksibilitas pembuktian, tetapi pilihan pasal dalam alternatif tersebut juga dapat memengaruhi orientasi pemidanaan, yakni antara penjara dan rehabilitasi, sebagaimana dikritisi dalam studi tersebut (Afrizal et al., 2023; Hermawati, 2023).

3.6.2 Perkara Judi Online dan Kejahatan Siber/ITE

Pada perkara judi online, penelitian empiris menunjukkan kecenderungan penggunaan dakwaan alternatif, antara lain karena adanya hambatan pembuktian untuk memenuhi unsur pasal tertentu, misalnya unsur dalam UU ITE, sehingga jaksa menggunakan pasal perjudian dalam KUHP sebagai alternatif untuk menjaga kemungkinan pemidanaan (Chanif, 2021; Manalu, 2019). Kajian tentang penegakan hukum judi online juga menegaskan bahwa dakwaan merupakan dasar pemeriksaan hakim, dan penuntut umum dalam kasus judi online cenderung memakai dakwaan alternatif dengan ciri penggunaan kata "atau" dan sifat saling bertolak belakang antardelik yang diajukan, tetapi pada intinya menarget pembuktian satu tindak pidana saja (Chanif, 2021; Manalu, 2019). Dalam perkara pencemaran nama baik melalui media teknologi informasi, studi putusan juga memberikan gambaran praktik bahwa terdakwa didakwa dengan alternatif dua pasal, dan majelis hakim menjatuhkan vonis berdasarkan salah satu dakwaan alternatif, misalnya dakwaan kedua, sesuai penilaian unsur dan fakta persidangan (Achmad et al., 2023; Afrizal et al., 2023).

3.6.3 Perkara Anak

Dalam perkara anak, relevansi dakwaan alternatif muncul bukan hanya pada aspek pembuktian, tetapi juga pada konsekuensi prosedural seperti diversi. Kajian mengenai diversi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 menyatakan bahwa hakim anak wajib mengupayakan diversi ketika anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam di bawah tujuh tahun dan juga didakwa melakukan tindak pidana yang diancam tujuh tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsider, alternatif, kumulatif, atau gabungan (Dewi, 2019; Setyawan & Kristianti, 2022). Dengan demikian, bentuk dakwaan, termasuk alternatif, dalam perkara anak dapat menentukan apakah kewajiban upaya diversi perlu dijalankan dalam konfigurasi dakwaan tertentu sebagaimana diuraikan oleh sumber-sumber tersebut (Dewi, 2019; Setyawan & Kristianti, 2022). Studi lain mengenai perlindungan anak juga menunjukkan praktik penggunaan bentuk dakwaan alternatif-subsidair karena penuntut umum belum yakin pasal mana yang paling tepat diterapkan, tetapi penyusunannya tetap harus memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 143 ayat (2) KUHAP serta pedoman Surat Edaran Jaksa Agung tentang pembuatan dakwaan (Akmalia & Aldyan, 2023; Siagian et al., 2023).

3.7 Batasan Fundamental: Pilihan Hakim Tetap Terikat pada Dakwaan dan Sistem Pembuktian

Sekalipun dakwaan alternatif memberikan pilihan kepada hakim, berbagai kajian menegaskan bahwa dasar putusan hakim adalah dakwaan penuntut umum; hakim dalam pertimbangan putusan pada prinsipnya tidak keluar dari pasal tindak pidana yang menjadi dakwaan penuntut umum, meskipun dakwaan itu disusun dalam berbagai bentuk (Afrizal et al., 2023; Lubis et al., 2021). Pedoman internal peradilan juga dipahami menegaskan prinsip serupa: kajian terkait SEMA Kamar Pidana mengenai narkotika menyebutkan rumusan bahwa hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum, dikaitkan dengan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP (Haeykel et al., 2023; Lubis et al., 2019). Ketika hakim memutus "di luar dakwaan", literatur hukum acara pidana menilai hal tersebut problematis dan dapat dipersoalkan dari perspektif ketentuan KUHAP, misalnya dikaitkan dengan kewajiban putusan berdasarkan dakwaan dan konsekuensi batal demi hukum (Afrizal et al., 2023; Mardhatillah & Ratnawati, 2023). Karena itu, fungsi "pilihan" dalam dakwaan alternatif harus dibaca sebagai pilihan di antara rumusan yang memang telah didakwakan, bukan sebagai ruang untuk membentuk pasal baru yang tidak diajukan dalam surat dakwaan (Afrizal et al., 2023; Lubis et al., 2021).

Di atas semua itu, dakwaan alternatif tetap harus diuji melalui sistem pembuktian KUHAP. Sejumlah penelitian mengulang ketentuan Pasal 183 KUHAP bahwa pemidanaan mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim (Haeykel et al., 2023; Putra & Iqbal, 2020; Yurita et al., 2023). Dalam kerangka sistem negatief wettelijk, keyakinan hakim tidak berdiri sendiri tetapi harus bertumpu pada alat bukti sah yang ditentukan undang-undang (Dunggio et al., 2020; Thanzani et al., 2022; Tirtadinata et al., 2023). Maka, sekalipun "cukup membuktikan salah satu" dakwaan alternatif, standar pembuktian dan metodologi penilaian bukti tetap melekat dan menjadi pembatas agar pilihan hakim tidak bergeser menjadi keputusan yang tidak akuntabel secara prosedural (Haeykel et al., 2023; Putra & Iqbal, 2020; Tirtadinata et al., 2023).

3.8 Implikasi Teknis bagi Penuntut Umum: Kualitas Rumusan dan Koherensi Fakta-Delik

Dari sudut penuntut umum, penggunaan dakwaan alternatif menuntut kemampuan menyusun rumusan yang tetap koheren dengan hasil penyidikan dan tidak menimbulkan kaburnya dakwaan. Literatur menyatakan bahwa surat dakwaan harus ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan harus sejalan dengan hasil penyidikan tersebut; penyimpangan dapat memicu penilaian bahwa dakwaan kabur (obscuur libel) (Silalahi et al., 2023; Zulfikar, 2023). Selain itu, kajian penegakan hukum illegal fishing memberikan catatan praktik bahwa dalam penyusunan dakwaan berbentuk alternatif atau subsidaritas sering terjadi kekeliruan berupa uraian tindak pidana materiil yang sama persis pada dakwaan kesatu dan kedua, padahal dasar hukum dakwaan berbeda dan rumusan pasalnya juga berbeda; ini menunjukkan bahwa dakwaan alternatif yang baik bukan sekadar "menggandakan" uraian yang sama, melainkan harus menyesuaikan uraian materiil dengan unsur pasal yang dipilih (Hasibuan, 2021; Zulfikar, 2023). Dalam perspektif ini, dakwaan alternatif memerlukan ketelitian untuk memastikan setiap alternatif benar-benar merepresentasikan konstruksi unsur delik yang berbeda namun masih bertumpu pada satu peristiwa pidana yang sama, sehingga tidak menimbulkan kontradiksi internal dan tetap "cermat, jelas, lengkap" (Fitriani et al., 2022; Hasibuan, 2021).

Pada akhirnya, berbagai sumber juga menunjukkan bahwa bentuk dakwaan merupakan instrumen yang memengaruhi strategi pembuktian. Dalam dakwaan alternatif, pembuktian dipusatkan untuk meneguhkan salah satu kualifikasi delik yang paling dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang tersedia, sehingga dari perspektif praktik ia kerap dinilai lebih fleksibel dibanding dakwaan tunggal yang berisiko tinggi bila salah memilih pasal (Falah et al., 2017; Humendru et al., 2020). Akan tetapi, fleksibilitas ini tetap harus diseimbangkan dengan tuntutan perlindungan hak terdakwa atas kejelasan tuduhan dan batas perkara yang dihadapinya, karena dakwaan pada prinsipnya menjadi batas pemeriksaan dan rujukan bagi hakim dalam memutus (Afrizal et al., 2023; Fitriani et al., 2022). Dengan demikian, dakwaan alternatif yang tepat bukan hanya "menambah opsi", melainkan menyusun opsi yang terukur, koheren, dan dapat dipertanggungjawabkan menurut syarat-syarat KUHAP serta praktik peradilan.

________________________________________

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, dakwaan alternatif merupakan bentuk dakwaan yang memuat beberapa rumusan tindak pidana yang bersifat saling mengecualikan (mutually exclusive), ditandai dengan penggunaan kata "atau" di antara rumusan delik, di mana hakim cukup membuktikan salah satu di antaranya untuk menjatuhkan putusan pemidanaan.

Kedua, rasionalitas utama penggunaan dakwaan alternatif adalah untuk mengatasi keragu-raguan kualifikasi delik yang dihadapi penuntut umum sekaligus sebagai safeguard agar terdakwa tidak lepas dari pertanggungjawaban pidana akibat kesalahan pemilihan pasal.

Ketiga, kebebasan hakim memilih salah satu dakwaan alternatif tetap dibatasi oleh sistem pembuktian negatief wettelijk berdasarkan Pasal 183 KUHAP, sehingga pembuktian tidak menjadi longgar meskipun fokusnya hanya pada salah satu pilihan delik.

Keempat, dakwaan alternatif memiliki logika pembuktian yang berbeda dari dakwaan subsidair yang bersifat berjenjang, dakwaan kumulatif yang menuntut pembuktian semua delik, maupun dakwaan tunggal yang menuntut ketepatan kualifikasi sejak awal.

Kelima, penggunaan dakwaan alternatif relevan dalam berbagai jenis perkara, termasuk narkotika, judi online, kejahatan siber, dan perkara anak, dengan implikasi yang berbeda-beda sesuai karakteristik perkara masing-masing.

Keenam, dakwaan alternatif yang baik menuntut ketelitian penuntut umum dalam menyusun setiap rumusan alternatif secara koheren dengan fakta penyidikan, merepresentasikan konstruksi unsur delik yang berbeda, serta memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana Pasal 143 ayat (2) KUHAP, sehingga tidak menimbulkan kaburnya dakwaan (obscuur libel) atau batal demi hukum.

________________________________________

Daftar Pustaka

Achmad, R., Supeno, S., & Nemeri, M. H. A. (2023). Analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor: 212/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media teknologi informasi. Legalitas: Jurnal Hukum, 15(2), 186. https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.504

Afrizal, R., Kurniawan, I., & Frimer, T. (2023). Rehabilitasi medis terhadap terdakwa penyalahgunaan narkotika dalam perspektif dakwaan dan tuntutan penuntut umum. Unes Journal of Swara Justisia, 7(2), 806. https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.382

Akmalia, A., & Aldyan, A. (2023). Analisis penggunaan dakwaan alternatif subsidair oleh penuntut umum dalam perkara perlindungan anak. Verstek, 11(3), 488. https://doi.org/10.20961/jv.v11i3.73335

André, Arma, D., & Suryani, N. (2023). Penerapan dakwaan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Padang terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di Kota Padang. Delicti: Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 1(1), 50–59. https://doi.org/10.25077/delicti.v.1.i.1.p.50-59.2023

Chanif, M. (2021). Implementasi Pasal 44 KUHP sebagai alasan penghapus pidana dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Magistra Law Review, 2(01), 60. https://doi.org/10.35973/malrev.v2i1.2067

Dewi, W. P. (2019). Penjatuhan pidana penjara atas tindak pidana narkotika oleh hakim di bawah ketentuan minimum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jurnal Hukum Magnum Opus, 2(1), 55. https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2181

Dunggio, H., Sugiri, B., & Syafa'at, R. (2020). Peradilan in absentia bagi pelanggar lalu lintas yang berkeadilan. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4(2), 259. https://doi.org/10.17977/um019v4i2p259-268

Falah, M. F., Tanuwijaya, F., & Samosir, S. S. (2017). Perjudian online: Kajian pidana atas putusan nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG. Lentera Hukum, 4(1), 31. https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i1.4493

Fitriani, R. E., Asshofa, M. M., & Humaeroh, N. S. (2022). Analisis penetapan surat dakwaan terhadap suatu tindak pidana. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 8(1), 38–57. https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.38-57

Haeykel, M., Danialsyah, D., & Purba, I. G. (2023). Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan yang dilakukan karyawan toko emas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2284/Pid.B/2022/PN Mdn). Jurnal Meta Hukum, 2(3), 141–153. https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.454

Halif, H. (2017). Pembuktian tindak pidana pencucian uang tanpa dakwaan tindak pidana asal. Jurnal Yudisial, 10(2), 173. https://doi.org/10.29123/jy.v10i2.70

Hasibuan, F. I. (2021). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing di wilayah kerja Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum. https://doi.org/10.55357/is.v2i2.105

Hermawati, R. (2023). Studi perbandingan hukum "plea bargaining system" di Amerika Serikat dengan "jalur khusus" di Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 4(1), 102–115. https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i1.351

Humendru, B. B., Ginting, D. A. br, & Sitorus, R. N. (2020). Analisis yuridis penentuan jenis dakwaan yang disangkakan kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika. Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 3(1), 222–226. https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.273

Iswahyudi, F. (2018). Penuntutan requistoir bagi pelaku tindak pidana narkotika. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 17–28. https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3146

Junaedi, J. (2007). Peradilan kasus gratifikasi Harini Wijoso: Sebuah analisis-kritis. Jurnal Hukum & Pembangunan, 37(1), 1. https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no1.146

Laia, F. (2021). Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 2(4), 524–534. https://doi.org/10.36418/jiss.v2i4.251

Lubis, M. S., Hidayani, S., & Muazzul, M. (2019). Kajian hukum terhadap anak berhadapan hukum dalam tindak pidana pencurian menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak (Studi Putusan No. 67/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn). Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum, 1(1), 100–112. https://doi.org/10.31289/juncto.v1i1.202

Lubis, M. S., Hidayani, S., & Muazzul, M. (2021). Kajian hukum terhadap anak berhadapan hukum dalam tindak pidana pencurian menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak. Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum, 3(1), 45–54. https://doi.org/10.31289/juncto.v3i1.502

Manalu, H. S. (2019). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 870/Pid.B/2018/PN.Mdn). Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 2(2), 428–539. https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.102

Mardhatillah, U., & Ratnawati, E. (2023). Upaya hukum terhadap putusan hakim yang menjatuhkan amar di luar surat dakwaan (Analisis terhadap Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Mam). Unes Journal of Swara Justisia, 6(4), 462. https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.287

Prasetyo, W. (2015). Metode pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 5(2), 472–520. https://doi.org/10.15642/ad.2015.5.2.472-520

Purnomo, C. A. J. (2020). Kejahatan persetubuhan terhadap anak: Argumentasi konsep dualistis pertanggungjawaban hukum pidana. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 10(2), 192–213. https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v10i2.5548

Putra, E. P., & Iqbal, M. (2020). Implementasi konsep keadilan dengan sistem negatif wettelijk dan asas kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara pidana ditinjau dari Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Analisa Putusan No.1054/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel). Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 40. https://doi.org/10.32493/rjih.v3i1.6619

Ratomi, A., & Khairunnisa, K. (2019). Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 10/Pid.Sus Anak/2015/PN.Stb). Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, 14(1). https://doi.org/10.18860/egalita.v14i1.8362

Rizqi, K. P. M. (2021). Upaya hukum yang dapat dimohonkan terhadap putusan perkara pidana yang ne bis in idem. Jurist-Diction, 4(1), 195. https://doi.org/10.20473/jd.v4i1.24298

Sabirin, S. (2021). Pemecahan berkas perkara dan relevansinya dengan asas peradilan cepat dalam perspektif keadilan. Al-Adl: Jurnal Hukum, 13(2), 459. https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i2.5067

Saragih, C. M., Batubara, S. A., Napitupulu, M. J., Sihombing, N. I., & Gultom, N. W. (2020). Analisis hukum terhadap penggabungan dan pemisahan perkara pidana dalam surat dakwaan penuntut umum. Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 3(2), 360–368. https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.309

Setyawan, V. P., & Kristianti, A. P. (2022). Expansion of diversion regulations in the trial of children in conflict with the law. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, 4(2), 116. https://doi.org/10.32502/khk.v4i2.5557

Siagian, F. B. S., Sunarmi, S., & Ekaputra, M. (2023). Penjatuhan sanksi pidana kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual. Locus Journal of Academic Literature Review, 830–845. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i10.237

Silalahi, R. B., Malau, I. Y., Nainggolan, R. S., Rastami, Mhd. I. H., Siahaan, P. G., & Batu, D. P. L. (2023). The role of witnesses in prosecuting cases of fatal assault: Legal and sociological perspectives. Jurnal Hukum Sehasen, 9(2). https://doi.org/10.37676/jhs.v9i2.5053

Simanjuntak, M. P. (2022). Analisis yuridis ultra petita hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku yang menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram (Studi Putusan Pengadilan No. 241/PID.SUS/2019/PN.TJB). Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum, 1(2), 59–78. https://doi.org/10.55904/cessie.v1i2.433

Sinaga, H. (2023). Analisis aspek yuridis dan aspek non yuridis terhadap tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika. Iblam Law Review, 3(1), 180–191. https://doi.org/10.52249/ilr.v3i1.233

Somarwane, F. A., Hehanussa, D. J. A., & Supusepa, R. (2023). Penerapan ajaran pembelaan terpaksa dalam perkara putusan nomor 372/Pid.B/2020/PN Pdg. Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum, 3(10), 1031. https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i10.1962

Thanzani, A., Yannassandi, M. N., & Maulana, P. W. (2022). Peran jaksa penuntut umum dalam penyelesaian kasus tindak pidana narkotika. Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa, 5(2), 143–153. https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i2.7283

Tirtadinata, D. D., Pratama, M. I. W., & Meliana, Y. (2023). Tinjauan yuridis penetapan dakwaan Pasal 112 Jo 114 UU Nomor 35 Tahun 2004 tentang narkotika (Studi Kasus Narkotika Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai). Jurnal Legalitas, 1(01), 48–65. https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v1i01.49

Yanti, K. D. (2022). Implementasi hukum penerapan pidana tambahan bagi penggedar narkotika golongan I (Studi Wilayah PN. Lubuk Pakam). Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 9(2), 178–191. https://doi.org/10.31289/jiph.v9i2.7190

Yurita, D., Sukmareni, & Z, Y. F. (2023). Tinjauan hukum penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana judi online. The Juris, 7(2), 453–463. https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.927

Zulfikar, A. (2023). Tindak pidana penganiayaan oleh anak di bawah umur yang dilakukan oleh lebih dari satu orang anak mengakibatkan kematian korban. Legalitas: Jurnal Hukum, 15(1), 132. https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.439

Zuniarto, H. (2020). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan denda bersifat minimum khusus dalam delik narkotika. Lex Renaissance, 5(2). https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss2.art5