01259 - Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Dan Perspektif Hukum Islam: Kajian Konseptual Dan Komparatif

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep dakwaan dalam hukum acara pidana Indonesia dan perspektif hukum Islam secara komparatif. Dakwaan dipahami sebagai surat yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang memuat identitas terdakwa dan uraian tindak pidana yang didakwakan, termasuk waktu dan tempat kejadian, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP. Dakwaan berkedudukan sebagai dasar pemeriksaan perkara di persidangan sekaligus batas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam perspektif hukum Islam, konsep dakwaan tidak hadir dengan nomenklatur yang identik, namun prinsip kuncinya relevan: pihak yang mendakwa (mudda'ī) memikul beban pembuktian, sedangkan terdakwa dapat dimintai sumpah apabila pendakwa tidak mampu menghadirkan bukti yang cukup. Prinsip ini selaras dengan asas praduga tak bersalah dalam fikih Islam. Kajian ini juga membahas variasi bentuk dakwaan (tunggal, alternatif, subsidiaritas, kumulatif, dan kombinasi/berlapis), hubungan dakwaan dengan pembuktian, perlindungan hak terdakwa, serta konteks khusus penerapan Qanun Jinayat di Aceh. Sintesis keduanya menunjukkan bahwa pembahasan dakwaan yang komprehensif mencakup ketepatan rumusan surat dakwaan, akuntabilitas pembuktian pada pendakwa, dan orientasi kemaslahatan melalui konsep ta'zīr dalam menangani delik-delik modern.

Kata kunci: dakwaan; hukum acara pidana; KUHAP; hukum Islam; ta'zīr; pembuktian; Qanun Jinayat

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of indictment (dakwaan) in Indonesian criminal procedural law and Islamic law comparatively. An indictment is understood as a document prepared by the Public Prosecutor containing the defendant's identity and a description of the alleged criminal act, including the time and place of the offense, as regulated under Article 143 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). The indictment serves as the basis for court examination and as the boundary of judicial consideration in rendering a verdict. From the perspective of Islamic law, the concept of indictment does not appear under identical nomenclature; however, its key principle remains relevant: the accusing party (mudda'ī) bears the burden of proof, while the defendant may be required to take an oath if the accuser fails to present sufficient evidence. This principle is consistent with the presumption of innocence in Islamic jurisprudence. This study also discusses the various forms of indictment (single, alternative, subsidiary, cumulative, and layered/combined), the relationship between indictment and the law of evidence, the protection of defendants' rights, and the specific context of the application of Qanun Jinayat in Aceh. The synthesis of both systems indicates that a comprehensive discussion of indictment encompasses the accuracy of the indictment's formulation, the accuser's accountability in matters of proof, and a welfare-oriented (maslahah) approach through the concept of ta'zīr in addressing modern criminal offenses.

Keywords: indictment; criminal procedural law; KUHAP; Islamic law; ta'zīr; evidence; Qanun Jinayat

________________________________________

1. PENDAHULUAN

Dakwaan sebagai "rumusan tuduhan" dan titik awal proses peradilan merupakan salah satu instrumen terpenting dalam sistem peradilan pidana. Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, surat dakwaan dipahami sebagai dokumen yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang memuat identitas terdakwa sekaligus uraian tindak pidana yang didakwakan (termasuk waktu dan tempat kejadian), dan karenanya menjadi dasar pemeriksaan perkara di persidangan serta bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan (Arnis, 2023; Sherina et al., 2023). Sejalan dengan itu, literatur yang mengulas praktik persidangan menegaskan bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan "berdasarkan dakwaan" dan hakim diposisikan untuk menilai pemenuhan unsur delik dengan berpegang pada rumusan dakwaan tersebut (Lukman et al., 2022; Nur, 2019).

Secara normatif, KUHAP menempatkan dakwaan sebagai instrumen prosedural yang wajib menyertai pelimpahan perkara: Pasal 143 ayat (1) KUHAP menyatakan penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan disertai surat dakwaan, dan ketentuan ayat (3) memberi konsekuensi bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan tertentu dapat batal demi hukum (Bahar et al., 2022). Dengan demikian, sejak awal dapat dirumuskan bahwa dakwaan bukan sekadar formalitas administrasi penuntutan, melainkan kerangka tuduhan yang mengikat struktur pemeriksaan, arah pembuktian, serta batas-batas penjatuhan pidana oleh hakim (Bahar et al., 2022; Nur, 2019).

Dalam perspektif hukum Islam—khususnya hukum acara pidana Islam (fiqh murāfa'āt) dan fiqh jināyah—konsep "dakwaan" tidak selalu hadir dengan nomenklatur dan struktur kelembagaan yang identik dengan sistem penuntutan modern; namun, terdapat prinsip kunci yang relevan: pihak yang mendakwa (mudda'ī/pendakwa) memikul kewajiban pembuktian, sedangkan pihak yang didakwa dapat dimintai sumpah ketika pendakwa tidak mampu menghadirkan bukti yang cukup (Fitriyatin & Wahab, 2022; Khoiriyah, 2015). Prinsip ini dikaitkan oleh kajian perbandingan pembuktian sebagai konsep yang sejalan dengan asas praduga tak bersalah dalam fikih Islam, di mana seseorang pada dasarnya "terbebas dari dakwaan" sampai ada pengakuan atau bukti yang menunjukkan kesalahan, serta kewajiban pembuktian berada pada penyidik/penuntut (pendakwa) (Khoiriyah, 2015).

Oleh sebab itu, artikel ini menyintesiskan pemahaman "dakwaan" sebagai surat tuntutan JPU dalam hukum positif Indonesia dengan landasan prinsip pembuktian dan pertanggungjawaban dalam hukum Islam, termasuk bagaimana konsepsi ta'zīr (diskresi penguasa/hakim untuk jarīmah yang tidak ditentukan nash) kerap menjadi jembatan konseptual dalam membaca praktik pemidanaan kontemporer (Alwi et al., 2022; Fahmi, 2015).

________________________________________

2. KEDUDUKAN SURAT DAKWAAN DALAM KUHAP DAN IMPLIKASINYA BAGI PROSES PERSIDANGAN

Sejumlah kajian putusan menyimpulkan bahwa dakwaan berfungsi sebagai dasar hukum acara pidana karena pemeriksaan persidangan dilakukan berangkat dari dakwaan, dan hakim tidak menjatuhkan pidana di luar batas dakwaan (Lukman et al., 2022; Nur, 2019). Rumusan ini sejalan dengan penegasan bahwa surat dakwaan merupakan pedoman bagi hakim dalam menguji rangkaian perbuatan pidana terdakwa melalui pembuktian di persidangan (Islam & Ufran, 2022). KUHAP menegaskan peran dakwaan sejak pelimpahan perkara ke pengadilan (Pasal 143 ayat (1)), sekaligus menetapkan standar formil dan materil dakwaan (di antaranya mencakup identitas serta uraian perbuatan) dan konsekuensi pembatalan bila standar tertentu tidak terpenuhi (Bahar et al., 2022). Dengan demikian, dakwaan beroperasi sebagai "peta" proses: ia mengarahkan pemeriksaan fakta, relevansi alat bukti, hingga penalaran yuridis mengenai unsur tindak pidana (Bahar et al., 2022; Islam & Ufran, 2022; Sherina et al., 2023).

Kekuatan dakwaan sebagai "kerangka" juga tampak dalam beragam analisis putusan yang menyatakan bahwa hakim pada akhirnya menilai terpenuhinya unsur delik melalui fakta persidangan dan alat bukti, tetapi tetap dalam koridor pasal-pasal sebagaimana didakwakan penuntut umum (Islam & Ufran, 2022; Perdana, 2020). Bahkan, kajian yang membahas putusan-putusan tertentu merumuskan bahwa pertimbangan yuridis hakim lazim mencakup dakwaan JPU, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta pasal-pasal hukum pidana yang relevan (Perdana, 2020). Karena itu, kualitas dakwaan—terutama ketepatan rumusan delik, uraian perbuatan, serta pemilihan bentuk dakwaan—secara langsung menentukan apakah proses persidangan berjalan efektif atau justru membuka ruang eksepsi, kekaburan dakwaan, atau kegagalan pembuktian unsur (Bahar et al., 2022; Islam & Ufran, 2022; Perdana, 2020).

________________________________________

3. STANDAR ISI DAKWAAN: IDENTITAS, URAIAN PERBUATAN, WAKTU, DAN TEMPAT

Literatur yang membahas dakwaan JPU menegaskan bahwa dakwaan selain berisi identitas terdakwa juga harus memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, dan dakwaan tersebut digunakan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan (Sherina et al., 2023). Kajian atas putusan penipuan di Pengadilan Negeri Makassar (Putusan Nomor 945/Pid.B/2016/PN.Mks) juga menilai dakwaan telah memenuhi "sifat dan hakikat suatu dakwaan" karena menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap identitas terdakwa serta uraian perbuatan, berikut waktu/tanggal dan tempat perbuatan berlangsung (Lukman et al., 2022). Dalam kerangka KUHAP, standar formil-materil ini diikat oleh Pasal 143, dan ketidakpatuhan terhadap unsur tertentu dapat berujung pada batal demi hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP (Bahar et al., 2022).

Oleh sebab itu, "kelengkapan" dakwaan bukan sekadar preferensi penuntut umum, melainkan syarat prosedural yang menjaga kepastian proses (apa yang diperiksa) sekaligus perlindungan terdakwa (apa yang harus ia jawab) (Bahar et al., 2022; Hatta, 2021). Keterkaitan standar dakwaan dengan perlindungan hak terdakwa juga ditegaskan dalam kajian hak atas peradilan yang jujur, termasuk prinsip bahwa terdakwa harus diberi informasi tentang tuduhan terhadapnya dan diberi kesempatan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan (Hatta, 2021; Kurniawan, 2022). Dalam praktik persidangan anak, juga digambarkan bahwa setelah dakwaan dibacakan, terdakwa atau penasihat hukumnya diberi kesempatan mengajukan tangkisan atau eksepsi atas dakwaan JPU (Kurniawan, 2022). Dengan demikian, standardisasi isi dakwaan (identitas—uraian perbuatan—waktu—tempat) berfungsi ganda: menopang tertib pembuktian dan menjamin fairness prosedural melalui "pemberitahuan tuduhan" yang cukup jelas untuk dibantah (Bahar et al., 2022; Kurniawan, 2022; Sherina et al., 2023).

________________________________________

4. BENTUK-BENTUK DAKWAAN DAN RASIONALITASNYA

4.1 Dakwaan Tunggal

Dalam beberapa perkara, JPU menggunakan dakwaan tunggal (satu pasal), dan hakim menguji pemenuhan unsur pasal tunggal tersebut. Sebagai contoh, pembahasan mengenai sanksi kumulatif narkotika menggambarkan bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, dan hakim menyatakan dakwaan terbukti setelah unsur-unsur pasal dinilai terpenuhi (Sari & Abdullah, 2019). Dalam perkara penganiayaan pada tingkat kasasi, analisis juga menempatkan surat dakwaan sebagai pedoman majelis hakim, dan dakwaan tunggal (Pasal 351 ayat (1) KUHP) dipakai sebagai dasar perumusan kesalahan terdakwa (Suryantoro, 2021). Pola ini memperlihatkan bahwa dakwaan tunggal dapat menyederhanakan fokus pembuktian, tetapi sekaligus berisiko bila konstruksi faktual tidak sepenuhnya cocok dengan unsur pasal tunggal yang dipilih—karena kegagalan pembuktian unsur dapat berimplikasi pada putusan bebas/lepas (Nur, 2019; Sari & Abdullah, 2019; Suryantoro, 2021).

4.2 Dakwaan Alternatif

Bentuk yang paling sering disorot dalam banyak kajian putusan adalah dakwaan alternatif. Dalam perkara penipuan (Putusan Nomor 945/Pid.B/2016/PN.Mks), terdakwa didakwa alternatif: Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP, dan dalam tuntutannya penuntut umum menekankan Pasal 378 KUHP (Lukman et al., 2022). Dalam kajian lain tentang putusan Pengadilan Negeri Medan terkait pelepasan dari segala tuntutan hukum pada perkara penipuan, dijelaskan bahwa dakwaan disusun dalam bentuk alternatif: alternatif pertama Pasal 372 KUHP dan alternatif kedua Pasal 378 KUHP, serta majelis hakim bebas memilih dakwaan mana yang dipertimbangkan sesuai fakta hukum (Syam et al., 2023). Kajian tentang pembakaran hutan juga menggambarkan terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yang memuat beberapa dasar hukum sekaligus, dan karena bentuknya alternatif maka majelis hakim memilih salah satu dakwaan untuk diputus (Wahyudhi et al., 2022).

Rasionalitas penggunaan dakwaan alternatif juga dijelaskan pada kajian narkotika: penuntut umum memilih dakwaan alternatif karena perbuatan terdakwa "menyentuh beberapa pasal" dalam UU Narkotika sehingga agar terdakwa tidak lepas dari jerat hukum (Nuraeni et al., 2020). Dengan demikian, dakwaan alternatif dipakai untuk mengantisipasi ketidakpastian klasifikasi yuridis, dengan memberikan ruang seleksi kepada hakim terhadap rumusan pasal yang paling sesuai dengan fakta persidangan (Nuraeni et al., 2020; Syam et al., 2023).

4.3 Dakwaan Primair–Subsidiair (Subsidiaritas)

Selain alternatif, praktik juga mengenal dakwaan primair–subsidiair. Dalam konteks Aceh, penuntut umum mendakwakan perkara pemerkosaan terhadap anak dengan bentuk dakwaan primair–subsidiair: primair Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan subsidiair Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Prasetyo, 2015). Dalam kajian lain mengenai keberlakuan KUHP dan Qanun Jinayat untuk pencabulan di Aceh, JPU menuntut dengan dakwaan alternatif (Pasal 285 atau Pasal 289 KUHP), namun penulis menilai penerapan tersebut mengabaikan prinsip lex specialis derogat legi generali karena Qanun Jinayat juga relevan (Furqon, 2018). Meskipun dua studi ini menyorot konfigurasi yang berbeda, keduanya sama-sama menunjukkan signifikansi strategi pendakwaan: pemilihan bentuk dan dasar hukum dakwaan menentukan ruang gerak hakim serta kesesuaian rezim hukum yang diterapkan (umum vs. khusus) (Furqon, 2018; Prasetyo, 2015).

4.4 Dakwaan Kumulatif

Dalam beberapa perkara, dakwaan disusun kumulatif untuk menjerat terdakwa atas beberapa tindak pidana sekaligus. Studi tentang pemerkosaan yang disertai pencurian menyatakan terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif dan hal itu dipahami sebagai mengandung concursus/perbarengan tindak pidana (Dzulfikriddin, 2024). Dengan demikian, dakwaan kumulatif mengandaikan pembuktian yang lebih kompleks karena penuntut umum tidak menawarkan pilihan pasal (sebagaimana alternatif), melainkan menuntut pembuktian beberapa delik yang diajukan secara bersamaan (Dzulfikriddin, 2024).

4.5 Dakwaan Berlapis/Kombinasi

Kajian pemidanaan anak dalam narkotika mengemukakan bahwa ketika perbuatan terdakwa menyentuh beberapa pasal, sebaiknya digunakan dakwaan "berlapis" sehingga hakim memeriksa satu per satu pasal untuk mendapatkan pasal yang benar-benar terbukti telah dilanggar; jika hanya dakwaan tunggal, terdakwa dinilai lebih mudah lepas bila unsur pasal tunggal tidak terpenuhi (Rosida & Hariri, 2023). Dalam konteks perbarengan tindak pidana (pembunuhan berencana dan pencurian), terdakwa didakwa dengan dakwaan kombinasi, misalnya kesatu primair Pasal 340 KUHP subsidair Pasal 338 KUHP, dan kedua Pasal 363 ayat (1) butir 3 KUHP (Linda & Sani, 2023). Dengan demikian, variasi bentuk dakwaan (tunggal, alternatif, subsidiaritas, kumulatif, kombinasi/berlapis) tampak sebagai perangkat teknis-yuridis untuk menyelaraskan kompleksitas peristiwa faktual dengan kebutuhan kepastian klasifikasi delik pada tahap penuntutan (Linda & Sani, 2023; Syam et al., 2023).

________________________________________

5. DAKWAAN DAN PEMBUKTIAN: BEBAN PEMBUKTIAN, ASAS PRADUGA TAK BERSALAH, DAN PERAN SUMPAH DALAM HUKUM ISLAM

Dalam banyak kajian, pembuktian diposisikan sebagai inti proses peradilan pidana karena menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan (Ramdhani, 2017). Pada level prinsip, kajian perbandingan beban pembuktian menegaskan bahwa dalam hukum Islam, konsep pembuktian pada dasarnya menempatkan kewajiban pembuktian kesalahan terdakwa pada mudda'ī (pendakwa), sehingga pendakwa harus membuktikan kebenaran isi dakwaannya; apabila pendakwa dapat memberikan bukti yang kuat dan meyakinkan, sumpah terdakwa tidak diperlukan lagi (Khoiriyah, 2015). Prinsip "pembuktian pada pendakwa" dan "sumpah pada pihak yang mengingkari" juga ditegaskan dalam kajian tentang saksi mahkota dan perspektif hukum Islam: jika pendakwa memiliki saksi yang cukup, dakwaannya diterima; bila tidak, hakim memberi hak bersumpah kepada terdakwa, dan jika terdakwa bersumpah ia "mendapat kemenangan," sedangkan bila terdakwa tidak bersumpah, pendakwa dapat bersumpah (Fitriyatin & Wahab, 2022). Prinsip-prinsip ini juga dirumuskan dalam studi komparatif beban pembuktian Indonesia dan Islam: pihak yang mengajukan dakwaan (mudda'ī) wajib membuktikan klaimnya, meskipun hal itu tidak meniadakan kemungkinan terdakwa membuktikan sebaliknya (Widyawati, 2020).

Di dalam hukum acara pidana Indonesia, prinsip pembuktian yang menempatkan jaksa pada posisi pembukti utama juga ditekankan dalam kajian asas pembuktian terbalik: dalam KUHAP, jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan dan melimpahkannya ke pengadilan, sehingga pada prinsipnya jaksa yang harus membuktikan dakwaannya (Rahma, 2021). Namun, pembuktian terbalik (reverse burden of proof) dipandang sebagai pengecualian yang hanya diterapkan untuk jenis tindak pidana tertentu dan diperdebatkan karena berpotensi berhadapan dengan asas praduga tidak bersalah (Khoiriyah, 2015; Ramdhani, 2017; Widyawati, 2020). Di sisi hukum Islam, pembahasan ratio legis pembuktian terbalik menyatakan penerapannya dapat diposisikan dalam kategori ta'zīr berbasis kebijakan ulil amri/pemerintah, dan bahkan ditautkan pada kisah Nabi Yusuf dalam Surah Yusuf ayat 26–29 sebagai ilustrasi pembuktian tertentu (Khoiriyah, 2015). Dengan demikian, baik dalam hukum positif maupun dalam perspektif Islam, isu pembuktian tidak bisa dipisahkan dari dakwaan: dakwaan menentukan "apa yang harus dibuktikan," sedangkan teori pembuktian menentukan "siapa memikul beban bukti" dan "alat bukti apa yang relevan" (Khoiriyah, 2015; Rahma, 2021; Ramdhani, 2017).

________________________________________

6. DAKWAAN, HAK TERDAKWA, DAN MEKANISME KONTROL

6.1 Eksepsi, Bantuan Hukum, dan Due Process

Karena dakwaan menjadi titik awal pemeriksaan, sistem peradilan pidana juga menyediakan mekanisme agar terdakwa dapat menguji legalitas dan ketepatan dakwaan. Kajian tentang bantuan hukum menegaskan bahwa terdakwa memiliki hak mengajukan keberatan terhadap dakwaan jaksa, serta hak mendapatkan bantuan hukum pada persidangan (misalnya Pasal 54 dan 55 KUHAP) (Hatta, 2021). Dalam praktik peradilan anak, proses persidangan digambarkan dimulai dari pemeriksaan identitas dan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa, lalu terdakwa atau penasihat hukumnya diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut (Kurniawan, 2022). Dalam konteks yang lebih luas (hak atas peradilan yang jujur), pembahasan HAM dan KUHAP juga menekankan hak untuk diberitahukan secara segera dan rinci mengenai hakikat sebab dakwaan, serta hak untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan penasihat hukum (Saputera, 2021). Dengan demikian, "dakwaan yang jelas" dan "akses pembelaan" merupakan satu kesatuan: dakwaan menstruktur tuduhan, sementara hak-hak prosedural memastikan terdakwa dapat menanggapi tuduhan itu secara efektif (Hatta, 2021; Kurniawan, 2022; Saputera, 2021).

6.2 Dampak Ketiadaan Pendampingan Hukum terhadap Kualitas Dakwaan

Sejumlah kajian juga menunjukkan konsekuensi serius ketika hak pendampingan hukum tidak dipenuhi. Studi mengenai terdakwa yang tidak didampingi penasihat hukum dalam perkara kehutanan menyatakan bahwa ketiadaan pendampingan sejak penyidikan hingga persidangan bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, dan bahkan dinilai dapat mengakibatkan produk hukum yang dihasilkan (termasuk BAP, surat dakwaan, dan surat tuntutan) menjadi cacat hukum dan tidak dapat diterima (Bakara et al., 2023). Klaim ini memperlihatkan bahwa kualitas dakwaan tidak hanya ditentukan oleh kecermatan teknis jaksa, tetapi juga oleh integritas keseluruhan proses (investigasi–penuntutan–persidangan) yang harus mematuhi standar due process (Bakara et al., 2023).

6.3 Pemisahan Berkas Perkara (Splitsing) dan Implikasinya

Di sisi lain, persoalan prosedural lain yang relevan bagi dakwaan adalah praktik pemisahan berkas perkara (splitsing) yang dapat mengubah posisi para terdakwa menjadi saksi satu sama lain. Kajian tentang splitsing menekankan bahwa pemisahan berkas dapat membuat proses persidangan berbelit-belit (bertentangan dengan asas contante justitie) dan berisiko melanggar hak terdakwa karena terdakwa dipaksa bersaksi atas tindak pidana yang dituduhkan pada dirinya sendiri (bertentangan dengan asas non self-incrimination) (Supinto et al., 2023). Dalam perspektif hukum Islam, studi tentang splitsing dalam korupsi menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan keberlakuan hukum, sekaligus mengakui adanya tantangan berupa risiko pelanggaran asas non self-incrimination (Yuniar, 2019). Sementara itu, pembahasan fiqh murāfa'āt tentang saksi mahkota menyatakan bahwa hukum acara pidana Islam tidak membahas saksi mahkota secara langsung, tetapi keberadaannya dalam kasus tertentu dapat dipandang sebagai ḍarūrāt (kondisi sulit) ketika tidak ada bukti lain yang mendukung, dengan syarat dilakukan di bawah sumpah (Yuhermansyah, 2022). Rangkaian kajian ini menunjukkan bahwa pembacaan "dakwaan" dalam perspektif prosedural tidak dapat dilepaskan dari desain pembuktian dan perlindungan terdakwa: strategi pendakwaan (termasuk pemisahan perkara) bisa memperkuat pembuktian, tetapi juga harus diimbangi perlindungan hak agar proses tetap adil (Supinto et al., 2023; Yuhermansyah, 2022).

________________________________________

7. DAKWAAN DALAM KONTEKS HUKUM PIDANA ISLAM: JARĪMAH, UQUBĀT, DAN RELEVANSI TA'ZĪR TERHADAP PRAKTIK PENUNTUTAN MODERN

Kajian-kajian fiqh jināyah yang menggunakan studi putusan kerap menempatkan delik kontemporer sebagai jarīmah yang sanksinya berada dalam wilayah ta'zīr, terutama ketika nash tidak menetapkan sanksi spesifik atau ketika perbuatan tidak diatur "secara luas" dalam teks agama. Misalnya, studi tentang eksploitasi seksual anak menyatakan bahwa perdagangan/eksploitasi anak tidak diatur luas dalam agama, sehingga kewenangan diberikan kepada penguasa dalam bentuk ta'zīr (Fahmi, 2015). Studi tentang penegakan hukum pidana lingkungan menyatakan bahwa sanksi terhadap pelaku perusakan lingkungan dalam hukum pidana Islam diberi wewenang kepada ulil amri/penguasa (hakim), sehingga amar putusan dipandang relevan dengan perspektif hukum pidana Islam (Hasibuan et al., 2023). Studi tentang perjudian sabung ayam juga menyimpulkan bahwa perjudian (maysir) termasuk jarīmah dengan ketentuan hukuman ta'zīr, dengan kadar sanksi bergantung pada hakim/ulil amri untuk mencapai efek jera (Lahadi & Rosmaidar, 2022). Kajian pembakaran hutan menegaskan bahwa pembakaran hutan tidak dijelaskan eksplisit sanksinya dalam nash, sehingga dikategorikan jarīmah ta'zīr dengan hukuman ditentukan pemerintah yang berwenang (Alwi et al., 2022). Pola yang sama muncul dalam analisis penipuan: sanksi menurut hukum pidana Islam untuk penipuan diposisikan sebagai ta'zīr (Manik et al., 2023). Dengan demikian, konsep ta'zīr menjadi kerangka dominan untuk "menerjemahkan" banyak tindak pidana modern ke dalam bahasa hukum pidana Islam, karena membuka ruang kebijakan penguasa/hakim untuk menentukan sanksi sesuai kemaslahatan (Alwi et al., 2022; Fahmi, 2015).

Implikasinya terhadap konsep "dakwaan" adalah sebagai berikut: dalam sistem modern, dakwaan adalah rumusan yuridis oleh penuntut umum tentang tindak pidana tertentu; sedangkan dalam perspektif ta'zīr, penentuan jenis dan kadar sanksi tidak semata-mata "menempel" pada satu nash sanksi, melainkan berhubungan dengan kewenangan ulil amri/hakim. Karena itu, sinkronisasi antara rumusan dakwaan (pasal/delik) dan tujuan pemidanaan dalam ta'zīr (kemaslahatan/efek jera) menjadi isu penting ketika studi putusan mencoba menilai "kesesuaian" pemidanaan positif dengan logika fiqh jināyah (Alwi et al., 2022; Fahmi, 2015). Dengan kata lain, banyak penelitian fiqh jināyah yang berbasis putusan pada akhirnya menempatkan dakwaan—sebagai pintu masuk konstruksi delik positif—ke dalam arena evaluasi: apakah delik yang didakwakan dan sanksi yang dijatuhkan dapat dipandang berada dalam ruang diskresi ta'zīr dan selaras dengan kewenangan ulil amri (Alwi et al., 2022; Fahmi, 2015).

________________________________________

8. DAKWAAN DALAM WILAYAH SYARIAT (ACEH): QANUN JINAYAT, LEX SPECIALIS, DAN PRAKTIK PENDAKWAAN

Aceh memiliki kekhususan karena penerapan hukum pidana Islam melalui Qanun. Kajian tentang keberlakuan KUHP dan Qanun Jinayat menegaskan bahwa hukum pidana Aceh (Qanun Jinayat) adalah hukum materiil yang berlaku khusus bagi setiap orang yang beragama Islam dan melakukan tindak pidana dalam yurisdiksi Aceh (Furqon, 2018). Dalam Putusan Nomor 417/Pid.B/2018/PN.Jth, kasus pencabulan diputus berdasarkan KUHP (Pasal 289), padahal juga terkait dengan Qanun Jinayat; kajian tersebut menyimpulkan bahwa penerapan KUHP menjadi tidak tepat karena penuntut umum mengabaikan prinsip lex specialis derogate legi generali dalam merumuskan tindak pidana (Furqon, 2018). Sebaliknya, studi penegakan hukum pemerkosaan terhadap anak berdasarkan Qanun Jinayat menggambarkan dakwaan penuntut umum disusun primair–subsidiair (Pasal 49 dan Pasal 50 Qanun Jinayat) dan tuntutan didasarkan pada fakta persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti (Prasetyo, 2015). Ini menunjukkan bahwa di Aceh, kualitas dakwaan tidak hanya diuji dari kecermatan uraian perbuatan, tetapi juga dari ketepatan memilih rezim hukum khusus yang berlaku (Furqon, 2018; Prasetyo, 2015).

Praktik pendakwaan dalam perkara jinayat juga ditunjukkan oleh penelitian tentang peranan kejaksaan dalam perkara pelecehan seksual anak di Aceh Barat. Studi tersebut menyatakan bahwa jaksa menggunakan dakwaan kesatu Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 atau dakwaan kedua Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan menilai pembuktian unsur didasarkan pada fakta persidangan (saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa) (Maulida & Trisna, 2022). Studi lain mengenai jarīmah maisir (judi) di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue menegaskan bahwa karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif, majelis hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama sesuai fakta hukum (Maria, 2015). Di sisi lain, kajian tentang sanksi pelecehan seksual terhadap anak pada putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane juga menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana karena pemeriksaan sidang dilakukan berdasarkan dakwaan (Suartini & Hidayati, 2023). Rangkaian studi ini memperlihatkan bahwa dakwaan dalam peradilan jinayat Aceh tetap memainkan fungsi yang mirip dengan KUHAP (sebagai dasar pemeriksaan), namun materi muatannya diikat oleh Qanun dan logika penegakan syariat yang menjadi lex specialis (Furqon, 2018; Maulida & Trisna, 2022; Prasetyo, 2015; Suartini & Hidayati, 2023).

________________________________________

9. SINTESIS: DAKWAAN MENURUT HUKUM ISLAM SEBAGAI PRINSIP, BUKAN SEKADAR FORMAT DOKUMEN

Berdasarkan sintesis sumber-sumber di atas, istilah "dakwaan menurut hukum Islam" dapat dipahami pada dua level yang saling melengkapi. Pertama, pada level prosedural-prinsipil, hukum Islam menekankan bahwa pihak yang mendakwa (mudda'ī) memikul beban pembuktian, sedangkan terdakwa dapat diminta bersumpah bila pendakwa tidak mampu membuktikan dakwaannya; prinsip ini diposisikan sejalan dengan asas praduga tak bersalah dalam fikih Islam (Fitriyatin & Wahab, 2022; Khoiriyah, 2015). Dalam pengertian ini, "dakwaan" adalah klaim/tuduhan yang harus dibuktikan—yakni suatu relasi antara tuduhan, bukti, dan sumpah—bukan semata-mata dokumen administratif (Fitriyatin & Wahab, 2022; Khoiriyah, 2015; Widyawati, 2020). Kedua, pada level institusional-positif (khususnya Indonesia), dakwaan diwujudkan sebagai surat dakwaan JPU yang wajib memenuhi standar KUHAP (Pasal 143) dan menentukan batas pemeriksaan serta konsekuensi hukum bila cacat (Bahar et al., 2022). Karena itu, "dakwaan menurut hukum Islam" dalam konteks Indonesia dapat disintesiskan sebagai tuntutan agar rumusan tuduhan yang dibawa ke pengadilan memenuhi dua dimensi sekaligus: (i) kecermatan dan kejelasan sebagai syarat formil-materil (agar adil bagi terdakwa dan operasional bagi hakim) (Bahar et al., 2022; Lukman et al., 2022; Sherina et al., 2023), dan (ii) akuntabilitas pembuktian pada pihak penuntut/pendakwa, selaras dengan prinsip mudda'ī dan sumpah, serta semangat praduga tak bersalah (Fitriyatin & Wahab, 2022; Khoiriyah, 2015; Rahma, 2021; Widyawati, 2020).

Dalam praktik kontemporer, banyak tindak pidana modern yang tidak memiliki padanan sanksi nash yang spesifik sehingga diletakkan dalam wilayah ta'zīr (kewenangan ulil amri/hakim). Studi-studi berbasis fiqh jināyah menunjukkan pola konsisten: ketika delik (misalnya eksploitasi seksual anak, perusakan lingkungan, perjudian, pembakaran hutan, penipuan) tidak ditentukan secara rinci sanksinya dalam nash, maka diskresi penguasa/hakim menjadi dasar kategorisasi ta'zīr (Alwi et al., 2022; Fahmi, 2015). Sintesis ini penting untuk dakwaan, sebab penuntut umum dalam sistem modern merumuskan tindak pidana dalam pasal tertentu (KUHP/UU/Qanun), sedangkan pembacaan Islamnya sering menilai apakah perbuatan itu dapat dimasukkan ke jarīmah ta'zīr dan bagaimana diskresi ulil amri diterapkan (Alwi et al., 2022; Fahmi, 2015). Dengan demikian, pembahasan "dakwaan menurut hukum Islam" yang komprehensif tidak berhenti pada definisi surat dakwaan, melainkan juga mencakup bagaimana dakwaan menuntut pembuktian yang bertanggung jawab, menjamin hak terdakwa, serta—dalam banyak kasus—bertemu dengan logika ta'zīr sebagai ruang kebijakan pemidanaan demi kemaslahatan (Alwi et al., 2022; Hatta, 2021; Khoiriyah, 2015; Saputera, 2021).

________________________________________

10. KESIMPULAN

Dakwaan, dalam hukum acara pidana Indonesia, merupakan surat yang disusun JPU untuk merumuskan tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa dan menjadi dasar pemeriksaan serta batas pertimbangan hakim, dengan standar KUHAP (Pasal 143) dan konsekuensi batal demi hukum bila cacat (Bahar et al., 2022; Nur, 2019; Sherina et al., 2023). Dalam perspektif hukum Islam, "dakwaan" paling mendasar adalah klaim pendakwa (mudda'ī) yang harus dibuktikan; bila pendakwa tidak mampu membuktikan, mekanisme sumpah bagi terdakwa menjadi instrumen prosedural yang dikenal dalam tradisi tersebut, sejalan dengan gagasan praduga tak bersalah (Fitriyatin & Wahab, 2022; Khoiriyah, 2015).

Variasi bentuk dakwaan (tunggal, alternatif, subsidiaritas, kumulatif, kombinasi/berlapis) dalam praktik peradilan Indonesia menunjukkan upaya penuntut umum menyesuaikan kompleksitas fakta dengan ketepatan rumusan delik dan strategi pembuktian, sekaligus membuka ruang evaluasi tentang fairness dan perlindungan hak terdakwa (eksepsi, bantuan hukum, non self-incrimination) (Bakara et al., 2023; Hatta, 2021; Kurniawan, 2022; Linda & Sani, 2023; Syam et al., 2023; Yuhermansyah, 2022). Dalam konteks Aceh, dakwaan juga berfungsi sebagai dasar pemeriksaan, tetapi harus diletakkan dalam rezim lex specialis Qanun Jinayat; kegagalan memilih rezim yang tepat dapat dipersoalkan sebagai pengabaian prinsip lex specialis (Furqon, 2018; Maulida & Trisna, 2022; Prasetyo, 2015; Suartini & Hidayati, 2023).

Keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa pembahasan "dakwaan menurut hukum Islam" yang relevan bagi konteks Indonesia adalah sintesis antara: (i) ketepatan rumusan surat dakwaan (standar hukum positif); (ii) akuntabilitas pembuktian pada pendakwa (prinsip mudda'ī); dan (iii) orientasi kemaslahatan melalui konsep ta'zīr ketika nash tidak menentukan sanksi spesifik bagi delik modern (Alwi et al., 2022; Khoiriyah, 2015; Rahma, 2021; Widyawati, 2020).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Alwi, M., Panjaitan, B. S., & Hasanah, U. (2022). Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Dalam Perkara Tindak Pidana Pembakaran Hutan. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5(2), 272–285. https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2458

Arnis, A. (2023). Front Matter. Jurnal Yudisial, 15(2). https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.591

Bahar, D., Basri, R., & Haq, I. (2022). Review of Fiqh Jinayah and Criminal Law on Law Enforcement of Cockfighting Gambling. Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(1), 31–45. https://doi.org/10.35905/delictum.v1i2.3191

Bakara, M. A., Sitepu, R., & Harahap, M. M. (2023). Perkosaan Ayah pada Anak Kandung yang Masih di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana. Ahkam, 2(3), 583–594. https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i3.1745

Dzulfikriddin, M. (2024). Pengancaman di Media Elektronik dalam Hukum Pidana Islam termasuk Jarimah Ta'zir. Journal of Sharia and Legal Science, 2(2), 243–254. https://doi.org/10.61994/jsls.v2i2.647

Fahmi, M. R. (2015). Overmacht Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Fiqh Jināyah. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(2), 327–335. https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.2.327-335

Fitriyatin, F., & Wahab, A. (2022). Analisis Yuridis Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Berdasarkan Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/Pn.Spt. Rechtenstudent, 3(2), 254–267. https://doi.org/10.35719/rch.v3i2.137

Furqon, A. (2018). Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman yang Dilakukan Secara Bersama-sama. Jurnal Hukum Volkgeist, 2(2), 119–134. https://doi.org/10.35326/volkgeist.v2i2.107

Hasibuan, N., Panjaitan, B. S., & Sativa, A. (2023). Tinjauan Yuridis Pelepasan Terdakwa dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5(3), 665–680. https://doi.org/10.47467/as.v5i3.3403

Hatta, M. (2021). Ratio Legis Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Di Indonesia. Istinbath: Jurnal Hukum, 18(1), 76–103. https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.3288

Islam, S., & Ufran, U. (2022). Analisis Putusan No: 397/PID.SUS/2019/PN.MTR terkait Penerapan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I. Indonesia Berdaya, 4(1), 361–368. https://doi.org/10.47679/ib.2023421

Khoiriyah, L. (2015). Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Di Pengadilan Negeri Bangkalan. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(1), 185–199. https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.1.185-199

Kurniawan, A. (2022). Legalitas Dinar Dan Dirham Sebagai Alat Tukar Yang Sah Pada Transaksi Jual Beli Di Pasar Muamalah Indonesia (Studi Putusan Perkara No. 202/Pid.Sus/2021/PN Dpk). QANUN, 1(1), 11–27. https://doi.org/10.58738/qanun.v1i1.35

Lahadi, J. S., & Rosmaidar. (2022). Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri No.4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unaaha). Lakidende Law Review, 1(2), 221–232. https://doi.org/10.47353/delarev.v1i2.24

Linda, I., & Sani, A. (2023). Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Jarimah Maisir di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Tahun 2022. Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, 2(4), 363–374. https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.571

Lukman, L., Muhammadun, M., & Budiman, B. (2022). Environmental Criminal Law Enforcement in the Perspective of Islamic Criminal Law (Kupa Beach Case Study, Barru District). Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(1), 60–72. https://doi.org/10.35905/delictum.v1i2.3192

Manik, K. S., Putri, S. E., Simatupang, S. A. P., Sianipar, T., Siahaan, P. G., & Batu, D. P. L. (2023). Pemisahan Berkas Perkara (Splitsing) Dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam. Al-Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, 5(2), 143–164. https://doi.org/10.30863/as-hki.v5i2.5438

Maria, R. A. (2015). Sanksi Kumulatif Dalam Penyalahgunaan Narkotika. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(1), 168–184. https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.1.168-184

Maulida, D., & Trisna, N. (2022). Peranan Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur Di Kabupaten Aceh Barat. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan, 6(2), 208. https://doi.org/10.35308/jic.v6i2.5092

Nur, M. A. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor: 945/Pid.B/2016/PN.Mks). Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(1), 74–92. https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v1i1.107

Nuraeni, N., Haris, O. K., Handrawan, H., & Yuningsih, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Istri dalam Perkawinan yang Tidak Dicatat Secara Hukum. Halu Oleo Legal Research, 2(3), 263. https://doi.org/10.33772/holresch.v2i3.15427

Perdana, A. B. (2020). Keberlakuan KUHP dan Qanun Jinayat terhadap Tindak Pidana Pencabulan di Aceh (Studi Putusan Nomor: 417/Pid.B/2018/Pn.Jth). Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 6(2), 369–396. https://doi.org/10.15642/aj.2020.6.2.369-396

Prasetyo, W. (2015). Metode Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Korupsi. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 5(2), 472–520. https://doi.org/10.15642/ad.2015.5.2.472-520

Rahma, I. (2021). Tinjauan Umum Putusan Hakim Dan Perbandingan Pembunuhan Yang Tidak Disengaja Antara KUHP Dengan Hukum Islam. Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum, 39. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.600

Ramdhani, M. I. (2017). Kasus Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, 4(1), 95–120. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i1.7871

Rosida, I. A., & Hariri, A. (2023). Pemberlakuan Sanksi Cambuk, Qanun Jinayat di Aceh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Media of Law and Sharia, 4(2), 115–129. https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.6

Saputera, Moh. S. A. A. A. (2021). Pemidanaan Anak dan Telaah Implementasi Asas Ultimum Remedium Perspektif Hukum Pidana dan Jinayah Islam. Jurnal Yustitia, 22(2). https://doi.org/10.53712/yustitia.v22i2.1330

Sari, N. N., & Abdullah, D. (2019). Pendirian Bank Tanpa Izin Melakukan Usaha Perbankan (Shadow Banking) Dalam Perspektif Hukum Islam. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah, 12–21. https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v1i1.10936

Sherina, S., Mucshin, A., & Saidah. (2023). Sexual Exploitation of Children Reviewed From Islamic Criminal Law. Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam, 11–27. https://doi.org/10.35905/delictum.vi0.6401

Suartini, S., & Hidayati, M. N. (2023). Pendekatan Restorative Justice Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Sebagai Korban KDRT. Binamulia Hukum, 12(1), 161–175. https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.598

Supinto, S., Manfarisyah, M., & Yulia, Y. (2023). Penerapan Upaya Hukum Banding Terhadap Perkara Jinayat (Studi Penelitian Di Mahkamah Syariah Takengon). Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 11(1), 201. https://doi.org/10.29103/sjp.v11i1.10060

Suryantoro, D. D. (2021). Konsep Bantuan Hukum Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia. At-Turost: Journal of Islamic Studies, 8(2), 201–217. https://doi.org/10.52491/at.v8i2.71

Syam, M. K., Anwar, A., & Rasna, R. (2023). The Imposition of Sanctions Against Perpetrators of Rape by The Stepfather Perspective of Islamic Criminal Law (Case Study Number 08/Pid.Sus/2016/PN BR). Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam, 1–10. https://doi.org/10.35905/delictum.vi0.5716

Wahyudhi, D., Rahayu, S., Sudarti, E., & Liyus, H. (2022). Prinsip Plea Bargaining Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Secara Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana. Jurnal Sains Sosio Humaniora, 6(2), 46–58. https://doi.org/10.22437/jssh.v6i2.22592

Widyawati, M. (2020). Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam. Jurnal USM Law Review, 1(1), 68–81. https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2232

Yuhermansyah, E. (2022). Perbarengan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor 39/Pid.B/2019/Pn.Tdn). Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan, dan Pranata Sosial, 7(1), 188. https://doi.org/10.22373/justisia.v7i1.12877

Yuniar, V. F. P. (2019). Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh. Media Iuris, 2(2), 259. https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13044