01258 - Dading (Perdamaian) dalam Hukum Islam: Sintesis Komprehensif tentang Islah, Sulh, dan Tahkim dengan Perhatian pada Praktik di Indonesia serta Formalitas yang Relevan

Abstrak

Dading (perdamaian) dalam hukum Islam, yang mencakup sulh, islah, dan tahkim, merupakan mekanisme yang sah dan sering kali diutamakan untuk mengakhiri sengketa melalui konsesi timbal balik. Artikel ini menyintesiskan doktrin sulh sebagai akad untuk mengakhiri sengketa, islah sebagai proses restoratif pemulihan hubungan, dan tahkim sebagai penyelesaian di luar pengadilan melalui arbiter yang netral. Pembahasan diarahkan pada praktik di Indonesia, khususnya Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perdamaian dalam pembagian waris, serta pembuatan akta perdamaian yang dapat memiliki kekuatan eksekutorial melalui pengesahan Pengadilan Agama. Artikel ini juga membahas batasan kelayakan sulh (misalnya pada perkara hudud dan qisas), perdebatan mengenai penempatan lembaga mediasi di dalam pengadilan, serta landasan maqasid al-shari'ah dan maslahah mursalah sebagai pertimbangan pemilihan perdamaian. Simpulannya, sulh/islah dan tahkim membentuk kerangka koheren yang dapat diformalkan dan ditegakkan dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, dengan tetap menghormati batas-batas syariat.

Kata kunci: dading; perdamaian; sulh; islah; tahkim; akta perdamaian; Pasal 183 KHI; maqasid al-shari'ah

________________________________________

Abstract

Dading (peaceful settlement) in Islamic law, encompassing sulh, islah, and tahkim, is a legitimate and often preferred mechanism for ending disputes through mutual concession. This article synthesizes the doctrine of sulh as a contract to terminate a dispute, islah as a restorative process of repairing relations, and tahkim as an out-of-court settlement through an impartial arbitrator. The discussion focuses on practice in Indonesia, particularly Article 183 of the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam, KHI) on peaceful settlement of inheritance, and on the preparation of peace deeds (akta perdamaian) that can acquire executorial force through endorsement by the Religious Court. The article also discusses the limits of eligibility for sulh (for example, in hudud and qisas cases), the debate over the placement of mediation institutions within courts, and the maqasid al-shari'ah and maslahah mursalah foundations that guide the choice of peaceful settlement. In conclusion, sulh/islah and tahkim form a coherent framework that can be formalized and enforced within Indonesian civil procedure, while respecting the limits of shari'ah.

Keywords: dading; peaceful settlement; sulh; islah; tahkim; peace deed; Article 183 KHI; maqasid al-shari'ah

________________________________________

1. Pendahuluan: Cakupan Definisi

Dalam hukum Islam, mengakhiri sengketa melalui konsesi timbal balik dan penyelesaian merupakan doktrin yang mapan. Istilah sulh (sering diterjemahkan sebagai perdamaian atau penyelesaian) merujuk pada akad (kontrak) yang bertujuan mengakhiri sengketa secara damai, baik dengan maupun tanpa keterlibatan pihak ketiga. Dalam fikih klasik, sulh diakui sebagai mekanisme yang sah untuk mengakhiri konflik, dan dapat ditempuh dengan atau tanpa mediator atau arbiter (hakam) sesuai keadaan. Gagasan dasarnya adalah menghentikan sengketa yang sedang berlangsung dan memulihkan keharmonisan antarpihak, dengan tetap tunduk pada batasan halal/haram dalam hukum Islam. Pemahaman ini diuraikan dalam kajian doktrinal tentang sulh dan islah, dan didukung oleh berbagai sumber yang memandang sulh sebagai jalur normatif yang berlaku secara hukum untuk menyelesaikan sengketa dalam muamalat (transaksi) dan bidang lainnya (Djawas & Samad, 2020; Herawan & Athoillah, 2023; Rokhmad, 2017; Salim, 2018; Sholihin & Maulizar, 2020; Yakub, 2018; Zain, 2020). Dalam praktiknya, sulh dapat ditempuh sebagai kesepakatan langsung antara para pihak yang bersengketa, atau dapat melibatkan tahkim (arbitrase), yaitu penunjukan arbiter netral untuk memfasilitasi dan mengodifikasi penyelesaian (Herawan & Athoillah, 2023, 2023; Rokhmad, 2017; Salim, 2018).

Landasan etis dan hukum Islam bagi sulh/islah menekankan perdamaian, pemeliharaan keharmonisan keluarga dan sosial, serta penghindaran kerugian. Al-Qur'an dan tradisi hadis menjadi dasar otoritas untuk mengakhiri sengketa secara damai. Ulama klasik maupun kontemporer memandang islah (dan saudara prosedural-nya, sulh) sebagai cara penyelesaian sengketa yang sah dan diutamakan sepanjang dapat ditempuh tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat (Herawan & Athoillah, 2023; Salamah, 2013; Salim, 2018; Yakub, 2018). Sejumlah diskusi modern secara eksplisit mengaitkan sulh/islah dengan tujuan maqasid al-shari'ah, yaitu pemeliharaan jiwa, agama, akal, keturunan (hifz al-nasl), dan harta, serta dengan konsep keadilan restoratif dalam Islam (Amri et al., 2024; Ilham & Syafei, 2017; Kamsi, 2012; Tarmizi & Zubair, 2023).

2. Konsep-Konsep Kunci Islam dan Bentuk Prosedurnya

2.1 Sulh (Perdamaian)

Konsep intinya adalah mengakhiri sengketa melalui kesepakatan, yang kerap melibatkan konsesi dari kedua belah pihak dan disertai pernyataan atau kontrak formal. Unsur-unsur yang lazim dikemukakan meliputi: (i) penawaran dan penerimaan yang sah (ijab dan kabul); (ii) pernyataan (lafaz) penyelesaian yang disengaja dan jelas; serta (iii) para pihak harus memiliki kecakapan bertindak menurut hukum, dan dalam hal suatu hak dilepaskan atau dikompromikan, harus memiliki kewenangan untuk melepaskan hak tersebut. Syarat-syarat dan bentuk pembuktian sulh ini diuraikan dalam kajian normatif klasik dan modern. Praktik di Indonesia terkini secara eksplisit mengakui kemungkinan mendokumentasikan penyelesaian tersebut sebagai akta perdamaian atau "dading" dalam konteks lokal, yang dapat diberi daya eksekutorial apabila berpijak pada prosedur pengadilan (Herawan & Athoillah, 2023; Ichsan, 2015; Irawan, 2016; Salamah, 2013; Suprianto, 2022; Yuniarti, 2019; Zain, 2020).

2.2 Islah (Perdamaian Restoratif; Rekonsiliasi)

Islah lebih luas daripada kontrak formal sulh, dan sering merujuk pada proses konstruktif untuk memperbaiki hubungan serta mengakhiri sengketa melalui mediasi, negosiasi, dan konsensus. Islah secara luas dipandang sebagai jalur perdamaian yang disetujui Islam, baik dalam sengketa pribadi maupun publik (misalnya perkara keluarga, sengketa perdata, dan perkara pidana tertentu pada tingkat penyidikan atau praperadilan apabila diperbolehkan oleh yurisdiksi). Islah kerap dibahas sebagai proses sosial dan moral yang dapat menyertai atau menggantikan putusan formal bila sesuai. Dalam diskusi normatif dan empiris, islah digambarkan sebagai mekanisme sentral penyelesaian konflik dalam hukum dan praktik Islam (Herawan & Athoillah, 2023; Rokhmad, 2017; Salamah, 2013; Salim, 2018; Sholihin & Maulizar, 2020; Waluyadi, 2014; Yakub, 2018).

2.3 Tahkim (Arbitrase)

Tahkim adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menunjuk arbiter yang tidak berpihak atau sebuah tim berjumlah tiga orang untuk menyelesaikan sengketa. Jika para pihak menyepakati syarat-syaratnya, arbiter menjatuhkan putusan yang dapat dijadikan kesepakatan yang dapat ditegakkan pengadilan (misalnya akta perdamaian atau putusan arbitrase). Dalam yurisprudensi Islam klasik dan kontemporer, tahkim dipandang sebagai jalur yang sah apabila para pihak menginginkan cara formal untuk menyelesaikan sengketa dan memperoleh putusan yang mengikat di luar jalur qadha (pengadilan resmi) yang baku (Herawan & Athoillah, 2023; Ichsan, 2015; Salim, 2018; Zain, 2020).

2.4 Hubungan dengan Praktik Modern di Indonesia

Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengakui perdamaian sebagai jalur yang diperbolehkan, bahkan diutamakan, untuk mengakhiri sengketa tertentu sebelum diadjudikasi. Secara khusus, Pasal 183 KHI memperbolehkan para ahli waris bersepakat berdamai dalam pembagian warisan (maslahah mursalah sering dipakai dalam menafsirkan fleksibilitas ini). Pasal tersebut menetapkan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian setelah masing-masing menyadari bagiannya. Perdamaian demikian dapat didokumentasikan dan menjadi dapat ditegakkan secara hukum apabila disahkan oleh pengadilan agama (disertai perjanjian bermeterai/resmi). Dalam praktiknya, hal ini berarti akta perdamaian dapat disusun dan digunakan sebagai bagian dari proses penyelesaian di lingkungan Pengadilan Agama (Affarudin & Darmawan, 2021; Djawas & Samad, 2020; Ilham & Syafei, 2017; Jamil, 2008; Yuniarti, 2019). Lihat pula catatan praktik Indonesia lainnya tentang mediasi dalam sengketa keluarga dan waris, termasuk penggunaan akta perdamaian dalam perkara harta bersama atau waris (Al-Mabruri, 2024; Ichsan, 2015; Irawan, 2016; Lestari, 2019; Ruhmana & Basniwati, 2023; Salamah, 2013; Suprianto, 2022).

3. Dasar Hukum, Formalisasi, dan Daya Penegakan di Indonesia

3.1 Formalisasi Sulh/Islah Syariah di Indonesia

Sistem peradilan agama Indonesia mengakui mediasi dan penyelesaian damai sebagai jalur yang sah untuk menyelesaikan sengketa di luar atau selama proses litigasi. Kerangka prosedural Mahkamah Agung telah memantapkan proses pengubahan penyelesaian damai menjadi instrumen perdamaian yang dapat ditegakkan secara hukum (akta perdamaian) apabila para pihak sepakat mengakhiri sengketa. Misalnya, dalam praktik perkara nyata, kesepakatan damai (deklarasi perdamaian) dapat diperkuat dengan putusan pengadilan untuk menghasilkan instrumen perdamaian yang eksekutorial. Kesepakatan damai tersebut mengikat para pihak dan pihak-pihak terkait serta dapat dieksekusi seperti putusan pengadilan biasa apabila didokumentasikan dengan benar (Herawan & Athoillah, 2023; Suprianto, 2022; Zain, 2020).

3.2 Pasal 183 KHI dan Maslahah Mursalah

Pasal 183 secara eksplisit memperbolehkan para ahli waris mencapai penyelesaian damai atas warisan dan mengakui pembagian yang dihasilkan sebagai hasil negosiasi. Penafsiran maslahah mursalah mendukung pembagian secara damai apabila hal itu melayani keadilan praktis dengan tetap berada dalam koridor dasar-dasar syariat. Analisis empiris dan normatif menunjukkan bahwa Pasal 183 telah banyak dijadikan dasar pembenaran damai/islah dalam konteks keluarga dan waris, dengan perdamaian yang kerap didokumentasikan dalam instrumen tertulis (surat perjanjian bermeterai) dan kadang diformalkan dalam akta pengadilan agar berdaya eksekutorial (Affarudin & Darmawan, 2021; Al-Mabruri, 2024; Ilham & Syafei, 2017; Yuniarti, 2019).

3.3 Preseden Mediasi/Akta Perdamaian

Studi empiris di Indonesia menunjukkan penggunaan penyelesaian yang dipimpin mediator dalam sengketa waris dan pembagian harta bersama, dengan akta perdamaian yang dihasilkan diperlakukan sebagai final dan mengikat, serta dalam banyak kasus dapat dieksekusi oleh pengadilan. Dalam yurisprudensi PA Sleman dan PA Badung, hasil akta perdamaian didokumentasikan memiliki akibat hukum yang kuat antarpihak, sering disertai pengesahan pengadilan untuk mencapai daya eksekusi (Suprianto, 2022; Wijaya et al., 2021; Yuniarti, 2019). Studi lain membahas perlunya mediator dan para pihak memenuhi persyaratan formal (misalnya persetujuan yang tegas, kecakapan, dan pernyataan formal) agar akta perdamaian dapat ditegakkan (Irawan, 2016; Salamah, 2013; Suprianto, 2022; Zain, 2020).

3.4 Uraian Doktrinal Pelengkap

Dalam keilmuan Islam klasik dan kontemporer, sulh secara eksplisit diperlakukan sebagai mekanisme yang diterima untuk mengakhiri sengketa. Legitimasinya diperkuat oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, dan telah diintegrasikan ke dalam teori yurisprudensi sebagai alternatif litigasi (tahkim) serta bagian dari pendekatan keadilan restoratif dalam pemikiran hukum Islam (Djawas & Samad, 2020; Herawan & Athoillah, 2023; Rokhmad, 2017; Yuniarti, 2019; Zain, 2020).

4. Nuansa Perdebatan dan Konteks

4.1 Tidak Semua Sengketa Layak Diselesaikan melalui Sulh/Islah

Sebagian ulama mengingatkan bahwa sulh tidak berlaku untuk semua kejahatan atau semua jenis jarimah/jinayah, terutama apabila menyangkut hak publik dan hak agama (perkara hudud atau qisas) atau apabila pelepasan sanksi esensial menimbulkan bahaya moral. Dalam konteks demikian, sulh dapat dibatasi pada kasus-kasus yang pemaafan atau kompensasinya tidak bertentangan dengan hukuman tetap atau prinsip keadilan publik. Nuansa ini secara khusus diakui dalam diskusi hukum pidana Islam dan dalam perdebatan di Indonesia yang mengkaji keadilan restoratif dalam konteks pidana (Ariyani et al., 2023; Kamsi, 2012; Umam & Hariyanto, 2020; Waluyadi, 2014).

4.2 Kebijakan Publik dan Mediasi dalam Tata Kelola Modern

Dalam praktik kontemporer, sulh/islah bersinggungan dengan kerangka penyelesaian sengketa alternatif (ADR) formal dan mandat negara untuk menyediakan keadilan. Diskusi modern menekankan penyelarasan sulh/islah dengan konsep keadilan restoratif, sekaligus mengakui perlunya formalisasi hukum untuk menjamin daya penegakan, terutama dalam sengketa pidana atau kepentingan umum menurut hukum Indonesia (Djawas & Samad, 2020; Herawan & Athoillah, 2023; Tarmizi & Zubair, 2023; Yuniarti, 2019; Zain, 2020).

5. Implikasi Praktis bagi Praktisi dan Peneliti

Dalam menasihati para pihak di Indonesia atas sengketa yang dapat diselesaikan secara damai, beberapa hal perlu dipertimbangkan.

Pertama, apakah sengketa termasuk dalam cakupan sulh/islah (misalnya sengketa perdata, keluarga, waris, atau muamalat) dan apakah pengadilan akan mengakui serta menegakkan instrumen perdamaian. Pasal 183 KHI memberikan dasar formal bagi penyelesaian damai atas warisan dengan pengesahan pengadilan selanjutnya. Logika yang sama berlaku pada konteks muamalat lain yang sulh-nya diperbolehkan dalam praktik (Affarudin & Darmawan, 2021; Ilham & Syafei, 2017; Suprianto, 2022).

Kedua, sejauh mana perjanjian damai perlu didokumentasikan (misalnya akta perdamaian, surat perjanjian bermeterai) dan langkah prosedural yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan pengadilan agar instrumen perdamaian menjadi eksekutorial. Studi kasus di Indonesia secara konsisten menunjukkan pentingnya dokumentasi formal, tanda tangan, kecakapan, dan keterlibatan pengadilan dalam menghasilkan putusan yang dapat ditegakkan (Irawan, 2016; Ruhmana & Basniwati, 2023; Suprianto, 2022; Yuniarti, 2019).

Ketiga, peran mediator, hakam, dan tahkim sebagai jalur yang mungkin ditempuh untuk mencapai penyelesaian, serta kondisi ketika masing-masing jalur layak atau lebih disukai oleh para pihak dan sistem peradilan. Literatur menekankan ketersediaan sulh dengan atau tanpa hakam dan penerimaan tahkim sebagai jalur ADR yang sah dalam konteks hukum Islam, termasuk penerapannya pada sengketa keluarga, waris, dan muamalat (Djawas & Samad, 2020; Herawan & Athoillah, 2023; Ichsan, 2015; Salim, 2018; Zain, 2020).

Keempat, pembenaran berbasis maqasid untuk perdamaian (maslahah mursalah) ketika penyelesaian damai lebih melayani keadilan sosial, keharmonisan keluarga, dan kesejahteraan umum, dengan tetap menghormati batas-batas syariat di wilayah sensitif (hudud, qisas). Analisis kontemporer secara eksplisit mengaitkan sulh/islah dengan maqasid al-shari'ah dan kerangka keadilan restoratif (Amri et al., 2024; Ilham & Syafei, 2017; Tarmizi & Zubair, 2023).

6. Nuansa dan Area Perbedaan Pendapat di antara Sumber

Meskipun sebagian besar sumber memandang sulh/islah sebagai sah dan diinginkan, beberapa studi mempertanyakan kesesuaian mediasi atau penempatan lembaga mediasi di dalam pengadilan formal pada yurisdiksi tertentu (misalnya arsitektur hukum lokal Aceh atau penempatan mediasi di Pengadilan Agama). Sebagai contoh, sebagian penulis berpendapat bahwa menempatkan mediasi di dalam pengadilan agama dapat dipandang kurang optimal atau subordinat terhadap proses pengadilan, sehingga mengusulkan pengaturan alternatif (mediasi di luar pengadilan atau lembaga mediasi independen) untuk mengoptimalkan hasil dalam praktik (Asysyahidah et al., 2022; Sholihin & Maulizar, 2020). Penulis lain menekankan bahwa arsitektur hukum (termasuk PERMA dan praktik pengadilan) semakin mendukung mediasi di dalam pengadilan sebagai saluran formal untuk mempercepat penyelesaian sengketa dan menghasilkan akta perdamaian yang dapat ditegakkan (Herawan & Athoillah, 2023; Suprianto, 2022; Zain, 2020).

Terdapat pula beragam pandangan tentang batas sulh yang diperbolehkan dalam konteks pidana. Sebagian ulama berpendapat bahwa sulh tidak dapat menghapus sanksi tertentu atau melemahkan hukuman tetap Al-Qur'an. Pihak lain berpendapat bahwa konsep keadilan restoratif dalam hukum Islam memungkinkan pemaafan, kompensasi (misalnya diyat), atau bentuk pemulihan lain untuk memenuhi maqasid bahkan dalam kasus ta'zir atau pelanggaran non-hudud tertentu. Nuansa ini tercermin dalam diskusi normatif dan perdebatan empiris tentang hukum pidana Islam (fikih jinayah) dan keadilan restoratif di Indonesia (Ariyani et al., 2023; Ichsan, 2015; Kamsi, 2012; Umam & Hariyanto, 2020; Waluyadi, 2014).

7. Contoh Kasus Ilustratif dan Poin Pembelajaran

Pertama, dalam sengketa waris di Indonesia, Pasal 183 KHI telah digunakan untuk mengesahkan pembagian warisan secara damai melalui islah, dengan kesepakatan yang dihasilkan didokumentasikan dalam perjanjian bermeterai dan, bila sesuai, diperkuat oleh akta perdamaian yang diterbitkan pengadilan dan memiliki kekuatan eksekutorial. Praktik ini telah dianalisis secara mendalam oleh para sarjana seperti Affaruddin dan Darmawan (penafsiran maslahah mursalah) dan Hasibuan. Signifikansi praktisnya adalah bahwa perjanjian damai dalam waris dapat dilaksanakan dengan akibat hukum yang kuat di Pengadilan Agama berdasarkan KHI (Affarudin & Darmawan, 2021; Al-Mabruri, 2024; Ilham & Syafei, 2017; Yuniarti, 2019).

Kedua, dalam sengketa harta bersama dan sengketa terkait perceraian, akta perdamaian yang terdokumentasi terbukti mengakhiri sengketa dan dapat ditegakkan, terutama apabila perdamaian disertai pengesahan pengadilan atau penetapan formal. Studi kasus Indonesia kontemporer menunjukkan bagaimana dokumen tersebut dapat disiapkan, diajukan, dan diubah menjadi penyelesaian yang mengikat secara hukum dengan daya eksekutorial, yang menunjukkan kesetaraan fungsional dengan putusan pengadilan dalam banyak konteks (Irawan, 2016; Ruhmana & Basniwati, 2023; Suprianto, 2022; Wijaya et al., 2021).

Ketiga, dalam sengketa komersial atau perbankan di bawah rezim yang sesuai syariah, sulh/tahkim/islah diperlakukan sebagai saluran standar di samping litigasi formal, dengan hukum yang memperbolehkan penyelesaian damai disahkan di pengadilan dan ditegakkan. Hal ini tercermin dalam yurisprudensi dan analisis doktrinal penyelesaian sengketa syariah di luar litigasi formal di Indonesia (AS et al., 2020; Herawan & Athoillah, 2023; Ichsan, 2015; Iksan, 2020; Yuniarti, 2019).

8. Simpulan

Dading (perdamaian) dalam hukum Islam, yang mencakup sulh dan islah serta tahkim bila sesuai, merupakan mekanisme yang sah dan sering diutamakan untuk mengakhiri sengketa melalui konsesi timbal balik, sehingga menghindarkan litigasi lebih lanjut apabila para pihak memilihnya. Literatur doktrinal Islam, landasan Al-Qur'an, dan praktik kontemporer Indonesia menyediakan kerangka koheren yang memungkinkan sulh/islah diformalkan melalui akta perdamaian tertulis dan dilengkapi daya penegakan melalui pengesahan pengadilan di Pengadilan Agama. Pasal 183 KHI secara eksplisit melegitimasi penyelesaian damai dalam waris, sedangkan praktik modern menunjukkan bagaimana perdamaian tersebut dapat didokumentasikan dan ditegakkan dalam sistem hukum acara perdata. Literatur juga mengakui batasan yang diperlukan (misalnya konteks hudud/qisas) serta peran kehati-hatian maqasid al-shari'ah dalam menuntun kapan dan bagaimana mediasi paling baik digunakan untuk mencapai keadilan dan keharmonisan sosial (Affarudin & Darmawan, 2021; Herawan & Athoillah, 2023; Ilham & Syafei, 2017; Irawan, 2016; Salamah, 2013; Suprianto, 2022; Tarmizi & Zubair, 2023; Yuniarti, 2019; Zain, 2020).

Catatan

1. Sintesis di atas menekankan sulh/islah sebagai mekanisme utama hukum Islam untuk mengakhiri sengketa melalui konsesi timbal balik, termasuk formalisasinya melalui akta perdamaian. Kerangka KHI Indonesia (terutama Pasal 183) menyediakan dasar prosedural yang kuat bagi penyelesaian damai atas waris, dan secara lebih umum bagi sengketa keluarga dan muamalat di Pengadilan Agama (Affarudin & Darmawan, 2021; Ilham & Syafei, 2017; Irawan, 2016; Salamah, 2013; Suprianto, 2022; Zain, 2020).

2. Tahkim (arbitrase) disajikan sebagai jalur opsional apabila para pihak menghendaki penyelesaian formal yang dimediasi pihak eksternal dengan putusan arbitrase yang kelak dapat dimasukkan ke dalam penetapan pengadilan. Hal ini sejalan dengan diskusi klasik dan kontemporer yang mengaitkan sulh dan tahkim sebagai jalur yang saling melengkapi menuju penyelesaian yudisial (Herawan & Athoillah, 2023; Ichsan, 2015; Salim, 2018; Zain, 2020).

3. Praktik di Indonesia mencakup penggunaan terdokumentasi akta perdamaian yang dapat dieksekusi oleh pengadilan, sehingga mencapai akhir sengketa yang konklusif tanpa berlanjut ke persidangan. Hal ini diilustrasikan dalam kasus-kasus nyata dan diskusi doktrinal yang menekankan daya penegakan (Irawan, 2016; Ruhmana & Basniwati, 2023; Suprianto, 2022; Wijaya et al., 2021).

4. Literatur juga mengakui nuansa: sulh/islah bukan pengganti menyeluruh bagi proses peradilan dalam setiap konteks (sebagian kejahatan atau isu hak publik mungkin memerlukan sanksi formal atau tindakan negara). Oleh karena itu, cakupan dan batas sulh diperlakukan dengan kehati-hatian dalam sumber-sumber tersebut (Ariyani et al., 2023; Kamsi, 2012; Umam & Hariyanto, 2020; Waluyadi, 2014).

________________________________________

Daftar Pustaka

AS, N., Hasyim, Muh. S., & Nurkhaerah, S. (2020). PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM. Comparativa Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum, 1(1), 53–65. https://doi.org/10.24239/comparativa.v1i1.4

Affarudin, M. A. I., & Darmawan, D. (2021). Implementasi Pasal 183 KHI dalam Pembagian Harta Waris pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Maslahah Mursalah). Al-Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 24(2), 385–416. https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.385-416

Al-Mabruri, M. N. U. (2024). DEVELOPMENT AND POLEMIC RENEWAL OF INHERITANCE LAW AND COMPULSORY WILLS IN INDONESIA. Al Hakam the Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues, 4(1), 41–62. https://doi.org/10.35896/alhakam.v4i1.581

Amri, I. F., Tsabitha, T. M., & Lewiandy, L. (2024). Analisis Hukum Internasional: Dinamika Geopolitik Amerika Serikat & Rusia dengan ISIS dalam Gerakan Terorisme Di Moskow. Innovative Journal of Social Science Research, 4(3), 999–1015. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10075

Ariyani, A., Fikri, & Marlina, A. (2023). The Concept of Al-Islam and the Restorative Justice Approach in Settlement of Criminal Cases. Delictum Jurnal Hukum Pidana Islam, 28–43. https://doi.org/10.35905/delictum.vi0.6403

Asysyahidah, S. M., Aswar, A., & Munir, A. (2022). Tinjauan Hukum Islam Tentang Penempatan Lembaga Mediasi Di Pengadilan Agama. Al-Azhar Islamic Law Review, 4(2), 98–113. https://doi.org/10.37146/ailrev.v4i2.182

Djawas, M., & Samad, S. A. A. (2020). Conflict, Traditional, and Family Resistance: The pattern of Dispute Resolution in Acehnese Community According to Islamic Law. Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 4(1), 65. https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i1.5271

Herawan, J., & Athoillah, M. A. (2023). Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(1), 219–235. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.3587

Ichsan, N. (2015). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 15(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2867

Iksan, I. (2020). Gugatan Konvensi Dan Rekonvensi Dalam Bingkai Syariat Islam (Analisis Putusan Nomor: 603/Pdt.G/2019/PA.Bm.). Fundamental Jurnal Ilmiah Hukum, 9(2), 102–124. https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i2.21

Ilham, R. F., & Syafei, E. S. (2017). MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS: Studi Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk. Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam, 9(1), 67–86. https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09105

Irawan, D. (2016). ISLAM DAN PEACE BUILDING. Religi Jurnal Studi Agama-Agama, 10(2), 158. https://doi.org/10.14421/rejusta.2014.1002-02

Jamil, A. (2008). Cara Berhukum yang Benar Bagi Profesional Hukum (Ijtihad Sebagai Terobosan Hukum Progresif). Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 15(1), 145–161. https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss1.art1

Kamsi, K. (2012). HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN HAM DALAM PERSPEKTIF ISLAM. Millah Journal of Religious Studies, 12(1), 265–281. https://doi.org/10.20885/millah.vol12.iss1.art14

Lestari, Y. S. (2019). HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH: KAJIAN MENGENAI OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI ACEH. Community Pengawas Dinamika Sosial, 4(2). https://doi.org/10.35308/jcpds.v4i2.991

Rokhmad, A. (2017). Paradigma Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa. International Journal Ihya Ulum Al-Din, 18(1), 49. https://doi.org/10.21580/ihya.17.1.1731

Ruhmana, H., & Basniwati, A. (2023). PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN OLEH KEPALA DESA SEBAGAI HAKIM PERDAMAIAN DESA. Private Law, 3(3), 712–719. https://doi.org/10.29303/prlw.v3i3.3421

Salamah, Y. Y. (2013). Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 13(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.953

Salim, A. (2018). Al-S?ulh?: dalam Arbritase Tata Hukum Islam Klasik. Tafáqquh Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 5(2), 91–107. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v5i2.118

Sholihin, R., & Maulizar, O. (2020). MEDIATION SYSTEM IN DISPUTES OF OWNERSHIP PERSFECTIVE ACADEMIC ISLĀḤ (A Research in Aceh Besar). Dusturiyah Jurnal Hukum Islam Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, 10(2), 208. https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v10i2.8129

Suprianto, A. (2022). Mediasi Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 413/Pdt.G/2015/PA. Smn. Asas Wa Tandhim Jurnal Hukum Pendidikan Dan Sosial Keagamaan, 1(2), 179–200. https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v1i2.1291

Tarmizi, T., & Zubair, A. (2023). TOLERANSI HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KEWARISAN ADAT DI INDONESIA. Adhki Journal of Islamic Family Law, 4(2), 131–147. https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.98

Umam, N. H., & Hariyanto, E. (2020). Perbandingan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Masa Nabi Muhammad SAW. dan di Era Reformasi. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2(2), 160. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i2.3441

Waluyadi. (2014). ISLAH MENURUT HUKUM ISLAM RELEVANSINYA DENGAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN. Yustisia Jurnal Hukum, 3(2). https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11090

Wijaya, I. K. L. B., Budiartha, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). Penyelesaian Perkara Harta Warisan dan Harta Bersama dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung (Nomor Perkara 0095/PDTG/2017/PABDG). Jurnal Preferensi Hukum, 2(1), 88–92. https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2800.88-92

Yakub, M. (2018). DAKWAH MEDIASI: PERSPEKTIF SEJARAH ISLAM. Wardah, 18(2), 131. https://doi.org/10.19109/wardah.v18i2.1779

Yuniarti, V. S. (2019). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah. Jurnal Perspektif, 2(2), 215. https://doi.org/10.15575/jp.v2i2.30

Zain, I. I. (2020). MEDIATION OF CAR FINANCING OF ISLAMIC LAW PERSPECTIVE IN THE CONSUMER DISPUTE RESOLUTION AGENCY (BPSK) IN MATARAM CITY. Hukum Islam, 20(1), 59. https://doi.org/10.24014/jhi.v20i1.8406