01255 - Culpa Dalam Hukum Islam: Kelalaian Sebagai Bentuk Kesalahan Pidana Dan Pembedaannya Dari Dolus

Farhan Maulana Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Email: farhan.maulana@example.ac.id

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of culpa (negligence/carelessness) in Islamic law, particularly in the framework of fiqh jinayah, and distinguishes it from dolus (intentionality) in the context of modern criminal liability theory. Using a normative-comparative legal approach, this study analyzes how Islamic jurisprudence structures the moral element (rukn adabi) in unintentional acts that result in prohibited consequences, especially the loss of life. The findings show that culpa in Islamic law is most clearly articulated through the category of qatl al-khata' (erroneous killing), which imposes criminal liability through a distinctive sanction structure consisting of diyat, kafarat, ta'zir, fasting, and the revocation of inheritance and bequest rights—without eliminating liability entirely. The dolus–culpa distinction in Islamic law also recognizes more gradated forms of mens rea such as dolus eventualis (eventual intent), so that the boundary between intentionality and negligence requires methodological precision to prevent the absorption of intentional risk-acceptance into the category of negligence. This study also emphasizes that assessment of culpa presupposes the subject's legal capacity (ahliyyah) and a careful approach to the causal chain of events in the context of proving the coincidence between actus reus and mens rea.

Keywords: culpa, dolus, fiqh jinayah, qatl al-khata', criminal liability, Islamic criminal law

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep culpa (kealpaan/kelalaian) dalam hukum Islam, khususnya dalam kerangka fikih jinayah, dan membedakannya dari dolus (kesengajaan) dalam konteks teori pertanggungjawaban pidana modern. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif-komparatif, studi ini menganalisis bagaimana yurisprudensi Islam menstrukturkan unsur moral (rukn adabi) pada perbuatan yang tidak diniatkan tetapi menimbulkan konsekuensi terlarang, terutama hilangnya nyawa. Temuan menunjukkan bahwa culpa dalam hukum Islam paling jelas terartikulasikan melalui kategori qatl al-khata' (pembunuhan tersalah), yang memberlakukan pertanggungjawaban pidana melalui struktur sanksi khas berupa diyat, kafarat, ta'zir, puasa, serta pencabutan hak waris dan wasiat—tanpa menghapus pertanggungjawaban sama sekali. Pembedaan dolus–culpa dalam hukum Islam juga mengakui bentuk mens rea yang lebih bergradasi seperti dolus eventualis (niat kemungkinan), sehingga garis batas antara kesengajaan dan kelalaian memerlukan ketelitian metodologis agar penerimaan risiko yang disengaja tidak terserap ke dalam kategori kelalaian. Studi ini juga menekankan bahwa penilaian culpa mensyaratkan kapasitas hukum subjek (ahliyyah) dan pendekatan yang cermat terhadap rangkaian kausal peristiwa dalam konteks pembuktian kecocokan antara actus reus dan mens rea.

Kata kunci: culpa, dolus, fikih jinayah, qatl al-khata', pertanggungjawaban pidana, hukum pidana Islam

________________________________________

I. PENDAHULUAN

Dalam teori pertanggungjawaban pidana modern, kesalahan (fault) lazim dipahami sebagai elemen batiniah (mens rea) yang harus hadir bersama perbuatan lahiriah yang dilarang (actus reus) agar seseorang dapat dipidana; karena itu, adagium actus non facit reum nisi mens sit rea dan asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (geen straf zonder schuld) digunakan untuk menegaskan bahwa pemidanaan mensyaratkan keterpautan antara perbuatan dan keadaan batin pelaku (Jadidah, 2023; Jong, 2022; Phelps, 2016). Di dalam kerangka tersebut, kesalahan sering dipilah menjadi dua bentuk besar, yakni kesengajaan (dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa), sehingga pembedaan dolus–culpa menjadi kunci untuk menentukan apakah suatu akibat yang timbul dari perbuatan pelaku dipertanggungjawabkan sebagai tindak pidana sengaja atau tindak pidana karena lalai (Baris, 2023; Phelps, 2016; Wegerstad, 2022).

Pembedaan ini relevan ketika membahas "culpa menurut hukum Islam" karena fikih jinayah juga bekerja dengan struktur analitis yang memerlukan unsur moral/batiniah—yang dapat dipertautkan secara fungsional dengan gagasan mens rea—di samping unsur lahiriah perbuatan, serta mengembangkan kategori-kategori pertanggungjawaban untuk perbuatan yang tidak diniatkan tetapi menimbulkan akibat yang dilarang, terutama dalam konteks hilangnya nyawa (Badar, 2006; Baker, 2021; Jung, 2006).

Di Indonesia, pembacaan dolus–culpa juga digunakan untuk menjelaskan bahwa hukum pidana positif mengakui "negligence" sebagai bentuk mens rea selain "criminal intent (opzet)", bahkan sebuah delik secara teoretis dapat diklasifikasikan menjadi delik dolus (sengaja) dan delik culpa (lalai) (Badar, 2009). Namun, pertanyaan "culpa menurut hukum Islam" tidak cukup dijawab hanya dengan memindahkan terminologi Barat (culpa/dolus) ke dalam fikih; yang dibutuhkan ialah menjelaskan bagaimana fikih jinayah menstrukturkan unsur moral (rukn adabi) dan bagaimana ia memperlakukan perbuatan yang "tanpa sengaja" tetapi berakibat fatal, termasuk corak sanksi dan rasionalitas pertanggungjawabannya (Badar, 2006; Jung, 2006). Selain itu, sejumlah literatur menegaskan bahwa tradisi hukum Islam tidak "berasal dari satu sumber tunggal" sehingga konseptualisasi unsur batiniah dan bentuk-bentuk kesalahan perlu dibaca sebagai konstruksi yurisprudensial yang berkembang dalam tradisi tersebut, bukan sebagai padanan satu-banding-satu dari istilah hukum pidana Barat (Wegerstad, 2022).

________________________________________

II. KERANGKA TEORI

A. Dolus–Culpa sebagai "Unsur Subjektif" dan Hubungannya dengan Actus Reus–Mens Rea

Sejumlah kajian menegaskan bahwa pembuktian pertanggungjawaban pidana lazim disusun melalui dua elemen: actus reus sebagai elemen perbuatan lahiriah dan mens rea sebagai elemen batiniah/psikis, dan keduanya dipahami sebagai prasyarat untuk memidana (Jadidah, 2023; Jong, 2022). Dalam istilah yang dipakai sebagian literatur Indonesia, unsur subjektif pada diri pelaku memuat "intent (dolus) dan negligence (culpa)" sebagai bentuk kesalahan (Baris, 2023). Bahkan ketika sebuah rezim hukum menyoroti mens rea secara intens—misalnya dalam pembahasan pertanggungjawaban pidana korporasi atau delik-delik regulatif—prinsip "tidak ada pemidanaan tanpa kesalahan" tetap dipakai sebagai titik berangkat, walaupun sejumlah rezim mengenal pengecualian seperti strict liability yang tidak mempersyaratkan pembuktian mens rea untuk unsur tertentu (Baris, 2023; Jadidah, 2023; Phelps, 2016).

Di sisi lain, literatur komparatif mengingatkan bahwa batas antara kesengajaan dan kelalaian tidak selalu sederhana, terutama ketika pembahasan memasuki wilayah "kesengajaan kemungkinan" (dolus eventualis) yang sering dipahami melibatkan foresight (kesadaran akan kemungkinan akibat) dan unsur volisional berupa "penerimaan" (acceptance) terhadap risiko; unsur "penerimaan" inilah yang kerap disebut sebagai garis batas dengan kelalaian sadar (conscious negligence) (Hagglund & Khan, 2020; Wegerstad, 2022). Bahkan terdapat analisis bahwa baik dolus eventualis maupun kelalaian sadar sama-sama dapat mengandung unsur "foresight" subjektif terhadap kemungkinan akibat, sehingga pembedaan keduanya dapat membingungkan pada praktik peradilan, sebab "perbedaan pembeda" akhirnya diletakkan pada struktur penerimaan risiko dan tingkat risiko yang dipandang memadai untuk melabeli perbuatan sebagai kesengajaan versus kelalaian (Hagglund & Khan, 2020).

Dalam kerangka teoretis lain, dolus eventualis dijelaskan berbeda dari "criminal negligence" karena pada kelalaian pidana pelaku "tidak memperkirakan" konsekuensi yang seharusnya dapat diperkirakan oleh orang yang wajar, sedangkan pada dolus eventualis pelaku setidaknya melakukan prakiraan/foresight tertentu (K. Hagglund & Khan, 2020). Nuansa ini penting sebagai latar ketika kita beralih ke hukum Islam, karena sebagian sumber secara eksplisit menyebut kemungkinan penggunaan kategori "eventual intent (dolus eventualis)" dalam pembacaan mens rea pada ranah hukum pidana Islam—setidaknya dalam pembahasan "Islamic international criminal law"—yang berarti diskursus Islam dalam sumber yang tersedia tidak semata-mata berbicara "sengaja vs tidak sengaja" secara biner, tetapi juga mengakui spektrum niat/pengetahuan tertentu (Ahadi, 2016).

B. Fikih Jinayah: Unsur Formal–Materiil–Moral (Rukn Syar'i, Rukn Madi, Rukn Adabi) dan Fungsi Unsur Batiniah

Dalam sumber yang tersedia, fikih jinayah (hukum pidana Islam) dijelaskan memakai istilah jinayah atau jarimah untuk perbuatan yang dilarang syara', yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir (Jung, 2006). Untuk menilai apakah suatu perbuatan merupakan jarimah dan bagaimana pertanggungjawabannya, objek kajian fikih jinayah dapat dibedakan menjadi tiga unsur: al-rukn al-syar'i (unsur formil), al-rukn al-madi (unsur materiil), dan al-rukn al-adabi (unsur moril) (Jung, 2006). Dengan demikian, struktur analitis fikih jinayah di dalam sumber ini secara fungsional sejalan dengan gagasan bahwa sebuah perbuatan pidana menuntut: (i) dasar normatif yang melarang dan mengancam sanksi (unsur formil), (ii) manifestasi perbuatan/akibat yang relevan (unsur materiil), dan (iii) keterkaitan moral/batiniah pelaku dengan perbuatan (unsur moril) (Baker, 2021; Jung, 2006).

Karena itu, ketika menanyakan "culpa menurut hukum Islam", pertanyaan tersebut dalam kerangka fikih jinayah perlu ditempatkan terutama pada wilayah rukn adabi (unsur moral), yakni bagaimana syara' dan konstruksi fikih menilai kualitas kesalahan batiniah pada perbuatan yang tidak diniatkan tetapi menimbulkan akibat terlarang (Badar, 2006; Jung, 2006).

Sumber lain yang secara khusus mengkritik kecukupan pendekatan-pendekatan yang "prevalen" dalam yurisprudensi Islam terhadap mens rea menjelaskan bahwa dalam hukum pidana (umum), mens rea sering dipahami sebagai "criminal intent or the state of mind indicating culpability", sedangkan dalam yurisprudensi Islam ia disebut sebagai "rebellion intent"; namun konseptualisasi ini dinilai dapat berevolusi, dan diusulkan reformulasi bahwa mens rea adalah "the culpable linkage of mind with the forbidden conduct" (Baker, 2021). Rumusan "linkage" (keterkaitan) ini bernilai metodologis bagi pembahasan culpa, karena ia menggeser fokus dari "keadaan mental statis" menjadi "pertalian tercela" antara batin dan perbuatan terlarang—yang membuka ruang untuk menilai kesalahan meskipun hasil akhirnya tidak diinginkan, sepanjang terdapat bentuk ketercelaan tertentu dalam hubungan batin–tindakan (Badar, 2006; Baker, 2021). Pada titik ini, sumber mengenai "Islamic tradition" juga mengingatkan bahwa tradisi Islam tidak diturunkan dari satu sumber tunggal, sehingga rekonstruksi mens rea/unsur moral berada dalam lanskap metodologis yang tidak sepenuhnya identik dengan satu sistem pidana modern tertentu (Wegerstad, 2022).

________________________________________

III. PEMBAHASAN

A. Culpa dalam Fikih Jinayah melalui Kategori "Tanpa Sengaja" yang Berakibat Fatal: Qatl Al-Khata' sebagai Titik Masuk Utama

Sumber yang secara langsung membahas "delik culpa dalam kajian fikih jinayah" menautkan fenomena "kealpaan/kelalaian" dengan pembahasan pembunuhan karena kesalahan (fi qatli al-khata'), yang dipaparkan sebagai kondisi ketika seseorang "melakukan suatu perbuatan tanpa sengaja, akan tetapi dengan sebab perbuatannya itu dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain" (Badar, 2006). Rumusan ini penting karena menunjukkan bahwa dalam materi yang tersedia, padanan terdekat dari "culpa" (kelalaian/kealpaan) dalam fikih jinayah untuk konteks kematian adalah kategori perbuatan "tanpa sengaja" yang mengakibatkan kematian, sehingga fokus pertanggungjawaban tidak lagi pada kehendak membunuh, melainkan pada hubungan sebab akibat dan penilaian kesalahan terhadap perbuatan yang tidak ditujukan pada akibat mematikan (Badar, 2006). Pada saat yang sama, sumber tersebut menegaskan bahwa perkara-perkara kelalaian yang berujung kematian tetap "ditindaklanjuti secara hukum" agar ke depan lebih berhati-hati dan agar unsur kealpaan tidak dijadikan alasan untuk menghindari hukuman, yang menunjukkan rasionalitas pencegahan dan penegasan standar kehati-hatian dalam pertanggungjawaban karena "tanpa sengaja" (Badar, 2006).

Terkait sanksi, sumber yang sama menyatakan bahwa hukuman bagi "pembunuhan tersalah" (qatl al-khata') memiliki hukuman pokok berupa "diyat dan kafarat", serta hukuman pengganti berupa "ta'zir dan puasa", dan ada pula hukuman tambahan berupa "pencabutan hak mewaris" serta "pencabutan hak menerima wasiat" (Badar, 2006). Informasi ini—tanpa menambahkan rincian yang tidak tersedia—cukup untuk menunjukkan pola umum: fikih jinayah (dalam sumber yang disediakan) tidak memposisikan ketiadaan kesengajaan sebagai alasan otomatis untuk meniadakan seluruh konsekuensi, melainkan mengarahkan pertanggungjawaban kepada kombinasi sanksi yang dapat mencakup kompensasi/penebusan (diyat, kafarat), sanksi diskresioner (ta'zir), serta konsekuensi tambahan pada ranah hak-hak tertentu (waris dan wasiat) (Badar, 2006). Karena itu, "culpa menurut hukum Islam" (dalam batas sumber yang tersedia) dapat dipahami bukan sebagai nihil pertanggungjawaban, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dibedakan dari pembunuhan sengaja melalui jenis dan struktur sanksinya (Badar, 2006; Jung, 2006).

B. Perbedaan Konseptual Culpa vs Dolus dalam Horizon Islam: dari "Niat" hingga "Eventual Intent" dan Problem Garis Batas

Walaupun pembahasan fikih jinayah dalam sumber yang tersedia masuk terutama melalui qatl al-khata' (tanpa sengaja), literatur lain yang berbicara tentang pertanggungjawaban pidana dalam kerangka "Islamic international criminal law" menekankan bahwa hukum pidana Islam memberi bobot besar pada "intention or fault", dan bahwa mens rea di sana dipahami sebagai karakter psikologis yang "muncul dari pengetahuan dan keinginan" seseorang; bahkan ditegaskan bahwa "fault must be proven during the procedure of jurisdiction" (Ahadi, 2016). Sumber ini juga menyatakan bahwa "specific intent must be shown that leads to a definite result, or dolus eventualis (eventual intent), that also has the same result" (Ahadi, 2016). Pernyataan eksplisit mengenai dolus eventualis di dalam konteks "Islamic international criminal law" ini penting bagi pembedaan dolus–culpa: ia menunjukkan adanya pengakuan terhadap bentuk kesalahan yang berada pada spektrum kesengajaan kemungkinan (bukan sekadar "tujuan langsung"), sehingga garis pemisah antara kesengajaan dan kelalaian tidak selalu cukup dijelaskan dengan dikotomi "ingin akibat vs tidak ingin akibat" (Ahadi, 2016; K. Beverley. Hagglund & Khan, 2020).

Secara konseptual komparatif, literatur pidana menjelaskan bahwa di sejumlah sistem, kesalahan dapat berbentuk "intention (dolus) atau negligence (culpa)", dan bahkan intensi dapat dipecah lagi ke beberapa standar termasuk dolus eventualis, sementara unsur "acceptance" (penerimaan risiko) disebut sebagai garis batas antara dolus eventualis dan kelalaian sadar (Wegerstad, 2022). Ketika ditarik ke diskursus Islam dalam sumber yang tersedia, implikasinya adalah: jika "eventual intent" (dolus eventualis) diakui sebagai bentuk mens rea yang masih berada dalam ranah kesengajaan pada konteks tertentu (Ahadi, 2016), maka pemetaan "culpa" tidak boleh mencap semua ketiadaan tujuan langsung sebagai kelalaian; sebagian kasus bisa berada pada wilayah "menerima risiko" (eventual intent) yang secara normatif dapat diposisikan lebih dekat ke dolus daripada culpa (Ahadi, 2016; K. Beverley. Hagglund & Khan, 2020; Wegerstad, 2022). Ini selaras dengan analisis bahwa pembedaan dolus eventualis dan kelalaian bisa kabur karena sama-sama dapat melibatkan foresight subjektif, sehingga diperlukan kehati-hatian metodologis agar label "culpa" tidak menyerap perbuatan yang sebenarnya dipandang sebagai bentuk kesengajaan kemungkinan (K. Beverley. Hagglund & Khan, 2020; K. Hagglund & Khan, 2020).

Dalam sumber yang secara eksplisit mendefinisikan perbedaan dolus eventualis dan kelalaian pidana, dijelaskan bahwa kelalaian pidana terjadi ketika pelaku "tidak memperkirakan atau tidak memahami konsekuensi" dari perbuatannya "di mana orang yang wajar" seharusnya bisa memperkirakan, sedangkan dolus eventualis ditempatkan sebagai bentuk niat yang tetap berbeda dari kelalaian karena menyangkut foresight dan struktur batin yang lain (K. Hagglund & Khan, 2020). Sekalipun kerangka ini bukan khusus fikih, ia memberikan perangkat konseptual untuk membaca qatl al-khata' dalam sumber fikih jinayah sebagai bentuk "tanpa sengaja" yang tidak bertumpu pada penerimaan risiko (acceptance) sebagaimana dolus eventualis, tetapi pada ketiadaan kesengajaan menuju akibat mematikan—sekaligus tetap menuntut pertanggungjawaban karena adanya ketercelaan tertentu dan kebutuhan kehati-hatian sosial (Badar, 2006; K. Hagglund & Khan, 2020).

C. Pembuktian Culpa dan Persoalan "Kecocokan Waktu" (Coincidence) antara Unsur Lahiriah dan Unsur Batiniah dalam Hukum Islam

Salah satu problem klasik dalam hukum pidana adalah prinsip "coincidence" antara mens rea dan actus reus, yakni bahwa keberadaan actus reus dan mens rea saja tidak cukup; keduanya perlu hadir secara simultan dalam konstruksi tradisional (Wilt, 2017). Studi yang secara eksplisit membandingkan hukum Islam dan hukum Inggris mengenai coincidence menegaskan bahwa terdapat "absolute/traditional approach" yang mewajibkan kecocokan itu pada satu titik waktu tertentu, tetapi juga mengajukan "relative approach" yang memungkinkan coincidence dipahami dapat terjadi "pada titik mana pun" dalam rangkaian peristiwa, demi meminimalkan ketidakadilan yang bisa ditimbulkan oleh pendekatan absolut (Wilt, 2017). Dalam konteks culpa, pendekatan "relatif" ini relevan karena perbuatan lalai sering kali berupa rangkaian tindakan dan kelalaian (omission) yang secara kumulatif menghasilkan akibat, sehingga penentuan titik waktu mens rea–actus reus dapat menjadi lebih kompleks daripada pada delik sengaja yang bertumpu pada niat saat melakukan tindakan inti (Badar, 2006; Wilt, 2017).

Sumber yang sama juga menyebut bahwa "standing on prior fault prevents the immunity of a criminal from the punishment created by his/her own fault" dan mengilustrasikan skenario ketika "seorang pengemudi secara lalai/carelessly menabrak pejalan kaki" lalu melakukan tindakan lanjutan—misalnya meninggalkan korban—yang berkontribusi pada kematian, sehingga problem pertanggungjawaban tidak selalu dapat dipetakan dengan satu momen mental tunggal (Wilt, 2017). Meskipun contoh ini dipakai untuk membahas coincidence secara umum, ia memperlihatkan bagaimana hukum (dalam diskusi yang mencakup hukum Islam) dapat memerlukan konsep "kesalahan terdahulu" (prior fault) untuk menilai rangkaian kausal dan rangkaian kesalahan, yang secara konseptual dekat dengan kebutuhan untuk menangani culpa sebagai kelalaian yang efeknya bisa terakumulasi dan berkembang dalam waktu (Badar, 2006; Wilt, 2017). Dengan demikian, dalam pembahasan "culpa menurut hukum Islam" berdasarkan sumber yang tersedia, isu metodologis pentingnya bukan hanya "apakah ada niat membunuh", tetapi bagaimana menautkan ketercelaan (culpable linkage) pelaku dengan perbuatan terlarang sepanjang rangkaian peristiwa—sejalan dengan gagasan mens rea sebagai "linkage" antara batin dan perbuatan terlarang (Baker, 2021; Wilt, 2017).

D. Subjek dan Kapasitas Pertanggungjawaban: Ahliyyah sebagai Prasyarat sebelum Menilai Culpa/Dolus

Sumber yang membahas implementasi asas pemidanaan dalam perspektif jinayah Islam menegaskan bahwa penjatuhan sanksi pidana harus mempertimbangkan konsep ahliyyah, yaitu kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan; bahkan dinyatakan bahwa anak dianggap tidak memiliki kecakapan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan pertimbangan tertentu yang terkait kepentingan anak (Esakov, 2018). Walaupun pembahasan tersebut tidak spesifik pada culpa, implikasinya metodologis: penilaian "kelalaian" sebagai bentuk kesalahan tetap mensyaratkan subjek yang memiliki kapasitas pertanggungjawaban, sehingga sebelum membedakan culpa dari dolus, penilai hukum perlu memastikan bahwa pelaku termasuk pihak yang secara normatif dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kerangka ahliyyah (Esakov, 2018; Jung, 2006). Hal ini sejalan dengan penekanan dalam sumber lain bahwa mens rea (dalam pembacaan Islam) berkaitan dengan karakter psikologis yang bersumber dari "pengetahuan dan keinginan" dan bahwa unsur kesalahan harus dibuktikan dalam prosedur yudisial, yang mengandaikan subjek yang dapat dinilai secara moral dan prosedural (Ahadi, 2016; Baker, 2021).

________________________________________

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan sumber-sumber yang ada, "culpa" (kealpaan/kelalaian) dalam horizon hukum Islam paling jelas terartikulasikan melalui kategori pembunuhan karena kesalahan (qatl al-khata'), yakni perbuatan "tanpa sengaja" yang karena perbuatan itu menyebabkan hilangnya nyawa orang lain (Badar, 2006). Struktur fikih jinayah yang membedakan unsur formil, materiil, dan moral menunjukkan bahwa pertanggungjawaban atas perbuatan tanpa sengaja tetap memerlukan pembacaan unsur moral (rukn adabi), sehingga ketiadaan niat langsung tidak menghapus kebutuhan menautkan pelaku secara tercela pada perbuatan terlarang—dalam istilah mens rea sebagai "culpable linkage of mind with the forbidden conduct" (Badar, 2006; Baker, 2021; Jung, 2006). Dalam konsekuensi sanksi, qatl al-khata' (dalam sumber yang tersedia) memunculkan pola pertanggungjawaban yang khas—dengan "diyat dan kafarat" sebagai hukuman pokok, "ta'zir dan puasa" sebagai hukuman pengganti, serta konsekuensi tambahan berupa pencabutan hak waris dan wasiat—yang menegaskan bahwa fikih jinayah membedakan kesalahan tanpa sengaja dari kesengajaan melalui struktur sanksinya, bukan dengan meniadakan pertanggungjawaban sama sekali (Badar, 2006; Jung, 2006).

Pada saat yang sama, diskursus Islam dalam sumber yang tersedia juga membuka ruang untuk bentuk mens rea yang lebih "bergradasi" seperti dolus eventualis (eventual intent) pada konteks tertentu, sehingga pembedaan culpa–dolus tidak selalu cukup dipahami secara hitam-putih, dan memerlukan ketelitian agar kelalaian (culpa) tidak tertukar dengan penerimaan risiko yang secara normatif bisa diposisikan sebagai kesengajaan kemungkinan (Ahadi, 2016; K. Beverley. Hagglund & Khan, 2020; Wegerstad, 2022). Terakhir, isu pembuktian culpa dalam hukum Islam (sebagaimana dibahas dalam kajian coincidence yang melibatkan hukum Islam) dapat menuntut pendekatan yang peka terhadap rangkaian peristiwa dan "prior fault", karena kelalaian sering beroperasi sebagai rangkaian tindakan/kelalaian yang kumulatif, sementara tetap harus dijaga agar pengaitan mens rea dan actus reus berlangsung dengan cara yang meminimalkan ketidakadilan (Badar, 2006; Baker, 2021; Wilt, 2017). Seluruh pembacaan ini, dalam batas materi yang tersedia, menempatkan "culpa menurut hukum Islam" sebagai persoalan ketercelaan moral yang diikatkan pada perbuatan terlarang tanpa intensi langsung—dengan konsekuensi normatif dan sanksi yang dibedakan—serta dibatasi oleh prasyarat kapasitas pertanggungjawaban (ahliyyah) (Badar, 2006; Esakov, 2018; Jung, 2006).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Ahadi, F. (2016). Re-formulating the observable inadequacy of the prevalent approaches followed by Islamic jurisprudence and statute law in dealing with mens rea. The Journal of Criminal Law, 80(4), 254–263. https://doi.org/10.1177/0022018316658172

Badar, M. (2006). Drawing the boundaries of mens rea in the jurisprudence of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. International Criminal Law Review, 6(3), 313–348. https://doi.org/10.1163/157181206778553905

Badar, M. (2009). Dolus eventualis and the Rome Statute without it? New Criminal Law Review, 12(3), 433–467. https://doi.org/10.1525/nclr.2009.12.3.433

Baker, D. J. (2021). Rethinking the mental element in involuntary manslaughter. The Journal of Criminal Law, 85(4), 280–301. https://doi.org/10.1177/00220183211004068

Baris, E. (2023). Perspective chapter: Criminal responsibility. https://doi.org/10.5772/intechopen.1002345

Esakov, G. (2018). R v. Jogee: A case for comparative study. Russian Law Journal, 6(1), 133–139. https://doi.org/10.17589/2309-8678-2018-6-1-133-139

Hagglund, K. B., & Khan, F. (2020). Reformulating dolus eventualis: Guidance from USA and Germany. South African Crime Quarterly, (69). https://doi.org/10.17159/2413-3108/2020/v0n69a6108

Hagglund, K., & Khan, F. (2020). Reformulating dolus eventualis: Guidance from America and Germany. South African Crime Quarterly, (69). https://doi.org/10.17159/2413-3108/2020/i69a6108

Jadidah, F. (2023). The principle of ultimum remedium in criminal tax matters. Iblam Law Review, 3(3), 124–137. https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.193

Jong, F. D. (2022). Four dimensions of nulla poena sine culpa: The principle of individual culpability in contexts of criminal and quasi-criminal law enforcement in Europe (hlm. 137–220). https://doi.org/10.5040/9781509932894.ch-007

Jung, A. M. (2006). Actus non facit reum, nisi mens sit rea: An investigation into the treatment of mens rea in the quest to hold individuals accountable for genocide. The Eagle Feather. https://doi.org/10.12794/tef.2006.211

Phelps, K. (2016). The role of error in objecto in South African criminal law. The Journal of Criminal Law, 80(1), 45–63. https://doi.org/10.1177/0022018315623683

Wegerstad, L. (2022). Sense and caution: A comparative perspective on Sweden's negligent rape law (hlm. 119–126). https://doi.org/10.5771/9783748930242-119

Wilt, H. van der. (2017). Mental blockades in the recognition of mens rea in corporations (hlm. 399–409). https://doi.org/10.1017/9781139681025.028