01254 - Court: Konsep Lembaga Peradilan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep "court" (lembaga peradilan) dalam perspektif hukum Islam serta implementasinya dalam sistem hukum Indonesia. Dengan menggunakan metode kajian pustaka (library research) dan pendekatan fiqh siyasah, artikel ini menelusuri pengertian, tipologi, prinsip, dan perkembangan historis lembaga peradilan Islam dari masa awal hingga era modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa "court" dalam hukum Islam merujuk pada qadhâ', yaitu lembaga yang memutuskan persengketaan berdasarkan hukum Allah, yang secara historis berkembang dari model terintegrasi dengan pemerintahan menuju diferensiasi kelembagaan. Secara tipologis, fiqh siyasah memetakan tiga lembaga utama: wilâyat al-qadhâ' (peradilan umum), al-ḥisbah (pengawasan pelanggaran ringan), dan wilāyat al-maẓālim (peradilan kezaliman penguasa). Dalam konteks Indonesia, "court" bercorak Islam termanifestasi melalui Peradilan Agama yang diakui konstitusi dengan kewenangan dinamis, termasuk perluasan ke ekonomi syariah, serta melalui Mahkamah Syar'iyah dan Wilayatul Hisbah di Aceh dalam kerangka otonomi khusus. Secara keseluruhan, "court" dalam perspektif Islam paling tepat dipahami sebagai ekosistem penyelesaian sengketa yang mencakup litigasi peradilan negara, perangkat pengawasan dan penegakan, serta jalur non-litigasi seperti perdamaian (shulh) dan arbitrase (tahkîm).

Kata Kunci: Court; Peradilan Islam; Fiqh Siyasah; Peradilan Agama; Qadhâ'; Mahkamah Syar'iyah

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of "court" (judicial institution) from the perspective of Islamic law and its implementation in the Indonesian legal system. Using a library research method and a fiqh siyasah approach, this article traces the meaning, typology, principles, and historical development of Islamic judicial institutions from the early period to the modern era. The findings indicate that "court" in Islamic law refers to qadhâ', a body that resolves disputes based on the law of God, which historically evolved from a model integrated with governance toward institutional differentiation. Typologically, fiqh siyasah maps three main institutions: wilâyat al-qadhâ' (general judiciary), al-ḥisbah (supervision of minor violations), and wilāyat al-maẓālim (court for ruler injustice). In the Indonesian context, the Islamic-oriented "court" is manifested through the Religious Courts constitutionally recognized with dynamic jurisdiction, including expansion into Islamic economics, as well as through the Mahkamah Syar'iyah and Wilayatul Hisbah in Aceh under a special autonomy framework. Overall, "court" in the Islamic perspective is best understood as a dispute resolution ecosystem encompassing state court litigation, supervisory and enforcement mechanisms, and non-litigation channels such as reconciliation (shulh) and arbitration (tahkîm).

Keywords: Court; Islamic Judiciary; Fiqh Siyasah; Religious Court; Qadhâ'; Mahkamah Syar'iyah

________________________________________

1. Pendahuluan

Lembaga peradilan merupakan salah satu pilar fundamental dalam setiap sistem hukum dan pemerintahan. Dalam konteks hukum Islam, lembaga ini tidak sekadar berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa, melainkan juga sebagai instrumen penegakan keadilan ilahi dan mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan. Konsep "court" dalam perspektif hukum Islam menyentuh dua dimensi sekaligus: dimensi normatif berupa fungsi menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan syariah atau fiqh, serta dimensi ketatanegaraan berupa relasi peradilan dengan otoritas politik dan mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan.

Di Indonesia, dinamika lembaga peradilan bercorak Islam memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, mulai dari masa kesultanan hingga era negara modern. Keberadaan Peradilan Agama sebagai bagian dari sistem peradilan nasional, serta kekhususan Mahkamah Syar'iyah di Aceh, merupakan manifestasi nyata dari upaya mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kerangka hukum positif negara. Di sisi lain, perkembangan ekonomi syariah dan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi semakin memperluas makna "court" melampaui pengertian tradisionalnya.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep court dalam hukum Islam, tipologi kelembagaannya, prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta perwujudannya dalam sistem hukum Indonesia, termasuk perbandingan singkat dengan negara lain. Dengan demikian, diharapkan dapat dihasilkan pemahaman yang lebih utuh tentang ekosistem peradilan Islam sebagai sistem yang hidup dan terus berkembang.

________________________________________

2. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Sumber data utama adalah literatur akademik berupa artikel jurnal ilmiah yang membahas konsep peradilan dalam hukum Islam, fiqh siyasah, sejarah hukum Islam di Indonesia, serta sistem peradilan agama. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menelaah, membandingkan, dan mensintesiskan berbagai perspektif teoretis dan historis yang relevan untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang konsep "court" dalam hukum Islam dan implementasinya di Indonesia.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Pengertian "Court/Peradilan" dalam Hukum Islam dan Kedudukannya sebagai Lembaga Pemutus Perkara

Dalam khazanah hukum Islam, konsep "court" (lembaga peradilan) pada dasarnya merujuk pada qadhâ', yaitu lembaga yang memutuskan/menyelesaikan persengketaan antarmanusia berdasarkan hukum Allah sehingga perselisihan itu menjadi hilang (Arianto et al., 2020). Karena fungsi utamanya adalah mengakhiri konflik dan menegakkan keadilan melalui putusan yang otoritatif, lembaga peradilan dipahami sebagai institusi yang niscaya dalam tatanan pemerintahan Islam, bahkan diposisikan sebagai salah satu unsur (pilar) penting agar hukum-hukum Islam dapat diimplementasikan secara konkret dalam kehidupan sosial (Arianto et al., 2020; Ikhlas et al., 2022).

Sejalan dengan itu, studi tentang ketatanegaraan Islam (fiqh siyasah) menempatkan kekuasaan kehakiman (sulthah qadhâ'iyyah) sebagai bagian dari struktur kekuasaan yang menangani problem masyarakat dari aspek keagamaan, sosial, dan politik (Berutu, 2020), serta dalam pelaksanaannya dibantu oleh badan-badan peradilan turunan (misalnya al-qadhâ', al-ḥisbah, dan al-maẓâlim) (Berutu, 2020). Dengan demikian, "court menurut hukum Islam" dapat dipahami sebagai lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara (sengketa maupun pelanggaran) dengan rujukan utama norma syariah/fiqh, dalam konfigurasi kelembagaan yang historisnya berkembang sesuai kebutuhan pemerintahan dan masyarakat (Arianto et al., 2020; Berutu, 2020).

Keterkaitan peradilan dengan kekuasaan politik juga merupakan karakter kunci dalam tradisi Islam. Kajian mengenai legalitas hukum Islam dalam sistem peradilan menyatakan bahwa kekuasaan badan peradilan pada prinsipnya merupakan limpahan (delegasi) dari kekuasaan umum/politik; karena itu, eksistensi kewenangan peradilan akan nyata ketika ia memperoleh pelimpahan wewenang dari otoritas politik (Dewi, 2021). Dalam sejarah awal Islam, pengangkatan hakim dapat dilakukan oleh penguasa/khalifah, memperlihatkan bahwa penyelenggaraan peradilan melekat pada organisasi pemerintahan dan berhubungan langsung dengan desain kekuasaan negara (Dewi, 2021).

Pada saat yang sama, literatur fiqh siyasah modern yang membahas trias politica dan checks and balances menekankan bahwa pembagian/pemisahan kekuasaan dibutuhkan untuk mencegah perilaku otoriter dan zalim, dan bahwa Islam mengenal perangkat-perangkat kelembagaan yang dapat menjalankan fungsi-fungsi sejenis pembatasan kekuasaan tersebut (Berutu, 2020; Sarkowi & Susilo, 2020). Oleh karena itu, pembahasan "court" dalam hukum Islam secara konseptual selalu menyentuh dua lapis sekaligus: (i) lapis normatif, yakni fungsi menegakkan hukum dan keadilan berdasar syariah/fiqh, dan (ii) lapis ketatanegaraan, yakni relasi peradilan dengan otoritas politik serta mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan (Berutu, 2020; Dewi, 2021).

3.2 Akar Historis: dari Peradilan yang Menyatu dengan Pemerintahan menuju Diferensiasi Kelembagaan

Sejumlah studi menegaskan bahwa pada masa Rasulullah Saw., tugas pemerintahan dan peradilan berada pada satu lembaga; pemisahan eksekutif dan yudikatif belum tampak (Dewi, 2021). Literatur lain yang meninjau hak keadilan dalam perspektif Islam juga menegaskan pola serupa: pada fase awal kekhalifahan, tidak ada pemisahan antara badan eksekutif dengan yudikatif, tetapi pada masa 'Umar bin Khattab terjadi pembenahan dengan memisahkan badan pengadilan dari institusi negara lainnya agar putusan dapat bebas dari pengaruh eksekutif (R, 2021; Sarkowi & Susilo, 2020). Dengan kata lain, sejarah peradilan Islam memperlihatkan dinamika institusional: dari model awal yang terintegrasi dengan otoritas pemerintahan hingga munculnya kebutuhan independensi fungsional peradilan melalui pemisahan kelembagaan (Dewi, 2021; R, 2021).

Perkembangan historis tersebut juga dicatat dalam pembahasan lembaga al-maẓâlim. Artikel tentang urgensi peradilan maẓâlim menyebut bahwa pada dinasti Umayyah kekuasaan kehakiman disebut Nizâm al-Qadhâ', sedangkan pada masa Abbasiyah dikenal lembaga yang memberi pembinaan/penerangan hukum yang disebut Nizham al-Maẓâlim, yang dirancang untuk melindungi hak-hak rakyat dan menyelesaikan sengketa antara penguasa dan rakyat (Zada, 2015). Kajian lain mengenai wilāyat al-maẓālim menambahkan bahwa para pakar umumnya sepakat maẓâlim merupakan jenis peradilan yang muncul kemudian dalam sejarah perkembangan peradilan Islam sebagai peradilan khusus di samping wilāyat al-qadhā' sebagai peradilan umum, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah maẓâlim telah ada pada masa Nabi atau baru terbentuk setelahnya (Yandy et al., 2024).

Nuansa perbedaan pendapat ini penting karena menunjukkan bahwa "court" dalam tradisi Islam tidak bersifat tunggal dan statis, melainkan bertumbuh sebagai jawaban atas kompleksitas tata kelola kekuasaan dan kebutuhan perlindungan warga dari penyalahgunaan wewenang (Yandy et al., 2024; Zada, 2015).

3.3 Tipologi Utama "Court" dalam Hukum Islam

3.3.1 Wilâyat al-Qadhâ' sebagai Peradilan Umum

Dalam uraian fiqh siyasah tentang lembaga yudikatif, disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman pada masa pemerintahan Islam memiliki model al-qadhâ, yakni lembaga peradilan dengan otoritas menyelesaikan masalah keperdataan, hukum keluarga, dan pidana (jinâyah), yang disebut wilâyat al-qadhâ' (Ferdika et al., 2022; Soeparmono et al., 2022). Sejalan dengan itu, kajian penyelesaian sengketa perjanjian syariah menjelaskan bahwa qadhâ dalam tradisi Islam adalah lembaga yang memutuskan/menyelesaikan persengketaan berdasarkan hukum Allah dan dipandang sebagai rukun dalam suatu negara serta termasuk fardh kifâyah, sehingga pemimpin negara wajib mengadakannya (Arianto et al., 2020).

Artikel yang sama juga merinci unsur pelaksana peradilan, termasuk kedudukan hakim sebagai pihak yang diberi kewenangan memutus gugatan/persengketaan, beserta persyaratan hakim, misalnya baligh dan berakal, merdeka, Islam, sehat pancaindera, dan mengerti hukum syarak (Arianto et al., 2020). Dengan demikian, wilâyat al-qadhâ' merepresentasikan "court" dalam arti paling umum: forum pemutusan sengketa dan penjatuhan putusan atas dasar hukum Islam (syariah/fiqh) dengan struktur otoritas hakim yang ditetapkan negara (Arianto et al., 2020; Soeparmono et al., 2022).

Keterkaitan wilâyat al-qadhâ' dengan desain kekuasaan juga ditunjukkan oleh studi tentang pembagian kekuasaan. Dalam perspektif fiqh siyasah, konsep trias politica dinilai tidak bertentangan, dan implementasi pembagian kekuasaan dapat dilihat pada masa khulafā' al-rāsyidīn dengan qadhi sebagai pemegang kekuasaan yudikatif; bahkan pada masa 'Umar bin Khattab pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dielaborasi agar qadhi bebas dari pengaruh eksekutif saat memutus perkara (R, 2021; Sarkowi & Susilo, 2020). Artinya, "court" Islam tidak hanya soal forum persidangan, tetapi juga soal desain kelembagaan untuk menjamin otonomi penilaian hakim dari tekanan penguasa (R, 2021; Sarkowi & Susilo, 2020).

3.3.2 Al-Ḥisbah sebagai Lembaga Peradilan/Penegakan Pelanggaran Ringan dan Pengawasan Moral-Sosial

Dalam kajian fiqh siyasah tentang lembaga yudikatif, al-ḥisbah dijelaskan sebagai lembaga resmi negara yang diberi kewenangan menyelesaikan perkara-perkara ringan yang pada prinsipnya tidak harus diselesaikan di lembaga peradilan; contoh yang disebut antara lain penimbunan, pemalsuan, dan pengurangan (Ferdika et al., 2022; Soeparmono et al., 2022). Studi tentang otoritas Wilayatul Hisbah (WH) menekankan bahwa hisbah merupakan lembaga resmi yang dibentuk pemerintah dalam sistem pemerintahan Islam; ia berwenang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mengawasi hal-hal yang tampak (zahir) dan sudah ma'ruf di masyarakat, serta memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi bagi pelanggar syariah.

Kajian transformasi peradilan pada periode 'Umar bin 'Abd al-'Aziz juga menggambarkan hisbah sebagai lembaga yang menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran dengan hak istimewa untuk menginvestigasi, dengan akar konsep yang disebut sudah ada pada zaman Rasulullah serta menjadi lembaga pada masa 'Umar bin Khattab dan berkembang pada masa Umayyah (Habibi, 2021). Dengan demikian, "court" dalam tradisi Islam dapat mencakup lembaga yang berwatak regulatory-enforcement sekaligus quasi-adjudicative untuk pelanggaran sosial yang lebih sederhana, terutama yang berkaitan dengan tertib muamalah dan moralitas publik (Habibi, 2021; Soeparmono et al., 2022).

Namun, penting dicatat adanya perbandingan institusional yang menunjukkan hisbah tidak identik dengan penuntutan modern. Kajian tentang kedudukan kejaksaan dari perspektif fiqh siyasah menyatakan bahwa kedudukan kejaksaan dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara eksplisit, tetapi tugas dan fungsi kejaksaan "dapat diserupakan" dengan wilāyah al-ḥisbah (atau disebut qadhâ' hisbah), dengan catatan perbedaan: wilāyah al-ḥisbah mengadili pelanggaran syara' di luar mahkamah bukan karena tuntutan penuntut, sedangkan kejaksaan memproses perkara di persidangan/court (Sarong et al., 2021). Nuansa "keserupaan tetapi tidak identik" ini penting agar pembacaan "court menurut hukum Islam" tidak disederhanakan menjadi padanan tunggal institusi modern, melainkan dipahami sebagai ekosistem peradilan dan penegakan yang memiliki pembagian fungsi dan ruang kerja berbeda (Sarong et al., 2021; Soeparmono et al., 2022).

3.3.3 Wilāyat al-Maẓālim sebagai Peradilan Khusus untuk Kezaliman/Penyalahgunaan Wewenang Penguasa

Berbeda dari qadhâ' yang berwatak peradilan umum, sejumlah sumber menjelaskan wilāyat al-maẓālim sebagai peradilan yang menangani kezaliman penguasa beserta keluarganya terhadap hak-hak rakyat (Zada, 2015). Kajian tentang Ombudsman dalam perspektif fiqh siyasah secara tegas menyatakan bahwa dalam sistem pemerintahan Islam, kewenangan peradilan (al-Qadā) terbagi ke dalam tiga wilayah: wilāyat al-Maẓālim, wilāyat al-Qadā, dan wilāyat al-Ḥisbah; dan wilāyat al-Maẓālim diposisikan sebagai kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi daripada kekuasaan hakim (qadhi) dan muhtasib (Asni, 2018).

Artikel lain yang menganalisis sulthah qadhâ'iyyah menambahkan bahwa kedudukan wilāyat al-maẓālim merupakan lembaga peradilan yang lebih tinggi dari lembaga peradilan manapun dalam hal menyelesaikan perkara yang melibatkan penganiayaan oleh penguasa, hakim, dan pihak berkuasa lainnya (Hasibuan, 2022). Dengan demikian, maẓâlim berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap penyimpangan kekuasaan, sehingga "court" Islam tidak hanya menyelesaikan sengketa privat, tetapi juga menyediakan kanal institusional bagi keluhan publik atas pelanggaran oleh aparat negara (Asni, 2018; Hasibuan, 2022; Zada, 2015).

Meskipun demikian, literatur juga mencatat perbedaan pandangan tentang genesis maẓâlim. Kajian relevansi maẓâlim dengan pengadilan HAM menyatakan bahwa para pakar umumnya sepakat maẓâlim adalah jenis peradilan yang muncul kemudian, tetapi terdapat perbedaan pendapat tentang apakah lembaga ini telah ada pada masa Nabi Muhammad atau belum (Yandy et al., 2024). Perbedaan ini dapat dibaca sebagai indikator bahwa konsep "court" dalam tradisi Islam mengalami institusionalisasi bertahap: prinsip perlindungan dari kezaliman bisa berakar pada praktik awal, tetapi bentuk kelembagaan maẓâlim sebagai "peradilan khusus" lebih jelas terlihat dalam perkembangan politik-administratif berikutnya (Yandy et al., 2024; Zada, 2015).

3.4 Prinsip-Prinsip yang Dilekatkan pada "Court" dalam Perspektif Islam: Keadilan, Persamaan, Independensi, dan Pengawasan Kekuasaan

Literatur tentang dependensi kekuasaan kehakiman dan hak keadilan dalam perspektif Islam menegaskan bahwa Islam berulang kali memerintahkan penegakan keadilan dan persamaan hukum bagi siapa pun, serta menolak kezaliman, kesewenang-wenangan, dan intervensi penguasa terhadap hukum (R, 2021). Bahkan, artikel yang sama menyatakan bahwa peradilan dalam Islam memiliki pertanggungjawaban yang tidak tergantikan kepada Allah dengan sanksi tegas bagi pelanggaran pribadi, sehingga dimensi moral-transenden melekat pada etika peradilan (R, 2021).

Dalam kaitan desain ketatanegaraan, studi trias politica dalam fiqh siyasah menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan agar lembaga yudikatif (qadhi) dapat memutus perkara bebas dari pengaruh eksekutif, yang dalam narasi tersebut dikaitkan dengan kebijakan pemisahan pada masa 'Umar bin Khattab (Sarkowi & Susilo, 2020). Studi prinsip checks and balances dalam administrasi negara Islam juga menyatakan bahwa pembagian kekuasaan dalam Islam dan Indonesia sama-sama berupaya menghindari pemimpin otoriter dan zalim, serta menempatkan peradilan sebagai salah satu pilar pengendali kekuasaan (Berutu, 2020). Dengan demikian, prinsip "independensi peradilan" dan "pengawasan kekuasaan" merupakan tema yang konsisten dalam pembacaan modern atas konsep court/peradilan Islam, baik melalui argumen moral Islam maupun melalui argumen tata-kelola kekuasaan (Berutu, 2020; R, 2021; Sarkowi & Susilo, 2020).

Prinsip persamaan di hadapan hukum juga dapat dilihat dalam studi sejarah kelembagaan di Nusantara. Penelitian tentang prinsip bone montete inda posala-sala di Kesultanan Buton menjelaskan bahwa penegakan hukum didasarkan pada asas kesetaraan di hadapan hukum dan dipengaruhi ajaran Islam; penelitian itu juga menyebut adanya pemisahan kekuasaan yang mendukung implementasi prinsip tersebut, dengan fungsi peradilan yang dilaksanakan sultan sebagai eksekutif diawasi oleh lembaga legislatif (Siolimbona) (Karimuddin, 2020).

Studi lain tentang peradilan Islam di Kesultanan Buton menunjukkan adanya dua institusi peradilan (Syarana Adati dan Syarana Hukumu/Syarana Agama) dengan pemisahan kewenangan perkara pidana dan perdata tertentu (misalnya perkawinan, perceraian, dan kewarisan), tetapi keduanya tetap dikategorikan sebagai peradilan Islam karena sistem hukum yang digunakan berlandaskan hukum Islam dan didukung oleh kerajaan serta kultur hukum (Sa'diyah et al., 2021). Dua studi ini memperlihatkan bahwa prinsip persamaan dan mekanisme pengawasan dapat termanifestasi dalam praktik peradilan bercorak Islam di ruang dan waktu yang berbeda, termasuk melalui struktur pengawasan terhadap pemegang fungsi peradilan (Karimuddin, 2020; Sa'diyah et al., 2021).

3.5 Konteks Indonesia: Peradilan Agama sebagai "Court" Bercorak Islam dalam Sistem Peradilan Nasional yang Majemuk

3.5.1 Sejarah Singkat dan Dinamika Politik-Hukum

Sejumlah kajian menegaskan bahwa pembahasan peradilan Islam di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang formalitas dan politik hukum. Studi legalitas hukum Islam dalam sistem peradilan Indonesia menyatakan bahwa lembaga peradilan Indonesia terbentuk melalui perkembangan sejarah yang majemuk, dengan keberadaan beberapa sistem hukum (Islam, adat, Barat) (Dewi, 2021). Kajian perkembangan hukum Islam dari masa kerajaan hingga reformasi juga menyatakan bahwa hukum Islam telah ada sejak masa kerajaan Islam di Nusantara, tetapi dalam konteks bernegara modern ia baru dapat diakui setelah dipositifkan melalui perundang-undangan (Murtadha & Mutawali, 2017).

Di level akar historis formalisasi, penelitian tentang Nusantara menyebut bahwa lembaga pengadilan merupakan "peranti keras" konkret dalam pelaksanaan hukum Islam, dan penguatan legitimasi ulama serta komitmen sultan melalui lembaga peradilan dan jabatan qadhi, mufti, dan syaikh al-Islam menjadi penopang formalisasi hukum Islam di kesultanan-kesultanan (Ikhlas et al., 2022). Dengan demikian, "court" bercorak Islam di Indonesia memiliki dua wajah: sebagai praktik sosial-politik kesultanan yang menautkan otoritas agama dan negara, serta sebagai lembaga yudisial dalam negara modern yang kewenangannya dibatasi dan dirumuskan dalam hukum positif (Dewi, 2021; Ikhlas et al., 2022; Murtadha & Mutawali, 2017).

Dalam lintasan sejarah kolonial, berbagai studi menekankan bahwa kedudukan dan kewenangan peradilan agama mengalami pasang surut. Kajian pengaruh teori pemberlakuan hukum Islam menyatakan bahwa eksistensi Peradilan Agama di Indonesia bergantung pada penerimaan keberlakuan hukum Islam: ketika hukum Islam "diterima", Peradilan Agama memperoleh ruang; ketika keberlakuan hukum Islam "dimatikan", Peradilan Agama ikut tergerus (Matrais, 2008). Studi teori hubungan hukum agama dengan hukum negara juga menyebut bahwa Belanda mengebiri lembaga peradilan Islam dengan teori receptie yang memposisikan hukum Islam di bawah hukum adat dan menempatkan lembaga peradilan Islam di bawah lembaga peradilan negeri (Agustina, 2022).

Artikel tentang politik kolonial juga menyebut strategi divide et impera yang melemahkan kekuatan Islam dengan membentuk lembaga hukum tandingan dan memelihara adat kebiasaan sebagai instrumen kolonial (Adhani, 2019). Sementara itu, kajian implikasi politik kolonial terhadap Peradilan Agama menjelaskan bahwa pada masa kolonial hukum acara Peradilan Agama belum diatur tertulis secara khusus dan merujuk pada berbagai sumber (kitab-kitab fiqh, HIR/RBg, hukum acara peradilan umum, dan juga unsur adat) sampai keluarnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Nuzul, 2018). Rangkaian studi ini menyatu pada satu kesimpulan sintesis: konfigurasi "court" bercorak Islam di Indonesia terbentuk bukan hanya oleh doktrin fiqh, tetapi juga oleh politik pengakuan dan pembatasan yang berubah-ubah (Agustina, 2022; Matrais, 2008; Nuzul, 2018).

3.5.2 Pengakuan Konstitusional dan Posisi dalam Sistem Peradilan Nasional

Pada level konstitusional, kajian tentang Peradilan Agama dalam lintasan sejarah menyatakan bahwa peradilan Islam memperoleh legitimasi konstitusional dalam Pasal 24 UUD NRI 1945 sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung bersama badan-badan peradilan lain; peradilan Islam tersebut dikenal sebagai Peradilan Agama (Matrais, 2008). Studi tentang legalitas Qanun Jinayah juga mengutip Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam empat lingkungan peradilan (umum, agama, militer, tata usaha negara) serta oleh Mahkamah Konstitusi (Asaari, 2017).

Dalam terminologi sistem peradilan nasional, beberapa studi menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang yang beragama Islam dan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, dengan struktur tingkat pertama (Pengadilan Agama), banding (Pengadilan Tinggi Agama), dan kasasi pada Mahkamah Agung (Faisal, 2019). Oleh karena itu, dalam negara modern Indonesia, "court menurut hukum Islam" termaterialisasi terutama melalui Peradilan Agama sebagai pengadilan negara yang memiliki kompetensi absolut pada bidang-bidang tertentu bagi subjek hukum tertentu (umat Islam) (Asaari, 2017; Faisal, 2019; Matrais, 2008).

3.5.3 Kewenangan (Kompetensi) Peradilan Agama dan Dinamika Pembatasan–Perluasan

Kajian kompetensi absolut Peradilan Agama menyatakan bahwa pada satu fase, kewenangan Peradilan Agama dibatasi pada enam bidang (perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah) (Syafi'ie, 2018). Studi yang sama juga menjelaskan perubahan penting melalui UU No. 3 Tahun 2006: terdapat penambahan bidang kewenangan absolut (termasuk zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah) serta pengaturan sengketa hak melalui penambahan Pasal 50 ayat (2) (Syafi'ie, 2018). Sejalan dengan itu, artikel mengenai Peradilan Agama sebagai penegak hukum Islam menyatakan bahwa UU No. 3 Tahun 2006 menambah kewenangan Pengadilan Agama pada perkara infaq, zakat, dan ekonomi syariah; kajian itu juga menegaskan bahwa kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara didasarkan pada kewenangan relatif dan absolut (Nuzha, 2020).

Literatur tentang hubungan Islam dengan sistem peradilan di Indonesia juga menegaskan adanya pertambahan kewenangan peradilan agama dengan UU No. 3 Tahun 2006, termasuk ekonomi syariah (Fasial, 2023). Dengan demikian, "court" bercorak Islam di Indonesia menunjukkan pola evolusi: kewenangan yang semula limitatif pada perkara keluarga/perdata tertentu kemudian meluas untuk merespons perkembangan muamalah kontemporer seperti ekonomi syariah, melalui instrumen legislasi negara (Fasial, 2023; Nuzha, 2020; Syafi'ie, 2018).

Meskipun demikian, dinamika kewenangan juga memunculkan isu konflik yurisdiksi. Artikel tentang konflik kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam sengketa waris orang Islam menyatakan bahwa kewenangan menerima, memeriksa, dan memutus sengketa waris orang Islam tidak dipandang "mutlak" hanya pada Pengadilan Agama; penulis mengaitkannya dengan konstruksi bahwa Pengadilan Agama berwenang jika para pihak menundukkan diri secara sukarela pada hukum Islam, sedangkan Pengadilan Negeri menangani jika para pihak tidak menundukkan diri (Fawaid & Rahman, 2022).

Di sisi lain, studi kompetensi absolut menekankan bahwa UU No. 3 Tahun 2006 menghapus hak opsi dalam kewarisan bagi Muslim sehingga perkara waris bagi Muslim "harus" melalui Peradilan Agama (Syafi'ie, 2018). Perbedaan penekanan ini menunjukkan adanya ruang tafsir dan ketegangan konseptual tentang asas personalitas keislaman dan mekanisme penundukan diri, yang dalam praktik dapat memunculkan perdebatan kompetensi antarlingkungan peradilan (Fawaid & Rahman, 2022; Syafi'ie, 2018).

3.5.4 Hukum Materiil dan Instrumen Rujukan: dari Kitab-Kitab Fiqh ke Kodifikasi/Kompilasi dan Regulasi Peradilan

Pada masa awal kemerdekaan, salah satu studi menyebut bahwa Pengadilan Agama telah tersebar tidak hanya di Jawa dan Madura, tetapi juga hingga tingkat kabupaten, termasuk penggunaan sebutan Mahkamah Syar'iyah di Aceh; namun kewenangannya di Jawa dan Madura disebut masih terbatas pada nikah, talak, dan rujuk, sedangkan beberapa perkara lain tidak masuk kekuasaannya (Mubarok, 2017). Studi yang sama juga menyebut adanya "13 buku rujukan" sebagai pedoman hakim agama dalam mengadili perkara, berupa kitab-kitab fiqh tertentu (Mubarok, 2017).

Pada fase ketika hukum materiil peradilan agama belum sepenuhnya terkodifikasi dalam bentuk undang-undang, kajian penyelesaian sengketa wakaf juga menekankan bahwa meskipun kedudukan hukum materiil bagi kewenangan peradilan agama belum kuat, hakim tetap dapat memutus dengan menggunakan hukum yang hidup di masyarakat (Gunawan, 2017). Ini menunjukkan transisi penting: dari dominasi rujukan fiqh klasik dan "living law" menuju upaya positivisasi agar terdapat kepastian dan keseragaman rujukan (Gunawan, 2017; Mubarok, 2017).

Dalam konteks positivisasi, Kompilasi Hukum Islam (KHI) diposisikan sebagai rujukan substantif penting di lingkungan Peradilan Agama. Artikel tentang kedudukan KHI menyatakan bahwa KHI digunakan oleh hakim peradilan agama sebagai hukum substantif untuk mengadili perkara hukum keluarga Islam (perkawinan, kewarisan, dan wakaf), namun statusnya problematik sebagai hukum positif terutama setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 karena KHI ditetapkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang formatnya tidak tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan (Rahmat, 2020).

Kajian lain tentang Peradilan Agama sebagai penegak hukum Islam menyebut KHI sebagai rangkaian hukum tertulis yang masuk tata hukum Indonesia melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 dan dipakai sebagai pedoman penyelesaian perkara di Peradilan Agama (Nuzha, 2020). Dengan demikian, dalam desain "court" bercorak Islam di Indonesia, KHI berfungsi sebagai instrumen integrasi (menghimpun norma fiqh dalam format kompilasi), tetapi sekaligus menyisakan diskursus tentang kekuatan mengikatnya dalam struktur perundang-undangan (Nuzha, 2020; Rahmat, 2020).

Perluasan kewenangan Peradilan Agama pada ekonomi syariah kemudian memunculkan kebutuhan pedoman yang lebih spesifik. Studi sejarah dan kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyatakan bahwa KHES lahir sebagai respons atas UU No. 3 Tahun 2006 yang memperluas wewenang Peradilan Agama termasuk ekonomi syariah; KHES merupakan terobosan positivisasi fiqh muamalat agar menjadi pegangan dan rujukan hakim, tetapi KHES ditetapkan melalui PERMA No. 2 Tahun 2008 dan disebut sebagai "peraturan perundang-undangan semu (pseudo wetgeving/beleidsregels)" sehingga mengikat terutama secara internal institusi peradilan agama (Abdullah & Safriadi, 2022).

Artikel reformasi kekuasaan mengadili juga menegaskan bahwa untuk memperlancar pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dikeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang KHES, dan PERMA itu memerintahkan hakim peradilan agama menggunakan prinsip syariah dalam KHES sebagai pedoman tanpa mengurangi kewajiban hakim menggali dan menemukan hukum (Ibrahim et al., 2020). Kajian peran strategis Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah juga menempatkan KHES sebagai bagian dari hukum materiil yang dipakai pengadilan agama/mahkamah syar'iyah, di samping KHI, fatwa DSN, akad, qanun Aceh, dan berbagai rujukan lain (Halim, 2013). Dengan demikian, ekosistem "court" Islam modern di Indonesia memperlihatkan multi-layered sources: kompilasi, peraturan Mahkamah Agung, yurisprudensi, fatwa, dan instrumen sektoral, yang bersama-sama dipakai untuk membangun kepastian hukum bagi sengketa ekonomi syariah (Abdullah & Safriadi, 2022; Halim, 2013).

3.6 Kekhususan Aceh: Mahkamah Syar'iyah dan Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat sebagai Konfigurasi "Court" Bercorak Islam

Dalam konteks Aceh, sejumlah studi menggambarkan konfigurasi peradilan yang memiliki kekhususan melalui kerangka otonomi khusus. Kajian kewenangan Mahkamah Syar'iyah menyatakan bahwa Pasal 128 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi hukum keluarga, muamalah, dan jinayah berdasarkan syariat Islam; studi itu juga menilai pencantuman pengaturan kewenangan seperti ini "tidak lazim" dibanding peradilan agama dan peradilan umum, namun dimungkinkan sebagai pengecualian terbatas sepanjang sah secara hukum (Hafizd, 2021).

Artikel lain tentang konstitusionalitas syariat dan Mahkamah Syar'iyah menyatakan bahwa pelanggaran syariat Islam atau perbuatan jinayah oleh masyarakat Aceh yang beragama Islam akan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Syar'iyah, bukan Pengadilan Negeri (Mulyawan & Tiara, 2020). Kajian yuridis tentang MoU Helsinki dan kekhususan Aceh juga menegaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah merupakan bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, dengan pelaksanaan syariat Islam Aceh meliputi (antara lain) jinayah dan qadha' (peradilan) sebagaimana amanat UU Pemerintahan Aceh (Zainal, 2022). Dengan demikian, Aceh memperlihatkan bentuk "court" bercorak Islam yang lebih luas materinya (termasuk jinayah) dibanding daerah lain, namun tetap diletakkan dalam arsitektur peradilan nasional (Hafizd, 2021; Mulyawan & Tiara, 2020; Zainal, 2022).

Dalam penegakan qanun jinayah, studi legalitas Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 menyebut bahwa sistem penegakan hukum Qanun Jinayah dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang juga merupakan lembaga penegak hukum nasional yang dibentuk dan diberi kewenangan undang-undang: Kepolisian (penyelidik/penyidik), Kejaksaan (penuntutan dan pelaksanaan putusan), serta Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Satpol PP yang diberi kewenangan bertindak sebagai PPNS dan pengawas syariat Islam di Aceh (Asaari, 2017). Artikel tentang Mahkamah Syar'iyah dan Wilayatul Hisbah juga merinci fungsi WH: mengawasi kepatuhan syariah, menegur dan memperingatkan, memberikan bimbingan moral, berusaha menghentikan tindakan yang dicurigai melanggar, menangani pelanggaran melalui proses adat, dan menyerahkan pelanggaran kepada penyelidik pidana (Siregar, 2012).

Kajian otoritas WH menegaskan kembali bahwa WH dalam konteks Aceh berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan/pelanggaran aturan bidang syariat Islam (termasuk pembinaan dan advokasi), memberi nasihat serta mencegah pelanggaran, dan menyerahkan perkara pelanggaran kepada penyidik. Dengan demikian, di Aceh, "court" dalam arti luas bukan hanya Mahkamah Syar'iyah sebagai adjudikator, tetapi juga rangkaian institusi pendukung penegakan (WH) yang berfungsi pengawasan, pencegahan, dan pelimpahan perkara, selaras dengan tradisi hisbah sebagai perangkat penertiban sosial-keagamaan (Asaari, 2017; Siregar, 2012).

Kekhususan Aceh ini juga sering dijelaskan melalui lensa politik-hukum. Studi politik pemberlakuan syariat Islam di Aceh menyatakan bahwa penerapan syariat (termasuk jinayah) memiliki relasi dengan politik kekuasaan; pemerintah pusat memandang pemberlakuan jinayah sebagai strategi penyelesaian konflik, dan UU No. 11 Tahun 2006 memperkukuh pelaksanaan syariat Islam di Aceh termasuk qadha' (peradilan) (Raus et al., 2022). Artikel tentang Mahkamah Syar'iyah pasca UUPA juga mengaitkan pembentukan sistem peradilan syar'iyah Aceh dengan upaya mensinergikan qanun dan pengadilan, meskipun pada tataran teknis masih ada kendala karena coexistence qanun daerah dan undang-undang nasional yang memunculkan judicial review (Mulyawan & Tiara, 2020).

Kajian tentang MoU Helsinki juga menegaskan bahwa MoU itu sendiri tidak memiliki kekuatan mengikat yuridis, tetapi UU Pemerintahan Aceh memuat kekhususan termasuk syariat dan Mahkamah Syar'iyah (Zainal, 2022). Sintesisnya: konfigurasi "court" syariah Aceh adalah produk pertemuan kebutuhan historis, politik perdamaian, dan desain legal otonomi khusus, yang kemudian beroperasi dalam batas-batas sistem peradilan nasional (Mulyawan & Tiara, 2020; Raus et al., 2022; Zainal, 2022).

3.7 Peradilan Adat, Perdamaian, dan Mekanisme Non-Litigasi: Perluasan Makna "Court" sebagai Ekosistem Penyelesaian Sengketa

Walaupun fokus "court" biasanya pada litigasi (pengadilan), literatur hukum Islam dan praktik di Indonesia menekankan juga mekanisme non-litigasi. Kajian penyelesaian sengketa perjanjian syariah menyebut bahwa dalam tradisi Islam, penyelesaian sengketa muamalah tidak hanya melalui peradilan (litigasi), tetapi juga melalui shulh (perdamaian), tahkîm (arbitrase), serta lembaga di luar pengadilan seperti hisbah dan maẓâlim (Arianto et al., 2020). Artikel tentang eksistensi pengadilan agama dalam sengketa bisnis syariah membagi penyelesaian sengketa menurut hukum Islam menjadi sulh, tahkim, dan wilayat al-qadha, sedangkan dalam hukum positif Indonesia terdapat perdamaian/ADR, arbitrase, dan litigasi pengadilan (Ikhwan, 2017).

Kajian lain tentang hukum Islam terintegrasi menyatakan bahwa pada era reformasi, penyelesaian sengketa tidak hanya bergantung pada lembaga peradilan, tetapi juga terkait mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR), termasuk arbitrase dan peran tokoh informal seperti ulama (Zada, 2015b). Dengan demikian, "court menurut hukum Islam" dapat dipahami secara lebih luas sebagai ekosistem penyelesaian sengketa yang menempatkan litigasi sebagai salah satu jalur, berdampingan dengan jalur damai, arbitrase, dan mekanisme sosial-keagamaan lain (Arianto et al., 2020; Ikhwan, 2017; Zada, 2015b).

Dalam Aceh, literatur menunjukkan peran signifikan peradilan adat sebagai kanal penyelesaian sengketa yang kerap didahulukan. Studi tentang peradilan gampong menyatakan bahwa di Aceh sengketa dalam masyarakat lebih dominan diselesaikan melalui lembaga adat (Customary Council), termasuk sengketa warisan, karena dianggap lebih sesuai dengan rasa keadilan masyarakat; artikel itu juga menyebut adanya dasar hukum pemberdayaan peradilan adat dan penguatan penyelesaian sengketa dari gampong dan mukim (Abubakar, 2015). Kajian model penyelesaian konflik di lembaga adat menegaskan bahwa lembaga adat memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik; pada tingkat gampong, keuchik memiliki peran strategis, dan pada masa kolonial Belanda peradilan gampong tetap dipertahankan sebagai lembaga formal dengan hukum adat sebagai dasar putusan (dorpjustitie) (Zein, 2018).

Studi lain tentang hak langgeh (syuf'ah) menyatakan bahwa sengketa hak langgeh di Aceh hampir seluruhnya tidak diselesaikan melalui Mahkamah Syar'iyah, melainkan melalui peradilan adat gampong, karena masyarakat mengutamakan perdamaian; studi itu juga merujuk dasar qanun tentang pembinaan kehidupan adat dan lembaga adat (Herawan & Athoillah, 2023). Sintesisnya: praktik "court" pada tingkat lokal dapat beroperasi melalui peradilan adat berbasis perdamaian, yang hidup berdampingan (dan dalam beberapa hal menjadi pintu awal) sebelum perkara dibawa ke peradilan formal (Abubakar, 2015; Herawan & Athoillah, 2023).

Pada sektor ekonomi syariah, mekanisme non-litigasi juga dilembagakan. Studi tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa perbankan Indonesia menginventarisasi lembaga-lembaga non-litigasi dalam sengketa perbankan syariah dan menyebut bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan di Indonesia dikenal, serta mediasi sering digunakan; artikel tersebut juga menyebut adanya lembaga seperti LAPSPI, Basyarnas, BANI, dan pusat mediasi. Kajian tentang regulasi ekonomi syariah menempatkan fase "qada" sebagai fase ketika peraturan perundang-undangan negara (termasuk UU Peradilan Agama, SEMA, PERMA) menjadi sumber hukum formal bagi hakim Pengadilan Agama untuk memproses dan memutus sengketa ekonomi syariah (Fasial, 2023). Dengan demikian, dalam ekonomi syariah, "court" formal (Pengadilan Agama) dan "mekanisme penyelesaian sengketa" non-litigasi berjalan sebagai dua jalur yang sama-sama dibingkai oleh kebutuhan kepastian hukum dan prinsip syariah (Fasial, 2023).

3.8 Perbandingan Singkat: Variasi Kelembagaan Peradilan Islam di Negara Lain sebagai Bukti Elastisitas Institusi "Court"

Kajian konstitusionalisme di Arab Saudi menyatakan bahwa Arab Saudi berbentuk kerajaan dan menggunakan syariah sebagai dasar hukum; dari segi hukum materiil dan hukum acara, peradilan syariah menerapkan hukum syariat, tetapi modernisasi sistem peradilan tetap sangat dipengaruhi oleh kekuasaan raja (Fitrah, 2017). Studi lain tentang sistem peradilan Arab Saudi menegaskan sumber hukum utama peradilan adalah Al-Qur'an dan hadis, dan menggambarkan adanya lembaga-lembaga seperti Diwan al-Mazhalim serta struktur administrasi peradilan (misalnya Majelis al-Qadha al-A'la yang berwenang administratif atas hakim) serta reformasi peradilan sejak 2007 menuju peradilan modern tanpa melepaskan tradisi syariat (Amin, 2014).

Di Malaysia, studi komparatif peradilan Islam menyebut bahwa Mahkamah Syariah merupakan lembaga yang mengadili dan menjatuhkan putusan kepada Muslim atas pelanggaran perdata dan pidana sesuai yurisdiksi konstitusi Malaysia, menunjukkan konfigurasi "court syariah" yang beroperasi dalam sistem hukum plural (E. Agustina et al., 2024). Perbandingan ini memperlihatkan satu pola sintesis: institusi "court" dalam tradisi Islam bersifat elastis—tetap berbasis syariah sebagai sumber legitimasi, tetapi bentuk organisasi, tingkat modernisasi, dan hubungan dengan pusat kekuasaan dapat berbeda-beda menurut konteks ketatanegaraan (E. Agustina et al., 2024; Amin, 2014; Fitrah, 2017).

________________________________________

4. Kesimpulan

Berdasarkan literatur yang dirujuk, "court menurut hukum Islam" dapat dipahami sebagai sistem peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara berdasarkan rujukan hukum Allah (syariah/fiqh), yang secara historis berangkat dari praktik peradilan yang menyatu dengan pemerintahan lalu berkembang menjadi diferensiasi lembaga untuk memenuhi kebutuhan independensi dan pengawasan kekuasaan (Arianto et al., 2020; Dewi, 2021; R, 2021).

Secara tipologis, literatur fiqh siyasah memetakan peradilan Islam ke dalam wilâyat al-qadhâ' (peradilan umum), al-ḥisbah (penegakan/pengawasan pelanggaran ringan dan amar ma'ruf nahi munkar), dan wilāyat al-maẓālim (peradilan khusus untuk kezaliman penguasa), sekaligus mencatat adanya perbedaan pendapat tentang momen historis kemunculan maẓâlim sebagai institusi (Soeparmono et al., 2022; Asni, 2018; Yandy et al., 2024).

Dalam konteks Indonesia, "court" bercorak Islam termanifestasi terutama melalui Peradilan Agama sebagai bagian sistem peradilan nasional yang diakui konstitusi, dengan kewenangan yang dinamis (termasuk perluasan ke ekonomi syariah), serta dalam konteks Aceh melalui Mahkamah Syar'iyah dan dukungan kelembagaan Wilayatul Hisbah di bawah rezim otonomi khusus dan qanun (Hafizd, 2021; Matrais, 2008; Mulyawan & Tiara, 2020; Syafi'ie, 2018).

Pada akhirnya, pemaknaan "court" dalam perspektif Islam paling tepat dipahami sebagai ekosistem: mencakup litigasi peradilan negara, perangkat pengawasan/penegakan, serta jalur non-litigasi seperti perdamaian dan tahkim/arbitrase, yang bersama-sama bertujuan menegakkan keadilan, mencegah kezaliman, dan memulihkan ketertiban sosial (Arianto et al., 2020; Ikhwan, 2017; Zada, 2015b).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, A., & Safriadi, S. (2022). Otoritas Wilayatul Hisbah dalam Pemerintahan. Syarah Jurnal Hukum Islam & Ekonomi, 11(1), 55–70. https://doi.org/10.47766/syarah.v11i1.477

Abubakar, F. (2015). Peran Perempuan dalam Lembaga Tuha Peut sebagai Lembaga Adat Aceh dan Pemerintahan Gampong. Al-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam, 15(2), 331. https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v15i2.268

Adhani, H. (2019). Menakar Konstitusionalitas Syari'at Islam dan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh. Jurnal Konstitusi, 16(3), 606. https://doi.org/10.31078/jk1638

Agustina, E., Asasriwarni, A., & Zulfan, Z. (2024). Eksistensi Sistem Peradilan Agama dan Sistem Pemerintahan di Negara Tunisia. Abdurrauf Journal of Islamic Studies, 2(1), 66–81. https://doi.org/10.58824/arjis.v2i1.72

Agustina, S. (2022). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia. Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial, 6(1), 71–83. https://doi.org/10.33507/cakrawala.v6i1.285

Amin, M. (2014). Judicial Review Tap MPR RI terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Menurut Jimli Assdiddiqie. Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 4(01), 193–219. https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.01.193-219

Arianto, Y., Alawiyah, C., & Iqlima, I. (2020). Peranan Institusi Hukum Islam Suprastruktur dan Infrastruktur dalam Penyelesaian Problematika Masyarakat. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, 1(2), 88–102. https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i2.160

Asaari, A. (2017). Judicial Transformation During Omar bin Abdul Aziz's Period. Islamika Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 17(1), 13–41. https://doi.org/10.32939/islamika.v17i1.200

Asni, A. (2018). Peran Peradilan Islam dalam Penegakan Hukum Islam di Kesultanan Buton. Al-Adalah, 14(1), 81. https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.1938

Berutu, A. G. (2020). Mahkamah Syar'iyah dan Wilayatul Hisbah sebagai Garda Terdepan dalam Penegakan Qanun Jinayat di Aceh. https://doi.org/10.31219/osf.io/hgw5a

Dewi, A. A. (2021). Peradilan Agama dalam Lintasan Sejarah Kajian Pengaruh Teori Pemberlakuan Hukum Islam terhadap Peradilan Islam Indonesia. Jurnal Surya Kencana Satu Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 12(1), 12–30. https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v12i1.10204

Faisal, F. (2019). Histori Pemberlakuan Peradilan Agama Era Kerajaan Islam dan Penjajahan di Indonesia. Al-Qadha Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 6(1), 19–29. https://doi.org/10.32505/qadha.v6i1.1288

Fasial, A. (2023). Hubungan Islam dengan Sistem Peradilan di Indonesia. Warta Dharmawangsa, 17(2), 632–649. https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3177

Fawaid, I., & Rahman, A. (2022). Sejarah Hukum Peradilan di Indonesia. Al-Hukmi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam, 3(1), 129–144. https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i1.2202

Ferdika, A. F., Mu'in, F., Latua, A., & Hendriyadi, H. (2022). Kedudukan Kejaksaan di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah. As-Siyasi Journal of Constitutional Law, 2(1), 39–58. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778

Fitrah, R. (2017). Peradilan Gampong sebagai Wadah dalam Menyelesaikan Sengketa Warisan di Provinsi Aceh. Jurnal Public Policy. https://doi.org/10.35308/jpp.v3i1.751

Gunawan, E. (2017). Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama di Indonesia. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 15(2). https://doi.org/10.30984/as.v15i2.475

Habibi, M. (2021). Legalitas Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Indonesia. Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 22(2), 128. https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.8050

Hafizd, J. Z. (2021). Sejarah Hukum Islam di Indonesia: dari Masa Kerajaan Islam sampai Indonesia Modern. Jurnal Tamaddun Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam, 9(1). https://doi.org/10.24235/tamaddun.v9i1.8087

Halim, A. (2013). Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 13(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.938

Hasibuan, M. O. (2022). Hukum Islam dan Lembaga Peradilan Agama pada Awal Kemerdekaan. Journal of Islamic Law El Madani, 1(1). https://doi.org/10.55438/jile.v1i1.10

Herawan, J., & Athoillah, M. A. (2023). Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(1), 219–235. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.3587

Ibrahim, M., Warsito, T., Jatmika, S., & Pribadi, U. (2020). Penyatuatapan Sistem Pembinaan Peradilan di Indonesia Era Reformasi dan Pengaruhnya terhadap Otoritas Peradilan Agama. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 52(2), 261. https://doi.org/10.14421/ajish.v52i2.500

Ikhlas, A., Yusdian, D., Murniyetti, M., Nurjanah, N., & Sulaiman, S. (2022). Teori-Teori Hubungan Hukum Agama dengan Hukum Negara. Jurnal Kawakib, 3(1), 32–39. https://doi.org/10.24036/kwkib.v3i1.44

Ikhwan, I. (2017). Peranan Wilāyat al-Maẓālim dan Relevansinya dengan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Islamica Jurnal Studi Keislaman, 12(1), 258–278. https://doi.org/10.15642/islamica.2017.12.1.258-278

Karimuddin, K. (2020). The History of the King's Jurisdiction and the Right of the King's Authority in Judging (An Interpretation of the Origins of Civil and Criminal Cases). Syariah Journal of Islamic Law, 2(1), 78. https://doi.org/10.22373/sy.v2i1.77

Matrais, S. (2008). Kemandirian Peradilan Agama dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 15(1), 121–144. https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss1.art6

Mubarok, A. Z. S. (2017). Reformasi Konstitusi dan Yudisial dalam Bingkai Konstitusionalisme di Arab Saudi. Journal of Islamic Studies and Humanities, 2(1), 1–29. https://doi.org/10.21580/jish.21.2514

Mulyawan, F., & Tiara, D. (2020). Karakteristik Hukum Islam pada Zaman Penjajahan Belanda dan Jepang. Unes Law Review, 3(2), 113–125. https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i2.151

Murtadha, R., & Mutawali, M. (2017). Islam di Bima: Implementasi Hukum Islam oleh Badan Hukum Syara Kesultanan Bima (1947–1960). https://doi.org/10.31237/osf.io/m9c6n

Nuzha, N. (2020). Menelusuri Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia. Qisthosia Jurnal Syariah Dan Hukum, 1(1), 1–15. https://doi.org/10.46870/jhki.v1i1.108

Nuzul, A. (2018). Hukum Islam Mandiri dan Terintegrasi (Berkontribusi Menguatkan Sistem Hukum Nasional Berwawasan ke-Indonesiaan). Al-Bayyinah, 2(1), 1–24. https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v2i1.35

R, M. B. R. (2021). Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia. Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial, 5(2), 59–68. https://doi.org/10.33507/cakrawala.v5i2.371

Rahmat, A. (2020). Rekognisi dan Reposisi Aktor dalam Asimilasi Hukum Lama di Nagari (Baru) Sumatera Barat. Indonesian Journal of Religion and Society, 2(2), 74–86. https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i2.106

Raus, A., Utamy, H. R., & Efendi, R. (2022). Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia "Bidang Peradilan Agama." El-Hekam, 7(2), 171. https://doi.org/10.31958/jeh.v7i2.7496

Sarkowi, S., & Susilo, A. (2020). Akar Historis Formalisasi Hukum Islam di Nusantara. Jurnal Sejarah Citra Lekha, 5(1), 14–27. https://doi.org/10.14710/jscl.v5i1.21697

Sarong, H., Abbas, S., & Mahdi, M. (2021). Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Wilayah Otonomi Aceh. Syarah Jurnal Hukum Islam & Ekonomi, 10(1), 37–77. https://doi.org/10.47766/syarah.v10i1.220

Sa'diyah, H. T., Hasanah, S. L., Thabrani, A. M., & Hariyanto, E. (2021). Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3(1), 96–118. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460

Siregar, I. (2012). Penyelesaian Sengketa Wakaf di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam. Miqot Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 36(1). https://doi.org/10.30821/miqot.v36i1.111

Soeparmono, S., R, A. R., & Kurniati, K. (2022). Perkembangan Hukum Islam sejak Masa Kerajaan Islam di Indonesia hingga Era Reformasi. Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam, 4(2), 84–96. https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i2.1076

Syafi'ie, M. (2018). Dependensi Kekuasaan Kehakiman di Era Orde Baru dan Hak Keadilan dalam Perspektif Islam. Fikri Jurnal Kajian Agama Sosial Dan Budaya, 353. https://doi.org/10.25217/jf.v3i2.367

Yandy, E. T., Tauvani, A. Y., Sulaeman, S., Yusuf, M. S., & Isa, M. (2024). The Principle of Checks and Balances in Islamic State Administration Studies. Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 7(1), 165–183. https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.118

Zada, K. (2015a). Politik Pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh dan Kelantan (1993–2014). Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 10(1), 41–70. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v10i1.588

Zada, K. (2015b). Politik Pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh dan Kelantan (1993–2014). Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 10(1), 41. https://doi.org/10.19105/ihkam.v10i1.588

Zainal, S. (2022). Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Perdamaian dalam Tinjauan Sosio Historis. Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi), 16(1), 87–104. https://doi.org/10.24815/jsu.v16i1.25706

Zein, F. (2018). Diferensiasi Legislasi Hukum Islam di Indonesia. Mizan Journal of Islamic Law, 4(1). https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.171