01256 - Culpa in Contrahendo: Tanggung Jawab atas Kerugian yang Timbul Akibat Kelalaian atau Itikad Buruk dalam Proses Negosiasi Sebelum Kontrak Disepakati

Abstract

The doctrine of culpa in contrahendo (fault in the pre-contractual stage) in modern civil law refers to liability for damages arising from conduct contrary to good faith during negotiations before a contract is formed, including the termination of negotiations that creates a reasonable expectation in the other party that a contract will be concluded (Magri, 2020; Mustafaraj, 2019; Wahb, 2023; Wisham et al., 2011). In the context of Islamic law, the Latin terminology is not a standard term, but the substance of the idea—namely the prohibition of deception, the obligation of trust (amanah), and the duty to act honestly and in good faith in transactions—can be formulated through the distinction between sharīʿah (norms derived from sacred texts) and fiqh (the elaboration of jurists that is ijtihādī in nature and inherently plural) (Amayreh et al., 2021; Booley, 2019; Moustafa, 2018). This article synthesizes how pre-contractual liability can be understood "according to Islamic law" by linking it to the principles of good faith, the prohibition of fraud (misrepresentation/taghrīr), and the concept of compensatory liability (ḍamān), which in the literature on Saudi law is also described as both contractual and tortious liability, including liability arising from negligence (Quagliato, 2008).

Keywords: culpa in contrahendo, pre-contractual liability, Islamic law, good faith, taghrīr, ḍamān, fiqh muamalah

________________________________________

Abstrak

Doktrin culpa in contrahendo (kesalahan dalam tahap pra-kontraktual) dalam hukum perdata modern merujuk pada pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat perilaku melawan itikad baik selama perundingan sebelum kontrak terbentuk, termasuk penghentian negosiasi yang menimbulkan kepercayaan wajar pihak lain bahwa kontrak akan disepakati (Magri, 2020; Mustafaraj, 2019; Wahb, 2023; Wisham et al., 2011). Dalam konteks hukum Islam, terminologi Latin tersebut tidak menjadi istilah baku, tetapi substansi idenya—yakni larangan menipu, kewajiban amanah, dan kewajiban berperilaku jujur/beritikad baik dalam transaksi—dapat dirumuskan melalui pembedaan antara sharīʿah (norma yang bersumber pada nash) dan fiqh (elaborasi para fuqahā' yang bersifat ijtihādī dan plural) (Amayreh et al., 2021; Booley, 2019; Moustafa, 2018). Artikel ini mensintesis bagaimana tanggung jawab pra-kontraktual dapat dipahami "menurut hukum Islam" dengan menautkannya pada prinsip itikad baik, larangan kecurangan (misrepresentasi/taghrīr), serta konsep tanggung jawab ganti rugi (ḍamān) yang dalam literatur tentang Saudi juga dipaparkan sebagai tanggung jawab kontraktual maupun deliktual, termasuk karena kelalaian (Quagliato, 2008).

Kata Kunci: culpa in contrahendo, tanggung jawab pra-kontraktual, hukum Islam, itikad baik, taghrīr, ḍamān, fiqh muamalah

________________________________________

1. Pengantar: Culpa in Contrahendo sebagai Kerangka Konseptual Pra-Kontraktual

Dalam tradisi sistem hukum sipil (civil law), culpa in contrahendo dipahami sebagai pertanggungjawaban yang "terikat" pada kewajiban bertindak dengan itikad baik pada fase pra-kontrak, dan lahir ketika salah satu pihak melakukan perilaku merugikan pada tahap perundingan (Magri, 2020; Mustafaraj, 2019; Wahb, 2023). Literatur komparatif menegaskan bahwa doktrin ini berkaitan erat dengan standar "itikad baik dalam negosiasi" dan lazimnya berfungsi sebagai remedi atas perilaku yang mencederai kepercayaan wajar (reasonable trust) yang telah terbentuk selama proses perundingan (Magri, 2020; Mustafaraj, 2019; Wisham et al., 2011). Karena karakter pra-kontraktual tersebut, problem klasiknya adalah klasifikasi apakah tanggung jawabnya "kontraktual" atau "perbuatan melawan hukum/deliktual", dan berbagai sistem modern menempatkannya pada spektrum antara tort dan contract (Magri, 2020; Wisham et al., 2011).

Sementara itu, hukum perdata modern juga menghubungkan culpa in contrahendo dengan beberapa kewajiban pra-kontraktual yang lebih spesifik—misalnya kewajiban informasi (disclosure) dan kerahasiaan (confidentiality)—yang diposisikan sebagai pengejawantahan itikad baik dan tata kelola perundingan yang wajar (Mustafaraj, 2019). Dalam penggambaran unsur-unsurnya, misalnya dalam eksposisi mengenai hukum Yunani, kondisi pre-contractual liability mencakup: adanya tahap negosiasi, adanya perilaku beriktikad buruk (pelanggaran itikad baik objektif), adanya kesalahan pihak (sengaja atau lalai), serta timbulnya kerugian kausal pada pihak lain (Flambouras, 2011). Rangka konseptual ini berguna sebagai "alat baca" ketika menanyakan: adakah padanan normatif dalam hukum Islam yang dapat menilai kelalaian atau itikad buruk dalam perundingan sebagai dasar tanggung jawab ganti rugi?

________________________________________

2. Kerangka "Hukum Islam" yang Relevan: Sharīʿah, Fiqh, dan Dimensi Etika dalam Transaksi

Sumber yang membahas hubungan sharīʿah dan fiqh menekankan perbedaan penting: sharīʿah dipahami sebagai himpunan aturan yang bersandar pada nash suci, sedangkan fiqh adalah sistem elaborasi ilmiah para jurist yang bersifat ijtihādī dan karenanya tidak immutabel (Amayreh et al., 2021). Pembedaan ini juga digunakan untuk menunjukkan bahwa ragam pendapat (ikhtilāf) adalah karakter inheren tradisi fiqh, sehingga konstruksi doktrin pada ranah muamalah—termasuk pra-kontraktual—harus sensitif pada pluralitas pandangan mazhab dan kontemporer (Booley, 2019; Moustafa, 2018). Bahkan dalam narasi tentang struktur pemikiran hukum Islam, disebutkan bahwa moralitas dan agama memiliki prominensi lebih besar dalam fiqh dibandingkan kerangka Western jurisprudence, dan pengembangan aturan tetap menegaskan fondasi wahyu sekaligus ruang peran akal/ijtihād (Booley, 2019). Implikasi metodologisnya: membangun "culpa in contrahendo menurut hukum Islam" bukan menempelkan satu definisi tunggal, melainkan menautkan prinsip-prinsip syariah dan ragam perangkat fiqh muamalah (transaksi dan kontrak) pada problem pra-kontraktual (Booley, 2019; Ja'far et al., 2024).

Dalam pembidangan fiqh, salah satu rujukan menyebut bahwa fiqh dapat dikategorikan antara lain ke fiqh muʿāmalah (transaksi dan kontrak), sehingga isu negosiasi kontrak dan etikanya berada dalam wilayah pembahasan tersebut (Ja'far et al., 2024). Di sisi lain, literatur tentang tata kelola dan kepatuhan syariah dalam transaksi modern menegaskan perlunya prinsip-prinsip progresif seperti itikad baik, keadilan, dan etika religius dalam relasi kontraktual, serta bahwa kepatuhan syariah dipandang meliputi produk, pelaksanaan, hingga penyelesaian sengketa (Silvia et al., 2018). Dengan demikian, meskipun istilah "culpa in contrahendo" tidak lazim sebagai label doktrinal fiqh, pembacaan hukum Islam atas perilaku pra-kontraktual secara natural akan bertumpu pada etika transaksi dan konsepsi keadilan/itikad baik yang menjiwai muamalah (Booley, 2019; Silvia et al., 2018).

________________________________________

3. Prinsip Itikad Baik, Keadilan, dan Larangan Kecurangan sebagai Fondasi Normatif Pra-Kontraktual

Beberapa sumber yang secara eksplisit mengaitkan hukum Islam dan itikad baik menegaskan adanya ekspektasi integritas dalam seluruh transaksi, termasuk pada tahap formulasi kontrak dan pelaksanaannya (Balavar, 2024). Dalam kajian perbandingan tentang hukum Iran—dengan rujukan pada tradisi Islam—ditegaskan bahwa hukum Islam menuntut kebutuhan mendasar untuk beroperasi dengan integritas dalam semua transaksi, dan bahwa dalam proses transaksi, pembentukan kontrak, dan pelaksanaan kontrak, para pihak diharapkan beroperasi dengan itikad baik (Balavar, 2024). Dalam kajian tentang asuransi Saudi, disebut bahwa sumber-sumber hukum Islam menerima tingkat tinggi itikad baik dan bahwa itikad buruk dipandang sebagai pelanggaran prinsip itikad baik dalam hukum kontrak Islam, serta situasi itikad buruk tersebut tercakup dengan baik dalam syariah (Albalawi, 2021). Di Indonesia, pembahasan kepatuhan syariah dalam sengketa ekonomi syariah juga menautkan pencegahan sengketa pada penegakan prinsip itikad baik dalam perjanjian, baik dalam skema konvensional maupun syariah (Silvia et al., 2018).

Selain itu, rujukan tentang prinsip kewajaran dan keadilan dalam sistem pluralistik Indonesia menyatakan bahwa Al-Qur'an memerintahkan pemenuhan kewajiban dan menyebut bahwa Al-Qur'an secara umum melarang negosiasi komersial yang tidak adil dan menipu (Putri & Jansen, 2021). Di ranah kontrak, studi tentang misrepresentasi dalam perspektif hukum Islam menegaskan bahwa tujuan kontrak dalam Islam dibangun atas keadilan dan kejujuran, sehingga kontrak harus dibuat secara jujur dan beritikad baik demi mewujudkan keadilan bagi semua pihak yang berkontrak (Manap et al., 2021). Dengan menggabungkan titik-titik ini, fondasi normatif yang paling dekat dengan "substansi culpa in contrahendo" dalam hukum Islam adalah: (i) kewajiban moral-legal untuk berlaku jujur dan adil dalam transaksi, (ii) larangan kecurangan/penipuan dalam negosiasi, serta (iii) pentingnya amanah dan integritas sebagai standar perilaku muamalah (Albalawi, 2021; Balavar, 2024; Manap et al., 2021; Putri & Jansen, 2021).

________________________________________

4. Bentuk Perilaku Pra-Kontraktual yang Problematik dalam Perspektif Hukum Islam: Taghrīr (Misrepresentasi) dan Penyesatan Persetujuan

Dalam literatur common law, misrepresentasi lazim terjadi pada tahap pra-kontraktual ketika satu pihak membuat pernyataan yang memengaruhi keputusan pihak lain untuk masuk kontrak (Manap et al., 2021). Studi yang memetakan konsep tersebut ke hukum Islam menyatakan bahwa meskipun misrepresentasi "tidak dibahas secara eksplisit" dalam hukum Islam, konsep taghrīr dipandang sebagai yang paling dekat dengan misrepresentasi (Manap et al., 2021). Rujukan yang sama menjelaskan bahwa taghrīr/ghurūr berkaitan dengan tindakan menipu, dan bahkan memberi definisi taghrīr dalam Majallah (dengan rujukan Seksi 164) sebagai mendeskripsikan barang kepada pembeli dengan sifat yang tidak sesuai hakikatnya (Manap et al., 2021). Karena misrepresentasi umumnya terjadi saat negosiasi pra-kontraktual, pemetaan taghrīr terhadap misrepresentasi menegaskan bahwa etika dan hukum Islam menyediakan kategori normatif untuk menilai cacat perilaku informasional sebelum kontrak disepakati (Manap et al., 2021; Putri & Jansen, 2021).

Keterkaitan taghrīr dengan pembentukan kontrak juga ditekankan melalui pemahaman bahwa kontrak (ʿaqd) terbentuk melalui kesepakatan yang memunculkan kewajiban, dan bahwa persetujuan (consent) perlu "ditunjukkan" melalui deklarasi kontraktual karena sifatnya yang subjektif (Manap et al., 2021). Dengan demikian, apabila persetujuan dibentuk melalui penyesatan (taghrīr), maka sejak fase pra-kontraktual telah terjadi pelanggaran terhadap landasan keadilan/kejujuran yang disebut sebagai tujuan dasar kontrak dalam perspektif Islam (Manap et al., 2021; Putri & Jansen, 2021). Dalam bahasa problem culpa in contrahendo, taghrīr menjadi prototipe itikad buruk pra-kontraktual yang menimbulkan kerugian pihak lain karena keputusan berkontrak—atau biaya negosiasi—diambil atas informasi yang disesatkan (Manap et al., 2021; Putri & Jansen, 2021).

________________________________________

5. Negosiasi dengan Itikad Buruk dan Pemutusan Perundingan: Kemungkinan Tanggung Jawab Ganti Rugi (Pra-Kontraktual) Menurut Beberapa Pandangan

Salah satu rujukan yang secara eksplisit menghubungkan precontractual liability/culpa in contrahendo dengan hukum Islam menyatakan bahwa pihak yang bernegosiasi dengan itikad buruk atau memutus negosiasi dengan itikad buruk dapat dimintai pertanggungjawaban atas ganti rugi (precontractual liability, culpa in contrahendo) (Badr, 2014). Pernyataan ini penting karena mengafirmasi bahwa setidaknya dalam perspektif yang dibahas—dalam konteks otonomi para pihak dan penerapan prinsip kontrak internasional di Oman—perilaku pra-kontraktual yang beriktikad buruk dapat menimbulkan kewajiban ganti rugi (Badr, 2014). Klaim ini koheren dengan rujukan lain yang menegaskan bahwa itikad buruk adalah pelanggaran prinsip itikad baik dalam hukum kontrak Islam dan tercakup dalam syariah (Albalawi, 2021), serta dengan penegasan bahwa integritas dan itikad baik diharapkan dalam proses transaksi dan pembentukan kontrak (Balavar, 2024).

Dalam kerangka komparatif—yang membantu menjelaskan apa yang biasanya dianggap itikad buruk pra-kontraktual—literatur civil law menyatakan bahwa pihak yang mundur dari negosiasi setelah menimbulkan keyakinan pihak lain bahwa kontrak akan disimpulkan dianggap melanggar kewajiban itikad baik (Magri, 2020). Kajian lain tentang pra-kontraktual juga menegaskan bahwa kewajiban beritikad baik pada fase pra-kontrak adalah elemen inti culpa in contrahendo (Magri, 2020; Mustafaraj, 2019). Sementara ini adalah konstruksi civil law, rujukan eksplisit yang menyatakan adanya tanggung jawab pra-kontraktual karena itikad buruk dalam negosiasi dalam konteks hukum Islam—sebagaimana dikutip di atas—memungkinkan sintesis konseptual: perilaku pra-kontraktual yang menciptakan kepercayaan wajar lalu diputus secara tidak jujur/beriktikad buruk dapat dipandang sebagai dasar ḍamān (kewajiban kompensasi) (Albalawi, 2021; Badr, 2014; Quagliato, 2008). Namun, sejauh sumber yang tersedia, rincian batasan kapan "pemutusan negosiasi" dianggap itikad buruk dalam fiqh klasik tidak dijelaskan; yang dapat ditegaskan hanyalah adanya pengakuan prinsipil bahwa itikad buruk pada tahap negosiasi dapat memicu ganti rugi (Badr, 2014), dan bahwa prinsip itikad baik diposisikan sebagai elemen esensial dalam kontrak Islam (Albalawi, 2021; Balavar, 2024).

________________________________________

6. Kelalaian (Negligence) dalam Pra-Kontraktual dan Konsep Ḍamān: Jembatan antara "Itikad Buruk" dan "Kecerobohan"

Tugas pengguna meminta pula tanggung jawab atas "kelalaian" dalam proses negosiasi. Dalam rujukan tentang hukum Saudi—terkait evolusi pembatasan tanggung jawab—diperkenalkan konsep ḍamān sebagai "liability" yang dapat timbul dari kontrak atau tort, dan yang mewajibkan pihak yang bertanggung jawab untuk mengompensasi pihak yang dirugikan atas kerugian atau kerusakan yang timbul akibat pelanggaran atau kelalaian (Quagliato, 2008). Masih dalam rujukan yang sama, dibedakan ḍamān ʿaqdī (tanggung jawab kontraktual) dan ḍamān jināʾī (tanggung jawab deliktual), dan ditegaskan bahwa tanggung jawab deliktual muncul dari tindakan atau kelalaian yang salah (wrongful act or omission) yang mengharuskan kompensasi (Quagliato, 2008). Ini menyediakan perangkat kategorisasi untuk menjelaskan bahwa dalam hukum Islam—setidaknya sebagaimana dipaparkan dalam kajian tersebut—tanggung jawab kompensasi tidak hanya terkait "sengaja" (itikad buruk), tetapi juga kelalaian (negligence) (Quagliato, 2008).

Di sisi lain, untuk mendeskripsikan bagaimana kelalaian bekerja sebagai unsur dalam pre-contractual liability, rujukan mengenai hukum Yunani menyebut bahwa unsur kesalahan pada culpa in contrahendo dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian (wilful or negligent conduct) (Flambouras, 2011). Dengan demikian, sintesis yang paling ketat berbasis sumber adalah: (i) dalam konstruksi culpa in contrahendo modern, kelalaian dapat menjadi bentuk kesalahan pra-kontraktual yang menimbulkan kewajiban kompensasi (Flambouras, 2011); dan (ii) dalam konsepsi ḍamān yang dipaparkan sebagai konsep tanggung jawab dalam kerangka syariah Saudi, kompensasi dapat diwajibkan atas kerugian karena pelanggaran atau kelalaian baik dalam ranah kontraktual maupun tortious (Quagliato, 2008). Namun, sumber yang tersedia tidak mengurai secara spesifik contoh kelalaian pra-kontraktual dalam fiqh—misalnya kelalaian memeriksa informasi, kelalaian menyampaikan risiko, dan seterusnya; oleh karena itu, pembahasan kelalaian di sini harus dibatasi pada pengakuan konseptual bahwa kelalaian dapat menjadi dasar liability/ḍamān (Quagliato, 2008) dan bahwa dalam skema pra-kontraktual modern kelalaian adalah salah satu bentuk fault (Flambouras, 2011).

________________________________________

7. Janji Pra-Kontraktual (Waʿd) dan Legitimasi "Ketergantungan" (Reliance) sebelum Akad Final

Salah satu titik penting pra-kontraktual dalam praktik kontemporer—terutama keuangan syariah—adalah penggunaan waʿd (janji sepihak/pledge) sebagai instrumen operasional (Booley, 2019a). Kajian tentang fitur legal waʿd menjelaskan perdebatan ulama mengenai apakah waʿd dapat mengikat dan menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk atribusi bahwa sebagian ulama—khususnya pendapat dominan Maliki—memandang janji sepihak mengikat seperti kontrak jika alasannya disebutkan di dalamnya atau kontrak dimulai berdasarkan janji tersebut, sementara sebagian yurist kontemporer lain berpendapat janji sepihak tidak menciptakan liability dan tidak memberikan hak kepada penerima janji, meskipun secara religius dianjurkan untuk dipenuhi (Booley, 2019a). Dengan demikian, dari perspektif hukum Islam (fiqh), status "keterikatan" pra-kontraktual dapat bervariasi berdasarkan mazhab dan pendekatan yurist, yang berdampak langsung pada kemungkinan ganti rugi ketika janji diingkari setelah pihak lain berketergantungan (Booley, 2019a; Moustafa, 2018).

Literatur kontemporer tentang standar perbankan syariah pada kontrak lease-to-own juga menyebut bahwa International Islamic Fiqh Academy, melalui resolusinya, telah menetapkan bahwa jenis janji tersebut meningkat ke tingkat kontrak formal bahkan sebelum kepemilikan dialihkan, sehingga janji tertentu dapat memperoleh status legal-obligatoris sebelum fase transfer kepemilikan (Fayyad, 2023). Walaupun konteksnya spesifik pada struktur pembiayaan tertentu, klaim tersebut menunjukkan bahwa pada setidaknya sebagian desain transaksi syariah, janji pra-kontraktual dapat "dinaikkan" menjadi bentuk keterikatan yang mendekati akad, sehingga membuka ruang lebih kuat bagi penilaian wanprestasi/kompensasi bila dilanggar (Booley, 2019a; Fayyad, 2023). Secara konseptual, rujukan eksplisit tentang bad faith negotiation liability dalam hukum Islam juga menyediakan jembatan: jika pihak bernegosiasi/berjanji secara tidak jujur atau memutus negosiasi dengan itikad buruk, ia dapat dimintai damages (Badr, 2014); tetapi seberapa jauh "janji" itu sendiri mengikat akan dipengaruhi oleh perdebatan fiqh tentang waʿd (Booley, 2019a; Fayyad, 2023).

________________________________________

8. Parameter Kerugian dan Pembuktian: Apa yang Dapat (dan Tidak Dapat) Ditegaskan dari Sumber

Dalam rujukan tentang tanggung jawab kontraktual pada standar perbankan syariah, ditegaskan bahwa tanggung jawab kontraktual timbul ketika suatu pihak gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya, dan pihak yang dirugikan harus membuktikan pelanggaran dan besaran kerusakan yang timbul (Fayyad, 2023). Ini relevan untuk menunjukkan bahwa ketika relasi pra-kontraktual "ditarik" menjadi keterikatan formal—misalnya karena janji yang diperlakukan sebagai kontrak—maka logika pembuktian kerugian dapat mengikuti pola tanggung jawab kontraktual (Fayyad, 2023). Namun, sumber ini membahas tanggung jawab kontraktual (bukan secara khusus pra-kontraktual), sehingga tidak dapat dipakai untuk menyimpulkan secara umum bentuk ganti rugi pra-kontraktual dalam semua kasus muamalah (Fayyad, 2023).

Sebaliknya, rujukan eksplisit yang menyebut precontractual liability dalam perspektif syariah menyatakan secara ringkas adanya liability atas ganti rugi akibat bad faith negotiation/pemutusan negosiasi (Badr, 2014). Sumber tersebut tidak merinci jenis kerugian apa yang dapat diklaim—misalnya reliance loss vs. expectation loss—dan juga tidak merinci standar pembuktiannya (Badr, 2014). Oleh karena itu, berdasarkan sumber yang tersedia, artikel ini tidak dapat menyatakan secara kuantitatif atau rinci kategori kerugian yang "pasti" dapat diganti menurut fiqh; yang dapat ditegaskan hanyalah pengakuan prinsipil adanya tanggung jawab ganti rugi dalam skenario negosiasi beriktikad buruk (dan dalam kerangka ḍamān, termasuk karena kelalaian) (Badr, 2014; Quagliato, 2008).

________________________________________

9. Kepatuhan Syariah dan Pencegahan Sengketa: Fungsi Praktis Itikad Baik sejak Pra-Kontraktual

Dalam pembahasan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia, ditegaskan konsep kepatuhan syariah secara kāffah yang mencakup produk, implementasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa, serta disebut bahwa penerapan prinsip itikad baik dalam perjanjian—konvensional maupun syariah—dapat menghindari sengketa yang tidak perlu (Silvia et al., 2018). Sumber yang sama menekankan bahwa ketika para pihak "menundukkan diri" pada syariah dalam kontraknya, syariahlah yang menentukan parameter hak dan kewajiban, tidak semata niat para pihak (Silvia et al., 2018). Pernyataan ini menguatkan argumen bahwa perilaku pra-kontraktual—yang membentuk ekspektasi, distribusi informasi, dan persetujuan—menjadi bagian dari rantai kepatuhan syariah karena memengaruhi validitas dan keadilan transaksi (Manap et al., 2021; Silvia et al., 2018).

Dalam konteks transaksi modern, beberapa literatur menegaskan signifikansi amanah/kepercayaan dalam hubungan kontraktual syariah. Misalnya, kajian regulasi lembaga keuangan Islam mengutip bahwa kesetiaan pada kewajiban kontraktual merupakan hal yang sangat sentral dalam keyakinan Islam dan mengaitkannya dengan konsepsi "kepercayaan" terhadap orang dan harta (El-Hawary et al., 2004). Bersama rujukan yang menegaskan integritas dalam semua transaksi (Balavar, 2024) dan fondasi kejujuran/itikad baik sebagai tujuan kontrak (Manap et al., 2021), dimensi amanah ini memperkuat pembacaan bahwa fase pra-kontraktual bukan ruang bebas nilai, melainkan fase yang juga dinilai dalam etika muamalah karena di sanalah kepercayaan dibangun atau disalahgunakan (Balavar, 2024; El-Hawary et al., 2004; Manap et al., 2021).

________________________________________

10. Penyelesaian dan Pemulihan: Ṣulḥ (Negosiasi/Mediasi) sebagai Ekosistem Normatif yang Menuntut Itikad Baik

Dalam literatur Islam tentang Alternative Dispute Resolution, ṣulḥ dipahami mencakup negosiasi, mediasi, atau konsiliasi, dan ditautkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang menyeru perdamaian/rekonsiliasi (Islam, 2012). Rujukan yang sama menyatakan bahwa dalam ḥuqūq al-ʿibād (hak-hak manusia), kompromi dan konsiliasi bukan hanya mungkin tetapi juga lebih diutamakan, serta bila perkara sudah di pengadilan, menjadi kewajiban qadhi untuk mendorong penyelesaian melalui kompromi selama adil dan tidak melanggar syariah (Islam, 2012). Dalam kajian tentang sengketa ekonomi syariah di masyarakat Muslim Indonesia, ṣulḥ juga dipaparkan sebagai pilihan penyelesaian yang selaras dengan budaya musyawarah dan harmoni, dan ditekankan bahwa tercapai atau tidaknya kesepakatan bergantung pada itikad baik para pihak dalam proses mediasi (Triana, 2017). Studi tentang pasar modal Islam juga menyatakan bahwa dalam hukum Islam, ṣulḥ merupakan istilah generik yang mencakup mediasi, konsiliasi, dan negosiasi beritikad baik (good faith negotiation) (Dhiraj et al., 2019).

Keterkaitan ṣulḥ dan itikad baik relevan bagi culpa in contrahendo dalam dua cara yang dapat ditopang sumber. Pertama, jika itikad baik diposisikan sebagai prinsip yang mencegah sengketa sejak awal—termasuk pada fase pembentukan kontrak—(Silvia et al., 2018), maka ṣulḥ adalah mekanisme korektif yang secara normatif mendorong para pihak kembali pada perilaku adil dan terbuka (Islam, 2012; Triana, 2017). Kedua, jika negosiasi itu sendiri dapat melahirkan tanggung jawab saat dilakukan dengan itikad buruk—sebagaimana dinyatakan dapat menimbulkan damages—(Badr, 2014), maka ṣulḥ dan negosiasi beritikad baik bukan hanya mekanisme pasca-sengketa, tetapi juga standar perilaku yang menilai kewajaran tindakan para pihak baik sebelum maupun sesudah kontrak terbentuk (Dhiraj et al., 2019; Triana, 2017). Meski demikian, sumber yang tersedia tidak merumuskan "prosedur baku" fiqh untuk menghitung atau menakar ganti rugi pra-kontraktual; yang dapat ditegaskan adalah bahwa tradisi penyelesaian sengketa Islam mengafirmasi preferensi pada perdamaian/kompromi dan menempatkan itikad baik sebagai determinan keberhasilan penyelesaian (Dhiraj et al., 2019; Islam, 2012; Triana, 2017).

________________________________________

11. Sintesis Normatif: Bagaimana Merumuskan Culpa in Contrahendo Menurut Hukum Islam (sebatas yang Dibuktikan Sumber)

Berangkat dari sumber-sumber yang tersedia, formulasi yang paling ketat berbasis evidensi untuk "culpa in contrahendo menurut hukum Islam" adalah sebagai berikut.

Pertama, hukum Islam menuntut integritas dan itikad baik dalam transaksi, termasuk pada pembentukan kontrak, dan memandang itikad buruk sebagai pelanggaran prinsip itikad baik yang memiliki konsekuensi dalam syariah (Albalawi, 2021; Balavar, 2024).

Kedua, Al-Qur'an dipahami memerintahkan pemenuhan kewajiban dan melarang negosiasi komersial yang tidak adil/menipu, sementara literatur fiqh muamalah memosisikan kejujuran dan keadilan sebagai basis kontrak (Manap et al., 2021; Putri & Jansen, 2021).

Ketiga, tindakan penyesatan pada tahap pra-kontraktual dapat dipahami melalui konsep taghrīr sebagai padanan misrepresentasi, yang menegaskan adanya kategori normatif untuk menilai cacat perilaku informasional sebelum akad disepakati (Manap et al., 2021).

Keempat, terdapat pernyataan eksplisit dalam literatur yang mengaitkan syariah dengan precontractual liability bahwa pihak yang bernegosiasi atau memutus negosiasi dengan itikad buruk dapat dimintai ganti rugi (Badr, 2014).

Kelima, dalam kerangka tanggung jawab (ḍamān) yang dibahas pada konteks Saudi, liability dapat timbul dari pelanggaran atau kelalaian dan dapat bersifat kontraktual atau tortious, yang secara konseptual memayungi klaim kerugian akibat kelalaian pra-kontraktual (Quagliato, 2008).

Akhirnya, sumber yang membahas waʿd menunjukkan adanya perbedaan penting antarpadangan fiqh tentang apakah janji pra-kontraktual mengikat seperti kontrak dan menimbulkan liability; Maliki cenderung mengikat dalam kondisi tertentu, sedangkan sebagian pandangan kontemporer menilainya tidak menciptakan liability walau dianjurkan dipenuhi (Booley, 2019a). Bahkan dalam konteks transaksi tertentu (lease-to-own), disebut adanya resolusi yang menaikkan janji menjadi tingkat kontrak formal sebelum transfer kepemilikan (Fayyad, 2023). Perbedaan ini berarti bahwa "pra-kontraktual" dalam hukum Islam tidak selalu identik dengan "non-binding": pada desain transaksi tertentu, janji bisa memperoleh daya ikat, sehingga kerugian akibat ingkar janji dapat lebih mudah diposisikan sebagai pelanggaran kewajiban (bukan sekadar kekecewaan moral) (Booley, 2019a; Fayyad, 2023).

Dengan demikian, culpa in contrahendo menurut hukum Islam—sepanjang yang dapat didukung sumber—lebih tepat dipahami sebagai konstruksi yang berporos pada: (i) itikad baik dan larangan penipuan, (ii) amanah/integritas, (iii) kemungkinan tanggung jawab ganti rugi atas bad faith negotiation dan—melalui konsep ḍamān—kelalaian, sambil tetap mengakui pluralitas pandangan fiqh tentang keterikatan janji pra-kontraktual (Albalawi, 2021; Badr, 2014; Balavar, 2024; Booley, 2019a; Quagliato, 2008).

________________________________________

Daftar Referensi

Albalawi, K. M. (2021). Critical evaluation of English and Saudi insurance law: A case for reform. Rudn Journal of Law, 25(2), 582–600. https://doi.org/10.22363/2313-2337-2021-25-2-582-600

Amayreh, O. I. M., Zakri, I. M. M., Tehrani, P. M., & Shandi, Y. M. (2021). The pre-contractual duty of disclosure in the Palestinian Civil Code draft and its role in maintaining economic contractual equilibrium. UUM Journal of Legal Studies, 12. https://doi.org/10.32890/uumjls.12.1.2021.8511

Badr, Y. I. I. (2014). Can it be done?: Adopting the UNIDROIT principles through party autonomy under Omani choice of law rules. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2419258

Balavar, E. (2024). Duties of directors under the Iranian law: A rigorous review in comparison with other jurisdictions. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 9(4), e002626. https://doi.org/10.47405/mjssh.v9i4.2626

Booley, A. (2019a). Progressive realisation of Muslim family law: The case of Tunisia. Potchefstroom Electronic Law Journal/Potchefstroomse Elektroniese Regsblad, 22, 1–28. https://doi.org/10.17159/1727-3781/2019/v22i0a2029

Booley, A. (2019b). The state, family law and women in the Middle Eastern and North African Region (MENA Region): A comparative survey of the current reforms in Morocco and Tunisia. Jurnal Syariah, 27(3), 505–546. https://doi.org/10.22452/js.vol27no3.5

Dhiraj, N. S., Nasucha, M. N., Al-Ansary, O. M., & Alkhateeb, A. J. (2019). Hybrid dispute resolution in Islamic capital market: A Malaysian perspective. International Journal of Management and Applied Research, 6(4), 344–354. https://doi.org/10.18646/2056.64.19-026

El-Hawary, D., Grais, W., & Iqbal, Z. (2004). Regulating Islamic financial institutions: The nature of the regulated. https://doi.org/10.1596/1813-9450-3227

Fayyad, M. (2023). Reconstructing lease-to-own contracts: A contemporary approach to Islamic banking standards. Heliyon, 9(9), e19319. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19319

Flambouras, D. (2011). When bullets penetrate bullet-proof vests: Conformity of the bullet-proof material to the contract of sale and concurrent remedies (a note on the judgment of the Multi-Member Court of First Instance of Athens 4505/2009). Journal of Law and Commerce, 29(2). https://doi.org/10.5195/jlc.2011.16

Islam, M. Z. (2012). Provision of alternative dispute resolution process in Islam. IOSR Journal of Business and Management, 6(3), 31–36. https://doi.org/10.9790/487x-0633136

Ja'far, A. K., Majdidin, R. M., Santoso, R., & Hidayat, T. (2024). The construction of Islamic state law in the 5.0 era from the perspective of Maqasid al-Shariah. KnE Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14966

Magri, G. (2020). Pre-contractual liability in Italy between tort and contract law: Some comparative remarks. Revista Brasileira de Direito Civil, 23(01). https://doi.org/10.33242/rbdc.2020.01.005

Manap, N. A., Ghani, N. A. R. N. A., & Adnan, A. M. (2021). Mapping the common law concept of misrepresentation in contract under the Islamic law. Journal of Contemporary Islamic Law, 1(1). https://doi.org/10.26475/jcil.2021.6.1.02

Moustafa, T. (2018). Constituting religion. https://doi.org/10.1017/9781108539296

Mustafaraj, B. (2019). Modern legal systems and the principle of "culpa in contrahendo": A review of the Albanian model of pre-contractual liability on a Roman-Germanic model reference. Academicus International Scientific Journal, 19, 80–94. https://doi.org/10.7336/academicus.2019.19.06

Putri, A. A., & Jansen, B. (2021). Dynamics of reasonableness and fairness in a pluralistic legal system: Perspectives from adat, Islamic and civil inheritance law. Yuridika, 36(1), 1. https://doi.org/10.20473/ydk.v36i1.19170

Quagliato, P. B. (2008). The duty to negotiate in good faith. International Journal of Law and Management, 50(5), 213–225. https://doi.org/10.1108/17542430810903896

Silvia, F., Leksono, K., & Anand, G. (2018). The characteristics of sharia compliance in the settlement of sharia economic disputes in Indonesia. https://doi.org/10.2991/iclgg-17.2018.15

Triana, N. (2017). Reconstructing sharia economic dispute resolution based on Indonesian Muslim society culture. Ijtimāʿiyya Journal of Muslim Society Research, 2(1), 107–128. https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v2i1.1099

Wahb, Y. A. (2023). Competing authorities. American Journal of Islam and Society, 39(3–4), 87–111. https://doi.org/10.35632/ajis.v39i3-4.2993

Wisham, I., Muneeza, A., & Hassan, R. (2011). Special legal features of the Islamic waʿd or pledge. International Journal of Law and Management, 53(3), 221–234. https://doi.org/10.1108/17542431111133445