01253 - Corpus Delicti dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian atas Konsep Pembuktian dalam Fiqh Jināyah

Corpus Delicti in the Perspective of Islamic Law: A Study on the Concept of Evidence in Fiqh Jināyah

Abstract

This article examines the concept of corpus delicti—facts and physical evidence indicating that a crime has occurred—within the framework of Islamic criminal law (fiqh jināyah). Although the term corpus delicti originates from the modern legal tradition, its substance is present in Islamic jurisprudence through the concepts of al-bayyinah (proof), turuq al-itsbāt (methods of evidence), and particularly qarinah (indications/circumstantial evidence). This study employs a normative-comparative legal method by analyzing classical and contemporary fiqh literature alongside its application in several jurisdictions, including Aceh and Malaysia. The findings show that Islamic law does not distinguish between "instruments of evidence" and "physical evidence," as everything that clarifies the truth falls under the category of al-bayyinah. The concept of qarinah serves as the main conceptual bridge between corpus delicti and Islamic evidentiary law, enabling physical and circumstantial evidence—such as fingerprints, CCTV footage, and bodily signs—to be recognized in the evidentiary process. Furthermore, the certainty of punishment in Islamic law is fundamentally limited by the availability of valid evidence, so that reasonable doubt or syubhat may negate the application of hadd punishments. This study concludes that corpus delicti in the Islamic law framework performs a dual function: epistemic (proving the occurrence of a crime) and restorative (restoring the rights of victims).

Keywords: corpus delicti, fiqh jināyah, al-bayyinah, qarinah, Islamic criminal law, evidence

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep corpus delicti—fakta dan bukti fisik yang menunjukkan terjadinya suatu tindak pidana—dalam kerangka hukum pidana Islam (fiqh jināyah). Meskipun istilah corpus delicti berasal dari tradisi hukum modern, substansinya hadir dalam yurisprudensi Islam melalui konsep al-bayyinah (pembuktian), turuq al-itsbāt (jalan-jalan pembuktian), dan khususnya qarinah (indikasi/petunjuk keadaan). Kajian ini menggunakan metode hukum normatif-komparatif dengan menganalisis literatur fikih klasik dan kontemporer beserta penerapannya di beberapa yurisdiksi, termasuk Aceh dan Malaysia. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum Islam tidak membedakan antara "alat bukti" dan "barang bukti," karena segala sesuatu yang menjelaskan kebenaran masuk dalam kategori al-bayyinah. Konsep qarinah menjadi jembatan konseptual utama antara corpus delicti dan hukum pembuktian Islam, sehingga bukti fisik dan keadaan—seperti sidik jari, rekaman CCTV, dan tanda-tanda kebendaan—dapat diakui dalam proses pembuktian. Lebih jauh, kepastian pemidanaan dalam hukum Islam secara mendasar dibatasi oleh ketersediaan alat bukti yang sah, sehingga keraguan beralasan atau syubhat dapat menggugurkan penerapan hukuman hadd. Kajian ini menyimpulkan bahwa corpus delicti dalam kerangka hukum Islam menjalankan fungsi ganda: epistemik (membuktikan terjadinya kejahatan) dan restoratif (memulihkan hak-hak korban).

Kata Kunci: corpus delicti, fiqh jināyah, al-bayyinah, qarinah, hukum pidana Islam, pembuktian

________________________________________

Diterima: [tanggal] | Direvisi: [tanggal] | Diterbitkan: [tanggal] DOI: [nomor DOI]

________________________________________

I. Pendahuluan

Dalam hukum Islam, pembuktian (itsbāt) menempati posisi sentral karena hakim dipandang tidak boleh memutus perkara ketika tidak ada bukti, dan karena asas praduga tak bersalah menghendaki seseorang dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya terbukti tanpa keraguan yang beralasan (Yusuf, 2013). Kebutuhan akan bukti yang "obyektif dan meyakinkan" juga ditegaskan melalui kaidah fikih jinayah bahwa tersangka tidak dapat dijatuhi hukuman jika suatu kasus belum dapat dibuktikan secara faktual, sebab pemidanaan mensyaratkan bukti yang meyakinkan bagi hakim (Farida, 2023). Dengan demikian, gagasan corpus delicti—sebagai fakta-fakta yang menunjukkan terjadinya tindak pidana—dapat dipahami sebagai bagian dari diskursus pembuktian dalam fiqh jināyah (hukum pidana Islam), meskipun istilah Latinnya berasal dari tradisi hukum modern (Asma & Taha, 2022; Hasanah, 2015).

Di sisi lain, hukum pidana Islam (fiqh jināyah) sendiri dipahami sebagai bagian dari syariat yang membahas perbuatan-perbuatan yang dilarang syara' (jarīmah/jināyah) beserta sanksinya (Hidayatullah, 2017), dan dalam literatur juga disebut sebagai hukum yang membahas kejahatan dan sanksinya serta mencakup dimensi preventif, rehabilitatif, edukatif, dan represif (Farida, 2023). Karena fiqh jināyah menempatkan pembuktian sebagai prasyarat pemidanaan (Farida, 2023; Yusuf, 2013), maka pembahasan corpus delicti (barang bukti dan fakta peristiwa pidana) menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana "terjadinya jarīmah" dan "keterkaitan pelaku" dapat ditampilkan di hadapan hakim melalui al-bayyinah (pembuktian) dan bentuk-bentuknya (Hasanah, 2015; Nuriskandar, 2021).

________________________________________

II. Istilah "Corpus Delicti" dan Maknanya sebagai Fakta Kejahatan

Dalam kajian barang bukti, istilah "barang bukti" disebut berasal dari bahasa Latin corpus delicti (Asma & Taha, 2022). Corpus delicti dijelaskan sebagai facts of crime, yakni fakta-fakta kejahatan atau keseluruhan fakta yang menunjukkan bahwa suatu kejahatan telah dilakukan, yang mencakup bukti fisik (Asma & Taha, 2022). Dengan pengertian ini, corpus delicti tidak semata menunjuk "benda" tertentu, melainkan himpunan fakta dan/atau jejak yang membuat suatu peristiwa pidana menjadi "terang" sebagai peristiwa kejahatan (Asma & Taha, 2022). Selaras dengan itu, studi mengenai "pinjam pakai barang bukti" dalam perkara pencurian di kepolisian menjelaskan bahwa barang yang dapat disita dan dijadikan barang bukti mencakup: (i) barang sasaran perbuatan pidana (corpea delicti), serta (ii) barang yang didapat dari perbuatan pidana (Unasikah, 2015). Dua penjelasan ini memperlihatkan bahwa corpus delicti dapat dipahami baik sebagai "fakta kejadian" maupun sebagai "objek/hasil tindak pidana" yang secara praktis dihadirkan dalam proses pembuktian (Asma & Taha, 2022; Unasikah, 2015).

Namun, bila pembahasan dialihkan ke dalam terminologi fikih, perangkat konsep yang digunakan bukanlah corpus delicti, melainkan "al-bayyinah" dan "turuq al-itsbāt" (jalan-jalan pembuktian) (Hasanah, 2015). Pembuktian dalam fikih didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, maupun berbagai indikasi yang dapat menjadi pedoman hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya (Hasanah, 2015). Karena itu, pembacaan "corpus delicti menurut hukum Islam" lebih tepat diletakkan sebagai upaya memetakan bagaimana fakta-fakta peristiwa pidana (termasuk bukti fisik) masuk ke dalam rezim al-bayyinah, khususnya melalui qarinah (indikasi/petunjuk) dan bentuk-bentuk pembuktian lain yang diakui (Haq, 2020; Hasanah, 2015; Nuriskandar, 2021).

________________________________________

III. Kerangka "Tindak Pidana" (Jarīmah) dan Kebutuhan Pembuktian dalam Fiqh Jināyah

Dalam konsepsi fiqh jināyah, jarīmah (tindak pidana) dipahami sebagai perbuatan yang dilarang syara' dan diancam dengan hukuman (misalnya ḥadd atau ta'zīr) (Hidayatullah, 2017), sehingga "terjadinya jarīmah" mensyaratkan adanya larangan normatif dan adanya perbuatan yang melanggar larangan tersebut (Farida, 2023; Husna & Iwan, 2024). Sejalan dengan itu, kaidah fikih jinayah menekankan prinsip "tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman tanpa nash," yang berarti suatu perbuatan tidak dianggap tindak pidana dan tidak dijatuhi hukuman bila tidak memiliki dasar larangan dalam Al-Qur'an atau Al-Hadis (Farida, 2023). Pada level struktur unsur tindak pidana, studi fikih jinayah juga memetakan adanya unsur formal (al-rukn al-syar'ī: adanya larangan dan sanksi), unsur materiil (al-rukn al-mādī: perbuatan), dan unsur moril (al-rukn al-adabī: aspek kesalahan/pertanggungjawaban) (Husna & Iwan, 2024). Dengan konstruksi ini, corpus delicti (fakta kejadian dan bukti fisik) paling langsung berkelindan dengan pembuktian unsur materiil (apa yang terjadi) dan jembatan menuju unsur moril (siapa yang bertanggung jawab), karena fakta-fakta peristiwa pidana diperlukan agar hakim tidak memutus secara spekulatif (Farida, 2023; Husna & Iwan, 2024; Yusuf, 2013).

Keterikatan antara kepastian pemidanaan dan ketersediaan bukti juga tampak dalam pembahasan hukum pidana Islam terkait daluwarsa: ketiadaan daluwarsa dalam hukum pidana Islam dipahami lebih menekankan keadilan, sementara kepastian sangat terkait dengan "ketersediaan alat bukti yang sah" (Helmi, 2016). Artinya, meskipun keadilan tidak dibatasi waktu, keputusan konkret tetap bertumpu pada bukti yang valid (Helmi, 2016), yang menguatkan signifikansi "fakta-fakta kejahatan" (corpus delicti) sebagai fondasi penetapan terjadinya jarīmah dan pertanggungjawaban pelaku (Asma & Taha, 2022; Farida, 2023).

________________________________________

IV. Al-Bayyinah dan "Barang Bukti" dalam Hukum Islam: Penyempitan dan Perluasan Makna

Dalam fikih, alat bukti sering disebut juga turuq al-itsbāt (Hasanah, 2015), dan al-bayyinah oleh jumhur ulama fikih kerap dimaknai secara sempit sebagai kesaksian (syahādah) (Hasanah, 2015). Penyempitan ini penting dicatat karena menunjukkan bahwa sebagian tradisi pemikiran menempatkan kesaksian sebagai bentuk bukti utama (Hasanah, 2015). Akan tetapi, sumber yang sama juga menegaskan bahwa pembuktian mencakup "berbagai indikasi" yang dapat menuntun hakim untuk memutus dengan benar dan mengembalikan hak (Hasanah, 2015). Bahkan, di dalam pembahasan "bukti res ipsa loquitur," disebutkan bentuk-bentuk fakta yang "berbicara atas dirinya sendiri," termasuk kondisi ketika suatu barang berada dalam kekuasaan seseorang tetapi indikasi nyata menunjukkan barang itu hasil kejahatan atau penipuan sehingga klaim kepemilikannya tidak dapat diterima (Hasanah, 2015). Paparan ini memperlihatkan adanya ruang konseptual untuk memasukkan bukti kebendaan dan bukti keadaan (circumstantial) ke dalam horizon pembuktian, sehingga "corpus delicti" sebagai fakta dan bukti fisik dapat dibaca kompatibel dengan logika al-bayyinah yang fungsional (Asma & Taha, 2022; Hasanah, 2015).

Di sisi lain, terdapat juga penegasan eksplisit dalam kajian bukti elektronik bahwa dalam hukum Islam "alat bukti dan barang bukti tidak memiliki perbedaan," karena dalam hukum Islam segala sesuatu yang menerangkan dan menjelaskan kebenaran adalah al-bayyinah sebagai pembuktian (Harizona, 2018). Pernyataan senada juga muncul dalam rujukan lain yang menyatakan bahwa alat bukti dan barang bukti dalam hukum Islam tidak memiliki perbedaan karena semuanya masuk dalam kategori al-bayyinah (Harizona, 2018; Noprianti, 1970). Di titik ini terdapat nuansa yang perlu dicatat: satu sisi, jumhur ulama digambarkan memaknai al-bayyinah secara sempit sebagai kesaksian (Hasanah, 2015), tetapi sisi lain, ada penekanan bahwa segala sesuatu yang menjelaskan kebenaran dapat diposisikan sebagai al-bayyinah tanpa membedakan "alat bukti" dan "barang bukti" (Harizona, 2018; Noprianti, 1970). Ketegangan ini tidak harus dipahami kontradiktif, melainkan menandakan spektrum konseptual: pembuktian dapat bergerak dari model yang sangat bertumpu pada kesaksian menuju model yang lebih inklusif terhadap indikasi dan bukti kebendaan—terutama ketika kebutuhan keadilan menuntut penjelasan faktual yang kuat (Harizona, 2018; Hasanah, 2015; Nuriskandar, 2021).

________________________________________

V. Qarinah sebagai Jembatan Utama antara Corpus Delicti dan Pembuktian Islam

Dalam literatur perbandingan pembuktian, qarinah diterangkan sebagai salah satu metode pembuktian yang diterima dalam Islam, selain ikrar (pengakuan) dan syahadah (kesaksian) (Nuriskandar, 2021). Qarinah diposisikan memegang peranan penting agar keadilan dapat ditegakkan, terutama ketika tidak ada pengakuan atau kesaksian (Nuriskandar, 2021). Bahkan, studi perbandingan praktik pengadilan di Terengganu (Malaysia) dan Aceh (Indonesia) menyimpulkan bahwa kedua yurisdiksi menerima qarinah sebagai metode pembuktian di pengadilan (Nuriskandar, 2021). Lebih lanjut, qarinah dibedakan menjadi qarinah yang kuat dan meyakinkan (qarinah al-qat'iyyah) dan qarinah yang perlu didukung qarinah lain (qarinah ghayr al-qat'iyyah) agar mencapai tingkat keyakinan tertentu (Nuriskandar, 2021). Kerangka ini sangat dekat dengan ide facts of crime dalam corpus delicti, karena qarinah pada dasarnya adalah "fakta-fakta/indikasi" yang ditarik dari situasi, perilaku mencurigakan, atau jejak yang menunjukkan terjadinya jarīmah (Asma & Taha, 2022; Nuriskandar, 2021).

Keterhubungan qarinah dengan bukti kebendaan modern terlihat jelas pada pembahasan sidik jari: sidik jari diposisikan sebagai bukti yang dapat dikategorikan sebagai bukti surat dan keterangan ahli, bahkan sebagai bukti pelengkap dan pendukung dalam penyidikan untuk mengungkap pelaku tindak pidana (Asma & Taha, 2022). Kajian yang sama menyatakan bahwa pembuktian sidik jari dalam hukum Islam memang tidak tercantum secara langsung sebagai alat bukti, tetapi karena hukum Islam bersifat dinamis sesuai tempat dan waktu, bukti sidik jari dapat dianalogikan sebagai petunjuk (qarinah) (Asma & Taha, 2022). Dengan demikian, "corpus delicti" sebagai bukti fisik (misalnya jejak sidik jari pada TKP) dapat dipahami sebagai qarinah yang membantu menautkan peristiwa pidana dengan pelaku secara ilmiah (Asma & Taha, 2022; Nuriskandar, 2021). Bahkan, artikel tersebut melaporkan bahwa dalam kasus-kasus yang ditangani Polres Gorontalo, tingkat akurasi identifikasi melalui sidik jari mencapai 90 persen (Asma & Taha, 2022), yang mengindikasikan relevansi bukti fisik sebagai "fakta kejahatan" untuk tujuan pengungkapan pelaku, meskipun status fikihnya diposisikan sebagai qarinah yang perlu dinilai dalam kerangka pembuktian (Asma & Taha, 2022; Nuriskandar, 2021).

Contoh nalar qarinah juga tampak pada pembahasan pembuktian terbalik dalam jarīmah al-qadzf yang menggunakan kisah Nabi Yusuf: indikator sobekan baju (di depan atau di belakang) dijadikan penentu arah kebenaran tuduhan dan memandu putusan (Hasan, 2020). Di sini, "tanda kebendaan" (kondisi pakaian) bekerja sebagai fakta yang mengungkap peristiwa sebenarnya (Hasan, 2020), yang secara fungsional sejalan dengan konsep facts of crime (Asma & Taha, 2022) dan memperlihatkan bagaimana "fakta yang berbicara" dapat memandu pembuktian (Hasan, 2020; Hasanah, 2015). Prinsip bahwa pihak penuduh wajib membuktikan tuduhannya dalam konteks qadzf juga ditegaskan sebagai prinsip hukum pidana Islam (Supriani & Saputra, 2021), sehingga yang menjadi "corpus delicti" bukan hanya benda, tetapi seluruh konfigurasi fakta yang harus dapat menguatkan dalil penuduhan (Hasan, 2020; Supriani & Saputra, 2021).

________________________________________

VI. Bentuk-Bentuk Pembuktian yang Diakui dan Posisi Fakta/Bukti Fisik

Dalam konteks tindak pidana pembunuhan, disebutkan empat bentuk pembuktian: pengakuan (iqrar), persaksian (syahadah), bukti atau indikator, dan sumpah (al-qasamah) (Haq, 2020). Penegasan adanya "bukti atau indikator" sebagai salah satu bentuk pembuktian menunjukkan bahwa fakta-fakta kejadian (yang dapat bersifat kebendaan atau keadaan) memang mempunyai tempat dalam pembuktian pidana Islam (Haq, 2020; Hasanah, 2015). Al-qasamah bahkan dipaparkan sebagai solusi ketika kasus pembunuhan tidak memiliki saksi dan pelaku tidak diketahui, sebagai mekanisme pembuktian yang diakui untuk melindungi jiwa manusia agar korban tidak diabaikan (Haq, 2020). Dengan demikian, pembuktian dalam hukum Islam tidak berhenti pada kesaksian dan pengakuan, melainkan juga menyediakan ruang bagi "indikator" dan mekanisme sumpah tertentu untuk merespons keterbatasan bukti langsung (Haq, 2020; Nuriskandar, 2021).

Dalam perkara kejahatan seksual, diskursus pembuktian juga menyoroti bahwa syariat Islam menerima empat orang saksi sebagai alat bukti untuk menjatuhkan had zina, sehingga bila bukti tidak berupa empat saksi, had zina tidak dikenakan dan bahkan penuduh dapat terkena qadzaf kecuali bersumpah li'an (Thorik & Nida, 2022). Pada saat yang sama, terdapat pula kritik bahwa pembuktian tindak kekerasan seksual terkenal sulit karena sering terjadi di ruang privat tanpa saksi mata, sehingga isu kecukupan bukti menjadi krusial (Thorik & Nida, 2022). Dalam konteks Aceh, alat bukti pembuktian pemerkosaan dalam hukum Islam disebut mencakup saksi, pengakuan, tanda-tanda, dan sumpah, yang menunjukkan adanya pengakuan eksplisit atas "tanda-tanda" (indikasi/qarinah) sebagai bagian dari pembuktian (Nuriskandar, 2021). Kerangka ini menegaskan bahwa "corpus delicti" sebagai fakta dan bukti fisik (misalnya tanda, jejak, atau indikator kejadian) dapat berperan memperkuat pembuktian pada perkara yang sulit menghadirkan saksi (Thorik & Nida, 2022).

Pembahasan bukti elektronik (CCTV) dalam perspektif hukum acara pidana dan hukum Islam juga menggarisbawahi bahwa CCTV dapat membantu penyidik menemukan tersangka bila suatu tindak pidana terekam (Harizona, 2018). Dalam analisis tersebut, CCTV dipandang sebagai alat bukti tetapi bukan alat bukti yang berdiri sendiri, melainkan dinilai oleh hakim dengan ukuran yuridis, filosofis, dan sosiologis (Harizona, 2018). Jika digabungkan dengan kerangka qarinah, posisi CCTV dapat dipahami sebagai salah satu bentuk "tanda" atau "petunjuk" yang membantu membangun keyakinan hakim, sekalipun memerlukan dukungan bukti lain sesuai standar pembuktian yang dipakai (Harizona, 2018; Nuriskandar, 2021).

________________________________________

VII. Standar Keyakinan Hakim, Prinsip Keraguan, dan Relevansinya bagi Corpus Delicti

Prinsip kehati-hatian dalam pemidanaan ditautkan dengan asas praduga tak bersalah: setiap orang dianggap tidak bersalah kecuali dibuktikan kesalahannya tanpa keraguan yang beralasan, dan bila keraguan beralasan muncul, pelaku harus dibebaskan (Yusuf, 2013). Kaidah fikih jinayah juga menegaskan bahwa perkara yang mengandung ketidakjelasan dapat menggugurkan had, sehingga ketidakjelasan fakta berdampak pada tidak diterapkannya hukuman tertentu (Farida, 2023). Dalam konteks pencurian, kajian tentang matakao (sebagai praktik sosial pencegahan pencurian) menegaskan adanya syubhat pada barang yang diambil sebagai salah satu aspek yang berpengaruh pada klasifikasi jarīmah pencurian: ada pencurian yang diancam hadd dan ada yang diancam ta'zīr (Jamaa, 2016). Ini menunjukkan bahwa ketegasan "corpus delicti" (fakta dan bukti fisik tentang apa yang diambil, status kepemilikan, cara pengambilan, dan unsur lain) bukan hanya menentukan "apakah peristiwa pidana terjadi," tetapi juga menentukan jenis sanksi yang relevan (hadd vs ta'zīr) ketika unsur atau syarat tertentu tidak terpenuhi atau terdapat syubhat (Farida, 2023; Jamaa, 2016).

Lebih jauh, kaidah fikih jinayah menekankan bahwa suatu kasus yang belum terbukti secara faktual tidak boleh dijatuhi hukuman, karena hakim memerlukan bukti-bukti obyektif yang meyakinkan (Farida, 2023). Artinya, corpus delicti sebagai keseluruhan fakta kejadian (facts of crime) menjadi prasyarat minimal agar penetapan jarīmah tidak jatuh pada praduga semata (Asma & Taha, 2022; Farida, 2023). Dalam kerangka ini pula, pembahasan "ketiadaan daluwarsa" menegaskan bahwa kepastian (dalam arti bisa diputus) dibatasi oleh ketersediaan alat bukti yang sah (Helmi, 2016), sehingga corpus delicti bukan sekadar aksesori, melainkan batas epistemik keputusan pidana (Helmi, 2016; Yusuf, 2013).

________________________________________

VIII. Corpus Delicti sebagai "Barang Sitaan" dan Fungsi Pengembalian Hak (I'ādah al-Ḥaqq)

Dalam praktik acara pidana, barang bukti didefinisikan sebagai barang—berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak—yang dapat dijadikan bukti di pengadilan, dan keberadaannya harus diperhatikan oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim (Unasikah, 2015). Daftar barang yang dapat disita sebagai barang bukti mencakup barang sasaran tindak pidana (corpea delicti) dan barang yang diperoleh dari tindak pidana (Unasikah, 2015). Di tingkat konseptual fikih, pembuktian dipandang sebagai sarana menjelaskan kebenaran di hadapan hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya (Hasanah, 2015). Karena itu, "corpus delicti" (barang sasaran/hasil kejahatan dan fakta situasional) memiliki dua fungsi sekaligus: fungsi epistemik (membuktikan peristiwa) dan fungsi restoratif atas hak (mengembalikan hak milik yang dirampas) (Hasanah, 2015; Unasikah, 2015).

Logika ini tampak dalam contoh perkara kekerasan seksual terhadap anak di Aceh, ketika hakim menetapkan barang bukti berupa pakaian korban untuk dikembalikan kepada korban melalui orang tuanya, sedangkan sebagian barang lain dikembalikan kepada terdakwa (Abdullah et al., 2022). Penetapan dan pengelolaan barang bukti seperti ini menunjukkan bahwa pembuktian tidak berhenti pada "menghukum," tetapi juga mengatur konsekuensi hak atas benda yang terkait perkara (Abdullah et al., 2022; Hasanah, 2015). Dengan demikian, corpus delicti sebagai barang bukti dan rangkaian fakta tidak hanya membantu menetapkan terjadinya jarīmah, tetapi juga menjadi instrumen administratif-yudisial untuk pemulihan hak yang terkait dengan benda dan korban (Abdullah et al., 2022; Hasanah, 2015).

________________________________________

IX. Tantangan Pembuktian dan Beban "Bukti Permulaan": Pelajaran dari Qanun Aceh

Dalam konteks Aceh, penerapan hukum jinayat berakar pada formalisasi syariat melalui qanun, termasuk Qanun Jinayat Aceh yang disebut lahir pada 2014 dan menimbulkan dinamika integrasi dengan sistem hukum pidana nasional (Nurdin, 2019), serta pemberlakuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang didasarkan pada UU Pemerintahan Aceh (Mubarok, 2021). Dalam kajian tentang kewajiban korban menyertakan bukti permulaan pada laporan pemerkosaan (Pasal 52 Qanun Aceh No. 6/2014), disoroti bahwa pembebanan bukti permulaan kepada korban dapat memberatkan korban dan melemahkan pengungkapan pelaku. Artikel tersebut juga memaparkan data Komnas Perempuan yang menyebut kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2018 dalam Catahu 2019 sebesar 406.178 kasus, naik sekitar 14% dibanding Catahu 2018 sebesar 348.446 kasus. Terlepas dari perdebatan kebijakan pembebanan bukti permulaan itu sendiri, sumber tersebut menegaskan bahwa alat bukti pembuktian pemerkosaan dalam hukum Islam mencakup saksi, pengakuan, tanda-tanda, dan sumpah, sehingga "corpus delicti" dalam bentuk tanda-tanda/indikasi semestinya menjadi salah satu pintu masuk pembuktian yang penting, terutama pada kejahatan privat yang minim saksi (Nuriskandar, 2021; Thorik & Nida, 2022).

Tantangan pembuktian ini sejalan dengan pengamatan bahwa pembuktian kekerasan seksual sulit karena terjadi di ruang privat dan tanpa saksi mata (Thorik & Nida, 2022), sehingga kebutuhan akan qarinah (indikasi) menjadi semakin signifikan (Nuriskandar, 2021). Dengan demikian, diskursus Aceh memperlihatkan dua pelajaran: pertama, hukum Islam (dalam artikulasi qanun) mengakui ragam alat bukti termasuk "tanda-tanda"; kedua, desain prosedural yang menempatkan beban bukti permulaan pada korban dapat memengaruhi akses terhadap pembuktian, sehingga memengaruhi seberapa cepat corpus delicti dapat dibangun dalam proses peradilan (Thorik & Nida, 2022).

________________________________________

X. Penutup

Berdasarkan sintesis sumber-sumber di atas, dapat dirumuskan bahwa "corpus delicti menurut hukum Islam" bukanlah istilah baku dalam turats fikih, tetapi substansinya hadir melalui konsep al-bayyinah, turuq al-itsbāt, dan khususnya qarinah sebagai indikasi/fakta yang menjelaskan terjadinya jarīmah (Harizona, 2018; Hasanah, 2015; Nuriskandar, 2021). Secara konseptual, corpus delicti sebagai facts of crime dan bukti fisik dipahami sebagai keseluruhan fakta yang menunjukkan kejahatan telah dilakukan (Asma & Taha, 2022), dan dalam praktik penanganan barang bukti ia juga berkaitan dengan barang sasaran tindak pidana serta barang hasil tindak pidana yang dapat disita dan dihadirkan di pengadilan (Unasikah, 2015). Dalam perspektif fiqh jināyah, pemidanaan mensyaratkan bukti obyektif yang meyakinkan dan selaras dengan asas praduga tak bersalah, sehingga keraguan beralasan atau syubhat dapat menggugurkan penerapan hukuman tertentu (Farida, 2023; Jamaa, 2016; Yusuf, 2013). Oleh karena itu, fungsi inti corpus delicti dalam kerangka hukum Islam adalah menyediakan basis faktual (baik berupa benda, jejak, indikator keadaan, maupun rangkaian tanda) yang memungkinkan hakim menilai unsur jarīmah secara adil, menautkan peristiwa dengan pelaku, dan sekaligus membuka ruang pemulihan hak pihak yang dirugikan (Abdullah et al., 2022; Hasanah, 2015; Husna & Iwan, 2024).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, A., Yuslem, N., & Hafsah, H. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Aceh Utara. Istinbath, 21(1), 27–56. https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i1.485

Asma, N., & Taha, F. N. (2022). Kedudukan sidik jari dalam proses penyidikan tindak pidana di Kepolisian Resor Gorontalo perspektif hukum Islam. Al-Mizan, 18(2), 163–186. https://doi.org/10.30603/am.v18i2.2899

Farida, B. H. (2023). Qaidah khusus dalam ekonomi Islam. Jurnal Pelita Nusa, 1(1). https://doi.org/10.61612/jpn.v1i1.13

Haq, I. (2020). Al-Qasamah: Alternatif pembuktian tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif. Istinbath Jurnal Hukum, 17(1), 25–49. https://doi.org/10.32332/istinbath.v17i1.1988

Harizona, D. (2018). Kekuatan bukti elektronik sebagai bukti di pengadilan menurut hukum acara pidana dan hukum Islam (Penggunaan rekaman gambar closed circuit television). Jurnal Intelektualita Keislaman Sosial dan Sains, 7(1), 81–98. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v7i1.2342

Hasan, H. (2020). Pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana al-qadzf perspektif hukum pidana Islam. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 20(1), 16. https://doi.org/10.24252/al-risalah.v20i1.15250

Hasanah, F. I. (2015). Error facti pada pembuktian illegal fishing ditinjau dari hukum Islam. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(2), 278–312. https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.2.278-312

Helmi, M. I. (2016). Ketiadaan daluwarsa penuntutan dalam hukum pidana Islam dan pembaruan hukum pidana di Indonesia. Mazahib, 196–207. https://doi.org/10.21093/mj.v15i2.643

Hidayatullah, S. (2017). Perkembangan dan eksistensi hukum pidana Islam sebagai sumber hukum di Indonesia. Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 1(2), 245–263. https://doi.org/10.52266/sangaji.v1i2.206

Husna, U. M. U., & Iwan, I. (2024). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan perspektif fikih jinayah. Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam, 5(2), 277–291. https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i2.1636

Jamaa, L. (2016). Matakao sebagai upaya preventif dan represif terhadap tindak pencurian di Pulau Ambon dalam perspektif hukum Islam. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 11(1), 38–66. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v11i1.856

Mubarok, N. (2021). Implementasi fiqh jinayah dalam Qanun Nanggroe Aceh Darussalam. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 7(2), 336–361. https://doi.org/10.15642/aj.2021.7.2.336-360

Noprianti, Y. R. (1970). Implementasi literasi informasi bagi pemustaka di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Intelektualita Keislaman Sosial dan Sains, 7(1), 99–120. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v7i1.2343

Nurdin, R. (2019). Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia. Miqot Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 42(2), 356. https://doi.org/10.30821/miqot.v42i2.542

Nuriskandar, L. H. (2021). Perbandingan metode pembuktian secara qarinah di Terengganu (Malaysia) dan Aceh (Indonesia). Jurnal Darussalam Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab, 1(2), 150–166. https://doi.org/10.59259/jd.v1i2.10

Supriani, S., & Saputra, W. (2021). Jarimah qadzaf (menuduh zina) studi komparasi hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia. Jurnal Darussalam Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab, 1(1), 1–23. https://doi.org/10.59259/jd.v1i1.2

Thorik, A., & Nida, M. (2022). Kejahatan seksual dan hukum Islam. Supremasi Hukum, 18(02), 12–22. https://doi.org/10.33592/jsh.v18i2.2510

Unasikah, A. (2015). Hukum pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana pencurian. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(1), 200–223. https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.1.200-223

Yusuf, Y. S. (2013). Penerapan sistem pembuktian terbalik untuk kasus korupsi: Kajian antara hukum positif dan hukum Islam. Epistemé Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 8(1). https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.207-233