01252 - Corporate Law dalam Perspektif Hukum Islam: Kerangka Normatif, Tata Kelola, dan Instrumen Pembiayaan Korporasi

Abstract

Corporate Law in the Perspective of Islamic Law: Normative Framework, Governance, and Corporate Financing Instruments

This article examines corporate law from the perspective of Islamic law by synthesizing existing literature on fiqh al-muʿāmalāt and Shariah governance as two primary entry points into the discussion. Islamic corporate law is understood not as a complete codification of company law, but as a collection of normative principles and institutional instruments that govern the establishment, management, and liability of corporations. The discussion covers five main dimensions: (i) compliance with the prohibition of ribā, restrictions on gharar, maysir, and illicit activities, along with screening mechanisms; (ii) the concept of damān and ownership rules in major contracts such as murābaḥah and ijārah; (iii) Shariah governance through the Shariah Supervisory Board (SSB); (iv) the architecture of corporate financing based on profit-loss sharing (PLS) and non-PLS instruments, including sukuk and Special Purpose Vehicles (SPV); and (v) restrictions on corporate instruments such as preference shares. The study finds that effective implementation requires a supportive positive legal and regulatory framework, as Shariah principles alone are insufficient to guarantee substantive compliance and legal certainty of corporate rights and obligations within the Islamic ecosystem.

Keywords: corporate law, Islamic law, Shariah governance, Islamic financing, sukuk, ribā, damān

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji hukum korporasi (corporate law) dari perspektif hukum Islam dengan menyintesis literatur yang ada mengenai fiqh al-muʿāmalāt dan tata kelola syariah (Shariah governance) sebagai dua pintu masuk utama dalam pembahasan. Hukum korporasi Islam dipahami bukan sebagai kodifikasi hukum perseroan yang lengkap, melainkan sebagai kumpulan prinsip normatif dan perangkat kelembagaan yang mengatur pendirian, pengelolaan, dan tanggung jawab korporasi. Pembahasan mencakup lima dimensi utama: (i) kepatuhan pada larangan ribā, pembatasan gharar, maysir, dan aktivitas haram beserta mekanisme screening; (ii) konsep damān dan aturan kepemilikan pada akad-akad utama seperti murābaḥah dan ijārah; (iii) tata kelola syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS); (iv) arsitektur pembiayaan korporasi berbasis profit-loss sharing (PLS) dan non-PLS termasuk sukuk dan Special Purpose Vehicle (SPV); serta (v) pembatasan atas instrumen korporasi seperti saham preferen. Studi ini menemukan bahwa implementasi yang efektif memerlukan dukungan kerangka hukum positif dan regulasi yang memadai, karena prinsip syariah saja tidak cukup menjamin kepatuhan substantif dan kepastian hak-kewajiban korporasi dalam ekosistem syariah.

Kata kunci: hukum korporasi, hukum Islam, tata kelola syariah, pembiayaan Islam, sukuk, ribā, damān

________________________________________

1. Pendahuluan: Ruang Lingkup Corporate Law dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam literatur yang tersedia, pembahasan "corporate law menurut hukum Islam" paling sering muncul melalui dua pintu masuk: (i) fiqh al-muʿāmalāt (hukum transaksi) yang menetapkan batas halal–haram dan desain akad bagi aktivitas ekonomi modern, termasuk aktivitas korporasi; serta (ii) tata kelola kepatuhan syariah (Shariah governance) pada lembaga dan aktivitas yang bersentuhan dengan korporasi (perbankan syariah, pasar modal syariah, sukuk, pembiayaan korporasi, dan mekanisme screening). Hal ini tampak dari penegasan bahwa larangan bunga/interest (ribā) berakar pada fiqh muʿāmalāt, dan bahwa perusahaan/korporasi juga terikat oleh larangan aktivitas haram (misalnya produksi/penjualan alkohol atau babi) serta kebutuhan "screening" atas aktivitas dan rasio keuangan sebelum sahamnya dapat dibeli dalam kerangka syariah (Jumaa, 2016). Kerangka ini juga sejalan dengan pemahaman umum dalam literatur bahwa keuangan Islam dibedakan dari keuangan konvensional oleh kepatuhan pada prinsip syariah, termasuk larangan ribā serta pembatasan unsur gharar dan maysir, dan pengharusan adanya keterkaitan pengembalian (return) dengan aset/aktivitas riil (Hassan, 2012; Saleem et al., 2023).

Namun, penting dicatat keterbatasan evidensi: referensi yang disediakan dominan membahas hukum korporasi secara tidak langsung—melalui kontrak pembiayaan (murābaḥah, mushārakah, muḍārabah, ijārah, salam, istiṣnāʿ) dan instrumen pasar modal (sukuk)—bukan sebagai kodifikasi "hukum perseroan" yang lengkap. Karena itu, sintesis berikut memposisikan "corporate law menurut hukum Islam" sebagai kumpulan prinsip normatif dan perangkat kelembagaan yang memengaruhi pendirian, pengelolaan, dan tanggung jawab korporasi melalui: (a) legal form dan perdebatan "legal personality/limited liability"; (b) tata kelola dan pengawasan syariah; (c) desain pembiayaan dan alokasi risiko; serta (d) kepatuhan syariah dalam kegiatan usaha dan instrumen pendanaan korporasi.

________________________________________

2. Dasar Normatif: Sumber Syariah, Larangan Transaksi, dan Konsekuensi bagi Korporasi

Literatur menegaskan bahwa keuangan dan transaksi Islam "ruled by" atau didasarkan pada syariah (hukum Islam) yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan dalam pengembangannya melibatkan perangkat penalaran hukum seperti ijmāʿ, qiyās, dan ijtihād (Katterbauer et al., 2023; Khan & Bhatti, 2008). Dalam ranah korporasi, konsekuensi paling langsung dari fondasi ini adalah: (i) ribā (interest) dilarang, sehingga struktur pendanaan korporasi tidak boleh berupa pinjaman berbunga; (ii) return harus terkait aset atau partisipasi dalam usaha (risk-taking/risk-sharing), bukan "money creating money" semata; serta (iii) transaksi harus menghindari unsur yang dilarang seperti gharar (ketidakpastian/ketidakjelasan material) dan maysir (spekulasi/gambling), serta larangan memperdagangkan komoditas/aktivitas yang diharamkan (Hassan, 2012; Jumaa, 2016; Saleem et al., 2023). Dalam konteks ini, larangan ribā dipahami tidak sekadar isu etika individual, melainkan rambu desain kontrak yang menentukan "bentuk legal" aktivitas pembiayaan dan investasi korporasi (Hassan, 2012; Jumaa, 2016; Saleem et al., 2023).

Dari sisi justifikasi laba dan "tanggung jawab" (liability) dalam transaksi, literatur fiqh menekankan konsep damān (liability/penanggungan) sebagai salah satu basis legitimasi perolehan keuntungan: Hanafiyah mengaitkan "entitlement" atas profit dengan kombinasi modal (māl), kerja (ʿamal), dan asumsi liability (damān). Implikasinya bagi korporasi adalah bahwa struktur pendapatan/keuntungan korporasi (termasuk pendapatan lembaga pembiayaan yang mendanai korporasi) idealnya dapat ditautkan pada kontribusi modal/kerja dan penanggungan risiko/ownership yang riil, bukan sekadar penetapan imbal hasil yang lepas dari basis tanggung jawab terhadap aset/aktivitas (Saleem et al., 2023). Perspektif ini menjadi relevan ketika literatur mengkritik praktik produk "debt-like" yang secara substansi dinilai menyerupai kredit berbunga, meskipun dibungkus akad jual-beli/ijarah atau gabungan kontrak (Khan, 2019).

________________________________________

3. Konsep Korporasi, Legal Personality, dan Perdebatan Tanggung Jawab Terbatas

Salah satu simpul "corporate law" yang muncul dalam sumber adalah upaya menjelaskan status perusahaan sebagai entitas hukum. Dalam pembahasan sukuk dan pasar modal, terdapat rujukan bahwa perusahaan dapat dipandang sebagai syakhsiyah iʿtibāriyyah (legal/artificial person) dalam kerangka argumentasi tertentu (misalnya melalui penerapan prinsip al-tabʿiyah pada aset perusahaan dalam konteks sukuk mushārakah dan muḍārabah). Ini menunjukkan adanya penerimaan konseptual atas "personhood" korporasi setidaknya dalam sebagian diskursus kontemporer yang menghubungkan aktivitas perusahaan, aset, dan hak investor dalam struktur sertifikat investasi.

Akan tetapi, literatur juga memperlihatkan adanya kontroversi: praktik dan rekonstruksi mushārakah dan muḍārabah modern, termasuk kaitannya dengan "limited liability" dan posisi pihak yang "absentee" atau tidak hadir sebagai mitra, dipersoalkan oleh sebagian analisis kritis. Dalam kritik tersebut, isu "limited liability" disebut sebagai salah satu titik problematis yang melekat pada penerapan dua mode utama (mushārakah/muḍārabah) dalam kerangka perbankan/korporasi modern, bersama persoalan peran bank sentral dan posisi lembaga sebagai "sleeping mudarib". Dengan demikian, berdasarkan sumber yang tersedia, status korporasi dan konsep tanggung jawab terbatas bukanlah isu yang sepenuhnya "selesai" secara akademik; ia muncul sebagai ruang ijtihād dan perdebatan yang berdampak pada desain tata kelola, pembagian risiko, serta bagaimana pertanggungjawaban korporasi (dan para pemangku kepentingannya) ditata.

________________________________________

4. Pendirian dan Tujuan Usaha: Batas Sektor/Aktivitas dan Kebutuhan Screening Syariah

Dalam perspektif kepatuhan syariah, korporasi tidak hanya dinilai dari bentuk hukumnya, tetapi juga dari jenis aktivitas usaha. Literatur menyebut secara eksplisit bahwa aktivitas haram (contoh: menjual babi atau alkohol, membuat pornografi) tidak diperkenankan bagi korporasi (Jumaa, 2016). Bahkan dalam konteks investasi saham, sebelum suatu dana dapat membeli saham perusahaan, perusahaan tersebut perlu disaring (screened) untuk menyingkirkan bisnis yang terlibat aktivitas terlarang serta untuk memastikan rasio-rasio tertentu memenuhi benchmark agar tidak terjerumus pada transaksi spekulatif/ketidakpastian (gharar) atau praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah (Jumaa, 2016). Ini menunjukkan bahwa "corporate law menurut syariah" beroperasi juga sebagai rezim eligibility dan ongoing compliance: pendirian dan kegiatan perusahaan (serta aksesnya ke modal syariah) bergantung pada kepatuhan sektor dan profil keuangan terhadap standar syariah (Jumaa, 2016).

Kebutuhan screening ini berkorelasi dengan kritik yang lebih luas bahwa praktik keuangan Islam dapat mengalami "deviation from principles", sehingga prinsip syariah saja tidak otomatis menjamin perlindungan pihak yang lebih lemah atau stabilitas sistem; dibutuhkan kerangka regulasi dan perlindungan konsumen/investor yang dirancang untuk kekhususan produk syariah. Dengan demikian, pendirian dan operasional perusahaan yang ingin berinteraksi dengan pasar syariah pada praktiknya akan tunduk pada kombinasi: (i) kriteria sektor halal; (ii) kriteria struktur pembiayaan/rasio; dan (iii) pengawasan kepatuhan melalui lembaga/komite syariah atau mekanisme regulasi yang relevan (Jumaa, 2016).

________________________________________

5. Pengelolaan dan Tata Kelola: Shariah Governance sebagai "Lapis" Corporate Governance

Di tingkat kelembagaan, literatur menekankan pentingnya Shariah Supervisory Board (SSB)/Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai instrumen tata kelola untuk memastikan operasional berjalan sesuai prinsip syariah. Dalam konteks Indonesia, sumber menyatakan bahwa hukum Indonesia (UU No. 21 Tahun 2008) menegaskan prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam dan mengandaikan pengawasan kepatuhan, dan literatur juga menyebut kebutuhan adanya DPS untuk mengimplementasikan fatwa DSN sebagai pedoman operasional bank syariah (Lukonga, 2015). Pada studi empiris Indonesia, ditegaskan pula bahwa UU Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 menyatakan prinsip syariah dalam perbankan syariah berbasis fatwa DSN serta mengharuskan pembentukan SSB untuk memastikan pemenuhan prinsip syariah. Meskipun konteksnya perbankan, perangkat ini relevan bagi "corporate law" karena bank syariah adalah korporasi yang mengelola dana publik dan menyalurkan pembiayaan kepada korporasi lain; tata kelolanya membentuk standar kepatuhan yang ikut mempengaruhi pembiayaan korporasi secara luas.

Lebih jauh, literatur menunjukkan bahwa efektivitas SSB/DPS bukan sekadar formalitas. Studi empiris menyatakan ukuran dan latar belakang pendidikan SSB berasosiasi positif dengan kinerja zakat dan negatif dengan rasio pendapatan non-halal, meskipun tidak ditemukan dampak pada rasio pembiayaan PLS; sementara mekanisme corporate governance berpengaruh positif pada rasio pembiayaan PLS dan kinerja zakat. Ini menyiratkan bahwa dalam kerangka "corporate law" bernuansa syariah, tata kelola tidak hanya mengatur hubungan manajemen–pemegang saham–pemangku kepentingan, tetapi juga mengatur kepatuhan syariah, kualitas pendapatan halal, dan akuntabilitas sosial (misalnya melalui zakat). Pada saat yang sama, literatur juga mengingatkan adanya risiko konflik kepentingan dalam Shariah governance—misalnya karena remunerasi anggota komite syariah dari institusi yang diawasi atau tekanan KPI manajemen—dan adanya konflik fatwa antaryurisdiksi (contohnya, konflik fatwa Malaysia vs GCC) yang dapat memengaruhi konsistensi kepatuhan. Kritik yang lebih tajam bahkan menyatakan bahwa Shariah governance "severely failed" dalam memastikan kesucian religius/etis/sosial dan menilai praktik tertentu pada bank syariah sebagai berbasis interest/time value of money, sehingga memunculkan tekanan agar institusi membuktikan kepatuhan syariah substantif, bukan sekadar keberlangsungan finansial (Khan, 2019).

________________________________________

6. Pembiayaan Korporasi dalam Hukum Islam: Klasifikasi Kontrak dan Implikasi Alokasi Risiko

Sumber-sumber yang tersedia secara konsisten mengklasifikasikan kontrak pembiayaan syariah yang menjadi tulang punggung pembiayaan korporasi. Di satu sisi terdapat kontrak risk-sharing/PLS seperti mushārakah dan muḍārabah; di sisi lain kontrak non-PLS/asset-based atau "debt-like" seperti murābaḥah (jual beli biaya-plus), ijārah (sewa/lease), salam (forward/advance sale), dan istiṣnāʿ (manufacturing/procurement) (Hassan, 2012). Literatur IMF juga menekankan bahwa secara teori keuangan Islam menekankan risk sharing, membatasi excessive risk taking, dan memiliki keterkaitan kuat dengan aktivitas riil, namun bukti empiris stabilitas bank Islam masih "mixed" dan memunculkan kebutuhan penyesuaian manajemen risiko (El-Mubarak et al., 2021). Hal ini relevan bagi "tanggung jawab korporasi" karena pilihan kontrak menentukan siapa yang menanggung risiko usaha, bagaimana kewajiban pembayaran dibentuk, dan bagaimana insentif pengelolaan muncul.

Dalam tataran prinsip, beberapa sumber menyatakan bahwa mushārakah/muḍārabah dipandang sebagai "central pillar" model perbankan Islam, sementara instrumen seperti murābaḥah dan ijārah diposisikan sebagai instrumen sekunder untuk memperluas ruang lingkup dan manajemen risiko (Hassan, 2012). Literatur juga menyoroti bahwa pada "corporate front", kontrak Islam dapat mengurangi problem agensi karena menghindari undue influence dan meningkatkan kualitas informasi; namun, dalam praktik, perusahaan cenderung lebih mengandalkan non-PLS karena asimetri informasi lebih rendah dan transparansi lebih tinggi pada kontrak non-PLS dibanding PLS. Sumber lain menambahkan nuansa bahwa non-PLS kadang dipandang sebagai "back door" bagi interest-based debt, sehingga esensi keuangan Islam dapat terkompromi bila institusi terlalu fokus pada instrumen debt-based. Dengan demikian, dari perspektif "corporate law" syariah, desain pembiayaan bukan hanya persoalan pembiayaan murah/mahal, melainkan juga persoalan distribusi risiko dan tanggung jawab, kualitas tata kelola informasi, dan kesetiaan pada tujuan normatif sistem (misalnya risk-sharing) (El-Mubarak et al., 2021).

________________________________________

7. Tanggung Jawab (Liability) dalam Akad: Ownership, Damān, dan Konsekuensi Hukum pada Murābaḥah/Ijārah

Pada tingkat mikro-hukum kontrak, literatur fiqh menegaskan kondisi keabsahan yang memiliki konsekuensi "corporate liability". Dalam murābaḥah, standar AAOIFI yang dikutip menyatakan bahwa institusi harus memastikan possession aktual atau konstruktif atas barang sebelum menjualnya kepada nasabah; kepemilikan dan damān menjadi syarat validitas murābaḥah. Ini penting bagi korporasi pembiaya maupun korporasi pengguna pembiayaan: risiko kepemilikan (setidaknya secara hukum) dan kewajiban terkait barang tidak boleh sekadar fiktif, karena legitimasi profit murābaḥah dikaitkan dengan kepemilikan/penanggungan. Kritik terhadap praktik murābaḥah modern juga muncul ketika lembaga keuangan dipandang tidak benar-benar menjalankan bisnis perdagangan/sewa secara riil sehingga substansi benefit yang dibayar pelanggan dipersoalkan; analisis ini menggarisbawahi problem "multiple contracts" dan potensi konflik hak–kewajiban dalam struktur pembiayaan murābaḥah maupun mushārakah mutanāqiṣah. Dengan demikian, tanggung jawab korporasi dalam pembiayaan syariah bukan hanya membayar "cicilan", melainkan mematuhi konfigurasi kepemilikan, penyerahan, dan risiko yang membuat profit menjadi sah.

Dalam ijārah, literatur mendefinisikan ijārah tanah/properti sebagai transfer usufruct aset kepada pihak lain dengan imbalan sewa, sementara corpus tetap milik lessor. Beberapa sumber juga menekankan bahwa syarat syariah ijārah adalah lessor mempertahankan risiko kepemilikan (risks and rewards of ownership) selama masa sewa (Fund, 2005). Dalam kerangka "corporate law", konsekuensinya adalah pembagian tanggung jawab pemeliharaan, risiko kerusakan, dan risiko kepemilikan harus dipetakan sesuai karakter ijārah; jika semua risiko dialihkan ke penyewa secara tidak proporsional, literatur lain menunjukkan potensi divergensi dari prinsip risk-return sharing dan tujuan keadilan distribusi. Dengan kata lain, desain kewajiban dalam akad (terms) memegang peran analog dengan "aturan tanggung jawab" dalam hukum korporasi: ia menentukan siapa menanggung apa, kapan, dan berdasarkan basis kepemilikan/penanggungan yang sah (Fund, 2005).

________________________________________

8. Instrumen Pasar Modal: Sukuk sebagai "Hukum Korporasi" dalam Bentuk Kontrak Sekuritisasi dan SPV

Sumber IMF menyatakan bahwa sukuk sering merepresentasikan kepemilikan atas aset yang mendasari penerbitan, dan struktur sukuk bervariasi mengikuti karakter proyek serta yurisdiksi; struktur yang umum dipakai mencakup ijārah, wakālah, mushārakah, murābaḥah, istiṣnāʿ, muḍārabah, salam, atau kombinasi/hybrid. Dalam studi kasus default dan restrukturisasi, sumber yang sama menunjukkan bahwa peristiwa default/restrukturisasi sukuk menyingkap inkonsistensi antara prinsip teoritis dan struktur aktual, serta kesenjangan pemahaman investor atas risiko. Contoh yang dipaparkan adalah mushārakah sukuk yang melibatkan SPV (dibentuk di Cayman Islands) dan lapisan transaksi kompleks, termasuk undertaking untuk repurchase pada akhir periode atau saat insolvency event. Dari perspektif "corporate law", elemen SPV, undertaking, dan desain cash-flow merupakan mekanisme yang mengatur tanggung jawab penerbit, perlindungan investor, serta bagaimana hak kepemilikan/risiko dialokasikan dan ditegakkan ketika perusahaan mengalami distress.

Literatur lain menegaskan kritik bahwa banyak sukuk (khususnya ijārah) "customarily structured to resemble conventional bonds", dan diperlukan pergeseran menuju sukuk asset-backed dan risk-sharing agar tidak sekadar meniru obligasi tanpa risk sharing yang genuine. Dalam konteks krisis (misalnya COVID-19), sumber lain menekankan perbedaan konsekuensi kewajiban pembayaran antara sukuk berbasis equity (profit-loss sharing) versus sukuk debt-based/ijārah/wakālah: pada equity-based, pembayaran tidak memicu default dengan cara yang sama karena sifatnya berbagi untung-rugi, sedangkan pada debt-based/ijārah/wakālah pembayaran "ought to be made as agreed" dan kegagalan membayar akan memicu default, sehingga rescheduling memerlukan persetujuan pemegang sukuk. Ini menggambarkan bagaimana "hukum tanggung jawab korporasi" dalam pasar modal syariah sangat ditentukan oleh jenis akad: akad menentukan apakah kewajiban perusahaan bersifat kontinjensi terhadap kinerja (equity) atau bersifat kewajiban pembayaran yang lebih ketat (debt-like).

________________________________________

9. Isu Tata Kelola dan Kepatuhan pada Sukuk: Trading of Debt, Perbedaan Mazhab/Standar, dan Implikasi Hukum

Studi Pakistan menunjukkan adanya isu syariah pada struktur sukuk yang meniru fitur obligasi konvensional dan mengidentifikasi problem seperti purchase undertaking dalam struktur equity-based, penalti keterlambatan, status kepemilikan pada transaksi asset-based, serta perdagangan sukuk berbasis utang (Hussain & Khalil, 2019). Di titik ini, literatur menampilkan ketegangan standar lintas yurisdiksi: AAOIFI dinyatakan mengharamkan trading murābaḥah sukuk, sementara Malaysia mengakui baiʿ al-dayn (sale of debt) sebagai dapat diperdagangkan sehingga berbagai sukuk berbasis baiʿ al-dayn diterbitkan dan diperdagangkan di pasar sekunder (Hussain & Khalil, 2019). Literatur lain mengenai pasar sekunder sukuk juga menekankan pembatasan syariah pada tradability: ijarah sukuk dinyatakan fully tradable karena underlying physical assets, sedangkan murābaḥah sukuk menjadi tidak tradable setelah delivery commodity karena berubah menjadi piutang/debt; sedangkan mudarabah/musharakah/wakalah sukuk tradable setelah aktivitas dimulai (Ulusoy & ELA, 2018). Perbedaan ini bukan sekadar isu teknis; ia memengaruhi likuiditas pasar, hak investor, dan strategi pendanaan korporasi lintas yurisdiksi, sehingga secara substantif menjadi bagian dari "corporate law infrastructure" untuk korporasi yang menerbitkan atau berinvestasi pada sukuk (Hussain & Khalil, 2019; Ulusoy & ELA, 2018).

Selain itu, isu konsistensi fatwa juga muncul pada tingkat kelembagaan nasional. Studi tentang Malaysia menyoroti bahwa Shariah Advisory Council bank sentral dimaksudkan untuk menjaga konsistensi putusan, namun tetap ada potensi konflik kepentingan dan adanya laporan konflik fatwa Malaysia vs GCC. Ketika digabungkan dengan temuan inkonsistensi struktur sukuk dan gap pemahaman investor pada kasus default, tampak bahwa tata kelola syariah dan standardisasi bukan isu pinggiran, melainkan bagian inti dari kepastian hukum korporasi—yakni kemampuan perusahaan dan investor untuk memprediksi konsekuensi kontrak dan penegakannya (Hussain & Khalil, 2019).

________________________________________

10. Struktur Modal Korporasi: Saham, Hak Preferen, dan Batasan Syariah atas Instrumen Korporasi

Aspek "corporate law" yang paling langsung muncul dalam sumber adalah pembahasan saham preferen (preference shares). Tinjauan sistematis menyatakan bahwa beberapa badan syariah internasional tidak membolehkan penerbitan preference shares; International Islamic Fiqh Academy (OIC) menegaskan larangan penerbitan "preference shares or debentures" dalam resolusi tahun 2003, dan AAOIFI dalam Shari'ah Standard No. 12 (Sharika/Musharaka and Modern Corporations) menyatakan tidak diperkenankan menerbitkan saham preferen yang memiliki prioritas finansial (misalnya prioritas saat likuidasi atau pembagian keuntungan) (Nasr & Hasan, 2024). Dari perspektif hukum korporasi, ini berarti struktur hak pemegang saham dalam perusahaan syariah tidak bebas didesain seperti korporasi konvensional; terdapat batasan terhadap "kelas saham" yang menciptakan prioritas finansial yang bertentangan dengan prinsip keadilan pembagian risiko/hasil (Nasr & Hasan, 2024).

Pada saat yang sama, literatur menunjukkan bahwa diskursus instrumen modal juga terkait dengan kebutuhan permodalan dan standar prudensial, sehingga muncul usulan penggunaan kontrak mushārakah untuk instrumen modal tertentu dan alternatif lain seperti murabaha/ijarah yang "convertible" untuk jenis instrumen tertentu—menunjukkan adanya upaya rekayasa hukum (legal engineering) agar struktur modal modern kompatibel dengan syariah sambil tetap memenuhi kebutuhan regulasi (Nasr & Hasan, 2024). Ini menegaskan bahwa "corporate law menurut hukum Islam" bukan hanya melarang, tetapi juga mendorong pencarian bentuk instrumen yang menjaga prinsip dasar namun dapat beroperasi dalam ekosistem regulasi modern (Nasr & Hasan, 2024).

________________________________________

11. Interaksi dengan Hukum Positif dan Regulasi: Kebutuhan Kerangka Khusus dan Problem Absence of Separate Law

Beberapa sumber menekankan bahwa implementasi prinsip syariah dalam praktik korporasi dan lembaga keuangan membutuhkan dukungan kerangka hukum dan regulasi yang memadai. Studi IMF tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa meskipun prinsip syariah menyediakan fondasi kuat untuk perlindungan konsumen, prinsip saja tidak memadai karena praktik dapat menyimpang; karena itu kerangka perlindungan konsumen yang disesuaikan dengan kekhususan produk syariah harus menjadi bagian integral regulasi. Di Nigeria, ulasan kebijakan menyoroti bahwa regulasi belum memperhatikan produk/mekanisme Islam secara memadai, sehingga diperlukan rekomposisi kerangka regulasi yang memberikan perlindungan setara bagi institusi konvensional dan non-interest (El-Mubarak et al., 2021). Masih pada konteks Nigeria, sumber lain juga menekankan perlunya "exceptional and protective laws" untuk mencegah double taxation dalam transaksi murābaḥah komoditas yang melibatkan beberapa transaksi, dan menyatakan bahwa institusi keuangan Islam memerlukan perlindungan hukum agar tidak dirugikan oleh desain pajak yang tidak simetris dengan instrumen utang konvensional. Di Bangladesh, sumber mencatat "absence of separate law" untuk implementasi keuangan Islam; bank sentral mengawasi bank Islam dengan klausul dalam undang-undang perbankan umum, dan prinsip PLS tidak sepenuhnya berada dalam yurisdiksi hukum sipil yang ada sehingga penyelesaian sengketa menjadi sulit (Katterbauer et al., 2023). Keseluruhan temuan ini memperlihatkan bahwa "corporate law" bernuansa syariah memerlukan infrastruktur regulasi yang spesifik: bukan hanya norma fiqh, tetapi juga perangkat legislasi, pajak, dan mekanisme penegakan yang kompatibel dengan struktur multi-akad dan aset-berbasis (Katterbauer et al., 2023).

Dalam konteks Indonesia, sebagian sumber menunjukkan bagaimana hukum positif membentuk organisasi korporasi syariah. Kajian tentang spin-off Unit Usaha Syariah menyatakan bahwa UU 21/2008 mewajibkan pemisahan UUS pada kondisi tertentu untuk memisahkan pengelolaan dan diharapkan meningkatkan ketaatan syariah; sumber yang sama juga menyatakan bank secara kelembagaan dapat berbadan hukum perseroan terbatas atau koperasi, dan bila PT maka rezim UUPT berlaku (Lukonga, 2015; Umam, 2012). Literatur lain tentang penegakan persaingan usaha pada industri perbankan syariah menekankan bahwa aksi korporasi (spin-off, merger, akuisisi) untuk memenuhi kewajiban regulasi perbankan syariah harus tunduk pada mekanisme dan pengawasan persaingan, serta mengaitkan spin-off dengan ketentuan UUPT (Disyon & Rio, 2022). Walaupun rujukannya perbankan, implikasinya mencerminkan pola umum: korporasi syariah sering berdiri di persimpangan hukum perusahaan nasional dan hukum kepatuhan syariah, sehingga "corporate law menurut hukum Islam" dalam praktik selalu bersifat hibrid—menggabungkan kontrak dan fatwa syariah dengan aturan pendirian, pemisahan, penggabungan, dan pengawasan korporasi dalam hukum positif (Disyon & Rio, 2022; Umam, 2012).

________________________________________

12. Tantangan Praktik: Dominasi Pembiayaan Debt-Like, "Form versus Substance", dan Kritik terhadap Mimikri

Sumber-sumber yang tersedia relatif konsisten menyoroti kesenjangan antara teori dan praktik: ideal risk-sharing (mushārakah/muḍārabah) sering kali dipinggirkan, sementara instrumen debt-like (murābaḥah/ijārah) mendominasi karena kemudahan operasional, transparansi, dan persepsi risiko yang lebih rendah. Studi empiris dan konseptual menunjukkan adanya pergeseran dari aspirasi awal yang menekankan kemitraan menuju pembiayaan berbasis kewajiban tetap (obligation-based), yang menurut sebagian penulis berdampak pada reputasi industri dan berpotensi menyimpang dari maqāṣid al-sharīʿah. Kritik "form versus substance" juga tampak dalam analisis yang menyatakan bahwa ijarah-based financing dan murabaha-based financing dapat kehilangan substansi ketika lembaga tidak benar-benar menjalankan bisnis perdagangan/sewa riil; dalam kondisi ini, profit dapat terlihat hanya sebagai kompensasi penundaan pembayaran (deferred payment) tanpa value-added yang jelas, sehingga mendorong rekomendasi kembali pada pembiayaan PLS sebagai inti. Kritik terhadap "bond-like sukuk" juga menggemakan masalah serupa: ketika sukuk disusun menyerupai obligasi konvensional, tujuan risk sharing yang menjadi karakteristik esensial keuangan Islam melemah.

Pada sisi lain, literatur juga menampilkan alasan mengapa praktik bergeser: non-PLS dinilai mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan transparansi, sehingga korporasi lebih memilihnya; sementara PLS dipandang lebih menantang untuk "channelize funds" dan lebih mahal dalam biaya monitoring/agency. Ketegangan ini menunjukkan bahwa "corporate law menurut hukum Islam" tidak cukup dibahas sebagai daftar larangan; ia juga harus dipahami sebagai desain institusional yang menangani masalah tata kelola (agency), informasi, dan insentif agar risk-sharing dapat dijalankan tanpa menghasilkan ketidakpastian hukum dan biaya transaksi yang tidak proporsional (El-Mubarak et al., 2021).

________________________________________

13. Kesimpulan

Berdasarkan sumber yang tersedia, "corporate law menurut hukum Islam" dapat dipahami sebagai kerangka normatif dan institusional yang mengatur pendirian, pengelolaan, dan tanggung jawab korporasi terutama melalui: (i) kepatuhan pada larangan ribā serta pembatasan gharar/maysir dan aktivitas haram, dengan mekanisme screening untuk memastikan kelayakan korporasi di pasar syariah (Hassan, 2012; Jumaa, 2016; Saleem et al., 2023); (ii) penguatan konsep tanggung jawab dan legitimasi profit melalui damān dan aturan kepemilikan/penanggungan pada akad-akad utama seperti murābaḥah dan ijārah; (iii) tata kelola kepatuhan melalui SSB/DPS yang memengaruhi kualitas pendapatan halal, kinerja zakat, dan disiplin kepatuhan, meskipun terdapat kritik atas konflik kepentingan dan efektivitas Shariah governance (Khan, 2019); (iv) arsitektur pembiayaan korporasi berbasis PLS dan non-PLS yang menentukan distribusi risiko dan sifat kewajiban (kontinjensi vs. kewajiban pembayaran tetap), termasuk melalui sukuk dan struktur SPV; serta (v) batasan atas desain instrumen korporasi seperti larangan preference shares oleh badan-badan syariah internasional, yang langsung memengaruhi struktur modal dan hak pemegang saham (Nasr & Hasan, 2024).

Pada saat yang sama, sumber menegaskan bahwa implementasi memerlukan dukungan hukum positif dan regulasi khusus (pajak, perlindungan konsumen, standardisasi, penegakan), karena tanpa itu kepatuhan substantif dan kepastian hak-kewajiban korporasi dalam ekosistem syariah akan rapuh (Katterbauer et al., 2023; Umam, 2012).

________________________________________

Daftar Pustaka

Disyon, H., & Rio, F. (2022). Tantangan penegakan hukum persaingan usaha pada industri perbankan syariah. Jurnal Persaingan Usaha, 2(2), 100–110. https://doi.org/10.55869/kppu.v2i2.67

El-Mubarak, A. M. O. I., Mustapha, Z., & Hassan, I. (2021). Regulation not mere legislation: The issue of enhancing Islamic banking performance across Nigeria. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 11(8). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i8/10749

Fund, I. M. (2005). Pakistan. Rapport Des Services Du FMI Sur Les Économies Nationales (IMF Staff Country Reports French), 2005(157), 1. https://doi.org/10.5089/9781451830668.002

Hassan, K. A. (2012). Comparison between Sukuk and conventional bonds: Value at risk approach. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2215194

Hussain, T., & Khalil, M. N. (2019). Shari'ah issues in Islamic capital markets of Pakistan: A case study of Sukūk. Journal of Islamic Thought and Civilization, 09(01), 89–105. https://doi.org/10.32350/jitc.91.06

Jumaa, M. A. A. M. S. (2016). Islamic finance in theory and practice. Chinese Business Review, 15(7). https://doi.org/10.17265/1537-1506/2016.07.003

Katterbauer, K., Syed, H., Genç, S. Y., & Cleenewerck, L. (2023). AI driven Islamic buy now pay later (BNPL) – A legal analysis. Journal of Management and Islamic Finance, 3(1), 1–19. https://doi.org/10.22515/jmif.v3i1.6671

Khan, M. M. (2019). Islamic banking and finance: Shariah governance in theory and practice. Journal of Management Research, 11(2), 1. https://doi.org/10.5296/jmr.v11i2.14141

Khan, M. M., & Bhatti, M. I. (2008). Development in Islamic banking: A financial risk-allocation approach. The Journal of Risk Finance, 9(1), 40–51. https://doi.org/10.1108/15265940810842401

Lukonga, I. (2015). Islamic finance, consumer protection, and financial stability. IMF Working Paper, 2015(107), 1. https://doi.org/10.5089/9781513515106.001

Nasr, W. M. A., & Hasan, A. (2024). Examining preference shares from the Shari'ah perspective: A systematic literature review. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 17(4), 621–635. https://doi.org/10.1108/imefm-08-2023-0302

Saleem, A., Daragmeh, A., Zahid, R. M. A., & Sági, J. (2023). Financial intermediation through risk sharing vs non-risk sharing contracts, role of credit risk, and sustainable production: Evidence from leading countries in Islamic finance. Environment Development and Sustainability, 26(5), 11311–11341. https://doi.org/10.1007/s10668-023-03298-7

Ulusoy, A., & ELA, M. (2018). Secondary market of Sukuk: An overview. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 4(2), 17–32. https://doi.org/10.25272/ijisef.452577

Umam, K. (2012). Peningkatan ketaatan syariah melalui pemisahan (spin-off) unit usaha syariah bank umum konvensional. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 22(3), 607. https://doi.org/10.22146/jmh.16239