01251 - Hukum Kontrak dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Komprehensif tentang Pembentukan, Pelaksanaan, dan Pengakhiran Akad dalam Fiqh Muamalah Kontemporer

Abstract

This article presents a comprehensive analysis of Islamic contract law (hukum akad) within the framework of fiqh muamalah, covering the formation, performance, and termination of contracts as governed by Sharia principles. Islamic contract law is not merely a formal mechanism but also carries a value dimension—including justice (al-'adālah) and public interest (maslahah)—requiring that contracts not only fulfill formal pillars (rukun) and conditions (syarat), but also uphold the moral and social objectives of muamalah. This study employs a normative-juridical method with a literature review approach, synthesizing contemporary academic studies on the concept of akad, its pillars and conditions, principles of performance, forms of termination, and contemporary challenges such as hybrid contracts, digital contracts, and their transformation into Islamic financial institution products. The findings indicate that the formation of a valid contract requires capable and consenting parties, clear offer and acceptance (sighat), lawful and certain objects, and purposes consistent with Sharia. Contract performance demands binding commitment after validity, good faith, and Sharia compliance, while innovations in modern contracts—including hybrid contracts, electronic contracts, and banking, insurance, and fintech products—expand the space for ijtihad but simultaneously increase the need for supervision to prevent riba, gharar, and commodification of tabarru' contracts. Termination of contracts in Islam is part of the Sharia architecture to preserve justice, public interest, and the protection of parties' assets. In the Indonesian context, the dialectic between fiqh norms, DSN-MUI fatwas, and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) reflects ongoing dynamics in harmonizing Islamic contract law within the national positive law system.

Keywords: akad, Islamic contract law, fiqh muamalah, Sharia compliance, hybrid contract, KHES, DSN-MUI fatwa

________________________________________

Abstrak

Artikel ini menyajikan analisis komprehensif hukum kontrak menurut hukum Islam (hukum akad) dalam kerangka fiqh muamalah, yang meliputi pembentukan, pelaksanaan, dan pengakhiran perjanjian berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hukum kontrak Islam bukan sekadar mekanisme formal, melainkan juga mengandung dimensi nilai—termasuk keadilan (al-'adālah) dan kemaslahatan—yang menuntut agar akad tidak hanya memenuhi rukun dan syarat secara formal, tetapi juga menjaga tujuan moral dan sosial muamalah. Kajian ini menggunakan metode normatif-yuridis dengan pendekatan literature review, yang mensintesis studi-studi akademik kontemporer mengenai konsep akad, rukun dan syaratnya, asas-asas pelaksanaan, bentuk-bentuk terminasi, serta tantangan kontemporer seperti hybrid contract, kontrak digital, dan transformasinya ke dalam produk lembaga keuangan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembentukan akad yang sah mensyaratkan para pihak yang cakap dan ridha, sighat yang jelas, objek yang halal dan pasti, serta tujuan yang tidak bertentangan dengan syariah. Pelaksanaan akad menuntut keterikatan setelah sah, itikad baik, dan kepatuhan syariah, sementara inovasi kontrak modern—meliputi hybrid contract, kontrak elektronik, serta produk perbankan, asuransi, dan fintech—memperluas ruang ijtihad sekaligus meningkatkan kebutuhan pengawasan agar tidak tergelincir pada riba, gharar, dan komodifikasi akad tabarru'. Pengakhiran akad dalam Islam merupakan bagian dari arsitektur syariah untuk menjaga keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan harta serta kepentingan para pihak. Dalam konteks Indonesia, dialektika antara norma fiqh, fatwa DSN-MUI, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mencerminkan dinamika yang terus berlangsung dalam harmonisasi hukum kontrak Islam dengan sistem hukum positif nasional.

Kata Kunci: akad, hukum kontrak Islam, fiqh muamalah, Sharia compliance, hybrid contract, KHES, fatwa DSN-MUI

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam perspektif hukum Islam, "hukum kontrak" lazim dipahami sebagai hukum akad yang berada dalam cakupan fiqh muamalah (atau muamalah law), yaitu perangkat kaidah syariah yang mengatur hubungan antarmanusia terutama terkait harta (al-māl) dan pertukaran manfaat, termasuk hukum tentang perjanjian/kontrak (Hasanudin & Yaqin, 2019; Lubis, 2023). Kontrak dalam muamalah dipandang sebagai kebutuhan manusia dalam kehidupan sosial, karena pemenuhan kebutuhan hidup meniscayakan adanya hubungan hak dan kewajiban yang dibangun melalui kesepakatan para pihak (Lubis, 2023; Wulandari & Nasik, 2023). Karena itu, hukum kontrak (akad) dalam Islam dapat diposisikan sebagai cabang aturan yang mengatur tiga fase utama perikatan: pembentukan akad (formation), pelaksanaan akad (performance), dan pengakhiran/terminasi akad (termination), dengan tolok ukur utamanya adalah kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah—misalnya bebas dari riba, gharar, penipuan, dan kemudaratan (Lubis, 2023; Salma et al., 2024).

Islamic contract law (hukum akad) juga tidak semata-mata dipahami sebagai mekanisme formal, melainkan mengandung dimensi nilai—misalnya keadilan (al-'adālah) dan kemaslahatan—yang menuntut agar akad tidak hanya "sah secara rukun dan syarat," tetapi juga menjaga tujuan moral dan sosial muamalah (Angraeni & Primadhany, 2022; Witro et al., 2022). Kritik terhadap kecenderungan orientasi mekanis ini muncul ketika akad dipersepsikan "cukup halal" hanya karena rukun dan syarat terpenuhi, tetapi mengabaikan orientasi nilai (value oriented) yang seharusnya melekat pada fiqh muamalah (Rahman, 2017; Towpek, 2018). Oleh sebab itu, artikel ini menyajikan uraian komprehensif hukum kontrak menurut hukum Islam dengan mensintesis konsep-konsep akad, rukun dan syaratnya, asas-asas pelaksanaannya, bentuk-bentuk terminasi, serta tantangan kontemporer seperti transformasi akad ke produk lembaga keuangan syariah dan kontrak elektronik (Lubis, 2023; Tazkiya et al., 2022).

________________________________________

2. Konsep Dasar Akad: Definisi, Kedudukan, dan Sumber Normatif

Akad dalam muamalah dipahami sebagai peristiwa hukum yang mengikat para pihak melalui pertautan antara ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) dengan cara yang disahkan syariah dan menimbulkan akibat hukum pada objek akad (Lubis, 2023; Sahrani & Adha, 2022). Dengan rumusan ini, akad bukan sekadar "kesepakatan sosial," tetapi mekanisme normatif yang menentukan halal–haramnya sebuah transaksi dan konsekuensi hak–kewajiban yang lahir darinya (Hasanudin & Yaqin, 2019; SUHARTO & Sudiarti, 2022). Dalam konteks transaksi modern, beberapa kajian menegaskan bahwa transaksi apa pun yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang dan jasa pada dasarnya "ditentukan" oleh akad yang digunakan; sehingga pilihan struktur akad menjadi determinan utama kepatuhan syariah suatu transaksi (Hasanudin & Yaqin, 2019; Wulandari & Nasik, 2023).

Secara sumber, kajian-kajian tentang kontrak dalam ekonomi syariah menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus menyesuaikan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis, walaupun nas tidak selalu menyajikan aturan rinci untuk seluruh bentuk transaksi kontemporer (Ridwan, 2021; Salma et al., 2024). Karena itu, fiqh muamalah memerlukan perangkat metodologis seperti kaidah fiqhiyyah dan ijtihad untuk membawa nilai-nilai dasar syariah ke bentuk regulasi yang lebih operasional (Arfah & Ansori, 2023; Tazkiya et al., 2022). Salah satu kaidah kunci yang sering menjadi basis pengembangan kontrak muamalah kontemporer adalah prinsip bahwa "pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya," yang digunakan untuk menjelaskan ruang inovasi akad selama tidak melanggar larangan syariah (Suprapdi & Hilmi, 2023; Suryaningsih, 2014; Zarkasi & Hariyanto, 2021). Prinsip permisibilitas dasar ini, dalam praktiknya, tetap dibatasi oleh parameter larangan seperti riba, gharar, tadlis/penipuan, dan dharar/kemudaratan yang dapat menggeser status hukum transaksi menjadi terlarang (Rohim & Hakim, 2023; Salma et al., 2024).

________________________________________

3. Positifisasi dan Kelembagaan: KHES, Fatwa DSN-MUI, dan Dinamika Normatif di Indonesia

Di Indonesia, perkembangan praktik ekonomi syariah mendorong lahirnya proses "positifisasi" fiqh muamalah ke dalam rujukan yudisial dan regulasi, salah satunya melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang lahir dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) (Ansori et al., 2023; Fahriansah, 2020). Sejumlah studi menegaskan bahwa KHES dibentuk sebagai terobosan untuk menjadi pegangan dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah, serta berfungsi sebagai rujukan hakim peradilan agama dalam memutus sengketa ekonomi syariah (Fahriansah, 2020; Zein & Daulay, 2021). Namun, beberapa kajian juga menekankan keterbatasan KHES karena posisinya bukan undang-undang; ia dipandang sebagai bentuk regulasi kebijakan (pseudo wetgeving/beleidsregels) sehingga daya ikatnya dalam sistem perundang-undangan nasional berbeda dengan produk legislasi (Fahriansah, 2020; Zein & Daulay, 2021). Selain itu, ada kritik bahwa KHES masih bersifat global pada beberapa aspek akad sehingga berpotensi menimbulkan problem interpretasi ketika perkara tidak terakomodasi secara rinci (Ansori et al., 2023; Mughits, 2008).

Fatwa DSN-MUI menjadi instrumen penting dalam operasional lembaga keuangan syariah dan perkembangan standar kepatuhan syariah; penelitian tentang karakter fatwa menegaskan bahwa fatwa merupakan produk pemikiran hukum Islam yang identik dengan fiqh, dan dapat memperoleh kekuatan sebagai hukum negara bila diakui oleh institusi negara yang berwenang (Radliyah et al., 2018; Ridwan, 2021). Kajian lain menyoroti bahwa fatwa DSN memiliki dasar penguatan tertentu dalam kerangka regulasi perbankan syariah dan penyelesaian sengketa, termasuk kaitannya dengan ketentuan hukum positif yang mengaitkan prinsip syariah dengan rujukan fatwa DSN (Arifin & Hatoli, 2021; Radliyah et al., 2018). Pada saat yang sama, terdapat dorongan akademik agar KHES dan fatwa DSN-MUI ditingkatkan statusnya menjadi hukum agar memberikan kepastian lebih kuat, karena fatwa pada dirinya dipandang sebagai pendapat/anjuran ahli hukum Islam dan bukan sumber hukum yang secara eksplisit disebut dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Ridwan, 2021; Zein & Daulay, 2021). Konteks ini memperlihatkan bahwa hukum kontrak Islam di Indonesia bergerak dalam dialektika antara norma syariah (fiqh dan fatwa) dan kebutuhan kepastian dalam rezim hukum positif (Ghozali et al., 2021; Jamil et al., 2023).

________________________________________

4. Pembentukan Akad (Formation): Rukun, Syarat, dan Parameter Kesahihan

4.1 Rukun Akad: Struktur Minimum agar Akad "Ada" dan Dapat Dinilai Sah

Dalam literatur muamalah, rukun akad dipahami sebagai elemen yang menentukan apakah akad dapat terjadi dan sekaligus menentukan validitasnya, sementara syarat adalah faktor eksternal yang bergantung padanya keberlakuan hukum syariah dan ketiadaannya berimplikasi pada ketiadaan hukum tersebut (Lubis, 2023; Zawawi, 2017). Terdapat variasi pendapat ulama fiqh terkait perumusan rukun, tetapi sejumlah kajian kontemporer di Indonesia mengafirmasi formulasi empat rukun akad yang banyak digunakan dalam kerangka KHES: adanya para pihak, sighat (ijab-kabul), objek akad, dan tujuan akad (Lubis, 2023; Tazkiya et al., 2022). Penelitian lain yang membahas rukun akad juga merumuskan unsur sepadan: 'āqid (pihak yang berakad), ma'qūd (objek), maudhū' al-'aqd (tujuan), serta shighat al-'aqd (ijab-kabul) (Arfah & Ansori, 2023; SUHARTO & Sudiarti, 2022). Dengan demikian, pembentukan akad dalam Islam mensyaratkan minimal adanya subjek yang cakap, pernyataan kehendak (ijab-kabul), objek yang dapat ditransaksikan secara syar'i, dan tujuan yang tidak bertentangan dengan syariah (Lubis, 2023; Radliyah et al., 2018).

4.2 Para Pihak (al-'āqidān): Kecakapan, Kerelaan, dan Ketiadaan Paksaan

Rukun pertama menuntut adanya dua pihak yang melakukan akad; penelitian tentang rukun dan syarat akad menekankan kecakapan hukum sebagai syarat penting bagi para pihak, serta adanya kerelaan (tidak dipaksa) agar akad tidak menjadi tidak sah (Lubis, 2023; Radliyah et al., 2018). Dalam konteks akad tertentu seperti hawālah (alih utang), studi komparatif menyatakan bahwa pihak yang berakad harus memiliki kualifikasi kompetensi, dan kerelaan merupakan syarat yang menentukan validitas—akad yang dilakukan dalam kondisi terpaksa dinilai tidak sah (Ahyani et al., 2021; Radliyah et al., 2018). Prinsip kerelaan juga diartikulasikan dalam kajian tentang transaksi COD dan etika muamalah: seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain kecuali atas keridhaannya; prinsip ini menjadi fondasi moral yang menguatkan syarat tarādhī (saling ridha) dalam pembentukan akad (Arfah & Ansori, 2023; Rahmatillah, 2024). Dengan demikian, pembentukan kontrak menurut Islam mensyaratkan subjek yang cakap dan persetujuan bebas yang dapat ditunjukkan melalui mekanisme ijab-kabul atau padanannya (Lubis, 2023; Sahrani & Adha, 2022).

4.3 Sighat (Ijab-Kabul): Simbol Kesepakatan dan Tantangan Kontrak Elektronik

Sighat akad (ijab-kabul) dipahami sebagai simbol "pertemuan kehendak" para pihak; kajian tentang transaksi online menegaskan bahwa ulama terdahulu menjadikan ijab-kabul sebagai simbolisasi dari kesesuaian kehendak (double coincidence of wants) yang menjadi tolok ukur keabsahan transaksi (Mustikawati et al., 2019; Rohim & Hakim, 2023). Dalam rukun dan syarat akad yang dirumuskan untuk transaksi muamalah, sighat mensyaratkan adanya pemahaman yang jelas, kesesuaian antara penawaran dan penerimaan, serta dilakukan dalam satu majelis (kesatuan sesi) sebagai salah satu parameter ketertiban proses akad (Hayati et al., 2024; Lubis, 2023). Dalam ranah transaksi modern, kajian e-commerce menegaskan bahwa hubungan hukum para pihak dituangkan melalui kontrak elektronik; karena itu, evaluasi kesahihan transaksi online dalam perspektif perikatan Islam diarahkan pada pemenuhan rukun dan syarat akad sebagaimana dirumuskan (misalnya dalam KHES) (Amirullah et al., 2020; Tazkiya et al., 2022). Studi lain tentang pay later berbasis qard juga menyatakan bahwa akad dapat dianggap lengkap dan sah jika terdapat penawaran dan penerimaan yang jelas meskipun dilakukan secara online, selama unsur sighat dan persyaratan subjek terpenuhi (Ahmad et al., 2022; Tazkiya et al., 2022).

4.4 Objek Akad (ma'qūd 'alayh): Keberadaan, Kepemilikan, Kejelasan, dan Kehalalan

Rukun objek akad mensyaratkan bahwa sesuatu yang menjadi objek transaksi harus memenuhi standar syariah, termasuk dapat ditransaksikan secara sah dan tidak termasuk kategori yang dilarang (Febriadi & Fadlilatunnisa, 2023; Radliyah et al., 2018). Kajian rukun-syarat akad muamalah menjelaskan bahwa objek transaksi harus ada saat akad, dimiliki penuh oleh pemiliknya, dapat diserahterimakan, memiliki deskripsi yang jelas, dan bersifat "suci" (tidak najis) (AF, 2020; Lubis, 2023). Dalam praktik transaksi online, ketidaksesuaian antara deskripsi barang dan barang aktual dapat dikategorikan sebagai gharar dan dipandang terlarang; konsekuensinya, pembentukan akad yang sah mensyaratkan kejelasan objek dan pengurangan ketidakpastian yang menipu (Rohim & Hakim, 2023; Salma et al., 2024). Dalam perspektif COD, transaksi dipandang mubah bila barang halal, kualitas/kuantitas jelas dan sesuai, serta tidak terdapat unsur penipuan maupun tambahan yang tidak disepakati; sebaliknya, unsur gharar, riba, tadlis, dan dharar mengubah status menjadi haram (Rahmatillah, 2024; Salma et al., 2024).

4.5 Tujuan Akad (maudhū' al-'aqd): Selaras Syariah dan Tidak Menghalalkan yang Haram

Rukun tujuan akad menuntut agar maksud pokok perjanjian tidak bertentangan dengan syariah; salah satu kajian rukun dan syarat akad menegaskan bahwa tujuan akad harus sesuai hukum Islam (Asari & Zaidah, 2022; Lubis, 2023). Dalam kajian tentang syarat dalam akad—ditunjukkan melalui studi akad perkawinan—syarat-syarat yang dimasukkan dalam akad pada prinsipnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syara', dan perselisihan ulama muncul pada keluasan syarat yang dapat diterima—misalnya sebagian pandangan lebih toleran selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah (Jamil et al., 2023; Lubis, 2023). Dalam konteks muamalah, konsekuensinya adalah bahwa kontrak yang bertujuan melegitimasi objek haram atau mengandung larangan substansial tidak dapat dianggap sah hanya karena bentuk formalnya terpenuhi (Khulwah, 2024; Lubis, 2023). Prinsip ini juga selaras dengan kaidah yang menyatakan akad yang batal tidak menjadi sah hanya karena "dibolehkan" oleh pihak lain; validitas tetap ditentukan oleh kriteria syariah (Maulidizen, 2018; Radliyah et al., 2018).

________________________________________

5. Pelaksanaan Akad (Performance): Asas, Kepatuhan Syariah, dan Integritas Operasional

5.1 Asas Umum: Kebebasan Berakad, Itikad Baik, dan Keterikatan setelah Sah

Dalam hukum muamalah, terdapat asas kebebasan berakad (hurriyyah al-ta'āqud), yang menegaskan ruang kreasi kontraktual selama tidak melanggar ketentuan syariah (Zarkasi & Hariyanto, 2021; Zawawi, 2017). Kajian tentang prinsip akad menegaskan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syarat menjadi mengikat dan wajib dipenuhi, serta berlaku sebagai "hukum" bagi para pihak karena menimbulkan akibat hukum pada objek akad (Radliyah et al., 2018; Zawawi, 2017). Selain itu, studi mengenai fatwa DSN dalam penyelesaian sengketa merangkum prinsip-prinsip operasional akad seperti kemudahan (taisir), itikad baik (tidak menjebak atau melakukan praktik buruk), dan sebab yang halal (tidak bertentangan dengan hukum dan tidak haram) sebagai perangkat nilai yang seharusnya membimbing pelaksanaan akad (Radliyah et al., 2018; samud, 2018). Dengan demikian, pelaksanaan akad bukan hanya menjalankan klausul, tetapi juga menjaga integritas nilai seperti ridha, kejujuran, dan larangan rekayasa menzalimi pihak lain (Roro et al., 2019; Salma et al., 2024).

5.2 Sharia Compliance sebagai Pembeda Utama: Pelajaran dari Praktik Murabahah dan Qabdh

Pelaksanaan akad dalam lembaga keuangan syariah menuntut sharia compliance, karena label "syariah" menuntut kesesuaian mekanisme dengan prinsip fiqh muamalah dan fatwa DSN (AF, 2020; Saputro et al., 2019). Studi lapangan tentang pembiayaan murabahah di salah satu bank syariah menunjukkan beberapa kekeliruan kepatuhan, antara lain penandatanganan akad wakalah dan murabahah secara bersamaan serta belum sempurnanya penguasaan objek murabahah saat akad dilakukan, yang dipandang menyalahi prinsip syariah (AF, 2020; Khusna et al., 2021). Dalam isu yang sejalan, kajian tentang implementasi qabdh (serah terima/penguasaan) pada murabahah menekankan problem klasik: menjual barang sebelum dimiliki; riset studi kasus pada koperasi syariah menunjukkan upaya memastikan barang dikuasai sebelum dijual kembali kepada anggota sebagai bagian dari pemenuhan kepatuhan syariah sesuai rujukan fatwa DSN (AF, 2020; Wibowo, 2024). Sintesis dua temuan ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan akad menuntut konsistensi urutan hukum (memiliki/menguasai objek terlebih dahulu baru menjual) agar transaksi benar-benar berstatus jual-beli dan bukan penyamaran pembiayaan berbasis tambahan yang berpotensi problematik (AF, 2020; Khusna et al., 2021).

5.3 Akad Tabarru' dan Tijarah: Konsekuensi terhadap Orientasi Profit dan Struktur Biaya

Fiqh muamalah membedakan akad berbasis profit (tijarah) dan akad kebajikan/nonoprofit (tabarru'), dan perbedaan ini berimplikasi langsung pada desain pelaksanaan akad, termasuk apa yang boleh dan tidak boleh dikomersialkan (Kamaluddin et al., 2023; SUHARTO & Sudiarti, 2022). Studi tentang miskonsepsi komersialisasi akad menekankan bahwa pencampuradukan orientasi tabarru' dan tijarah dapat melemahkan fondasi etis keuangan syariah; akad yang seharusnya tidak mengambil keuntungan tidak boleh "dikomodifikasi" demi profit karena menghilangkan ciri khas ekonomi Islam yang menjunjung etika (Khulwah, 2024; SUHARTO & Sudiarti, 2022). Dalam praktik kontemporer, beberapa instrumen jasa seperti kafalah secara klasik dipahami sebagai bagian dari tabarru', tetapi fatwa DSN-MUI tentang kafalah membuka ruang penerimaan ujrah sepanjang tidak memberatkan para pihak dengan argumentasi kemaslahatan yang lebih besar (Hasanuddin, 2023; Rahmatyar & Rosikhu, 2023). Karena itu, pelaksanaan kontrak dalam institusi modern sering menuntut justifikasi fiqh dan fatwa agar struktur biaya/ujrah tetap selaras syariah, tidak berubah menjadi riba atau eksploitasi berkedok layanan (Hasanuddin, 2023; Khulwah, 2024).

5.4 Multi Akad/Hybrid Contract dalam Pelaksanaan: Keniscayaan Inovasi dan Batasan Syariah

Dalam transaksi keuangan modern, pelaksanaan akad sering membutuhkan kombinasi beberapa akad (hybrid/multi akad) sebagai konsekuensi kompleksitas produk; sejumlah kajian menyebut multi akad sebagai keniscayaan ijtihad untuk menjawab kebutuhan transaksi modern (Mustikawati et al., 2019; Yunus, 2019). Namun, perdebatan muncul karena sebagian hadis dipahami melarang bentuk-bentuk tertentu hybrid contract, dan ada literatur yang menekankan bahwa larangan "two in one" tidak bersifat general untuk semua kombinasi, melainkan terkait kasus-kasus tertentu—misalnya penggabungan akad yang berlawanan (Sari & Yuliani, 2023; Sayuti, 2020). Kajian lain menjelaskan bahwa prinsip umum hybrid contract adalah boleh (mubah) dengan mengqiyaskan pada hukum akad-akad penyusunnya, selama tidak ada dalil yang melarang dan selama tidak melahirkan riba, gharar, atau penipuan; mayoritas mazhab tertentu disebut membolehkan hybrid contract dalam batas-batas ini (Hasan, 2017; Suprapdi & Hilmi, 2023). Dalam praktik Indonesia, multi akad juga dipertautkan dengan rujukan regulasi dan fatwa DSN; misalnya penggunaan multi akad murabahah dan rahn pada produk pegadaian dinilai diperbolehkan dengan merujuk fatwa pembiayaan yang disertai rahn sebagai basis (Angraeni & Primadhany, 2022; Arifin & Hatoli, 2021). Sintesisnya, pelaksanaan akad hybrid memerlukan kehati-hatian metodologis: tidak semua kombinasi dilarang, tetapi tidak semua kombinasi otomatis sah; evaluasinya harus memperhatikan struktur akad, urutan implementasi, dan potensi unsur terlarang (Hasan, 2017; Sayuti, 2020).

________________________________________

6. Pengakhiran Akad (Termination): Batal, Fasid, Khiyar, dan Berakhir karena Selesai Masa/Prestasi

6.1 Batal/Fasid karena Cacat Rukun-Syarat atau Ketidaksesuaian Syariah

Terminasi akad dalam Islam dapat terjadi karena akad tidak memenuhi rukun dan syarat, atau karena pelaksanaan memunculkan ketidaksesuaian yang merusak validitas. Studi tentang mudharabah menegaskan bahwa bila salah satu pihak menolak atau tidak menyepakati sighat, akad menjadi batal; karenanya kesepakatan sukarela adalah prasyarat keberlangsungan akad (Radliyah et al., 2018; Wulandari & Nasik, 2023). Kajian transaksi online menyatakan bahwa objek yang tidak sesuai dengan deskripsi dapat tergolong gharar dan terlarang; implikasinya adalah akad dapat dipandang bermasalah karena ketidakjelasan/ketidakpastian yang menipu, sehingga terminasi/penyelesaian—misalnya penggantian barang rusak—diperlukan untuk memenuhi tuntutan akad yang halal (Rohim & Hakim, 2023; Salma et al., 2024). Bahkan dalam tradisi fiqh, dikenal konsep akad fāsid (menurut sebagian pandangan) sebagai kontrak yang pada prinsipnya dibolehkan tetapi cacat pada sifatnya sehingga tidak valid sepenuhnya (Lubis, 2023; Rohim & Hakim, 2023). Dengan demikian, pengakhiran akad dapat menjadi konsekuensi langsung dari cacat pembentukan atau cacat kepatuhan syariah yang mengganggu status sahnya perikatan (Rohim & Hakim, 2023; Wulandari & Nasik, 2023).

6.2 Khiyar sebagai Mekanisme Terminasi/Remedial: Contoh Khiyar 'Aib dalam COD

Fiqh muamalah mengakui hak khiyar (opsi memilih) dalam jual beli untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi dengan kesepakatan tertentu; dalam transaksi COD, salah satu risiko adalah barang tidak sesuai atau cacat sehingga memunculkan urgensi khiyar 'aib (Radliyah et al., 2018; Rahmatillah, 2024). Kajian tentang COD menyimpulkan transaksi COD dapat valid bila memenuhi rukun dan syarat jual-beli serta hak khiyar diterapkan untuk meminimalkan kerugian salah satu pihak (Rahmatillah, 2024; Salma et al., 2024). Dalam kerangka ini, khiyar berfungsi sebagai mekanisme remedial dan sekaligus jalur terminasi yang dibenarkan syariah ketika terdapat cacat atau ketidaksesuaian objek transaksi (Rahmatillah, 2024; Rohim & Hakim, 2023). Artinya, pengakhiran akad tidak selalu bermakna "wanprestasi," tetapi dapat merupakan desain fiqh untuk menjaga keadilan dan menghindari dharar dalam pertukaran (Rahmatillah, 2024; Salma et al., 2024).

6.3 Berakhir karena Selesai Masa atau Beralih ke Akad Lanjutan: Ijarah dan IMBT

Dalam ijarah (sewa-menyewa), pengakhiran akad secara konseptual dapat terjadi karena masa sewa berakhir; dalam praktik keuangan syariah, ijarah dibedakan dari bentuk ijarah yang berakhir dengan pemindahan kepemilikan, yaitu IMBT (ijarah muntahiya bi tamlik) (Tehuayo, 2018; Witro et al., 2022). Kajian sosiologis-filosofis ijarah menegaskan bahwa IMBT dipandang boleh karena strukturnya menuntut pelaksanaan akad ijarah terlebih dahulu, kemudian diikuti akad pemindahan kepemilikan (jual beli atau hibah) pada akhir periode; model ini dimaksudkan untuk menghindari ketidakjelasan akad yang dapat memicu gharar bila dua akad "bertabrakan" pada saat yang sama (Angraeni & Primadhany, 2022; Witro et al., 2022). Dengan demikian, salah satu bentuk terminasi ijarah adalah berakhirnya masa ijarah; sementara dalam IMBT, terminasi ijarah dapat menjadi gerbang menuju akad lanjutan untuk transfer kepemilikan sesuai struktur yang dibenarkan (Tehuayo, 2018; Witro et al., 2022).

6.4 Berakhirnya Akad karena Qabdh dalam Hibah: Ilustrasi Terminasi Berbasis Serah Terima

Dalam instrumen hibah, terminasi dan finalitas peralihan hak sangat terkait dengan konsep al-qabd (penerimaan/serah terima). Kajian hibah di Malaysia menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik atau dibatalkan setelah al-qabd, dengan pengecualian terbatas—misalnya hibah dari ayah kepada anak (Azhar & Nor, 2019; Jamil et al., 2023). Studi yang sama merinci rukun hibah—pemberi, penerima, objek hibah, dan sighah ijab-qabul—dan menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai syarat penerimaan/acceptance (qabd) pada beberapa mazhab (Azhar & Nor, 2019; Jamil et al., 2023). Meskipun hibah berada dalam ranah administrasi harta dan bukan kontrak komersial, ilustrasi ini menunjukkan pola penting dalam hukum kontrak Islam: serah-terima dapat menjadi penentu finalitas dan memengaruhi kemungkinan pengakhiran/pembatalan akad (Azhar & Nor, 2019; Radliyah et al., 2018).

________________________________________

7. Akad dalam Praktik Kontemporer: Transformasi, Contoh Produk, dan Titik Rawan Kepatuhan

7.1 Transformasi Akad dari Fiqh Klasik ke Produk Institusi

Sejumlah kajian menegaskan bahwa kemunculan bank syariah mengubah akad yang semula bersifat personal menjadi akad institusional; proses ini memunculkan kontrak yang lebih rigid karena kebutuhan tata kelola, regulasi, dan standar dokumen (Isfandiar, 2021; Jamil et al., 2023). Dinamika penerapan akad pada produk bank syariah di Indonesia juga dipaparkan sebagai konsekuensi transformasi regulasi perbankan syariah yang mengadopsi pola akad titipan (wadi'ah), pinjaman (qard), bagi hasil (mudharabah/syirkah), jual beli (murabahah/salam/istisna'), sewa (ijarah/IMBT), dan jasa (wakalah/kafalah/hiwalah/rahn) (Jaenudin, 2021; Mundorin, 2020). Dalam konteks ini, inovasi akad dipahami sebagai bentuk penyesuaian agar akad fiqh dapat berfungsi dalam sistem keuangan modern, namun tetap memerlukan pengujian kepatuhan syariah agar transformasi tidak menyimpang menjadi rekayasa yang menghilangkan substansi (AF, 2020; Isfandiar, 2021).

7.2 Ijarah, Rahn, dan Multi Akad pada Pegadaian: Kesesuaian dan Perbedaan Temuan

Dalam praktik gadai emas syariah, beberapa penelitian menyatakan pegadaian menerapkan dua akad sekaligus: rahn sebagai jaminan utang dan ijarah sebagai biaya jasa penyimpanan; kajian studi kasus di Jambi menyimpulkan praktik tersebut sesuai prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI terkait rahn dan rahn emas, serta menegaskan bahwa pegadaian tidak menggunakan sistem bunga melainkan biaya ijarah berdasarkan nilai barang dan periode penyimpanan (Majid, 2022; Salma et al., 2024). Studi lain tentang pembiayaan gadai emas di bank juga menggambarkan dokumen kontrak yang memuat akad qardh (pinjaman) dan ijarah (sewa tempat) sebagai perangkat perikatan yang menstrukturkan hak dan kewajiban pihak (Majid, 2022; Maulidizen, 2018). Namun, terdapat pula riset yang menemukan potensi penyimpangan: implementasi multi akad pada gadai syariah dinilai memiliki potensi riba bila perhitungan ujrah ijarah didasarkan pada besar pinjaman (bukan semata jasa penyimpanan), dan ini diposisikan bertentangan dengan ketentuan fatwa rahn yang relevan (Syahrir & Amelia, 2023; Zuhirsyan et al., 2023). Sintesis dari temuan-temuan ini menunjukkan bahwa penggabungan rahn–ijarah tidak otomatis bermasalah; titik krusialnya adalah basis penetapan ujrah dan desain biaya agar tidak berubah menjadi "tambahan atas utang" yang berkarakter riba (Majid, 2022; Syahrir & Amelia, 2023).

7.3 Syariah Card: Hybrid Contract (Ijarah–Kafalah–Qard) dan Problem Nilai Konsumtif

Kajian tentang kartu pembiayaan syariah (syariah card) menunjukkan praktik penggunaan beberapa akad secara simultan, antara lain ijarah (biaya keanggotaan), kafalah (fee penjaminan), dan qard (penarikan dana yang wajib dikembalikan) dengan rujukan pada fatwa DSN-MUI terkait syariah card (Susamto, 2014; Yunus, 2019). Penelitian lain tentang preferensi nasabah terhadap produk kartu syariah menekankan bahwa aspek akad dan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI menjadi faktor yang memengaruhi keputusan penggunaan (Rakhmad & Meylianingrum, 2022; Susamto, 2014). Namun, studi implementasi syariah card juga mencatat area yang dipandang belum jelas dalam perspektif fiqh muamalah, seperti ketidakjelasan terminologi qard/dayn dalam beberapa klausul, ketiadaan kontrol agar penggunaan benar-benar pada objek halal, dan kecenderungan instrumen kartu mendorong israf (konsumtif) yang dipandang bertentangan dengan prinsip syariah (Malihatunnisa et al., 2021; Susamto, 2014). Dengan demikian, pelaksanaan akad pada syariah card memperlihatkan dua sisi: secara struktur dapat dirancang mengikuti fatwa (formally compliant), tetapi tetap menghadapi tantangan nilai dan pengawasan penggunaan agar selaras dengan tujuan syariah (Rakhmad & Meylianingrum, 2022; Susamto, 2014).

7.4 Wakalah bi al-Ujrah dalam Asuransi Syariah: Pilar, Transparansi, dan Kepatuhan Fatwa

Akad wakalah bi al-ujrah banyak digunakan dalam produk lembaga keuangan syariah; kajian literatur menegaskan pentingnya fatwa DSN-MUI tentang wakalah bil ujrah sebagai rujukan praktik (Ghozali et al., 2021; Saputro et al., 2019). Studi komparatif implementasi wakalah bi al-ujrah pada asuransi jiwa syariah menyimpulkan bahwa pelaksanaan kontrak dilakukan melalui dokumen aplikasi, ringkasan polis, dan syarat-ketentuan yang mengatur pembayaran kontribusi tabarru' serta pengelolaan dana dengan prinsip transparansi, dan implementasinya dinilai sesuai pilar serta syarat dalam fatwa DSN yang relevan (Kamaluddin et al., 2023; Radliyah et al., 2018). Lebih jauh, penelitian tersebut menegaskan bahwa ketentuan penting dalam wakalah bil ujrah adalah kejelasan jumlah, metode, dan waktu pengambilan ujrah (Radliyah et al., 2018; Saputro et al., 2019). Sintesisnya, pelaksanaan kontrak keagenan berujrah dalam asuransi syariah menuntut dokumentasi yang terang untuk menjaga transparansi—sejalan dengan kebutuhan menghindari gharar dan sengketa akibat ketidakjelasan hak-imbalan (Khulwah, 2024; Radliyah et al., 2018).

7.5 Kontrak Digital: E-Commerce, Transformasi Offline ke Online, dan Skema Qard pada E-Wallet Syariah

Dalam transaksi e-commerce, kajian normatif menegaskan pentingnya legal certainty dari perspektif Islam dan menunjukkan bahwa kontrak elektronik adalah bentuk perjanjian dalam dokumen/media elektronik yang tetap harus memenuhi rukun dan syarat akad menurut hukum perikatan Islam—misalnya menurut KHES (Amirullah et al., 2020; Tazkiya et al., 2022). Studi tentang transformasi akad muamalah pada masa pandemi menunjukkan perubahan praktik dari offline ke online dan melahirkan bentuk akad pesanan; dibedakan antara salam (pembayaran di awal) dan istishna' (pembayaran ketika barang diterima) sebagai contoh adaptasi akad dalam konteks transaksi online (Amirullah et al., 2020; Arfah & Ansori, 2023). Pada ranah fintech, riset mengenai layanan e-wallet syariah menyebut penggunaan akad qard ketika pengguna "menitipkan" dana kepada penyelenggara dalam bentuk pinjaman; kemudian transaksi pengguna–merchant dapat menggunakan akad bai' untuk jual beli dan ijarah untuk jasa (Azizah & Mas'ud, 2022; Hasanudin & Yaqin, 2019). Rangkaian kajian ini memperlihatkan bahwa inovasi kontrak digital dalam Islam bukan semata persoalan medium (online/offline), melainkan kepastian rukun-syarat, ketepatan jenis akad, dan pencegahan unsur terlarang yang mungkin muncul dari desain biaya, keterlambatan, atau ketidakjelasan prestasi (Amirullah et al., 2020; Tazkiya et al., 2022).

7.6 Klausul Sanksi Keterlambatan dan Denda: Perdebatan Legalitas dalam Pelaksanaan dan Terminasi

Salah satu isu pelaksanaan kontrak modern adalah sanksi atas keterlambatan pembayaran. Studi komparatif menunjukkan adanya perbedaan pendapat terkait denda keterlambatan pada lembaga keuangan syariah: ada pandangan yang membolehkan dengan syarat hanya dikenakan pada nasabah mampu yang sengaja menunda dan denda dialokasikan sebagai dana sosial; sementara pandangan lain melarang karena menilai denda serupa riba (Hidayatullah & Nurhakim, 2023; Zawawi, 2017). Kajian perbandingan fatwa antara DSN-MUI dan Majma' Fiqh OKI juga menegaskan perbedaan metode istinbath: Majma' cenderung melarang klausul sanksi pada akad yang menimbulkan kewajiban pembayaran, sedangkan DSN-MUI membolehkan penerapan klausul sanksi pada akad-akad tertentu dengan orientasi kemaslahatan lembaga (Hidayatullah & Nurhakim, 2023; Zawawi, 2017). Sintesis perdebatan ini penting bagi hukum kontrak Islam karena menunjukkan bahwa pelaksanaan dan pengakhiran kontrak—ketika terjadi keterlambatan/wanprestasi—menuntut keseimbangan antara pencegahan moral hazard dan penjagaan prinsip larangan tambahan atas utang yang berkarakter ribawi (Hidayatullah & Nurhakim, 2023; Zawawi, 2017).

7.7 Penyelesaian Sengketa Akad: BASYARNAS, Peradilan Agama, dan Peran Fatwa

Kontrak muamalah modern berpotensi menimbulkan sengketa; beberapa kajian menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat melibatkan arbitrase syariah dan peradilan agama, serta terdapat perkembangan kewenangan lembaga terkait seiring tumbuhnya praktik ekonomi syariah (Mughits, 2008; Mustikawati et al., 2019). Studi tentang fatwa DSN dan BASYARNAS menyatakan bahwa dasar pengaturan kekuatan fatwa DSN dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dikaitkan dengan ketentuan hukum positif tertentu, dan ketidakpatuhan lembaga keuangan syariah terhadap fatwa dapat berdampak negatif terhadap aktivitas dan kredibilitas pengawasan syariah (Arifin & Hatoli, 2021; Radliyah et al., 2018). Pada saat yang sama, keberadaan KHES sebagai rujukan hakim peradilan agama diposisikan sebagai bagian dari kebutuhan kepastian hukum dalam memutus sengketa ekonomi syariah, meskipun status normatif KHES diperdebatkan karena bukan undang-undang (Fahriansah, 2020; Zein & Daulay, 2021). Dengan demikian, hukum kontrak Islam dalam konteks Indonesia tidak hanya berbicara tentang doktrin rukun–syarat, tetapi juga infrastruktur penyelesaian sengketa dan harmonisasi antara fiqh, fatwa, dan hukum positif (Arifin & Hatoli, 2021; Zein & Daulay, 2021).

________________________________________

8. Penutup

Secara sintesis, hukum kontrak menurut hukum Islam adalah cabang fiqh muamalah yang mengatur pembentukan, pelaksanaan, dan pengakhiran perjanjian melalui konsep akad sebagai ikatan ijab-kabul yang disahkan syariah serta menimbulkan akibat hukum pada objeknya (Hasanudin & Yaqin, 2019; Lubis, 2023). Pembentukan akad menuntut pemenuhan rukun dan syarat—para pihak yang cakap dan ridha, sighat yang jelas, objek yang halal dan pasti, serta tujuan yang tidak bertentangan dengan syariah—dan kegagalan memenuhinya dapat menyebabkan akad batal/fasid atau memerlukan mekanisme remedial seperti khiyar (Lubis, 2023; Rahmatillah, 2024). Pelaksanaan akad menuntut keterikatan setelah sah, itikad baik, dan kepatuhan syariah; sementara inovasi kontrak modern—hybrid contract, kontrak elektronik, produk perbankan/asuransi/fintech—memperluas ruang ijtihad tetapi sekaligus meningkatkan kebutuhan pengawasan agar tidak tergelincir pada riba, gharar, atau komodifikasi akad tabarru' yang merusak integritas (AF, 2020; Khulwah, 2024). Akhirnya, pengakhiran akad dalam Islam tidak hanya isu formal terminasi, tetapi bagian dari arsitektur syariah untuk menjaga kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan harta serta kepentingan para pihak—sejalan dengan kebutuhan pembaruan hukum ekonomi Islam yang menekankan nilai keadilan dan menghindari kezaliman dalam transaksi (Angraeni & Primadhany, 2022; samud, 2018).

________________________________________

Daftar Pustaka

AF, M. S. F. (2020). Penerapan Shariah Compliance dalam alur pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar. Jurnal Iqtisaduna, 6(1), 25. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v6i1.14061

Ahmad, A. A., Hashim, N. A., Arifah, R. N., & Nordin, N. (2022). An analysis of Shopee Pay Later transactions based on the Qard theory. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(11). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i11/15239

Ahyani, H., Slamet, M., & Tobroni. (2021). Building the values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian economic development at 4.0 Era from the perspective of philosophy and Islamic economic law. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 16(1), 121–151. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4550

Amirullah, A., Pasinringi, A. A. Ab., & Sahib, R. (2020). The transformation of the muamalah fiqh akad at Saga Abepura-Papua Mall during the Covid 19 pandemic. Jurnal Adabiyah, 20(2), 320. https://doi.org/10.24252/jad.v20i2a6

Angraeni, N., & Primadhany, E. F. (2022). Sociological and philosophical study of ijarah and ijarah muntahiya bi tamlik. El-Mashlahah, 12(1), 84–102. https://doi.org/10.23971/elma.v12i1.4174

Ansori, Moh. A. Z., Royani, Muhit, M., Hilmi, I., & Athoillah, M. A. (2023). Axiological harmonization of sharia economic law supremacy and DSN-MUI fatwa in Indonesia. Al Mashalih: Journal of Islamic Law, 4(2), 95–110. https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i2.215

Arfah, M., & Ansori, S. (2023). Analisis akad pembayaran cash on delivery Lazada dalam hukum ekonomi syariah. Jurnal Fundamental Justice, 49–64. https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i1.2835

Arifin, Z., & Hatoli, H. (2021). Implementation of the application of multi akad murabahah and rahn in the Mulia Metal products in the sharia pawnshops city of Singkawang Islamic law perspective. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 19(1), 91. https://doi.org/10.30984/jis.v19i1.1190

Asari, A., & Zaidah, N. (2022). Dropshipping and reselling studies in muamalat fiqh. Az Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam, 14(1), 131. https://doi.org/10.14421/azzarqa.v14i1.2582

Azhar, A., & Nor, M. Z. M. (2019). Hibah in the administration of Islamic property: Ijtihadi elements and reality in Malaysia. UUM Journal of Legal Studies, 10. https://doi.org/10.32890/uumjls.10.2.2019.6400

Azizah, N. N., & Mas'ud, F. (2022). Factor analysis on layanan syariah LinkAja usage decision. Jurnal Studi Manajemen Organisasi, 18(2), 60–69. https://doi.org/10.14710/jsmo.v18i2.39337

Fahriansah, F. (2020). Comparison of the hawalah system in the fiqh muamalah against the Turkey's Majallah Al-Ahkam and the Indonesian civil law. J-Ebis (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), 91–108. https://doi.org/10.32505/j-ebis.v5i1.1543

Febriadi, S. R., & Fadlilatunnisa, S. (2023). Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jasa nail art di Meet.Nails Kota Bandung. Jurnal Riset Perbankan Syariah, 75–80. https://doi.org/10.29313/jrps.v2i2.2773

Ghozali, M., Jamilah, A. M. N., Jamal, M., & Hidayat, I. N. (2021). Application for wakalah bi al-ujrah contract in various banks, insurance, and syariah mutual funds Indonesia according to Wahbah Zuhaili. Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law, 5(1), 50. https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v5i1.6204

Hasan, N. F. (2017). Hybrid contract: Konstruksi akad dalam produk perbankan syariah. Wadiah, 1(2), 97–123. https://doi.org/10.30762/wadiah.v1i2.1283

Hasanuddin, H. (2023). Legislation fatwa on guarantee services and its impact on sharia guarantee business. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 10(2), 609–626. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32083

Hasanudin, H., & Yaqin, A. (2019). The transformation of ijârah: From fiqh to syariah banking products. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 14(1), 72–98. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v14i1.1893

Hayati, S. M., Khitam, H., Erfan, Z., & Amini, A. (2024). Religious tradition and technology: Debate among penghulus about online marriage law in Banjarmasin. Journal of Islamic Law, 5(1), 105–124. https://doi.org/10.24260/jil.v5i1.2187

Hidayatullah, M. S., & Nurhakim, R. R. (2023). Comparison of sharia business law opinions on fine sanctions for late payment of installments in sharia financial institutions. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 17(2), 225–244. https://doi.org/10.24239/blc.v17i2.2067

Isfandiar, A. A. (2021). Institusionalisasi akad muamalah. Jurnal Investasi Islam, 5(1), 1–18. https://doi.org/10.32505/jii.v5i1.1052

Jaenudin, J. (2021). Dinamika penerapan akad syariah dalam produk keuangan di bank syariah. Asy-Syari'ah, 22(2), 259–274. https://doi.org/10.15575/as.v22i2.7504

Jamil, A. N., Sharifuddin, N. M., Aziz, N. H., & Jaapar, K. (2023). Engage to polygamy as an act of taklik: Off Islamic law and Islamic family law in Malaysia. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 13(1). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i1/15495

Kamaluddin, I., Wibisono, V. F., Rachmawati, A., Retnowati, M. S., & Raihan, F. (2023). Fiqh muamalah analysis of the fundraising zakah through conventional bank accounts. Jurnal Hukum Islam, 21(1), 181–200. https://doi.org/10.28918/jhi_v21i1_08

Khulwah, J. (2024). Miskonsepsi terhadap komersialisasi dan komodifikasi akad dalam fikih muamalah kontemporer (analisis maqasidus syariah). Co-Value: Jurnal Ekonomi Koperasi dan Kewirausahaan, 15(6). https://doi.org/10.59188/covalue.v15i6.4843

Khusna, F. N., Pane, A. R., & Mufida, R. (2021). Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad murabahah pada perbankan syariah. Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance, 1(2), 61–73. https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i2.49

Lubis, I. H. (2023). The pillars and conditions of a contract in muamalat transactions. Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 15–32. https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i1.6983

Majid, R. (2022). Mudharabah linked waqf. As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal, 1(1), 22–38. https://doi.org/10.56672/syirkah.v1i1.7

Malihatunnisa, R., Wage, W., & Istianah, I. (2021). Syariah card dalam tinjauan maqāṣid al-syariah perspektif Wahbah Al-Zuhaili. Alhamra: Jurnal Studi Islam, 2(1), 24. https://doi.org/10.30595/ajsi.v2i1.10201

Maulidizen, A. (2018). Implementation of rahn in sharia gold financing at modern Islamic financial institutions (case study in Bank BRI Syariah branch of Pekanbaru). Hukum Islam, 18(1), 40. https://doi.org/10.24014/hi.v18i1.5220

Mughits, A. (2008). Kompilasi hukum ekonomi syari'ah (KHES) dalam tinjauan hukum Islam. Al-Mawarid, 18. https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art1

Mundorin, M. (2020). Aspek yuridis dalam perjanjian musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia. Negara dan Keadilan, 8(2). https://doi.org/10.33474/hukum.v8i2.4644

Mustikawati, I. M., Handono, M., & Zulaika, E. (2019). The perspective of Islamic law on a mismatched object in online sales and purchases transactions. Lentera Hukum, 6(2), 223. https://doi.org/10.19184/ejlh.v6i2.10839

Radliyah, N., Musjtari, D. N., & Setyowati, R. (2018). Fatwa DSN MUI in managing the dispute settlement of sharia economic in Indonesia through Basyarnas. Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 3(2), 123. https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v3i2.1346

Rahman, A. (2017). Pos-Islamisme "ilmu" ekonomi Islam di era urban dan multikulturalisme. Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies, 1(2), 165. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v1i2.46

Rahmatillah, P. (2024). Analisis keabsahan transaksi jual beli dengan sistem cash on delivery menurut hukum ekonomi syariah. Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 5(1), 179–207. https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i1.4688

Rahmatyar, A., & Rosikhu, M. (2023). Independensi dan integritas hakim dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Jurnal Fundamental Justice, 65–79. https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i1.2858

Rakhmad, A. A. N., & Meylianingrum, K. (2022). Customer preferences for IB Hasanah card products as financial card at BNI Syariah Bank Surabaya Branch. Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, 7(2), 283–296. https://doi.org/10.36908/isbank.v7i2.377

Ridwan, M. (2021). Formulasi hukum bisnis syariah kontemporer (implementasi kaidah fiqhiyah dalam hukum e-commerce). Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 15(1). https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i1.5556

Rohim, A. N., & Hakim, A. A. (2023). Transformation of ijarah contract: The review of the concept and its implementation in Islamic banking. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, 23(1), 53–82. https://doi.org/10.21154/altahrir.v23i1.5726

Roro, F. S. R., Hernoko, A. Y., & Anand, G. (2019). The characteristics of proportionality principle in Islamic crowdfunding in Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(2), 455. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2013

Sahrani, S., & Adha, S. N. (2022). Implementation of Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah acad at Indonesian Sharia Bank. Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, 20(2), 337–356. https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3504

Salma, S., Faruq, A., Arifin, M., & Thoriq, M. (2024). The practice of ijarah agreement in gold pawn: An Islamic law study at Jambi Sharia Pawnshop. Nalar Fiqh: Jurnal Hukum Islam, 15(2), 62–72. https://doi.org/10.30631/nf.v15i2.1691

Saputro, A. D., Rois, A. K., & Bazi, U. A. (2019). Heart half implementation sharia banking in Indonesia. Ikonomika, 3(2), 127–138. https://doi.org/10.24042/febi.v3i2.3258

Sari, W. R., & Yuliani, Y. (2023). Hybrid contract model (HCM) dalam perspektif etika bisnis Islam. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 3(2), 24–30. https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i2.1658

Sayuti, M. N. (2020). Kontekstualisasi rasio logis hybrid contract: Upaya penguatan persepsi masyarakat terhadap bank syariah. Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, 5(2), 111. https://doi.org/10.31602/iqt.v5i2.2542

SUHARTO, T., & Sudiarti, S. (2022). Analisis jenis-jenis kontrak dalam fiqh muamalah. Mumtaz: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(2), 93–104. https://doi.org/10.55537/mumtaz.v1i2.184

Suprapdi, S., & Hilmi, I. L. (2023). Rahn emas dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (studi analisis fatwa nomor 26 tahun 2002 tentang rahn emas). Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam, 7(1). https://doi.org/10.33650/jhi.v7i1.5846

Suryaningsih, S. A. (2014). Aplikasi mudharabah dalam perbankan syariah di Indonesia. Journal of Innovation in Business and Economics, 4(1), 13. https://doi.org/10.22219/jibe.vol4.no1.13-24

Susamto, B. (2014). Pendapat al-mazâhib al-arba'ah tentang bentuk syirkah dan aplikasinya dalam perseroan modern. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 6(1). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3188

Syahrir, D. K., & Amelia, E. (2023). Implementation of hybrid contracts in the gold pawn practice in sharia pawnshops. Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, 10(2), 131–148. https://doi.org/10.31942/iq.v10i2.8333

Tazkiya, K., Harahap, B., & Purwadi, H. (2022). Comparative study of Islamic legal systems in the application of the Istishna' agreement in Indonesia and Malaysia. International Journal of Law and Society (IJLS), 1(3), 211–220. https://doi.org/10.59683/ijls.v1i3.26

Tehuayo, R. (2018). Sewa menyewa (ijarah) dalam sistem perbankan syariah. Tahkim, 14(1). https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.576

Towpek, H. (2018). Aspek pembiayaan hutang menurut Syeikh Daud Al-Fatani dalam Furū' al-Masā'il. Jurnal Syariah, 25(3), 395–414. https://doi.org/10.22452/js.vol25no3.2

Wibowo, E. (2024). Implementation of qabdh requirements in murabaha financing at Koperasi Syirkah Berkah Bersama (KSBB) Sidoarjo. Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah, 8(1), 947–960. https://doi.org/10.30651/justeko.v8i1.20065

Witro, D., Zufriani, Arifin, T., & Athoillah, M. A. (2022). Anthropology of Islamic law as an approach in the practice of buying and selling online. Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law, 6(1), 36–52. https://doi.org/10.30762/qawanin.v6i1.18

Wulandari, P. A., & Nasik, K. (2023). The sharia compliance analysis of the mudharabah contract at PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah. Malia (Terakreditasi), 15(1), 105–116. https://doi.org/10.35891/ml.v15i1.4370

Yunus, M. (2019). Hybrid contract (multi akad) dan implementasinya di perbankan syariah. Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, 2(1). https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i1.4473

Zarkasi, Moh., & Hariyanto, E. (2021). Cash on delivery payment system in online buying and selling perspective of sharia economic law. Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan, 8(1), 121. https://doi.org/10.29300/mzn.v8i1.4642

Zawawi, Z. (2017). Fatwa klausul sanksi dalam akad: Studi komparatif fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majma' Fiqh Organisasi Konferensi Islam (OKI). Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 16(2), 237. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i2.237-255

Zein, A. S., & Daulay, S. (2021). The implementation of the contract financing sharia card PT. Bank Danamon of the law reviewed from the perspective of fiqh muamalah. Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, 9(2), 189–205. https://doi.org/10.24952/masharif.v9i2.4761

Zuhirsyan, M., Pagar, P., Ansari, A., & Nurhadi, N. (2023). Integrating sharia business contracts: Enhancing inheritance management among the Simalungun Batak tribe's Muslim community. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, 23(1), 185–208. https://doi.org/10.21154/altahrir.v23i1.5767

samud, samud. (2018). Maqashid syari'ah dalam pembaharuan hukum ekonomi Islam. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 3(1), 45. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2750