01250 - Contempt of Court: Konsep, Ruang Lingkup, dan Perspektif Hukum Islam

Abstrak

Artikel ini membahas contempt of court sebagai perbuatan yang merendahkan, menghalangi, atau mengganggu proses peradilan sehingga menghambat penegakan hukum. Dengan menggunakan metode kajian normatif-konseptual, artikel ini menganalisis ruang lingkup contempt of court dari perspektif hukum positif dan hukum Islam secara komparatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa contempt of court mencakup direct contempt, indirect contempt, obstruction of justice, publikasi yang mempengaruhi imparsialitas peradilan, serta ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan. Dalam perspektif hukum Islam, perbuatan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan terlarang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah qada'iyyah—yakni keadilan, amanah, independensi, dan kemaslahatan—serta dapat dikenai sanksi ta'zir berdasarkan ijtihad hakim apabila nash tidak menetapkan sanksi secara eksplisit. Artikel ini menyimpulkan bahwa pengaturan contempt of court, baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam hukum Islam, bertujuan melindungi wibawa peradilan sebagai prasyarat tercapainya keadilan bagi seluruh pencari keadilan.

Kata kunci: contempt of court; hukum Islam; obstruction of justice; ta'zir; wibawa peradilan

________________________________________

Abstract

This article discusses contempt of court as conduct that demeans, obstructs, or interferes with judicial proceedings so as to impede law enforcement. Using a normative-conceptual research method, this article comparatively analyzes the scope of contempt of court from the perspectives of positive law and Islamic law. The findings indicate that contempt of court encompasses direct contempt, indirect contempt, obstruction of justice, publications affecting judicial impartiality, and non-compliance with court orders. From an Islamic law perspective, such conduct is prohibited as it contradicts the principles of fiqh siyasah qada'iyyah—namely justice, trustworthiness, independence, and public welfare (maslahah)—and may be subject to ta'zir sanctions based on the judge's ijtihad when no explicit sanction is stipulated in the primary sources. This article concludes that the regulation of contempt of court, both under Indonesian positive law and Islamic law, serves to protect the dignity of the judiciary as a prerequisite for achieving justice for all seekers of justice.

Keywords: contempt of court; Islamic law; obstruction of justice; ta'zir; judicial authority

________________________________________

1. Pendahuluan: Contempt of Court sebagai Gangguan terhadap Fungsi Peradilan

Konsep contempt of court pada intinya menunjuk pada perbuatan yang merendahkan atau mengganggu peradilan sehingga menghambat penegakan hukum, baik dengan cara mempermalukan atau mengurangi wibawa pengadilan maupun dengan cara merintangi jalannya proses peradilan. Rumusan ini sejalan dengan definisi yang sering dirujuk dari Black's Law Dictionary yang memaknai contempt of court sebagai perbuatan yang "calculated to embarrass, hinder or obstruct court in administration of justice" atau "lessen its authority or its dignity" (Dharmawan et al., 2024; Musyafaah et al., 2021), serta dengan pengertian yang dipakai dalam diskursus regulasi di Indonesia yang menekankan perbuatan/ucapan/sikap yang "merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan" (Saragih et al., 2023; SRP, 2016).

Dalam konteks sistem peradilan Indonesia, literatur menegaskan bahwa fenomena pelecehan/penghinaan terhadap pengadilan dan aparat peradilan berimplikasi pada integritas dan kewibawaan peradilan sebagai "benteng terakhir" untuk memperoleh keadilan, namun pengaturan spesifik yang berdiri sendiri tentang contempt of court disebut belum tersedia dan norma-normanya masih tersebar (Fadli, 2020; Purkon et al., 2022). Kerangka problematik ini penting dipahami karena—baik dalam hukum positif maupun dalam perspektif hukum Islam—martabat peradilan dipandang berkaitan langsung dengan terselenggaranya proses peradilan yang adil dan tidak memihak (Afriana et al., 2018; Purkon et al., 2022).

Di dalam perspektif hukum Islam, kajian khusus tentang contempt of court menyimpulkan bahwa tindakan merendahkan pengadilan dan mengganggu jalannya persidangan dipandang sebagai perbuatan terlarang, dirujuk sebagai larangan yang dideskripsikan oleh Al-Qur'an dan hadis, dan bentuk sanksinya mengikuti bentuk tindakan serta akibat yang ditimbulkan; ketika tidak ada ketentuan sanksi yang ditentukan secara eksplisit dalam nash, hakim dapat menjatuhkan sanksi berdasarkan ijtihad dalam bentuk ta'zir (Afriana et al., 2018). Dengan demikian, pembahasan contempt of court menurut hukum Islam dapat disusun secara komprehensif dengan menggabungkan: (i) konseptualisasi perbuatannya (merendahkan/menghalangi/mengganggu proses peradilan), (ii) landasan normatif-prinsipil peradilan Islam (keadilan, amanah, independensi), dan (iii) mekanisme penjatuhan sanksi yang adaptif melalui ta'zir berbasis ijtihad (Afriana et al., 2018; Fitrah, 2021).

________________________________________

2. Konsep dan Ruang Lingkup Contempt of Court: Merendahkan dan/atau Merintangi Administration of Justice

Dalam literatur hukum, contempt of court lazim dipahami sebagai kategori perbuatan yang dapat mempermalukan, merintangi, atau menghalangi pengadilan dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan keadilan (administration of justice) dan/atau mengurangi otoritas serta martabatnya (Dharmawan et al., 2024; Musyafaah et al., 2021). Pemahaman yang menekankan dimensi "menghambat proses" juga muncul dalam diskursus perumusan norma di Indonesia, misalnya dalam RUU yang mendefinisikan contempt of court sebagai tindak pidana penyelenggaraan peradilan berupa perbuatan intervensi/tindakan/sikap/ucapan/tingkah laku/publikasi yang bertendensi menghina, merendahkan, mengganggu, dan merongrong kewibawaan serta martabat hakim atau badan peradilan (Nurhidayat, 2021). Sejalan dengan itu, pemetaan konseptual menyatakan bahwa contempt of court (dalam pengertian luas) meliputi semua perbuatan yang melecehkan atau merendahkan martabat peradilan maupun aktor penyelenggara peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan; sedangkan dalam pengertian lebih sempit sering dipahami sebagai criminal contempt (tindak pidana) (Fadli, 2020; Rahman et al., 2024).

Ruang lingkup ini juga berkaitan erat dengan kebutuhan menjaga independensi peradilan. Literatur menyebut bahwa larangan campur tangan terhadap urusan peradilan pada dasarnya dimaksudkan untuk mencegah tindakan/ucapan/sikap yang merendahkan atau merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan—yang secara konseptual disejajarkan dengan contempt of court (Saragih et al., 2023). Dalam kerangka tersebut, contempt of court tidak semata menyangkut etika ketertiban persidangan, tetapi dapat mencakup perbuatan yang mengancam kebebasan peradilan dari tekanan fisik maupun psikis dan dari intervensi pihak luar (Fitrah, 2021; Saragih et al., 2023). Bahkan, analisis mengenai "mafia peradilan" menegaskan bahwa pelecehan terhadap peradilan (contempt of court) tidak hanya mungkin dilakukan oleh masyarakat atau media, tetapi juga dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum sendiri apabila tindakannya merendahkan martabat peradilan (Suhariyanto, 2019), yang memperluas fokus pembahasan dari sekadar "ketertiban sidang" menjadi "integritas ekosistem peradilan".

________________________________________

3. Bentuk-Bentuk Perbuatan: Direct/Indirect Contempt, Obstruction of Justice, Publikasi yang Memengaruhi Peradilan, dan Ketidakpatuhan

Salah satu tipologi yang sering muncul membedakan direct contempt dan indirect contempt. Literatur yang mengulas kaitan contempt of court dan obstruction of justice menjelaskan bahwa direct contempt adalah penghinaan yang dilakukan secara langsung baik di dalam maupun di luar sidang pada saat persidangan berlangsung; sedangkan indirect contempt dapat berupa tindakan mengganggu dan menghalangi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara atau mengganggu pejabat pengadilan dan penegak hukum terkait, yang kemudian digolongkan sebagai obstruction of justice (Subarkah, 2021). Sejalan dengan itu, kajian lain menyatakan obstruction of justice merupakan tindakan yang bertujuan menghalangi atau mempunyai efek memutarbalikkan proses hukum serta mengacaukan fungsi semestinya dari proses peradilan, dan karena itu dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis perbuatan pidana contempt of court (Darma, 2020; Wulandari, 2020). Dengan demikian, perbuatan "menghalangi" dan "mengganggu" proses peradilan—sebagaimana ditekankan dalam tugas pengguna—memiliki korespondensi kuat dengan konstruksi obstruction of justice sebagai "sub-kategori" dalam payung contempt of court (Darma, 2020; Subarkah, 2021).

Selain gangguan langsung dan penghalangan, bentuk lain yang dibahas luas ialah publikasi/pemberitaan yang berpotensi memengaruhi imparsialitas proses peradilan. Dalam pembahasan mengenai kebebasan pers dan peradilan, disebutkan adanya bentuk criminal contempt seperti perbuatan "mempermalukan pengadilan" (scandalizing the court) dan perbuatan yang "berprasangka, mencampuri, atau menghalangi penyelenggaraan peradilan" (Loqman, 2017). Pada titik yang sama, literatur mengenai siaran langsung persidangan melalui televisi mengingatkan bahwa pembentukan opini publik yang berjalan bersamaan dengan live persidangan dapat menggiring pada trial by press dan berpotensi menyebabkan contempt of court (Alkostar, 2002). Kekhawatiran konseptual ini juga paralel dengan analisis yang menempatkan sub judice rule sebagai salah satu jenis contempt of court—yakni publikasi yang dapat memengaruhi atau mengganggu jalannya peradilan yang adil (Loqman, 2017; Nadiyya, 2022). Karena itu, tindakan "mengganggu proses peradilan" tidak selalu mengambil bentuk fisik di ruang sidang, melainkan juga dapat berbentuk komunikasi publik yang mengintervensi persepsi dan kondisi imparsialitas pemeriksaan perkara (Alkostar, 2002; Loqman, 2017).

Bentuk lain yang relevan dengan "menghambat penegakan hukum" ialah ketidakpatuhan terhadap perintah atau putusan pengadilan. Definisi contempt of court dalam Black's Law Dictionary yang dikutip dalam berbagai tulisan memuat unsur "disobeying a court order" sebagai bagian dari contempt (Dharmawan et al., 2024; Musyafaah et al., 2021). Literatur tentang ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan (misalnya putusan peradilan tata usaha negara atau putusan Mahkamah Konstitusi) juga mengategorikan ketidakpatuhan tersebut sebagai contempt of court karena mengabaikan perintah pengadilan dan merongrong otoritas peradilan (Nadiyya, 2022; Rizkianto, 2021). Dari sudut konseptual, pendekatan ini menguatkan bahwa tindakan yang "menghambat penegakan hukum" tidak hanya terjadi pada tahap pemeriksaan di persidangan, tetapi juga pada tahap pelaksanaan putusan ketika pihak terkait tidak menjalankan amar putusan sehingga fungsi peradilan sebagai penyelesai sengketa menjadi tidak efektif (Nadiyya, 2022; Rizkianto, 2021).

________________________________________

4. Landasan Normatif-Prinsipil dalam Hukum Islam: Keadilan, Amanah, Independensi Peradilan, dan Kemaslahatan

Kajian tentang contempt of court dari perspektif hukum Islam menegaskan bahwa pengadilan adalah tempat mencari keadilan yang harus dihormati, sementara perbuatan contempt dipandang bertentangan dengan prinsip peradilan yang jujur, tidak memihak, dan bebas dari gangguan (Afriana et al., 2018). Pada level prinsip, literatur fiqh siyasah qada'iyyah menekankan bahwa peradilan Islam sangat menjunjung prinsip amanah, musyawarah, menegakkan keadilan, kesamaan di depan hukum, hak asasi manusia, perdamaian, kesejahteraan, dan ketaatan; serta menegaskan kewajiban hakim untuk berlaku adil bagi siapa pun yang mencari keadilan (Fitrah, 2021). Kerangka prinsipil ini relevan dengan konsepsi contempt of court karena tindakan merendahkan atau mengganggu proses peradilan secara langsung bertentangan dengan tujuan menjaga tertibnya penyelenggaraan peradilan dan tegaknya keadilan sebagai fondasi peradilan Islam (Afriana et al., 2018; Fitrah, 2021).

Lebih lanjut, literatur yang menyinggung "Nomokrasi Islam" menyatakan bahwa sistem peradilan yang bebas dan independen bukan hanya ciri negara hukum, melainkan juga kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap hakim; independensi peradilan ditempatkan sebagai persyaratan tegaknya keadilan dan hukum (Simanjuntak, 2014). Sementara itu, pembahasan tentang larangan campur tangan urusan peradilan dalam konteks Indonesia juga menegaskan bahwa asas kemandirian peradilan mengandung makna bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala tekanan fisik maupun psikis (Saragih et al., 2023). Jika disintesiskan, kedua titik tekan ini—independensi sebagai kewajiban etis-normatif dan larangan intervensi sebagai instrumen proteksi—memperkuat argumen bahwa tindakan yang "menghalangi" atau "mengganggu" proses peradilan sebagai contempt secara prinsipil bertentangan dengan nilai-nilai peradilan Islam yang menuntut hakim dapat menegakkan keadilan tanpa intimidasi maupun gangguan (Fitrah, 2021; Saragih et al., 2023; Simanjuntak, 2014).

Dari sisi tujuan (teleologi) hukum Islam, artikel yang membahas hubungan Islam dan sistem peradilan di Indonesia menegaskan bahwa hukum Islam berorientasi pada maqasid syariah untuk menciptakan kemaslahatan, dan menempatkan penegakan hukum serta keadilan sebagai tujuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip peradilan (Asshiddiqie, 2015). Di dalam kerangka tersebut, tindakan yang merendahkan peradilan dan menghambat proses peradilan dapat dipahami sebagai perbuatan yang merusak kemaslahatan publik karena mengganggu mekanisme yang seharusnya menghadirkan perlindungan dan rasa keadilan bagi pencari keadilan (Asshiddiqie, 2015; Purkon et al., 2022). Karena itu, pelarangan contempt of court dalam perspektif hukum Islam sebagaimana disimpulkan oleh Musyafaah dkk. dapat dipahami bukan sekadar larangan moral individual, melainkan instrumen menjaga kemaslahatan dan ketertiban proses peradilan agar tujuan keadilan dapat dicapai (Afriana et al., 2018; Asshiddiqie, 2015; Fitrah, 2021).

________________________________________

5. Kualifikasi Perbuatan dalam Perspektif Hukum Islam: dari Larangan Normatif sampai Jarimah yang Disanksi

Secara eksplisit, studi yang secara langsung menelaah contempt of court perspektif hukum Islam menyatakan bahwa contempt of court adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis (Afriana et al., 2018). Namun, studi yang sama juga menekankan bahwa bentuk sanksi harus menyesuaikan dengan bentuk tindakan pelaku serta akibat yang ditimbulkan; apabila ketentuan sanksi tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, maka hakim dapat memutus berdasar ijtihad yang disebut ta'zir (Afriana et al., 2018). Formulasi ini penting karena ia memberikan dasar konseptual bahwa contempt tidak selalu memiliki sanksi tunggal atau tetap, melainkan respons sanksinya bersifat kontekstual dan bertumpu pada penilaian hakim terhadap tingkat gangguan/kerusakan yang ditimbulkan terhadap proses peradilan (Afriana et al., 2018; Fitrah, 2021).

Dalam kerangka hukum Islam, konsep ijtihad dan fiqh juga membantu menjelaskan mengapa wilayah ta'zir menjadi relevan. Literatur tentang relasi syariah dan fiqh menegaskan bahwa hukum-hukum yang universal sering disebut syariat (dalam arti luas), sedangkan fiqh merupakan hasil penalaran yang penerapannya dapat terbatas oleh tempat, ruang, dan waktu; fiqh bersifat zhannî al-dalâlah dan karena itu melahirkan variasi pendapat (Boedhiarti, 2021). Sementara itu, kajian metodologis menegaskan bahwa fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang diperoleh melalui ijtihad (Keysha & Abduh, 2024). Dengan mengaitkan kedua penjelasan ini dengan kesimpulan Musyafaah dkk., dapat dipahami bahwa penanganan contempt of court dalam hukum Islam berada pada wilayah siyasah qada'iyyah (tata kelola peradilan) dan fiqh jinayah yang menuntut ijtihad hakim ketika nash tidak menetapkan rincian sanksi, sehingga ta'zir menjadi kanal normatif untuk menjaga tertib dan wibawa peradilan tanpa mengingkari prinsip keadilan (Afriana et al., 2018; Boedhiarti, 2021; Keysha & Abduh, 2024).

________________________________________

6. Parameter Penilaian: Mengapa Tindakan Merendahkan/Menghalangi/Mengganggu Diposisikan Serius dalam Hukum Islam

Walaupun sumber yang disediakan tidak merinci ayat/hadis tertentu, literatur yang ada cukup tegas bahwa perbuatan contempt bertentangan dengan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak (Afriana et al., 2018), serta bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan Islam yang menuntut amanah dan keadilan hakim (Fitrah, 2021). Dalam kerangka institusional, peradilan diposisikan sebagai mekanisme untuk menegakkan hukum dan keadilan; sehingga gangguan terhadap penyelenggaraan peradilan berarti gangguan terhadap tujuan itu sendiri (Asshiddiqie, 2015; Purkon et al., 2022). Di dalam kajian tentang penegakan contempt of court di Indonesia, ditegaskan bahwa peradilan harus dihormati mencakup lembaganya (pengadilan), proses/mekanisme, dan para hakim yang memeriksa serta memutus perkara; sehingga tindakan tidak hormat atau pelecehan terhadap peradilan seharusnya diberikan sanksi (Purkon et al., 2022). Walaupun pernyataan ini berada dalam konteks hukum positif Indonesia, ia kompatibel secara normatif dengan argumen hukum Islam yang memandang penghormatan terhadap proses peradilan sebagai syarat tegaknya keadilan dan amanah (Afriana et al., 2018; Fitrah, 2021).

Dimensi lain yang memperkuat keseriusan contempt ialah kaitannya dengan kepercayaan publik dan kualitas penegakan hukum. Literatur menyebut krisis kepercayaan publik terhadap peradilan sebagai akar timbulnya pelecehan terhadap peradilan dan bahwa krisis ini memengaruhi integritas serta kewibawaan peradilan (Purkon et al., 2022). Analisis lain mengenai mafia peradilan menempatkan "hancurnya martabat peradilan (contempt of court)" dalam deret konsekuensi sosial dari malpraktik peradilan yang mendorong ketidakpercayaan publik terhadap hukum (Suhariyanto, 2019). Sementara studi perspektif hukum Islam juga menyinggung bahwa penurunan otoritas pengadilan, kualitas putusan, dan integritas hakim merupakan faktor internal yang mendorong terjadinya contempt of court (Afriana et al., 2018). Rangkaian penjelasan ini penting untuk memahami bahwa contempt bukan peristiwa individual yang terputus, tetapi gejala yang dapat saling memperkuat dengan problem integritas dan kepercayaan publik; dari sudut kemaslahatan, penanggulangannya berhubungan dengan pemulihan wibawa peradilan dan kualitas keadilan yang dihasilkan (Afriana et al., 2018; Asshiddiqie, 2015; Purkon et al., 2022; Suhariyanto, 2019).

________________________________________

7. Sanksi Menurut Hukum Islam: Logika Ta'zir, Ijtihad Hakim, dan Keterkaitan dengan Tujuan Peradilan

Satu proposisi kunci dari kajian hukum Islam tentang contempt of court ialah: sanksi mengikuti bentuk perbuatan dan akibatnya, dan ketika nash tidak menetapkan rincian sanksi maka hakim menentukan melalui ijtihad yang disebut ta'zir (Afriana et al., 2018). Ini sekaligus menunjukkan bahwa contempt of court dalam perspektif hukum Islam dipahami sebagai wilayah yang memerlukan kebijakan pemidanaan dan penilaian hakim (qadi) secara kontekstual agar tujuan tertibnya penyelenggaraan peradilan dapat dijaga (Afriana et al., 2018; Fitrah, 2021). Model sanksi yang bertumpu pada ta'zir ini juga konsisten dengan pemahaman bahwa fiqh adalah hasil ijtihad dan bersifat dinamis dalam penerapan, sehingga memungkinkan adaptasi terhadap bentuk-bentuk gangguan peradilan yang berkembang—termasuk yang terjadi di luar ruang sidang atau melalui sarana komunikasi modern—selama orientasinya adalah menjaga keadilan dan kemaslahatan (Afriana et al., 2018; Boedhiarti, 2021; Keysha & Abduh, 2024).

Namun, literatur yang disediakan tidak memberikan daftar rinci bentuk-bentuk sanksi ta'zir khusus untuk contempt of court (misalnya variasi jenis hukuman yang dapat dipilih), dan juga tidak menyajikan parameter kuantitatif mengenai tingkat sanksi tertentu dalam hukum Islam. Karena itu, uraian yang dapat dipertanggungjawabkan dari sumber yang tersedia adalah bahwa ta'zir berfungsi sebagai kanal diskresi hakim berbasis ijtihad untuk menetapkan sanksi yang proporsional dengan perbuatan dan akibatnya, dalam rangka menjaga tertib peradilan, wibawa pengadilan, dan tegaknya keadilan (Afriana et al., 2018; Fitrah, 2021).

________________________________________

8. Sintesis Normatif: Contempt of Court sebagai Pelanggaran terhadap Tertib Peradilan dan Kemandirian Hakim dalam Kerangka Qada' (Peradilan) Islam

Jika disintesiskan, contempt of court sebagaimana dimaknai sebagai perbuatan merendahkan, menghalangi, atau mengganggu proses peradilan (Dharmawan et al., 2024; Musyafaah et al., 2021; Nurhidayat, 2021) dapat ditempatkan dalam kerangka fiqh siyasah qada'iyyah yang memandang keadilan, amanah, kesamaan di depan hukum, dan kewajiban hakim untuk berlaku adil sebagai prinsip pemandu peradilan (Fitrah, 2021), serta menempatkan independensi peradilan sebagai syarat tegaknya keadilan (Simanjuntak, 2014). Dalam konteks ini, tindakan yang merendahkan pengadilan tidak sekadar pelanggaran kesopanan, melainkan tindakan yang berpotensi merusak lingkungan normatif yang diperlukan agar hakim dapat bekerja secara imparsial dan agar proses peradilan dapat menghasilkan keadilan. Hal tersebut paralel dengan rumusan bahwa larangan campur tangan urusan peradilan dimaksudkan mencegah tindakan yang merendahkan atau merongrong wibawa peradilan dan menjamin asas kemandirian peradilan dari tekanan fisik/psikis (Saragih et al., 2023), dan dengan pandangan bahwa pelecehan terhadap peradilan dapat juga muncul dari malpraktik internal yang merendahkan martabat peradilan (Suhariyanto, 2019).

Dengan demikian, contempt of court menurut hukum Islam berdasarkan sumber yang tersedia dapat dirumuskan sebagai perbuatan terlarang yang bertentangan dengan prinsip peradilan Islam yang menuntut keadilan dan independensi, dengan konsekuensi sanksi yang bersifat adaptif dan dapat diputus melalui ijtihad hakim dalam bentuk ta'zir ketika tidak ada ketentuan eksplisit dalam nash mengenai sanksinya (Afriana et al., 2018; Fitrah, 2021; Simanjuntak, 2014). Rumusan ini sekaligus menegaskan relevansi tujuan perlindungan wibawa peradilan dan kelancaran proses peradilan sebagai bagian dari kemaslahatan publik yang menjadi orientasi hukum Islam (Afriana et al., 2018; Asshiddiqie, 2015).

________________________________________

9. Penutup

Berdasarkan rujukan yang tersedia, contempt of court dapat dipahami sebagai setiap perbuatan yang mempermalukan, merintangi, atau menghalangi pengadilan dalam administrasi keadilan, atau yang mengurangi otoritas dan martabat pengadilan (Dharmawan et al., 2024; Musyafaah et al., 2021; Nurhidayat, 2021). Di dalam perspektif hukum Islam, perbuatan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang—dirujuk pada Al-Qur'an dan hadis—dan pemidanaannya ditentukan menurut bentuk perbuatan serta akibatnya; jika nash tidak menetapkan sanksi secara eksplisit, hakim dapat menjatuhkan sanksi berdasarkan ijtihad dalam kerangka ta'zir (Afriana et al., 2018). Kerangka ini koheren dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah qada'iyyah yang menekankan amanah, keadilan, kesetaraan di depan hukum, dan kewajiban hakim untuk berlaku adil (Fitrah, 2021), serta dengan konsepsi bahwa independensi peradilan adalah syarat tegaknya keadilan dalam Nomokrasi Islam (Simanjuntak, 2014). Dengan begitu, tindakan merendahkan, menghalangi, atau mengganggu proses peradilan dapat ditempatkan sebagai pelanggaran serius terhadap tertib peradilan dan tujuan penegakan hukum, karena ia merusak kondisi yang diperlukan agar peradilan dapat menjalankan mandat keadilan bagi para pencari keadilan (Afriana et al., 2018; Fitrah, 2021; Purkon et al., 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Afriana, A., Artaji, A., Rusmiati, E., Fakhriah, E. L., & Putri, S. A. (2018). Contempt of court: Penegakan hukum dan model pengaturan di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 7(3), 441–458. https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.441-458

Alkostar, A. (2002). Masalah mafia peradilan dan penanggulangannya. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 9(21), 1–8. https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss21.art1

Asshiddiqie, J. (2015). Upaya perancangan undang-undang tentang larangan merendahkan martabat pengadilan. Jurnal Hukum dan Peradilan, 4(2), 199–222. https://doi.org/10.25216/jhp.4.2.2015.199-222

Boedhiarti, E. (2021). Urgensi pengaturan contempt of court di Indonesia di masa yang akan datang (ius constituendum). Jurnal Juristic, 1(03), 191. https://doi.org/10.35973/jrs.v2i02.2556

Darma, I. M. W. (2020). Legal reform delik contempt of court dalam RUU KUHP 2019. Dih Jurnal Ilmu Hukum, 16(2), 190–200. https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3314

Dharmawan, M. A., Faziya, A. D., Salsabillah, S. K., Sadrianoor, S., & Apriyani, R. (2024). Perbedaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dengan contempt of court dalam sistem peradilan Indonesia. Nomos Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 5(1), 14–19. https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.2512

Fadli, M. R. (2020). Tindakan penghinaan yang menghambat proses peradilan (contempt of court) dalam penegakan hukum di Indonesia. Jurnal Analisis Hukum, 3(1), 24. https://doi.org/10.38043/jah.v3i1.2682

Fitrah, F. A. (2021). Perbandingan hukum terkait pembentukan pasal penghinaan terhadap peradilan, perzinahan, dan santet dalam RKUHP Indonesia. Sign Jurnal Hukum, 2(2), 122–137. https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.93

Keysha, S., & Abduh, R. (2024). Esensi delik obstruction of justice dalam konstruksi hukum pidana. Unes Law Review, 6(3), 8289–8298. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1670

Loqman, L. (2017). Tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan. Jurnal Hukum & Pembangunan, 19(6), 572. https://doi.org/10.21143/jhp.vol19.no6.1174

Musyafaah, N. L., Warjiyati, S., & Syafaq, H. (2021). Tindak pidana contempt of court perspektif hukum Islam. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 7(2), 283–302. https://doi.org/10.15642/aj.2021.7.2.283-302

Nadiyya, A. (2022). Urgensi contempt of court dalam pelaksanaan putusan PTUN: Studi perbandingan Indonesia dan Thailand. Yustitia, 8(1), 48–61. https://doi.org/10.31943/yustitia.v8i1.148

Nurhidayat, S. (2021). Pengaturan dan ruang lingkup contempt of court di Indonesia. Jurnal Ius Constituendum, 6(1), 73–98. https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2419

Purkon, A., Buang, A. H., & Jamaludin, M. H. (2022). The role of Supreme Court jurisprudence in development of Islamic family law in Indonesia. Al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 9(2), 362–376. https://doi.org/10.32505/qadha.v9i2.4111

Rahman, L. A., Reswanto, A. J. P., Ibrahim, F., Alifah, D. M., & Aripkah, N. (2024). Urgensi pembentukan undang-undang tentang perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Nomos Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 5(1), 8–13. https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.2511

Rizkianto, K. (2021). Contempt of court bagi pejabat negara yang tidak melaksanakan putusan tata usaha negara. Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 8(3), 679–686. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i3.20717

Saragih, R. F., Pohan, B. J. N., & Tarigan, T. M. (2023). Pertanggungjawaban pidana advokat pada obstruction of justice dalam perkara tindak pidana korupsi. As-Syar'i Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5(3), 891–901. https://doi.org/10.47467/as.v5i3.3027

Simanjuntak, E. (2014). Prospek Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka memperkuat pelaksanaan eksekusi putusan peradilan tata usaha negara. Jurnal Hukum dan Peradilan, 3(2), 163–176. https://doi.org/10.25216/jhp.3.2.2014.163-176

SRP, S. G. M. (2016). Perlindungan keanekaragaman hayati dalam hukum Islam. Jurnal Hukum dan Peradilan, 5(1), 73–90. https://doi.org/10.25216/jhp.5.1.2016.73-90

Subarkah, I. (2021). Arah campur tangan urusan peradilan Pasal 3 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sebagai kebijakan hukum pidana. Jurnal USM Law Review, 4(2), 862–878. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4188

Suhariyanto, B. (2019). Urgensi kriminalisasi contempt of court untuk efektivitas pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara. Jurnal Konstitusi, 16(1), 192. https://doi.org/10.31078/jk16110

Wulandari, N. S. (2020). Penegakan wibawa pengadilan terkait adanya perilaku penghinaan terhadap peradilan (contempt of court) ditinjau dari hukum administrasi. Jurnal Selat, 7(1), 38–49. https://doi.org/10.31629/selat.v7i1.1520