01249 - Hukum Tata Negara dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Konseptual, Komparatif, dan Kontemporer

Abstract

This article examines constitutional law (constitutional law) from the perspective of Islamic law through a conceptual, comparative, and contemporary approach. By analyzing relevant literature, this study identifies the foundational principles of Islamic constitutional law, including justice (al-ʿadālah), equality before the law (musāwah), deliberation (al-shūrā), and protection of rights and freedoms (al-ḥurriyyah), as general principles that can serve as the foundation for state governance oriented toward the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharīʿah). This article also explores the relationship between the constitution as a binding political agreement, the limitation of power, the rule of law, and checks and balances in the Islamic constitutional framework. Through a comparative analysis of Indonesia, Malaysia, Pakistan, and Nigeria, this article demonstrates that the practice of "Islamizing the constitution" produces diverse hybrid models shaped by political negotiation and institutional design. The conclusion emphasizes that Islamic constitutional law is most productively understood as a normative-institutional discipline operating simultaneously at the level of principles, objectives (maqāṣid/maṣlaḥah), and institutions, while remaining aware that modern state practice often generates hybrid forms influenced by political negotiation and legal institutional design.

Keywords: constitutional law, Islamic law, maqāṣid al-sharīʿah, siyāsah sharʿiyyah, Islamic constitutionalism, separation of powers

________________________________________

Artikel ini mengkaji hukum tata negara (constitutional law) dari perspektif hukum Islam melalui pendekatan konseptual, komparatif, dan kontemporer. Dengan menganalisis literatur yang relevan, kajian ini mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar hukum tata negara Islam, meliputi keadilan (al-ʿadālah), kesetaraan di hadapan hukum (musāwah), musyawarah (al-shūrā), serta perlindungan hak dan kebebasan (al-ḥurriyyah), sebagai prinsip umum yang dapat menjadi fondasi penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada tujuan syariah (maqāṣid al-sharīʿah). Artikel ini juga menelaah relasi antara konstitusi sebagai kesepakatan politik yang mengikat, pembatasan kekuasaan, supremasi hukum, serta mekanisme checks and balances dalam kerangka konstitusional Islam. Melalui analisis komparatif atas Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan Nigeria, artikel ini memperlihatkan bahwa praktik "Islamisasi konstitusi" menghasilkan beragam model hibrid yang dibentuk oleh negosiasi politik dan desain kelembagaan. Kesimpulan menegaskan bahwa hukum tata negara Islam paling produktif dipahami sebagai disiplin normatif-institusional yang bekerja sekaligus pada lapis prinsip, tujuan (maqāṣid/maṣlaḥah), dan institusi, dengan kesadaran bahwa praktik negara modern sering menghasilkan bentuk-bentuk hibrid yang dipengaruhi negosiasi politik serta desain institusi hukum.

Kata Kunci: hukum tata negara, hukum Islam, maqāṣid al-sharīʿah, siyāsah sharʿiyyah, konstitusionalisme Islam, pemisahan kekuasaan

________________________________________

I. Pendahuluan: Hukum Tata Negara dan Padanannya dalam Hukum Islam

Dalam ilmu hukum modern, constitutional law (hukum tata negara) dipahami sebagai bagian integral dari kerangka hukum yang menjadi fondasi sebuah negara, yakni cabang hukum yang mengatur organisasi negara, struktur kelembagaan, dan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan kekuasaan negara (Muhaimin et al., 2023). Kerangka ini menempatkan konstitusi sebagai instrumen normatif yang menentukan bagaimana kewenangan dibentuk, dibatasi, dan dijalankan, serta bagaimana warga negara ditempatkan dalam relasi dengan negara melalui hak, kewajiban, dan jaminan tertentu (Gouda & Hanafy, 2021; Muhaimin et al., 2023).

Dalam wacana hukum Islam, dimensi yang paling dekat dengan hukum tata negara sering dirujuk sebagai al-fiqh al-dustūrī (fikih konstitusi) atau ranah siyāsah sharʿiyyah yang berkaitan dengan pengaturan urusan publik dan tata kelola negara. Namun, sejumlah kajian menegaskan bahwa disiplin "hukum konstitusi" dalam khazanah fikih termasuk bidang yang relatif kurang berkembang dibandingkan cabang-cabang fikih lain, terutama bila dibandingkan dengan elaborasi fikih ibadah (Gouda & Hanafy, 2021; Ja'far et al., 2024). Penilaian tentang "kurang berkembang"-nya bidang ini juga dikaitkan dengan kecenderungan literatur klasik yang sangat menitikberatkan pada narasi institusi awal—misalnya masa khilafah awal—tanpa pengembangan yang memadai untuk mengimbangi kompleksitas negara modern dan hukum konstitusi kontemporer (Gouda & Hanafy, 2021; Ja'far et al., 2024).

Walaupun demikian, penelitian-penelitian kontemporer menekankan bahwa Islam tidak menyediakan pola qaṭʿī (definitif) yang tunggal tentang bentuk negara, tetapi menawarkan prinsip-prinsip umum yang dapat dijadikan fondasi penyelenggaraan pemerintahan dan dirumuskan selaras dengan tujuan syariah (maqāṣid al-sharīʿah) (Muhaimin et al., 2023). Prinsip-prinsip umum tersebut, dalam sejumlah formulasi, meliputi keadilan (al-ʿadālah), persamaan di hadapan hukum (musāwah), musyawarah atau konsultasi demokratis (al-shūrā), serta penghormatan terhadap hak asasi dan kebebasan (al-ḥurriyyah) (Muhaimin et al., 2023).

Dengan titik berangkat ini, "hukum tata negara menurut hukum Islam" dapat dipahami sebagai ikhtiar merumuskan desain kelembagaan, distribusi kewenangan, mekanisme pembatasan kekuasaan, serta relasi negara–warga yang berorientasi pada kemaslahatan dan berjangkar pada prinsip-prinsip syariah, sekaligus tetap terbuka terhadap ragam bentuk institusional—parlementer, presidensial, monarki, dan lain-lain—selama prinsip dasarnya terpenuhi (Gouda & Hanafy, 2021; Ja'far et al., 2024).

________________________________________

II. Kerangka Konseptual: Syariah, Fikih, dan Siyāsah Sharʿiyyah sebagai Basis Konstitusional

Pembahasan hukum tata negara dalam Islam menuntut pembedaan konseptual antara syariah dan fikih, karena keduanya sering dipertukarkan dalam bahasa publik dan bahkan dalam desain kelembagaan negara. Kajian tentang pembentukan "agama di dalam konstitusi" menunjukkan bahwa konfigurasi kelembagaan modern sering "mengaburkan" perbedaan antara syariah (sebagai "jalan Tuhan") dan fikih (sebagai produk pemahaman manusia), sehingga negara dapat mengklaim otoritas untuk "berbicara atas nama Tuhan" melalui proses monopoli interpretasi, kodifikasi fragmen tertentu dari fikih, dan penegakan melalui institusi negara (Alaoudh, 2017).

Kerangka lain menegaskan bahwa setelah masa formasi masyarakat Islam awal, proses penafsiran syariah dilakukan oleh para scholar-jurists melalui penalaran untuk menghasilkan edik yurisprudensial; dan istilah syariah kerap dipakai untuk merujuk keseluruhan disiplin hukum yang berkembang dari tradisi Islam, termasuk produk penalaran manusia yang bersifat fallible (Öney, 2020). Pada titik inilah pembahasan hukum tata negara Islam tidak dapat direduksi menjadi "penerapan teks" semata, melainkan harus dibaca sebagai hubungan dinamis antara norma, penafsiran, dan institusi yang menegakkan atau mengadministrasikan norma tersebut (Alaoudh, 2017; Öney, 2020).

Di dalam fikih siyasah, dimensi konstitusional sering dibahas melalui siyāsah sharʿiyyah sebagai kebijakan dan pengaturan urusan publik untuk mencapai kemanfaatan umum (common good) serta perlindungan kepentingan manusia (Pal & Tok, 2019). Literatur yang mengaitkan teori tata kelola Islam menempatkan al-siyāsah al-sharʿiyyah sebagai prinsip "pengaturan, manajemen, dan kebijaksanaan politik" demi tujuan manfaat dan perlindungan, serta menautkannya dengan area administrasi dan hukum konstitusi, hak individu, serta kepentingan publik (Pal & Tok, 2019). Dengan demikian, "konstitusionalisme Islam" dalam pengertian praktis dapat dipahami sebagai struktur norma dan institusi yang menghubungkan legitimasi kekuasaan dengan pencapaian kemaslahatan, pembatasan kesewenang-wenangan, dan perlindungan hak, bukan semata-mata slogan formalisasi (Gouda & Hanafy, 2021; Pal & Tok, 2019).

________________________________________

III. Konstitusi sebagai Kesepakatan Mengikat: Akad Politik antara Penguasa dan Rakyat

Sejumlah studi yang memotret relasi antara maqāṣid dan tata kelola menegaskan bahwa konstitusi dapat dipahami sebagai dokumen politik-hukum yang berfungsi sebagai kontrak dan kesepakatan antara rakyat dan pemerintah, yang memuat prinsip-prinsip negara serta berfungsi sebagai fondasi strategis bagi sebuah negara (Aktürk, 2015). Sejalan dengan itu, konsepsi modern tentang konstitusionalisme digambarkan sebagai "pembatasan pengambilan keputusan populer oleh hukum dasar" dan sebagai komitmen pemerintah perwakilan untuk mengikatkan kehidupan politiknya pada sebuah perjanjian yang mengikat penguasa dan yang diperintah, disusun sedemikian rupa agar tidak mudah diubah (Gouda & Hanafy, 2021).

Dengan kata lain, titik temu penting antara konsepsi konstitusi modern dan pembacaan konstitusi dalam perspektif siyasah Islam terletak pada ide "keterikatan" (bindingness) dan "pembatasan" kekuasaan oleh kesepakatan dasar, sekalipun cara merumuskan sumber normatifnya dapat berbeda (Aktürk, 2015; Gouda & Hanafy, 2021).

Konsepsi kesepakatan mengikat ini juga muncul dalam gagasan bahwa legitimasi pemerintahan dalam perspektif Islam bertumpu pada mandat elektoral rakyat, komitmen pada keadilan, dan supremasi hukum; pendekatan "campuran" (mixed approach) dinilai menunjukkan garis konvergensi dengan pemerintahan konstitusional dalam konsepsi Islam (Gouda & Hanafy, 2021). Karena itu, penegasan kepatuhan pada konstitusi sebagai "kesepakatan kolektif" juga menjadi dasar penilaian atas legitimasi pengambilalihan kekuasaan: kekuasaan yang diperoleh di luar jalur konstitusional diposisikan sebagai tidak sah, karena konstitusi seharusnya menentukan jalan yang legitimate dalam sebuah negara (Musa, 2018). Dalam bingkai ini, hukum tata negara menurut Islam tidak hanya berbicara tentang "siapa yang berkuasa", tetapi "bagaimana cara memperoleh dan menggunakan kekuasaan" agar sesuai dengan perjanjian publik dan tujuan kemaslahatan (Gouda & Hanafy, 2021; Musa, 2018).

________________________________________

IV. Prinsip-Prinsip Konstitusional dalam Perspektif Islam: Keadilan, Kesetaraan, Shūrā, dan Hak

Kajian tentang konstruksi hukum tata negara Islam modern menegaskan bahwa sekalipun Islam tidak menetapkan format negara yang pasti, Islam menawarkan prinsip-prinsip umum yang dapat dijadikan landasan pembentukan sistem pemerintahan: keadilan, kesetaraan di hadapan hukum, konsultasi/musyawarah (shūrā), serta penegakan hak dan kebebasan (Muhaimin et al., 2023). Prinsip-prinsip tersebut juga diposisikan sebagai selaras dengan tujuan syariah, sehingga rancangan hukum negara yang "ideal" diusulkan bersifat dinamis, humanistik, dan substansial ketika merespons perubahan zaman—termasuk konteks era digital "5.0" (Muhaimin et al., 2023).

Pada saat yang sama, perlindungan hak asasi dapat dikaitkan dengan tujuan syariah dan prinsip-prinsip konstitusional, serta dapat dijamin melalui perlindungan spesifik dalam Al-Qur'an dan Sunnah maupun melalui perintah dan larangan umum dalam syariah (Ja'far et al., 2024). Karena itu, relasi negara–warga dalam kerangka "konstitusional Islam" idealnya dirancang sebagai relasi yang menegakkan martabat manusia dan manfaat publik, bukan semata pelabelan formal "negara Islam" (Ja'far et al., 2024; Muhaimin et al., 2023).

Dalam diskursus konstitusionalisme dan demokrasi, kajian komparatif menyatakan bahwa demokrasi bertumpu pada prinsip nilai inheren setiap manusia, pemerintahan representatif dan partisipatif, supremasi hukum, persamaan seluruh warga di depan hukum, dan toleransi yang tinggi terhadap pandangan yang tidak lazim; dan dinyatakan bahwa Islam memiliki prinsip-prinsip yang membuatnya responsif terhadap prasyarat moral dan legal demokrasi (Yunus, 2023). Di sisi lain, kajian konstitusionalisme Islam menekankan bahwa ada perbedaan antara sistem pemerintahan Islam dan negara demokratis modern, namun terdapat cukup banyak kesamaan untuk menyebut pemerintahan Islam sebagai "demokrasi yang berkualifikasi" (qualified democracy), termasuk penolakan terhadap penguasa zalim dan pentingnya mandat rakyat (Gouda & Hanafy, 2021). Sintesis ini menunjukkan bahwa perdebatan tidak terletak pada "apakah Islam punya prinsip demokratis", melainkan pada bagaimana prinsip-prinsip tersebut diinstitusionalisasikan dalam kerangka konstitusi modern dan bagaimana mekanisme akuntabilitasnya bekerja (Gouda & Hanafy, 2021; Yunus, 2023).

________________________________________

V. Pembatasan Kekuasaan, Rule of Law, dan Checks and Balances dalam Tata Negara Islam

Konstitusionalisme pada dasarnya bertujuan membatasi kekuasaan, dan dalam kerangka Islam, pembatasan ini dibahas melalui komitmen pada keadilan dan supremasi hukum, sekaligus melalui pengaturan institusi agar tidak terjadi dominasi satu cabang kekuasaan (Gouda & Hanafy, 2021). Kajian yang menghubungkan konstitusionalisme dengan sejarah Islam menekankan bahwa gagasan membatasi kekuasaan politik dapat ditopang oleh instrumen-instrumen seperti konstitusi tertulis, pemisahan kekuasaan, dan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang menempatkan persamaan manusia di hadapan hukum, tidak membebani masyarakat secara berlebihan, mengupayakan keadilan, mengejar kemaslahatan sosial, dan menempuh musyawarah dalam pembentukannya (Taufiqurrohman et al., 2024). Dengan demikian, "hukum tata negara menurut Islam" dapat dipahami sebagai bidang yang membicarakan desain pembatasan kekuasaan dan proses legislasi/administrasi yang legitimate melalui prinsip-prinsip tersebut (Gouda & Hanafy, 2021; Taufiqurrohman et al., 2024).

Dalam konteks modern, pembahasan checks and balances juga diartikulasikan melalui lensa maqāṣid al-sharīʿah. Kajian normatif tentang pemilu serentak di Indonesia, misalnya, merumuskan checks and balances sebagai instrumen untuk menjaga kemaslahatan kehidupan bernegara (maqāṣid al-siyāsah) dengan menjadikan kepentingan bangsa dan perlindungan komunitas (ḥifẓ al-ummah) sebagai tujuan utama konsolidasi kelembagaan eksekutif dan legislatif (Aktürk, 2015). Studi tersebut menekankan bahwa relasi institusional perlu diperkuat agar mekanisme kontrol dan keseimbangan berorientasi pada kinerja serta kepentingan rakyat, bukan sentimen politik (Aktürk, 2015). Dengan demikian, maqāṣid berfungsi bukan hanya sebagai etika abstrak, melainkan sebagai perangkat penalaran normatif untuk menilai apakah desain kelembagaan dan praktik kekuasaan sesuai dengan tujuan syariah dan kepentingan publik (Aktürk, 2015; Pal & Tok, 2019).

________________________________________

VI. Syariah dalam Konstitusi Modern: Spektrum "Islamisasi Konstitusi" dan Realitas Hibrid

Pengalaman banyak negara mayoritas Muslim menunjukkan adanya spektrum cara memasukkan Islam dalam konstitusi: mulai dari penetapan Islam sebagai agama resmi, hingga penetapan syariah sebagai sumber utama legislasi (Gouda & Hanafy, 2021). Tipologi lain menegaskan bahwa posisi syariah dalam konstitusi merupakan inti dari apa yang disebut "Islamic constitutionalism", karena peran syariah dalam konstitusi menjadi indikator penting apakah sebuah konstitusi dapat disebut "Islamic" atau tidak (Moustafa, 2018).

Pada level empiris-komparatif, sebuah studi kuantitatif lintas negara yang memeriksa konstitusi yang menempatkan syariah sebagai sumber legislasi menunjukkan bahwa "pengakaran" (entrenchment) syariah dalam konstitusi berdampak negatif dan signifikan pada demokrasi; temuan ini tetap robust setelah mengendalikan komposisi populasi Muslim dan variabel lain. Studi yang sama juga menyatakan tidak ada bukti bahwa Islam bersifat anti-demokrasi ketika tidak "diakar" dalam konstitusi (Kamali, 2010). Klaim ini penting karena membedakan antara Islam sebagai institusi informal (komposisi demografis) dan syariah sebagai institusi formal dalam desain konstitusi (Kamali, 2010).

Di sisi lain, kajian tentang perubahan hukum di negara-negara mayoritas Muslim menekankan bahwa proses reformasi hukum sering menghasilkan "hibriditas konstitusional" atau "sistem hibrid" yang mencampur tradisi Islam dan non-Islam, bukan adopsi syariah secara menyeluruh (Öney, 2020). Studi tentang reformasi hukum di Mesir menggambarkan upaya merekonsiliasi posisi berbeda mengenai hukum Islam melalui pencampuran hukum pra-modern Islam dengan sisa hukum kolonial Eropa dan hukum positif negara modern, sehingga muncul sistem hibrid yang menimbulkan perdebatan tentang autentisitas dan otoritas interpretasi (Öney, 2020). Karena itu, ketika membahas hukum tata negara menurut Islam, penting untuk menghindari asumsi bahwa ada satu model implementasi tunggal; sebaliknya, realitas yang sering terjadi adalah negosiasi politik-konstitusional yang menghasilkan kompromi institusional (Greene, 2010; Öney, 2020).

________________________________________

VII. Peran Ulama dan Otoritas Keagamaan dalam Legislasi dan Adjudikasi Konstitusional

Dalam praktik negara kontemporer, posisi ulama dalam proses pembentukan hukum dan peradilan tidak seragam. Studi tentang Mesir menjelaskan bahwa keterlibatan yuris Islam dapat mengambil bentuk memasukkan ulama ke lembaga legislatif, membentuk komite yang sebagian beranggotakan ulama, atau menyerahkan sebagian tugas legislasi pada institusi fikih. Namun, Mesir juga mengambil jalur berbeda dengan tidak mengakui peran resmi ulama secara eksplisit, disertai pengakuan yang ambigu terhadap yurisprudensi Islam dalam struktur hukum (Greene, 2010). Kajian lain mengenai institusi "High Islamic Councils" di Maghreb menekankan bagaimana rezim dapat mengkooptasi ulama dan menjadikan mereka bagian dari administrasi negara, sehingga agama dipakai untuk legitimasi kebijakan pemerintah (Miranto et al., 2022). Konfigurasi demikian menunjukkan bahwa perdebatan konstitusional tidak hanya soal norma, tetapi juga soal "siapa" yang berwenang menafsirkan dan mengadministrasikan norma, serta bagaimana institusi negara membingkai otoritas tersebut (Alaoudh, 2017; Greene, 2010; Miranto et al., 2022).

Dalam konteks Indonesia, lembaga ulama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) ditempatkan sebagai bagian dari infrastruktur politik (bukan suprastruktur negara), dan fatwa MUI ditegaskan bukan peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum; ia dapat menjadi "sumber hukum materiil" dan baru dapat menjadi hukum positif bila dipositivisasi melalui regulasi negara (Zulfadli, 2022). Posisi ini menunjukkan pola relasi khas antara otoritas keagamaan dan konstitusi negara: negara tidak menyerahkan kedaulatan normatif sepenuhnya kepada fatwa, tetapi dapat menggunakan fatwa sebagai bahan pembentukan hukum dalam kerangka konstitusional (Zulfadli, 2022). Dengan demikian, relasi ulama–negara dalam hukum tata negara Islam modern dapat bersifat koordinatif dan material (sebagai sumber pertimbangan), bukan selalu bersifat dominatif atau teokratis (Gouda & Hanafy, 2021; Zulfadli, 2022).

________________________________________

VIII. Indonesia: Pancasila, UUD 1945, dan "Konstitusionalisasi Terbatas" Nilai-Nilai Syariah

Kajian perbandingan tentang Indonesia dan Malaysia menegaskan bahwa kedua konstitusi lahir dari gagasan modern tentang kewarganegaraan yang mengakui keragaman agama; Indonesia tidak menetapkan Islam sebagai agama negara, sedangkan Malaysia secara eksplisit menyatakan Islam sebagai agama negara sambil tetap mengakui keragaman (Ali, 2019). Dalam sejarah pembentukan konstitusi Indonesia, perdebatan tentang relasi agama–negara sangat tajam: naskah "Jakarta Charter" sempat memuat frasa kewajiban menjalankan syariah bagi pemeluknya, tetapi frasa tersebut kemudian dihapus ketika konstitusi dipromulgasikan (Kolawole, 2024). Penghapusan itu dijelaskan sebagai bagian dari strategi mencapai konsensus akibat perbedaan tajam di antara perumus, dan konsep "constitutional deferral" dipakai untuk menerangkan mengapa rumusan hubungan agama–negara dibuat umum dan abstrak agar memungkinkan kesepakatan politik. Dengan demikian, kerangka hukum tata negara Indonesia tidak mengunci diri pada formalisasi syariah dalam teks konstitusi, tetapi membuka ruang perwujudan nilai-nilai Islam melalui mekanisme politik dan legislasi biasa, selama tetap kompatibel dengan dasar negara dan konstitusi (Ali, 2019).

Dalam praktiknya, berbagai studi menilai bahwa Indonesia bukan negara "Islam" dan bukan pula "sekuler" dalam arti pemisahan total agama dan negara; posisi yang sering ditunjukkan adalah adanya kompromi, integrasi, dan ambiguitas dalam relasi ide-ide keagamaan dan sistem hukum kewarganegaraan modern (Ali, 2019). Studi tentang demokrasi di Indonesia dan UEA menegaskan bahwa UUD 1945 dan Pancasila membentuk kerangka yang lebih inklusif dan pluralis, sehingga penerapan prinsip Islam terjadi dalam konteks penghormatan kebebasan beragama (Maula, 2023). Karena itu, relasi negara–warga dalam konteks Indonesia dapat dipahami sebagai relasi "negara hukum" yang menata pluralisme dan sekaligus memberi ruang bagi ekspresi nilai Islam melalui kebijakan publik, perundang-undangan tertentu, dan pengaturan kelembagaan—misalnya peradilan agama untuk perkara tertentu (Ali, 2019; Maula, 2023).

A. Aceh dan Qanun: Otonomi Khusus sebagai Laboratorium Tata Negara Syariah Lokal

Aceh sering dipotret sebagai contoh wilayah yang menerapkan syariah dalam kerangka negara demokrasi konstitusional Indonesia. Studi tentang Aceh menegaskan bahwa sejak kemerdekaan Indonesia, syariah tidak dimasukkan secara eksplisit dalam UUD 1945; namun proyek "menjangkarkan" syariah ke dalam hukum negara dan tata kelola menginspirasi aktor politik dan ulama, terutama di Aceh (Munir, 2020). Penelitian kualitatif tentang Aceh menyimpulkan bahwa implementasi syariah di Aceh berlangsung secara bertahap di dalam sistem demokrasi Indonesia dan ditempuh melalui jalur konstitusional untuk menghindari konflik antara syariah dan sistem hukum-politik nasional; proses ini sekaligus melegalkan syariah dalam kontestasi politik lokal dan nasional (Holbrook, 2016). Pada saat yang sama, studi tentang peradilan agama menegaskan bahwa Syar'iyah Court di Aceh diposisikan sebagai pengadilan syariah dengan kewenangan yang tidak lagi terbatas pada perkara perdata Islam, tetapi juga mencakup wilayah hukum pidana dalam kerangka pengaturan qanun (Iqbal & Iqbal, 2020). Dengan demikian, Aceh memperlihatkan bagaimana hukum tata negara bernuansa Islam dapat beroperasi sebagai rezim hukum subnasional yang bernegosiasi dengan kerangka konstitusi nasional (Holbrook, 2016; Iqbal & Iqbal, 2020).

Namun, literatur juga menekankan bahwa implementasi syariah lokal menimbulkan perdebatan hak asasi dan keadilan sosial. Studi komparatif UEA–Indonesia mencatat kontroversi Sharia Regional Regulations (perda syariah) karena kekhawatiran pembatasan hak perempuan dan kelompok minoritas, serta menyatakan Mahkamah Konstitusi membatasi implementasi beberapa perda syariah yang dianggap melanggar Pancasila dan prinsip konstitusi (Maula, 2023). Studi tentang posisi perda syariah dalam sistem hukum nasional menyebut adanya penelitian yang menilai sebagian perda syariah memuat diskriminasi terhadap hak perempuan, hak sipil, dan hak minoritas, walaupun studi yang sama juga menegaskan perda syariah dipahami sebagai bagian dari dinamika formalisasi nilai Islam dalam era otonomi daerah (Ting & Kolawole, 2024). Dengan demikian, Aceh dan perda syariah menunjukkan ketegangan khas hukum tata negara Islam kontemporer: antara aspirasi moral-komunal dan batasan-batasan konstitusional tentang kesetaraan, kebebasan, dan jaminan hak (Maula, 2023; Ting & Kolawole, 2024).

B. Islamisasi melalui Legislasi Nasional dan Pengujian Konstitusional

Sejumlah kajian mencatat bahwa negara Indonesia "mengalokasikan ruang" bagi syariah dalam sistem hukum dan administrasi, termasuk penguatan lembaga peradilan agama dan pembentukan regulasi yang berlabel atau bernuansa Islam melalui proses legislasi (Admin, 2010). Studi mengenai organisasi Islam di Indonesia menekankan peran organisasi seperti Muhammadiyah, NU, dan MUI dalam memengaruhi lahirnya aturan-aturan syariah, serta menjelaskan bahwa implementasi nilai Islam kerap ditempuh melalui jalur parlemen dan kebijakan hukum negara (Gulam, 2017). Studi lain menekankan bahwa penerapan syariah pada level legislasi dan kebijakan tidak lepas dari dinamika politik dan negosiasi institusional, sehingga hukum Islam dalam konteks Indonesia dapat berfungsi sebagai sumber pembentukan hukum, bukan satu-satunya sumber (Ali, 2019; Gulam, 2017; Moustafa, 2018).

Dalam kerangka negara hukum dan demokrasi konstitusional, pengujian undang-undang dan kebijakan menjadi arena penting untuk menengahi ketegangan antara nilai-nilai agama dan prinsip konstitusi. Studi tentang demokrasi di Indonesia menegaskan bahwa kontroversi perda syariah dan kebijakan bernuansa Islam dipertemukan dengan mekanisme pembatasan konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi (Maula, 2023). Studi lain mengenai putusan hakim konstitusi menyatakan bahwa nilai-nilai Islam muncul secara eksplisit maupun implisit dalam pertimbangan putusan, dan penggunaan nilai Islam dipandang dapat berdampak pada rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi, meskipun prosesnya dinilai belum optimal (Hussain, 2024). Dengan demikian, relasi negara–warga dalam tata negara Indonesia memperlihatkan model di mana nilai Islam dapat tampil sebagai argumen publik dan bahan pertimbangan, tetapi tetap tunduk pada prosedur dan batas konstitusional (Hussain, 2024; Maula, 2023).

________________________________________

IX. Malaysia: Agama Federasi, Pluralisme Hukum, dan Ketegangan Hak dalam Negara Konstitusional

Malaysia sering dijadikan contoh negara dengan pluralisme hukum yang jelas: Islam dinyatakan sebagai agama negara/federasi, sementara pada saat yang sama negara mewarisi tradisi common law dan membagi kewenangan legislasi antara federasi dan negara bagian, termasuk urusan hukum Islam dan peradilan syariah (Ernada, 2007). Kajian tentang pluralisme hukum di Malaysia menegaskan bahwa Konstitusi mengatur distribusi kewenangan legislatif dan memasukkan hukum Islam pada ranah kewenangan negara bagian, sehingga terdapat dua set hukum: common law dan hukum syariah, yang terutama—namun tidak hanya—beroperasi pada wilayah status personal. Kondisi ini memunculkan tantangan bagi supremasi konstitusi serta isu hak asasi (Ernada, 2007). Kajian lain menegaskan bahwa seluruh hukum, termasuk hukum Islam yang telah dikodifikasi, pada prinsipnya tunduk pada Konstitusi Federal sebagai hukum tertinggi, sekalipun praktik peradilan memperlihatkan kerumitan relasi yurisdiksi antara pengadilan sipil dan syariah (Muslim et al., 2024).

Perdebatan tentang "seberapa substantif" posisi Islam dalam konstitusi Malaysia juga dicatat sebagai sumber konflik interpretasi. Satu kajian menyebut bahwa klausul "Islam adalah agama Federasi" tidak dimaksudkan oleh perumus awal untuk memberi peran lebih dari seremonial, dan bahkan terdapat ketentuan yang memastikan bahwa status Islam tidak meniadakan ketentuan konstitusional lainnya, sehingga hukum syariah menempati posisi inferior terhadap klausa konstitusi (Omara, 2024). Dalam ruang publik, perdebatan ini tampak dalam kasus-kasus yang menguji relasi kebebasan dasar—misalnya kebebasan beragama—dengan klaim perlindungan kepentingan Islam, yang kemudian menjadi arena kontestasi narasi politik, hukum, dan agama (Musadad, 2023). Secara konseptual, studi tentang "binary" hak liberal versus hukum Islam menunjukkan bahwa ketegangan sering bukan konflik inheren antara tradisi Islam dan hak, melainkan hasil desain institusi hukum dan mobilisasi politik yang membingkai sengketa dalam bentuk dikotomi yang saling meniadakan (Alaoudh, 2017; Tamburini, 2019).

________________________________________

X. Pakistan dan Nigeria: Konstitusionalisasi Syariah dan Mekanisme Review Keislaman Hukum

Pakistan sering dirujuk sebagai contoh negara yang membangun institusi formal untuk menilai kepatuhan hukum terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Studi tentang Islamisasi melalui yudikatif di Pakistan menjelaskan bahwa Konstitusi—misalnya Pasal 227—mendorong kepatuhan hukum pada Al-Qur'an dan Sunnah dan melarang pembuatan hukum yang bertentangan dengan injunksi Islam; untuk tujuan tersebut dibentuk Federal Shariat Court dengan kewenangan tertentu berdasarkan pasal-pasal konstitusi yang relevan (Gurchani et al., 2024). Studi yang sama juga menjelaskan bahwa Shariah Act 1991 mendeklarasikan syariah sebagai hukum tertinggi dan mengarahkan interpretasi hukum oleh pengadilan dalam cahaya syariah, serta mengandung arahan kebijakan Islamisasi di berbagai bidang (Gurchani et al., 2024). Kajian lain mengenai hak peradilan yang adil di Pakistan menyebut adanya klaim bahwa adopsi norma syariah dalam arena konstitusional merupakan kompromi antara modernis dan aktivis Islam; namun definisi "negara Islam" yang jelas tidak diberikan, dan lembaga seperti Council of Islamic Ideology dipandang memiliki peran yang tidak mengikat pemerintah sehingga memunculkan kompleksitas implementasi (Ismail & Sulong, 2018).

Nigeria memperlihatkan jenis kompleksitas lain dalam negara federal. Studi klasik tentang "kontroversi syariah" Nigeria menelusuri bagaimana reformasi syariah di negara-negara bagian utara memicu perdebatan konstitusional mengenai supremasi konstitusi, larangan adopsi agama negara, yurisdiksi pengadilan, dan kompatibilitas rezim pidana syariah dengan hak-hak fundamental dalam Konstitusi 1999; studi ini menyimpulkan adanya aspek reformasi yang sulit direkonsiliasi dengan konstitusi sehingga memunculkan kebutuhan reformasi konstitusional (Gouda & Gutmann, 2019). Studi komparatif baru tentang Nigeria dan Malaysia juga menegaskan bahwa kedua negara adalah federal dan konstitusi federal adalah hukum tertinggi, namun terdapat dorongan aktor tertentu untuk implementasi penuh hukum Islam termasuk aspek pidana (hudud), dan konfigurasi ini memunculkan perdebatan dampak terhadap hak asasi (Hamzani & Idayanti, 2024). Dengan demikian, pengalaman Pakistan dan Nigeria memperlihatkan bahwa memasukkan syariah ke dalam struktur konstitusi dapat melahirkan mekanisme review "keislaman hukum" yang kuat, namun sekaligus menciptakan kompleksitas yurisdiksi, konflik norma, dan perdebatan hak dalam negara modern (Gouda & Gutmann, 2019; Gurchani et al., 2024; Hamzani & Idayanti, 2024).

________________________________________

XI. Sintesis Normatif: Maqāṣid, Maṣlaḥah, dan Desain Hukum Tata Negara yang Dinamis

Sejumlah literatur menegaskan bahwa dalam pembentukan hukum Islam, tujuan syariah (maqāṣid) merupakan fondasi dan orientasi utama untuk mewujudkan kemanfaatan serta mencegah kemudaratan, dan pemahaman maqāṣid dipandang dapat menjaga relevansi hukum Islam lintas ruang dan waktu (Aktürk, 2015). Dalam ranah tata negara, pendekatan maqāṣid digunakan untuk membenarkan perlunya checks and balances yang diarahkan pada kepentingan rakyat dan penguatan relasi kelembagaan agar pemerintahan berjalan efektif dan stabil, bukan semata pemenang pemilu (Aktürk, 2015). Di sisi lain, pembahasan siyāsah sharʿiyyah dalam teori tata kelola Islam juga menekankan pengaturan publik demi "common good" dan perlindungan kepentingan manusia, termasuk hak individu dan kepentingan publik sebagai nilai inti tata kelola (Pal & Tok, 2019).

Dengan demikian, maqāṣid dan maṣlaḥah menyediakan bahasa normatif yang dapat dipakai untuk merumuskan: (i) tujuan konstitusi dan institusi negara, (ii) ukuran legitimasi penggunaan kekuasaan, dan (iii) parameter perlindungan warga negara dalam relasi negara–warga (Aktürk, 2015; Pal & Tok, 2019).

Pada saat yang sama, literatur tentang konstruksi hukum tata negara Islam modern menegaskan perlunya rancangan yang dinamis dan substantif—bukan semata formalistik—dengan menempatkan prinsip keadilan, kesetaraan, shūrā, serta perlindungan hak dan kebebasan sebagai prinsip dasar yang selaras dengan tujuan syariah (Muhaimin et al., 2023). Dalam kerangka konstitusionalisme dan demokrasi, juga ditegaskan adanya garis konvergensi antara sistem pemerintahan Islam dengan komitmen terhadap mandat elektoral, keadilan, dan rule of law, meskipun tetap ada perbedaan historis-institusional yang tidak dapat dianalogikan secara langsung (Gouda & Hanafy, 2021; Yunus, 2023).

________________________________________

XII. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini menyimpulkan secara konseptual bahwa "hukum tata negara menurut hukum Islam" paling produktif dipahami sebagai disiplin normatif-institusional yang bekerja pada tiga lapis sekaligus: lapis prinsip (keadilan, musyawarah, kesetaraan, hak), lapis tujuan (maqāṣid/maṣlaḥah sebagai kemaslahatan publik), dan lapis institusi (konstitusi sebagai kesepakatan mengikat, pembatasan kekuasaan, dan mekanisme akuntabilitas). Kesadaran akan tiga lapis ini penting karena praktik negara modern sering menghasilkan bentuk-bentuk hibrid yang dipengaruhi negosiasi politik serta desain institusi hukum (Aktürk, 2015; Gouda & Hanafy, 2021; Muhaimin et al., 2023; Öney, 2020).

Kajian komparatif atas Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan Nigeria memperlihatkan bahwa tidak ada satu model "negara Islam" yang baku; setiap konteks nasional menghasilkan negosiasi tersendiri antara aspirasi Islamisasi, tuntutan pluralisme, dan batasan-batasan konstitusional. Oleh karena itu, diskursus hukum tata negara Islam kontemporer perlu terus dikembangkan dengan memperhatikan dinamika institusional, pengalaman komparatif, dan perkembangan pemikiran maqāṣid yang responsif terhadap tantangan zaman.

________________________________________

Daftar Pustaka

Admin, I. (2010). Implementing Islamic Law Within a Modern Constitutional Framework: Challenges and Problems in Contemporary Malaysia. Icr Journal, 1(3), 445–473. https://doi.org/10.52282/icr.v1i3.729

Aktürk, Ş. (2015). Religion and Nationalism: Contradictions of Islamic Origins and Secular Nation‐Building in Turkey, Algeria, and Pakistan. Social Science Quarterly, 96(3), 778–806. https://doi.org/10.1111/ssqu.12191

Alaoudh, A. (2017). Ulama in Islamic Law‐Making and Adjudication in Contemporary Egypt. Digest of Middle East Studies, 27(1), 121–143. https://doi.org/10.1111/dome.12121

Ali, M. (2019). The Conceptions of Sharia and Citizenship in Indonesia and Malaysia. Journal of Asian Social Science Research, 1(1), 1–14. https://doi.org/10.15575/jassr.v1i1.12

Ernada, S. E. Z. (2007). Issues of Compatibility Human Rights and Islam: The Experience of Egypt and Indonesia. Journal of Indonesian Islam, 1(1), 100. https://doi.org/10.15642/jiis.2007.1.1.100-134

Gouda, M., & Gutmann, J. (2019). Islamic constitutions and religious minorities. Public Choice, 186(3–4), 243–265. https://doi.org/10.1007/s11127-019-00748-7

Gouda, M., & Hanafy, S. (2021). Islamic Constitutions and Democracy. Political Research Quarterly, 75(4), 994–1005. https://doi.org/10.1177/1065912921991241

Greene, M. (2010). Goodbye to the Despot: Feldman on Islamic Law in the Ottoman Empire. Law & Social Inquiry, 35(01), 219–242. https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.2009.01182.x

Gulam, H. (2017). The Application of Shariah (Islamic Law) in Some Different Countries and Its Implications. Jurnal Syariah, 24(2), 321–340. https://doi.org/10.22452/js.vol24no2.7

Gurchani, S., Imran, T., & Malik, U. (2024). The Role of Islam in Shaping Pakistan's Political Identity and Governance. Global Social Sciences Review, IX(IV), 135–144. https://doi.org/10.31703/gssr.2024(ix-iv).14

Hamzani, A. I., & Idayanti, S. (2024). The Evolution of Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Perspective on Its Struggle for Existence. Hamdard Islamicus, 47(1). https://doi.org/10.57144/hi.v47i1.891

Holbrook, D. (2016). Al-Qaeda's grievances in context: Reconciling sharia and society. International Relations, 30(4), 473–493. https://doi.org/10.1177/0047117816676308

Hussain, K. (2024). From pulpit to marketplace: The evolution of religious political parties in Pakistan. World Affairs, 187(2), 151–160. https://doi.org/10.1002/waf2.12021

Iqbal, M., & Iqbal, K. (2020). Shariah and Evolution of Fair Trial Rights in Pakistan. Rahat-Ul-Quloob, 130–141. https://doi.org/10.51411/rahat.4.2.2020.139

Ismail, F. B. H., & Sulong, J. (2018). The Development and Obstacles in Applying the Islamic Criminal Law in the State of Kelantan, Malaysia. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(4). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i4/4074

Ja'far, A. K., Majdidin, R. M., Santoso, R., & Hidayat, T. (2024). The Construction of Islamic State Law in the 5.0 Era from the Perspective of Maqasid al-Shariah. Kne Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14966

Kamali, M. H. (2010). Constitutionalism and Democracy: An Islamic Perspective. Icr Journal, 2(1), 18–45. https://doi.org/10.52282/icr.v2i1.678

Kolawole, T. A. (2024). Islamization in Nigeria and Malaysia: Processes and Impacts on Human Rights. Open Journal of Social Sciences, 12(05), 344–363. https://doi.org/10.4236/jss.2024.125021

Maula, B. S. (2023). Post-Islamism and the Rise of Sharia Laws in Contemporary Indonesia: Aspirations of Implementing Islamic Laws in a Democratic Era. International Journal of Social Science and Religion (Ijssr), 163–184. https://doi.org/10.53639/ijssr.v4i2.137

Miranto, A., Kurniati, K., & Rahman, A. (2022). The Role of Islamic Organizations in Development and Enforcement of Islamic Law in Indonesia. International Journal on Advanced Science Education and Religion, 5(3), 128–137. https://doi.org/10.33648/ijoaser.v5i3.240

Moustafa, T. (2018). Constituting Religion. https://doi.org/10.1017/9781108539296

Muhaimin, M., Munir, S., & Rofiqah, Z. (2023). Maqashid's Lens on Checks and Balances of Simultaneous Elections In Indonesia. Justicia Islamica, 20(2), 385–408. https://doi.org/10.21154/justicia.v20i2.7377

Munir, B. (2020). Application of Islamic Laws through Judiciary in Pakistan: A Case Study of Riba. Pakistan Social Sciences Review, 4(III), 452–462. https://doi.org/10.35484/pssr.2020(4-iii)33

Musa, A. S. (2018). Constitutional Law: An Overview of the Islamic Approach and Its Contemporary Relevance. https://doi.org/10.2991/icils-18.2018.6

Musadad, A. (2023). The Relationship of Religion and State Law in Indonesia Paradigm Theory Perspective of the Relationship Between Religion and the State. At-Turas Jurnal Studi Keislaman, 10(2), 343–362. https://doi.org/10.33650/at-turas.v10i2.6934

Muslim, N., Mohamed, A. F., & Arham, A. F. (2024). From the past to the present: The enduring impact of Hukum Kanun Pahang (Pahang Laws) in Malaysian society. Humanities and Social Sciences Communications, 11(1). https://doi.org/10.1057/s41599-024-03281-1

Omara, A. (2024). Why Not Indonesia an Islamic State? Constitutional Debate Concerning Religion-State Relation in A Muslim Majority Country. Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 8(1), 421. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.15889

Pal, L. A., & Tok, E. (2019). Global Governance and Muslim Organizations. https://doi.org/10.1007/978-3-319-92561-5

Tamburini, F. (2019). The 'Islam of the Government': The Islamic High Councils in Algeria, Morocco, Mauritania and Tunisia. Journal of Asian and African Studies, 55(4), 492–508. https://doi.org/10.1177/0021909619885971

Taufiqurrohman, A., Muhtar, M. H., Ahmad, A., Kasim, N. M., & Imran, S. Y. (2024). The Role of Islamic Law, Constitution, and Culture in Democracy in the UAE and Indonesia. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 24(1), 83–100. https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.33155

Ting, H., & Kolawole, T. A. (2024). Comparative Study of the Islamisation Process in Malaysia and Nigeria: A Social Movement Theory Approach. Journal International Studies, 20(1), 149–176. https://doi.org/10.32890/jis2024.20.1.6

Yunus, M. I. B. M. (2023). The Conceptualization of Legal Harmonization Approach in Malaysia. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 17(1), 45–74. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no1.2508

Zulfadli, Z. (2022). Variations of Islam and democracy in Muslim countries: From Islamic countries to secular Muslim countries and its relevance to the discourse of Islam and democracy. Masyarakat Kebudayaan Dan Politik, 35(2), 193–206. https://doi.org/10.20473/mkp.v35i22022.193-206

Öney, B. (2020). The Ideological Dimensionality in the Middle Eastern and North African Constitutions: A New Era in the Evolution of Islamic Constitutionalism. Political Studies Review, 19(2), 209–226. https://doi.org/10.1177/1478929920912943