01243 - Al-Muqāṣṣah sebagai Padanan Konseptual Compensatio dalam Fikih Muamalah: Kajian Komparatif Berdasarkan Standar AAOIFI dan Literatur Hukum Islam Kontemporer

Abstract

This article examines the concept of compensatio—the mutual extinguishment of debts between two parties who are simultaneously creditors and debtors to each other—through the lens of Islamic jurisprudence (fiqh al-muamalah). Using a comparative normative approach and synthesizing contemporary Islamic legal literature, the study identifies al-muqāṣṣah as the closest conceptual equivalent of compensatio in Islamic law. Drawing on AAOIFI Sharia Standard No. 4, debt theory scholarship, and relevant fatwas and regulatory frameworks, this article analyzes the structural conditions, ethical foundations, and operational parameters of al-muqāṣṣah. The study further distinguishes al-muqāṣṣah from related instruments such as ibra' (unilateral release of debt), hawālah (debt transfer), and ṣulḥ (amicable settlement), while situating it within the broader discourse on Islamic insolvency law. The findings indicate that al-muqāṣṣah constitutes a normatively grounded, riba-free mechanism for settling mutual obligations, provided that structural prerequisites—including reciprocity of debt, mutual consent, and compliance with AAOIFI-governed parameters—are fulfilled. The article also highlights intra-tradition divergences, particularly between mainstream contemporary jurisprudence and Ja'farī positions on debt discharge in insolvency contexts.

Keywords: al-muqāṣṣah, compensatio, Islamic debt law, AAOIFI, ibra', hawālah, Islamic insolvency

________________________________________

Artikel ini mengkaji konsep compensatio—perjumpaan atau penghapusan utang antara dua pihak yang saling berutang satu sama lain—melalui perspektif fikih muamalah. Dengan menggunakan pendekatan normatif komparatif dan mensintesis literatur hukum Islam kontemporer, kajian ini mengidentifikasi al-muqāṣṣah sebagai padanan konseptual yang paling dekat dengan compensatio dalam hukum Islam. Bertumpu pada Standar Syariah AAOIFI Nomor 4, kajian teori utang, serta berbagai fatwa dan kerangka regulasi yang relevan, artikel ini menganalisis syarat-syarat struktural, landasan etis, dan parameter operasional al-muqāṣṣah. Kajian ini lebih lanjut membedakan al-muqāṣṣah dari instrumen terkait seperti ibra' (pelepasan sepihak atas utang), hawālah (pengalihan utang), dan ṣulḥ (perdamaian), sekaligus menempatkannya dalam diskursus hukum kepailitan Islam yang lebih luas. Temuan kajian menunjukkan bahwa al-muqāṣṣah merupakan mekanisme bebas riba yang berdasarkan norma untuk menyelesaikan kewajiban timbal balik, sepanjang syarat-syarat strukturalnya—mencakup mutualitas utang, persetujuan bersama, dan kepatuhan terhadap parameter yang diatur AAOIFI—terpenuhi. Artikel ini juga menyoroti perbedaan intra-tradisi, khususnya antara yurisprudensi kontemporer arus utama dan posisi mazhab Ja'farī mengenai hapusnya utang dalam konteks kepailitan.

Kata Kunci: al-muqāṣṣah, compensatio, hukum utang Islam, AAOIFI, ibra', hawālah, kepailitan Islam

________________________________________

I. Pendahuluan: Makna Compensatio dalam Kerangka Fikih Muamalah

Dalam literatur hukum, istilah compensatio lazim dipahami sebagai "perjumpaan" dua kewajiban utang-piutang yang saling berhadapan sehingga masing-masing pihak tidak lagi dituntut membayar secara terpisah sepanjang nilainya saling menutup. Dalam terminologi fikih muamalah, konsep yang paling dekat dengan gagasan ini adalah al-muqāṣṣah (المقاصّة), yang oleh kajian kontemporer dipaparkan sebagai mekanisme "saling hapus" (mutual set-off) atas dua utang yang sama-sama "tetap dalam tanggungan" (dayn thābit fī al-dhimmah) antara dua pihak yang sekaligus berposisi sebagai kreditur dan debitur satu sama lain.

Studi yang secara khusus menjelaskan al-muqāṣṣah melalui Standar Syariah AAOIFI Nomor 4 menekankan bahwa praktik ini telah menjadi strategi yang dipakai tidak hanya oleh perbankan syariah, tetapi juga oleh perusahaan dan individu untuk "men-tarāruḥ" (menyeberangkan/menandingkan) utang-utang yang ada di antara mereka, dengan tujuan menyederhanakan pemenuhan kewajiban dan mengurangi kebutuhan pembayaran kas dua arah (هلال, 2022). Di sisi lain, kajian "Debt Theories" menempatkan al-muqāṣṣah sebagai salah satu teori/alat penyelesaian utang dalam transaksi komersial Islam yang dapat membantu pemenuhan kebutuhan likuiditas tanpa melibatkan bunga, karena penyelesaiannya dilakukan melalui saling perjumpaan utang, bukan penambahan atas pokok utang (Sa'ad & Alhabshi, 2019).

________________________________________

II. Definisi dan Karakter Dasar Al-Muqāṣṣah (Set-Off) dalam Hukum Islam

Kajian AAOIFI tentang al-muqāṣṣah menjelaskan definisi bahasa dan terminologisnya dengan menautkan makna "saling membalas/menyeimbangkan" (secara kebahasaan dikaitkan dengan qiṣāṣ) pada konteks utang: al-muqāṣṣah terjadi karena "pertemuan" antara apa yang wajib dibayar seseorang dalam tanggungannya dengan apa yang menjadi hak tagihnya pada tanggungan pihak lain, sehingga masing-masing pihak berpegang pada haknya sebagai kreditur sekaligus berkewajiban sebagai debitur (هلال, 2022).

Dengan rumusan yang lebih ringkas namun sejalan, kajian teori utang menyatakan bahwa model al-muqāṣṣah memungkinkan "mutual setting-off of the debts" (saling hapus utang) sebagai cara pemenuhan kebutuhan finansial tanpa beban bunga yang besar, karena titik beratnya bukan pada "harga waktu" utang (time value of money), melainkan pada netting kewajiban yang telah ada (Sa'ad & Alhabshi, 2019). Dalam praktik lembaga keuangan, uraian AAOIFI juga menekankan bahwa al-muqāṣṣah bukan semata konsep teoretis, tetapi mekanisme operasional yang dipakai luas sebagai strategi pengelolaan kewajiban timbal balik (cross-obligations) (هلال, 2022). Sementara itu, kajian pembiayaan rumah secara syariah menegaskan bahwa penyelesaian "utang outstanding" dapat dilakukan "on the basis of set-off (muqassah)" dalam konteks pelunasan kewajiban melalui hasil penjualan aset/objek transaksi (هلال, 2022).

________________________________________

III. Landasan Etis dan Arah Kebijakan Syariah: Penguatan Pemenuhan Utang Tanpa Riba dan Tanpa Kezaliman

Walaupun topik ini berfokus pada set-off, kerangka normatif yang melingkupinya berkaitan erat dengan dua prinsip yang menonjol dalam literatur: (i) kewajiban moral-hukum untuk melunasi utang, dan (ii) larangan riba/penambahan yang tidak berpadanan dalam kontrak utang. Penelitian tentang pengelolaan utang menegaskan bahwa "paying back debt within a set time frame is compulsory in Islam" dan bahwa pelanggaran/kemacetan pembayaran dapat merusak relasi sosial kreditur–debitur, sehingga pedoman syariah diarahkan pada peneguhan disiplin utang sekaligus pencegahan ketidakadilan (Sa'ad & Alhabshi, 2019). Sejalan dengan itu, studi mithliy dan qīmiy menyatakan sebagai kaidah umum bahwa utang "ought to be returned without any profit over the principal amount," dan bahwa pengambilan tambahan atas pokok utang dalam pinjaman (qard) akan mengarah pada riba (Sa'ad & Alhabshi, 2019). Dalam kerangka ini, al-muqāṣṣah menjadi relevan karena ia menawarkan cara penyelesaian kewajiban yang tidak memerlukan penambahan atas pokok utang (karena yang terjadi adalah netting kewajiban yang sudah ada), sehingga koheren dengan orientasi pengembalian utang tanpa keuntungan tambahan pada kontrak utang.

Pada saat yang sama, literatur yang membahas keringanan bagi debitur sulit menempatkan kelapangan (taysīr) sebagai nilai penting: artikel tentang kebijakan debt discharge dalam rezim kepailitan Indonesia mengutip Q.S. Al-Baqarah 2:280 sebagai dasar penangguhan bagi yang kesulitan dan anjuran pemaafan (penghapusan) utang secara sukarela (Robert et al., 2022). Studi wawancara ulama tentang manajemen utang juga menyebut bahwa ketika debitur sungguh-sungguh berupaya tetapi tetap gagal, kreditur dianjurkan mempertimbangkan perpanjangan waktu atau "partial or complete rebate," serta menilai pemaafan utang sebagai tindakan mulia (Sa'ad & Alhabshi, 2019). Walaupun pemaafan (ibra') berbeda dari muqāṣṣah (set-off), dua literatur ini memperlihatkan konteks etik yang sama: syariah mendorong penyelesaian utang yang menjaga keadilan dan kemaslahatan, baik melalui penataan kewajiban (misalnya muqāṣṣah) maupun melalui kelonggaran sukarela (misalnya ibra') (Sa'ad & Alhabshi, 2019; Robert et al., 2022).

________________________________________

IV. Syarat Struktural Al-Muqāṣṣah: Adanya Timbal Balik Utang dan Peran Persetujuan

Sumber yang meninjau al-muqāṣṣah dalam teori utang menekankan bahwa bentuk al-ittifāqiyyah (kompensasi berdasarkan kesepakatan) menuntut kondisi fundamental: "both parties must be in debt to each other and discharge their contractual obligations to each other with mutual consent" (kedua pihak sama-sama berutang satu sama lain dan melakukan pelepasan kewajiban dengan persetujuan timbal balik) (Sa'ad & Alhabshi, 2019). Penjelasan AAOIFI juga menempatkan muqāṣṣah sebagai strategi untuk "tathāruḥ al-duyūn" (saling menandingkan utang) atas "utang-utang yang tetap dalam tanggungan," yang secara konseptual menunjukkan prasyarat adanya kewajiban yang telah terbentuk pada masing-masing pihak—yakni masing-masing memiliki utang sekaligus piutang pada lawannya (هلال, 2022). Dengan demikian, untuk menggambarkan compensatio sesuai rumusan "dua pihak yang saling berutang," literatur secara langsung menautkannya dengan prasyarat "mutualitas" (reciprocity) tersebut.

Dalam variasi keadaan utang, studi AAOIFI mendeskripsikan pula problem ketika jatuh tempo berbeda—misalnya satu utang telah jatuh tempo (ḥāl) sementara yang lain masih berjangka (mu'ajjal)—dan memaparkan bahwa standar tersebut membahas cara muqāṣṣah dapat dilakukan dalam situasi demikian, termasuk dengan konsekuensi pihak tertentu "melepaskan" keuntungan penundaan (misalnya rela menanggalkan manfaat tempo) demi terjadinya set-off (هلال, 2022). Standar yang sama juga mengangkat situasi ketika salah satu utang "terikat jaminan" (misalnya kafālah/penjaminan) dan menunjukkan bagaimana perbedaan karakter utang dapat memengaruhi pelaksanaan muqāṣṣah. Walaupun uraian ini tidak identik dengan satu rumus tunggal, ia menunjukkan bahwa dalam praktik fikih kontemporer (berbasis standar), muqāṣṣah diperlakukan sebagai mekanisme yang perlu parameter dan penilaian kondisi-kondisi utang secara rinci, tidak sekadar "otomatis" tanpa mempertimbangkan sifat kewajiban (هلال, 2022).

________________________________________

V. Al-Muqāṣṣah dan Instrumen Penyelesaian Utang Lain: Ibra', Hawālah, serta Perdamaian (Ṣulḥ)

Dalam hukum Islam, muqāṣṣah perlu dibedakan dari instrumen lain yang sama-sama berkaitan dengan "penghapusan" atau "perubahan" beban utang.

Pertama, ibra' (الإبراء) adalah tindakan pelepasan tagihan oleh kreditur. Kajian tentang perkembangan ibra' di Malaysia menyatakan bahwa "proper subject-matter of ibra' is debt (dayn)" (objek ibra' adalah utang), dan kreditur dapat melepaskan debitur, penjamin (kāfil), atau pihak penerima pengalihan utang (muḥāl 'alayh) baik sebagian maupun seluruhnya dari kewajiban pembayaran (Saleem, 2016). Kajian yang sama menekankan prasyarat penting ibra': "the existence of a debt between the absolving and the absolved parties" (harus ada hubungan utang antara pihak yang membebaskan dan pihak yang dibebaskan) (Saleem, 2016). Ini berbeda dengan muqāṣṣah yang bekerja melalui perjumpaan dua utang timbal balik; ibra' pada dasarnya bersifat "unilateral release" atas klaim, bukan perjumpaan klaim timbal balik.

Kedua, dalam konteks penyelesaian lebih awal, literatur ibra' juga menyoroti perdebatan fikih tentang da' wa ta'ajjal (pengurangan utang karena percepatan pembayaran): Al-Zuḥaylī dilaporkan menyatakan bahwa "leaders of all four juristic schools" menilai pengurangan utang karena pelunasan dipercepat terlarang jika disyaratkan dalam kontrak pinjaman, karena dianalogikan dengan penambahan utang karena penundaan (Saleem, 2016). Namun, kajian tersebut membedakan antara ibra' yang diwajibkan regulator (misalnya kebijakan bank sentral) dengan ibra' bersyarat yang dipersyaratkan para pihak dalam kontrak, dengan kesimpulan bahwa ibra' wajib regulator memiliki karakter berbeda dari ibra' bersyarat yang kontroversial (Saleem, 2016). Dalam ranah praktik perbankan, tulisan tentang bilateral rebate (ibra' mutabādal) menilai bahwa rabat timbal balik dapat menjadi mekanisme yang "best and fairest" untuk peristiwa seperti pelunasan dini atau penarikan dini deposito berjangka, sebagai alternatif syariah atas biaya konvensional yang dipandang tanpa basis syariah (Robert et al., 2022). Walaupun ini bukan muqāṣṣah, diskursus tersebut penting karena memperlihatkan ekosistem instrumen penyelesaian utang syariah: muqāṣṣah (set-off), ibra' (pelepasan), dan bentuk rabat yang dirancang untuk keadilan para pihak (هلال, 2022; Robert et al., 2022).

Ketiga, hawālah (pengalihan utang) juga dikaji dalam teori utang sebagai mekanisme transfer liabilitas kepada pihak ketiga. Studi mengenai resolusi bank syariah menyebut hawālah sebagai "tool for the transfer of debt from a debtor to a third party willing to pay the debt," namun juga menyatakan adanya ketidakjelasan implementasi tertentu, terutama bila transfer dilakukan pada nilai di bawah nominal karena dapat mengandung unsur "embedded interest" (Nor et al., 2024). Dengan demikian, muqāṣṣah berbeda dari hawālah: muqāṣṣah adalah netting dua kewajiban timbal balik, sedangkan hawālah memindahkan kewajiban kepada pihak ketiga dan menimbulkan isu kepatuhan bila dikaitkan dengan diskonto/piutang.

Keempat, jika timbul sengketa tentang ada/tidaknya hak muqāṣṣah atau cara menghitungnya, jalur penyelesaian sengketa syariah memberi ruang pada perdamaian (al-ṣulḥ) dan arbitrase (taḥkīm). Artikel tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah menyatakan bahwa penyelesaian dapat ditempuh melalui mekanisme "peace (al-sulh), arbitration (tahkim), and/or the court (al-Qadha)" (Sa'ad & Alhabshi, 2019). Kajian resolusi sengketa Islam juga menerangkan perbedaan ṣulḥ sebagai bentuk mediasi modern (kompromi/negosiasi damai dengan bantuan pihak ketiga) dan taḥkīm sebagai arbitrase (putusan mengikat oleh pihak ketiga yang berkompeten), sehingga keduanya dapat menjadi instrumen prosedural untuk menutup ketegangan dalam pelaksanaan hak-hak kebendaan dan kewajiban utang, termasuk klaim set-off (Sa'ad & Alhabshi, 2019).

________________________________________

VI. Implementasi Kontemporer: Muqāṣṣah dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah dan Standar AAOIFI

Peran al-muqāṣṣah dalam praktik kontemporer ditunjukkan paling eksplisit oleh studi yang mengulas Standar Syariah AAOIFI Nomor 4. Studi tersebut menyebut AAOIFI sebagai salah satu produk ijtihad kontemporer penting dalam fikih muamalah, dengan jumlah standar yang "mencapai sekitar enam puluh," serta menyatakan bahwa standar-standar ini diterima luas dan menjadi rujukan awal operasi pembiayaan Islam serta pengawasan syariah, bahkan diikuti "lebih dari dua puluh negara Islam" baik penuh maupun parsial sebagai pedoman (هلال, 2022). Dalam kerangka itu, muqāṣṣah tidak dipaparkan hanya sebagai teori "perjumpaan utang," melainkan sebagai protokol kepatuhan yang menilai variasi keadaan utang (misalnya beda jatuh tempo, adanya jaminan) serta dampaknya terhadap kebolehan dan tata cara set-off. Dengan kata lain, ketika compensatio dipraktikkan oleh institusi modern (bank syariah), standar semacam ini berfungsi sebagai governance tool untuk memastikan set-off berjalan dalam koridor syariah (هلال, 2022).

Dalam konteks pembiayaan berbasis jual beli (misalnya murābaḥah), literatur pemulihan (recovery) menekankan bahwa bila pembeli memilih pembayaran angsuran, transaksi itu "become a debt contract where the debt will be settled in instalment over time until full settlement" (Nor et al., 2024). Dalam situasi penyelesaian/pelunasan, kajian pembiayaan rumah menyebut secara eksplisit bahwa hasil penjualan objek dapat dipakai melunasi utang "on the basis of set-off (muqassah)" dan pada saat yang sama pedoman regulator (Bank Negara Malaysia) juga menyarankan pemberian ibra' bagi nasabah yang melunasi sebelum waktu yang disepakati (هلال, 2022). Dua rujukan ini memperlihatkan relasi praktis: muqāṣṣah dapat dipakai sebagai perangkat settlement (khususnya bila ada klaim timbal balik atau mekanisme netting), sementara ibra' berfungsi sebagai pelepasan sebagian kewajiban (rebate) dalam pelunasan dini, dan keduanya berada dalam lanskap kepatuhan syariah yang menghindari bunga serta mengejar keadilan dalam penyelesaian (هلال, 2022).

________________________________________

VII. Batasan Kepatuhan: Menghindari Riba dan Problem "Penalti Keterlambatan," serta Posisi Ta'wīḍh/Gharāmah

Agar muqāṣṣah tetap merefleksikan tujuan syariah, ia perlu dipisahkan dari praktik yang mengubah utang menjadi instrumen keuntungan berbasis waktu. Literatur tentang mithliy dan qīmiy menggariskan bahwa dalam transaksi Islam, utang seharusnya dikembalikan "tanpa profit atas pokok," dan pelanggaran terhadap prinsip ini dapat jatuh pada riba (Sa'ad & Alhabshi, 2019). Pada sisi lain, kajian penalti keterlambatan menjelaskan bahwa bank syariah menghadapi masalah late payment karena tidak dapat mengenakan bunga, dan artikel tersebut mendiskusikan kebolehan pengenaan ta'wīḍh dan gharāmah dalam perspektif syariah, termasuk mengutip pandangan Syaikh Al-Zarqa bahwa prinsip kompensasi atas kerugian nyata akibat wanprestasi/kelalaian pembayaran dapat diterima dan tidak ada nash yang menolaknya (Sa'ad & Alhabshi, 2019). Artikel yang sama juga mengutip hadis tentang "procrastination by the solvent" sebagai ketidakadilan yang dapat dikenai sanksi (ta'zīr), termasuk bentuk financial ta'zīr (Sa'ad & Alhabshi, 2019).

Namun, diskursus ini tidak sepenuhnya tunggal: kajian manajemen risiko ketidakpatuhan syariah mencatat adanya perbedaan pandangan, misalnya Shariah Advisory Council (SAC) Bank Negara Malaysia menerima ta'wīḍh sebagai kompensasi kerugian nyata dengan rujukan hadis tentang penundaan pembayaran oleh yang mampu sebagai kezaliman, sedangkan sebagian ulama (misalnya Taqi Usmani dan rujukan Islamic Fiqh Academy) mempersoalkan kedekatannya dengan bunga (Nor et al., 2024). Perdebatan ini penting bagi muqāṣṣah karena menunjukkan garis batas: set-off adalah netting kewajiban yang telah ada, sedangkan penambahan karena waktu/penundaan menghadirkan isu riba dan perdebatan legitimasi kompensasi.

________________________________________

VIII. Muqāṣṣah dalam Konteks Insolvensi/Kepailitan Syariah: Antara Kewajiban Pelunasan Penuh, Pemaafan Sukarela, dan Keragaman Pandangan

Pembahasan muqāṣṣah sering menjadi lebih urgen ketika debitur mengalami kesulitan membayar, karena instrumen-instrumen penyelesaian utang diuji dalam kondisi stres. Literatur resolusi bank syariah menyatakan bahwa "mandatory forgiveness of debt appears to be forbidden" dan bahwa "there is no final discharge of indebtedness under Sharī'ah principles" dalam konteks kepailitan, karena debitur tetap berkewajiban membayar sampai lunas atau sampai kreditur memaafkan secara sukarela (Nor et al., 2024). Kajian komparatif reformasi kepailitan juga menyatakan bahwa "no school of Islamic Law (shari'ah) seemed to support … discharging debts without the consent of creditors," serta mencontohkan bahwa rancangan hukum Saudi pada akhirnya tidak memberi nonconsensual discharge dan menegaskan debitur tidak bebas dari sisa utang kecuali ada "general discharge from creditors" (Robert et al., 2022). Sejalan, studi tentang hukum kepailitan Saudi menilai adanya "clear absence" tujuan fresh start karena tidak ada pelepasan utang yang otomatis bagi debitur, berbeda dari sistem AS yang menjadikan discharge sebagai komponen inti (Robert et al., 2022). Bahkan, model insolvensi yang dirancang untuk bank syariah menempatkan fase pasca-kepailitan dalam corak etika: direksi "urged to voluntarily settle remaining debts," yang menegaskan lagi bahwa penyelesaian sisa utang diposisikan sebagai tanggung jawab moral dan kepatuhan syariah, bukan pemutusan otomatis oleh sistem (Nor et al., 2024).

Namun, literatur juga memperlihatkan nuansa intra-tradisi. Studi tentang kepailitan dalam yurisprudensi Ja'farī menyatakan bahwa kepailitan "releases the debtor from his personal liability for his debts" dan bahwa kreditur dilarang menagih utang yang telah discharged, walaupun artikel tersebut juga mengakui adanya perdebatan dalam detail efek putusan kepailitan dalam sumber-sumber Syiah (Saleem, 2016). Pernyataan ini tampak berbeda arah dengan literatur yang menekankan tiadanya final discharge tanpa persetujuan kreditur (Nor et al., 2024; Robert et al., 2022). Karena itu, jika "hukum Islam" dipahami sebagai spektrum mazhab dan elaborasi fikih, pembaca perlu mencatat bahwa posisi tentang "hapusnya sisa utang" dalam konteks insolvensi tidak selalu disajikan seragam dalam kajian-kajian modern, dan dapat bergantung pada tradisi yurisprudensial yang dirujuk—misalnya pembacaan Ja'farī tertentu versus pembacaan kebijakan syariah kontemporer dalam rancangan regulasi dan resolusi lembaga keuangan (Saleem, 2016).

Dalam konfigurasi seperti ini, muqāṣṣah dapat dipahami sebagai salah satu mekanisme "penyederhanaan" kewajiban yang—setidaknya dalam kondisi normal—memungkinkan para pihak mengurangi eksposur utang melalui netting yang sah, sementara tetap mempertahankan prinsip bahwa utang tidak hilang begitu saja tanpa dasar (pembayaran, set-off, atau pemaafan sukarela). Pada saat bersamaan, kerangka Qur'ani tentang kelonggaran kepada debitur yang kesulitan dan anjuran pemaafan sukarela (Q.S. Al-Baqarah 2:280) menunjukkan bahwa "penghapusan" juga dikenal, tetapi ditempatkan sebagai tindakan kebajikan yang dianjurkan dan menjadi rujukan banyak sarjana dalam diskursus debt forgiveness (Robert et al., 2022; Nor et al., 2024), dan dalam pandangan ulama wawancara modern dikaitkan dengan opsi perpanjangan atau rabat sebagian/total ketika debitur benar-benar tidak mampu (Sa'ad & Alhabshi, 2019).

________________________________________

IX. Penutup: Sintesis Konsep Compensatio (Set-Off) Menurut Hukum Islam

Berdasarkan sintesis literatur, compensatio sebagai "perjumpaan/penghapusan utang antara dua pihak yang saling berutang" memiliki padanan konseptual yang kuat dalam fikih muamalah melalui al-muqāṣṣah, yakni mekanisme set-off atas dua kewajiban timbal balik yang sama-sama telah terbentuk dalam tanggungan para pihak (هلال, 2022; Sa'ad & Alhabshi, 2019). Di tingkat tata kelola kontemporer, pemaparan AAOIFI menunjukkan bahwa muqāṣṣah diperlakukan sebagai prosedur bernorma—membahas perbedaan jatuh tempo, jaminan, dan kondisi-kondisi utang—dan karena itu menjadi relevan untuk praktik perbankan syariah yang membutuhkan perangkat penyelesaian utang tanpa riba dan tanpa kompleksitas pembayaran dua arah (هلال, 2022). Pada saat yang sama, muqāṣṣah perlu dibedakan dari ibra' (pelepasan sepihak atas utang) dan hawālah (pengalihan utang), serta ditempatkan dalam ekosistem penyelesaian yang juga mengenal ṣulḥ/taḥkīm untuk penyelesaian sengketa dan mengenal perdebatan tentang kompensasi keterlambatan (ta'wīḍh/gharāmah) (Sa'ad & Alhabshi, 2019; Saleem, 2016; Nor et al., 2024).

Akhirnya, diskursus insolvensi menunjukkan dua pesan besar: syariah kontemporer sering menolak "hapus utang wajib" tanpa persetujuan kreditur dan menekankan pelunasan penuh atau pemaafan sukarela (Nor et al., 2024; Robert et al., 2022), tetapi ada pula literatur mazhab tertentu (Ja'farī) yang menggambarkan konsepsi pelepasan liabilitas yang lebih "debtor-relief" pada kepailitan (Saleem, 2016), sehingga menunjukkan perlunya kehati-hatian metodologis ketika menggeneralisasi satu posisi "hukum Islam" tanpa menyebut tradisi fikih yang dirujuk.

________________________________________

Daftar Pustaka

Nor, A. H. bin M., Muneeza, A., & Mohsin, M. I. A. (2024). What is the insolvency regime applied under Shariah for Islamic banks? International Journal of Law and Management, 67(1), 56–77. https://doi.org/10.1108/ijlma-08-2023-0191

Robert, R., Agustina, R., & Nasution, B. (2022). The rationalization of debt discharge policy for individual debtors in Indonesian bankruptcy regime. Sriwijaya Law Review, 101–121. https://doi.org/10.28946/slrev.vol6.iss1.928.pp101-121

Sa'ad, A. A., & Alhabshi, S. M. S. J. (2019). Debt theories in Islamic commercial transactions and their implications for the Islamic capital market. International Journal of Management and Applied Research, 6(4), 296–306. https://doi.org/10.18646/2056.64.19-022

Saleem, M. (2016). Absolution (ibra') from discretion to regulations: The Malaysian experience. University of Sharjah (UoS) Journal of Humanities and Social Sciences, 13(3), 68–87. https://doi.org/10.36394/jhss/13/spi/8

هلال، ع. ا. (2022). المقاصَّة (شرح المعيار الشرعي رقم "4" من المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أيوفي). International Journal of Research and Studies Publishing, 3(33), 121–133. https://doi.org/10.52133/ijrsp.v3.33.4