01242 - Common Law dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Komparatif Fungsi Putusan Hakim sebagai Produk Hukum yang Dinamis

Abstract

This article examines the concept of common law from the perspective of Islamic law, with a focus on the functional role of judicial decisions (al-qaḍā') as a dynamic legal product. Using a comparative normative approach, this study maps the similarities and differences between the common law system—which places binding precedent (stare decisis) as the primary source of law—and the Islamic legal system, which is grounded in the Qur'an, Hadith, and ijtihad as its core methodology. The findings show that although Islamic law does not adopt binding precedent as a systemic characteristic, judicial decisions occupy a recognized position as one of the dynamic products of Islamic legal thought. In the context of modern states, particularly Indonesia, Supreme Court decisions can function as jurisprudence when used as guidelines for similar cases, even though Indonesia does not formally apply the common law precedent system. Justification tools such as maqāṣid al-sharī'ah, maṣlaḥah, 'urf, and living law serve as internal arguments that enable case-based legal development within Islamic judicial practice. Thus, common law in the Islamic law perspective is best understood as a functional analogy—where law develops through judicial decisions—rather than a systemic identity that places precedent above divine revelation.

Keywords: Common Law, Islamic Law, Judicial Decisions, Precedent, Ijtihad, Jurisprudence, Maqāṣid al-Sharī'ah

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep common law dalam perspektif hukum Islam, dengan fokus pada peran fungsional putusan hakim (al-qaḍā') sebagai produk hukum yang dinamis. Menggunakan pendekatan normatif komparatif, kajian ini memetakan persamaan dan perbedaan antara sistem common law—yang menempatkan preseden mengikat (stare decisis) sebagai sumber hukum utama—dan sistem hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad sebagai metodologi pokoknya. Temuan kajian menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam tidak mengadopsi preseden mengikat sebagai karakteristik sistemik, putusan pengadilan memiliki kedudukan yang diakui sebagai salah satu produk pemikiran hukum Islam yang dinamis. Dalam konteks negara modern, khususnya Indonesia, putusan Mahkamah Agung dapat berfungsi sebagai yurisprudensi apabila dijadikan pedoman bagi perkara sejenis, meskipun Indonesia tidak secara formal menerapkan sistem preseden common law. Perangkat pembenaran seperti maqāṣid al-sharī'ah, maṣlaḥah, 'urf, dan living law menjadi argumen internal yang memungkinkan perkembangan hukum berbasis kasus dalam praktik peradilan Islam. Dengan demikian, common law menurut hukum Islam paling tepat dipahami sebagai analogi fungsional—di mana hukum berkembang melalui putusan—bukan sebagai identitas sistemik yang menempatkan preseden di atas wahyu.

Kata Kunci: Common Law, Hukum Islam, Putusan Hakim, Preseden, Ijtihad, Yurisprudensi, Maqāṣid al-Sharī'ah

________________________________________

I. Pendahuluan

Dalam wacana ilmu hukum, common law lazim dipahami sebagai sistem hukum yang berkembang melalui putusan pengadilan; putusan dalam suatu perkara diperlakukan sebagai rujukan (bahkan dapat mengikat) bagi pemeriksaan perkara sejenis berikutnya melalui doktrin preseden mengikat (binding precedent) atau stare decisis (Aulia & Al-Fatih, 2018; Salma & Agustiar, 2023). Rumusan ini sejalan dengan karakterisasi common law sebagai judge made law (hukum yang dibentuk hakim) dan/atau hukum yang bertumpu pada kebiasaan (custom), di mana pusat aktivitas pembentukan dan pengembangan hukumnya berada pada institusi peradilan dan praktik pemutusan perkara (Salma & Agustiar, 2023). Literatur perbandingan sistem hukum juga menegaskan bahwa dalam common law, preseden merupakan ciri menonjol—putusan-putusan terdahulu menjadi acuan untuk memutus kasus yang serupa—dan karena itu common law sering dideskripsikan sebagai sistem "berbasis kasus" (case-based) (Aripin, 2009; Budiman, 2014).

Dengan titik tolak tersebut, pertanyaan "common law menurut hukum Islam" tidak terutama dimaknai sebagai klaim bahwa syariah identik dengan common law, melainkan sebagai upaya memetakan: (i) bagaimana hukum Islam (dengan sumber wahyu dan perangkat ijtihadnya) memposisikan putusan hakim (al-qaḍā'/qadla) sebagai salah satu bentuk produk hukum, serta (ii) sejauh mana putusan pengadilan dapat berfungsi sebagai rujukan (yurisprudensi) dalam perkembangan hukum Islam, khususnya dalam konteks negara modern seperti Indonesia.

________________________________________

II. Ciri Epistemik Common Law: Preseden, Case Reasoning, dan Improvisasi Yudisial

Sejumlah sumber dalam daftar rujukan menekankan bahwa common law (tradisi Anglo-Amerika) menggunakan pendekatan yang konkret, berbasis pengadilan, dan pragmatis: jawaban hukum dikembangkan dari kasus ke kasus, dengan penelusuran preseden yang "memungkinkan" untuk mengikat pada perkara yang sedang diperiksa; legislasi baru cenderung ditempuh ketika bidang hukum tertentu dinilai membingungkan, tidak jelas, atau terjadi kekosongan/gap (Budiman, 2014). Dari sisi sejarah Inggris, pembentukan common law dapat ditelusuri ke periode (paruh kedua) abad XII, dan dalam perkembangan historisnya sistem ini juga memperlihatkan kekhasan seperti peranan juri dalam institusi peradilan (Budiman, 2014).

Dalam perspektif teori hukum yang dikutip dalam kajian penegakan hukum, Gray bahkan merumuskan tesis terkenal "All the law is judge made law," disertai penegasan bahwa dalam praktik preseden, hakim wajib mengikuti putusan pengadilan yang lebih tinggi dalam hierarki dan juga putusan terdahulu (termasuk putusan sendiri) dalam perkara sejenis (stare decisis) (Salma & Agustiar, 2023). Literatur lain dalam daftar rujukan menambahkan bahwa negara penganut common law menjadikan putusan-putusan hakim sebagai preseden atau rujukan hukum bagi hakim lain, sementara sistem ini juga "membuka diri" terhadap kemungkinan bergeser dari prinsip preseden dalam kondisi tertentu. Perbandingan penerapan yurisprudensi pada tradisi civil law dan common law juga menegaskan bahwa pada konteks Australia (sebagai negara common law), hakim "harus mengikuti" putusan-putusan sebelumnya, sehingga keputusan pengadilan dipahami sebagai sumber hukum utama (Aripin, 2009).

________________________________________

III. Struktur Sumber Hukum Islam: Wahyu, Ijtihad, dan Ragam Produk Hukum

Di sisi lain, sumber-sumber yang disediakan menegaskan fondasi sumber hukum Islam pada Al-Qur'an dan Hadis, dengan ijtihad sebagai mekanisme penemuan/penggalian hukum ketika teks tidak secara langsung menjawab persoalan (misalnya karena kebutuhan zaman dan munculnya kasus baru) (Budiman, 2014). Kajian tentang karakteristik pemikiran hukum Islam menempatkan keterikatan pada naṣṣ (teks) bersamaan dengan keterbukaan pada faktor di luar naṣṣ melalui ijtihad; karenanya, ijtihad dipahami memiliki sifat relatif (ẓannī) dan dinamis sesuai perkembangan manusia dan dinamika hukum Islam. Karena keragaman persoalan sosial, politik, dan budaya, beberapa kajian juga menekankan kebutuhan memahami hukum Islam secara lebih luas dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan, termasuk elastisitas penerapan yang menghindari pola pikir semata-mata induktif-konservatif (Helmi, 2022).

Dalam bingkai pembentukan dan aktualisasi hukum, referensi yang tersedia secara konsisten menyebut adanya empat macam "produk pemikiran" atau "produk hukum" Islam: (1) kitab-kitab fikih, (2) fatwa ulama, (3) putusan pengadilan (agama), dan (4) peraturan perundang-undangan/kodifikasi (Helmi, 2022). Konsepsi serupa juga muncul dalam pembahasan pembaruan hukum Islam Indonesia yang menilai putusan pengadilan sebagai salah satu produk pemikiran hukum Islam yang dinamis (bahkan dinilai berdaya dinamika tinggi bersama fatwa) serta potensial berkontribusi pada pembaruan hukum karena melibatkan peran hakim dalam penegakan hukum dan tuntutan menggali nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pada titik ini, pembicaraan tentang "common law menurut hukum Islam" menjadi mungkin: bukan karena sumber utama syariah adalah preseden, melainkan karena putusan pengadilan—sebagai produk hukum—memiliki ruang untuk membentuk pola rujukan, membangun praktik penalaran berbasis kasus, dan memengaruhi perkembangan norma positif, terutama dalam konteks negara modern.

________________________________________

IV. Al-Qaḍā'/Qadla (Putusan Hakim) dalam Tradisi Islam: Ijtihad yang Diputuskan dalam Perkara Konkret

Dalam penjelasan tentang sistem peradilan agama di Indonesia, istilah yang dipakai dalam hukum Islam untuk menunjuk pengertian pemutusan perkara oleh lembaga berwenang adalah qadla (qaḍā'), yang dipahami sebagai "putusan hukum terhadap suatu permasalahan" dan lebih berorientasi pada proses pemutusan atau produk putusannya (Helmi, 2022). Literatur lain mendefinisikan putusan pengadilan (al-qadhā'/al-ḥukm) sebagai ucapan dan/atau tulisan tentang penetapan atau pemutusan yang lahir dari mekanisme peradilan, sekaligus menegaskan bahwa putusan pengadilan bersifat dinamis karena merupakan upaya hakim menjawab persoalan yang diajukan masyarakat pada titik waktu tertentu. Dengan demikian, putusan hakim dalam perspektif hukum Islam (sebagaimana tergambar pada sumber-sumber ini) bukan sekadar "administrasi penerapan teks," melainkan ruang institusional untuk mengoperasionalkan ijtihad pada kasus konkret.

Gambaran historis peradilan Islam periode awal juga menunjukkan bahwa ketika hukum kasus tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, para hakim melakukan ijtihad; hasil ijtihad tersebut mewujud sebagai putusan. Uraian ini penting untuk menunjukkan bahwa case-based reasoning (penalaran berbasis perkara konkret) memiliki tempat dalam tradisi peradilan Islam sejak awal—tentu dengan kerangka legitimasi yang berbeda dari common law: ijtihad bekerja sebagai mekanisme penemuan hukum ketika wahyu tidak memberikan jawaban langsung, dan putusan adalah "produk" institusional dari ijtihad tersebut. Dengan kata lain, meskipun common law menempatkan preseden sebagai sumber utama, sumber-sumber yang disediakan memperlihatkan bahwa hukum Islam juga mengenal dinamika keputusan hakim berbasis ijtihad dalam perkara konkret sebagai salah satu kanal perkembangan hukum.

________________________________________

V. Dari Putusan ke Rujukan: Yurisprudensi dalam Negara Modern (Terutama Indonesia)

A. Nuansa dan Batas: Indonesia Civil Law, tetapi Praktik Rujukan Putusan Tetap Kuat

Beberapa referensi secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia tidak menganut asas preseden yang mengikat sebagaimana common law (Aripin, 2009; Toni, 2018). Dalam kajian kewarisan Islam di Mahkamah Agung (MA), ditegaskan bahwa putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap dapat menjadi yurisprudensi apabila dijadikan pedoman pengambilan keputusan pada perkara yang sama, dan yurisprudensi itu disebut dapat menjadi "sumber hukum tertulis," meskipun sistem peradilan Indonesia tidak menganut asas preseden (Toni, 2018). Sejalan dengan itu, kajian perbandingan yurisprudensi Indonesia–Australia menegaskan bahwa dari sudut pandang yurisprudensi di Indonesia, putusan hakim tidak mempunyai kekuatan mengikat karena Indonesia tidak menerapkan sistem preseden; sekalipun demikian, yurisprudensi tetap memainkan peran dalam penerapan hukum dalam tradisi civil law (Aripin, 2009). Kajian tentang karakteristik sistem civil law juga menyebut bahwa salah satu cirinya adalah hakim tidak terikat pada preseden atau doktrin stare decisis sehingga undang-undang menjadi rujukan hukum utama (Mubarok, 2017).

Namun, beberapa sumber lain menegaskan adanya pengaruh dan pemanfaatan yurisprudensi MA sebagai pedoman praktis. Dalam diskursus ijtihad hukum waris di Indonesia, disebut bahwa pada dasarnya yurisprudensi yang mengikat adalah pranata common law, tetapi Indonesia (yang menganut civil law) "lambat laun terpengaruh" sehingga banyak putusan MA menjadi pedoman bagi putusan hakim lainnya. Kajian etika profesi hakim juga menggambarkan perbedaan itu: common law menempatkan yurisprudensi/preseden sebagai rujukan utama, sedangkan Indonesia dalam kerangka ketatanegaraan menempatkan kekuasaan kehakiman pada MA beserta badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian, "fungsi preseden" dalam konteks Indonesia harus dipahami sebagai praktik rujukan (persuasif dan institusional) yang bekerja berdampingan dengan prinsip civil law yang tidak mengikat secara formal (Aripin, 2009; Toni, 2018).

B. Putusan MA sebagai Pendorong Pembaruan Hukum Islam: Kreativitas, Yurisprudensi, dan Law in Action

Kajian penemuan hukum MA menegaskan bahwa penemuan hukum oleh MA memiliki kontribusi signifikan bagi pengembangan hukum Islam Indonesia, dan karena kedudukan MA sebagai puncak peradilan, putusannya dapat menjadi yurisprudensi bagi hakim lain, khususnya pada pengadilan tingkat bawah. Kajian lain tentang putusan MA dalam perkara kewarisan Islam menekankan dimensi "law in action" (hukum dalam praktik): putusan MA dipandang memadukan hukum Islam, hukum adat, dan perdata serta mengakomodasi peran sosial; dan putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat menjadi yurisprudensi bila dipakai sebagai pedoman untuk perkara sejenis (Toni, 2018). Di sini terlihat kemiripan fungsional dengan common law (putusan sebagai rujukan), tetapi tetap berada dalam nuansa Indonesia yang tidak mengadopsi preseden mengikat secara formal (Aripin, 2009; Mubarok, 2017; Toni, 2018).

Lebih jauh, literatur tentang disparitas putusan di peradilan agama menjelaskan bahwa sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI), hakim pengadilan agama memutus perkara keluarga berdasarkan mazhab yang dianut masing-masing sehingga disparitas tajam; KHI diharapkan menyatukan persepsi, tetapi sebagian hakim memandang KHI bukan sumber hukum formil yang mengikat karena berbasis Instruksi Presiden, dan kebebasan hakim dalam menemukan dasar hukum tetap dipertahankan dalam mengejar keadilan masyarakat (Sa'adah, 2018). Artinya, dinamika pembentukan "hukum melalui putusan" (yang dalam common law menjadi pusat sistem) juga tampak dalam praktik peradilan agama Indonesia—dengan motif yang ditopang oleh kebutuhan kesatuan hukum, kepastian, dan rasa keadilan substantif (Sa'adah, 2018).

________________________________________

VI. Metode dan Perangkat Pembenaran Putusan dalam Hukum Islam: Maqāṣid, Maṣlaḥah, 'Urf, dan Living Law

Sumber-sumber yang tersedia menegaskan bahwa ketika hukum Islam dioperasionalkan melalui peradilan, hakim tidak semata "menerapkan teks," tetapi dapat menggunakan perangkat ushul fikih dan pertimbangan kemaslahatan. Dalam kajian aktualisasi hukum perceraian, disebut bahwa dari segi metodologi perumusan KHI, para perumus menggunakan perangkat ushul fikih seperti maṣlaḥah, 'urf, istiḥsān, dan sadd al-dzarī'ah (Helmi, 2022). Secara institusional, reformasi posisi peradilan agama juga menekankan bahwa karena materi hukum tidak selalu berubah mengikuti perluasan kompetensi, hakim berperan bukan hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai penafsir/penemu hukum (rechtvinding) pada "law in book," "law in concreto," dan/atau "living law" dalam budaya hukum. Bahkan ditegaskan bahwa hakim pengadilan agama harus berijtihad untuk mengambil hukum yang hidup di masyarakat (living law) termasuk dari kitab-kitab fikih.

Keterkaitan antara living law dan 'urf juga ditegaskan sebagai sumber pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan: teori living law dan 'urf diakui dalam sistem hukum Indonesia dan disebut menjadi sumber hukum bagi hakim dalam memutus perkara; putusan pengadilan dapat mengadopsi 'urf dalam isu-isu seperti besaran uang iddah, kawin lari, dan harta bersama. Dengan demikian, kalau common law sering dikaitkan dengan kebiasaan (custom) dan hukum yang dibentuk pengadilan (Budiman, 2014; Salma & Agustiar, 2023), maka rujukan yang tersedia menunjukkan adanya jembatan konseptual dalam praktik hukum Islam di Indonesia: putusan hakim dapat menginternalisasi kebiasaan yang hidup ('urf/living law) sebagai bagian dari argumentasi dan penyelesaian perkara. Jembatan ini bukan identitas sistem, melainkan kemiripan mekanisme: norma berkembang melalui respons pengadilan terhadap kasus konkret, dengan legitimasi ushul fikih dan nilai kemaslahatan (Helmi, 2022).

________________________________________

VII. Studi Ilustratif: Putusan sebagai "Motor" Adaptasi Hukum Islam (Wasiat Wajibah dan Toleransi)

Salah satu ilustrasi paling jelas dalam sumber yang disediakan adalah perkembangan wasiat wajibah melalui putusan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Studi tentang konstruksi toleransi beragama dalam wasiat wajibah menganalisis dua putusan (disebutkan nomor perkaranya dalam artikel) dan menyimpulkan bahwa hakim pengadilan agama memperlihatkan toleransi beragama yang tinggi terhadap non-Muslim dengan cara memberikan hak harta kepada non-Muslim walaupun menurut ketentuan syariat mereka tidak berhak; pertimbangan ini dikaitkan dengan unsur maṣlaḥah dan kewajiban memelihara lima aspek syariat (ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-nasl, ḥifẓ al-māl). Artikel lain tentang pelaksanaan wasiat wajibah juga mendeskripsikan dinamika putusan berjenjang: pada tingkat pengadilan agama dinyatakan ahli waris non-Muslim tidak berhak karena berbeda agama; pada tingkat pengadilan tinggi agama diputuskan bahwa non-Muslim memperoleh harta melalui wasiat wajibah, dan argumentasi putusan tersebut dikaitkan dengan rujukan Qurani yang disebut dalam artikel. Kajian rekonstruksi waris dalam pluralisme agama menegaskan pula bahwa non-Muslim tidak mewarisi dari Muslim, tetapi demi keadilan dan penghormatan, non-Muslim dapat memperoleh bagian melalui wasiat wajibah yang diproses melalui penetapan pengadilan (Triyanta & Hassan, 2007).

Dalam kerangka "common law menurut hukum Islam," rangkaian temuan ini menunjukkan bahwa: (i) hakim melakukan penemuan hukum melalui putusan, (ii) putusan dijustifikasi dengan perangkat maqāṣid/maṣlaḥah (sebagai metodologi internal tradisi hukum Islam), dan (iii) putusan dapat menggeser praktik penerapan norma positif (misalnya KHI) dalam rangka mencapai kemaslahatan atau rasa keadilan (Triyanta & Hassan, 2007). Ini mencerminkan fungsi yang secara sosiologis mendekati judge-made development (perkembangan hukum oleh hakim), tetapi tetap dibatasi oleh horizon pembenaran syariah (maqāṣid dan maṣlaḥah) yang memang disebut sebagai perangkat argumentasi dalam sumber-sumber tersebut (Helmi, 2022).

________________________________________

VIII. Variasi di Dunia Muslim Modern: Kontroversi antara Qanun (Hukum Negara), Qadla (Putusan), dan Fikih

Kajian tentang reformasi konstitusi dan yudisial Arab Saudi menyebut adanya garis pemisah (dan kontroversi) antara aturan perundang-undangan negara modern (qanun), keputusan peradilan (qadla), dan hukum yang diformulasikan para fuqaha dalam kitab-kitab fikih (disebut sebagai the professor's law) (Shobirin, 2018). Dalam kajian yang sama, dicatat pula bahwa putusan Panel Audit dalam bidang hukum administrasi dapat menjadi preseden bagi Diwan al-Mazhalim, berbeda dari putusan peradilan syariah (dalam penjelasan artikel tersebut) (Shobirin, 2018). Variasi ini relevan karena memperlihatkan bahwa di sebagian konteks negara Muslim modern, preseden sebagai mekanisme rujukan putusan bisa muncul pada sektor tertentu, meskipun relasinya dengan peradilan syariah dan struktur sumber hukum tetap problematis dan diperdebatkan (Shobirin, 2018). Hal ini sekaligus menegaskan bahwa pembahasan "preseden" tidak otomatis identik di semua negara Muslim; ia bergantung pada desain kelembagaan dan pembedaan ranah hukum administrasi, perdata/keluarga, atau syariah (Shobirin, 2018).

Dalam konteks Malaysia, kajian sengketa bisnis keuangan Islam menunjukkan bahwa Malaysia termasuk negara penganut common law, dan salah satu cirinya adalah hukum berdasarkan preseden (putusan dalam suatu kasus menjadi referensi sekaligus aturan yang mengikat bagi putusan berikutnya terkait masalah serupa) (Aulia & Al-Fatih, 2018). Kajian itu juga menyoroti bahwa sengketa perbankan/keuangan Islam di Malaysia tidak selalu diselesaikan di pengadilan syariah, melainkan di pengadilan sipil yang menggunakan kerangka common law warisan kolonial Inggris, dan putusan-putusan tertentu disebut sebagai contoh rujukan dalam konteks itu (Aulia & Al-Fatih, 2018). Bahkan, disebut pula bahwa tidak mudah bagi pengadilan di London untuk mengadili transaksi keuangan Islam karena Inggris bukan negara Islam dan hukum yang berlaku adalah common law (Aulia & Al-Fatih, 2018). Rangkaian ini memperlihatkan dua hal: (i) dalam common law, preseden mengikat adalah mekanisme internal sistem (Aulia & Al-Fatih, 2018; Salma & Agustiar, 2023), sementara (ii) dalam "hukum Islam sebagai norma transaksi," kebutuhan pembuktian dan argumentasi syariah dapat menimbulkan ketegangan ketika diadili dalam kerangka common law non-syariah (Aulia & Al-Fatih, 2018).

________________________________________

IX. Sintesis Konseptual: Apa Makna "Common Law Menurut Hukum Islam"?

Berdasarkan sumber-sumber yang disediakan, sintesis konseptual yang paling dapat dipertahankan—karena ditopang langsung oleh rujukan—adalah sebagai berikut.

Pertama, common law secara definisional menonjolkan preseden mengikat dan "hukum buatan hakim" sebagai sumber utama, dengan penalaran yang bergerak dari kasus ke kasus (case-based) (Aripin, 2009; Aulia & Al-Fatih, 2018; Budiman, 2014; Salma & Agustiar, 2023).

Kedua, hukum Islam menempatkan Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad sebagai fondasi sumber dan metodologi penggalian hukumnya, dengan ijtihad yang bersifat dinamis serta terbuka terhadap kebutuhan zaman (Budiman, 2014).

Ketiga, sekalipun demikian, sumber-sumber ini juga menegaskan bahwa putusan pengadilan (qadla/al-qadhā') adalah salah satu "produk" pemikiran hukum Islam yang dinamis dan dapat berkontribusi terhadap pembaruan hukum Islam—terutama melalui peran MA atau peradilan agama (Toni, 2018).

Keempat, dalam praktik negara modern seperti Indonesia, meskipun tidak menganut preseden mengikat ala common law, putusan MA yang berkekuatan hukum tetap dapat menjadi yurisprudensi bila dijadikan pedoman, dan praktik rujukan putusan (sebagai pedoman) diakui dalam diskursus pembaruan hukum Islam Indonesia (Aripin, 2009; Toni, 2018).

Kelima, perangkat pembenaran internal hukum Islam—seperti maṣlaḥah/maqāṣid serta 'urf/living law—secara eksplisit dipakai untuk menjelaskan dan menjustifikasi penemuan hukum hakim dalam putusan, termasuk pada isu sensitif seperti wasiat wajibah bagi non-Muslim (Helmi, 2022; Triyanta & Hassan, 2007).

Dengan demikian, "common law menurut hukum Islam" (dalam batas evidensi rujukan yang tersedia) paling tepat dipahami sebagai fungsi yudisial dalam hukum Islam: putusan pengadilan merupakan kanal yang dinamis untuk menerapkan ijtihad pada kasus konkret, dan dalam konteks negara modern putusan dapat berfungsi sebagai rujukan/yurisprudensi (meskipun tidak selalu mengikat secara formal seperti stare decisis) (Sa'adah, 2018; Toni, 2018). Pada tataran ini, analogi dengan common law bersifat fungsional—yakni hukum berkembang melalui putusan—bukan identitas sistemik yang menempatkan preseden sebagai sumber utama di atas wahyu (Budiman, 2014; Toni, 2018).

________________________________________

X. Kesimpulan

Sumber-sumber yang disediakan memperlihatkan pembedaan yang tegas namun produktif. Common law menempatkan preseden mengikat dan judge made law sebagai ciri dominan, dengan penalaran hukum yang bertumbuh dari putusan ke putusan (Aripin, 2009; Aulia & Al-Fatih, 2018; Budiman, 2014; Salma & Agustiar, 2023). Hukum Islam—menurut rujukan yang tersedia—bertumpu pada Al-Qur'an dan Hadis serta ijtihad sebagai mekanisme adaptasi terhadap persoalan baru, dan putusan pengadilan (qadla/al-qadhā') dipahami sebagai salah satu produk pemikiran hukum Islam yang dinamis (Budiman, 2014; Helmi, 2022).

Dalam konteks negara modern (khususnya Indonesia), putusan MA atau putusan peradilan agama dapat berfungsi sebagai yurisprudensi ketika dijadikan pedoman, walaupun Indonesia tidak menganut preseden mengikat sebagaimana common law (Aripin, 2009; Toni, 2018). Putusan-putusan yang menggunakan maqāṣid/maṣlaḥah dan/atau menginternalisasi 'urf/living law (misalnya pada wasiat wajibah untuk non-Muslim) menunjukkan bagaimana penalaran berbasis kasus dapat menjadi instrumen pembaruan hukum Islam dalam praktik peradilan (Triyanta & Hassan, 2007).

Maka, "common law menurut hukum Islam" (berdasar rujukan yang tersedia) lebih tepat dipahami sebagai pengakuan terhadap peran putusan hakim sebagai produk hukum yang dinamis dan (dalam konteks tertentu) sebagai rujukan yurisprudensial—bukan sebagai penggantian sumber wahyu oleh preseden mengikat.

________________________________________

Daftar Referensi

Aripin, J. (2009). Reformasi hukum dan posisi peradilan agama di Indonesia. Al Qalam, 26(1), 45. https://doi.org/10.32678/alqalam.v26i1.1513

Aulia, F., & Al-Fatih, S. (2018). Perbandingan sistem hukum common law, civil law dan Islamic law dalam perspektif sejarah dan karakteristik berpikir. Jurnal Ilmiah Hukum Legality, 25(1), 98. https://doi.org/10.22219/jihl.v25i1.5993

Budiman, A. (2014). Penemuan hukum dalam putusan Mahkamah Agung dan relevansinya bagi pengembangan hukum Islam Indonesia. Al-Ahkam, 24(1), 1. https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.1.129

Helmi, M. (2022). Penemuan hukum cerai gugat oleh hakim pada pengadilan agama berdasar paradigma post-positivisme. Asy-Syari'ah, 23(2), 261–278. https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15001

Mubarok, A. Z. S. (2017). Reformasi konstitusi dan yudisial dalam bingkai konstitusionalisme di Arab Saudi. Journal of Islamic Studies and Humanities, 2(1), 1–29. https://doi.org/10.21580/jish.21.2514

Sa'adah, M. (2018). Syariah dalam konteks negara modern di dunia Islam. Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs, 3(2), 203. https://doi.org/10.21111/dauliyah.v3i2.2502

Salma, S., & Agustiar, A. (2023). Konstruksi toleransi beragama dalam wasiat wajibah melalui penerapan maqasid al-syari'ah. Jurnal Yudisial, 15(2), 167. https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.480

Shobirin, S. (2018). Penemuan hukum oleh hakim Mahkamah Agung dalam putusan perkara kewarisan Islam di Indonesia pada tahun 1995–2014. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 9(1), 152. https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i1.3678

Toni, A. (2018). Aktualisasi hukum perceraian perspektif pengadilan agama di Indonesia. Maqashid: Jurnal Hukum Islam, 1(2), 34–63. https://doi.org/10.35897/maqashid.v1i2.130

Triyanta, A., & Hassan, R. (2007). Penyelesaian sengketa bisnis keuangan Islam melalui pengadilan di Malaysia dan relevansinya dengan Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 15(2), 206–222. https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss2.art4