01244 - Kompetensi Menurut Hukum Islam: Konsep, Kelembagaan, Dan Implementasinya Di Indonesia

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep kompetensi (kewenangan) dalam perspektif hukum Islam, mulai dari landasan normatif dalam tradisi fiqh hingga implementasinya dalam sistem peradilan modern di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis berbasis kajian literatur, artikel ini menelaah diferensiasi kelembagaan peradilan Islam (al-qaḍā', hisbah, dan maẓālim), otoritas hakim sebagai pejabat yang berwenang, serta pembagian kompetensi absolut dan relatif dalam konteks hukum positif Indonesia. Pembahasan meliputi perluasan kewenangan Peradilan Agama ke ranah ekonomi syariah, problem dualisme yurisdiksi, peran kodifikasi hukum seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan fatwa DSN-MUI, kekhususan Mahkamah Syar'iyah di Aceh, serta berbagai tantangan institusional yang masih dihadapi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kompetensi dalam hukum Islam bersifat berlapis: ia mencakup diferensiasi jenis perkara, diferensiasi fungsi pejabat, serta diferensiasi otoritas untuk menetapkan putusan yang mengikat. Implementasi kompetensi tersebut dalam negara modern memperlihatkan dua lapisan yang saling berinteraksi, yaitu lapisan normatif berupa pengaturan kewenangan dan lapisan sosiologis berupa praktik pemilihan forum serta kapasitas institusi.

Kata kunci: kompetensi, hukum Islam, peradilan agama, ekonomi syariah, yurisdiksi

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of competence (authority) from an Islamic law perspective, ranging from its normative foundations in the fiqh tradition to its implementation within Indonesia's modern judicial system. Employing a descriptive-analytical approach based on literature review, this article explores the institutional differentiation of Islamic adjudication (al-qaḍā', hisbah, and maẓālim), the authority of judges as competent officials, and the division of absolute and relative competence within the framework of Indonesian positive law. The discussion encompasses the expansion of the Religious Court's jurisdiction into the sphere of Islamic economics, the problem of jurisdictional dualism, the role of legal codification such as the Compilation of Islamic Economic Law (KHES) and DSN-MUI fatwas, the distinctiveness of the Mahkamah Syar'iyah in Aceh, and various institutional challenges that remain. The findings indicate that competence in Islamic law is multi-layered in nature: it encompasses differentiation by type of case, differentiation of official functions, and differentiation of authority to issue binding decisions. The implementation of such competence in the modern state reveals two interacting layers, namely the normative layer of jurisdictional regulation and the sociological layer of forum selection practices and institutional capacity.

Keywords: competence, Islamic law, religious court, Islamic economics, jurisdiction

________________________________________

1. PENDAHULUAN

Kompetensi atau kewenangan dalam konteks hukum merujuk pada kewenangan pengadilan atau pejabat untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Dalam pembahasan hukum Islam—terutama ketika dikaitkan dengan fungsi peradilan—kompetensi pada dasarnya menunjuk pada batas-batas kewenangan institusional seorang pejabat atau lembaga untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara sah. Kerangka ini menuntut adanya dasar hukum yang jelas, karena kewenangan harus "dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada" agar keputusan yang dihasilkan dapat dinilai sah dan benar secara yuridis; tanpa kewenangan, suatu keputusan yuridis tidak dapat dikeluarkan secara benar (Sa'diyah et al., 2021).

Di dalam teori kewenangan yang digunakan dalam kajian hukum Islam dan hukum positif, kewenangan juga dipahami sekurang-kurangnya memuat unsur pengaruh (kemampuan mengendalikan perilaku subjek hukum), dasar hukum (pemberian kewenangan harus berbasis hukum), dan konformitas hukum (adanya batas/standar penggunaan kewenangan) (Abdillah & Susilawati, 2020). Dengan demikian, pembahasan kompetensi menurut hukum Islam bukan sekadar membahas siapa yang boleh mengadili, tetapi juga mengapa dan sampai di mana kewenangan itu dapat dijalankan secara sah (Abdillah & Susilawati, 2020; Sa'diyah et al., 2021).

Sejumlah literatur yang membandingkan hukum Islam dan hukum negara menekankan bahwa hukum Islam memiliki dimensi law in books dan law in action: al-Qur'an dan Hadis menjadi dasar normatif yang fundamental, sedangkan operasionalisasinya dalam kehidupan sosial diurai dalam fiqh sebagai pedoman tindakan (Riansyah, 2021). Prinsip ini penting dalam isu kompetensi, karena "mengadili" bukan hanya tindakan administratif, melainkan tindakan kekuasaan kehakiman yang mengikat para pihak; karena itu, klaim kewenangan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara normatif (berbasis dalil dan kaidah syariah) maupun secara institusional (berbasis penunjukan/otorisasi yang sah) (Faisal, 2017; Riansyah, 2021). Dalam konteks penyelesaian sengketa, literatur fiqh qadha juga menegaskan adanya beberapa mekanisme penyelesaian sengketa yang dikenal dalam tradisi hukum Islam, seperti al-ṣulḥ (perdamaian), taḥkīm (arbitrase), dan wilāyat al-qaḍā' (kekuasaan kehakiman/peradilan), yang masing-masing memiliki prasyarat kompetensi dan batas kewenangan yang berbeda (Faisal, 2017; Sucipto, 2022).

Bertolak dari latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep kompetensi menurut hukum Islam, tipologi kelembagaan peradilan dalam fiqh siyasah, otoritas hakim dan sumber legitimasi putusan, pembagian kompetensi absolut dan relatif, serta implementasi dan tantangan penerapannya di Indonesia.

________________________________________

2. TIPOLOGI KELEMBAGAAN PERADILAN DALAM FIQH SIYASAH: WILĀYAH AL-KHUṢŪMĀT (AL-QAḌĀ'), HISBAH, DAN MAẒĀLIM

Dalam wacana fiqh siyasah, Islam mensyariatkan adanya kategorisasi peradilan menurut objek perkara yang ditangani. Beberapa rujukan menyebut tiga kategori utama: wilāyah al-khuṣūmāt (peradilan sengketa/khushumat), wilāyah al-ḥisbah, dan wilāyah al-maẓālim (Aripin, 2009). Wilāyah al-khuṣūmāt dipahami sebagai peradilan sengketa di tengah masyarakat, di mana terdapat pihak penuntut yang menuntut haknya dan pihak yang dituntut/terdakwa sebagai pihak lawan sengketa (Aripin, 2009). Sementara itu, hisbah sering digambarkan sebagai mekanisme pengawasan/penertiban pelanggaran yang bersifat segera dan praktis, tetapi dengan batasan-batasan tertentu yang membedakannya dari fungsi hakim peradilan biasa (Aripin, 2009; Ferdika et al., 2022). Adapun maẓālim dipahami sebagai institusi peradilan yang menangani bentuk-bentuk kezaliman/penyimpangan penguasa atau pejabat terhadap rakyat, termasuk kebijakan/keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat (Dewi, 2021; Mubarok, 2020).

Nuansa batas kompetensi antarinstitusi ini ditegaskan dalam uraian tentang muhtasib (pejabat hisbah). Satu rujukan menyebut bahwa muhtasib tidak berwenang mendengar keterangan saksi untuk memutus hukum dan tidak berwenang menyuruh bersumpah kepada pihak yang menolak gugatan, karena hal demikian merupakan wewenang hakim pengadilan (Aripin, 2009). Tegangan batas kewenangan ini juga muncul dalam kajian yang menyamakan fungsi hisbah dengan beberapa lembaga modern, namun tetap menekankan bahwa kesamaan itu tidak bersifat identik karena terdapat perbedaan tugas dan forum pemrosesan perkara; misalnya, hisbah diposisikan "di luar pengadilan", sedangkan lembaga penuntutan modern bekerja dalam mekanisme persidangan (Ferdika et al., 2022). Dengan kata lain, tradisi hukum Islam mengenal diferensiasi yurisdiksi yang menuntut ketepatan penempatan perkara pada institusi yang berwenang, agar produk hukum (putusan/ketetapan/tindakan) tidak melampaui kompetensi yang ditetapkan (Aripin, 2009; Dewi, 2021).

Dalam perkembangan pemikiran kontemporer di Indonesia, beberapa kajian kemudian memakai kategori maẓālim untuk menjelaskan analogi fungsi lembaga tertentu, misalnya Mahkamah Konstitusi atau lembaga yang mengoreksi kebijakan/produk normatif yang merugikan hak warga negara, meskipun dengan catatan bahwa penyamaan tersebut adalah penyetaraan fungsional dalam kerangka fiqh siyasah, bukan klaim identitas kelembagaan (Dewi, 2021; Mubarok, 2020). Literatur yang membahas gagasan Jimly Asshiddiqie, misalnya, menegaskan kemiripan wewenang dan fungsi wilāyah al-maẓālim dengan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara yang menyangkut kebijakan/keputusan yang merugikan rakyat, sekaligus menyinggung aspek pelimpahan kewenangan dalam tata kelola kekuasaan (legislatif oleh mujtahid/mufti, yudikatif oleh hakim, eksekutif oleh khalifah/sultan dan perangkatnya) (Dewi, 2021). Dengan demikian, kompetensi dalam hukum Islam dapat dipahami sebagai konsep berlapis: ia mencakup diferensiasi jenis perkara, diferensiasi fungsi pejabat, serta diferensiasi otoritas untuk menetapkan putusan yang mengikat (Aripin, 2009; Dewi, 2021; Mubarok, 2020).

________________________________________

3. KOMPETENSI MENGADILI DALAM TRADISI AL-QAḌĀ': DARI PRAKTIK SOSIAL PRA-ISLAM HINGGA NABI DAN SAHABAT

Literatur tentang hukum materiil penyelesaian sengketa dalam perspektif Islam menjelaskan bahwa sebelum Islam, masyarakat Arab tidak memiliki sistem peradilan yang terorganisir; penyelesaian sengketa tertentu dilakukan melalui juru damai atau wasit yang ditunjuk para pihak secara ad hoc (Cahyadi, 2016). Di dalam perkembangan Islam, model penyelesaian sengketa kemudian dapat dirujuk sekurang-kurangnya pada dua pola: penyelesaian melalui al-qaḍā' (peradilan) dan bentuk penyelesaian lain yang dalam literatur kontemporer sering diposisikan sebagai non-litigasi, seperti perdamaian atau arbitrase (taḥkīm) (Cahyadi, 2016; Faisal, 2017). Pembedaan ini penting bagi isu kompetensi: ketika sengketa dibawa ke ranah al-qaḍā', yang berwenang memutus adalah otoritas kehakiman (hakim/qadhi) yang mendapatkan legitimasi untuk memeriksa dan memutus, sedangkan dalam taḥkīm, kewenangan memutus berpangkal pada kesepakatan para pihak terhadap pihak penengah/arbitrator (Cahyadi, 2016; Faisal, 2017).

Pada sisi lain, diskursus fiqh modern juga menekankan bahwa penetapan sanksi—misalnya dalam konteks denda atau tindakan ta'zīr—secara prinsip merupakan kewenangan pihak yang berwenang (hakim/peradilan) atau pihak penengah yang disepakati; penegasan ini muncul dalam pembahasan denda keterlambatan pembayaran utang yang dikaitkan dengan otoritas hakim atau badan arbitrase yang disepakati dalam konteks perbankan syariah (Musjtari et al., 2020). Pernyataan tersebut menguatkan tesis bahwa, dalam hukum Islam, "kewenangan" tidak hanya berarti kemampuan teknis menyelesaikan sengketa, tetapi juga otoritas normatif untuk menetapkan konsekuensi hukum yang memaksa, sehingga harus berada pada lembaga/pejabat yang sah secara syar'i dan diakui oleh tata aturan yang berlaku (Faisal, 2017; Musjtari et al., 2020). Dengan demikian, sejak titik ini, kompetensi mengadili dalam hukum Islam melekat pada desain legitimasi: keputusan hukum dipandang sah ketika ia keluar dari kewenangan yang sah dan sempurna, sedangkan keputusan yang tidak berbasis kewenangan dipersoalkan validitasnya (Cahyadi, 2016; Musjtari et al., 2020).

________________________________________

4. OTORITAS HAKIM (QĀḌĪ) DAN SUMBER LEGITIMASI PUTUSAN: DALIL SYAR'I, IJTIHAD, DAN TUJUAN KEMASLAHATAN

Dalam tradisi hukum Islam dan hukum acara di Indonesia, hakim dipahami sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili; "mengadili" dipahami sebagai rangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara di sidang pengadilan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu seperti kebebasan dan ketidakberpihakan (Najib, 2020). Pada level sumber hukum, ulama ushul fiqh mengklasifikasikan sumber hukum syara' yang disepakati mencakup Al-Qur'an, Sunnah, ijma, dan qiyas (Fariana, 2016). Kerangka sumber ini relevan dengan isu kompetensi karena memengaruhi dua hal sekaligus: pertama, legitimasi materiil putusan (apakah selaras dengan dalil dan prinsip syariah), dan kedua, legitimasi institusionalnya (apakah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang) (Fariana, 2016; Najib, 2020).

Kajian tentang fiqh siyasah juga menggarisbawahi bahwa seorang hakim pada wilayah peradilan (qaḍā') dituntut memahami berbagai disiplin keilmuan Islam agar hukum yang dihasilkan tetap berada dalam koridor syariah (Abror, 2020). Dengan demikian, kompetensi dalam hukum Islam tidak dapat direduksi menjadi batas yurisdiksi belaka, melainkan juga mencakup kapasitas epistemik (kemampuan memahami dan menalar sumber-sumber syariah) untuk menghasilkan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan (Abror, 2020; Fariana, 2016). Dalam konteks Indonesia, beberapa kajian tentang diskresi dan ijtihad hakim agama menegaskan peran hakim sebagai penggali nilai hukum yang hidup di masyarakat serta penggunaan metodologi ushul fiqh untuk membangun pertimbangan hukum yang rasional dan selaras dengan tujuan penetapan hukum (maqāṣid) (Millenia et al., 2021). Argumen ini memperlihatkan bahwa, bahkan ketika kewenangan formal sudah ditetapkan, kualitas pelaksanaan kewenangan (melalui ijtihad/penemuan hukum) tetap menjadi unsur penting dari "kompetensi" dalam makna substantif (Abror, 2020; Millenia et al., 2021).

Beberapa kajian juga secara spesifik menegaskan bahwa penetapan status hukum tertentu—misalnya status orang hilang/mafqud hidup atau mati—merupakan wewenang yang diberikan kepada hakim (Fariana, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi bukan hanya terkait sengketa kontensius (gugatan), tetapi juga terkait perkara permohonan (voluntair) yang menghasilkan penetapan, dan tetap membutuhkan dasar kewenangan yang jelas (Fariana, 2016; Najib, 2020). Dengan demikian, konsepsi kompetensi dalam hukum Islam dapat dipahami mencakup: siapa yang berwenang, jenis perkara apa yang menjadi kewenangannya, serta perangkat sumber hukum apa yang dapat dipakai untuk menjustifikasi putusan/penetapan tersebut (Fariana, 2016; Najib, 2020).

________________________________________

5. KOMPETENSI ABSOLUT DAN RELATIF: PEMBAGIAN YURISDIKSI BERDASARKAN JENIS PERKARA DAN WILAYAH

Dalam literatur hukum acara, kompetensi absolut dan kompetensi relatif dipandang sebagai dua kategori yang tidak terpisahkan dalam kelembagaan peradilan. Kompetensi absolut muncul karena pembagian lingkungan peradilan (atribusi kekuasaan), sementara kompetensi relatif muncul karena faktor wilayah (distribusi kekuasaan) yang membatasi kewenangan pengadilan dalam yurisdiksi geografis tertentu (Berutu, 2020). Penjelasan serupa muncul dalam kajian dinamika perkara di Pengadilan Agama yang menegaskan bahwa kewenangan mengadili/kompetensi yurisdiksi berfungsi menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara agar pengajuan perkara dapat diterima dan tidak ditolak karena pengadilan tidak berwenang (Tutik, 2016). Dalam pengertian ini, kompetensi absolut menjawab "pengadilan macam apa" yang berwenang (berdasarkan jenis perkara), sedangkan kompetensi relatif menjawab "pengadilan yang mana" yang berwenang (berdasarkan wilayah/domisili para pihak) (Tutik, 2016).

Dalam literatur yang membahas peran hakim Pengadilan Agama, kewenangan relatif dipahami sebagai pembagian kewenangan antarperadilan yang satu jenis dan satu tingkatan yang dibatasi wilayah hukum dan domisili pihak yang berperkara. Adapun kompetensi absolut dipahami sebagai kekuasaan pengadilan berdasarkan jenis perkara yang menjadi yurisdiksi lingkungan peradilan tersebut (Berutu, 2020; Tutik, 2016). Dengan demikian, ketika topik kompetensi menurut hukum Islam dibahas dalam konteks negara modern seperti Indonesia, pembahasan itu sering mengambil bentuk hibrid: konsep kewenangan dihubungkan dengan teori kewenangan publik (berbasis legalitas), sekaligus dihubungkan dengan batasan syariah tentang siapa yang berwenang menetapkan hukum dan sanksi (Abdillah & Susilawati, 2020; Musjtari et al., 2020).

Selain yurisdiksi pengadilan, literatur juga mengakui adanya "kompetensi khusus" yang diberikan undang-undang kepada badan ekstra-yudisial seperti arbitrase, sehingga sengketa tertentu tidak dapat diadili oleh hakim karena kewenangannya berada pada lembaga arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak dan kerangka hukum yang mengaturnya (Berutu, 2020; Zamroni, 2018). Di sini tampak bahwa pembagian kompetensi adalah mekanisme menjaga ketertiban forum (order of forums): ia mencegah tumpang tindih kewenangan, dan pada saat yang sama memastikan bahwa putusan dihasilkan oleh otoritas yang tepat sesuai mandat dan batasannya (Berutu, 2020; Zamroni, 2018).

________________________________________

6. ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN DAN PENUNDUKAN DIRI SUKARELA: MEMPERLUAS SUBJEK YANG DAPAT TUNDUK PADA HUKUM ISLAM

Sejumlah kajian tentang kewenangan Pengadilan Agama menegaskan bahwa penjelasan ketentuan kewenangan "antara orang-orang yang beragama Islam" juga mencakup orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama (A. Z. S. Mubarok, 2017; Phahlevy, 2014). Prinsip penundukan diri ini berfungsi sebagai jembatan konseptual antara personalitas keislaman dan realitas transaksi modern yang melibatkan badan hukum serta kemungkinan keterlibatan pihak non-Muslim dalam transaksi/relasi hukum berbasis prinsip syariah (Fadri et al., 2020; A. Z. S. Mubarok, 2017). Dengan kata lain, kompetensi dalam perspektif hukum Islam (yang menekankan kesesuaian dengan prinsip syariah) dapat "diterapkan" pada subjek hukum yang lebih luas melalui mekanisme pilihan dan penundukan diri pada norma syariah dalam perkara tertentu (Fadri et al., 2020; A. Z. S. Mubarok, 2017).

Kajian tentang implikasi asas personalitas keislaman secara eksplisit menyimpulkan bahwa asas tersebut berperan membuka peluang bagi non-Muslim untuk beracara di Pengadilan Agama dalam perkara tertentu—misalnya perceraian, waris, dan ekonomi syariah—dalam konfigurasi sengketa antara Muslim dan non-Muslim (Fadri et al., 2020). Di Aceh, kajian tentang kompetensi Mahkamah Syariah dalam perkara pidana syariah menegaskan bahwa kewenangan mengadili pada dasarnya terbatas bagi warga beragama Islam, namun juga dicatat adanya kemungkinan penundukan diri sukarela tersangka non-Muslim berdasarkan pertimbangan rasa keadilan (Asmuni & Arifin, 2024). Dua temuan ini menunjukkan nuansa penting: pada satu sisi, batas personal (Muslim) tetap menjadi fondasi kompetensi; pada sisi lain, tradisi "penundukan diri" (voluntary submission) menjadi perangkat untuk mengelola kompleksitas masyarakat majemuk dan relasi hukum yang lintas identitas (Asmuni & Arifin, 2024; Fadri et al., 2020).

________________________________________

7. IMPLEMENTASI HISTORIS DI INDONESIA: DARI "PENGADILAN SERAMBI" HINGGA PERADILAN NEGARA YANG BERKOMPETENSI TERTENTU

Sejumlah kajian sejarah menegaskan bahwa Peradilan Agama telah memiliki pengalaman historis panjang sejak masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, ketika sidang-sidang pengadilan dilakukan di serambi masjid dan dijalankan oleh penghulu/ulama yang menjadi pejabat keagamaan setempat. Dalam periode tersebut, kelembagaan peradilan dan penggunaan hukum Islam sebagai muatan pokok penyelesaian perkara dipandang tidak terpisahkan. Sejalan dengan itu, kajian lain yang menelusuri lintasan sejarah Peradilan Agama menekankan bahwa teori-teori pemberlakuan hukum Islam (misalnya teori receptio dan counter-theories) memengaruhi pasang surut kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama; ketika keberlakuan hukum Islam diterima, eksistensi Peradilan Agama menguat, dan ketika keberlakuannya dibatasi, kewenangan Peradilan Agama ikut tereduksi (Gunawan, 2017). Implikasi historisnya adalah bahwa kompetensi lembaga peradilan Islam di Indonesia selalu berada dalam tarik-menarik politik hukum dan penerimaan terhadap hukum Islam sebagai "hukum yang hidup" (Gunawan, 2017).

Beberapa kajian reformasi hukum kemudian mencatat perubahan paradigma kelembagaan Peradilan Agama di Indonesia, antara lain penguatan independensi peradilan dan perubahan kompetensi yang mencakup penambahan kewenangan baru, termasuk ekonomi syariah (Amin, 2014). Dalam kerangka "satu atap" dan penguatan kekuasaan kehakiman, Peradilan Agama diposisikan sebagai salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dengan kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah (Supraptiningsih, 2019). Dengan demikian, implementasi modern kompetensi menurut hukum Islam dalam konteks Indonesia diwujudkan melalui konstruksi legal formal yang menetapkan lingkungan peradilan khusus untuk perkara-perkara tertentu berbasis hukum Islam, sekaligus mengatur pembagian kompetensi absolut dan relatifnya (Supraptiningsih, 2019; Tutik, 2016).

________________________________________

8. PERLUASAN KOMPETENSI PERADILAN AGAMA PADA BIDANG EKONOMI SYARIAH: DASAR, RASIONALITAS, DAN KONSEKUENSI

Literatur mengenai perkembangan kewenangan Peradilan Agama menegaskan bahwa perubahan undang-undang tentang Peradilan Agama memperluas kewenangan Peradilan Agama sehingga kini berwenang menangani perkara ekonomi syariah, yang sebelumnya lebih terasosiasi dengan perkara keluarga Islam (Amin, 2014; Ferdika et al., 2022). Sejumlah kajian menyatakan bahwa penambahan kewenangan ekonomi syariah dipandang relevan karena hukum Islam telah menjadi living law dalam masyarakat, dan pertimbangan sosiologis (kebutuhan umat Islam dalam bidang perdata ekonomi syariah) menjadi alasan penting yang dikemukakan dalam proses legislasi (Amin, 2014; Sarong et al., 2021). Dalam kajian lain, perluasan kewenangan ini juga dipandang membawa konsekuensi perlunya penguatan aspek kelembagaan dan sumber daya manusia, karena pengadilan harus mampu melaksanakan kewenangan absolut yang diberikan kepadanya (Fariana, 2016).

Pada level konsep, penegasan kompetensi absolut Peradilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah sering dihubungkan dengan kebutuhan kesesuaian prinsip syariah: sengketa yang lahir dari akad/prinsip syariah dipandang lebih tepat diselesaikan oleh lembaga peradilan yang menggunakan hukum Islam sebagai pijakan materiil dan memiliki aparatur yang memahami syariah (Ichsan, 2015). Namun, beberapa kajian juga menandai bahwa dalam praktik, implementasi kewenangan ini tidak selalu optimal; misalnya, terdapat catatan bahwa perkara ekonomi syariah yang masuk di beberapa wilayah sangat sedikit atau bahkan belum ada, dan ketidaksiapan "payung hukum materiil" yang memadai mendorong hakim untuk mengembangkan kemampuan ijtihad/rechtsvinding (Nur, 2017). Dengan demikian, perluasan kewenangan bukan sekadar perubahan daftar yurisdiksi, melainkan perubahan ekosistem kompetensi yang melibatkan hukum materiil, hukum acara, serta kapasitas hakim dan institusi.

________________________________________

9. DUALISME DAN KOREKSI KONSTITUSIONAL DALAM SENGKETA PERBANKAN/EKONOMI SYARIAH: PROBLEM KOMPETENSI DAN KEPASTIAN HUKUM

Isu kompetensi dalam ekonomi syariah di Indonesia menonjol dalam perdebatan mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah. Beberapa kajian menyatakan bahwa terdapat ketegangan normatif antara ketentuan yang menegaskan kewenangan Pengadilan Agama dan ketentuan yang membuka pilihan forum penyelesaian sengketa berdasarkan kehendak para pihak, sehingga memunculkan contradictio in terminis dalam pengaturan forum litigasi (Mukharom et al., 2020; Osman & Abdillah, 2019). Literatur lain juga menyebut kondisi tersebut sebagai tumpang tindih kewenangan (overlapping jurisdiction) yang menimbulkan ketidakpastian hukum karena adanya peluang sengketa diselesaikan baik di Peradilan Agama maupun Peradilan Umum, tergantung rumusan dan tafsir normatif (Jalil, 2016; Tutik, 2016). Dalam perspektif kompetensi, masalah utama yang disorot adalah: jika sengketa lahir dari prinsip syariah dan hukum materiilnya adalah hukum Islam, maka penyelesaian di peradilan yang tidak berbasis syariah dipandang problematis dari sisi kesesuaian prinsip dan kepastian hukum (Najib, 2020; Osman & Abdillah, 2019).

Sejumlah kajian menegaskan bahwa penguatan kompetensi litigasi Peradilan Agama dalam ekonomi/perbankan syariah dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, yang dalam berbagai tulisan dipahami sebagai koreksi terhadap norma yang menimbulkan dualisme kewenangan litigasi (Mukharom et al., 2020). Kajian tentang posisi fatwa DSN-MUI dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah bahkan menyatakan konsekuensi konstitusional bahwa kewenangan lembaga litigasi di luar Peradilan Agama (dalam penjelasan yang problematik) dihapuskan, sehingga Peradilan Agama diposisikan sebagai satu-satunya lembaga litigasi yang memiliki kewenangan absolut untuk memutus perkara ekonomi syariah, sementara opsi selain Peradilan Agama ditempatkan sebagai jalur non-litigasi berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak dan tetap tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah (Nurjaman & Witro, 2022; Zham-Zham & Mataheru, 2020). Namun, literatur lain juga mengingatkan bahwa meskipun kerangka yuridis menegaskan kompetensi absolut, dalam praktik masih ditemukan sengketa perbankan syariah yang diajukan ke Pengadilan Negeri karena faktor sosialisasi forum, persepsi kesiapan Peradilan Agama, dan faktor lain yang memengaruhi pilihan para pihak maupun respons aparat peradilan (Harahap, 2018; Nasrudin, 2020). Dengan demikian, kompetensi menurut hukum Islam dalam negara modern memperlihatkan dua lapisan: lapisan normatif (pengaturan kewenangan) dan lapisan sosiologis (praktik pemilihan forum dan kapasitas institusi) (Harahap, 2018; Zham-Zham & Mataheru, 2020).

________________________________________

10. KODIFIKASI HUKUM SEBAGAI PERANGKAT KOMPETENSI: KHES, KHI, DAN FATWA DSN-MUI SEBAGAI RUJUKAN MATERIIL

Perluasan kewenangan Peradilan Agama ke ranah ekonomi syariah menimbulkan kebutuhan rujukan hukum materiil yang lebih terstandar. Sejarah kodifikasi hukum ekonomi syariah di Indonesia menegaskan bahwa lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam format Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tidak terlepas dari bertambahnya kewenangan Peradilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah; KHES diposisikan sebagai pedoman bagi hakim Pengadilan Agama untuk memutus perkara ekonomi syariah (Abdillah & Susilawati, 2020; Ferdika et al., 2022). Kajian lain menyatakan bahwa KHES merupakan terobosan "positifisasi" fiqh muamalah dalam peraturan di Indonesia, dibentuk dengan upaya unifikasi keseragaman pendapat ulama dari kitab fiqh dan fatwa DSN-MUI agar sesuai dengan konteks keindonesiaan dan memberi kepastian hukum (EDWARD, 2020). Dengan demikian, kodifikasi berfungsi sebagai infrastruktur kompetensi: tanpa rujukan materiil yang memadai, kewenangan formal berisiko sulit dijalankan secara konsisten (Abdillah & Susilawati, 2020; EDWARD, 2020).

Namun, terdapat nuansa penting mengenai kedudukan normatif KHES. Satu kajian menilai KHES sebagai "peraturan perundang-undangan semu" (pseudo wetgeving/beleidsregels) yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga diusulkan agar derajatnya ditingkatkan agar daya ikatnya lebih kuat (EDWARD, 2020). Di sisi lain, beberapa kajian peradilan menekankan bahwa terlepas dari perdebatan hierarkis, KHES telah menjadi rujukan operasional bagi hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah di Peradilan Agama (Mardiana & Darwis, 2015). Pada saat yang sama, literatur tentang Peradilan Agama sebagai penegak hukum Islam juga memasukkan KHI, KHES, dan fatwa DSN-MUI sebagai bagian dari hukum materiil yang dipakai sebagai pedoman menyelesaikan perkara di lingkungan Peradilan Agama (Cahyani, 2019). Dengan demikian, dari perspektif kompetensi, KHES dan perangkat sejenis bekerja sebagai "instrumen pelaksanaan" kewenangan: ia membantu memastikan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang juga memiliki landasan materiil yang memadai (Abdillah & Susilawati, 2020; Cahyani, 2019).

Dalam konteks fatwa, kajian mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut fatwa DSN-MUI menyebut adanya transformasi kedudukan fatwa DSN-MUI dari legal opinion menuju legal binding melalui adopsi substansi fatwa ke dalam regulasi; di sisi substansi penyelesaian sengketa, DSN-MUI dipaparkan mengadopsi peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan kepada lembaga tertentu untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah, serta menempatkan musyawarah mufakat sebagai jalur utama sebelum jalur lain dipilih (Nurjaman & Witro, 2022). Ini menunjukkan bahwa kompetensi dalam hukum Islam modern di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh lembaga peradilannya, tetapi juga oleh arsitektur norma dan produk pemikiran hukum (fatwa, kompilasi, yurisprudensi) yang diintegrasikan ke dalam praktik adjudikasi (Cahyani, 2019; Nurjaman & Witro, 2022).

________________________________________

11. LITIGASI DAN NON-LITIGASI: ṢULḤ, TAḤKĪM, BASYARNAS, DAN FASILITASI OJK SEBAGAI VARIASI FORUM DALAM BATAS KOMPETENSI SYARIAH

Literatur yang meninjau penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia menegaskan adanya jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi diposisikan melalui Peradilan Agama, sedangkan jalur non-litigasi mencakup musyawarah mufakat, alternatif penyelesaian sengketa, dan arbitrase syariah (BASYARNAS) (Phahlevy, 2014). Dalam kerangka fiqh, perdamaian dapat dipahami sebagai al-ṣulḥ dan arbitrase sebagai taḥkīm (Faisal, 2017; Sucipto, 2022). Dengan demikian, pembahasan kompetensi menurut hukum Islam mengandung konsekuensi: pilihan forum non-litigasi tidak menghapus kebutuhan kesesuaian dengan prinsip syariah, dan pada level tertentu tetap membutuhkan mekanisme peneguhan atau eksekusi yang berada dalam ranah kewenangan lembaga peradilan (Zham-Zham & Mataheru, 2020).

Beberapa kajian menyoroti problem dualisme kewenangan pada eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah, yang pernah memunculkan ketidakpastian hukum antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama (A. Z. S. Mubarok, 2017). Kajian tersebut juga menegaskan bahwa melalui kerangka hukum Peradilan Agama, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dipertegas sebagai kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan cakupan "antara orang-orang beragama Islam" mencakup pihak yang menundukkan diri secara sukarela (A. Z. S. Mubarok, 2017). Walau demikian, literatur lain tetap menunjukkan adanya tantangan normatif yang memerlukan langkah politik hukum dan pembenahan peraturan perundang-undangan untuk kepastian jangka panjang (ijieb & Sulistio, 2019; A. Z. S. Mubarok, 2017). Dengan demikian, kompetensi dalam perspektif syariah tidak cukup dipahami pada tahap "memutus", tetapi juga pada tahap "menjalankan" (eksekusi) sebagai bagian dari efektivitas otoritas hukum (A. Z. S. Mubarok, 2017).

Di luar mekanisme pengadilan dan arbitrase, kajian tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui fasilitasi OJK menunjukkan adanya model penyelesaian sengketa dengan teknik fasilitasi (klarifikasi para pihak) yang dipraktikkan OJK, serta mengaitkan prinsip syariah perbankan dengan definisi bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa lembaga yang berwenang menetapkan fatwa di bidang syariah (Aryanto, 2019; Musjtari et al., 2020). Ini memperlihatkan bahwa variasi forum non-litigasi dapat hadir dalam ranah administratif/regulatif, tetapi konsep "kewenangan" tetap menuntut basis legalitas dan rujukan prinsip syariah (fatwa) sebagai fondasi kepatuhan syariah (sharia compliance) (Aryanto, 2019; Nurjaman & Witro, 2022). Dengan demikian, dari perspektif kompetensi menurut hukum Islam, forum non-litigasi dapat dipandang sah sebagai mekanisme penyelesaian, sepanjang mandat kewenangan, bentuk kesepakatan, dan kepatuhan pada prinsip syariah terpenuhi (Aryanto, 2019; Nurjaman & Witro, 2022).

________________________________________

12. KEKHUSUSAN ACEH: MAHKAMAH SYAR'IYAH, JINAYAH, DAN RELASI KEWENANGAN DENGAN LEMBAGA LAIN

Kekhasan kompetensi dalam kerangka hukum Islam di Indonesia tampak kuat pada Aceh melalui Mahkamah Syar'iyah. Kajian tentang eksistensi Mahkamah Syar'iyah menyimpulkan bahwa Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama pada bidang ahwal al-syakhshiyah (keluarga), mu'amalah, dan jinayah (Abror, 2020). Kajian lain menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh diatur dalam kerangka hukum pemerintahan Aceh, termasuk ketentuan yang menegaskan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara keluarga, muamalah, dan jinayah yang didasarkan atas syariat Islam; pengaturan ini dipandang tidak lazim dibandingkan pengaturan kewenangan peradilan pada umumnya, namun dapat dipahami sebagai pengecualian yang terbatas sepanjang disepakati dan ditetapkan menurut ketentuan hukum yang sah (Sa'diyah et al., 2021; Sarong et al., 2021). Dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah memperlihatkan ekspansi kompetensi yang lebih luas dibandingkan Pengadilan Agama di daerah lain (Abror, 2020; Sa'diyah et al., 2021).

Namun, literatur juga menggarisbawahi kompleksitas struktural Mahkamah Syariah Aceh dalam konteks negara kesatuan dan hak asasi manusia. Satu kajian menyebut bahwa Mahkamah Syariah secara kelembagaan merupakan bagian dari Peradilan Agama tetapi memiliki lingkup kewenangan lebih luas; di sisi lain, ketika Mahkamah Syariah diposisikan sebagai bagian dari peradilan umum untuk perkara di luar kewenangan Peradilan Agama (misalnya jinayah), muncul persoalan terkait kelayakan qanun sebagai dasar hukum dan masalah hierarki kewenangan aparatur dalam proses peradilan (Phahlevy, 2014). Kajian lain menyatakan kewenangan Mahkamah Syariah dalam pidana syariah terbatas pada perbuatan yang dikriminalisasi melalui qanun dan pada warga beragama Islam, meskipun dicatat adanya penundukan diri sukarela non-Muslim dalam kondisi tertentu (Asmuni & Arifin, 2024; Surbakti, 2010). Nuansa ini menunjukkan bahwa kompetensi menurut hukum Islam di Aceh bekerja dalam lanskap berlapis: dasar syariah, dasar qanun, serta integrasi dalam sistem peradilan nasional yang memerlukan penataan batas kewenangan agar tidak menimbulkan sengketa yurisdiksi (Phahlevy, 2014; Surbakti, 2010).

Kekhususan kompetensi Mahkamah Syar'iyah juga tampak dalam pembahasan praperadilan dalam perkara jinayah, yang menunjukkan bahwa Mahkamah Syar'iyah menangani perkara yang terkait praperadilan berdasarkan pengaturan dalam qanun hukum acara jinayah, sehingga menghadirkan pengalaman baru bagi lembaga yang sering menangani perkara perdata ketika berhadapan dengan pemeriksaan praperadilan (Oslami, 2022). Sementara itu, kajian lain yang membahas institusi penegakan syariah di Aceh menyebut Wilayatul Hisbah berfungsi mengawasi kepatuhan terhadap hukum syariah, menegur dan membimbing, menghentikan perilaku yang dicurigai melanggar, menangani pelanggaran melalui proses adat, dan menyerahkan pelanggaran kepada penyelidik pidana (Berutu, 2020). Ini menunjukkan adanya pembagian kerja kompetensi: Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan dan Wilayatul Hisbah sebagai organ pengawasan/penertiban, yang secara konseptual dapat dikaitkan dengan pembeda fungsi qadha dan hisbah dalam fiqh siyasah (Aripin, 2009; Berutu, 2020).

________________________________________

13. BATAS KOMPETENSI PEJABAT NON-YUDISIAL: PELAJARAN DARI KASUS KUA (WALI ADHAL) DAN DISPENSASI KAWIN

Dalam praktik sosial, tidak jarang masyarakat menganggap pejabat tertentu lebih "kompeten" menyelesaikan persoalan agama, meskipun secara yuridis kewenangan berada pada pengadilan. Kajian mengenai penyelesaian wali adhal di Kota Langsa menunjukkan adanya persepsi masyarakat bahwa KUA dianggap lebih kompeten, tetapi secara regulasi kewenangan yuridis untuk menyelesaikan wali adhal adalah Pengadilan Agama; pada praktiknya, KUA dapat melakukan mediasi dan pendekatan emosional, namun ketika gagal, perkara diselesaikan melalui litigasi di pengadilan (EDWARD, 2020). Temuan ini penting bagi topik kompetensi menurut hukum Islam: ada perbedaan antara kompetensi normatif (kewenangan resmi) dan kompetensi sosiologis (kepercayaan masyarakat), yang perlu dikelola agar tidak menimbulkan kekacauan otoritas dalam penetapan status hukum (Abdillah & Susilawati, 2020; EDWARD, 2020).

Nuansa dualisme otoritas juga muncul dalam kajian dispensasi kawin di bawah umur yang menelaah implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tentang frasa "pejabat lain." Kajian tersebut menyebut bahwa ketentuan frasa "pejabat lain" dipandang membuka dua jalur izin perkawinan anak di luar mekanisme pengadilan dan memunculkan dualisme otoritas antara pengadilan dan KUA; namun, Mahkamah Konstitusi dipaparkan menilai frasa tersebut tetap dibutuhkan sebagai pintu darurat ketika ada kesulitan dan keterbatasan akses menjangkau pengadilan (Norhasanah, 2019). Dengan demikian, dari perspektif kompetensi, hukum Islam dalam negara modern menuntut kejelasan titik batas: kapan kewenangan kehakiman harus eksklusif, dan kapan mekanisme administratif dapat menjadi akses darurat tanpa mengganggu prinsip kekuasaan kehakiman (EDWARD, 2020; Norhasanah, 2019).

________________________________________

14. TANTANGAN PENGUATAN KOMPETENSI: SDM, PROSEDUR, DAN DISHARMONI YURISDIKSI LANJUTAN (KEPAILITAN/PKPU)

Sejumlah literatur menekankan bahwa pemberian kewenangan absolut ekonomi syariah kepada Peradilan Agama menuntut penguatan institusional dan sumber daya manusia. Kajian tentang peran strategis Pengadilan Agama menyimpulkan bahwa penunjukan Pengadilan Agama sebagai lembaga berwenang absolut dalam sengketa ekonomi syariah adalah tepat, tetapi membutuhkan penguatan aspek kelembagaan dan SDM, termasuk dukungan pada aspek hukum acara dan pertimbangan pengangkatan hakim ad hoc (Fariana, 2016). Kajian lain yang mengamati respons hakim Pengadilan Agama juga menegaskan kebutuhan kesiapan hukum materiil dan formil, serta mencatat KHES sebagai salah satu rujukan materiil yang digunakan sejak 2008 dalam mengadili sengketa ekonomi syariah (Mardiana & Darwis, 2015). Dengan demikian, kompetensi menurut hukum Islam tidak hanya berarti "memiliki mandat" tetapi juga "memiliki kapasitas" untuk menjalankan mandat secara benar dan konsisten (Fariana, 2016; Mardiana & Darwis, 2015).

Pada level disharmoni yurisdiksi, literatur terbaru menunjukkan masih adanya sengketa ekonomi syariah tertentu yang ditangani di luar Peradilan Agama, khususnya perkara kepailitan dan PKPU pada lembaga keuangan syariah yang masih diajukan ke Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum (Kartika & Harahap, 2023; Sufiarina, 2019). Kajian tentang kepailitan ekonomi syariah menyatakan bahwa secara konseptual kepailitan ekonomi syariah adalah bagian dari perkara ekonomi syariah yang seharusnya menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama; perubahan pengaturan prosedur mediasi di pengadilan (dengan pengecualian mediasi untuk perkara yang ditentukan tenggang waktunya) dipaparkan membuka jalan agar kepailitan ekonomi syariah dapat diproses di Pengadilan Agama, namun sekaligus menciptakan peluang persinggungan kompetensi karena debitur dapat dipailitkan di Pengadilan Agama dan dipailitkan kembali di Pengadilan Niaga (Sufiarina, 2019). Sementara itu, kajian lain menegaskan perlunya unifikasi dan harmonisasi regulasi untuk menghindari konflik yurisdiksi, karena jika perkara kepailitan syariah tetap diajukan di Pengadilan Niaga, berpotensi terjadi "pemaksaan" substansi hukum ekonomi syariah menjadi hukum ekonomi konvensional (Kartika & Harahap, 2023). Dengan demikian, agenda penguatan kompetensi menurut hukum Islam mencakup agenda sinkronisasi yurisdiksi yang konsisten dengan karakter akad dan prinsip syariah (Kartika & Harahap, 2023; Sufiarina, 2019).

________________________________________

15. PENUTUP

Dari sintesis berbagai rujukan di atas, kompetensi menurut hukum Islam dapat dirumuskan sebagai kewenangan yang: pertama, bersumber pada dasar normatif (al-Qur'an, Sunnah, ijma, qiyas, dan kerangka fiqh); kedua, dilekatkan pada institusi/pejabat yang sah (qadhi/hakim atau lembaga lain yang memperoleh legitimasi); dan ketiga, dibatasi oleh jenis perkara serta batas prosedural tertentu agar tidak terjadi tumpang tindih yang merusak kepastian hukum (Aripin, 2009; Fariana, 2016; Musjtari et al., 2020). Tradisi fiqh siyasah menunjukkan adanya diferensiasi kelembagaan (khushumat/qadha, hisbah, maẓālim) yang masing-masing memiliki batas kewenangan; muhtasib, misalnya, dibatasi dari kewenangan-kewenangan yang merupakan domain hakim pengadilan (Aripin, 2009; Ferdika et al., 2022).

Dalam konteks Indonesia, implementasi kompetensi menurut hukum Islam terinstitusionalisasi terutama melalui Peradilan Agama dan, secara khusus di Aceh, Mahkamah Syar'iyah, dengan perluasan kewenangan ke ekonomi syariah yang kemudian memerlukan instrumen rujukan seperti KHES, fatwa DSN-MUI, serta penguatan prosedur dan SDM (EDWARD, 2020; Fariana, 2016; Ferdika et al., 2022). Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi dan penguatan regulasi dipahami memperjelas kompetensi litigasi Peradilan Agama dalam ekonomi syariah, sejumlah kajian masih menunjukkan tantangan praktik, persepsi publik, dan disharmoni yurisdiksi lanjutan seperti kepailitan/PKPU yang menuntut harmonisasi kebijakan agar prinsip syariah dan kepastian hukum berjalan seiring (Kartika & Harahap, 2023; Sufiarina, 2019; Zham-Zham & Mataheru, 2020).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, K., & Susilawati, Y. (2020). Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2(1), 114. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3073

Abror, N. (2020). Eksistensi dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Mengadili Tindak Jinayah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 6(1), 229–256. https://doi.org/10.15642/aj.2020.6.1.229-256

Amin, M. (2014). Judicial Review Tap MPR RI terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Menurut Jimli Assdiddiqie. Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 4(01), 193–219. https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.01.193-219

Aripin, J. (2009). Reformasi Hukum dan Posisi Peradilan Agama di Indonesia. Al Qalam, 26(1), 45. https://doi.org/10.32678/alqalam.v26i1.1513

Aryanto, J. (2019). Dualisme Yurisdiksi antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama terhadap Sengketa Ekonomi Syariah. Adil Jurnal Hukum, 3(1), 93–122. https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.836

Asmuni, A., & Arifin, A. I. (2024). Implementasi Teori Maqashid sebagai Upaya Penguatan Kompetensi Hakim dalam Mengadili Perkara Ekonomi Syariah Digital. Journal of Research and Development on Public Policy, 3(4), 39–58. https://doi.org/10.58684/jarvic.v1i4.29

Berutu, A. G. (2020). Mahkamah Syar'iyah dan Wilayatul Hisbah sebagai Garda Terdepan dalam Penegakan Qanun Jinayat di Aceh. https://doi.org/10.31219/osf.io/hgw5a

Cahyadi, T. N. (2016). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kritik atas Contradictio in Terminis Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 1(2), 15. https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1(2).15-29

Cahyani, A. I. (2019). Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 6(1), 119. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483

Dewi, A. A. (2021). Peradilan Agama dalam Lintasan Sejarah: Kajian Pengaruh Teori Pemberlakuan Hukum Islam terhadap Peradilan Islam Indonesia. Jurnal Surya Kencana Satu Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 12(1), 12–30. https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v12i1.10204

EDWARD, M. (2020). Ex Officio Kepala Kantor Urusan Agama Kota Langsa dalam Penyelesaian Wali Adhal. Al-Qadha Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 7(2), 73–87. https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.2019

Fadri, K., Mukhlis, M., & Yusrizal, Y. (2020). Kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Pembebanan Nafkah Anak akibat Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 8(1), 48. https://doi.org/10.29103/sjp.v8i1.2488

Faisal, M. (2017). Eksistensi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis "Syariah" Perspektif Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan, 5(3), 398. https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.508

Fariana, A. (2016). Peran Strategis Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 10(2), 228–251. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v10i2.720

Ferdika, A. F., Mu'in, F., Latua, A., & Hendriyadi, H. (2022). Kedudukan Kejaksaan di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah. As-Siyasi Journal of Constitutional Law, 2(1), 39–58. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778

Gunawan, E. (2017). Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama di Indonesia. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 15(2). https://doi.org/10.30984/as.v15i2.475

Harahap, P. H. (2018). Pelaksanaan PMK No. 93/PUU-X/2012 Mengenai Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Sesuai Isi Akad di dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jurnal El-Qanuniy Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial, 4(2), 269–284. https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2393

Ichsan, N. (2015). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 15(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2867

ijieb, & Sulistio, D. (2019). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. https://doi.org/10.31219/osf.io/cdp4n

Jalil, M. A. (2016). Tumpang Tindih Kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. Jurnal Konstitusi, 10(4), 627. https://doi.org/10.31078/jk1044

Kartika, S., & Harahap, M. Y. (2023). Kewenangan Mengadili dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perbankan Syariah. Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 101–112. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2195

Mardiana, A., & Darwis, R. (2015). The Gorontalo Religious Court Judges Response Toward Their Absolute Competence in Resolving Shariah Economy Disputes. Al-Ulum, 15(1), 201. https://doi.org/10.30603/au.v15i1.86

Millenia, A. S., Abdurrahman, M., & Mujahid, I. (2021). Diskresi Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Talak melalui Video Call pada Saat Pandemi Covid-19. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 1(1), 1–5. https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.81

Mubarok, A. Z. S. (2017). Reformasi Konstitusi dan Yudisial dalam Bingkai Konstitusionalisme di Arab Saudi. Journal of Islamic Studies and Humanities, 2(1), 1–29. https://doi.org/10.21580/jish.21.2514

Mubarok, M. S. (2020). Membedah Anatomi Fiqh Siyasah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Presidential Threshold. Tafáqquh Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 8(2), 215–237. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v8i2.332

Mukharom, M., Triasih, D., & Septiandani, D. (2020). Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i, 7(2). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i2.14894

Musjtari, D. N., Yunita, A., & Hamsin, M. K. (2020). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah melalui Mekanisme Fasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Masalah-Masalah Hukum, 49(1), 1. https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.1-13

Najib, A. (2020). Kepastian Hukum Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Jurnal Konstitusi, 16(4), 861. https://doi.org/10.31078/jk1649

Nasrudin, N. (2020). Konsep Murofa'at dan Kewenangan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah. Islamika, 11(1). https://doi.org/10.33592/islamika.v11i1.418

Norhasanah, N. (2019). Dispensasi Kawin di Bawah Umur (Analisis Putusan MK No. 74/PUU-XII/2014 Uji Materiil Pasal 7 Ayat 2 UU Perkawinan). El-Mashlahah, 8(1). https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i1.1092

Nur, I. T. (2017). Implementasi Kewenangan Pengadilan Agama pada Perkara Bidang Ekonomi Syariah Wilayah Kalimantan Timur (Kajian pada Pengadilan Agama Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang). Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum, 4(1), 80–90. https://doi.org/10.24903/yrs.v4i1.165

Nurjaman, M. I., & Witro, D. (2022). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4(1), 35–62. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.6107

Oslami, A. F. (2022). Wewenang Mahkamah Syar'iyah dalam Pemeriksaan Praperadilan. Legitimasi Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 11(1), 135. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i1.11874

Osman, O., & Abdillah, K. (2019). Hukum Materiil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Tinjauan Undang-Undang dan Hukum Islam). Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 1(1), 31. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v1i1.2646

Phahlevy, R. R. (2014). Aceh Shariah Court in The Unitary State of the Republic of Indonesia and Human Rights Context. Rechtsidee, 1(1), 71–84. https://doi.org/10.21070/jihr.v1i1.103

Riansyah, A. A. (2021). Resume HTN Andi Aditya Riansyah. https://doi.org/10.31219/osf.io/esjpy

Sarong, H., Abbas, S., & Mahdi, M. (2021). Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Wilayah Otonomi Aceh. Syarah Jurnal Hukum Islam & Ekonomi, 10(1), 37–77. https://doi.org/10.47766/syarah.v10i1.220

Sa'diyah, H. T., Hasanah, S. L., Thabrani, A. M., & Hariyanto, E. (2021). Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3(1), 96–118. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460

Sucipto, I. (2022). Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Peradilan Menurut Fiqh Qadha dan Undang-Undang di Indonesia. Islamica, 6(1), 1–9. https://doi.org/10.59908/ijiiai.v6i1.3

Sufiarina, S. (2019). Buah Simalakama Pengaturan Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Penyelesaian Kepailitan Ekonomi Syariah di Indonesia. Adhaper Jurnal Hukum Acara Perdata, 5(1), 41. https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.88

Supraptiningsih, U. (2019). Peradilan Satu Atap sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 2(2), 291–310. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v2i2.2627

Surbakti, N. (2010). Pidana Cambuk dalam Perspektif Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 17(3), 456–474. https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art6

Tutik, T. T. (2016). Kedudukan Hukum Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional. Muqtasid Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 7(1), 1. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v7i1.1-27

Zamroni, M. (2018). Kewenangan Hakim Mengadili Sengketa Kontrak. Halu Oleo Law Review, 1(1), 105. https://doi.org/10.33561/holrev.v1i1.2353

Zham-Zham, H. M., & Mataheru, T. Y. (2020). Kewenangan Notaris dalam Penerapan dan Pengembangan Hukum Ekonomi Islam di Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 3(2), 140–152. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i2.3331