01241 - Codex Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Komparatif Historis Antara Tradisi Kodifikasi Romawi Dan Perkembangan Taqnīn Dalam Hukum Islam

Abstrak

Artikel ini mengkaji makna dan posisi codex sebagai kompilasi hukum sistematis dalam perspektif hukum Islam, dengan menggunakan tradisi kodifikasi Romawi—khususnya Codex Justinianus—sebagai cermin konseptual perbandingan. Melalui pendekatan historis-komparatif dan analisis institusional, kajian ini menelusuri perbedaan mendasar antara model codex negara dalam tradisi Romawi dan karakter hukum Islam klasik sebagai jurists' law yang plural dan non-eksklusif. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam periode klasik, hukum Islam tidak mengenal kodifikasi negara dalam pengertian yang setara dengan Codex Theodosianus atau Codex Justinianus; sebaliknya, otoritas normatif bertumpu pada tradisi fiqh dan mekanisme fatwa yang bekerja melalui keilmuan ulama. Dalam modernitas, proses taqnīn (kodifikasi) mengubah sebagian pilihan fiqh menjadi pasal-pasal hukum positif negara, sebagaimana tampak pada kodifikasi Ottoman (Majalla), hukum keluarga Islam di berbagai negara, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Proses ini membawa manfaat standardisasi peradilan sekaligus menimbulkan ketegangan dengan pluralisme yurisprudensial yang menjadi ciri historis hukum Islam.

Kata kunci: codex, kodifikasi, hukum Islam, fiqh, taqnīn, Corpus Iuris Civilis, Majalla, Kompilasi Hukum Islam

________________________________________

Abstract

This article examines the meaning and position of codex as a systematic legal compilation from the perspective of Islamic law, employing the Roman codification tradition—particularly the Codex Justinianus—as a conceptual comparative mirror. Through a historical-comparative and institutional analysis approach, this study traces the fundamental differences between the state codex model in Roman tradition and the character of classical Islamic law as a plural and non-exclusive jurists' law. The findings indicate that during the classical period, Islamic law did not recognize state codification in a sense equivalent to the Codex Theodosianus or Codex Justinianus; rather, normative authority rested upon the fiqh tradition and fatwa mechanisms operating through scholarly authority. In modernity, the process of taqnīn (codification) has transformed selected fiqh positions into positive state law provisions, as evidenced by the Ottoman codification (Majalla), Islamic family law in various countries, and the Compilation of Islamic Law (KHI) in Indonesia. This process yields the benefit of judicial standardization while simultaneously generating tension with the jurisprudential pluralism that constitutes a historical hallmark of Islamic law.

Keywords: codex, codification, Islamic law, fiqh, taqnīn, Corpus Iuris Civilis, Majalla, Compilation of Islamic Law

________________________________________

1. PENDAHULUAN

1.1 Makna Codex/Kode sebagai Kompilasi Sistematis dan Titik Rujuk Sejarahnya

Istilah codex dalam kajian sejarah hukum lazim dipahami sebagai "kumpulan/kompilasi peraturan hukum" yang disusun secara sistematis dan dipublikasikan dalam bentuk tertentu, sehingga dapat dirujuk sebagai satu himpunan otoritatif untuk pemakaian praktis—misalnya oleh hakim, pejabat, dan institusi pendidikan hukum (Fadlallah, 2023; Moreno, 2015). Dalam tradisi Romawi—yang sering dijadikan rujukan klasik ketika membicarakan codex sebagai kodifikasi—kata codex juga menunjuk aspek material publikasi: naskah hukum diproduksi sebagai codex (lembaran-lembaran papirus/perkamen/kayu yang dijilid), berbeda dari bentuk gulungan (scroll) (Fadlallah, 2023).

Dengan pengertian ini, pembahasan "codex menurut hukum Islam" perlu diletakkan dalam dua lapis: (i) codex sebagai teknik/format dan cita-cita penataan hukum (kompilasi sistematis yang otoritatif), dan (ii) bagaimana hukum Islam—yang secara klasik berkembang sebagai tradisi fiqh yang plural dan "hukum para yuris"—memandang, menerima, atau menegosiasikan proyek kodifikasi menjadi hukum negara (statute law) (KELLEY, 2024; Muzakir, 2022).

Di sisi lain, kodifikasi dalam arti "pembuatan satu kitab undang-undang negara yang komprehensif" bukanlah pola universal bagi semua masyarakat abad pertengahan; bahkan dalam sejarah Romawi sendiri, kodifikasi resmi negara muncul relatif "lambat" (misalnya Codex Theodosianus), dan dalam lintasan Bizantium puncaknya sering dihubungkan dengan kodifikasi Yustinianus (Justinianic codification) (Moreno, 2015; Wu, 2022). Karena itu, untuk menilai posisi "codex" dari perspektif hukum Islam, perbandingan institusional-historis menjadi penting: sumber otoritas normatif, hubungan negara–ulama, fungsi peradilan, serta status "pendapat ahli" (yurisprudensi/doctrine) dalam produksi norma (Moreno, 2015; Muzakir, 2022).

________________________________________

2. CODEX DALAM SEJARAH HUKUM ROMAWI: DARI CODEX THEODOSIANUS KE CODEX JUSTINIANUS DAN CORPUS IURIS CIVILIS

Dalam historiografi hukum Romawi, kodifikasi negara yang sering dipakai sebagai tonggak ialah Codex Theodosianus yang dipromulgasikan pada 438 M, sebagai kodifikasi negara yang menghimpun legislasi imperial yang relevan (Moreno, 2015). Akan tetapi, kodifikasi ini tidak sekaligus memasukkan "pendapat para iuris periti" (pakar/yuris) yang dalam sistem Romawi memiliki bobot normatif; pemancangan otoritas pendapat yuris sebagai "hukum imperial" baru menunggu hingga Digest Yustinianus (533 M) (Moreno, 2015; Wu, 2022). Dengan demikian, "codex" Romawi bukan hanya "kumpulan aturan", melainkan juga strategi pemilahan sumber-sumber hukum: membedakan legislasi penguasa (konstitusi-konstitusi imperial) dan otoritas tradisi yurisprudensial (fragmen karya yuris klasik) yang kemudian diproyeksikan ulang menjadi satu arsitektur normatif baru (Moreno, 2015; Wu, 2022).

Kodifikasi Yustinianus (abad ke-6) umumnya dipahami sebagai proyek sistematisasi besar yang menghasilkan kumpulan yang kelak dikenal sebagai Corpus Iuris Civilis (Dingledy, 2019; Wu, 2022). Dalam uraian tentang struktur kumpulan ini, beberapa sumber menegaskan bahwa karya-karya utama yang dikeluarkan pada 529–534 M mencakup Codex Justinianus, Digest, dan Institutes, sementara legislasi pasca-534 kemudian terkumpul sebagai Novels/Novellae—meski secara ketat kadang dipisahkan dari inti Corpus Iuris (Dingledy, 2019; Wu, 2022). Secara fungsional, Codex dipahami sebagai kompilasi "konstitusi-konstitusi imperial" dari abad ke-2 sampai masa Yustinianus sendiri (Dingledy, 2019; Wu, 2022), sedangkan Digest merupakan kompilasi fragmen karya yuris dari era klasik (sekitar abad 1–3 M) (Dingledy, 2019).

Kodifikasi ini juga terkait erat dengan kebutuhan pendidikan dan transmisi: naskah-naskah Yustinianus diposisikan sebagai teks sentral kurikulum, bahkan ditujukan untuk dimiliki mahasiswa hukum, sekaligus menjadi pedoman hakim dalam penerapan hukum baru (Fadlallah, 2023; Moreno, 2015).

Perlu pula dicatat bahwa "Codex Justinianus" memiliki dua edisi: edisi pertama dipromulgasikan 529 M, dan setelah periode legislasi intensif serta promulgasi Digest dan Institutes (533 M), diterbitkan edisi kedua pada 534 M (Abdi.M & Pujiyono, 2024; Wu, 2022). Dalam narasi ini, kodifikasi Yustinianus sering dipahami sebagai upaya mencapai kepastian hukum melalui penetapan sumber otoritatif dan—setidaknya dalam desainnya—membatasi rujukan ke sumber di luar kumpulan resmi (Abdi.M & Pujiyono, 2024; Moreno, 2015). Bahkan, setelah 534 M, legislasi baru Yustinianus terus diproduksi dan kemudian (secara tidak resmi) dihimpun sebagai Novellae Constitutiones (Dingledy, 2019; Moreno, 2015). Dengan kata lain, "codex" Romawi menampilkan relasi erat antara: (i) konsolidasi sumber, (ii) otorisasi negara, dan (iii) infrastruktur pendidikan-penerapan yang menopang efektivitasnya (Fadlallah, 2023; Moreno, 2015).

Dari aspek kebahasaan dan wilayah kekuasaan, kodifikasi Yustinianus juga beroperasi dalam dunia yang bilingual (Latin dan Yunani): teks normatif dominan Latin hingga selesainya kodifikasi 534 M, namun segera berkembang korpus materi Yunani untuk mengajarkan kodifikasi di sekolah-sekolah hukum resmi, dan legislasi baru pasca-534 sering terbit dalam bahasa Yunani sehingga memunculkan kebutuhan materi paralel Latin (Wallinga, 2011). Ini penting bagi pemaknaan "codex" sebagai fenomena institusional: kodifikasi bukan hanya "pengumpulan norma", melainkan juga produksi medium pedagogis dan birokratis lintas bahasa untuk memastikan norma dapat dipelajari dan dipraktikkan (Fadlallah, 2023; Wallinga, 2011).

________________________________________

3. CODEX DAN KODIFIKASI DALAM ARTI TEKNIS MODERN: NUANSA KONSEPTUAL YANG RELEVAN UNTUK PERBANDINGAN DENGAN HUKUM ISLAM

Meskipun Codex Justinianus kerap disebut sebagai contoh agung "kodifikasi", literatur teori kodifikasi modern memberi nuansa: Code dan Digest Yustinianus tidak selalu dipandang sebagai "kodifikasi" dalam pengertian teknis yang sama seperti kodifikasi modern—misalnya Code Civil atau BGB—yang secara eksplisit mengorganisasi bidang hukum sebagai sistem aturan umum yang abstrak dan logis (Hallebeek & Jong, 2023). Nuansa ini relevan bagi pembahasan "codex menurut hukum Islam" karena perdebatan di dunia Islam modern tentang taqnīn (kodifikasi) sering berputar pada pertanyaan apakah norma fiqh yang plural dan kontekstual dapat—atau patut—dipadatkan ke dalam pasal-pasal bernomor yang bersifat seragam dan memaksa sebagai hukum negara (Corcoran, 2017; KELLEY, 2024). Dengan demikian, perbandingan yang tepat tidak semata-mata "Romawi vs Islam", melainkan juga "kompilasi-otorisasi sumber" (yang bisa beragam derajat sistematisasinya) versus "kodifikasi modern sebagai proyek sistem" (Hallebeek & Jong, 2023; Moreno, 2015).

________________________________________

4. STRUKTUR OTORITAS DALAM HUKUM ISLAM KLASIK: SYARIAH, FIQH, DAN KARAKTER JURISTS' LAW

Dalam tradisi hukum Islam, penting membedakan Sharī'ah dan fiqh. Sharī'ah dapat dipakai secara spesifik untuk menunjuk sumber ilahi Islam, yakni al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan fiqh adalah aspek metodis-yurisprudensial manusiawi yang mengolah dan menurunkan norma dari sumber-sumber tersebut (Muzakir, 2022). Karena dimensi manusiawi inilah, hukum Islam dalam pengertian terapan kerap digambarkan sebagai "hukum para yuris" (jurists' law), sebab otoritas normatif dan pengembangannya bertumpu pada kerja ilmiah para fuqaha dalam mazhab-mazhab, bukan pada legislasi negara yang membukukan "kode" tunggal (Moreno, 2015; Muzakir, 2022).

Dalam sejarah awal, berkembang banyak mazhab—disebut "sekitar 500" pada masa awal ekspansi—yang kemudian menyusut/bergabung, sehingga dewasa ini secara Sunni lazim disebut empat mazhab utama, sementara mazhab-mazhab Syiah juga ada dengan tradisinya masing-masing (Muzakir, 2022). Pluralitas internal ini secara struktural mempersulit gagasan codex tunggal yang eksklusif, karena perbedaan pendapat justru merupakan fitur epistemik dan metodologis fiqh (Corcoran, 2017; Muzakir, 2022).

Sejalan dengan itu, para yuris klasik menyusun kitab-kitab fiqh yang memuat kompilasi pandangan yurisprudensial tentang berbagai isu (Muzakir, 2022). Namun, jenis "kompilasi" ini berbeda dari "codex" dalam arti Romawi-positivistik: ia tidak otomatis berbentuk legislasi negara yang dipromulgasikan penguasa dan dipaksakan sebagai satu-satunya sumber sah; sebaliknya, ia hidup sebagai literatur ilmiah yang bekerja melalui otoritas keilmuan, praktik peradilan, dan mekanisme fatwa (Corcoran, 2017; Muzakir, 2022). Bahkan secara konseptual, fatwa dipahami sebagai pemberitahuan ketentuan hukum tanpa sifat mengikat; pada isu yang sama, ketentuan dapat berbeda antarmazhab, bahkan dapat berubah mengikuti waktu, tempat, keadaan, dan spesifikasi kasus (Corcoran, 2017). Karakter fatwa dan fiqh yang demikian menandakan bahwa "sistematisasi" dalam hukum Islam klasik lebih bersifat doktrinal-plural daripada kodifikasi negara yang eksklusif (Corcoran, 2017; Muzakir, 2022).

________________________________________

5. MENGAPA CODEX NEGARA TIDAK MENJADI POLA DOMINAN DALAM ISLAM ABAD PERTENGAHAN? BUKTI HISTORIS TENTANG KETIADAAN KODIFIKASI OLEH KHALIFAH

Dalam perbandingan institusional antara dunia Islam abad pertengahan dan dunia Latin-Kristen, terdapat klaim historis eksplisit bahwa para khalifah "tidak pernah mengeluarkan suatu kode hukum atau seperangkat undang-undang," sementara penguasa Kristen (termasuk kepausan) mempromulgasikan legislasi dalam beragam bentuk dan tujuan (Moreno, 2015). Klaim ini tidak dimaksudkan meniadakan adanya norma atau penegakan hukum di dunia Islam, melainkan menegaskan bahwa "kodifikasi negara" ala codex bukanlah modus utama pembentukan hukum; kodifikasi pada masyarakat abad pertengahan dinilai sebagai pengecualian, bukan aturan (Moreno, 2015). Bahkan dalam sejarah Romawi yang sering dijadikan ikon kodifikasi, Romawi lama berkembang sebagai sistem non-terkodifikasi dan baru kemudian mencapai kodifikasi negara (misalnya 438 M) (Moreno, 2015).

Dengan latar demikian, "ketiadaan codex negara" dalam Islam abad pertengahan tidak otomatis berarti "ketiadaan sistem hukum", melainkan menunjukkan konfigurasi otoritas yang berbeda: hukum Islam beroperasi sebagai tradisi yurisprudensial yang disusun, diperdebatkan, dan diterapkan melalui ulama dan institusi-institusi yang tidak identik dengan legislator negara yang menyusun kitab undang-undang tunggal (Moreno, 2015; Muzakir, 2022).

Konsekuensi metodologisnya penting: apabila "codex" didefinisikan sebagai kompilasi sistematis yang (i) dipromulgasikan negara dan (ii) menutup sumber lain (eksklusif), maka sejarah Islam klasik—berdasarkan sumber yang tersedia—tidak menunjukkan pola tersebut pada level khalifah (Moreno, 2015). Sebaliknya, apabila "codex" dipahami lebih longgar sebagai "kompilasi sistematis" dalam bentuk literatur normatif, maka kitab-kitab fiqh memang merupakan bentuk kompilasi; tetapi sifat mengikat dan statusnya berbeda dari codex Romawi yang terhubung dengan monopoli sumber oleh negara dan kurikulum resmi (Fadlallah, 2023; Muzakir, 2022). Di sinilah letak pergeseran semantik yang perlu dijaga ketika istilah "codex" diterapkan ke hukum Islam: istilah yang sama dapat menunjuk fenomena institusional yang berbeda (Moreno, 2015; Muzakir, 2022).

________________________________________

6. KODIFIKASI (TAQNĪN) DALAM DUNIA ISLAM MODERN: DARI PLURALITAS FIQH KE HUKUM POSITIF NEGARA

Perkembangan modern menunjukkan bahwa hukum Islam dalam sejumlah konteks mengalami proses kodifikasi dan "pempositifan" (positivisation) menjadi undang-undang negara, terutama pada ranah hukum keluarga, perkawinan, dan perceraian (Apsītis et al., 2024; Esders, 2016). Literatur tentang kodifikasi menekankan bahwa proses ini sering bersifat selektif dan parsial: pilihan pendapat fiqh tertentu diangkat menjadi teks undang-undang, sementara keluasan spektrum pendapat yurisprudensial yang tersedia dalam tradisi klasik menyempit (Apsītis et al., 2024). Dalam konteks hukum keluarga di banyak negara mayoritas Muslim, dikemukakan bahwa kodifikasi sering menghasilkan konfigurasi hak yang lebih sedikit bagi perempuan dibanding laki-laki, sekalipun tradisi fiqh klasik menyediakan keragaman posisi yang lebih luas (Apsītis et al., 2024). Dengan demikian, dari sudut pandang "codex menurut hukum Islam", codex modern sering berarti "hasil seleksi negara" atas tradisi fiqh—bukan semata "penulisan ulang fiqh", melainkan transformasi otoritas dari pluralisme doktrinal ke norma tunggal yang memaksa sebagai hukum negara (Apsītis et al., 2024; KELLEY, 2024).

Pada saat yang sama, literatur menekankan adanya ketegangan antara "syariah yang tidak terkodifikasi" dengan "legislasi Islamis/statutory" yang dikodifikasikan. Studi tentang Sudan, misalnya, membedakan secara terminologis "Islamist laws (statutes/legislation)" yang terkodifikasi dari "uncodified Islamic law or shari'a", serta menekankan bahwa kodifikasi dan penerapan di pengadilan sipil dapat mengekspos hukum Islam pada prinsip-prinsip legal nasional yang sekuler (KELLEY, 2024). Argumen ini memperlihatkan bahwa "codex" dalam konteks modern bukan sekadar perangkat teknis, melainkan juga titik temu—dan potensi friksi—antara tradisi normatif-keagamaan dan rezim hukum negara (Apsītis et al., 2024; KELLEY, 2024). Dengan kata lain, "codex" modern dalam hukum Islam sering mengubah arena produksi norma: dari "otoritas ilmiah ulama" ke "otoritas legislasi negara" (KELLEY, 2024; Muzakir, 2022).

________________________________________

7. KODIFIKASI OTTOMAN DAN MAJALLA: CONTOH KUNCI CODEX DALAM HUKUM MU'ĀMALĀT

Salah satu contoh penting kodifikasi dalam sejarah hukum Islam ialah proses kodifikasi pada masa Ottoman terkait mu'āmalāt (transaksi) yang disebut sebagai kodifikasi resmi pertama pada ranah transaksi pada pertengahan abad ke-19, dengan "Journal of Judicial Judgments" yang meligitimasi transaksi sipil menurut mazhab Hanafi (mazhab resmi negara Ottoman) (Corcoran, 2017). Dalam konteks inilah beberapa "aḥkām" (rulings)—termasuk yang berkaitan dengan bangunan/arsitektur (aḥkām al-bunyān)—untuk pertama kalinya dituliskan dalam bentuk pasal-pasal bernomor (Corcoran, 2017). Sumber yang sama menegaskan bahwa fatwa pada dasarnya tidak mengikat, perbedaan pendapat antarmazhab merupakan keniscayaan, dan pertimbangan dapat berubah karena waktu, tempat, dan spesifikasi kasus; namun kodifikasi diperdebatkan justru karena ia menjanjikan "hukum yang siap diterapkan" sambil dituntut tetap memelihara fleksibilitas yang memadai (Corcoran, 2017). Dengan demikian, codex dalam horizon Islam modern—setidaknya pada contoh Ottoman ini—dapat dipahami sebagai upaya menata fiqh menjadi format pasal bernomor (mirip gaya undang-undang modern) untuk kepentingan peradilan dan administrasi, meskipun dibayangi problem epistemik pluralitas fiqh (Corcoran, 2017; Muzakir, 2022).

Yang juga signifikan, sumber tersebut menolak reduksi bahwa kodifikasi Ottoman (Majalla) semata-mata "terinspirasi Napoleon"; ia menekankan bahwa sumber kodifikasi Majalla "langsung dari Syariah melalui fiqh Hanafi" (Corcoran, 2017). Pernyataan ini penting untuk menjaga ketelitian historis: dalam beberapa konteks modern, kodifikasi memang berinteraksi dengan model Barat, tetapi di konteks lain ia juga dibingkai sebagai internalisasi-dan-penataan ulang sumber fiqh yang sudah mapan (Corcoran, 2017; KELLEY, 2024). Dengan demikian, "codex menurut hukum Islam" tidak harus selalu berarti "impor Barat", tetapi dapat juga berarti "formatisasi ulang fiqh" dalam perangkat hukum negara (Corcoran, 2017).

________________________________________

8. KODIFIKASI HUKUM KELUARGA: CONTOH CODEX DI BIDANG PERSONAL STATUS DAN PERDEBATAN TENTANG MODERNITAS

Di bidang hukum keluarga, sumber mengenai Ottoman menegaskan bahwa promulgasi "Family Law Decree" merupakan tahap akhir proses kodifikasi hukum Islam, dan dalam konteks lain (Nigeria Utara) disebut bahwa ketiadaan hukum keluarga Islam yang terkodifikasi merupakan masalah yang perlu dibenahi dengan cetak biru kodifikasi seperti model Ottoman (Esders, 2016). Sumber yang sama juga menyatakan bahwa dalam sejarah Islam "dalam pengertian modern", ketentuan hukum keluarga pertama kali "diberlakukan" melalui "1917 Law of Family Rights", dan sebelumnya penyelesaian konflik keluarga banyak bertumpu pada kitab-kitab fiqh dan fatwa (Esders, 2016). Pernyataan ini menegaskan sekali lagi bahwa "codex" dalam hukum Islam modern lazimnya berfungsi sebagai standardisasi aturan untuk peradilan, menggantikan atau setidaknya mengurangi ketergantungan pada rujukan doktrinal yang plural (Apsītis et al., 2024; Esders, 2016).

Namun, literatur mengenai kesadaran hukum publik dan aktivisme hak perempuan mengingatkan bahwa kodifikasi hukum keluarga sering mempersempit rentang hak yang sebelumnya dapat diklaim perempuan dalam tradisi yurisprudensi klasik, dan mengubah pemahaman awam seolah-olah hukum Islam itu seragam, statis, dan harus ditegakkan negara sebagai satu paket (Apsītis et al., 2024). Karena itu, "codex menurut hukum Islam" di era modern tidak dapat dinilai netral: ia berada pada persimpangan antara administrasi keadilan (kepastian, keseragaman) dan risiko penyempitan pluralisme yurisprudensi yang merupakan ciri historis fiqh (Apsītis et al., 2024; Muzakir, 2022). Perdebatan kontemporer di berbagai negara tentang reformasi hukum keluarga, strategi intra-doctrinal (memilih pendapat lintas mazhab), dan pembacaan ulang nilai keadilan dalam Islam menunjukkan bahwa kodifikasi adalah arena politik-intelektual, bukan sekadar teknik penyusunan pasal (Apsītis et al., 2024; Esders, 2016).

________________________________________

9. PENGARUH TRADISI CIVIL LAW DAN PENERJEMAHAN TERHADAP KODIFIKASI DI DUNIA ARAB: CODEX SEBAGAI "BAHASA" HUKUM POSITIF

Kajian tentang fraseologi hukum Arab modern menekankan bahwa banyak "kode" di negara-negara Arab berinspirasi hukum Romawi (melalui keluarga civil law) dan pola fraseologinya memantulkan pengaruh Inggris/Prancis karena proses penerjemahan dan transfer bentuk hukum, terutama dalam arus kodifikasi pada awal abad ke-20 (CHRYSOS, 2008). Dalam pembacaan ini, pembentukan "bahasa hukum positif" Arab modern tidak hanya meminjam konsep, tetapi juga formula redaksional dari tradisi kodifikasi Eropa, sementara literatur yurisprudensial dan rujukan religius tetap bertahan dalam teks-teks doktrinal (CHRYSOS, 2008). Ini penting bagi tema "codex menurut hukum Islam" karena menunjukkan satu dimensi yang sering terlupakan: kodifikasi bukan hanya memilih norma fiqh mana yang diangkat, tetapi juga memilih "gaya bahasa hukum" (genre legislasi) yang berbeda dari gaya argumentatif kitab fiqh atau fatwa (CHRYSOS, 2008; Corcoran, 2017). Dengan kata lain, "codex" modern membawa serta teknologi linguistik dan bentuk pengetahuan hukum khas civil law yang tidak identik dengan tradisi penulisan fiqh (CHRYSOS, 2008; Muzakir, 2022).

________________________________________

10. CONTOH INDONESIA: KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) SEBAGAI BENTUK KOMPILASI TERKODIFIKASI DAN RELASINYA DENGAN FIQH

Dalam konteks Indonesia, terdapat uraian bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil modernisasi hukum yang bergerak dari himpunan kitab-kitab klasik menuju bentuk yang "dikodifikasi" (dalam istilah sumber: codivide law), melalui tahap pengumpulan bahan hukum Islam baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk pengumpulan data praktik sosial (das sein) melalui wawancara (Mititelu, 2022). Sumber yang sama menekankan bahwa dalam praktik, hakim dapat merujuk baik pada "hukum yang terkodifikasi" maupun "hukum yang tidak terkodifikasi" yang bersumber dari kitab-kitab fiqh (Mititelu, 2022). Ini menunjukkan bahwa "codex menurut hukum Islam" di Indonesia beroperasi dalam medan plural: kodifikasi menjadi rujukan penting, tetapi tidak sepenuhnya menghapus peran literatur fiqh sebagai sumber argumentasi dan otoritas ilmiah (Mititelu, 2022; Muzakir, 2022).

Sumber lain menyatakan bahwa KHI diposisikan sebagai pedoman yang mengimplikasikan standar umum (guideline) (Zwalve & Vries, 2017). Pernyataan ini memperkuat pembacaan bahwa "codex" (atau setidaknya kompilasi terkodifikasi) dalam konteks hukum Islam modern dapat memiliki status normatif sebagai pedoman resmi, meski dalam praktik peradilan tetap berinteraksi dengan sumber-sumber fiqh yang tidak terkodifikasi (Mititelu, 2022; Zwalve & Vries, 2017). Maka, dalam contoh Indonesia, "codex" tidak selalu identik dengan "kode tunggal eksklusif" yang menutup sumber lain, melainkan dapat berbentuk "kompilasi resmi" yang mengarahkan praktik sambil tetap membuka ruang rujukan doktrinal (Mititelu, 2022; Zwalve & Vries, 2017).

________________________________________

11. SINTESIS KONSEPTUAL: APA ARTI "CODEX MENURUT HUKUM ISLAM" JIKA MENGACU PADA SEJARAH CODEX ROMAWI?

Berdasarkan sumber-sumber di atas, "codex menurut hukum Islam" dapat disintesiskan sebagai konsep yang berlapis.

Pertama, bila "codex" didefinisikan ketat sebagai kodifikasi negara yang dipromulgasikan penguasa (seperti Codex Theodosianus 438 M atau Codex Justinianus yang beredar dalam proyek 529–534 M) dan dimaksudkan memberi kepastian melalui penetapan sumber resmi, maka sumber yang tersedia justru menekankan bahwa para khalifah abad pertengahan tidak mengeluarkan legal code semacam itu (Abdi.M & Pujiyono, 2024; Moreno, 2015; Wu, 2022).

Kedua, bila "codex" dimaknai sebagai kompilasi sistematis yang dapat dirujuk, maka tradisi Islam memang melahirkan kompilasi-kompilasi fiqh oleh para ulama; namun karakter normatifnya sebagai jurists' law, plural, dan dipengaruhi mekanisme fatwa (non-mengikat) membedakannya dari kodifikasi imperial Romawi (Corcoran, 2017; Muzakir, 2022).

Ketiga, dalam modernitas, "codex" dalam hukum Islam lebih tepat dipahami sebagai taqnīn: transformasi pilihan-pilihan fiqh tertentu ke dalam format pasal-pasal bernomor dan diberi daya paksa sebagai hukum negara—sebuah proses yang membawa manfaat "kesiapan penerapan" tetapi juga memunculkan problem selektivitas, penyempitan pluralisme, dan ketegangan dengan syariah yang tidak terkodifikasi (Apsītis et al., 2024; Corcoran, 2017; KELLEY, 2024).

Dalam sintesis ini, Codex Justinianus berfungsi bukan sebagai "sumber hukum Islam", melainkan sebagai cermin konseptual tentang apa yang dimaksud "codex" sebagai proyek negara: kompilasi otoritatif yang diproduksi dan disebarkan melalui institusi (birokrasi, sekolah hukum), beroperasi dalam rezim bahasa dan kurikulum, dan mengelola relasi antara legislasi penguasa dan pendapat ahli (Digest) (Fadlallah, 2023; Moreno, 2015; Wallinga, 2011). Hukum Islam, sebaliknya, secara klasik menempatkan produksi norma pada tradisi yurisprudensial (fiqh) dan fatwa, sementara proyek "codex" muncul menguat dalam konteks negara modern dan reformasi institusi hukum (Corcoran, 2017; Moreno, 2015; Muzakir, 2022).

Karena itu, ketika istilah "codex" dipakai dalam wacana hukum Islam, ketelitian konseptual menuntut pembedaan: apakah yang dimaksud adalah (i) literatur kompilatif fiqh, (ii) kompilasi/pedoman resmi (seperti KHI dalam contoh Indonesia), atau (iii) undang-undang yang mengkodifikasi fiqh menjadi hukum positif negara (seperti contoh Ottoman di ranah mu'āmalāt dan bangunan) (Corcoran, 2017; Mititelu, 2022; Zwalve & Vries, 2017).

________________________________________

12. KESIMPULAN

Dalam batas bukti yang disediakan sumber-sumber yang dikaji, "codex menurut hukum Islam" paling akurat dipahami bukan sebagai fakta institusional utama pada periode klasik—karena disebut bahwa khalifah tidak mengeluarkan legal code—melainkan sebagai: (a) tradisi kompilasi normatif dalam literatur fiqh yang plural dan non-eksklusif, serta (b) fenomena modern taqnīn ketika negara mengubah sebagian fiqh menjadi pasal-pasal hukum positif demi standardisasi peradilan dan administrasi (Apsītis et al., 2024; Corcoran, 2017; Moreno, 2015; Muzakir, 2022).

Perbandingan dengan Codex Justinianus membantu memperjelas bahwa "codex" pada akar Romawi menautkan kompilasi sistematis dengan promulgasinya oleh negara, pengelolaan sumber hukum (imperial legislation vs. pendapat yuris), dan dukungan institusional pendidikan serta transmisi teks (Fadlallah, 2023; Moreno, 2015; Wu, 2022). Sementara itu, pengalaman kodifikasi Islam modern—misalnya Ottoman dan contoh kompilasi resmi di Indonesia—menunjukkan bahwa "codex" dalam konteks Islam adalah arena negosiasi antara pluralitas fiqh, kebutuhan kepastian dan kesiapan penerapan, serta risiko reduksi keragaman yurisprudensial yang historisnya menjadi ciri hukum Islam (Apsītis et al., 2024; Corcoran, 2017; Mititelu, 2022).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Abdi.M, H., & Pujiyono, P. (2024). The Role of Comparative Criminal Law Systems and the Characteristics of the Legal Family in Indonesia after the Enactment of the New Criminal Code. International Journal of Social Science and Human Research, 07(11). https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i11-26

Apsītis, A., Joksts, O., & Dinsberga, J. (2024). The legal regulation of gambling phenomenon in Roman law. Socrates Rīgas Stradiņa Universitātes Juridiskās Fakultātes Elektroniskais Juridisko Zinātnisko Rakstu Žurnāls / Socrates Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law, 1(28), 9–17. https://doi.org/10.25143/socr.28.2024.1.09-17

CHRYSOS, Ev. (2008). Justinian and the Senate of Rome under Ostrogothic Rule. Byzantina Symmeikta, 15, 33. https://doi.org/10.12681/byzsym.885

Corcoran, S. (2017). Roman law and the two languages in Justinian's Empire. Bulletin of the Institute of Classical Studies, 60(1), 96–116. https://doi.org/10.1111/2041-5370.12049

Dingledy, F. W. (2019). From stele to silicon: Publication of statutes, public access to the law, and the Uniform Electronic Legal Material Act. https://doi.org/10.31228/osf.io/en6d4

Esders, S. (2016). Late Roman military law in the Bavarian Code. Clio Themis, 10. https://doi.org/10.35562/cliothemis.1168

Fadlallah, H. (2023). The contribution of Beirut's Roman law school to the development of Roman law. الباحث العربي, 4(2), 1–25. https://doi.org/10.57072/ar.v4i2.97

Hallebeek, J., & Jong, H. de. (2023). Preface to the edition and translation of the Gloss (pp. 62–77). https://doi.org/10.1163/9789004526419_003

KELLEY, A. C. (2024). Identity and forced labour in the Imperial Textile Workshops, 4th to 10th centuries. Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, 1, 57–87. https://doi.org/10.1553/joeb73s57

Mititelu, C. (2022). About engagement ("Sponsalia"): From "Jus Romanum" to "Jus Civile" of Romania. Technium Social Sciences Journal, 29, 672–682. https://doi.org/10.47577/tssj.v29i1.6000

Moreno, E. M. (2015). Why did Islamic medieval institutions become so different from Western medieval institutions? (Power and institutions in medieval Islam and Christendom PIMIC). Medieval Worlds, 1, 118–137. https://doi.org/10.1553/medievalworlds_no1_2015s118

Muzakir, K. (2022). Legal strength of grant deed for adopted children. International Journal of Islamic Thought and Humanities, 1(1), 67–87. https://doi.org/10.54298/ijith.v1i1.18

Wallinga, T. (2011). The common history of European legal scholarship. Erasmus Law Review, 4(1), 3–20. https://doi.org/10.5553/elr221026712011004001002

Wu, C. (2022). On the status of custom as a historical source of law: The historical flow of the pluralistic sources of private law as a clue. Law and Economy, 1(1). https://doi.org/10.56397/le.2022.08.06

Zwalve, W. J., & Vries, Th. de. (2017). The New Temple. Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review, 85(3–4), 492–521. https://doi.org/10.1163/15718190-08534p04