01240 - Clausula Rebus Sic Stantibus dalam Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Islam: Kajian Komparatif

Abstrak

Clausula Rebus Sic Stantibus in International Treaty Law and Islamic Law: A Comparative Study

Clausula rebus sic stantibus (the doctrine of "fundamental change of circumstances") in international treaty law constitutes an exceptional mechanism that allows the termination, withdrawal, or suspension of a treaty when a fundamental and unforeseen change of circumstances occurs that undermines the basis of the parties' consent, as codified in Article 62 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) (Paramita, 2022; Purwanto, 2012). On the other hand, in Islamic law—particularly the tradition of fiqh al-siyar as the discourse of Islamic "international law"—respect for treaties (integrity and fulfilment of commitments) is placed as a normative obligation rooted in the Qur'an and the practice of the Prophet; yet the fiqh tradition also recognises certain forms of flexibility—for instance, in Ḥanafī doctrine, a ruler may annul a treaty for the sake of maṣlaḥa on the condition of notifying the counterparty—which contemporary scholarship understands as echoing modern exceptions to the principle of pacta sunt servanda, such as rebus sic stantibus (Friedrich, 2022; Leonhardsen, 2020; Topçuoğlu, 2020). This article synthesises the doctrine of rebus sic stantibus in international treaty law and situates it within the conceptual framework of Islamic law, including its relationship with the ideas of maṣlaḥa and masyaqqah/hardship, which in contemporary practice are frequently employed to rationalise renegotiation—rather than mere termination—when a fundamental change of circumstances creates an onerous burden (AKKAYA, 2024; Leonhardsen, 2020; Shakira & Sihombing, 2023).

Keywords: rebus sic stantibus, fundamental change of circumstances, pacta sunt servanda, Islamic international law, fiqh al-siyar, maṣlaḥa, masyaqqah, Vienna Convention on the Law of Treaties.

________________________________________

Clausula rebus sic stantibus (doktrin "perubahan mendasar keadaan") dalam hukum perjanjian internasional merupakan mekanisme pengecualian yang memungkinkan penghentian, penarikan diri, atau penangguhan perjanjian ketika terjadi perubahan keadaan yang fundamental dan tidak diduga yang mengganggu dasar persetujuan para pihak, sebagaimana dikodifikasikan dalam Pasal 62 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian (Vienna Convention on the Law of Treaties/VCLT) (Paramita, 2022; Purwanto, 2012). Di sisi lain, dalam hukum Islam—khususnya tradisi fiqh al-siyar sebagai diskursus "hukum internasional" Islam—penghormatan terhadap perjanjian (integritas dan pelaksanaan janji) diletakkan sebagai kewajiban normatif yang berakar pada al-Qur'an dan praktik Nabi, tetapi tradisi fikih juga mengenal bentuk keluwesan tertentu—misalnya dalam doktrin Hanafī, penguasa dapat membatalkan perjanjian demi maslahat dengan mensyaratkan pemberitahuan kepada pihak lawan—yang oleh kajian kontemporer dipahami mengingatkan pada pengecualian modern terhadap asas pacta sunt servanda seperti rebus sic stantibus (Friedrich, 2022; Leonhardsen, 2020; Topçuoğlu, 2020). Artikel ini mensintesis doktrin rebus sic stantibus dalam hukum perjanjian internasional dan menempatkannya dalam kerangka konseptual hukum Islam, termasuk hubungan dengan gagasan maslahat dan masyaqqah/hardship yang dalam praktik kontemporer sering dipakai untuk merasionalisasi renegosiasi—bukan semata pemutusan—ketika terjadi perubahan keadaan yang berat (AKKAYA, 2024; Leonhardsen, 2020; Shakira & Sihombing, 2023).

Kata Kunci: rebus sic stantibus, perubahan mendasar keadaan, pacta sunt servanda, hukum internasional Islam, fiqh al-siyar, maslahat, masyaqqah, Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian.

________________________________________

1. Pendahuluan: Ketegangan Stabilitas Perjanjian dan Dinamika Perubahan Keadaan

Hukum perjanjian internasional secara konseptual bertumpu pada asas pacta sunt servanda—perjanjian mengikat dan wajib dilaksanakan dengan iktikad baik—yang ditegaskan dalam Pasal 26 VCLT 1969 (Conforti & Labella, 1990; Paramita, 2022). Namun, stabilitas yang dihasilkan oleh asas tersebut juga dihadapkan pada realitas perubahan keadaan yang dapat menggeser keseimbangan dan tujuan perjanjian, sehingga doktrin rebus sic stantibus dikembangkan untuk menjaga "keseimbangan antara stabilitas dan perubahan" dalam tatanan hukum internasional (Purwanto, 2012). Literatur menegaskan bahwa rebus sic stantibus dapat dipakai sebagai dasar untuk mengakhiri, menarik diri, atau menangguhkan berlakunya perjanjian internasional dalam kondisi tertentu (Adi, 2017; Purwanto, 2012), suatu karakter yang sekaligus menjadikannya doktrin yang diperdebatkan karena potensinya disalahgunakan melalui klaim sepihak yang tidak terkendali (Ion, 1911; Purwanto, 2012).

Dalam diskursus hukum Islam, persoalan yang sepadan muncul ketika kewajiban menepati perjanjian—sebagai bagian dari integritas perjanjian dalam "hukum internasional Islam"—harus dipertemukan dengan kebutuhan menjaga kemaslahatan komunitas dan mencegah kemudaratan akibat perubahan keadaan (Friedrich, 2022; Leonhardsen, 2020). Karena itu, pembacaan "clausula rebus sic stantibus menurut hukum Islam" tidak memadai bila hanya mencari padanan istilah, melainkan harus menempatkannya pada persinggungan antara: (i) kewajiban normatif menepati perjanjian, dan (ii) ruang keluwesan yang diakui oleh fikih ketika syarat-syarat dasar perjanjian berubah secara substansial (Friedrich, 2022; Leonhardsen, 2020; Shakira & Sihombing, 2023).

________________________________________

2. Clausula Rebus Sic Stantibus dalam Hukum Perjanjian Internasional Positif

2.1. Kodifikasi dan Fungsi Doktrin dalam VCLT 1969

Dalam hukum perjanjian internasional kontemporer, rebus sic stantibus dikodifikasikan terutama melalui Pasal 62 VCLT 1969 yang lazim dipahami sebagai ketentuan "fundamental change of circumstances" (Fauzi, 2023; Paramita, 2022; Purwanto, 2012). Di tingkat konsep, doktrin ini diposisikan sebagai keluwesan terhadap pembacaan absolut pacta sunt servanda agar negara tidak terikat tanpa jalan keluar ketika kondisi yang menjadi basis perjanjian berubah mendasar dan tidak diperkirakan para pihak pada saat pembentukan perjanjian (Ferhat, 2012; Purwanto, 2012). Dengan demikian, fungsi utamanya bukan meniadakan asas kesetiaan pada perjanjian, melainkan menyediakan mekanisme korektif yang bersifat pengecualian (Ferhat, 2012; Purwanto, 2012).

Literatur Indonesia juga menegaskan hubungan erat antara pacta sunt servanda, good faith, dan keberadaan doktrin perubahan keadaan mendasar sebagai bagian dari kerangka VCLT 1969 (Paramita, 2022; Wahyuni, 2022). Dalam kerangka ini, penerapan rebus sic stantibus dipahami sebagai penerapan unsur yang ketat karena peluang menunda atau mengakhiri perjanjian secara mudah akan merusak stabilitas hubungan perjanjian (Paramita, 2022; Purwanto, 2012).

2.2. Syarat Pembatasan Penting: Pengecualian untuk Perjanjian Batas Wilayah dan Perubahan yang Disebabkan Pelanggaran

VCLT 1969 menempatkan pembatasan eksplisit bahwa perubahan keadaan mendasar tidak dapat dijadikan dasar untuk penghentian atau penarikan diri apabila perjanjian menetapkan batas wilayah, serta tidak dapat dipakai bila perubahan mendasar tersebut merupakan akibat pelanggaran oleh pihak yang mengajukan doktrin itu (Fauzi, 2023; Friedrich, 2022; Paramita, 2022; Pirim, 2022). Pembatasan ini juga diulang dan ditegaskan dalam pembacaan akademik Indonesia, termasuk ketika menjelaskan bahwa Pasal 62 ayat (2) VCLT menutup kemungkinan penggunaan rebus sic stantibus untuk perjanjian batas negara (Pirim, 2022). Dengan demikian, doktrin ini bukan "izin umum" untuk keluar dari perjanjian, melainkan mekanisme yang sangat dibatasi demi mencegah instabilitas dan manipulasi politik atas kewajiban perjanjian (Paramita, 2022; Pirim, 2022; Purwanto, 2012).

2.3. Doktrin yang Tidak Otomatis: Problem Prosedural dan Risiko Penyalahgunaan

Masalah penting dalam hukum perjanjian adalah apakah alasan penghentian atau penangguhan bekerja secara otomatis ataukah memerlukan tindakan internasional—misalnya notifikasi atau denunsiasi—dari negara yang hendak mengajukan alasan tersebut. Literatur menunjukkan adanya ketidakjelasan dan perbedaan posisi dalam doktrin, terutama untuk alasan yang bergantung pada penilaian fakta dan hukum serta karenanya rentan disalahgunakan, sehingga non-otomatisitas sering dinilai lebih dapat diutamakan ketika alasan sulit dipastikan (Ion, 1911). Dalam konteks ini, kajian juga menegaskan bahwa sekalipun rebus sic stantibus dan syarat lain dipenuhi, akibat berupa perubahan, penangguhan, atau berakhirnya perjanjian tidak muncul secara otomatis; doktrin tersebut lebih merupakan dasar untuk mengajukan permintaan atau klaim menuju konsekuensi tersebut (Sidharta, 2018). Sejalan dengan itu, praktik dan doktrin menekankan ambang penerapan yang tinggi dan sifat penerapan yang terbatas, termasuk melalui pembacaan bahwa praktik peradilan internasional menunjukkan standar yang sangat ketat untuk penerapan klausula ini (Bidabad, 2011), serta bahwa kesulitan utama doktrin ini adalah ia hanya diterapkan dalam keadaan terbatas (Ferhat, 2012).

2.4. Ketegangan Tafsir: "Ekspektasi Bersama" versus "Kepentingan Vital"

Kajian kontemporer menyoroti ketegangan antara pendekatan objektif yang menafsirkan Pasal 62 VCLT berdasarkan "ekspektasi bersama" para pihak terhadap perjanjian dengan kecenderungan negara mengajukan doktrin ini berdasarkan kepentingan vital subjektif (Purwanto, 2012). Ketegangan tersebut penting karena memengaruhi bagaimana doktrin dapat disalahgunakan atau sebaliknya dibatasi secara ketat oleh mekanisme interpretasi dan forum penyelesaian sengketa (Ion, 1911; Purwanto, 2012).

________________________________________

3. Fondasi Hukum Islam tentang Kewajiban Menepati Perjanjian (Ahde Vefa) dalam Kerangka Fiqh Al-Siyar

3.1. Perjanjian sebagai Kewajiban Normatif: Al-Qur'an dan Praktik Nabi

Dalam sistem "hukum internasional Islam", integritas perjanjian dan penghormatan penuh atas ketentuan-ketentuannya dinyatakan berakar pada ketentuan al-Qur'an, sehingga para pihak pada perjanjian berada dalam kewajiban hukum untuk melaksanakan kewajiban perjanjian tersebut (Friedrich, 2022). Studi tentang siyasah kharijiyyah juga menegaskan bahwa relasi internasional Islam berangkat dari sumber normatif tertulis al-Qur'an dan Hadis, yang selanjutnya dielaborasi ulama dalam kajian fiqh al-siyar terkait damai dan perang (Topçuoğlu, 2020). Secara ilustratif, praktik Nabi Muhammad dan para sahabat menunjukkan penerimaan terhadap kewajiban mematuhi perjanjian damai yang dibuat dengan pihak lain—misalnya dalam Perjanjian Hudaibiyah—yang digambarkan sebagai perjanjian damai awal yang dipraktikkan oleh Nabi (Topçuoğlu, 2020). Dalam kerangka ini, ayat al-Qur'an yang dikutip dalam kajian tersebut menegaskan bahwa selama pihak lain berlaku lurus terhadap kaum Muslim, maka kaum Muslim wajib berlaku lurus terhadap mereka, sekaligus memberi landasan etis-normatif bagi kesetiaan pada perjanjian (Topçuoğlu, 2020).

3.2. Fiqh Al-Siyar dan Pengakuan terhadap Perjanjian sebagai Sumber Normatif Sekunder

Dalam pembacaan akademik tentang konsep Islam dalam hukum internasional, fiqh al-siyar dipahami mengatur perilaku "bangsa Islam" dengan bangsa lain dan mengakui perjanjian serta kebiasaan sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan sumber primer ("Revolutions, Treaties, and State Succession," 1967). Kerangka ini penting karena memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak menolak bentuk-bentuk komitmen antarentitas politik, dan justru memiliki perangkat normatif untuk menilai validitas dan keberlakuannya dalam relasi eksternal (Friedrich, 2022; "Revolutions, Treaties, and State Succession," 1967).

3.3. Kebutuhan Keluwesan: dari Kewajiban Kesetiaan menuju Mekanisme Adaptasi

Walaupun kewajiban menepati perjanjian berposisi sentral dalam hukum Islam (Friedrich, 2022; Topçuoğlu, 2020), problem perubahan keadaan tetap memunculkan kebutuhan terhadap keluwesan normatif. Pada titik inilah diskursus tentang analogi dengan rebus sic stantibus menjadi relevan: bukan untuk menegasikan "ahde vefa", tetapi untuk menjelaskan bagaimana fikih—dalam batas tertentu—membuka ruang adaptasi ketika pemenuhan perjanjian berpotensi mencederai tujuan normatif yang lebih luas seperti kemaslahatan (Leonhardsen, 2020; Shakira & Sihombing, 2023). Dengan kata lain, seperti halnya hukum perjanjian internasional yang menyeimbangkan stabilitas dan perubahan melalui rebus sic stantibus (Purwanto, 2012), hukum Islam juga menghadapi persoalan menyeimbangkan integritas perjanjian dan dinamika keadaan (Friedrich, 2022; Leonhardsen, 2020).

________________________________________

4. "Padanan" Konseptual dalam Hukum Islam: Maslahat (Hanafī) dan Masyaqqah/Hardship sebagai Kerangka Perubahan Keadaan

4.1. Doktrin Hanafī tentang Pembatalan Perjanjian demi Maslahat dan Relasinya dengan Rebus Sic Stantibus

Analisis komparatif khusus menegaskan bahwa dalam doktrin Hanafī, kepala negara di negeri Islam memiliki otoritas untuk membatalkan perjanjian demi maslahat kaum Muslim, dengan syarat pihak lawan diberi tahu, dan doktrin ini mengingatkan pada rebus sic stantibus sebagai pengecualian atas prinsip umum kesetiaan pada perjanjian yang hanya berlaku dalam syarat-syarat tertentu (Leonhardsen, 2020). Pada saat yang sama, kajian yang sama menegaskan bahwa rebus sic stantibus dalam hukum modern dikembangkan untuk memberi fleksibilitas pada prinsip "ahde vefa" dengan menyesuaikan perjanjian pada kondisi baru ketika terdapat perubahan yang "mendasar/berakar" pada syarat perjanjian (Leonhardsen, 2020). Namun, kajian itu juga menekankan bahwa hukum negara modern tidak memberikan peluang luas bagi pemutusan sepihak perjanjian internasional hanya dengan bersandar pada rebus sic stantibus (Leonhardsen, 2020)—sebuah catatan penting ketika menilai apakah "pembatalan demi maslahat" dalam tradisi Hanafī dapat dipahami sebagai padanan penuh atau hanya analogi parsial.

Dengan demikian, klaim "rebus sic stantibus menurut hukum Islam" secara akademik lebih tepat dipahami sebagai korespondensi konseptual—yakni adanya ruang pembatalan atau penyesuaian perjanjian ketika dasar-dasar yang melatarinya berubah atau ketika kemaslahatan menuntut—ketimbang identitas doktrinal yang sama persis dengan Pasal 62 VCLT (Leonhardsen, 2020). Hal ini sejalan pula dengan pengamatan literatur hukum internasional yang menegaskan bahwa doktrin rebus sic stantibus dikenal di berbagai sistem hukum dan penerapannya oleh pengadilan cenderung hati-hati atau enggan (reluctant) (Purwanto, 2012a), serta bahwa dalam hukum Islam (syariah) doktrin ini "tidak tidak dikenal" (not unknown) (Purwanto, 2012a).

4.2. Masyaqqah/Hardship dalam Praktik Kontemporer Ekonomi Syariah: Renegosiasi sebagai Respons Perubahan Keadaan

Selain kerangka maslahat, literatur tentang penyelesaian sengketa pembiayaan syariah di Indonesia selama pandemi menggunakan istilah masyaqqah (situasi sulit) untuk menggambarkan kondisi yang berbeda dari force majeure/overmacht dan menekankan pentingnya "win-win solution" melalui renegosiasi; bahkan tulisan tersebut menyatakan bahwa hardship/masyaqqah adalah peristiwa yang secara fundamental mengubah keseimbangan perjanjian dan tidak terduga, serta dikaitkan dengan prinsip rebus sic stantibus (Shakira & Sihombing, 2023). Sejalan dengan itu, kajian tentang kebijakan ekonomi dan perlindungan debitur terdampak Covid-19 mengaitkan rebus sic stantibus dengan konsep keadaan sulit (hardship) yang memungkinkan debitur tidak diperlakukan wanprestasi dalam kondisi umum masyarakat yang menyulitkan (Daties, 2017). Dalam penelitian tentang pembiayaan bank syariah, pandemi diposisikan sebagai keadaan yang memengaruhi kemampuan debitur memenuhi prestasi karena pembatasan pemerintah, dan karena itu "perlu penyesuaian" melalui prinsip hardship dalam bentuk renegosiasi—misalnya rescheduling, reconditioning, atau restructuring (AKKAYA, 2024).

Korpus literatur tersebut tidak berbicara langsung pada level perjanjian antarnegara, namun ia penting untuk memetakan bagaimana konsep perubahan keadaan yang berat (masyaqqah/hardship) dipahami dalam praktik hukum ekonomi syariah kontemporer sebagai alasan penyesuaian kewajiban kontraktual, dan bagaimana bahasa "rebus sic stantibus" dipakai sebagai rujukan konseptual untuk menjelaskan perubahan keseimbangan perikatan (AKKAYA, 2024; Shakira & Sihombing, 2023). Dengan demikian, pada level teori hukum Islam terapan, respons yang ditonjolkan cenderung berupa adaptasi atau renegosiasi agar tetap menjaga komitmen dasar akad atau perjanjian—suatu pendekatan yang secara fungsional sejalan dengan gagasan bahwa rebus sic stantibus tidak selalu harus berujung pemutusan, melainkan dapat memfasilitasi revisi atau adaptasi (Ferhat, 2012).

4.3. Catatan Pembeda: Ketidakpastian (Gharar) dan Hubungan Konseptual dengan Rebus Sic Stantibus

Dalam kajian hukum Islam yang membahas kontrak, larangan gharar (ketidakpastian yang berlebihan) dipahami sebagai mekanisme untuk mencegah sengketa dan melindungi pihak yang lebih lemah, dan kajian tersebut menyebut bahwa konsep Barat clausula rebus sic stantibus merupakan gagasan yang "berkaitan" (a related idea) (Craven, 2005). Pernyataan ini tidak berarti bahwa gharar adalah rebus sic stantibus, tetapi menunjukkan adanya jejaring gagasan dalam hukum Islam yang berorientasi pada pencegahan ketidakadilan kontraktual akibat kondisi yang tidak pasti—sebuah orientasi yang juga menjadi alasan mengapa "perubahan keadaan" dalam berbagai sistem hukum mendorong mekanisme korektif, baik adaptasi maupun pemutusan (Craven, 2005; Ferhat, 2012).

________________________________________

5. Sintesis Komparatif: Kondisi, Pembatasan, dan Etika Penerapan (Good Faith) antara Hukum Islam dan Hukum Perjanjian Internasional

5.1. Kesamaan Fungsional: Menjaga Keadilan dan Kemaslahatan tanpa Meruntuhkan Stabilitas

Secara sintesis, baik hukum perjanjian internasional maupun hukum Islam sama-sama menempatkan kesetiaan pada perjanjian sebagai prinsip dasar: VCLT menegaskan pelaksanaan perjanjian dengan iktikad baik melalui pacta sunt servanda (Conforti & Labella, 1990; Paramita, 2022), sedangkan hukum internasional Islam mendasarkan integritas perjanjian pada al-Qur'an dan memandang para pihak berkewajiban melaksanakan ketentuan perjanjian (Friedrich, 2022), serta mencontohkan praktik Nabi dalam mematuhi perjanjian damai selama pihak lain juga berlaku lurus (Topçuoğlu, 2020). Pada saat yang sama, keduanya mengakui kebutuhan keluwesan ketika terjadi perubahan keadaan atau pertimbangan kemaslahatan atau kepentingan tertentu: VCLT mengodifikasikan "perubahan mendasar keadaan" sebagai alasan yang sangat terbatas untuk mengakhiri, menarik diri, atau menangguhkan perjanjian (Fauzi, 2023; Paramita, 2022; Purwanto, 2012b), sedangkan dalam doktrin Hanafī kepala negara dapat membatalkan perjanjian demi maslahat dengan kewajiban memberitahu pihak lawan (Leonhardsen, 2020), dan praktik kontemporer ekonomi syariah mengedepankan renegosiasi ketika kondisi masyaqqah mengubah keseimbangan akad (AKKAYA, 2024; Shakira & Sihombing, 2023).

Kesamaan ini terutama bersifat fungsional: mekanisme keluwesan diarahkan untuk mencegah ketidakadilan atau beban yang tidak lagi selaras dengan dasar perjanjian, tetapi tetap menjaga stabilitas hubungan normatif sehingga pengecualian tidak menjadi pintu pelanggaran yang sewenang-wenang (Ion, 1911; Leonhardsen, 2020; Purwanto, 2012b). Karena itu, baik pada level VCLT maupun pembacaan Hanafī, elemen etika prosedural—misalnya pemberitahuan—dan pembatasan syarat merupakan instrumen untuk menahan potensi penyalahgunaan (Ion, 1911; Leonhardsen, 2020).

5.2. Perbedaan Kunci: Objektivitas Syarat VCLT, Pembatasan Eksplisit, dan Watak Klaim yang Tidak Otomatis

Meskipun terdapat korespondensi konseptual, perbedaan kunci harus ditekankan. Pertama, VCLT memasang pembatasan eksplisit—misalnya larangan menggunakan perubahan keadaan mendasar untuk perjanjian batas wilayah—yang berfungsi menjaga stabilitas teritorial dan mencegah manipulasi rebus sic stantibus (Fauzi, 2023; Friedrich, 2022; Paramita, 2022; Pirim, 2022). Kedua, doktrin modern menekankan penerapan yang ketat dan terbatas serta ambang penerapan yang tinggi dalam praktik peradilan internasional (Bidabad, 2011; Ferhat, 2012); hal ini berkelindan dengan problem non-otomatisitas dan preferensi untuk menghindari alasan penghentian yang mudah disalahgunakan (Ion, 1911; Sidharta, 2018). Ketiga, kajian menyoroti perbedaan arah interpretasi: kerangka VCLT dan yurisprudensi cenderung menilai secara objektif berdasarkan ekspektasi bersama, sedangkan negara dapat terdorong memakai doktrin ini untuk kepentingan vital subjektif (Purwanto, 2012b).

Dalam kerangka hukum Islam yang dibahas, justifikasi "demi maslahat" dalam doktrin Hanafī adalah alasan normatif yang tidak identik dengan kerangka objektif "ekspektasi bersama" VCLT; namun doktrin Hanafī tetap memuat rambu prosedural berupa pemberitahuan (Leonhardsen, 2020). Di sisi lain, dalam praktik ekonomi syariah modern, respons yang diprioritaskan cenderung berupa renegosiasi dan restrukturisasi ketika muncul masyaqqah (AKKAYA, 2024; Shakira & Sihombing, 2023), yang selaras dengan gagasan bahwa perubahan keadaan tidak selalu harus melahirkan pemutusan, melainkan dapat berujung adaptasi (Ferhat, 2012). Dengan demikian, "rebus sic stantibus menurut hukum Islam" paling tepat dipahami sebagai spektrum gagasan adaptasi dan pembatalan terbatas yang dibingkai oleh perlindungan kemaslahatan serta etika prosedural, bukan sebagai transplantasi langsung Pasal 62 VCLT ke dalam fikih (Leonhardsen, 2020; Shakira & Sihombing, 2023).

________________________________________

6. Relevansi bagi Praktik Negara Muslim Kontemporer: Contoh Pengakuan dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam konteks negara modern yang mayoritas penduduknya Muslim, pengaturan rebus sic stantibus sebagai alasan pengakhiran perjanjian internasional dapat muncul sebagai bagian dari penerimaan prinsip-prinsip hukum perjanjian internasional. Studi tentang asas-asas perjanjian internasional dalam hukum positif Indonesia menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional memuat ketentuan eksplisit bahwa perjanjian internasional berakhir jika terdapat perubahan mendasar yang memengaruhi pelaksanaan perjanjian (Azoro & Onah, 2021; Hilmy, 2020). Dengan demikian, pengakuan hukum positif nasional atas doktrin perubahan keadaan mendasar dapat dibaca sebagai penerjemahan mekanisme fleksibilitas perjanjian internasional—sebagaimana dikodifikasikan dalam VCLT—ke dalam sistem nasional (Azoro & Onah, 2021; Hilmy, 2020), sekaligus menyediakan konteks bagi perdebatan bagaimana negara memadukan kewajiban internasional, kepentingan nasional, dan prinsip integritas perjanjian (Azoro & Onah, 2021; Ion, 1911; Purwanto, 2012b).

Pada sisi yang lain, literatur tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah menekankan kehati-hatian hakim—misalnya peradilan agama yang menangani sengketa ekonomi syariah—dalam menilai apakah suatu kondisi merupakan overmacht/force majeure atau masyaqqah/hardship yang lebih tepat diarahkan pada renegosiasi, dan kerangka ini juga dikaitkan dengan prinsip perubahan keadaan yang disebut sebagai rebus sic stantibus (Shakira & Sihombing, 2023). Walaupun berada pada ranah kontrak privat syariah, diskursus tersebut memperlihatkan kesinambungan ide: stabilitas janji atau perjanjian dipertahankan melalui penyesuaian proporsional ketika perubahan keadaan mengganggu keseimbangan akad (AKKAYA, 2024; Shakira & Sihombing, 2023), suatu corak yang dalam hukum perjanjian internasional juga dikenal melalui orientasi pembatasan ketat dan perhatian pada pencegahan penyalahgunaan (Bidabad, 2011; Ion, 1911; Purwanto, 2012b).

________________________________________

7. Penutup

Doktrin clausula rebus sic stantibus dalam hukum perjanjian internasional adalah mekanisme pengecualian yang dikodifikasikan dalam Pasal 62 VCLT 1969 untuk memungkinkan penghentian, penarikan diri, atau penangguhan perjanjian dalam keadaan perubahan mendasar yang tidak diduga, dengan pembatasan penting—misalnya tidak berlaku untuk perjanjian batas wilayah dan tidak dapat digunakan bila perubahan disebabkan pelanggaran pihak pemohon (Fauzi, 2023; Friedrich, 2022; Paramita, 2022; Pirim, 2022). Doktrin ini diperdebatkan terutama karena risiko penyalahgunaan, problem non-otomatisitas, dan perbedaan antara pendekatan objektif "ekspektasi bersama" dan klaim subjektif "kepentingan vital" (Ion, 1911; Purwanto, 2012b; Sidharta, 2018).

Dalam hukum Islam, kewajiban menepati perjanjian merupakan prinsip sentral yang berakar pada al-Qur'an, Hadis, dan praktik Nabi, serta dilembagakan dalam kerangka fiqh al-siyar yang mengakui perjanjian sebagai sumber normatif sekunder selama tidak bertentangan dengan sumber primer (Friedrich, 2022; "Revolutions, Treaties, and State Succession," 1967). Namun, tradisi fikih juga memuat keluwesan tertentu: khususnya dalam doktrin Hanafī, pembatalan perjanjian demi maslahat dengan prasyarat pemberitahuan kepada pihak lawan dipahami memiliki korespondensi konseptual dengan pengecualian modern seperti rebus sic stantibus (Leonhardsen, 2020). Dalam praktik kontemporer ekonomi syariah, gagasan masyaqqah/hardship sering dipakai untuk merasionalisasi penyesuaian (renegosiasi) ketika perubahan keadaan mengubah keseimbangan akad secara fundamental dan tidak terduga (AKKAYA, 2024; Shakira & Sihombing, 2023). Karena itu, "rebus sic stantibus menurut hukum Islam" paling tepat diposisikan sebagai analogi konseptual yang menghubungkan kewajiban ahde vefa dengan ruang penyesuaian atau pembatalan terbatas demi kemaslahatan, yang—bila dibandingkan dengan rezim VCLT—memerlukan kehati-hatian interpretatif agar tidak berubah menjadi pembenaran pelanggaran perjanjian secara sewenang-wenang (Ion, 1911; Leonhardsen, 2020; Purwanto, 2012b).

________________________________________

Daftar Pustaka

AKKAYA, D. (2024). Irak-Türkiye ham petrol boru hattı uyuşmazlığına ilişkin hakem kararı ve rebus sic stantibus ilkesi. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 14(1), 149–173. https://doi.org/10.54704/akdhfd.1387542

Adi, D. P. (2017). Absorbsi prinsip rebus sic stantibus dalam kerangka pembaharuan hukum perjanjian nasional. Jurnal Jatiswara, 30(1). https://doi.org/10.29303/jtsw.v30i1.91

Azoro, C., & Onah, C. (2021). Permanent sovereignty over natural resources and contract stability in transnational petroleum investment contracts. JLPG. https://doi.org/10.7176/jlpg/111-09

Bidabad, B. (2011). Public international law principles: An Islamic Sufi approach – Part I. International Journal of Law and Management, 53(6), 393–412. https://doi.org/10.1108/17542431111185178

Conforti, B., & Labella, A. (1990). Invalidity and termination of treaties: The role of national courts. European Journal of International Law, 1(1), 44–66. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.ejil.a035782

Craven, M. (2005). What happened to unequal treaties? The continuities of informal empire. Nordic Journal of International Law, 74(3–4), 335–382. https://doi.org/10.1163/157181005774939896

Daties, D. R. A. (2017). Memahami Third World Approaches to International Law (TWAIL). Sasi, 23(1), 13–18. https://doi.org/10.47268/sasi.v23i1.154

Fauzi, A. F. (2023). Eksistensi asas-asas hukum perjanjian internasional dalam hukum positif dan implementasinya perjanjian Celah Timor. Jurist-Diction, 6(2), 215–230. https://doi.org/10.20473/jd.v6i2.44077

Ferhat, Ç. (2012). Avrupa Birliği ve ekonomik parasal birlikten ayrılmanın Lizbon Antlaşması çerçevesinde değerlendirilmesi. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 11(1), 25–40. https://doi.org/10.1501/avraras_0000000170

Friedrich, C. J. (2022). Law and politics: Constitutional reform and treaty change. Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 12(2), 17–35. https://doi.org/10.30827/acfs.v12i2.26556

Hilmy, S. A. (2020). Legal consequences dispute settlement body decision 477-478 concerning protection and empowerment of the farmers. Substantive Justice International Journal of Law, 3(1), 56. https://doi.org/10.33096/sjijl.v3i1.32

Ion, T. P. (1911). Sanctity of treaties. The Yale Law Journal, 20(4), 268. https://doi.org/10.2307/784165

Leonhardsen, E. M. (2020). Pride and perseverance: Strategic use of rebus sic stantibus in Russian foreign policy 1870–1950. German Yearbook of International Law, 63(1), 581–620. https://doi.org/10.3790/gyil.63.1.581

Paramita, A. M. (2022). Interpretasi asas rebus sic stantibus dalam kontrak perdata internasional. JLR – Jurnal Legal Reasoning, 4(2), 96–119. https://doi.org/10.35814/jlr.v4i2.3600

Pirim, C. Z. (2022). Uluslararası andlaşmalar hukukunda değişim, istikrar ve değişim yoluyla istikrar: Rebus sic stantibus. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, (51), 47–76. https://doi.org/10.54049/taad.1139345

Purwanto, H. (2012a). Keberadaan asas pacta sunt servanda dalam perjanjian internasional. Mimbar Hukum – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 21(1), 155. https://doi.org/10.22146/jmh.16252

Purwanto, H. (2012b). Keberadaan asas rebus sic stantibus dalam perjanjian internasional. Mimbar Hukum – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 102. https://doi.org/10.22146/jmh.16160

Revolutions, treaties, and state succession. (1967). The Yale Law Journal, 76(8), 1669. https://doi.org/10.2307/795056

Shakira, F., & Sihombing, E. (2023). Tindakan penarikan diri secara sepihak (withdrawal) oleh Amerika Serikat dari Paris Agreement 2015 berdasarkan Vienna Convention on the Law of Treaties 1969. Jurnal Multidisiplin West Science, 2(7), 502–510. https://doi.org/10.58812/jmws.v2i07.437

Sidharta, N. (2018). Laws of ratification of an international treaty in Indonesian laws hierarchy. Constitutional Review, 3(2), 171–188. https://doi.org/10.31078/consrev322

Topçuoğlu, A. A. (2020). Hanefî doktrininde maslahat sebebiyle antlaşmaların bozulabileceği görüşü ile modern hukuktaki "rebus sic stantibus" ilkesi hakkında bir tahlil. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (49), 39–77. https://doi.org/10.17120/omuifd.800337

Wahyuni, S. (2022). The Indonesian government's economic policy during the pandemic: A study of legal protection for debtors affected by Covid-19. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 55(2), 101. https://doi.org/10.14421/ajish.v56i1.980