01237 - Circumstances of Aggravation dalam Hukum Pidana Islam: Residivisme, Jabatan Pelaku, dan Cara Kejam dalam Melakukan Tindak Pidana

Circumstances of Aggravation in Islamic Criminal Law: Recidivism, Offender's Position, and Cruel Methods in Committing Criminal Acts

Abstract

This article examines the concept of circumstances of aggravation in Islamic criminal law (fiqh jināyah), focusing on three key factors: recidivism, abuse of official position, and the manner in which offenses are committed. Using a normative-doctrinal approach with comparative analysis of classical jurisprudence and modern Islamic penal codification, the study demonstrates that aggravating circumstances operate most prominently within the domain of ta'zīr and penal policy (siyāsah), given the fixed (muqaddar) nature of ḥudūd and qiṣāṣ sanctions. In ta'zīr, judicial discretion explicitly considers the seriousness of the offense, the offender's circumstances, criminal record, and other aggravating or mitigating factors. Recidivism and multiplicity of crimes emerge as aggravating circumstances at both the level of classical jurisprudential principle and modern codification, as illustrated by Iran's Islamic Penal Code 2013. Abuse of governmental position is likewise recognized as an aggravating circumstance in Iranian codification and is conceptually grounded in the ta'zīr/siyāsah framework oriented toward public interest. The ḥirābah offense illustrates how, within ḥudūd, aggravation manifests not through judicial discretion but through internal gradation of the offense elements. The article concludes that effective operationalization of aggravating circumstances in Islamic criminal law requires both normative guidance through siyāsah objectives and procedural-legal constraints through codification, in order to prevent arbitrariness and preserve legal certainty.

Keywords: ta'zīr, aggravating circumstances, recidivism, siyāsah, Islamic criminal law, ḥudūd, codification

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep keadaan-keadaan yang memberatkan pidana (circumstances of aggravation) dalam hukum pidana Islam (fiqh jināyah), dengan fokus pada tiga faktor utama: residivisme, penyalahgunaan jabatan pelaku, dan cara pelaku dalam melakukan tindak pidana. Menggunakan pendekatan normatif-doktrinal dengan analisis komparatif terhadap yurisprudensi klasik dan kodifikasi pidana Islam modern, kajian ini menunjukkan bahwa keadaan memberatkan beroperasi paling kuat dalam domain ta'zīr dan kebijakan penal (siyāsah), mengingat sifat tetap (muqaddar) sanksi ḥudūd dan qiṣāṣ. Dalam ta'zīr, diskresi hakim secara eksplisit mempertimbangkan keseriusan tindak pidana, keadaan pelaku, rekam jejak, serta faktor pemberat dan peredam lainnya. Residivisme dan multipel tindak pidana tampil sebagai keadaan memberatkan pada level prinsip yurisprudensial klasik maupun kodifikasi modern, sebagaimana diilustrasikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam Iran 2013. Penyalahgunaan jabatan pemerintahan juga diakui sebagai keadaan memberatkan dalam kodifikasi Iran dan secara konseptual diposisikan dalam kerangka ta'zīr/siyāsah yang berorientasi kepentingan publik. Tindak pidana ḥirābah mengilustrasikan bagaimana dalam ḥudūd, pemberatan tidak terwujud melalui diskresi hakim, melainkan melalui gradasi internal unsur delik. Artikel menyimpulkan bahwa operasionalisasi keadaan memberatkan dalam hukum pidana Islam yang efektif memerlukan panduan normatif melalui tujuan siyāsah sekaligus pembatasan legal-prosedural melalui kodifikasi, demi mencegah arbitrer dan menjaga kepastian hukum.

Kata Kunci: ta'zīr, keadaan memberatkan, residivisme, siyāsah, hukum pidana Islam, ḥudūd, kodifikasi

________________________________________

1. Pendahuluan: Pengertian dan Ruang Lingkup Circumstances of Aggravation dalam Hukum Pidana Islam

Dalam diskursus hukum pidana Islam, konsep yang sering dipadankan dengan "keadaan-keadaan yang memberatkan pidana" (circumstances of aggravation) tidak berdiri sebagai satu bab tersendiri yang seragam, melainkan berkelindan dengan struktur kategorisasi tindak pidana (jarīmah) dan karakter sanksinya ('uqūbah), terutama pada ranah sanksi diskresioner ta'zīr dan kebijakan penguasa (siyāsah). Kerangka ini dibahas dalam fiqh jināyah (hukum pidana Islam), yakni bagian dari fiqh yang mengkaji perbuatan terlarang dan konsekuensi hukumnya; fiqh sendiri dipahami sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil terperinci (Farizi, 2023). Dengan demikian, pembahasan "memberatkan" pidana dalam hukum Islam perlu diletakkan dalam relasi: (i) jenis tindak pidana menurut klasifikasi sanksi (ḥudūd, qiṣāṣ/diyah, ta'zīr), (ii) siapa yang memiliki otoritas menetapkan atau menuntut sanksi (hak Allah vs. hak manusia/korban), dan (iii) sejauh mana diskresi hakim/penguasa dapat bekerja untuk menaikkan atau menurunkan berat ringannya sanksi (Imron et al., 2024; Syarif, 2019).

Klasifikasi yang banyak dipakai dalam literatur yang tersedia menempatkan tindak pidana Islam ke dalam tiga kategori besar: ḥudūd (sanksi "tetap/ditentukan nash" dan sering dipahami sebagai ḥaqq Allāh), qiṣāṣ/diyah (retaliasi atau kompensasi untuk pembunuhan dan luka badan dengan peran sentral korban/ahli waris), dan ta'zīr (sanksi diskresioner untuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuk dan kadarnya oleh nash) (Imron et al., 2024; Sarkawi & Abdullah, 2008). Perbedaan paling relevan untuk topik "memberatkan" adalah bahwa dalam ḥudūd—dan pada aspek tertentu qiṣāṣ—ruang aggravation melalui diskresi pada prinsipnya dibatasi, sedangkan pada ta'zīr justru diskresi menjadi karakter utama yang memungkinkan pemidanaan mempertimbangkan keadaan pelaku, keadaan perbuatan, serta faktor-faktor pemberat/peredam (Aḥmad, 2019; Najafi & Soltanfar, 2017; Syarif, 2019).

________________________________________

2. Kedudukan "Keadaan Memberatkan" dalam Arsitektur Sanksi: Batas Kekakuan Ḥudūd dan Qiṣāṣ, Kelenturan Ta'zīr

Dalam ḥudūd, sumber-sumber yang dirujuk menegaskan sifatnya sebagai sanksi yang "telah ditetapkan" dan tidak dapat dinaikkan, diturunkan, atau ditiadakan ketika perkara sudah dibawa kepada penguasa, karena ia diposisikan untuk kepentingan publik/umum dan dikaitkan dengan ḥaqq Allāh (Syarif, 2019). Literatur komparatif juga menyatakan bahwa untuk "fixed punishment" dalam ḥudūd dan qiṣāṣ, pidana "tidak dapat" di-aggrasi maupun di-mitigasi, sedangkan faktor pemberat/peredam bekerja secara berbeda pada ta'zīr. Penegasan serupa muncul ketika dibedakan antara sanksi "fixed" (ḥadd dan qiṣāṣ) yang tidak berada dalam kewenangan hakim untuk ditambah atau dikurangi dan sanksi "flexible" seperti ta'zīr yang justru menyerahkan penentuan kepada hakim. Dengan kerangka ini, "keadaan memberatkan" dalam arti menaikkan pidana di atas batas tertentu tidak bekerja pada ḥudūd/qiṣāṣ sebagaimana ia bekerja dalam sistem pemidanaan modern; yang ada adalah diferensiasi jenis sanksi sesuai unsur delik (misalnya dalam ḥirābah), atau peralihan dari rezim sanksi tertentu ke rezim lain (misalnya menjadi ta'zīr ketika syarat ḥudūd tidak terpenuhi) (Najafi & Soltanfar, 2017; Rahimzai & Mushfiq, 2023).

Pada qiṣāṣ/diyah, fokus utama bukanlah diskresi untuk memberatkan, melainkan mekanisme hak korban/ahli waris: qiṣāṣ dapat dituntut, tetapi juga dapat gugur melalui pemaafan dan diganti dengan diyah (kompensasi) atau bentuk penyelesaian lain yang disepakati (Sarkawi & Abdullah, 2008). Kerangka korban-sentris ini juga ditegaskan dalam pembahasan diyah sebagai restitusi yang dapat menggantikan qiṣāṣ atas permintaan korban/keluarga korban, dan korban bahkan memiliki opsi untuk memaafkan tanpa menuntut retaliasi maupun kompensasi (Absar, 2020). Bahkan, sebagian kajian tentang penerapan norma-norma fiqh jināyah menekankan bahwa dalam qiṣāṣ terdapat hak untuk memaafkan pelaku dan mengganti qiṣāṣ dengan diyah (Aḥmad, 2019; Wilson, 2022). Karena itu, "memberatkan" dalam wilayah qiṣāṣ lebih tepat dipahami sebagai pilihan antara mode retributif (qiṣāṣ) dan mode restoratif (diyah/pemaafan), bukan peningkatan kadar pidana oleh negara di luar parameter yang ditentukan (Absar, 2020; Sarkawi & Abdullah, 2008; Wilson, 2022).

Sebaliknya, ta'zīr secara definisional adalah sanksi yang "tidak ditentukan oleh syara'" dan pelaksanaannya diserahkan kepada ulī al-amr (penguasa) atau hakim (Farizi, 2023). Karena kelenturan inilah, ta'zīr disebut dapat bergradasi dari hukuman ringan hingga berat, dan hakim diberi ruang untuk memilih bentuk pidana yang dianggap paling tepat (Farizi, 2023). Literatur lain menambahkan bahwa ragam ta'zīr dipilih hakim dengan memperhatikan keadaan pelaku, catatan kriminal, kondisi psikologis, dan situasi tindak pidana. Dengan demikian, locus konseptual "keadaan memberatkan pidana" dalam hukum Islam—dalam pengertian faktor-faktor yang mendorong pidana lebih berat—paling kuat beroperasi pada wilayah ta'zīr (dan pada kebijakan penal yang dibingkai sebagai siyāsah) (Aḥmad, 2019).

________________________________________

3. Ta'zīr dan Siyāsah sebagai Infrastruktur Aggravation: Dari Diskresi Hakim hingga Kebijakan Penguasa

Sejumlah rujukan menempatkan ta'zīr sebagai area terluas yang secara historis banyak diatur melalui "state laws and ordinances" dalam bingkai siyāsah (kebijakan berorientasi syariah), yang mencakup pula pemidanaan deterrent namun tidak terkuantifikasi secara nash (Aziz & Hussin, 2017). Ini sejalan dengan penjelasan bahwa hukum pidana Islam beroperasi dalam dua ranah: bagian yang tetap dan bagian yang fleksibel; bagian fleksibel ini diserahkan kepada penguasa untuk mengatur, dan doktrin siyāsah memberi otoritas bagi penguasa untuk menghukum pelaku kejahatan, termasuk dalam perkara yang standar pembuktiannya dapat ditentukan oleh penguasa (Aziz & Hussin, 2017; Kamali, 2015). Pada tradisi Ḥanafī, siyāsah bahkan dipaparkan memiliki makna spesifik dalam konteks penal: ia sering dipakai sebagai "hukum yang diperberat" (shar' mughallaẓ) yang biasanya muncul ketika pembuat kebijakan membutuhkan sikap pemidanaan yang lebih keras; dalam pembahasan penal, siyāsah kerap muncul pada bagian ta'zīr, dan dalam penggunaan Ḥanafī keduanya sering dipertukarkan—walau dengan nuansa bahwa siyāsah cenderung menunjuk ta'zīr yang lebih berat yang hanya dapat dieksekusi oleh imam/penguasa (Kamali, 2015). Rumusan ini penting karena menyediakan jembatan konseptual langsung: "memberatkan" pidana dalam kerangka Islam dapat dipahami sebagai intensifikasi ta'zīr yang berbasis kebijakan publik (siyāsah), bukan modifikasi ḥudūd/qiṣāṣ yang "fixed" (Kamali, 2015).

Dalam konteks ta'zīr, satu rujukan tentang transformasi hukum Islam menegaskan bahwa penguasa atau pengadilan memiliki diskresi yang luas untuk menjatuhkan ta'zīr dari peringatan hingga pidana mati, dengan mempertimbangkan keseriusan tindak pidana, keadaan pelaku, rekam jejak, serta faktor-faktor lain yang meringankan atau memberatkan (Aḥmad, 2019). Artikel lain menegaskan secara lebih eksplisit bahwa penjatuhan ta'zīr mempertimbangkan "circumstances of the offense", efek korektif pemidanaan, karakter pelaku, dan catatan kriminalnya. Dalam uraian jenis-jenis ta'zīr, bahkan disebutkan adanya pembedaan perlakuan terhadap "habitual criminal" (pelaku kebiasaan) yang dapat dikenai penjara dengan masa tidak tertentu/lebih tegas karena pelaku dianggap sulit direformasi dengan hukuman biasa. Dengan kombinasi ini, secara konseptual "keadaan memberatkan" dalam hukum pidana Islam dapat dioperasionalkan sebagai: (i) pertimbangan keadaan (subjektif dan objektif) yang memperberat respons ta'zīr, dan (ii) kebijakan penal penguasa (siyāsah) yang menaikkan ketegasan pemidanaan dalam batas-batas kewenangan ta'zīr (Aḥmad, 2019; Kamali, 2015).

________________________________________

4. Residivisme sebagai Keadaan Memberatkan: Dari Rekam Jejak dalam Fiqh hingga Kodifikasi Modern

Residivisme (pengulangan tindak pidana) memperoleh justifikasi kuat sebagai faktor pemberat terutama pada wilayah ta'zīr. Secara fiqhiyah, beberapa rujukan menegaskan bahwa dalam ta'zīr, hakim mempertimbangkan karakter dan "criminal record" pelaku ketika menentukan jenis dan berat ringannya hukuman. Dalam tipologi sanksi ta'zīr, disebut pula bahwa penjara "indefinite term" dapat dikenakan kepada pelaku yang berstatus "habitual criminal" karena pelaku tidak dapat direformasi dengan hukuman biasa, yang secara substansi menunjukkan logika pemberatan berbasis repetisi dan ketidakefektifan hukuman ringan. Rujukan lain yang menekankan diskresi ta'zīr juga secara eksplisit memasukkan "record" dan "other mitigating or aggravating factors" sebagai variabel pemidanaan (Aḥmad, 2019).

Pada tingkat kodifikasi negara, contoh yang paling eksplisit dalam sumber yang tersedia adalah Islamic Penal Code Iran (2013) yang diulas sebagai memuat ketentuan residivisme khususnya pada tindak pidana yang dihukum dengan ta'zīr; residivisme disebut bersama "multiplicity of crimes" sebagai keadaan yang memberatkan karena mencerminkan "dangerous mood of offender" untuk melakukan kejahatan lain. Uraian yang sama juga menampilkan bahwa rezim residivisme tersebut bekerja pada kategori ta'zīr tertentu dalam kodifikasi Iran, sehingga pemberatan dipahami sebagai penguatan pidana dalam kerangka batas minimum–maksimum yang telah ditentukan undang-undang. Kajian neurolaw tentang Iran juga menegaskan bahwa untuk ta'zīr, diskresi hakim memang berada dalam "range of punishment options" di antara minimum dan maksimum yang "defined and codified", sedangkan qiṣāṣ bersifat "fixed" dan tidak dapat dimitigasi atau di-aggrasi. Dengan demikian, residivisme sebagai keadaan memberatkan dalam hukum Islam, berdasarkan sumber yang tersedia, dapat disintesiskan sebagai pola dua lapis: (i) prinsip umum fiqh bahwa rekam jejak pelaku dipertimbangkan dalam ta'zīr, termasuk perlakuan lebih tegas bagi pelaku kebiasaan, dan (ii) penegasan kodifikasi modern (Iran) yang secara normatif menempatkan residivisme sebagai basis intensifikasi hukuman ta'zīr dalam batas legal tertentu.

________________________________________

5. Perbarengan/Multipel Kejahatan dan Keterlibatan Kolektif: Pemberatan melalui Indikator "Bahaya" Pelaku

Selain residivisme, perbarengan tindak pidana (multiplicity of crimes) juga muncul sebagai faktor pemberat dalam rujukan yang membahas Iran. Artikel tentang komutasi dan intensifikasi pemidanaan setelah putusan menegaskan bahwa dalam Islamic Penal Code Iran 2013, multiplicity of crimes merupakan salah satu keadaan memberatkan yang dapat diterapkan pada tahap penuntutan atau pemidanaan. Studi komparatif Afghanistan–Iran juga secara eksplisit menyebut pembagian sebab pemberatan pidana menjadi sebab objektif dan personal, serta memasukkan "prior conspiracy" (persekongkolan sebelumnya) ketika dua atau lebih orang melakukan tindak pidana sebagai situasi yang dianggap aggravated dalam hukum pidana Iran. Walaupun studi tersebut berfokus pada perbandingan kodifikasi, ia memperlihatkan bagaimana negara yang mengadopsi kerangka "Islamic penal law" mengoperasionalkan pemberatan untuk mengatasi kriminalitas yang bersifat kolektif dan terencana.

Dalam sintesis, "keadaan memberatkan" berbasis multipel kejahatan/persekongkolan mencerminkan penalaran yang sama dengan residivisme: indikator bahaya yang lebih tinggi sehingga membutuhkan respons penal lebih tegas. Pada level prinsip ta'zīr, hal ini konsisten dengan rujukan yang menegaskan bahwa penjatuhan ta'zīr mempertimbangkan "circumstances of the offense" dan efek korektif pemidanaan, sehingga kompleksitas dan organisasi tindak pidana dapat berfungsi sebagai keadaan pemberat sepanjang berada dalam koridor diskresi ta'zīr (Aḥmad, 2019). Pada level kodifikasi, Iran dijadikan contoh eksplisit bahwa multiplicity dan aspek kolektif-terencana dapat menjadi dasar pemberatan pidana.

________________________________________

6. Penyalahgunaan Jabatan dan Atribut Kekuasaan: Pemberatan karena Pelanggaran Kepercayaan Publik

Salah satu contoh yang secara tegas hadir dalam sumber yang tersedia mengenai "jabatan pelaku" sebagai keadaan memberatkan terdapat dalam studi komparatif Afghanistan–Iran. Studi tersebut menyebut "use of government position and mission or official dress" sebagai keadaan yang diposisikan sebagai aggravating circumstance dalam Islamic penal law Iran. Walaupun rincian mekanisme penerapannya tidak dielaborasi panjang dalam sumber itu, poin kuncinya adalah pengakuan normatif bahwa penggunaan otoritas publik/atribut jabatan untuk melakukan kejahatan diperlakukan lebih berat dibandingkan pelaku biasa.

Dari sudut teori ta'zīr, penguatan ini dapat dihubungkan dengan prinsip umum bahwa hakim mempertimbangkan keadaan pelaku dan keadaan tindak pidana, termasuk catatan kriminal dan faktor pemberat/peredam lainnya (Aḥmad, 2019). Selain itu, kerangka siyāsah sebagai kebijakan penal penguasa menyediakan dasar konseptual bagi negara untuk memperberat pidana ketika tindak pidana mengganggu ketertiban umum dan kepentingan publik, mengingat wilayah ini memang banyak diatur melalui ordinansi negara dalam bingkai siyāsah dan ta'zīr (Aziz & Hussin, 2017; Kamali, 2015). Dengan demikian, "jabatan pelaku" tampil sebagai keadaan memberatkan yang paling jelas beroperasi pada wilayah ta'zīr/siyāsah (bukan ḥudūd/qiṣāṣ), dan dalam sumber yang tersedia ditunjukkan secara eksplisit melalui contoh kodifikasi Iran (Aḥmad, 2019; Aziz & Hussin, 2017).

________________________________________

7. Ḥirābah sebagai Contoh Diferensiasi Pidana karena Unsur Perbuatan yang Memperberat: Merampas Harta dan/atau Membunuh

Walaupun ḥudūd pada prinsipnya tidak membuka ruang "aggravation" melalui diskresi hakim untuk menaikkan pidana di luar batas, sumber yang tersedia menunjukkan bahwa beberapa ḥudūd memiliki struktur internal yang membedakan respons pidana berdasarkan unsur perbuatan yang memperberat. Dalam pembahasan ḥirābah, dikemukakan bahwa "aggravating circumstances" terdiri dari mengambil harta korban dan/atau membunuh korban (Rahimzai & Mushfiq, 2023). Pada saat yang sama, pembahasan tersebut juga menekankan bahwa ḥirābah sebagai ḥudūd memiliki ketentuan Qur'ani tentang ragam sanksi, namun juga membuka prospek tobat/pemaafan dalam kondisi tertentu (misalnya sebelum pelaku ditangkap) (Rahimzai & Mushfiq, 2023). Struktur ini menunjukkan bahwa pada jenis jarīmah tertentu, "pemberatan" dapat melekat pada unsur deliknya (misalnya kombinasi kekerasan, perampasan, dan pembunuhan), sehingga menghasilkan diferensiasi sanksi yang tetap berada dalam kerangka ḥudūd yang ditentukan (Rahimzai & Mushfiq, 2023).

Sintesisnya, ḥirābah memberi ilustrasi metodologis untuk artikel ini: ketika "memberatkan" tidak dapat diwujudkan melalui penambahan pidana oleh hakim (karena fixed), ia dapat termanifestasi sebagai grading delik di dalam kategori ḥudūd itu sendiri—yakni perbedaan konsekuensi karena unsur yang memperparah kerusakan (harta dan/atau jiwa) (Rahimzai & Mushfiq, 2023). Ini berbeda dari ta'zīr, di mana "memberatkan" berfungsi sebagai faktor penentu intensitas pemidanaan melalui diskresi hakim/penguasa (Aḥmad, 2019).

________________________________________

8. Peralihan ke Ta'zīr ketika Syarat Ḥudūd/Qiṣāṣ Tidak Terpenuhi: "Aggravation" sebagai Mekanisme Subsidiaritas, Bukan Eskalasi di Ḥudūd

Sumber yang tersedia juga menegaskan mekanisme penting yang sering disalahpahami sebagai "pemberatan": ketika suatu perbuatan tidak dapat dikenai ḥudūd atau qiṣāṣ/diyah karena syaratnya tidak terpenuhi atau terdapat keraguan, perkara dapat dialihkan ke ranah ta'zīr. Dalam kajian tentang jarīmah tertentu, disebutkan bahwa ruang lingkup ta'zīr mencakup jarīmah ḥudūd atau qiṣāṣ-diyah yang "doubtful" atau tidak memenuhi persyaratan sehingga dialihkan kepada sanksi ta'zīr (Najafi & Soltanfar, 2017). Logika serupa dinyatakan dalam sumber lain bahwa ḥudūd dan qiṣāṣ adalah "fixed" sementara ta'zīr adalah fleksibel dan berada pada diskresi hakim; karenanya, ketika rezim fixed tidak dapat diterapkan, ta'zīr menyediakan respons legal yang tetap memberi efek pembelajaran/deterrence (Aḥmad, 2019).

Dalam konteks qiṣāṣ/diyah, sumber yang membahas pemaafan menyatakan bahwa ketika ahli waris memaafkan dalam konteks qiṣāṣ, sanksi dapat digantikan oleh diyah; dan ketika pelaku tidak mampu membayar diyah serta korban/ahli waris memaafkan, maka pelaku dapat dikenai ta'zīr yang tingkatannya ditentukan hakim sebagai pelajaran bagi pelaku (Najafi & Soltanfar, 2017). Secara analitis, ini bukan "pemberatan" dalam arti eskalasi melebihi ketentuan nash, tetapi "subsidiaritas" sanksi: ta'zīr berfungsi sebagai instrumen negara untuk menjaga tertib hukum ketika hak individu (pemaafan) atau syarat fixed punishment membuat qiṣāṣ/ḥudūd tidak dapat dieksekusi (Absar, 2020; Najafi & Soltanfar, 2017).

________________________________________

9. Prinsip Legalitas, Kodifikasi, dan Risiko Arbitrer: Mengelola Diskresi Aggravation dalam Ta'zīr

Karena "memberatkan" pidana terutama beroperasi pada wilayah ta'zīr dan siyāsah, konsekuensi yang muncul adalah kebutuhan pengelolaan diskresi agar tidak berubah menjadi ketidakpastian atau arbitrer. Kajian tentang Iran menekankan bahwa sekalipun prinsip legalitas diakui, mekanisme tertentu dapat memperkuat peran diskresi hakim melalui bahasa yang tidak jelas dan rujukan pada syariah yang mengikat nasib terdakwa pada preferensi hakim, sehingga meningkatkan ketidakpastian hukum. Kajian yang sama juga menunjukkan adanya kaidah/rumusan ta'zīr dalam literatur fikih yang menegaskan ta'zīr sebagai hukuman untuk perbuatan terlarang dan berada "di tangan hakim", yang dalam praktik dapat memperlebar ruang diskresi jika tidak dibatasi dengan rumusan hukum positif yang ketat. Di sisi lain, kajian neurolaw Iran menegaskan bahwa pada ta'zīr, diskresi hakim dibatasi oleh rentang minimum–maksimum yang dikodifikasi untuk setiap tindak pidana ta'zīr, sehingga kodifikasi diposisikan sebagai mekanisme pembatas diskresi.

Kebutuhan kodifikasi dan standardisasi prosedural juga disorot dalam kajian mengenai penerapan cambuk di Arab Saudi, yang menilai praktik ta'zīr tertentu "uncodified" dan karena itu memunculkan kebutuhan kodifikasi untuk menjamin prosedur yang adil; kajian itu juga mengulang pembedaan kunci bahwa hakim tidak berwenang menaikkan/menurunkan ḥadd dan qiṣāṣ, sedangkan pada ta'zīr hakim menentukan hukuman. Dengan menautkan sumber-sumber ini, dapat disimpulkan secara berbasis evidensi bahwa "circumstances of aggravation" dalam ta'zīr memerlukan dua pagar: (i) pagar normatif berupa koridor tujuan (kemaslahatan dan ketertiban umum melalui siyāsah) yang mengarahkan intensifikasi pidana, dan (ii) pagar legal-prosedural berupa kodifikasi rentang pidana dan kriteria pemberatan untuk mencegah ketidakpastian serta ketergantungan berlebihan pada preferensi hakim (Aziz & Hussin, 2017; Kamali, 2015).

________________________________________

10. Kesimpulan

Berdasarkan rujukan yang tersedia, keadaan-keadaan yang memberatkan pidana dalam hukum Islam paling tepat dipahami sebagai fenomena yang dominan dalam wilayah ta'zīr dan kebijakan penal siyāsah, sebab ḥudūd dan qiṣāṣ pada dasarnya bersifat "fixed" dan tidak dapat di-aggrasi atau dimitigasi oleh diskresi hakim (Syarif, 2019). Dalam ta'zīr, diskresi pemidanaan secara eksplisit mempertimbangkan keseriusan tindak pidana, keadaan pelaku, rekam jejak, serta faktor pemberat/peredam (Aḥmad, 2019). Residivisme dan multipel tindak pidana tampil sebagai keadaan memberatkan baik pada level prinsip (rekam jejak dan habitual criminal) maupun pada level kodifikasi modern (contoh Iran 2013). Penyalahgunaan jabatan/atribut kekuasaan sebagai faktor pemberat juga didokumentasikan sebagai keadaan yang memperberat dalam kodifikasi Iran, dan secara konseptual dapat diposisikan dalam kerangka ta'zīr/siyāsah yang berorientasi kepentingan publik (Aḥmad, 2019; Aziz & Hussin, 2017; Kamali, 2015). Di luar ta'zīr, contoh ḥirābah menunjukkan bahwa unsur perbuatan tertentu (merampas harta dan/atau membunuh) dapat berfungsi sebagai "aggravating circumstances" yang memicu diferensiasi sanksi dalam kerangka ḥudūd yang ditentukan (Rahimzai & Mushfiq, 2023). Akhirnya, karena diskresi merupakan jantung pemberatan ta'zīr, kebutuhan akan pembatasan berbasis legalitas dan kodifikasi menjadi krusial untuk mencegah arbitrer dan menjaga kepastian hukum.

________________________________________

Daftar Pustaka

Absar, A. A. (2020). Restorative Justice in Islam with Special Reference to the Concept of Diyya. Journal of Victimology and Victim Justice, 3(1), 38–56. https://doi.org/10.1177/2516606920927277

Aḥmad, M. M. (2019). Post-Colonial Discourse on Siyasah in Islamic Criminal Law. Kardan Journal of Law. https://doi.org/10.31841/kjl.2021.6

Aziz, N. A., & Hussin, N. (2017). The Application of Mediation (Sulh) in Islamic Criminal Law. Jurnal Syariah, 24(1), 115–136. https://doi.org/10.22452/js.vol24no1.5

Farizi, S. H. S. A. (2023). Animal Abuse in the View of Islamic Criminal Law. Journal of Progressive Law and Legal Studies, 1(01), 28–36. https://doi.org/10.59653/jplls.v1i01.9

Imron, V. M., Wicaksana, F. A., & Santoso, A. D. (2024). Necrophilia in Perspectives of Indonesian Positive Law and Islamic Law. Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, 6(2), 167–186. https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.10487

Kamali, M. H. (2015). Amnesty and Pardon in Islamic Law With Special Reference to Post-Conflict Justice. ICR Journal, 6(4), 442–467. https://doi.org/10.52282/icr.v6i4.297

Najafi, M., & Soltanfar, G. (2017). Commutation and Intensification of Judicial Punishment after Award Issuance in Procedure Code of Iran. Journal of History Culture and Art Research, 6(1), 489. https://doi.org/10.7596/taksad.v6i1.756

Rahimzai, H., & Mushfiq, N. (2023). Ta'zir Punishment and Delegated Authority in Accordance with Islamic Jurisprudence and Afghanistan's Enacted Laws. Integrated Journal for Research in Arts and Humanities, 3(5), 1–14. https://doi.org/10.55544/ijrah.3.5.1

Sarkawi, A. A., & Abdullah, A. (2008). The Contribution of Fiqh Al-Jinayat (Islamic Criminal Law) in the Planning of a Safe City. Planning Malaysia, 6. https://doi.org/10.21837/pm.v6i1.64

Syarif, N. (2019). Transformation of Islamic Law into National Law: Model, Problem and Alternative Solution of Practicing Sharia in Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 19(2), 407. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.2.2373

Wilson, T. (2022). Islamic Law: A Very Short Introduction, Mashood A. Baderin, Oxford University Press, 2021 (ISBN 978-0-19-966559-4), xviii + 158 pp., pb £8.99. Reviews in Religion and Theology, 29(1–2), 22–24. https://doi.org/10.1111/rirt.14077