01238 - Civil Law dalam Perspektif Hukum Islam: Kodifikasi, Taqnin, dan Positivisasi Hukum Islam di Indonesia

Civil Law in the Perspective of Islamic Law: Codification, Taqnin, and the Positivization of Islamic Law in Indonesia

Abstract

This article examines the relationship between the civil law system and Islamic law, with a particular focus on the process of codification (taqnin) and the positivization of Islamic norms within the framework of the modern state. Civil law, which places statutory legislation as the primary source of law, requires that any normative system—including Islamic law—undergo formal legislative processes in order to attain binding legal status as positive law. Islamic law, traditionally rooted in the Qur'an, Sunnah, and juristic reasoning (ijtihad) of the fuqaha, historically operated as a juristic law developed by legal scholars rather than exclusively through state codification. The encounter between these two systems in the modern state has given rise to taqnin—the translation of fiqh norms into statutory instruments such as laws, compilations, and regional regulations (qanun). Indonesia's experience, reflected in the Compilation of Islamic Family Law (KHI), the Compilation of Islamic Economic Law (KHES), and the Aceh qanun, demonstrates that this positivization process is both productive and contested, particularly with respect to the hierarchical status of legal instruments, democratic legitimacy, and human rights compliance. A comparative perspective across Muslim-majority countries further confirms that the relationship between civil law and Islamic law is not a singular model but a spectrum of institutional strategies for integrating Sharia values into the codified framework of the modern positive law system.

Keywords: civil law, Islamic law, taqnin, codification, positivization, fiqh, Indonesia

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji hubungan antara sistem civil law dan hukum Islam, dengan fokus khusus pada proses kodifikasi (taqnin) dan positivisasi norma Islam dalam kerangka negara modern. Civil law, yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama, mensyaratkan bahwa setiap sistem normatif—termasuk hukum Islam—harus melewati proses legislasi formal agar memperoleh kekuatan mengikat sebagai hukum positif. Hukum Islam, yang secara tradisional berakar pada al-Qur'an, Sunnah, dan penalaran ijtihad para fuqaha, dalam sejarahnya beroperasi sebagai juristic law yang dikembangkan oleh para sarjana hukum, bukan semata-mata melalui kodifikasi negara. Perjumpaan kedua sistem ini dalam negara modern melahirkan proses taqnin—penerjemahan norma fikih ke dalam instrumen perundang-undangan seperti undang-undang, kompilasi, dan qanun daerah. Pengalaman Indonesia, yang tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta qanun Aceh, menunjukkan bahwa proses positivisasi ini bersifat produktif sekaligus problematis, khususnya menyangkut kedudukan hierarkis instrumen hukum, legitimasi demokratis, dan kepatuhan terhadap prinsip hak asasi manusia. Tinjauan komparatif terhadap negara-negara berpenduduk Muslim mayoritas lebih lanjut mempertegas bahwa hubungan antara civil law dan hukum Islam bukan merupakan model tunggal, melainkan sebuah spektrum strategi institusional untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kerangka kodifikasi sistem hukum positif modern.

Kata kunci: civil law, hukum Islam, taqnin, kodifikasi, positivisasi, fikih, Indonesia

________________________________________

I. Pendahuluan: Civil Law dan Problem "Positivisasi" Hukum Islam

Dalam tradisi civil law, hukum dipahami terutama sebagai norma tertulis yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan dan umumnya disusun dalam kerangka kodifikasi; karena itu, legislasi yang terkodifikasi diposisikan sebagai sumber hukum primer, sedangkan putusan pengadilan (yurisprudensi) lazim diposisikan lebih sekunder dalam struktur sumber hukum (Janah, 2019; Santoso, 2023; Zayyadi, 2020). Karakter ini juga dilekatkan pada konteks Indonesia yang sering dijelaskan mengikuti tradisi Eropa Kontinental/civil law—dengan konsekuensi bahwa pembentukan hukum negara sangat bergantung pada mekanisme legislasi formal (law in books) (Santoso, 2023; Mawardi, 2018). Pada saat yang sama, Indonesia juga sering dipotret sebagai ruang pluralisme hukum: hukum negara (positif), hukum adat/living law, dan hukum Islam hidup berdampingan, sehingga agenda menghubungkan civil law dengan hukum Islam selalu berkelindan dengan problem metodologis dan politik tentang bagaimana "hukum yang hidup" itu diangkat—atau tidak diangkat—menjadi hukum positif (Janah, 2019; Sa'diyah et al., 2021).

Dalam perspektif hukum Islam, ketegangan ini muncul karena hukum Islam secara konseptual berakar pada al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman dan sumber, lalu dikembangkan melalui ijtihad para ahli (fuqaha) dalam bentuk fikih; dalam sejarah klasiknya, hukum Islam kerap dijelaskan sebagai juristic law—yakni tradisi hukum yang dibangun dan dirawat terutama oleh para sarjana hukum, bukan semata-mata diproduksi negara melalui kodifikasi modern. Namun, memasuki negara modern yang bercorak civil law, hukum Islam sering terdorong untuk masuk melalui jalur taqnin (legislasi/kodifikasi norma) agar memiliki daya ikat sebagai hukum positif, sebagaimana terlihat pada pengalaman legislasi di Indonesia, misalnya hukum keluarga, peradilan agama, dan kompilasi (Mawardi, 2018; Jalil et al., 2022).

Dengan demikian, pembahasan "civil law menurut hukum Islam" relevan dipahami sebagai kajian tentang: (i) bagaimana civil law menstrukturkan sumber hukum (kodifikasi/UU); (ii) bagaimana hukum Islam memaknai hukum dan otoritas normatifnya; serta (iii) bagaimana keduanya dipertautkan lewat proses taqnin/positivisasi di negara modern (Zayyadi, 2020).

________________________________________

II. Hakikat Civil Law: Kodifikasi dan Supremasi Perundang-Undangan sebagai Sumber Utama

Ciri kunci civil law yang berulang ditekankan dalam literatur perbandingan sistem hukum adalah bahwa undang-undang/legislasi yang terkodifikasi menjadi tumpuan utama keberlakuan hukum; "hukum" cenderung diidentikkan dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, sementara norma yang tidak terkodifikasi tidak diperlakukan sebagai hukum positif yang mengikat umum (Janah, 2019; Santoso, 2023; Zayyadi, 2020). Kerangka ini juga dijelaskan sebagai konsekuensi dari orientasi civil law pada kepastian hukum, yakni bahwa hukum menjadi mengikat karena disusun dalam bentuk undang-undang yang sistematik dan tertulis; karena itu, kodifikasi dipandang sebagai instrumen untuk menata kepastian dan keteraturan (Janah, 2019; Santoso, 2023). Dalam konteks Indonesia, penggambaran tersebut muncul dalam diskusi tentang tradisi Eropa Kontinental/civil law yang menekankan pentingnya peraturan tertulis, sekaligus mengafirmasi bahwa putusan pengadilan dapat diakui sebagai sumber hukum (yurisprudensi), tetapi umumnya tetap ditempatkan sebagai sumber yang tidak seprimer legislasi (Santoso, 2023).

Walaupun civil law kerap dikontraskan dengan common law yang menekankan preseden dan peran putusan hakim, beberapa kajian menegaskan adanya dinamika—misalnya gejala konvergensi: negara common law semakin menonjolkan legislasi, sementara negara civil law juga memperbesar peran pengadilan dan yurisprudensi dalam praktik (Santoso, 2023). Namun, untuk kebutuhan pembahasan ini, garis besarnya tetap: dalam civil law, pembentukan hukum negara terutama bergerak melalui lembaga pembentuk peraturan (legislator) dan produk akhirnya berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat umum (Santoso, 2023; Zayyadi, 2020). Akibatnya, ketika suatu norma keagamaan—termasuk fikih—ingin bekerja sebagai hukum negara dalam sistem civil law, ia biasanya harus melewati mekanisme formalisasi dalam bentuk legislasi/kodifikasi agar berstatus sebagai hukum positif (Janah, 2019; Zayyadi, 2020).

________________________________________

III. Hakikat Hukum Islam: Syariah–Fikih–Ijtihad dan Karakter "Juristic Law"

Beberapa tulisan yang membahas hukum Islam dalam perbandingan sistem hukum menekankan bahwa al-Qur'an dan Sunnah adalah pedoman sekaligus sumber hukum, sementara penetapan hukum (istinbath) dilakukan dengan metode ijtihad dan pengembangan pemikiran fuqaha yang kemudian terkodifikasi dalam kitab-kitab fikih maupun dipraktikkan oleh hakim melalui putusan. Pada tataran teori sistem hukum, hukum Islam juga kerap ditempatkan sebagai "varian ketiga" selain civil law dan common law, karena dalam sejarahnya ia digali dan dikembangkan oleh para ahli hukum (fuqaha/mujtahid), sehingga legal science (doktrin sarjana) memainkan peran sentral dalam produksi normanya. Penekanan ini penting: hukum Islam tidak semata identik dengan "undang-undang negara," melainkan juga meliputi tradisi penalaran (ushul fikih), pendapat mazhab, fatwa, dan praktik peradilan—yang dalam banyak konteks bisa berfungsi sebagai rujukan normatif tanpa harus selalu berbentuk kodifikasi negara (Jalil et al., 2022).

Meskipun demikian, perjumpaan hukum Islam dengan negara modern menimbulkan kebutuhan baru. Beberapa kajian menegaskan bahwa di dunia modern—termasuk Indonesia—fikih yang sebelumnya diajarkan dan dipraktikkan secara normatif-volunter dapat bergeser menjadi salah satu bahan/sumber dalam sistem hukum negara melalui proses legislasi (taqnin), khususnya pada wilayah hukum privat seperti keluarga dan muamalah (Sa'diyah et al., 2021; Jalil et al., 2022). Di titik ini, pembahasan "civil law menurut hukum Islam" tidak berarti bahwa hukum Islam identik dengan civil law, melainkan bahwa di bawah struktur civil law, hukum Islam sering harus diterjemahkan ke dalam format perundang-undangan agar dapat beroperasi sebagai hukum positif yang mengikat umum dalam negara modern (Zayyadi, 2020; Jalil et al., 2022).

________________________________________

IV. Taqnin, Qanun, dan Kodifikasi: Jembatan Konseptual antara Fikih dan Civil Law

Konsep kunci yang menjembatani fikih dengan logika civil law adalah taqnin (kodifikasi/legislasi norma). Dalam kajian tentang taqnin, dijelaskan bahwa al-Qur'an dan Sunnah menjadi sumber rujukan, sementara ijtihad dan lembaga peradilan/hakim secara historis mengembangkan detail hukum; kemudian, dalam negara modern, norma itu dapat dilembagakan melalui proses legislasi sehingga menjadi peraturan perundang-undangan (Jalil et al., 2022; Sa'diyah et al., 2021). Secara terminologis, istilah qanun—yang berkaitan dengan "rule, statute, code"—dijelaskan sebagai istilah yang berkonotasi norma/undang-undang/kode, dan terkait dengan pemaknaan hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Di sisi lain, pembahasan tentang perundang-undangan (qanun) juga dipahami sebagai peraturan yang dibuat lembaga legislatif—kadang bersama eksekutif—bersifat mengikat warga negara, dan pelanggarannya disertai sanksi; sebuah karakter yang dekat dengan semangat positivisme dan legalitas dalam negara modern.

Dalam literatur yang membandingkan fikih dengan perundang-undangan modern, kodifikasi dipaparkan sebagai upaya "membahasakan fikih dalam logika undang-undang": menyistematisasi ragam pendapat mazhab dan literatur fikih agar menjadi teks perundang-undangan yang operasional, serupa dengan hukum non-agama (Sumitro & Ali, 2016). Sejalan dengan itu, terdapat pula penjelasan bahwa kodifikasi hukum Islam merupakan fenomena penting dalam pembaruan hukum Islam, karena ia memungkinkan penyusunan norma yang lebih seragam dan menjadi rujukan institusi peradilan dalam negara modern (Sholeh, 2005; Jalil et al., 2022). Dengan demikian, taqnin/kodifikasi dapat dipandang sebagai "mekanisme translasional" yang mengubah otoritas normatif fikih (doktrinal) menjadi otoritas normatif negara (positif) sesuai karakter civil law (Zayyadi, 2020; Jalil et al., 2022).

Namun, penting dicatat bahwa literatur juga mengingatkan bahwa kodifikasi dalam sejarah hukum Islam bukan tanpa perdebatan. Kajian tentang politik kodifikasi menampilkan episode awal: gagasan unifikasi/kodifikasi pernah disampaikan kepada Malik ibn Anas, tetapi ditolak dengan alasan bahwa masyarakat tidak boleh dipaksa mengikuti pendapat satu faqih karena pendapat itu mungkin salah dan tidak sempurna; di sisi lain, kodifikasi hukum Islam secara historis tercatat baru benar-benar terwujud pada periode akhir Turki Usmani (Tanzimat) ketika pemerintah mengkodifikasi ketentuan-ketentuan dari yurisprudensi Hanafi (Sholeh, 2005). Dengan kata lain, meskipun kodifikasi cocok dengan logika civil law, dalam tradisi hukum Islam ia tetap memunculkan problem klasik: bagaimana menjaga pluralitas ijtihad/mazhab sekaligus memenuhi kebutuhan kepastian hukum negara modern (Sholeh, 2005; Jalil et al., 2022).

________________________________________

V. Indonesia sebagai Negara Civil Law dan Pluralisme Hukum: Posisi Hukum Islam sebagai Sumber Materiil dan/atau Hukum Positif

Dalam beberapa kajian, Indonesia ditegaskan mengikuti tradisi civil law dengan ciri utama peraturan perundang-undangan tertulis dan terkodifikasi (Janah, 2019; Santoso, 2023; Zayyadi, 2020). Namun, bersamaan dengan itu, Indonesia juga dipahami memiliki pluralitas sumber dan tradisi hukum: hukum adat (living law), hukum Barat/warisan kolonial, dan hukum Islam menjadi unsur yang saling berinteraksi dalam pembentukan hukum nasional (Janah, 2019; Sa'diyah et al., 2021). Dalam kerangka ini, salah satu posisi konseptual yang sering dikemukakan adalah bahwa hukum agama—termasuk Islam—dapat berperan sebagai sumber hukum materiil (bahan/nilai/substansi), bukan otomatis sebagai sumber hukum formal; artinya, agar menjadi hukum positif, nilai atau norma hukum Islam perlu diproses melalui prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan dalam tata hukum Indonesia (Jalil et al., 2022; Sembodo, 2005).

Penjelasan ini juga paralel dengan pembahasan fatwa: fatwa MUI bukan peraturan perundang-undangan dan tidak mengikat umum, tetapi dapat menjadi sumber hukum materiil yang memperoleh daya ikat ketika dipositivisasi melalui peraturan perundang-undangan, termasuk ketika peraturan memerintahkan rujukan pada fatwa untuk penetapan "prinsip syariah" (Af'idah, 2023; Jalil et al., 2022).

Konstruksi tersebut memperlihatkan logika yang khas civil law: ketika hukum Islam dipraktikkan sebagai etika sosial di masyarakat, ia belum tentu berstatus "hukum positif"; tetapi ketika norma fikih/ijtihad itu dituangkan ke dalam undang-undang/kompilasi/peraturan, maka ia masuk ke dalam rezim ius positum (hukum positif) dan mengikat sesuai ruang berlakunya (Zayyadi, 2020; Sa'diyah et al., 2021). Dalam kajian tentang dinamika taqnin di Indonesia, pergeseran ini bahkan diposisikan sebagai peralihan dari rezim hukum lama menuju hukum positif, dan taqnin dianggap mampu mendorong perubahan hukum yang lebih responsif dalam masyarakat majemuk, sekaligus diarahkan pada realisasi kemaslahatan (Sa'diyah et al., 2021). Dengan demikian, "civil law menurut hukum Islam" pada konteks Indonesia lebih tepat dibaca sebagai upaya sistematis untuk menyalurkan nilai-nilai hukum Islam ke dalam kerangka civil law melalui legislasi/kodifikasi, bukan mengganti civil law dengan "fikih murni" (Sa'diyah et al., 2021).

________________________________________

VI. Kodifikasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: UU Perkawinan, Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Sejumlah kajian menempatkan hukum keluarga sebagai ruang paling menonjol bagi proses taqnin hukum Islam. Dalam pembacaan historis, kodifikasi dipahami sebagai usaha menyusun materi fikih yang tersebar dan heterogen agar menjadi teks perundang-undangan; karenanya, agenda kodifikasi dan institusionalisasi hukum keluarga menjadi titik awal modernisasi hukum keluarga Islam di banyak negara, termasuk Indonesia (Mubarok, 2016; Sumitro & Ali, 2016). Dalam konteks Indonesia, upaya kodifikasi dan unifikasi sumber hukum keluarga dijelaskan berkaitan dengan praktik kodifikasi yang menguat, dan beberapa produk penting yang kerap disebut adalah Undang-Undang Perkawinan serta perangkat peradilan agama, diikuti oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu kendaraan unifikasi dan kodifikasi (Muslimin, 2019; Sa'diyah et al., 2021; Syarif, 2019).

KHI secara eksplisit dipahami sebagai instrumen yang digunakan pemerintah untuk mengunifikasi dan mengkodifikasi hukum Islam; analisis tentang politik interpretasi hukum Islam pada masa Orde Baru menegaskan adanya kepentingan negara dalam mentransformasikan hukum Islam dari bentuk fikih klasik (produk fuqaha) menjadi hukum negara melalui legislasi modern, dengan KHI dan hukum peradilan agama dipandang membawa perubahan konseptual dan praktis dari fikih menuju bentuk statute/legislation (Syarif, 2019). Sejalan dengan itu, kajian tentang pengaruh kolonial dan pembentukan sistem hukum Indonesia juga menekankan bahwa salah satu warisan penting dalam praktik hukum Indonesia adalah tradisi kodifikasi, dan perkembangan hukum Islam modern di Indonesia—termasuk KHI—dilihat sebagai manifestasi dari praktik kodifikasi tersebut (Muslimin, 2019; Sa'diyah et al., 2021).

Akan tetapi, literatur juga menekankan nuansa status normatif KHI dalam tata perundang-undangan Indonesia. Beberapa tulisan menegaskan bahwa KHI lahir melalui Instruksi Presiden sehingga kerap dipersoalkan posisinya sebagai sumber hukum tertulis dalam hierarki peraturan perundang-undangan; dalam pembacaan tersebut, KHI dipahami sebagai pedoman rujukan bagi peradilan agama, bukan undang-undang dalam arti formal yang setingkat UU (Abdillah & Susilawati, 2020). Nuansa serupa muncul dalam kajian pembaruan hukum keluarga yang menyatakan bahwa dalam praktik, KHI sering lebih berperan bagi warga Muslim meskipun sudah ada UU Perkawinan, karena UU memuat standar yang dapat bersifat multiinterpretatif sehingga KHI menjadi rujukan operasional yang lebih dominan di ranah peradilan agama (Sumitro & Ali, 2016). Dengan kata lain, pertautan civil law dan hukum Islam pada level keluarga di Indonesia menunjukkan dua lapis sekaligus: (i) kebutuhan kodifikasi untuk kepastian dan keseragaman; namun (ii) perdebatan bentuk dan kekuatan mengikat instrumen kodifikasi (UU vs. Inpres/kompilasi) (Sumitro & Ali, 2016; Abdillah & Susilawati, 2020).

________________________________________

VII. Peran Yurisprudensi dalam Civil Law Indonesia dan Kaitannya dengan Pembaruan Hukum Keluarga Islam

Meskipun civil law menempatkan legislasi sebagai sumber utama, beberapa kajian menegaskan bahwa putusan pengadilan dalam sistem civil law seperti Indonesia juga diakui sebagai sumber hukum (yurisprudensi), tetapi umumnya berperan sekunder dibanding undang-undang (Santoso, 2023). Dalam kajian tentang pembaruan hukum keluarga Islam, yurisprudensi Mahkamah Agung diposisikan penting: keputusan yang berkekuatan hukum tetap dapat menjadi rujukan bagi hakim peradilan agama, dan hakim dapat melakukan terobosan pemikiran (ijtihad yudisial) ketika perundang-undangan tidak lengkap atau tidak mengatur secara memadai, sehingga pembaruan hukum keluarga tidak hanya terjadi lewat legislasi tetapi juga lewat penemuan hukum di pengadilan (Santoso, 2023). Dengan demikian, dalam konfigurasi civil law Indonesia, pembaruan hukum Islam dapat berlangsung dalam dua jalur yang saling menguatkan: legislasi/taqnin (membuat norma tertulis) dan yurisprudensi (mengaktualkan norma untuk kasus) (Sa'diyah et al., 2021).

Kombinasi jalur ini sejalan dengan tesis yang menempatkan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai produk politik hukum negara, tetapi sekaligus mengakui bahwa praktik peradilan dan putusan hakim turut membentuk dinamika pembaruan hukum, terutama ketika kebutuhan sosial berubah lebih cepat daripada pembaruan legislasi (Sa'diyah et al., 2021). Karena itu, "civil law menurut hukum Islam" dalam praktik Indonesia bukan semata reduksi hukum Islam menjadi pasal-pasal, melainkan juga mencakup bagaimana hakim—terutama di peradilan agama—menggunakan ruang interpretasi dan ijtihad untuk menjaga relevansi substansi hukum Islam dalam batas-batas tata hukum positif (Sa'diyah et al., 2021; Santoso, 2023).

________________________________________

VIII. Positivisasi Muamalah/Ekonomi Syariah: dari Fikih Muamalah ke Undang-Undang dan KHES

Selain hukum keluarga, literatur menempatkan hukum ekonomi syariah (muamalah) sebagai wilayah yang sangat dinamis dalam kebutuhan legislasi. Dalam kajian pengaruh sistem hukum Islam terhadap hukum ekonomi Indonesia, ditegaskan bahwa meskipun Indonesia dominan civil law, pengaruh hukum Islam tampak terutama dalam privat law dan hukum ekonomi; dalam kerangka civil law, kodifikasi menjadi keniscayaan, dan ketika fikih telah dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan atau kompilasi, norma itu menjadi hukum positif yang mengikat sesuai ruang berlakunya (Zayyadi, 2020). Karena itu, perkembangan regulasi ekonomi syariah sering dipahami sebagai ilustrasi kuat bahwa nilai dan norma syariah dapat diinstitusionalisasikan melalui perangkat civil law (UU dan regulasi), termasuk melalui undang-undang perbankan syariah dan perangkat regulatif lain (Zayyadi, 2020).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sering dijelaskan sebagai terobosan positivisasi fikih muamalah yang lahir sebagai respons atas perluasan kewenangan peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah; KHES diposisikan sebagai pegangan hakim peradilan agama dan sebagai bentuk unifikasi pendapat ulama—kitab-kitab fikih dan fatwa DSN-MUI—agar sesuai konteks keindonesiaan dan memberi kepastian hukum (Abdillah & Susilawati, 2020). Namun, baik kajian tentang KHES maupun kajian perkembangan hukum ekonomi syariah sama-sama menegaskan nuansa penting: KHES lahir melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan kerap dipahami sebagai pseudo wetgeving/policy rules—yakni bukan termasuk jenis peraturan perundang-undangan dalam hierarki sebagaimana dipahami dalam rezim pembentukan peraturan perundang-undangan—sehingga muncul harapan agar derajatnya dapat ditingkatkan agar daya ikatnya lebih kuat (Abdillah & Susilawati, 2020). Ini menunjukkan kembali problem klasik civil law: kebutuhan kepastian melalui kodifikasi bertemu dengan kompleksitas bentuk instrumen hukum (UU vs. PERMA vs. Inpres) dalam menginstitusionalisasikan fikih (Abdillah & Susilawati, 2020).

Pada level konseptual, dinamika ekonomi syariah juga menegaskan relasi antara sumber materiil dan sumber formal: fatwa DSN-MUI berperan penting sebagai rujukan substansi prinsip syariah, tetapi untuk menjadi bagian dari hukum positif yang mengikat umum, ia dihubungkan melalui perintah dan pengakuan dalam peraturan perundang-undangan (Af'idah, 2023). Dengan demikian, positivisasi muamalah dalam negara civil law dapat dipahami sebagai proses berlapis: fikih → fatwa/doktrin → regulasi/UU → praktik peradilan, yang keseluruhannya beroperasi dalam kerangka rule by statute khas civil law (Af'idah, 2023; Zayyadi, 2020).

________________________________________

IX. Aceh dan Qanun: "Muamalah sebagai Civil Law" dalam Regulasi Syariah Daerah

Pengalaman Aceh menunjukkan bentuk lain pertautan hukum Islam dan civil law: syariah dilembagakan melalui qanun (peraturan daerah khusus) sebagai produk regulasi yang bekerja dalam kerangka otonomi khusus dan tetap berinteraksi dengan sistem hukum nasional (Purkon et al., 2022). Dalam model Aceh, syariah dijelaskan mencakup berbagai domain, termasuk muamalat (civil law/hukum perdata), di samping ahwal al-syakhshiyah (keluarga), jinayah (pidana), qadha (peradilan), dan bidang lain; qanun syariah disusun dengan merujuk sumber hukum Islam (al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas) yang diformulasikan menjadi norma legal dalam qanun. Dengan kata lain, Aceh secara eksplisit mematerialkan gagasan bahwa "civil law" dalam arti hukum perdata/muamalah dapat menjadi bagian dari desain regulasi syariah melalui produk perundang-undangan daerah.

Pada saat yang sama, literatur tentang Aceh menekankan kompleksitas hierarki dan relasinya dengan hukum nasional. Kajian tentang qanun dalam sistem hukum nasional menyoroti bahwa qanun sering diperdebatkan kesesuaiannya dengan hierarki peraturan perundang-undangan nasional, terutama terkait UU pembentukan peraturan perundang-undangan; namun, qanun juga dijelaskan sebagai instrumen payung bagi penyelenggaraan otonomi khusus Aceh dan pembangunan norma baru—misalnya Qanun Jinayah—dalam kerangka subsistem hukum pidana nasional (Sanjaya et al., 2021; N. Syarif, 2017). Dalam diskusi lain tentang pluralisme hukum Aceh, ditegaskan bahwa Aceh merupakan ruang berlakunya beberapa sistem (negara/positif, adat, syariah), sehingga potensi tumpang tindih dan ketegangan antarsistem hukum menjadi isu yang inheren (Purkon et al., 2022; N. Syarif, 2017).

Isu lain yang menonjol adalah keterkaitan dengan hak asasi manusia dan sensitivitas masyarakat majemuk. Kajian tentang peraturan daerah syariah dan penerapan qanun menegaskan adanya pro-kontra dan kritik bahwa sebagian regulasi berpotensi diskriminatif atau bersinggungan dengan prinsip HAM; karena itu, perancangan regulasi syariah daerah dituntut memperhatikan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip HAM agar tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Bahkan, studi tentang partisipasi publik dalam penyusunan qanun menekankan bahwa keterlibatan publik penting karena substansi qanun berbeda dari legislasi nasional biasa; sementara peran ulama dalam proses itu dapat terbatas pada saran dan rekomendasi yang tidak mengikat pembentuk qanun, sehingga mekanisme institusional untuk mengakomodasi pandangan ulama juga menjadi isu. Ini memperlihatkan bahwa institusionalisasi "civil law versi syariah" di daerah tetap harus melewati disiplin civil law: prosedur legislasi, hierarki norma, partisipasi publik, dan pengujian (judicial review) (Santoso, 2023).

________________________________________

X. Perbandingan Dunia Muslim: Kodifikasi, Adopsi Civil Code, dan Pilihan untuk Tidak Mengkodifikasi

Pengalaman negara-negara Muslim memperlihatkan bahwa hubungan syariah dengan civil law tidak tunggal. Sejumlah kajian membedakan kecenderungan: ada negara yang meninggalkan syariah dan menggantinya dengan hukum modern Barat; ada yang mempertahankan syariah sebagai sumber utama tanpa kodifikasi modern yang komprehensif; dan ada pula yang mengompromikan keduanya melalui reformasi legislasi dan kodifikasi selektif (Mubarok, 2016). Dalam contoh yang sering dikutip, Turki disebut mengadopsi perangkat civil code Barat—termasuk penerapan Civil Code of Switzerland pada 1926—sebagai pengganti rujukan formal syariah dalam hukum keluarga, setelah sebelumnya melakukan pembaruan melalui Ottoman Law of Family Rights 1917 (Rambe, 2015; Sumitro & Ali, 2016). Dengan demikian, Turki menjadi ilustrasi bahwa modernisasi dapat mengambil bentuk "civil law-ization" yang kuat, yakni mengganti rujukan formal syariah dengan civil code Barat (Sumitro & Ali, 2016).

Sebaliknya, contoh Arab Saudi sering diajukan sebagai model yang berbeda: tidak ada teks perundang-undangan yang merupakan hasil kodifikasi, karena al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih (khususnya Hanbali) dipandang cukup sebagai sumber perundang-undangan (Mubarok, 2016; Sumitro & Ali, 2016). Kontras ini menegaskan bahwa dalam dunia Muslim, kebutuhan kepastian hukum negara modern dapat dijawab dengan pilihan institusional yang beragam: (i) kodifikasi syariah (taqnin); (ii) adopsi civil code Barat; atau (iii) mempertahankan sumber klasik fikih sebagai rujukan langsung tanpa kodifikasi modern (Sumitro & Ali, 2016; Mubarok, 2016). Sementara itu, contoh Mesir sering dibahas dalam kerangka reformasi legislasi hukum keluarga melalui undang-undang status personal—misalnya perubahan dalam rentang 1920–1929 dan perkembangan berikutnya—yang mencerminkan strategi modernisasi melalui perangkat perundang-undangan (taqnin) tanpa sepenuhnya meninggalkan identitas hukum Islam (Hadi, 2016; Mubarok, 2016; Rambe, 2015). Dengan demikian, perbandingan ini menguatkan tesis bahwa "civil law menurut hukum Islam" bukan satu model tunggal, melainkan spektrum strategi institusional untuk menautkan sumber-sumber syariah/ijtihad dengan format hukum positif modern (Mubarok, 2016; Sumitro & Ali, 2016).

________________________________________

XI. Sintesis Normatif: Bagaimana Prinsip Hukum Islam Bekerja dalam Kerangka Civil Law

Dari perspektif sintesis, ada beberapa pelajaran kunci. Pertama, civil law mensyaratkan hukum yang tertulis dan sistematik sebagai tumpuan kepastian, sehingga hukum Islam yang ingin berfungsi sebagai hukum positif umumnya perlu melalui jalur legislasi/kodifikasi (taqnin) atau setidaknya diakui melalui instrumen hukum negara (Santoso, 2023; Zayyadi, 2020). Kedua, hukum Islam menyediakan sumber nilai dan metodologi (ijtihad/ushul fikih) untuk menilai kemaslahatan dan merespons perubahan sosial, tetapi pluralitas pendapat dan tradisi juristiknya menuntut kehati-hatian ketika diterjemahkan menjadi "satu teks" undang-undang; perdebatan historis tentang pemaksaan satu pendapat—contoh penolakan Malik ibn Anas—mengingatkan adanya risiko reduksi ijtihad ketika kodifikasi dilakukan secara sangat unifikatif (Sholeh, 2005; Sumitro & Ali, 2016). Ketiga, pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa taqnin dapat berjalan progresif pada sektor privat (keluarga, muamalah/ekonomi) dan juga melalui instrumen daerah (qanun), tetapi status instrumen (UU vs. Inpres vs. PERMA) dan kesesuaiannya dengan hierarki perundang-undangan, demokrasi, serta prinsip HAM terus menjadi tantangan (N. Syarif, 2017).

Dalam bahasa kebijakan hukum, jalur yang sering dianggap kompatibel adalah memperlakukan hukum Islam sebagai sumber materiil (nilai, prinsip, substansi) yang kemudian diformulasikan secara demokratis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sambil menjaga prinsip kemanusiaan, hak asasi manusia, dan persamaan di depan hukum. Kajian tentang taqnin di Indonesia juga menekankan relevansi proses legislasi yang dinamis dalam masyarakat majemuk dan orientasi kemaslahatan sebagai tujuan hukum; dalam kerangka ini, taqnin dipandang dapat menghasilkan produk hukum yang lebih responsif dan transformatif. Namun, literatur tentang perda/qanun syariah dan konteks negara hukum Pancasila mengingatkan bahwa aspirasi penerapan syariah sering mengalami kendala apabila substansinya memuat unsur diskriminatif atau mengurangi jaminan konstitusional atas hak warga negara. Dengan demikian, civil law menurut hukum Islam—dalam konteks negara modern seperti Indonesia—lebih tepat dimaknai sebagai proyek penerjemahan nilai syariah ke dalam hukum positif melalui mekanisme kodifikasi/legislasi yang tertib, demokratis, dan sensitif terhadap kemajemukan, bukan sebagai sekadar "mengganti" sumber hukum civil law dengan kitab fikih.

________________________________________

XII. Kesimpulan

Civil law sebagai sistem hukum yang bertumpu pada kodifikasi dan peraturan perundang-undangan menempatkan legislasi tertulis sebagai sumber hukum utama (Janah, 2019; Santoso, 2023; Zayyadi, 2020). Hukum Islam, di sisi lain, secara tradisional berakar pada al-Qur'an dan Sunnah serta dikembangkan melalui ijtihad dan tradisi juristik para fuqaha—yang dalam sejarahnya dapat berfungsi sebagai juristic law. Perjumpaan keduanya dalam negara modern mendorong lahirnya proses taqnin/positivisasi, yakni menerjemahkan norma fikih menjadi perangkat hukum tertulis (UU, kompilasi, qanun, dan regulasi lain) agar memiliki daya ikat sebagai hukum positif dalam kerangka civil law (Sa'diyah et al., 2021; Jalil et al., 2022).

Pengalaman Indonesia—KHI, KHES, dan qanun Aceh—menunjukkan bahwa proses ini produktif tetapi juga memunculkan isu hierarki norma, bentuk instrumen hukum, dan tuntutan kesesuaian dengan prinsip demokrasi serta HAM (N. Syarif, 2017). Karena itu, "civil law menurut hukum Islam" paling memadai dipahami sebagai strategi institusional dan metodologis untuk menyalurkan prinsip dan nilai hukum Islam ke dalam kodifikasi negara modern secara tertib dan legitim, sambil mengelola pluralitas ijtihad dan kemajemukan masyarakat (Sholeh, 2005).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdillah, K., & Susilawati, Y. (2020). Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2(1), 114. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3073

Af'idah, B. M. (2023). Implementasi keadilan gender di peradilan agama: Analisis pertimbangan hakim terkait nilai pembuktian saksi nikah perempuan dalam perkara istbat nikah berdasarkan Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2019/PA.TDN. Kodifikasia, 17(1), 75–94. https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v17i1.5923

Hadi, S. (2016). Mengkaji sistem hukum Indonesia: Kajian perbandingan dengan sistem hukum lainnya. Dih Jurnal Ilmu Hukum, 12(24), 164–172. https://doi.org/10.30996/dih.v12i24.2244

Jalil, H., Yani, T. A., & Kurniawan, A. (2022). Public participation model in the preparation of Sharia-based Aceh qanun: Special focus on the role of the ulama. IIUM Law Journal, 30(2), 280–307. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v30i2.672

Janah, T. N. (2019). Pengaruh Islamic law system terhadap hukum ekonomi Indonesia. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 4(2). https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i2.1962

Mawardi, I. (2018). Islamic law and imperialism: Tracing on the development of Islamic law in Indonesia and Malaysia. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 13(1), 1–24. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v13i1.1583

Mubarok, N. (2016). Living law dan 'urf sebagai sumber hukum positif di Indonesia. Islamica Jurnal Studi Keislaman, 11(1), 135. https://doi.org/10.15642/islamica.2016.11.1.23-46

Muslimin, J. (2019). Hukum keluarga Islam dalam potret interrelasi sosial. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 15(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2846

Purkon, A., Buang, A. H., & Jamaludin, M. H. (2022). The role of Supreme Court jurisprudence in development of Islamic family law in Indonesia. Al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 9(2), 362–376. https://doi.org/10.32505/qadha.v9i2.4111

Rambe, M. S. (2015). Proses akomodasi hukum Islam kedalam hukum pidana nasional. Jurnal Cita Hukum, 3(2), 225–246. https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1846

Sanjaya, U. H., Hernoko, A. Y., & Thalib, P. (2021). Prinsip maslahah pada putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkawinan bagi umat beragama dan penghayat kepercayaan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 28(2). https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art2

Santoso, L. (2023). Eksistensi taqnin dalam negara hukum modern dan relevansinya dalam dinamika legislasi di Indonesia. El-Dusturie, 2(1). https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.6746

Sa'diyah, H. T., Hasanah, S. L., Thabrani, A. M., & Hariyanto, E. (2021). Sejarah dan kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3(1), 96–118. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460

Sembodo, C. (2005). The re-actualization of Islamic law: Munawir Sjadzali and the politics of Islamic legal interpretation under the New Order Indonesia. Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies, 43(1), 99. https://doi.org/10.14421/ajis.2005.431.99-129

Sholeh, B. (2005). Pesantren, peace building, and empowerment: A study of community based peace building initiatives. Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies, 43(2), 327. https://doi.org/10.14421/ajis.2005.432.327-347

Sumitro, W., & Ali, F. V. A. (2016). Reformulasi ijtihad dalam pembaruan hukum Islam menuju hukum nasional: Ikhtiar metodologis A. Qadri Azizy mentransformasikan fikih Timur Tengah ke Indonesia. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 15(1), 39. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i1.39-60

Syarif, F. (2019). Perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Pleno Jure, 8(2), 1–16. https://doi.org/10.37541/plenojure.v8i2.38

Syarif, N. (2017). Syariat Islam dalam perspektif negara hukum berdasar Pancasila. Pandecta Research Law Journal, 11(2), 160–173. https://doi.org/10.15294/pandecta.v11i2.7829

Zayyadi, A. (2020). Dinamika modernisasi hukum Islam: Tinjauan historis dalam pembacaan mazhab sociological jurisprudence. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 14(1), 99–112. https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.1800