01236 - Cession dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Pemadanan Konseptual dan Normatif

Abstract

This article examines the concept of cession—the legal transfer or assignment of rights from one party to another—within the normative framework of Islamic law. Using a conceptual-analytical approach, this study maps the functional equivalents of cession in classical Islamic jurisprudence (fiqh), particularly through the instruments of ḥawālah (transfer of debt/receivables) and the transfer of manfa'ah (usufruct rights). The analysis reveals that no single technical term in the fiqh tradition precisely corresponds to the civil law concept of cession; instead, Islamic law addresses the phenomenon through multiple conceptual instruments depending on the nature of the right being transferred. The study further identifies a critical tension between the transfer of "beneficial ownership" and the Islamic requirement for complete transfer of ownership (milk), as evidenced in debates over asset-based sukuk structures. It is argued that the evaluation of cession in contemporary Islamic finance must extend beyond the contract (akad) as the sole parameter to encompass maqāṣid al-sharī'ah, legal documentation, financial reporting, and genuine risk allocation. The principle of maṣlaḥah and the prohibition of ḍarar serve as the ultimate normative boundaries governing any lawful transfer of rights in the Islamic legal tradition.

Keywords: cession, assignment of rights, ḥawālah, Islamic law, beneficial ownership, sukuk, maqāṣid al-sharī'ah

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep cession—penyerahan atau pengalihan hak secara hukum dari satu pihak kepada pihak lain—dalam kerangka normatif hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan analitis-konseptual, studi ini memetakan padanan fungsional cession dalam khazanah fikih klasik, terutama melalui instrumen ḥawālah (pengalihan utang/piutang) dan pengalihan manfa'ah (hak manfaat/usufrukt). Analisis menunjukkan bahwa tidak ada satu istilah teknis tunggal dalam tradisi fikih yang secara persis identik dengan konsep cession dalam hukum sipil; sebaliknya, hukum Islam memotret fenomena tersebut melalui beberapa instrumen konseptual bergantung pada sifat hak yang dialihkan. Studi ini juga mengidentifikasi titik tegang kritis antara pengalihan "beneficial ownership" dan persyaratan Islam atas perpindahan kepemilikan (milk) secara utuh, sebagaimana tampak dalam perdebatan atas struktur sukuk berbasis aset (asset-based sukuk). Artikel ini berargumen bahwa evaluasi cession dalam keuangan Islam kontemporer harus melampaui kontrak (akad) sebagai parameter tunggal, dengan turut mencakup maqāṣid al-sharī'ah, dokumentasi hukum, pelaporan keuangan, dan alokasi risiko yang nyata. Prinsip maṣlaḥah dan larangan ḍarar berfungsi sebagai batas normatif tertinggi yang mengatur setiap pengalihan hak yang sah dalam tradisi hukum Islam.

Kata kunci: cession, pengalihan hak, ḥawālah, hukum Islam, beneficial ownership, sukuk, maqāṣid al-sharī'ah

________________________________________

I. Pendahuluan: Cession sebagai Penyerahan/Pengalihan Hak dan Tantangan Pemadanannya dalam Fikih

Dalam praktik hukum perdata modern, istilah cession (sering dipahami sebagai "penyerahan/piutang" atau "pengalihan hak tagih") berkelindan dengan konsep assignment, yakni pemindahan suatu hak dari satu pihak kepada pihak lain melalui kesepakatan. Dalam rumusan yang dirujuk oleh Prinsip UNIDROIT, assignment of a right adalah transfer berdasarkan perjanjian dari assignor kepada assignee atas hak assignor untuk memperoleh pembayaran sejumlah uang atau prestasi lain dari pihak ketiga (obligor) (Mohiqi, 2023). Dalam kajian hukum privat di Qatar, assignment juga dipahami sebagai transfer hak-hak kontraktual yang sudah ada dari assignor kepada assignee melalui kesepakatan bilateral assignor–assignee (misalnya Pasal 387 Civil Code). Dengan demikian, cession/assignment pada intinya adalah mekanisme "pemindahan hak" (bukan sekadar pemindahan benda) yang mengubah siapa yang berwenang menuntut pemenuhan prestasi dari debitur/obligor (Mohiqi, 2023).

Namun, sumber-sumber yang disediakan tidak menunjukkan adanya satu istilah teknis tunggal dalam khazanah fikih yang secara persis identik dengan istilah cession dalam tradisi hukum sipil Barat. Sebaliknya, sumber-sumber tersebut menunjukkan bahwa praktik "pengalihan hak" dalam konteks Islam lazim dipetakan melalui beberapa instrumen konseptual yang berbeda—misalnya ḥawālah (pengalihan utang/piutang) untuk konteks transfer tagihan, atau pengalihan manfa'ah (hak manfaat/usufrukt) untuk konteks transfer "benefit" suatu aset. Karena itu, artikel ini membahas cession "menurut hukum Islam" sebagai analisis pemadanan konseptual dan normatif berdasarkan rujukan yang tersedia, terutama literatur tentang assignment, ḥawālah, "beneficial ownership", dan prinsip kepemilikan serta dokumentasi kontrak dalam transaksi syariah (Rosly, 2010).

________________________________________

II. Hak (Right) sebagai Objek Pengalihan dalam Perspektif Kepemilikan dan Manfaat

Agar pengalihan hak (cession) dapat ditempatkan secara lebih tepat dalam norma Islam, pertama-tama perlu dipahami bagaimana "hak" dan "kepemilikan" dibingkai. Dalam pembahasan tentang data sebagai aset ekonomi kontemporer, dikemukakan bahwa data dipandang sebagai "property" (harta/kekayaan) menurut hukum Islam dan karenanya tunduk pada hukum kepemilikan (ownership laws). Studi yang sama menekankan bahwa "property" dalam hukum Islam dan dalam hukum negara-negara Islam memiliki karakteristik mencakup: (i) nilai ekonomi, (ii) adanya manfaat, dan (iii) kemampuan untuk "diatribusikan/di-assign" kepada individu. Klaim terakhir (kemampuan untuk di-assign) penting karena secara langsung membuka ruang normatif bahwa objek nonfisik (misalnya data) pun dapat berada dalam ranah kepemilikan dan karenanya dapat menjadi objek pengalihan hak sepanjang memenuhi karakter "property" tersebut.

Di sisi lain, literatur tentang akad nikah sebagai kontrak menegaskan adanya pembedaan teknis antara "benda" sebagai harta dan manfa'ah sebagai "hak manfaat" yang bersifat legal—manfa'ah digambarkan "bukan properti" (bukan property) melainkan "hak legal untuk memperoleh manfaat dari suatu objek secara temporer" (intifāʿ/manfa'ah), dan karenanya pertukaran dapat berbentuk kepemilikan atas objek atau kepemilikan atas hak usufrukt/manfaat. Bahkan, kajian yang sama menyatakan bahwa "usufruct, sebagai aset simbolik dan abstrak, dapat di-assign sebagai objek kontrak." Dengan demikian, "cession" dalam perspektif Islam tidak hanya relevan untuk pengalihan tagihan (hak menuntut prestasi), tetapi juga relevan untuk pengalihan hak manfaat atas suatu aset, sepanjang hak tersebut dipahami sebagai hak legal yang dapat menjadi objek pertukaran dan pengaturan kontraktual.

________________________________________

III. Padanan Fikih untuk Cession: Assignment sebagai Ḥawālah dan/atau Hibah atas Hak Manfaat

Sumber yang paling eksplisit memetakan "assignment" ke konsep Islam terdapat dalam analisis kepemilikan manfaat (beneficial ownership) pada sukuk. Di sana ditegaskan bahwa "assignment" merupakan transfer absolut atas "right" suatu aset kepada pihak lain agar pihak tersebut memperoleh "beneficial right" atas aset; ini lazim terjadi jika asetnya berupa contractual interest. Sumber tersebut kemudian menyatakan secara eksplisit bahwa "assignment dalam hukum Islam dapat dipandang sebagai kontrak ḥawālah sebagaimana digunakan dalam transfer utang." Pada saat yang sama, sumber yang sama juga membuka kemungkinan pemahaman assignment sebagai hibah (pemberian/charity gift), karena assignor "memberikan hak menikmati manfaat aset" kepada assignee sebagaimana memberi hadiah. Dua pemadanan ini menunjukkan bahwa "cession" dalam kacamata fikih tidak harus selalu satu bentuk akad tunggal; ia bisa teroperasionalisasi sebagai ḥawālah ketika yang dialihkan adalah hak tagih/utang, atau sebagai mekanisme pemberian/pengalihan hak manfaat ketika yang dialihkan adalah manfa'ah.

Pemadanan ini juga selaras dengan penegasan bahwa dalam fikih muamalah, isu utama sering kali bukan sekadar "nama akad," melainkan status hak dan kewajiban yang lahir dari pengalihan itu. Dalam konteks pelayanan kesehatan untuk kasus DSD, sebuah definisi klasik fikih dikutip: fikih adalah "pemahaman seseorang atas hak dan kewajibannya (yang terkait langsung dengan tindakan)." Definisi ini relevan untuk cession karena pengalihan hak pada dasarnya adalah redistribusi posisi normatif para pihak—siapa yang berhak menuntut, siapa yang wajib memenuhi, dan bagaimana risiko/tanggung jawab melekat pada pihak yang memegang kepemilikan atau hanya memegang hak manfaat.

________________________________________

IV. Beneficial Ownership dan Cession Manfaat: Titik Tegang antara Praktik Common Law dan Prinsip Syariah

Isu penting dalam diskursus cession kontemporer adalah pembedaan "legal title" dan "beneficial ownership." Dalam analisis sukuk, dibedakan antara asset-based sukuk dan asset-backed sukuk: pada asset-based sukuk, aset "dialihkan" kepada investor bukan melalui true sale; yang berpindah hanya "beneficial ownership," sedangkan "legal title" tetap pada originator. Analisis tersebut menyatakan bahwa praktik ini dipandang problematis karena dinilai "tidak konsisten dengan prinsip syariah yang mensyaratkan transfer kepemilikan secara lengkap kepada pembeli." Lebih jauh, ditegaskan bahwa dalam hukum Islam, "kepemilikan menentukan kewajiban pemilik terhadap propertinya"; misalnya lessor bertanggung jawab atas impairment karena ia pemilik legal, sedangkan lessee tidak bertanggung jawab karena ia hanya memiliki "beneficial right." Ini berarti "cession" yang hanya mengalihkan manfaat (tanpa titel legal) berpotensi memindahkan hak tanpa memindahkan beban/tanggung jawab tertentu, sehingga harus dianalisis secara hati-hati untuk menjaga konsistensi antara pemegang hak dan pemikul risiko.

Nuansa lain muncul ketika literatur bisnis internasional menunjukkan adanya "benturan" antara ideal syariah dan realitas pasar dalam struktur sukuk. Studi tentang sukuk menekankan adanya dominasi asset-based sukuk dan membahas tantangan regulasi serta kontroversi struktur yang menunjukkan sulitnya "menyelesaikan benturan antara ideal Islam dan realitas pasar." Jika dikaitkan dengan cession, pesan metodologisnya adalah: praktik pengalihan hak yang "secara fungsional" mirip true sale dalam ekonomi modern belum tentu memenuhi standar pemindahan kepemilikan dan konsekuensi tanggung jawab yang dipersyaratkan dalam pembacaan syariah tertentu. Dengan kata lain, cession dapat sah secara fungsional dalam kerangka hukum positif tertentu, tetapi tetap memerlukan evaluasi kepatuhan syariah atas apakah yang berpindah itu "hak" saja, atau juga unsur kepemilikan dan konsekuensi yang semestinya mengikuti kepemilikan tersebut.

________________________________________

V. Syarat Kehati-hatian: Keberadaan Hak, Kewenangan Mengalihkan, dan Perlindungan Pihak Beritikad Baik

Dalam konsepsi assignment menurut Prinsip UNIDROIT, pengalihan hak adalah transfer berbasis perjanjian atas hak menuntut prestasi dari obligor, dan pada prinsipnya "semua hak moneter atau hak atas prestasi lain dapat di-assign" kecuali ada larangan; bahkan dimungkinkan partial assignment (Mohiqi, 2023). Prinsip yang sama juga memuat gagasan bahwa tidak hanya hak yang sudah ada, tetapi "future rights" pun dapat di-assign (Mohiqi, 2023). Dalam pembahasan Qatar, assignment dipaparkan sebagai mekanisme penting dalam transaksi komersial tertentu dan diatur sebagai transfer hak kontraktual yang ada; bahkan disebut bahwa "untuk mencegah kerugian pihak beritikad baik, assignment tidak sah bila assignee insolven pada saat assignment." Walaupun rujukan Qatar ini adalah hukum sipil negara (bukan kitab fikih), ia relevan sebagai contoh konkret bagaimana sistem hukum negara berkonstitusi Islam menginstitusionalisasi pengalihan hak sekaligus menambahkan pagar kehati-hatian untuk melindungi pihak-pihak yang bertransaksi secara bona fide (Rosly, 2010).

Prinsip kehati-hatian juga sejalan dengan gagasan pembatasan penggunaan hak dalam tradisi hukum Islam sebagaimana ditunjukkan dalam kajian kepemilikan data: disebutkan bahwa dalam hukum Islam, bila kepemilikan seseorang "merugikan orang lain," pemilik dapat "dibatasi" dalam penggunaan kepemilikannya; sumber tersebut menyandingkan prinsip ini dengan asas good faith dan larangan penyalahgunaan hak dalam hukum sipil Turki. Dengan demikian, cession sebagai pengalihan hak tidak semata soal kebolehan memindahtangankan, tetapi juga soal bagaimana pengalihan itu tidak menjadi instrumen untuk menimbulkan ḍarar (bahaya/kerugian) bagi pihak lain dan tetap berada dalam horizon etika itikad baik.

________________________________________

VI. Dokumentasi dan Kepastian: Mengapa Pengalihan Hak Memerlukan Parameter Syariah yang Lebih Luas daripada "Akad"

Salah satu masalah dalam praktik keuangan syariah adalah kecenderungan menilai kepatuhan syariah hanya dari "akad" sebagai parameter tunggal. Sebuah artikel tentang parameter syariah menilai bahwa pendekatan berbasis akad saja memiliki "pitfalls" dan mengusulkan tambahan parameter untuk memastikan legitimasi syariah instrumen keuangan, yakni maqāṣid al-sharī'ah, pelaporan keuangan, dan dokumentasi legal kontrak; penulisnya berargumen bahwa keempat pendekatan ini harus diterapkan "dalam paket" guna mencegah kesalahan mahal yang dapat berujung litigasi dan hilangnya daya saing (Rosly, 2010). Bagi konteks cession, implikasinya jelas: pengalihan hak harus dipahami bukan hanya sebagai kesepakatan abstrak, melainkan sebagai tindakan hukum yang perlu legal documentation yang rapi, pelaporan yang merefleksikan realitas ekonomi transaksi, dan justifikasi kemaslahatan (maqāṣid) agar tidak menjadi rekayasa formal yang menyembunyikan substansi yang tidak sesuai syariah (Rosly, 2010).

Kebutuhan dokumentasi dan formalisasi juga terlihat dalam birokratisasi syariah di Indonesia: proses formalisasi melalui lembaga negara dan pengadilan agama dipahami sebagai upaya menyediakan "kepastian dan keadilan" dalam penyelesaian sengketa (Badr, 2014). Dalam konteks keluarga, misalnya, disebutkan bahwa sebelum pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan urusan kontrak dengan bank serta hak-hak keluarga lain dapat diatur, diperlukan "surat formal" bahwa talak telah diterima pengadilan (Badr, 2014). Kajian lain tentang Aceh menegaskan bahwa perkawinan yang tidak terdaftar dapat menempatkan hak dan tanggung jawab perempuan (misalnya warisan dan hak asuh anak) dalam "administrative limbo," dan menekankan bahwa negara menjadikan pendaftaran sebagai praktik wajib. Walaupun contoh ini berasal dari hukum keluarga, logika institusionalnya paralel: pengalihan status hukum (termasuk pengalihan hak) membutuhkan bukti formal agar dapat ditegakkan dan memberi kepastian bagi para pihak (Badr, 2014).

________________________________________

VII. Cession dalam Keuangan Syariah Modern: Assignment sebagai Jaminan dan Subrogasi

Dalam transaksi pembiayaan modern, pengalihan hak sering dipakai sebagai instrumen jaminan. Kajian tentang pembiayaan bermasalah di bank Islam Malaysia menyebut bahwa bila pembiayaan "dijamin dengan charge atau assignment of property," bank syariah memiliki hak untuk melakukan foreclosure sesuai perjanjian fasilitas dan dokumen jaminan. Dalam kajian Qatar, assignment of rights juga dijelaskan sebagai praktik yang sering digunakan "sebagai security," khususnya ketika bank tidak berhak mengeksekusi hak yang dialihkan kecuali saat terjadi default; ini diletakkan dalam konteks aturan substitusi/subrogasi yang diakui dalam Civil Code dengan beberapa pembatasan. Dengan demikian, "cession" dalam praktik keuangan syariah kontemporer sering muncul bukan sebagai jual-beli hak semata, melainkan sebagai arsitektur pengamanan risiko kredit—yang tetap menuntut kehati-hatian syariah terkait apakah pengalihan itu memindahkan hak dan risiko secara proporsional, atau hanya memindahkan hak tagih tanpa realokasi tanggung jawab yang sepadan.

Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, mekanisme eksekusi/penyerahan agunan juga memperlihatkan pentingnya tindakan formil pengalihan kepemilikan di hadapan notaris/PPAT sebagai bentuk perlindungan kepentingan hukum penerima agunan (misalnya balik nama), baik melalui lelang maupun penjualan di bawah tangan. Walaupun studi kasus ini tidak merumuskan doktrin fikih cession secara langsung, ia menunjukkan bahwa pada tataran implementasi, pengalihan hak/kepemilikan dalam produk bank syariah tetap beroperasi dalam ekosistem hukum positif dan dokumentasi formal yang menentukan dapat-tidaknya hak itu dieksekusi ketika terjadi sengketa (Rosly, 2010).

________________________________________

VIII. Pengalihan Hak atas Kekayaan Intelektual: "Assignment" dan Batasnya (Hak Moral yang Melekat)

Dimensi cession juga tampak dalam kekayaan intelektual. Sebuah kajian tentang hak cipta dalam konteks lagu cover menegaskan bahwa pemegang hak cipta dapat mencakup pencipta, pihak yang menerima hak secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak secara sah; kajian tersebut juga menekankan larangan "mengambil hak orang lain tanpa izin" dalam hukum Islam dan menilai praktik tanpa lisensi sebagai bentuk ḍarar (mudarat) yang tidak memenuhi etika produksi Islam. Artikel lain tentang hak cipta dalam ekonomi Islam menyatakan secara eksplisit bahwa "assignment adalah penyerahan untuk keseluruhannya" (misalnya untuk mencetak, menjual, memfilmkan), dan menegaskan bahwa "moral right" tetap dimiliki pencipta meskipun terjadi penyerahan/assignment (Jahar, 2019). Dua rujukan ini memberi pelajaran normatif bagi cession: tidak semua elemen "hak" selalu dapat dialihkan secara total, karena ada jenis hak yang melekat secara personal (hak moral), dan ada pula batas etis-syariah yang melarang pengalihan atau eksploitasi hak yang merugikan pihak lain atau dilakukan tanpa persetujuan yang sah (Jahar, 2019).

________________________________________

IX. Kerangka Evaluasi Kepatuhan Syariah: Lembaga Pengawasan dan Metodologi "Deconstruction" Kontrak

Dalam industri keuangan Islam, kepatuhan syariah dijustifikasi sebagai pembeda utama dan dijaga melalui komite/board pengawas syariah yang mensertifikasi kesesuaian produk dan kontrak dengan hukum Islam. Namun, pada saat yang sama terdapat kritik bahwa praktik keuangan Islam kadang gagal memenuhi persyaratan syariah tertentu, sehingga dibutuhkan kerangka evaluasi yang lebih terstruktur untuk menilai kepatuhan syariah kontrak. Perspektif ini penting untuk cession karena pengalihan hak kerap berfungsi sebagai "komponen" di dalam struktur kontrak yang lebih besar (misalnya pembiayaan, sukuk, atau jaminan), sehingga penilaian syariah tidak cukup berhenti pada label "pengalihan" melainkan perlu membedah klausul-klausulnya, relasi risiko, serta konsekuensi hak-kewajiban yang muncul (Rosly, 2010).

Penguatan kelembagaan juga dapat dilihat pada konteks Malaysia: dalam sengketa transaksi perbankan Islam, disebutkan bahwa terdapat kebutuhan untuk pembedaan isu syariah dan isu faktual/hukum, dan bahwa legislator dapat "meng-assign atau mendelegasikan" kewenangan penentuan hukum Islam terkait bisnis keuangan Islam kepada badan administratif tertentu; pembahasan ini terkait peran Shariah Advisory Council sebagai ahli yang ditunjuk undang-undang. Relevansinya untuk cession adalah bahwa pengalihan hak dalam transaksi keuangan Islam dapat memerlukan "otoritas penentu" yang kompeten dalam fikih muamalah agar konstruksi pengalihan (misalnya assignment sebagai jaminan atau pengalihan beneficial right) tidak menyimpang dari prinsip syariah yang dianut dalam yurisdiksi terkait.

________________________________________

X. Batas Teleologis: Maṣlaḥah, Pencegahan Kerusakan, dan Larangan Menyebabkan Bahaya

Sumber-sumber yang tersedia menunjukkan bahwa hukum Islam secara prinsipil menempatkan kemaslahatan sebagai horizon yang penting. Dalam kajian penegakan hukum lingkungan, ditegaskan bahwa Islam memprioritaskan "kebaikan, manfaat, kesejahteraan" dan menjauhkan "kerusakan dan kesulitan," dan bahwa kemaslahatan manusia dipandang sebagai tujuan utama prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam kajian hak cipta, tindakan mengambil atau mengeksploitasi hak orang lain tanpa izin dipandang terlarang dan diposisikan sebagai tindakan yang merugikan (baik material maupun moral) pihak lain. Jika kedua gagasan ini disintesiskan, maka cession sebagai pengalihan hak harus dibingkai sebagai tindakan hukum yang: (i) dilakukan dengan legitimasi (izin/kesepakatan yang sah), (ii) tidak menjadi instrumen perampasan hak atau penyelundupan moral (free riding), dan (iii) diorientasikan pada pencegahan mudarat dalam relasi sosial-ekonomi.

Dalam konteks kepemilikan, kajian tentang data menambahkan dimensi pembatasan penggunaan hak ketika pemanfaatan tersebut merugikan orang lain, serta menekankan hubungan prinsip itu dengan good faith dalam hukum positif (Turki). Ini dapat dipahami sebagai rambu: sekalipun suatu hak dapat dialihkan (misalnya karena ia bernilai ekonomi dan dapat "di-assign" kepada individu), proses dan tujuan pengalihannya tetap tidak boleh mencederai pihak lain, termasuk pihak yang kedudukannya lebih lemah dalam rantai transaksi (misalnya subjek data atau pemilik hak cipta). Karena itu, dimensi etika anti-ḍarar dan prinsip pembatasan penyalahgunaan hak menjadi unsur evaluasi penting dalam menilai cession menurut kerangka normatif Islam yang tercermin dalam sumber-sumber tersebut.

________________________________________

XI. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis rujukan yang tersedia, cession sebagai "penyerahan atau pengalihan hak dari satu pihak kepada pihak lain" dapat dipahami secara fungsional melalui konsep assignment (pemindahan hak menuntut prestasi atau pemindahan hak manfaat) (Mohiqi, 2023), sekaligus dapat dipetakan secara konseptual ke dalam beberapa instrumen muamalah Islam—terutama ḥawālah untuk pengalihan utang/tagihan, dan kemungkinan pengalihan hak manfaat melalui mekanisme yang menyerupai pemberian (hibah) atas manfa'ah. Namun, analisis juga menegaskan adanya titik tegang penting: pengalihan "beneficial ownership" tanpa perpindahan titel legal dan konsekuensi tanggung jawab dapat menimbulkan problem kepatuhan syariah, sebagaimana terlihat pada perdebatan asset-based sukuk versus prinsip true sale. Oleh karena itu, cession dalam praktik kontemporer—terutama keuangan syariah—perlu dinilai dengan parameter yang lebih luas daripada sekadar "akad," termasuk maqāṣid, pelaporan dan dokumentasi legal, serta evaluasi klausul dan alokasi risiko yang nyata (Rosly, 2010). Pada akhirnya, dimensi kemaslahatan dan pencegahan mudarat menegaskan bahwa pengalihan hak tidak boleh menjadi instrumen pengambilan hak tanpa izin atau mekanisme yang merugikan pihak lain; ia harus berada dalam koridor legitimasi, dokumentasi, dan etika keadilan yang tercermin dalam sumber-sumber yang disediakan.

________________________________________

Daftar Pustaka

Badr, Y. I. I. (2014). Can it be done?: Adopting the UNIDROIT Principles through party autonomy under Omani choice of law rules. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2419258

Jahar, A. S. (2019). Bureaucratizing Sharia in modern Indonesia: The case of zakat, waqf and family law. Studia Islamika, 26(2), 207–245. https://doi.org/10.15408/sdi.v26i2.7797

Mohiqi, M. M. (2023). Data's nature and its prevailing right under Islamic law. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 10(3), 221. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v10i3.4559

Rosly, S. A. (2010). Shariah parameters reconsidered. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 3(2), 132–146. https://doi.org/10.1108/17538391011054372