01235 - Cessie: Pengalihan Hak Tagih dari Kreditur Lama kepada Kreditur Baru Melalui Perjanjian dalam Perspektif Hukum Islam

Abstrak

Artikel ini mengkaji cessie sebagai mekanisme pengalihan hak tagih (piutang atas nama) dari kreditur lama kepada kreditur baru dalam hukum positif Indonesia, serta menganalisis padanannya dalam hukum Islam melalui pendekatan akad hawalah dan kafalah. Dengan menggunakan metode sintesis literatur, artikel ini menelaah pertemuan dan ketegangan konseptual antara ketentuan Pasal 613 KUHPerdata sebagai landasan normatif cessie dan persyaratan rukun-syarat hawalah dalam fikih muamalah. Hasil sintesis menunjukkan bahwa cessie memiliki korespondensi konseptual yang kuat dengan hawalah haqq, khususnya dalam hal perpindahan hak tagih tanpa memutus perikatan pokok. Namun, ketentuan formal Pasal 613 KUHPerdata dinilai belum sepenuhnya memenuhi seluruh syarat pembentukan akad hawalah, terutama terkait kejelasan mekanisme pemberitahuan kepada debitur, kepastian objek utang, dan larangan unsur riba, gharar, serta maisir. Implikasi praktis cessie dalam konteks perbankan syariah, peralihan jaminan kebendaan, serta perbedaan pandangan mazhab turut dibahas sebagai bagian dari desain "cessie syariah" yang tertib. Artikel ini menyimpulkan bahwa cessie yang dinilai sesuai hukum Islam merupakan hasil integrasi antara formalitas hukum positif, pemenuhan rukun-syarat hawalah/kafalah, dan desain transaksi yang menjaga prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh.

Kata Kunci: cessie; hawalah haqq; kafalah; pengalihan piutang; hukum Islam; perbankan syariah

________________________________________

Abstract

This article examines cessie as a mechanism for transferring receivables (registered claims) from the original creditor to a new creditor under Indonesian positive law, while analyzing its Islamic law equivalent through the hawalah and kafalah contract frameworks. Employing a literature synthesis method, this article explores the conceptual convergences and tensions between Article 613 of the Indonesian Civil Code as the normative foundation of cessie and the conditions (rukun and syarat) of hawalah in fiqh muamalah. The synthesis reveals that cessie bears a strong conceptual correspondence with hawalah haqq, particularly in the transfer of claim rights without dissolving the underlying obligation. Nevertheless, the formal requirements of Article 613 of the Civil Code are considered insufficient to fully satisfy all conditions for a valid hawalah contract, especially regarding the clarity of the debtor notification mechanism, certainty of the debt object, and the prohibition of riba, gharar, and maisir. The practical implications of cessie in the context of Islamic banking, the transfer of collateral rights, and differences among legal schools (mazhab) are also discussed as components of a properly structured "Shariah-compliant cessie." The article concludes that cessie deemed consistent with Islamic law represents an integration of positive law formalities, fulfillment of hawalah/kafalah conditions, and transaction design that comprehensively upholds Shariah principles.

Keywords: cessie; hawalah haqq; kafalah; receivables transfer; Islamic law; Islamic banking

________________________________________

I. PENDAHULUAN

Dalam praktik transaksi utang-piutang dan pembiayaan di Indonesia, kebutuhan likuiditas atau kebutuhan pendanaan pihak kreditur kerap mendorong terjadinya pengalihan piutang (hak tagih) kepada pihak lain melalui mekanisme cessie (Rahmadinata, 2022; Suryamizon & Syuryani, 2020). Secara konseptual, cessie dipahami sebagai pengalihan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud (intangible goods), yang pada praktiknya lazim berupa piutang atas nama, yakni hak tagih yang krediturnya tertentu dan diketahui oleh debitur (Muzzaki & Machmud, 2023; Nofriza, 2022; Suryamizon & Syuryani, 2020). Karena pengalihan tersebut mengakibatkan pergantian pihak kreditur dari kreditur lama kepada kreditur baru tanpa memutus perikatan pokok utang-piutang yang telah ada, cessie menjadi instrumen yang menautkan sekaligus dua ranah: ranah pengalihan hak (levering) dalam hukum kebendaan dan ranah hubungan perikatan/perjanjian karena terjadi perubahan subjek yang berhak menagih (Rahmadinata, 2022; Suryamizon & Syuryani, 2020).

Kompleksitas inilah yang membuat kajian cessie menurut hukum Islam menjadi penting, khususnya ketika cessie digunakan dalam konteks lembaga keuangan syariah, sebab dalam Islam pengalihan piutang memiliki padanan konseptual melalui akad hawalah, khususnya hawalah haqq, dan dapat pula dikaitkan dengan konsep kafalah dalam konfigurasi tertentu (Lemta et al., 2023; Nofriza, 2022; Suryamizon & Syuryani, 2020).

Di sisi lain, literatur menegaskan bahwa kerangka normatif cessie di Indonesia secara eksplisit sangat terbatas karena bertumpu terutama pada Pasal 613 KUHPerdata, yang mengatur aspek formal berupa akta otentik atau di bawah tangan dan efektivitas terhadap debitur melalui pemberitahuan, pengakuan, atau persetujuan tertulis, namun belum memberikan pengaturan rinci mengenai tata cara pemberitahuan, yaitu siapa, kapan, dan bagaimana, sehingga memunculkan sengketa dan ketidakpastian hukum dalam praktik (Muzzaki & Machmud, 2023; Suryani & Prananingtyas, 2022). Keterbatasan norma positif ini menjadi semakin relevan ketika cessie dinilai dari perspektif hukum Islam, karena pembentukan akad, termasuk hawalah, dalam kajian fikih muamalah menuntut pemenuhan rukun dan syarat tertentu yang tidak selalu identik dengan formalitas Pasal 613 KUHPerdata (Nefi & Warman, 2008; Nofriza, 2022).

Oleh karena itu, artikel ini mensintesis pertemuan dan ketegangan konseptual antara cessie sebagai mekanisme pengalihan hak tagih dalam hukum positif Indonesia dan padanannya dalam hukum Islam melalui pendekatan hawalah serta relasi tertentu dengan kafalah, sekaligus menguraikan implikasi perjanjian, perlindungan pihak-pihak terkait, serta isu kepastian hukum yang muncul dalam praktik.

________________________________________

II. KONSEP DAN STRUKTUR HUKUM CESSIE DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Berbagai kajian menempatkan cessie sebagai mekanisme pengalihan piutang atas nama sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 613 KUHPerdata, yang mensyaratkan penyerahan atau pengalihan dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas piutang tersebut kepada pihak lain (Muzzaki & Machmud, 2023; Rahmadinata, 2022; Suryamizon & Syuryani, 2020; Suryani & Prananingtyas, 2022). Cessie diposisikan sebagai pengalihan hak atas kebendaan tidak berwujud berupa piutang, sehingga konsekuensi yuridis utamanya ialah beralihnya hak tagih dari kreditur lama (cedent) kepada kreditur baru (cessionaris) (Muzzaki & Machmud, 2023; Rahmadinata, 2022; Suryani & Prananingtyas, 2022).

Literatur juga menegaskan bahwa cessie lazim didorong oleh kebutuhan pendanaan kreditur lama, misalnya dalam sektor perbankan, ketika kreditur membutuhkan pembiayaan agar operasional usaha tetap berjalan, sehingga piutang dialihkan kepada pihak ketiga melalui akta cessie (Rahmadinata, 2022). Karena objeknya adalah hak tagih, cessie sering dikaitkan dengan praktik jual-beli piutang atau pengalihan piutang berbasis peristiwa perdata yang menjadi alas hak (rechttitel) dari pengalihan tersebut (Rahmadinata, 2022; Suryamizon & Syuryani, 2020).

Dalam konstruksi hubungan para pihak, kajian-kajian konsisten menyebut adanya tiga subjek utama, yaitu cedent sebagai kreditur lama, cessionaris sebagai kreditur baru penerima pengalihan, dan cessus sebagai debitur dari piutang yang dialihkan (Negara & Murjiyanto, 2022; Sup, 2019; Suryamizon & Syuryani, 2020). Namun, sekalipun perjanjian cessie dibuat antara cedent dan cessionaris, cessie baru berakibat atau efektif terhadap debitur apabila pengalihan itu telah diberitahukan kepada debitur atau disetujui dan diakui secara tertulis oleh debitur (Muzzaki & Machmud, 2023; Rahmadinata, 2022; Sup, 2019; Suryamizon & Syuryani, 2020).

Di sinilah muncul variasi penafsiran. Sebagian kajian menekankan perlunya persetujuan debitur agar pengalihan dapat diakui, sedangkan kajian lain menekankan bahwa Pasal 613 KUHPerdata tidak merinci keharusan bentuk pemberitahuan resmi tertentu dan pada konteks tertentu pemberitahuan tertulis dapat dilakukan kapan saja tanpa harus melalui juru sita pengadilan (Aulia & Kawuryan, 2018; Sari & Munandar, 2022). Perbedaan penekanan tersebut, ditambah minimnya pengaturan detail dalam Pasal 613 KUHPerdata, menjadi salah satu sumber ketidakpastian dan disparitas penerapan dalam praktik dan putusan (Aulia & Kawuryan, 2018; Muzzaki & Machmud, 2023; Sari & Munandar, 2022).

Secara sistemik, literatur juga menekankan bahwa cessie tidak menghapus perikatan pokok yang telah ada antara kreditur lama dan debitur; yang berubah adalah subjek kreditur yang berhak menagih, sementara hubungan utang-piutang pokok tetap berlanjut dan mengikat debitur serta kreditur baru (Saragih et al., 2023; Sup, 2019). Perspektif ini penting karena menjadi jembatan ke analisis hukum Islam: dalam hawalah pun, isu kunci bukanlah hapusnya utang, melainkan pemindahan klaim atau penagihan dalam konfigurasi yang memenuhi rukun dan syarat akad.

________________________________________

III. PADANAN CESSIE DALAM HUKUM ISLAM: HAWALAH DAN KETERKAITAN KAFALAH

A. Hawalah Haqq sebagai Padanan Konseptual

Dalam literatur yang secara eksplisit mengkaji cessie dalam perspektif hukum Islam, ditegaskan bahwa pembahasan cessie tidak dikenal secara terminologis klasik dalam fikih, namun isu substantif pengalihan hak tagih atau piutang dibahas melalui akad hawalah (Nefi & Warman, 2008; Nofriza, 2022). Secara spesifik, pengalihan piutang atau hak tagih dalam Islam disebut hawalah haqq, yaitu pemindahan hak, piutang, atau tagihan (dayn) yang dimiliki seseorang atau suatu pihak kepada pihak lain (Nefi & Warman, 2008; Suryamizon & Syuryani, 2020).

Dalam pemetaan subjek, kajian menegaskan adanya analogi antara kedua konsep. Pihak yang memindahkan piutang atau cedent dipadankan dengan muhal, pihak penerima pengalihan atau cessionaris dipadankan dengan muhal 'alaih, dan debitur atau cessus dikaitkan sebagai pihak dalam hubungan utang yang menjadi objek pemindahan tersebut (Nefi & Warman, 2008; Nofriza, 2022). Dengan demikian, isu utama cessie, yakni pergeseran pihak yang berhak menagih, memiliki korespondensi konseptual yang kuat dengan hawalah, meskipun detail syarat, struktur, dan logika akadnya tidak selalu identik (Nefi & Warman, 2008; Nofriza, 2022).

B. Cessie sebagai Jual-Beli Piutang dan sebagai Jaminan

Kajian cessie dalam tinjauan hukum Islam juga menyampaikan dua elaborasi penting. Pertama, cessie yang dipraktikkan sebagai jual-beli piutang atau hak tagih dipandang termasuk dalam kategori hawalah haqq (Nefi & Warman, 2008; Nofriza, 2022). Kedua, ketika cessie digunakan sebagai jaminan utang, yakni piutang dialihkan atau dijadikan pegangan dalam rangka menjamin pelunasan utang, konstruksi tersebut ditempatkan sebagai hawalah haqq yang berbasis kafalah atau jaminan (Nofriza, 2022).

Formulasi ini menunjukkan bahwa dalam perspektif Islam, pembacaan cessie tidak semata-mata merupakan pemindahan hak tagih, melainkan dapat beririsan dengan rezim penjaminan atau kafalah ketika cessie ditempatkan sebagai instrumen mitigasi risiko pembayaran. Kerangka ini juga sejalan dengan literatur yang membahas strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah yang menautkan praktiknya pada prinsip hawalah atau kafalah (Lemta et al., 2023).

C. Catatan Kritis: Gap Normatif antara Cessie dan Hawalah

Kajian yang sama juga menegaskan sebuah catatan kritis: syarat-syarat cessie menurut KUHPerdata dinilai belum memenuhi seluruh syarat pembentukan akad dalam hawalah (Nofriza, 2022). Klaim ini tidak bermakna cessie secara otomatis tidak syariah, melainkan menunjukkan adanya potensi gap normatif. Pasal 613 KUHPerdata terutama mengatur aspek formal pengalihan melalui akta dan efektivitas terhadap debitur melalui pemberitahuan, persetujuan, atau pengakuan tertulis (Muzzaki & Machmud, 2023; Rahmadinata, 2022; Suryamizon & Syuryani, 2020), sementara hawalah dalam studi fikih muamalah menuntut pemenuhan rukun dan syarat tertentu yang lebih substantif (Nefi & Warman, 2008).

Dengan kata lain, agar praktik pengalihan hak tagih melalui perjanjian dapat dinilai sejalan dengan hukum Islam, cessie sebagai teknik perdata perlu dibaca dan dioperasionalisasi dengan memastikan unsur-unsur hawalah terpenuhi, bukan berhenti pada formalitas akta.

________________________________________

IV. RUKUN DAN SYARAT HAWALAH YANG RELEVAN UNTUK MENILAI CESSIE SYARIAH

Literatur tentang implementasi hawalah pada pembiayaan bermasalah menegaskan bahwa agar hawalah mencapai tujuannya, yaitu pemindahan beban atau penagihan secara sah, harus dipenuhi rukun dan syarat tertentu (Nefi & Warman, 2008). Kajian tersebut menekankan adanya para pihak yang melakukan akad hawalah dan menambahkan syarat bahwa utang yang dapat dihiwalahkan harus merupakan akibat hukum dari akad yang bersifat pasti (luzum), serta dalam hawalah muqayyadah jumlah utang yang dialihkan harus sama secara kuantitas dan kualitas (Nefi & Warman, 2008).

Dalam konteks penilaian cessie, rumusan ini memberikan parameter normatif: pengalihan hak tagih melalui perjanjian atau akta cessie dalam praktik harus memastikan bahwa objeknya adalah utang atau piutang yang benar-benar eksis dan lahir dari hubungan yang definitif, serta pemindahan itu tidak memanipulasi kuantitas atau kualitas kewajiban secara tidak transparan (Nefi & Warman, 2008; Nofriza, 2022).

Pada titik ini, keterbatasan pengaturan Pasal 613 KUHPerdata menjadi relevan. Kajian kepastian hukum cessie menegaskan bahwa Pasal 613 hanya memuat syarat akta dan menyatakan cessie efektif terhadap debitur setelah pemberitahuan, tetapi tidak merinci mekanisme pemberitahuan tersebut sehingga memicu ketidakpastian dan sengketa (Aulia & Kawuryan, 2018; Muzzaki & Machmud, 2023). Dari perspektif kepatuhan syariah, ketidakjelasan prosedural semacam itu berpotensi menciptakan ketidakpastian relasi tentang siapa yang berhak menagih dan bagaimana debitur harus memenuhi kewajibannya, padahal perlindungan terhadap para pihak termasuk debitur dan kejelasan langkah hukum adalah bagian dari rasionalitas pengaturan formal dalam praktik perjanjian (Aulia & Kawuryan, 2018; Muzzaki & Machmud, 2023). Karena itu, memastikan pemenuhan rukun dan syarat hawalah dalam praktik pengalihan hak tagih menjadi semakin penting sebagai basis legitimasi syariah sekaligus mitigasi sengketa (Nefi & Warman, 2008; Nofriza, 2022).

________________________________________

V. CESSIE, NOVASI, DAN SUBROGASI: NUANSA KLASIFIKASI DALAM FATWA DAN PRAKTIK SYARIAH

Literatur menekankan bahwa cessie perlu dibedakan dari lembaga lain seperti novasi, delegasi, subrogasi, dan kontrak untuk pihak ketiga atau beneficiary, karena masing-masing memiliki karakter dan akibat hukum yang berbeda (Rahmadinata, 2022). Dalam konteks syariah, kajian cessie dalam tinjauan hukum Islam menyatakan bahwa dalam fatwa DSN-MUI, praktik cessie dikategorikan sebagai bentuk inovasi subjektif aktif atau bentuk subrogasi yang disertai kompensasi, namun kajian yang sama menegaskan bahwa secara konseptual cessie, subrogasi, dan novasi adalah konsep yang berbeda (Nofriza, 2022).

Pernyataan ini penting bagi analisis hukum Islam karena menunjukkan adanya dinamika classification problem: praktik pengalihan hak tagih di lapangan dapat dibaca melalui beberapa lensa, yaitu hawalah, subrogasi, atau novasi, tetapi pemetaan normatifnya harus hati-hati agar tidak mereduksi perbedaan struktur akad dan akibatnya (Nofriza, 2022; Rahmadinata, 2022).

Dalam studi perbandingan konsep anjak piutang syariah dan hiwalah, ditegaskan pula bahwa tujuan produk syariah adalah menghindari praktik yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir, sehingga bentuk akad dan strukturnya, misalnya penggunaan wakalah bil ujrah pada konsep tertentu, menjadi aspek pembeda dari mekanisme konvensional (Dyasita & Simamora, 2019). Implikasi sintesisnya ialah: ketika cessie dioperasionalisasi dalam konteks syariah, pertanyaan kuncinya bukan hanya apakah piutang berpindah, melainkan apakah struktur perjanjiannya, kompensasinya, dan cara pelaksanaannya menjaga diri dari unsur terlarang serta memenuhi rukun dan syarat akad yang dipakai untuk membenarkan praktik tersebut, misalnya hawalah (Dyasita & Simamora, 2019; Nofriza, 2022).

________________________________________

VI. CESSIE SEBAGAI JUAL-BELI PIUTANG DAN CESSIE SEBAGAI JAMINAN: KONSEKUENSI SYARIAH

Kajian cessie dalam tinjauan hukum Islam menegaskan bahwa cessie pada prinsipnya adalah jual-beli piutang, namun dalam perkembangannya dapat pula dipakai sebagai jaminan utang (Nofriza, 2022). Pembedaan fungsi ini menentukan padanan syariahnya: cessie dalam jual-beli piutang ditempatkan sebagai hawalah haqq, sedangkan cessie sebagai jaminan ditempatkan sebagai hawalah haqq berbasis kafalah (Nofriza, 2022).

Konsekuensi pentingnya terlihat pada perlakuan terhadap jaminan ketika terjadi gagal bayar. Kajian tersebut menegaskan bahwa pada cessie piutang atas nama sebagai jaminan, tidak seharusnya terjadi pengambilalihan penguasaan barang secara otomatis oleh kreditur baru, dan secara yuridis pada dasarnya bila kreditur lama tidak memenuhi kewajibannya, tidak diperkenankan kreditur baru memiliki barang yang diagunkan (Nofriza, 2022).

Argumen ini beresonansi dengan kajian lain yang menilai perjanjian pengalihan kepemilikan barang jaminan utang kepada pemberi utang ketika debitur tidak mampu membayar sebagai tindakan yang dilarang. Dalam hukum Islam terdapat larangan hadis tentang mengalihkan kepemilikan barang jaminan utang kepada pemberi utang, dan solusi yang dipandang tepat adalah menjual barang jaminan untuk menutupi utang, mengembalikan sisa kepada pengutang jika ada, atau menyisakan kewajiban bila hasil penjualan tidak mencukupi (Basri, 2020).

Sintesis dua kajian ini menguatkan posisi normatif: dalam pembacaan syariah, cessie terutama bila terkait jaminan seharusnya tidak menjadi pintu masuk untuk praktik pemilikan otomatis atas jaminan, melainkan tetap berada dalam koridor penyelesaian yang tidak menegasikan hak debitur atas sisa nilai jaminan dan tidak menciptakan pemindahan kepemilikan jaminan secara problematis (Basri, 2020; Nofriza, 2022).

________________________________________

VII. PROSEDUR PEMBERITAHUAN DEBITUR DAN EFEKTIVITAS CESSIE: KETEGANGAN ANTARA PRAKTIK, KEPASTIAN HUKUM, DAN PRINSIP KETERBUKAAN

Berbagai kajian menegaskan prinsip yang sama: cessie hanya menimbulkan akibat hukum terhadap debitur bila telah diberitahukan kepada debitur atau disetujui dan diakui secara tertulis oleh debitur (Muzzaki & Machmud, 2023; Rahmadinata, 2022; Sup, 2019; Suryamizon & Syuryani, 2020). Akan tetapi, karena Pasal 613 KUHPerdata tidak menjelaskan siapa yang wajib memberitahukan, kapan, dan bagaimana bentuk pemberitahuan, muncul perbedaan praktik dan perbedaan pertimbangan dalam putusan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi cedent, cessionaris, maupun cessus (Aulia & Kawuryan, 2018; Muzzaki & Machmud, 2023).

Kajian kepailitan bahkan menunjukkan adanya perdebatan mengenai apakah pemberitahuan harus dilakukan secara resmi melalui juru sita pengadilan. Satu kajian menyimpulkan bahwa dalam konsep pembuktian sederhana tidak ada kewajiban pemberitahuan resmi melalui juru sita karena Pasal 613 tidak mengaturnya, dan pemberitahuan cukup tertulis serta dapat dilakukan kapan pun (Aulia & Kawuryan, 2018). Di sisi lain, literatur yang menekankan perlindungan debitur menggarisbawahi bahwa tanpa pemberitahuan dan dalam penekanan tertentu juga tanpa persetujuan debitur, hak tagih kreditur baru dapat sulit diakui dalam relasi dengan debitur (Rahmadinata, 2022; Sari & Munandar, 2022).

Dari perspektif sintesis hukum Islam, situasi ini relevan karena akad hawalah sebagai padanan konseptual pengalihan hak atau piutang menuntut kejelasan pihak-pihak, objek yang dialihkan, dan konsekuensi tentang siapa yang wajib menunaikan pembayaran kepada siapa (Nefi & Warman, 2008; Nofriza, 2022). Dengan demikian, meskipun perdebatan teknis pemberitahuan berada dalam domain hukum acara atau perdata, ketidakjelasan mekanisme pemberitahuan dapat memperbesar risiko sengketa dan memperlemah kualitas kepastian akad dalam kacamata muamalah, terutama apabila debitur tidak memperoleh kejelasan pihak yang berhak menagih setelah pengalihan (Aulia & Kawuryan, 2018; Muzzaki & Machmud, 2023; Nefi & Warman, 2008).

________________________________________

VIII. CESSIE DAN PERALIHAN JAMINAN: IMPLIKASI PRAKTIK BAGI TRANSAKSI SYARIAH

Dalam praktik, pengalihan piutang melalui cessie sering kali tidak berdiri sendiri karena piutang tersebut kerap dijamin dengan jaminan kebendaan seperti hak tanggungan atau fidusia. Literatur menegaskan bahwa perbuatan hukum cessie mengakibatkan beralihnya hak tagih dan dapat mencakup peralihan jaminan debitur kepada kreditur baru, sehingga kreditur baru diwajibkan melakukan langkah-langkah pendaftaran dan administrasi sesuai rezim jaminan yang mengikat objek tersebut (Kaonang, 2017).

Dalam konteks hak tanggungan, salah satu kajian menegaskan kewajiban kreditur baru untuk mendaftarkan peralihan hak tanggungan ke kantor pertanahan (Kaonang, 2017). Dalam konteks fidusia, kajian lain menegaskan bahwa pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum hak dan atau kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru, dan peralihan tersebut perlu didaftarkan oleh kreditur baru pada kantor pendaftaran fidusia (Haykal, 2018). Kajian mengenai urgensi penerapan Pasal 613 dalam akta fidusia juga menekankan pentingnya klausul pengalihan piutang yang diikuti pendaftaran pada kantor pendaftaran fidusia sebagai bentuk perlindungan bagi kreditur dan debitur agar mengetahui langkah hukum yang harus ditempuh (Haykal, 2018).

Bagi transaksi syariah, implikasinya bersifat ganda. Pada satu sisi, pengakuan bahwa jaminan mengikuti piutang yang dialihkan mendukung kepastian posisi kreditur baru dalam penagihan. Pada sisi lain, sebagaimana ditekankan dalam kajian hukum Islam tentang cessie, pengalihan piutang yang berkelindan dengan jaminan tidak boleh menjadi legitimasi untuk memiliki jaminan secara otomatis ketika terjadi wanprestasi, melainkan harus berada dalam koridor penyelesaian yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah terkait jaminan (Basri, 2020; Nofriza, 2022). Dengan demikian, integrasi antara kepatuhan pada prosedur pendaftaran jaminan dalam hukum positif dan kepatuhan pada prinsip syariah terkait eksekusi atau penggunaan jaminan menjadi kunci desain cessie syariah yang tertib (Haykal, 2018; Nofriza, 2022).

________________________________________

IX. CESSIE DALAM PERBANKAN SYARIAH: ANTARA TEKNIK PERDATA DAN KONSTRUKSI AKAD SYARIAH

Kajian mengenai penerapan cessie dalam penyelesaian utang pada perbankan syariah menegaskan bahwa cessie merupakan konsep penyelesaian utang-piutang dalam KUHPerdata, sekaligus menautkannya dengan padanan Islam berupa hawalah haqq, yaitu pemindahan hak, piutang, atau dayn (Suryamizon & Syuryani, 2020). Kajian tersebut juga menekankan bahwa karena sistem pengalihan hak milik di Indonesia bersifat kausal, sah tidaknya perjanjian cessie bergantung pada sah tidaknya hubungan hukum yang menjadi dasar atau alas hak (rechttitel) pengalihan (Suryamizon & Syuryani, 2020).

Sejalan dengan itu, literatur lain juga menekankan bahwa pengalihan piutang cessie erat kaitannya dengan perjanjian kredit bank dan adanya rechtstitel sebagai hubungan yang menjadi dasar cessie (Negara & Murjiyanto, 2022; Rahmadinata, 2022). Dalam konteks syariah, hal ini menuntut perhatian: jika cessie dipraktikkan dalam industri keuangan syariah, maka selain memenuhi formalitas pengalihan berupa akta dan pemberitahuan, alas haknya juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara syariah sesuai struktur akad, misalnya hawalah, yang dipakai untuk membenarkannya (Nofriza, 2022; Suryamizon & Syuryani, 2020).

Selain isu alas hak, terdapat pula isu penyelesaian sengketa. Dalam kajian pengalihan piutang dengan skema cessie dalam perbankan syariah maupun konvensional, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara cessie dapat ditempuh melalui gugatan perdata atau permohonan voluntair selama tidak ada sengketa, dan forum penyelesaian dapat berada di pengadilan negeri atau pengadilan agama tergantung pihak perbankan yang dituju, yaitu syariah atau konvensional (Negara & Murjiyanto, 2022). Temuan ini penting secara praktis: implementasi cessie pada perbankan syariah bukan sekadar isu akad, tetapi juga mempengaruhi forum dan strategi penyelesaian bila timbul sengketa, sehingga desain perjanjian dan dokumentasi menjadi aspek sentral untuk mengurangi konflik (Muzzaki & Machmud, 2023; Negara & Murjiyanto, 2022).

________________________________________

X. RETRO CESSIE DAN PERBEDAAN MAZHAB: NUANSA FIKIH YANG MEMENGARUHI PENILAIAN SYARIAH

Kajian cessie dalam tinjauan hukum Islam mengemukakan adanya perbedaan pandangan ulama terkait retro cessie. Ulama Hanafiyah membolehkan, sedangkan ulama Syafi'iyah tidak membolehkan (Nofriza, 2022). Meskipun kajian tersebut tidak merinci argumentasi ushuliyahnya dalam kutipan yang tersedia, informasi ini menegaskan bahwa penilaian syariah atas variasi praktik pengalihan piutang tidak selalu tunggal.

Implikasi sintesisnya ialah: ketika lembaga keuangan syariah atau para pihak merancang skema pengalihan hak tagih, perlu kesadaran bahwa struktur tertentu dapat dipandang berbeda validitasnya dalam khazanah mazhab, sehingga kejelasan akad, tujuan, dan konsekuensi ekonominya menjadi makin penting untuk memastikan penerimaan normatif yang memadai (Dyasita & Simamora, 2019; Nofriza, 2022).

________________________________________

XI. PENUTUP

Berdasarkan sintesis literatur, cessie dalam hukum positif Indonesia adalah mekanisme pengalihan piutang atas nama melalui akta otentik atau di bawah tangan yang efektif terhadap debitur setelah pemberitahuan atau pengakuan dan persetujuan tertulis, dengan konsekuensi beralihnya hak tagih dari kreditur lama ke kreditur baru tanpa memutus perikatan pokok (Muzzaki & Machmud, 2023; Rahmadinata, 2022; Sup, 2019; Suryamizon & Syuryani, 2020). Dalam hukum Islam, pengalihan hak tagih tersebut memiliki padanan konseptual melalui akad hawalah, khususnya hawalah haqq, dan ketika dipakai sebagai jaminan dapat dikaitkan dengan hawalah haqq berbasis kafalah (Lemta et al., 2023; Nofriza, 2022; Suryamizon & Syuryani, 2020).

Namun, kajian juga menyatakan bahwa syarat-syarat cessie menurut KUHPerdata belum memenuhi seluruh persyaratan pembentukan akad hawalah, sehingga praktik cessie syariah menuntut perhatian pada rukun dan syarat hawalah meliputi pihak-pihak, utang yang pasti, dan kesetaraan jumlah dalam konfigurasi tertentu, serta pada prinsip menghindari unsur terlarang berupa riba, gharar, dan maisir yang menjadi orientasi desain produk dan akad syariah (Dyasita & Simamora, 2019; Nefi & Warman, 2008; Nofriza, 2022).

Pada tataran implementasi, titik rawan yang berulang adalah ketidakpastian mekanisme pemberitahuan debitur akibat minimnya pengaturan Pasal 613, yang memicu sengketa dan disparitas penerapan, serta mengganggu kejelasan relasi penagihan. Isu ini juga sensitif dalam perspektif kepastian akad muamalah (Aulia & Kawuryan, 2018; Muzzaki & Machmud, 2023; Nefi & Warman, 2008). Selain itu, ketika piutang yang dialihkan dijamin dengan hak tanggungan atau fidusia, pengalihan piutang membawa konsekuensi administratif pendaftaran peralihan jaminan yang penting untuk kepastian posisi hukum kreditur baru. Namun, dalam kacamata syariah, pengalihan dan eksekusi jaminan tetap harus menghindari model pemilikan otomatis jaminan oleh kreditur dan lebih menekankan mekanisme penyelesaian yang adil melalui penjualan jaminan untuk menutup utang (Basri, 2020; Haykal, 2018; Kaonang, 2017; Nofriza, 2022).

Dengan demikian, cessie yang dinilai sesuai hukum Islam dalam konteks Indonesia pada akhirnya merupakan hasil integrasi antara: (i) formalitas dan kepastian hukum pengalihan menurut KUHPerdata; (ii) pemenuhan rukun dan syarat hawalah serta kafalah sebagai dasar legitimasi fikih muamalah; dan (iii) desain transaksi yang menjaga prinsip-prinsip syariah untuk menghindari praktik yang dilarang serta meminimalkan sengketa melalui dokumentasi dan pemberitahuan yang transparan (Dyasita & Simamora, 2019; Muzzaki & Machmud, 2023; Nofriza, 2022; Suryamizon & Syuryani, 2020).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Aulia, G. P., & Kawuryan, E. S. (2018). Perlindungan hukum terhadap pembeli cessie dalam melakukan balik nama sertipikat hak atas tanah dan bangunan. Transparansi Hukum, 1(1). https://doi.org/10.30737/transparansi.v1i1.170

Basri, A. D. (2020). Pengalihan piutang dengan skema cessie dalam hukum perbankan syariah maupun konvensional. El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 2(1), 1. https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.13979

Dyasita, A., & Simamora, Y. S. (2019). Pengalihan hak tagih secara cessie dalam pembiayaan proyek konstruksi pemerintah. Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, 27(2), 151–163. https://doi.org/10.33369/jsh.27.2.151-163

Haykal, H. (2018). Perlindungan hukum bagi debitur akibat cessie jaminan yang dilakukan oleh BPR tanpa izin debitur sebelum terjadinya likuidasi (Studi pada BPR yang telah dilikuidasi). Dialogia Iuridica, 10(1), 38–43. https://doi.org/10.28932/di.v10i1.1058

Kaonang, S. (2017). Prinsip bankruptcy remote dalam sekuritisasi royalti hak cipta. Yuridika, 30(2), 307. https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4659

Lemta, B., Iryani, D., & Aji, P. (2023). Pengalihan hak atas tagihan atas nama atau cessie yang berkepastian hukum. Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD), 2(1), 1–12. https://doi.org/10.61234/ahd.v2i1.53

Muzzaki, I., & Machmud, A. (2023). Prosedur pengalihan cessie dalam perspektif hukum. Binamulia Hukum, 12(1), 143–159. https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.503

Nefi, A., & Warman, A. (2008). Metode pengalihan kredit sindikasi. Jurnal Hukum & Pembangunan, 38(3), 371. https://doi.org/10.21143/jhp.vol38.no3.174

Negara, N. C. P., & Murjiyanto, R. (2022). Implementasi prinsip pembuktian sederhana sebagai alasan penolakan pailit dengan dasar cessie atas sebagian piutang cedent. Kajian Hasil Penelitian Hukum, 4(2), 909. https://doi.org/10.37159/jmih.v4i2.1747

Nofriza, N. (2022). Penerapan cessie dalam penyelesaian hutang pada perbankan syariah. Hukum Responsif, 13(1), 142–149. https://doi.org/10.33603/responsif.v13i1.6720

Rahmadinata, Y. (2022). Pengalihan piutang secara cessie sebagai alternatif penyelesaian kredit dan akibat hukumnya terhadap jaminan hutang debitur. Recital Review, 4(1), 25–61. https://doi.org/10.22437/rr.v4i1.15273

Saragih, G. J. C. Z., Sunarmi, S., & Robert, R. (2023). Pemegang pengalihan atas hak tagih tertulis (cessie) dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU (Analisa Putusan: No. 16/Pdt.Sus–PKPU/2017/PN.Niaga/Jkt.Pst). Acta Law Journal, 2(1), 9–28. https://doi.org/10.32734/alj.v2i1.15366

Sari, M. A. N., & Munandar, A. (2022). Tinjauan yuridis praktik pengalihan piutang (cessie) di Bank Bukopin Cabang Mataram. Private Law, 2(2), 406–415. https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2.1172

Sup, D. F. A. (2019). Cessie dalam tinjauan hukum Islam. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Ekonomi Islam, 11(1), 44–73. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.995

Suryamizon, A. L., & Syuryani, S. (2020). Pengalihan cessie kepada pihak ketiga dalam pemberian kredit bank. Pagaruyuang Law Journal, 4(1), 96–107. https://doi.org/10.31869/plj.v4i1.2316

Suryani, F., & Prananingtyas, P. (2022). Penerapan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam akta jaminan fidusia. Notarius, 16(1), 516–528. https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.42233