01218 - Beroeps Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Kajian Tentang Upaya Hukum Pemeriksaan Kembali Putusan Ke Pengadilan Yang Lebih Tinggi

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep beroeps sebagai upaya hukum berupa permohonan pemeriksaan kembali suatu putusan kepada pengadilan yang lebih tinggi dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan normatif-komparatif, kajian ini menelusuri landasan konseptual beroeps melalui mekanisme iʿādah al-naẓr dan isti'nāf dalam fikih murāfaʿāt, serta menganalisis implementasinya dalam sistem peradilan Indonesia yang meliputi banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK). Hasil kajian menunjukkan bahwa beroeps bertumpu pada dua fondasi yang saling menegangkan, yakni fondasi keadilan-koreksi dan fondasi finalitas-efisiensi. Dalam perspektif hukum Islam, mekanisme pemeriksaan kembali dikenal sejak tradisi fikih klasik dan berfungsi menjaga keadilan putusan serta mengoreksi kekeliruan hakim. Dalam hukum positif Indonesia, upaya hukum didesain secara bertingkat dengan pembatasan tertentu, termasuk melalui mekanisme gugatan sederhana yang memangkas rantai beroeps demi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kajian ini menyimpulkan bahwa beroeps menurut hukum Islam dalam konteks Indonesia modern merupakan upaya korektif yang sah dan penting untuk menjaga keadilan putusan, namun harus ditata melalui batas, kanal, dan desain prosedural yang proporsional agar tetap berujung pada kepastian hukum dan kemaslahatan.

Kata Kunci: beroeps; upaya hukum; iʿādah al-naẓr; fikih murāfaʿāt; peninjauan kembali; peradilan agama

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of beroeps as a legal remedy in the form of a petition for re-examination of a court decision by a higher court, from the perspectives of Islamic law and Indonesian positive law. Employing a normative-comparative approach, this study traces the conceptual foundations of beroeps through the mechanisms of iʿādah al-naẓr and isti'nāf in fiqh murāfaʿāt, and analyzes their implementation within the Indonesian judicial system, encompassing appeal (banding), cassation (kasasi), and judicial review (peninjauan kembali/PK). The findings reveal that beroeps rests upon two mutually tensioned foundations: the justice-correction foundation and the finality-efficiency foundation. From the Islamic law perspective, the mechanism of re-examination has been recognized since classical jurisprudence and functions to safeguard the justice of decisions and correct judicial errors. In Indonesian positive law, legal remedies are designed in a tiered manner with certain limitations, including through the small claims mechanism that curtails the chain of beroeps in favor of the principle of simple, swift, and affordable adjudication. This study concludes that beroeps under Islamic law in the modern Indonesian context constitutes a legitimate and important corrective measure for upholding the justice of court decisions, yet must be structured through proportional limits, channels, and procedural designs so as to ultimately ensure legal certainty and public welfare (maṣlaḥah).

Keywords: beroeps; legal remedy; iʿādah al-naẓr; fiqh murāfaʿāt; judicial review; religious court

________________________________________

I. PENDAHULUAN

Dalam praktik peradilan, beroeps (upaya hukum berupa permohonan pemeriksaan kembali atas suatu putusan kepada pengadilan yang lebih tinggi) pada dasarnya berkaitan dengan kebutuhan untuk mewujudkan keadilan melalui mekanisme koreksi institusional atas putusan hakim, sekaligus memastikan para pihak yang berperkara tetap memperoleh hak untuk menempuh upaya hukum "sesuai ketentuan" peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan peradilan. Perspektif ini tampak, misalnya, dalam penegasan bahwa pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama memiliki hak mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan undang-undang (Kholifah et al., 2022), serta uraian tentang tahapan administrasi perkara Pengadilan Agama yang mencakup penerimaan pernyataan banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali (PK), sampai eksekusi (Haq et al., 2022).

Namun, beroeps juga beririsan dengan problem klasik efektivitas peradilan: proses peradilan yang kompleks dan berputar-putar melalui banding, kasasi, dan PK dipandang dapat memperpanjang penyelesaian perkara (Masrufah & Wibowo, 2023), sehingga memunculkan agenda "penyederhanaan" melalui prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam sistem peradilan Indonesia (Kholifah et al., 2022; Masrufah & Wibowo, 2023).

Dalam kerangka hukum Islam dan tradisi fikih murāfaʿāt (hukum acara Islam), gagasan beroeps tidak berhenti pada "hak prosedural" semata, melainkan dilekatkan pada tujuan moral-yuridis untuk menjaga keadilan putusan dan mengoreksi kekeliruan hakim. Kajian perbandingan tentang iʿādah al-naẓr (reconsideration) dalam fikih murāfaʿāt menunjukkan bahwa mekanisme pemeriksaan kembali diposisikan sebagai ikhtiar untuk memastikan legal justice dan judge justice dalam putusan (Ilhami, 2020). Dengan demikian, isu beroeps dalam konteks "menurut hukum Islam" menuntut pembacaan ganda: (i) sebagai institusi korektif untuk menjamin keadilan putusan (nilai substantif), dan (ii) sebagai desain bertingkat yang harus tetap terkendali agar tidak merusak kepastian dan efisiensi penyelesaian sengketa (nilai prosedural) (Ilhami, 2020; Masrufah & Wibowo, 2023).

________________________________________

II. PUTUSAN, UPAYA HUKUM, DAN POSISI BEROEPS SEBAGAI PEMERIKSAAN OLEH PERADILAN YANG LEBIH TINGGI

Secara konseptual, putusan pengadilan dipahami sebagai hasil akhir pemeriksaan perkara. Definisi ini muncul dalam kajian mengenai peradilan tata usaha negara yang menyebut putusan sebagai "hasil dari pemeriksaan suatu perkara" (Nasution & Rokan, 2023), serta analisis putusan di Pengadilan Agama—khususnya perkara ekonomi syariah—yang memaknai putusan sebagai kesimpulan tertulis yang diputus pejabat negara (hakim) untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa kontentius di persidangan (Pakarti, 2023). Karena putusan menjadi titik penentu hak dan kewajiban para pihak, konsekuensinya adalah tersedianya "upaya hukum" sebagai hak pihak yang dikalahkan untuk tidak menerima putusan dan meminta mekanisme koreksi menurut cara yang diatur undang-undang (Nasution & Rokan, 2023; Rafki & Madjid, 2024).

Dari sudut ini, beroeps dapat ditempatkan sebagai konsep payung: ia mencakup permohonan pemeriksaan ulang atau lanjutan terhadap putusan oleh institusi peradilan yang lebih tinggi—misalnya banding dan kasasi—sekaligus dapat meluas pada upaya hukum luar biasa yang tetap bermuara pada otoritas peradilan tingkat puncak, misalnya PK (Nasution & Rokan, 2023; Rafki & Madjid, 2024).

Dalam sistem hukum acara Indonesia, literatur yang membahas upaya hukum menekankan adanya kategorisasi: upaya hukum biasa (misalnya banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (misalnya kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali) (Nasution & Rokan, 2023; Rafki & Madjid, 2024). Kerangka kategorisasi ini penting untuk memahami bahwa "pemeriksaan kembali oleh pengadilan yang lebih tinggi" tidak selalu sama intensitasnya: ada pemeriksaan yang ditempuh sebagai kelanjutan normal (banding/kasasi), ada pula yang bersifat pengecualian terhadap finalitas putusan berkekuatan hukum tetap (PK) (Nasution & Rokan, 2023; Yoka, 2021). Karena itu, pembahasan beroeps yang komprehensif memerlukan pemetaan: (i) institusi peradilannya, (ii) sifat dan ruang lingkup pemeriksaan ulangnya, dan (iii) dasar legitimasi etik-yuridisnya, termasuk legitimasi menurut hukum Islam (Haq et al., 2022; Ilhami, 2020).

________________________________________

III. PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: ISTI'NĀF (BANDING) DAN IʿĀDAH AL-NAẒR (PEMERIKSAAN KEMBALI) DALAM FIKIH MURĀFAʿĀT

Kajian fikih murāfaʿāt yang membandingkan Indonesia dan Arab Saudi menegaskan bahwa "review" dalam hukum positif dipadankan—dalam terminologi fikih murāfaʿāt—dengan iʿādah al-naẓr atau iʿādah al-muḥākamah (Ilhami, 2020). Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa dalam khazanah hukum acara Islam terdapat konsepsi normatif tentang pemeriksaan kembali putusan, bukan semata-mata adopsi modern dari sistem peradilan bertingkat. Studi yang sama menyatakan bahwa mekanisme tersebut diarahkan untuk memastikan keadilan hukum dan keadilan hakim dalam putusannya (Ilhami, 2020), sehingga beroeps dalam perspektif Islam dapat dipahami sebagai perangkat korektif untuk menutup celah error in judgment yang berdampak pada ketidakadilan putusan.

Lebih jauh, rujukan fikih yang dikutip dalam studi tersebut memberi ilustrasi karakter korektif itu: misalnya, penjelasan dari kitab "Asna al-Mathalib" bahwa putusan dapat dibatalkan apabila pengadilan memutus berdasarkan kesaksian dua saksi, tetapi kemudian diketahui saksi tersebut tidak memenuhi kualifikasi—misalnya saksi ternyata "unbelievers atau slaves atau … tiny children" (Ilhami, 2020). Klaim ini menunjukkan bahwa koreksi putusan dalam perspektif fikih terkait langsung dengan kualitas pembuktian dan integritas dasar faktual putusan, sehingga pemeriksaan kembali tidak dipahami sekadar formalitas, melainkan sarana menghindari putusan yang tidak sah atau keliru karena cacat pembuktian (Ilhami, 2020).

Dalam dimensi historis, penelitian yang sama menyebut bahwa prinsip pemeriksaan kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap juga "widely recorded" dalam periode Ottoman Turki (pra-tanzimat) (Ilhami, 2020). Walaupun rujukan ini tidak menguraikan seluruh detail institusional, ia memperkuat tesis bahwa hukum Islam mengenal tradisi koreksi terhadap putusan melalui mekanisme pemeriksaan kembali, terutama ketika ditemukan dasar pembatalan yang relevan, misalnya cacat pembuktian atau faktor lain yang memengaruhi validitas putusan (Ilhami, 2020). Dengan demikian, secara normatif-historis, beroeps dalam perspektif hukum Islam tidak berada di luar tradisi; ia berkelindan dengan kebutuhan menjaga legitimasi putusan dan keadilan.

________________________________________

IV. ILUSTRASI SISTEM ARAB SAUDI: STRUKTUR PERADILAN BERTINGKAT DAN INSTITUSI BANDING DALAM SISTEM SYARIAH

Kajian yang membandingkan Indonesia dan Arab Saudi menegaskan bahwa Arab Saudi—sebagai negara yang menegakkan syariah—mengakui institusi isti'nāf (appeal) dalam sistem murāfaʿāt: putusan pengadilan tingkat pertama dapat diajukan banding kepada pengadilan yang lebih tinggi (Ilhami, 2020). Informasi ini diperkuat oleh studi lain mengenai reformasi konstitusi dan yudisial Arab Saudi yang memaparkan adanya struktur peradilan bertingkat, termasuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding yang terdiri dari beberapa jenis peradilan, misalnya perdata, pidana, keluarga, perdagangan, serta perburuhan. Kombinasi kedua sumber ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan, beroeps (banding/isti'nāf) beroperasi dalam arsitektur peradilan bertingkat yang memang dirancang untuk membuka ruang koreksi putusan (Ilhami, 2020).

Meskipun demikian, literatur yang sama juga menampilkan sisi finalitas putusan dalam kondisi tertentu: studi tentang Arab Saudi menyebut bahwa bila putusan telah ditandatangani Raja, maka putusan tersebut bersifat final. Nuansa ini menegaskan bahwa bahkan dalam sistem yang mengakui banding (isti'nāf), terdapat titik finalitas tertentu yang menutup akses upaya hukum lanjutan, sehingga desain beroeps selalu berhadapan dengan kebutuhan menutup sengketa pada suatu tahap (kepastian) (Ilhami, 2020). Tegangan antara "koreksi" dan "finalitas" inilah yang kemudian dalam diskursus Indonesia sering muncul sebagai perdebatan antara kepastian hukum dan pemenuhan hak untuk banding (Witro, 2021).

________________________________________

V. BEROEPS DALAM KERANGKA PERADILAN AGAMA INDONESIA: BANDING, KASASI, DAN PENINJAUAN KEMBALI

Dalam konteks Indonesia, Pengadilan Agama diposisikan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan Muslim pada bidang-bidang tertentu, dan prosesnya dipahami sebagai rangkaian pemeriksaan sampai putusan yang berlaku bagi para pihak (Haq et al., 2022; Kholifah et al., 2022). Secara administratif-prosedural, tahapan di Pengadilan Agama mencakup penerimaan gugatan atau permohonan, perlawanan (verzet), pernyataan banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali, sampai pelaksanaan putusan (eksekusi) (Haq et al., 2022). Penegasan ini relevan karena memperlihatkan bahwa beroeps—sebagai permohonan pemeriksaan putusan ke tingkat lebih tinggi—bukan sekadar konsep teoretik, melainkan bagian dari "alur layanan" peradilan yang terlembaga (Haq et al., 2022; Kholifah et al., 2022).

Dari perspektif pengembangan hukum Islam di Indonesia, putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dipandang sebagai putusan final dalam jalur upaya hukum biasa, sedangkan putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap dapat berkembang menjadi rujukan atau yurisprudensi bagi hakim Pengadilan Agama (Dewia & Dona, 2022). Di sini tampak fungsi beroeps bukan hanya koreksi individual atas sengketa tertentu, tetapi juga berpotensi membentuk standar penerapan hukum Islam di peradilan melalui yurisprudensi—yakni ketika putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap dijadikan rujukan hakim di bawahnya (Dewia & Dona, 2022). Dengan kata lain, pemeriksaan oleh peradilan lebih tinggi berperan sekaligus sebagai (i) mekanisme perlindungan para pihak, dan (ii) mekanisme konsolidasi penerapan norma hukum Islam dalam sistem peradilan (Dewia & Dona, 2022; Haq et al., 2022).

Pada saat yang sama, literatur tentang hukum acara menegaskan bahwa proses banding dan kasasi merupakan bagian dari rangkaian upaya hukum yang dapat memperpanjang penyelesaian perkara, khususnya jika berlanjut sampai PK (Masrufah & Wibowo, 2023). Karena itu, pembahasan beroeps di Indonesia selalu bergerak pada dua poros: poros keadilan-koreksi (hak menguji putusan) dan poros efisiensi-finalitas (kebutuhan mengakhiri sengketa dalam waktu wajar) (Masrufah & Wibowo, 2023; Witro, 2021).

________________________________________

VI. KASASI SEBAGAI BENTUK BEROEPS KE MAHKAMAH AGUNG: RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN SEBAGAI "PEMERIKSAAN HUKUM"

Sejumlah sumber menekankan bahwa kasasi bukanlah sekadar "tingkat ketiga" yang mengulang pemeriksaan fakta, melainkan pemeriksaan yang berorientasi pada penerapan hukum. Artikel tentang peran Mahkamah Agung menyatakan bahwa dalam pemeriksaan kasasi, Mahkamah Agung menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, atau apakah benar pengadilan melampaui batas wewenangnya (Shanty, 2020). Dalam nada serupa, studi tentang kasasi menyatakan bahwa kasasi dipahami sebagai upaya hukum pada tingkat tertinggi untuk mencapai kesatuan dalam menjalankan peraturan dan undang-undang, dan penerimaannya mensyaratkan pemenuhan syarat formil dan materiil (Rafki & Madjid, 2024). Kedua uraian ini membentuk pemahaman bahwa beroeps dalam bentuk kasasi merupakan kontrol legalitas (legal control), bukan kontrol ulang atas penilaian bukti semata (Rafki & Madjid, 2024; Shanty, 2020).

Penekanan bahwa kasasi tidak memasuki penilaian pembuktian juga muncul dalam kajian eksekusi riil yang mengutip pertimbangan Mahkamah Agung: alasan kasasi yang hanya menyangkut penilaian hasil pembuktian (penghargaan atas kenyataan) tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena kasasi hanya terkait kesalahan penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan (Kusmayanti & Hawari, 2020). Hal yang sejalan juga tampak dalam artikel tentang eksekutabilitas putusan arbitrase: Mahkamah Agung menyatakan keberatan yang menyangkut penilaian hasil pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi (Triningsih et al., 2022). Konsekuensinya, beroeps melalui kasasi merepresentasikan "pemeriksaan hukum" yang membatasi diri pada aspek normatif-prosedural, bukan re-litigasi fakta (Kusmayanti & Hawari, 2020; Shanty, 2020).

________________________________________

VII. PENINJAUAN KEMBALI (PK) SEBAGAI UPAYA HUKUM LUAR BIASA: KOREKSI TERHADAP PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Jika banding dan kasasi berada dalam jalur upaya hukum biasa, PK ditempatkan sebagai upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Nasution & Rokan, 2023; Yoka, 2021). Penelitian tentang PK menegaskan bahwa syarat utama pengajuan PK adalah putusan harus berkekuatan hukum tetap, dan PK dipahami sebagai hak terpidana untuk meminta perbaikan putusan tetap akibat kekeliruan atau kelalaian hakim (Yoka, 2021). Studi lain yang membandingkan Indonesia dan Arab Saudi juga memaknai pemeriksaan kembali (review/iʿādah al-naẓr) sebagai mekanisme untuk memastikan keadilan putusan dan mengoreksi kekeliruan hakim dalam putusan (Ilhami, 2020). Dengan menghubungkan dua sumber ini, PK dalam konteks Indonesia dapat dipahami sebagai versi positif-hukum dari kebutuhan korektif yang juga dikenal dalam fikih murāfaʿāt: memperbaiki putusan yang final ketika ditemukan alasan luar biasa yang menimbulkan keraguan atas keadilan atau kebenaran putusan (Ilhami, 2020; Yoka, 2021).

Dalam praktik litigasi, PK kerap dikaitkan dengan adanya novum (bukti baru). Studi tentang perkara Kendeng menyebut bahwa syarat untuk mengajukan PK adalah adanya suatu novum atau bukti baru, dan menggambarkan bagaimana warga Kendeng menempuh tiga tingkat peradilan lalu mengajukan PK ke Mahkamah Agung dengan mengajukan novum tertentu (Aisyah, 2018). Pembacaan ini konsisten dengan orientasi PK sebagai koreksi luar biasa: bukan mengulang seluruh sengketa, melainkan membuka kembali putusan berkekuatan hukum tetap karena terdapat keadaan baru yang menentukan atau alasan lain yang relevan (Aisyah, 2018; Yoka, 2021).

Selain novum, literatur juga memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia mengalami dinamika dan pembatasan mengenai PK lebih dari satu kali. Artikel tentang aspek hukum PK lebih dari satu kali menjelaskan adanya polemik setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 yang membuka ruang PK tidak hanya satu kali, dan respons Mahkamah Agung melalui SEMA No. 7 Tahun 2014 yang menegaskan PK dibatasi satu kali (Prasidi, 2012). Artikel lain tentang optimalisasi peran hakim agung juga menyatakan bahwa, untuk memberikan kepastian hukum, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 7 Tahun 2014 yang pada intinya membatasi permohonan PK perkara pidana hanya satu kali dengan mendasarkan pada landasan hukum lain, yaitu UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung (Abdillah & Susilawati, 2020). Dengan demikian, pembahasan PK sebagai bagian dari beroeps (pemeriksaan kembali oleh peradilan puncak) tidak bisa dilepaskan dari perdebatan keadilan versus kepastian hukum yang muncul ketika PK dibuka berulang-ulang (Abdillah & Susilawati, 2020; Prasidi, 2012).

Dalam perkara perdata, literatur juga menyinggung mekanisme PK kedua dalam konteks tertentu. Artikel tentang "novum palsu" sebagai dasar PK kedua menguraikan bahwa praktik PK kedua dibatasi—antara lain—oleh SEMA No. 10 Tahun 2009 dan menekankan bahwa pengadilan tingkat pertama dan banding diperintahkan untuk tidak menerima PK kedua kecuali terdapat dua putusan PK yang saling bertentangan (Umbulsari, 2020). Dengan demikian, pembatasan akses PK berulang tidak hanya hadir pada perkara pidana, tetapi juga menjadi agenda pengendalian dalam perkara perdata (Prasidi, 2012; Umbulsari, 2020).

________________________________________

VIII. GIYĀBĪ/VERSTEK, PERLAWANAN (VERZET), DAN PEMERIKSAAN KEMBALI: TITIK TEMU HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Dalam perbandingan Indonesia dan Arab Saudi, terdapat nuansa penting terkait putusan giyābī (putusan ketika terdakwa atau tergugat tidak hadir). Studi fikih murāfaʿāt menyatakan bahwa terdapat perbedaan mengenai giyābī sebagai dasar pengajuan pemeriksaan kembali: dalam sistem Saudi, permohonan pemeriksaan kembali dalam perkara giyābī dapat diterima, sedangkan hukum positif Indonesia tidak menjadikan putusan giyābī sebagai alasan PK, melainkan membuka kemungkinan perlawanan (verzet) bila terdakwa tidak hadir dan belum memprotes putusan verstek (Ilhami, 2020). Perbandingan ini penting untuk memahami "arsitektur koreksi" putusan: dalam hukum Islam versi sistem Saudi (sebagaimana dipotret penelitian tersebut), koreksi putusan giyābī dapat masuk ke kanal pemeriksaan kembali, sementara dalam hukum positif Indonesia koreksi awalnya masuk ke kanal perlawanan (verzet) (Ilhami, 2020).

Konteks Pengadilan Agama Indonesia juga menunjukkan bahwa putusan verstek merupakan fenomena yang nyata dalam perkara perceraian, dan studi doktrinal tentang putusan verstek menekankan perlunya nilai-nilai etika perceraian dalam putusan verstek agar putusan tidak menjadi celah bagi suami menghindari tanggung jawab (Daud & Saputra, 2017). Dikaitkan dengan peta upaya hukum, keberadaan verzet yang disebut sebagai bagian tahapan administrasi perkara—penerimaan gugatan atau permohonan, perlawanan/verzet, banding, kasasi, PK—mengindikasikan bahwa "pemeriksaan kembali" atas putusan tidak hadirnya pihak dapat diarahkan terlebih dahulu ke mekanisme yang memang disediakan sistem (perlawanan), sebelum memasuki jalur beroeps ke pengadilan yang lebih tinggi (Haq et al., 2022; Ilhami, 2020). Dengan kata lain, baik hukum Islam (dalam ilustrasi Saudi) maupun hukum positif Indonesia sama-sama menyediakan jalur koreksi putusan giyābī/verstek, tetapi kanal dan dasar penerimaannya berbeda (Daud & Saputra, 2017; Ilhami, 2020).

________________________________________

IX. EFISIENSI, FINALITAS, DAN PEMBATASAN BEROEPS: PRINSIP SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN

Salah satu problem mendasar beroeps dalam sistem peradilan bertingkat adalah potensi lamanya proses penyelesaian sengketa. Studi tentang asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan menyatakan bahwa proses peradilan yang tidak efektif dan tidak efisien dapat memakan waktu sangat panjang bahkan bertahun-tahun, dan kompleksitas sering terkait dengan rangkaian upaya hukum yang panjang (banding, kasasi, PK) (Masrufah & Wibowo, 2023). Literatur lain yang mengkaji gugatan sederhana menegaskan bahwa sistem peradilan berjenjang dari tingkat pertama, banding, hingga Mahkamah Agung membuat proses penyelesaian sengketa menjadi lama (Ridwan et al., 2024). Karena itu, dalam kebijakan peradilan modern Indonesia, prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan berulang kali ditegaskan sebagai pedoman—termasuk dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dikutip dalam kajian gugatan sederhana dan asas peradilan (Masrufah & Wibowo, 2023; Ridwan et al., 2024).

Dalam konteks Pengadilan Agama dan ekonomi syariah, studi juga menunjukkan adanya standardisasi tenggat waktu penyelesaian perkara. Misalnya, kajian tentang asas sederhana-cepat-biaya ringan pada Pengadilan Agama menyebut SEMA tentang batas waktu dan menunjukkan bahwa penyelesaian pemeriksaan perkara yang melampaui 5 bulan dipandang tidak mematuhi SEMA No. 2 Tahun 2014 (Wardiyah, 2019). Literatur lain yang membahas gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah juga menyatakan bahwa SEMA No. 2 Tahun 2014 menegaskan penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama paling lama 5 bulan dan di pengadilan tinggi paling lambat 3 bulan (Arifin, 2020). Selain itu, ringkasan penelitian tentang Pengadilan Agama menyebut adanya ketentuan internal yang menegaskan kewajiban penyelesaian perkara dalam jangka waktu 6 bulan sejak perkara didaftarkan sampai diputus (Kholifah et al., 2022). Rangkaian kebijakan ini memperlihatkan bahwa efisiensi proses—yang berpotensi terganggu oleh banding-kasasi-PK—direspons dengan instrumen batas waktu, sekaligus menegaskan bahwa beroeps harus dikelola agar tidak mengorbankan prinsip akses keadilan yang cepat dan terjangkau (Kholifah et al., 2022; Wardiyah, 2019).

________________________________________

X. GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT) SEBAGAI STRATEGI PEMBATASAN UPAYA HUKUM: "KEBERATAN" SEBAGAI PUTUSAN AKHIR

Instrumen penting dalam menyeimbangkan hak beroeps dan efisiensi adalah mekanisme gugatan sederhana. Literatur yang meninjau PERMA No. 2 Tahun 2015 menyatakan bahwa terhadap permohonan keberatan, hakim memeriksa dan memberi keputusan; putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak dapat diajukan upaya lain (Ridwan et al., 2024). Hal serupa ditegaskan dalam kajian asas peradilan sederhana-cepat-biaya ringan: keberatan diputus majelis hakim sebagai putusan akhir sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali (Masrufah & Wibowo, 2023). Dalam konteks sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, penelitian tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga menyatakan bahwa keberatan adalah upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana dan putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak menyediakan banding, kasasi, atau PK (Ramdan, 2016). Dengan demikian, pada domain tertentu, sistem sengaja "memotong" rantai beroeps agar penyelesaian perkara bernilai kecil dan pembuktiannya sederhana tidak terjebak pada rangkaian pemeriksaan bertingkat yang panjang (Masrufah & Wibowo, 2023; Ridwan et al., 2024).

Pengaturan gugatan sederhana juga dibahas sebagai mekanisme yang memiliki batas waktu penyelesaian. Studi reposisi gugatan sederhana menyatakan bahwa proses pemeriksaan sampai putusan diselesaikan dalam waktu paling lama 25 hari sejak sidang pertama, dan jika ada keberatan harus diselesaikan dalam 7 hari (Dahwadin, 2018). Literatur lain mengenai implementasi PERMA No. 4 Tahun 2019 juga menyebut bahwa gugatan sederhana memiliki penyelesaian "waktu lebih singkat (25 hari)" dan keberatan sebagai upaya hukum membuatnya tidak mengenal banding, kasasi, dan PK (Maula et al., 2024). Dalam ranah sengketa ekonomi syariah, kajian gugatan sederhana menyebut bahwa jangka waktu penyelesaian perkara maksimal 25 hari harus sudah diputuskan (Arifin, 2020). Dengan perangkat seperti ini, negara mengarahkan bahwa tidak semua putusan harus terbuka untuk beroeps berlapis; sebagian sengketa didesain final pada tahap keberatan demi maslahah berupa kemudahan dan kecepatan penyelesaian (Maula et al., 2024; Ridwan et al., 2024).

________________________________________

XI. LEGITIMASI NORMATIF-ETIS DALAM ISLAM: KEADILAN, PERSAMAAN HAK, DAN KEMASLAHATAN SEBAGAI RASIONALITAS BEROEPS

Dalam literatur tentang peradilan agama, salah satu asas yang ditegaskan adalah "mengadili menurut hukum dan persamaan hak", dengan orientasi pelayanan tanpa diskriminasi (Kholifah et al., 2022). Dalam kerangka ini, hak untuk mengajukan upaya hukum setelah putusan dibacakan juga dipahami sebagai bagian dari jaminan prosedural bagi pencari keadilan (Kholifah et al., 2022). Pada saat yang sama, peran hakim Pengadilan Agama dalam penerapan hukum Islam digambarkan sebagai upaya menyelaraskan perangkat hukum dan kesadaran hukum demi ketertiban dan kepastian hukum (Haq et al., 2022). Dua gagasan ini—persamaan hak dan kepastian/ketertiban—menyediakan basis etik untuk beroeps: pemeriksaan di tingkat lebih tinggi menjadi kanal koreksi bila putusan tingkat sebelumnya dipandang belum adil atau keliru, tetapi tetap harus berujung pada kepastian hukum agar sengketa berakhir (Haq et al., 2022; Kholifah et al., 2022).

Dalam metodologi putusan Pengadilan Agama, literatur tentang pembaruan hukum keluarga menyebut bahwa dalam pertimbangan hukum, hakim mengutamakan dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis, lalu pendapat ulama dalam kitab fikih; dan kitab fikih dipandang sebagai salah satu sumber hukum acara di Peradilan Agama (Mubarok, 2017). Studi lain tentang penemuan hukum di Pengadilan Agama juga menyatakan adanya keistimewaan bahwa dasar pertimbangan putusan dapat bersandar pada Al-Qur'an, hadis, dan aqwāl fuqahā' (Helmi, 2022). Jika putusan bertumpu pada penalaran normatif yang kompleks seperti ini, maka beroeps (banding/kasasi/PK) dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol agar penerapan dalil dan argumentasi hukum tetap terkonsolidasi dan tidak memunculkan disparitas yang tidak terkendali, terutama mengingat realitas "different judge different sentence" yang disebut dalam pembahasan pembaruan hukum keluarga (Helmi, 2022; Mubarok, 2017). Dengan kata lain, beroeps dapat dibaca sebagai institusi penjaga koherensi penerapan hukum Islam di peradilan, bukan hanya koreksi kasus per kasus (Dewia & Dona, 2022; Mubarok, 2017).

Kemaslahatan (maṣlaḥah) juga menjadi lensa yang sering dipakai untuk menilai kebijakan prosedural yang membatasi upaya hukum. Kajian maslahah mursalah atas PERMA No. 2 Tahun 2015 menyimpulkan bahwa peniadaan eksepsi dalam gugatan sederhana sesuai dengan prinsip sederhana, cepat, biaya ringan, dan sejalan dengan tujuan maslahah mursalah karena memberi kemudahan tanpa melukai hak para pihak—karena proses dijelaskan di muka—serta menghindari penundaan (Ridwan et al., 2024). Dalam diskursus penyelesaian sengketa ekonomi syariah, artikel tentang sulh (damai) juga menekankan bahwa penyelesaian sengketa di pengadilan dapat memerlukan waktu lama dan biaya besar serta menghasilkan "menang-kalah" yang dirasakan tidak adil, sehingga sulh (damai) melalui negosiasi, mediasi, maupun arbitrase dipandang lebih dapat diterima (Najib, 2020). Walaupun sulh bukan beroeps, ia memperlihatkan bahwa orientasi kemaslahatan mendorong desain prosedur yang menekan kebutuhan beracara berlapis, termasuk kebutuhan menempuh pemeriksaan tingkat lebih tinggi (Najib, 2020; Ridwan et al., 2024).

________________________________________

XII. KONTRAS: FINALITAS PUTUSAN DI LUAR JALUR BEROEPS (ARBITRASE SYARIAH DAN PUTUSAN FINAL MENGIKAT)

Untuk memahami arti beroeps secara lebih tajam, penting melihat kontras dengan putusan yang memang tidak membuka jalur banding/kasasi/PK. Literatur tentang arbitrase menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat "final and binding" sejak putusan dibacakan dan tidak dapat dimintakan banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali (Triningsih et al., 2022). Dalam konteks BASYARNAS, kajian problematika final and binding menyebut bahwa putusan BASYARNAS bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum apa pun (banding, kasasi, PK) dan para pihak wajib menaatinya secara sukarela (Rasyid & Putri, 2019). Namun, sumber yang sama juga menunjukkan adanya paradoks: putusan BASYARNAS dapat dinegosiasikan atau dibatalkan melalui permohonan pembatalan ke Pengadilan Agama bila pihak tidak puas, sehingga sifat final and binding berhadapan dengan ruang pembatalan (Rasyid & Putri, 2019).

Di tingkat norma konstitusional, kajian tentang pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan melalui Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 juga menyatakan bahwa penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase menimbulkan ketidakpastian dan dibatalkan MK; akibatnya pihak yang tidak puas memperoleh peluang lebih lebar mengajukan pembatalan putusan arbitrase tanpa harus lebih dahulu dibuktikan di pengadilan (Aziza & Kristiyadi, 2023). Rangkaian ini menunjukkan bahwa "tanpa beroeps" bukan berarti tanpa koreksi sama sekali; koreksi dapat berubah bentuk menjadi pembatalan yang ruang lingkupnya berbeda dari banding/kasasi/PK (Aziza & Kristiyadi, 2023; Triningsih et al., 2022).

Konsep finalitas juga muncul dalam diskursus putusan lembaga peradilan tertentu. Kajian tentang checks and balances menyebut kaidah fikih ḥukmul ḥākim ilzāmun wa yarfaʿul khilāf (putusan hakim mengikat dan mengangkat perselisihan), yang dimaknai bahwa ketika putusan dijatuhkan maka putusan menjadi akhir sengketa dan harus dijadikan sandaran (Pohan et al., 2024). Walaupun kaidah ini tidak menghapus hak upaya hukum dalam sistem bertingkat, ia menegaskan bahwa finalitas putusan memiliki dasar konseptual dalam tradisi hukum Islam, sehingga beroeps harus dipahami sebagai mekanisme yang bekerja sebelum "finalitas" benar-benar dilekatkan pada putusan yang mengakhiri sengketa (Ilhami, 2020; Pohan et al., 2024).

________________________________________

XIII. PENUTUP

Sintesis dari literatur yang tersedia menunjukkan bahwa beroeps sebagai permohonan pemeriksaan kembali putusan kepada pengadilan yang lebih tinggi dapat dipahami sebagai institusi korektif yang mempunyai dua fondasi yang saling menegangkan.

Pertama, fondasi keadilan-koreksi: dalam fikih murāfaʿāt dikenal iʿādah al-naẓr/iʿādah al-muḥākamah untuk menjaga keadilan putusan dan mengoreksi kekeliruan, bahkan dengan ilustrasi pembatalan putusan karena cacat kesaksian (Ilhami, 2020); sementara dalam hukum positif Indonesia, upaya hukum (banding, kasasi, PK) dipahami sebagai hak pihak yang kalah untuk meminta koreksi menurut undang-undang (Haq et al., 2022; Nasution & Rokan, 2023).

Kedua, fondasi finalitas-efisiensi: proses berlapis banding-kasasi-PK dapat memperpanjang penyelesaian sengketa (Masrufah & Wibowo, 2023), sehingga sistem mengembangkan pembatasan dan prosedur khusus—misalnya gugatan sederhana dengan keberatan yang final tanpa banding/kasasi/PK—sebagai strategi mewujudkan asas sederhana, cepat, biaya ringan (Masrufah & Wibowo, 2023; Ramdan, 2016; Ridwan et al., 2024). Dalam perspektif hukum Islam, tuntutan agar sengketa "diangkat" oleh putusan (finalitas) juga memiliki resonansi konseptual, sebagaimana dikemukakan melalui kaidah fikih tentang putusan hakim yang mengakhiri perselisihan (Pohan et al., 2024).

Oleh karena itu, beroeps menurut hukum Islam—dalam konteks Indonesia modern—dapat dipahami sebagai upaya korektif yang sah dan penting untuk menjaga keadilan putusan, tetapi harus ditata melalui batas, kanal, dan desain prosedural yang proporsional agar tetap berujung pada kepastian dan kemaslahatan.

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, K., & Susilawati, Y. (2020). Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2(1), 114. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3073

Aisyah, N. (2018). Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 5(1), 73. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5665

Arifin, B. (2020). Kewewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik di Indonesia. Al-Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 23(1), 125–148. https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.1.125-148

Aziza, I. M., & Kristiyadi, K. (2023). Ratio Decidendi Mahkamah Agung Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Kekerasan Bersama. Verstek, 11(1), 050. https://doi.org/10.20961/jv.v11i1.70973

Dahwadin. (2018). [Judul artikel tidak tersedia]. Jurnal Hukum Islam, 64. https://doi.org/10.28918/jhi.v16i1.1395

Daud, M. K., & Saputra, R. (2017). Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh). Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 1(2), 435–458. https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2377

Dewia, A. R., & Dona, F. (2022). Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Journal of Law Society and Islamic Civilization, 10(1), 1. https://doi.org/10.20961/jolsic.v10i1.58791

Haq, I., Muliati, M., Amiruddin, M. M., Maddolangeng, N. M., & Hammad, H. A. A. K. (2022). I'adah al-Nadzr (Reconsideration): A Critical Comparative Study between Indonesian Law and Saudi Arabian Law Perspectives (Fiqh Murafa'at). Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam, 7(2), 317. https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5248

Helmi, M. (2022). Penemuan Hukum Cerai Gugat oleh Hakim pada Pengadilan Agama Berdasar Paradigma Post-Positivisme. Asy-Syari'ah, 23(2), 261–278. https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15001

Ilhami, H. (2020). Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak. Jurnal Konstitusi, 17(2), 284. https://doi.org/10.31078/jk1723

Kholifah, U. N., Fitriyah, F., & Mustakim, A. A. (2022). Tinjauan Yuridis Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan terhadap Putusan Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2019. Qawānīn Journal of Economic Syaria Law, 6(2), 144–157. https://doi.org/10.30762/qaw.v6i2.158

Kusmayanti, H., & Hawari, S. Y. (2020). Praktik Eksekusi Riil Tanah Milik Masyarakat Adat Sunda Wiwitan. Sasi, 26(3), 341–355. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.285

Masrufah, & Wibowo, A. (2023). Perihal Putusan dan Upaya Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2(1), 113–118. https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.109

Maula, I., Siswanto, S., Meidina, A. R., Musyafangah, M., & Ubaidillah, U. (2024). Istishab Analysis of the Decision on Istbat Nikah as an Integrated Service of Mobile Session in Wanemana Religious Courts. Interdisciplinary Journal of Social Science and Education (IJSSE), 43–58. https://doi.org/10.53639/ijsse.v2i1.19

Mubarok, A. Z. S. (2017). Reformasi Konstitusi dan Yudisial dalam Bingkai Konstitusionalisme di Arab Saudi. Journal of Islamic Studies and Humanities, 2(1), 1–29. https://doi.org/10.21580/jish.21.2514

Najib, A. (2020). Kepastian Hukum Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Jurnal Konstitusi, 16(4), 861. https://doi.org/10.31078/jk1649

Nasution, M. I., & Rokan, M. K. (2023). Problems of Marriage Guardians in Supreme Court Decisions: Gender Perspective Analysis. Marwah Jurnal Perempuan Agama Dan Jender, 22(1), 37. https://doi.org/10.24014/marwah.v22i1.12475

Pakarti, M. H. A. (2023). Pembaruan Hukum Keluarga dalam Putusan Pengadilan Agama. Sakina Journal of Family Studies, 7(3), 335–344. https://doi.org/10.18860/jfs.v7i3.3935

Pohan, M., Akbar, F., Nasution, M., & Afnila, A. (2024). Pemberhentian Presiden Melalui Mekanisme Impeachment Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Locus Journal of Academic Literature Review, 3(1), 141–157. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.282

Prasidi, D. (2012). Pembatasan Perkara Kontra Hak untuk Banding. Arena Hukum, 5(2), 98–105. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2012.00502.3

Rafki, M., & Madjid, N. V. (2024). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Padang Kelas IA. Ekasakti Legal Science Journal, 1(4), 355–362. https://doi.org/10.60034/b95ncw96

Ramdan, A. (2016). Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 11(4), 737. https://doi.org/10.31078/jk1147

Rasyid, A., & Putri, T. A. (2019). Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. Jurnal Yudisial, 12(2), 159. https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.256

Ridwan, R., Ismansyah, I., & Fahmi, K. (2024). Pengajuan Upaya Hukum Banding terhadap Putusan Bebas dalam Perkara Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Kota Solok Tahun 2019. Unes Journal of Swara Justisia, 7(4), 1181–1201. https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.429

Shanty, W. Y. (2020). Sistem "Full Pre Trial Disclosure" dalam Penegakan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Jurnal Cakrawala Hukum, 11(3). https://doi.org/10.26905/idjch.v11i3.5473

Triningsih, A., Subiyanto, A. E., & Nurhayani, N. (2022). Kesadaran Berkonstitusi bagi Penegak Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Menjaga Kewibawaan Peradilan. Jurnal Konstitusi, 18(4), 898. https://doi.org/10.31078/jk1848

Umbulsari, H. (2020). Analisis Putusan Lepas Akibat Kesalahan Pertimbangan Hakim pada Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Wanprestasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1491 K/Pid.Sus/2016). Verstek, 8(2). https://doi.org/10.20961/jv.v8i2.44087

Wardiyah, M. L. (2019). Penegakan Hukum Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Jurnal Perspektif, 2(2), 184. https://doi.org/10.15575/jp.v2i2.29

Witro, D. (2021). Decisions and Authority of the Religious Courts on Sharia Economic Disputes. Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 4(2), 165. https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i2.311

Yoka, M. R. (2021). Alasan Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas Judex Factie dalam Perkara Putusan Nomor 269/K/Pid.Sus.2017. Verstek, 9(2). https://doi.org/10.20961/jv.v9i2.51092