01219 - Beschikking Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Normatif Atas Keputusan Administratif Negara Di Indonesia

Beschikking in Islamic Law Perspective: A Normative Study on State Administrative Decisions in Indonesia

Beschikking merupakan keputusan tertulis pejabat administrasi negara yang bersifat konkret, individual, dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Artikel ini bertujuan mengkaji konsep beschikking dalam kerangka hukum administrasi negara Indonesia sekaligus membacanya dari perspektif normatif hukum Islam. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perbandingan sistem hukum, kajian ini menunjukkan bahwa beschikking tidak hanya merupakan instrumen formal administratif, tetapi juga memuat dimensi etika-teleologis yang dapat dinilai melalui prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks Indonesia, hukum Islam diposisikan sebagai salah satu sumber hukum yang dapat memperkaya hukum nasional di ranah publik, terutama melalui prinsip maslahah, keadilan, kepastian hukum, amanah, dan larangan konflik kepentingan. Titik temu paling operasional antara keduanya tampak pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai jembatan konseptual yang menghubungkan legalitas positif dengan orientasi kemaslahatan. Beschikking yang ideal adalah keputusan yang tidak hanya sah secara formal dan prosedural, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral-teleologis karena diarahkan pada keadilan, kepastian, dan kemaslahatan publik.

Kata Kunci: beschikking; keputusan tata usaha negara; hukum Islam; maslahah; asas-asas umum pemerintahan yang baik

________________________________________

Abstract

Beschikking is a written decision issued by a state administrative official that is concrete, individual, and final in nature, thereby producing legal consequences for individuals or private legal entities. This article aims to examine the concept of beschikking within the framework of Indonesian administrative law while reading it from the normative perspective of Islamic law. Employing normative juridical research methods and a comparative legal systems approach, this study demonstrates that beschikking is not merely a formal administrative instrument, but also carries ethical-teleological dimensions assessable through Sharia principles. In the Indonesian context, Islamic law is positioned as one source of law capable of enriching national law in the public sphere, particularly through the principles of maslahah, justice, legal certainty, amanah (trustworthiness), and the prohibition of conflicts of interest. The most operationally significant meeting point between the two is found in the General Principles of Good Governance (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/AUPB), which serve as a conceptual bridge linking positive legality with welfare-oriented objectives. An ideal beschikking is a decision that is not only formally and procedurally valid, but also morally and teleologically accountable, as it is directed toward justice, legal certainty, and public welfare.

Keywords: beschikking; state administrative decision; Islamic law; maslahah; general principles of good governance

________________________________________

1. Pendahuluan: Mengapa Beschikking Menjadi Isu Penting dalam Kerangka Hukum Islam di Indonesia

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, istilah beschikking lazim dipahami sebagai salah satu bentuk perbuatan hukum administratif yang berwujud penetapan/keputusan tertulis pejabat administrasi negara, yang cirinya bersifat sepihak, berada dalam ranah hukum publik, serta berkarakter konkret, individual, dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Amriani & Sewang, 2019). Rumusan tersebut sejalan dengan definisi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dirumuskan dalam kerangka peradilan tata usaha negara, yakni "penetapan tertulis" yang dikeluarkan badan/pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum (Situmorang & Suprima, 2024).

Karena KTUN/beschikking merupakan "pangkal sengketa" dalam banyak sengketa tata usaha negara—terutama ketika keputusan administratif dipandang melawan hukum atau merugikan kepentingan warga—maka diskursus mengenai legitimasi, tujuan, dan kontrol atas keputusan tersebut menjadi relevan tidak hanya dalam hukum administrasi negara (HAN), tetapi juga dalam perspektif nilai-nilai hukum Islam yang menekankan keadilan dan kemaslahatan. Di titik ini, perlu dicatat bahwa salah satu literatur yang membahas relasi hukum Islam dan ranah administrasi menyatakan bahwa untuk bidang hukum publik—termasuk hukum administrasi negara—yang berlaku adalah hukum nasional dengan sumber yang beragam, dan hukum Islam diposisikan sebagai salah satu sumber di antara sumber-sumber tersebut. Dengan demikian, "beschikking menurut hukum Islam" dalam konteks Indonesia lebih tepat dipahami sebagai pembacaan normatif-etik dan tujuan syariah—misalnya kemaslahatan dan keadilan—terhadap praktik pengambilan keputusan administratif, tanpa mengabaikan struktur dan doktrin HAN positif yang mengikat.

________________________________________

2. Kerangka Konseptual: Beschikking sebagai Perbuatan Hukum Administratif dan Hubungannya dengan KTUN

Secara konseptual, beberapa rujukan menempatkan keputusan administratif (KTUN) sebagai bagian dari tindakan pemerintahan yang lebih luas. Dalam satu pembahasan, tindakan pemerintahan diposisikan sebagai "induk" dari keputusan: mencakup keputusan yang bersifat konkret–individual–final maupun keputusan yang bersifat umum; sementara tindakan pemerintahan sendiri dapat dibedakan menjadi tindakan nyata dan tindakan hukum. Dalam kerangka tersebut, KTUN/beschikking dipahami sebagai perbuatan hukum administratif (administrative rechthandelingen), yakni pernyataan kehendak badan/pejabat yang melahirkan hubungan hukum administratif dan secara normatif dituntut bersandar pada sumber kewenangan dan peraturan dasar (Amriani & Sewang, 2019).

Literatur lain menegaskan secara eksplisit bahwa salah satu bentuk perbuatan hukum administratif dapat berupa beschikking (penetapan tertulis), sekaligus menekankan bahwa ia adalah instrumen hukum yang menimbulkan "akibat hukum" yang baru bagi warga atau badan hukum perdata yang dikenai keputusan tersebut (Amriani & Sewang, 2019; Nur & Fauziyah, 2023). Dengan demikian, beschikking bukan sekadar dokumen administratif biasa, melainkan instrumen normatif yang mengubah status hukum tertentu dan karenanya membuka ruang kontrol, baik administratif maupun yudisial (Amriani & Sewang, 2019; Nur & Fauziyah, 2023).

Pada level tipologi, pembacaan tentang keputusan administratif juga membedakan keputusan administratif dari keputusan legislatif (berlaku umum) dan keputusan yudikatif (putusan/vonnis yang menetapkan hukum bagi suatu kasus tertentu) (Wahyudani et al., 2023). Dalam pembedaan ini, keputusan administratif dicirikan sebagai keputusan yang sifatnya individual—mengenai orang/badan/benda tertentu—dan ketentuannya tidak berlaku umum atau objektif, melainkan diarahkan pada subjek/objek yang bersangkutan (Wahyudani et al., 2023). Karakter individual dan konkret tersebut bersesuaian dengan ciri beschikking/KTUN yang digariskan dalam definisi positif maupun dalam uraian unsur-unsurnya (Amriani & Sewang, 2019; Situmorang & Suprima, 2024).

Bahkan, satu pembahasan unsur KTUN menyimpulkan bahwa ciri beschikking meliputi: bersifat hukum publik, sepihak, konkret, individual, dan final—serta harus jelas badan/pejabat yang mengeluarkan, jelas maksud/tujuannya, jelas alamat yang dituju, dan mampu menimbulkan akibat hukum (Amriani & Sewang, 2019). Rangkaian elemen ini menunjukkan bahwa "tertulis" dan "berakibat hukum" bukan atribut periferal, melainkan inti dari konsep beschikking/KTUN sebagai perbuatan hukum administratif (Amriani & Sewang, 2019; Situmorang & Suprima, 2024).

________________________________________

3. Unsur "Tertulis": Kepastian, Identifikasi, dan Akuntabilitas Keputusan Administratif

Aspek "tertulis" pada beschikking/KTUN diposisikan sebagai syarat struktural yang menopang kepastian, pembuktian, dan penelusuran pertanggungjawaban. Uraian ciri beschikking menyatakan bahwa bentuknya adalah "keputusan tertulis" dengan syarat terdapat kejelasan mengenai siapa pejabat penerbit, apa isi dan tujuan keputusan, siapa alamat yang dituju, dan adanya akibat hukum yang dilahirkan (Amriani & Sewang, 2019). Kejelasan identitas dan alasan keputusan sebagai unsur tertulis juga tampak pada pembahasan tindakan administratif keimigrasian: tindakan administratif di luar proses peradilan tetap dituntut untuk dituangkan secara tertulis dan mencakup identitas orang yang dikenai tindakan, alasan tindakan, serta bentuk tindakan administratif untuk menjamin keadilan dan kepastian (Kurniastuti & Putra, 2024). Artinya, dimensi tertulis bukan hanya formalitas, melainkan perangkat akuntabilitas yang memudahkan evaluasi legalitas dan rasionalitas keputusan, termasuk ketika keputusan tersebut diuji atau dipersoalkan (Amriani & Sewang, 2019; Kurniastuti & Putra, 2024).

Di sisi lain, literatur yang mengevaluasi praktik administrasi modern menekankan bahwa prosedur administratif yang harus dipatuhi pemerintah dalam mengambil keputusan administratif mencakup kewajiban pemberitahuan kepada individu terdampak, pemberian kesempatan menyampaikan pendapat atau banding, dan transparansi proses. Meskipun rujukan ini tidak mengonstruksi "tertulis" semata-mata sebagai dokumen, ia memperluas makna tertulis sebagai bagian dari ekosistem prosedural yang transparan dan dapat diuji. Dalam sengketa administratif, unsur tertulis menjadi basis untuk menguji apakah keputusan diterbitkan dalam batas kewenangan, mengikuti prosedur, dan didasarkan pada pertimbangan objektif serta asas-asas pemerintahan yang baik. Dengan demikian, "tertulis" secara konseptual bertautan dengan kepastian hukum, keterukuran prosedural, dan peluang kontrol terhadap keputusan administratif (Amriani & Sewang, 2019; Kurniastuti & Putra, 2024).

________________________________________

4. Unsur "Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Berwenang": Legalitas, Kewenangan, dan Risiko Kebatalan

Keabsahan beschikking/KTUN berkaitan erat dengan kewenangan penerbitnya. Dalam analisis mengenai surat keputusan kepala sekolah tentang pengangkatan guru honorer, ditegaskan bahwa legalitas surat keputusan berkaitan dengan kewenangan yang sah dalam penerbitannya; pengangkatan tanpa kewenangan yang sah berimplikasi pada batalnya keputusan tersebut secara hukum dan menimbulkan ketidakpastian status bagi pihak yang bergantung pada keputusan itu (HR et al., 2018). Dalam kerangka argumentasi putusan sengketa kepegawaian, dinyatakan pula bahwa pengujian objek sengketa administratif lazim dilakukan terhadap aspek kewenangan, prosedur, dan substansi; keputusan yang diterbitkan pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan harus berdasar asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk asas profesionalitas, kepastian hukum, dan kecermatan.

Penekanan pada kewenangan dan legalitas ini selaras dengan pemahaman bahwa keputusan administratif adalah pernyataan kehendak pejabat yang "harus" dikeluarkan ketika peraturan dasar mengharuskan penerbitan keputusan administratif; artinya, sumber kewenangan dan dasar normatif menjadi prasyarat konseptual perbuatan hukum administratif (Amriani & Sewang, 2019). Dalam perspektif kontrol, kekeliruan kewenangan juga menjadi isu serius karena KTUN/beschikking menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan individu dan karenanya memerlukan mekanisme perlindungan. Literatur tentang peradilan tata usaha negara menggambarkan bahwa PTUN dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga sebagai akibat adanya perbuatan/keputusan pemerintah yang dianggap melanggar hak warga (Anita et al., 2023).

Jika keputusan yang bersifat konkret–individual–final lahir dari pejabat yang tidak berwenang atau melanggar prasyarat legalitas, maka logika perlindungan melalui peradilan administrasi menjadi krusial (HR et al., 2018). Dengan demikian, unsur kewenangan dalam beschikking bukan hanya elemen formal, tetapi determinan yang menentukan validitas, daya ikat, dan legitimasi akibat hukum yang ditimbulkan (Amriani & Sewang, 2019; HR et al., 2018).

________________________________________

5. Unsur "Konkret, Individual, Final": Sifat Objek yang Menimbulkan Akibat Hukum

Ciri "konkret, individual, final" merupakan elemen pembeda yang menegaskan bahwa beschikking/KTUN bukan norma umum, melainkan penetapan yang diarahkan pada keadaan/subjek tertentu dan menghasilkan status hukum yang definitif. Definisi KTUN dalam satu rujukan menyebut secara tegas elemen-elemen tersebut sebagai bagian dari rumusan pasal definisional, sekaligus menekankan bahwa akibatnya menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Unsur yang sama ditegaskan kembali dalam pembahasan beschikking: keputusan tertulis sepihak dalam hukum publik yang bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum (Amriani & Sewang, 2019).

Pada tingkat elaborasi unsur, salah satu rujukan merinci bahwa KTUN dapat dilihat dari wujud materiil—berisi tindakan hukum TUN untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan—sifatnya (konkret–individual–final), dan akibatnya (menimbulkan akibat hukum bagi orang/badan hukum perdata) (Situmorang & Suprima, 2024). Penegasan "akibat hukum" ini penting karena menjadi jembatan antara doktrin objek keputusan administratif dengan realitas kerugian/penyangkalan hak yang dialami warga dan mendorong timbulnya sengketa (Anita et al., 2023; Situmorang & Suprima, 2024).

Namun, terdapat nuansa perkembangan doktrinal: satu kajian mengenai perluasan kompetensi PTUN menyatakan bahwa kompetensi PTUN yang semula dirumuskan dalam UU Peradilan TUN dipandang terlalu sempit karena hanya mengadili keputusan yang bersifat konkret, individual, dan final; setelah lahirnya UU Administrasi Pemerintahan, kompetensi absolut PTUN mengalami perluasan—misalnya terkait pemeriksaan tindakan faktual, penyalahgunaan wewenang, upaya administratif, keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat. Nuansa ini menunjukkan bahwa "finalitas" dan "akibat hukum" dalam konteks hukum positif berkembang, tetapi konsepsi klasik beschikking/KTUN tetap menjadi fondasi penting untuk memahami sifat keputusan administratif yang paling lazim disengketakan (Amriani & Sewang, 2019; Situmorang & Suprima, 2024).

________________________________________

6. Akibat Hukum: dari Perubahan Status, Pembatasan Hak, hingga Lahirnya Sengketa TUN

Karena beschikking/KTUN menimbulkan akibat hukum, ia berpotensi mengubah atau menetapkan status hukum warga secara langsung. Satu kajian tentang legalitas usaha merumuskan KTUN sebagai keputusan tertulis yang mengatur tindakan hukum TUN, bersifat konkret, individual, final, dan memiliki konsekuensi hukum bagi individu atau badan hukum perdata. Dalam konteks perizinan, dibahas pula bahwa izin selalu disusun dalam bentuk tertulis dan memiliki karakteristik tertentu dalam substansinya, sehingga keputusan perizinan menjadi salah satu bentuk yang sering dipahami sebagai keputusan administratif.

Di bidang keimigrasian, tindakan administratif yang menjatuhkan tindakan kepada orang asing—sebagai perbuatan administratif di luar proses peradilan—disebut memerlukan keputusan tertulis yang memuat identitas, alasan, dan tindakan administratif untuk menjamin keadilan, sekaligus memperlihatkan bagaimana keputusan administratif bekerja langsung terhadap subjek tertentu (Kurniastuti & Putra, 2024). Contoh-contoh ini menguatkan bahwa "akibat hukum" bukan abstraksi, melainkan konsekuensi nyata pada posisi hukum individu yang menjadi sasaran keputusan (Kurniastuti & Putra, 2024).

Ketika akibat hukum tersebut dipandang melanggar hukum atau merugikan kepentingan pihak tertentu, sengketa tata usaha negara dapat muncul. Dalam satu kajian, pangkal sengketa administrasi disebut sebagai "ketetapan tertulis" yang mengandung perbuatan administrasi negara dalam fungsinya, namun perbuatan itu melawan hukum. Sengketa TUN juga didefinisikan sebagai sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang/badan hukum perdata dengan badan/pejabat TUN—baik pusat maupun daerah—sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN. Bahkan, satu uraian menekankan bahwa PTUN berfungsi menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga akibat keputusan pejabat TUN yang merugikan masyarakat, sehingga keberadaan objek KTUN/beschikking menjadi pusat dari akses keadilan administratif (Anita et al., 2023). Oleh karena itu, karakteristik beschikking sebagai keputusan yang konkret–individual–final dan berakibat hukum adalah sebab utama mengapa ia menjadi "titik konflik" sekaligus "titik masuk" mekanisme perlindungan hukum (Situmorang & Suprima, 2024; Anita et al., 2023).

________________________________________

7. Mekanisme Kontrol: Upaya Administratif dan Peradilan TUN sebagai Kanal Koreksi

Kerangka hukum administrasi Indonesia tidak hanya mengenal kontrol yudisial, tetapi juga kontrol internal pemerintahan melalui upaya administratif. Dalam pembahasan sengketa pertanahan di perspektif hukum administrasi, upaya administratif dijelaskan sebagai prosedur yang dapat ditempuh ketika seseorang/badan hukum perdata tidak puas terhadap suatu Keputusan TUN; prosedur itu dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan dapat berupa banding administratif, dengan konsekuensi bahwa apabila peraturan dasarnya hanya menentukan keberatan, gugatan diajukan ke Pengadilan TUN.

Ketentuan bahwa warga yang dirugikan oleh keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat/atasan pejabat juga ditegaskan dalam satu pembahasan yang merujuk pada norma UU Administrasi Pemerintahan tentang keberatan dan banding administratif (Gestora et al., 2022). Dalam studi mengenai PTUN Padang, disebutkan bahwa upaya administratif—keberatan dan banding administratif—pada prinsipnya harus ditempuh kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; jika tidak ditempuh sesuai ketentuan, gugatan dapat dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard). Konsistensi ini menunjukkan bahwa sistem kontrol beschikking/KTUN dirancang bertingkat: koreksi internal terlebih dahulu, baru kemudian koreksi eksternal melalui peradilan.

Dalam praktik peradilan, keberadaan KTUN sebagai objek juga terkait dengan legal standing. Satu kajian menyimpulkan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan yang dapat mengajukan gugatan; hal ini juga ditopang oleh uraian lain yang menyatakan penggugat dalam sengketa TUN adalah individu atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan kepentingannya karena keputusan pejabat TUN (Situmorang & Suprima, 2024). Oleh karena itu, desain kontrol administratif-yudisial terhadap beschikking sekaligus membatasi akses gugatan pada pihak yang berkepentingan (dirugikan), sehingga sengketa administratif diposisikan sebagai mekanisme perlindungan terhadap kerugian konkret akibat keputusan administratif (Situmorang & Suprima, 2024).

________________________________________

8. Eksekusi Putusan PTUN dan Problem Efektivitas Koreksi terhadap Beschikking

Kontrol yudisial atas beschikking/KTUN tidak berhenti pada putusan, tetapi memerlukan eksekusi. Satu kajian mengenai eksekutorial putusan PTUN menjelaskan bahwa lemahnya kekuatan eksekusi putusan PTUN dikaitkan dengan kendala seperti tidak adanya lembaga eksekutorial khusus, rendahnya kesadaran pejabat TUN menaati putusan, dan kurang tegasnya pengaturan pelaksanaan putusan; pada saat yang sama disebutkan pula ketentuan bahwa apabila setelah 60 hari kerja putusan berkekuatan hukum tetap diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya mencabut KTUN yang bersangkutan, maka KTUN yang disengketakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi (Wahyudi, 2021). Rujukan ini juga menyatakan adanya kemungkinan upaya paksa berupa uang paksa dan/atau sanksi administratif terhadap pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana putusan (Wahyudi, 2021).

Dengan demikian, efektivitas kontrol terhadap beschikking tidak hanya bergantung pada legalitas konseptual, tetapi juga pada tata kelola eksekusi dan kepatuhan pejabat terhadap putusan pengadilan (Wahyudi, 2021). Dalam perspektif prosedural yang lebih luas, evaluasi terhadap sistem administrasi modern menekankan peran hakim administrasi untuk memastikan keputusan/tindakan administratif berada dalam batas hukum dan mengikuti prinsip keadilan, sekaligus mengakui adanya prinsip tanggung jawab negara terhadap tindakan pemerintah yang merugikan individu—misalnya melalui klaim hukum atau permintaan kompensasi. Jika dikaitkan dengan eksekusi putusan PTUN, problem kepatuhan pejabat terhadap putusan dan lemahnya instrumen pemaksaan dapat berimplikasi pada melemahnya perlindungan hak individu yang semestinya ditopang oleh mekanisme judicial review terhadap beschikking (Wahyudi, 2021). Artinya, desain normatif beschikking sebagai keputusan yang dapat diuji harus ditopang oleh efektivitas pelaksanaan putusan agar perlindungan tersebut tidak berhenti pada deklarasi normatif (Wahyudi, 2021).

________________________________________

9. Contrarius Actus dan Penarikan Kembali Keputusan: Koreksi Internal atas Beschikking

Selain kontrol melalui upaya administratif dan PTUN, doktrin administrasi mengenal asas contrarius actus, yakni kewenangan yang melekat pada badan/pejabat yang menerbitkan keputusan tata usaha negara untuk juga membatalkan (menarik kembali) keputusan tersebut, meskipun klausula pengamanan tidak diatur dalam KTUN. Dalam konteks sanksi administratif di bidang perizinan, dibahas pula bahwa keputusan penarikan kembali izin sebagai sanksi dapat menimbulkan akibat hukum baru bagi warga atau badan hukum perdata yang dikenai keputusan itu; karena itu, pejabat dalam menerapkan instrumen paksaan administratif harus memperhatikan norma perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Nur & Fauziyah, 2023).

Dua rujukan ini, jika disintesiskan, memperlihatkan bahwa koreksi atas beschikking dapat berlangsung melalui mekanisme internal—pembatalan/penarikan kembali oleh penerbit keputusan—sekaligus harus dikawal oleh prinsip legalitas dan good governance agar koreksi itu tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan baru (Nur & Fauziyah, 2023). Dengan kata lain, contrarius actus menyediakan kanal penataan ulang keputusan administratif, tetapi legitimasinya tetap bergantung pada dasar kewenangan, alasan yang dapat diuji, dan kesesuaian dengan prinsip pemerintahan yang baik (Nur & Fauziyah, 2023).

________________________________________

10. Perspektif Hukum Islam: Posisi Hukum Islam dalam Ranah Administrasi dan Kerangka Penilaian Normatif atas Beschikking

Untuk menempatkan "beschikking menurut hukum Islam", pertama-tama perlu menegaskan posisi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam satu kajian: hukum Islam dalam bidang keperdataan dapat berlaku atas kesadaran atau pilihan sendiri, sedangkan dalam ranah hukum publik—pidana, tata negara, administrasi negara—yang berlaku adalah hukum nasional, dengan sumber yang dapat beragam dan hukum Islam menjadi salah satunya. Karena itu, pembacaan "menurut hukum Islam" terhadap beschikking tidak terutama dimaksudkan sebagai penggantian hukum positif administrasi, melainkan sebagai penyediaan kerangka etika-normatif—keadilan, kemaslahatan, amanah, dan prinsip-prinsip pengambilan keputusan—yang dapat memperkaya penilaian terhadap tindakan pemerintahan.

Dalam literatur perbandingan sistem hukum, ditegaskan bahwa hukum Islam bersumber pada Al-Qur'an, Al-Hadis, dan ijtihad; ia dapat berupa ketentuan tertulis maupun tidak tertulis, dan dalam konteks Indonesia salah satu rujukan hukum tertulis yang disebut ialah Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta perda syariat di Aceh. Walaupun rujukan tersebut tidak membahas beschikking secara langsung, ia relevan untuk menegaskan bahwa hukum Islam memiliki perangkat metodologis dan sumber normatif yang dapat dipakai untuk menilai kebijakan/keputusan negara dari sudut tujuan syariah (maslahah) dan keadilan.

Selain itu, kajian fikih siyasah menempatkan fikih siyasah sebagai studi tentang aspek hukum yang terkait tata pemerintahan, administrasi negara, dan kebijakan publik dalam Islam. Kerangka ini menyediakan ruang konseptual untuk menilai keputusan administratif—termasuk beschikking—sebagai bagian dari praktik penyelenggaraan urusan publik yang semestinya diarahkan pada kemaslahatan dan keadilan.

________________________________________

11. Prinsip Kemaslahatan (Maslahah) sebagai Orientasi Substantif Keputusan Administratif

Konsep maslahah dijelaskan sebagai tujuan atau manfaat yang diinginkan oleh hukum untuk melindungi dan memajukan kepentingan individu, masyarakat, dan umat manusia secara keseluruhan, serta digunakan dalam ijtihad untuk mengatasi persoalan yang tidak memiliki nas spesifik atau tidak diatur secara eksplisit. Dalam pembahasan sertifikasi dan labelisasi halal, ditegaskan bahwa sertifikasi dan labelisasi halal merupakan hasil pemikiran hukum Islam yang dibangun atas pertimbangan maslahat, dan misi agama Islam sendiri dipandang untuk kemaslahatan manusia (Alakeel, 2020).

Sementara itu, dalam kajian kebijakan pembebasan biaya sertifikasi tanah wakaf, kebijakan pemerintah diposisikan bertujuan memberdayakan tanah wakaf, mempercepat legalitas, melindungi dan mengamankan serta mengoptimalkan manfaat aset wakaf; kebijakan tersebut juga dipandang sebagai implementasi fungsi HAN yang harus selaras dengan asas-asas pemerintahan yang baik, dan dihubungkan dengan pandangan bahwa perubahan paradigma merupakan langkah strategis untuk membentuk kemaslahatan dan menolak kemudaratan.

Sintesis dari rujukan-rujukan ini memberi dasar argumentatif bahwa keputusan administratif—seperti kebijakan pembebasan biaya sertifikasi, keputusan pelayanan administratif, atau penetapan status hukum tertentu—dapat dinilai "selaras" dengan orientasi hukum Islam bila substansinya ditujukan pada kemaslahatan publik serta mencegah mudarat, seraya tetap memenuhi prinsip legalitas dan pemerintahan yang baik (Alakeel, 2020). Dalam konteks kewenangan pemerintah, satu kajian yang meninjau sengketa pertanahan dalam perspektif hukum Islam menyatakan bahwa pemerintah (Imam) memiliki otoritas untuk membuat regulasi terkait tanah guna mengatur dan menata penggunaan tanah serta menciptakan kemaslahatan umum. Klaim ini menghubungkan langsung otoritas administratif dengan tujuan kemaslahatan, sehingga keputusan administratif di bidang pertanahan idealnya dipahami sebagai instrumen pengelolaan kemanfaatan umum yang harus dijalankan secara adil dan sesuai hukum. Dengan demikian, prinsip maslahah dapat difungsikan sebagai parameter substantif untuk menilai "tujuan" beschikking: apakah keputusan itu mengarah pada perlindungan kepentingan umum dan hak individu, atau justru menimbulkan mudarat/ketidakadilan yang melahirkan sengketa.

________________________________________

12. Keadilan dan Kepastian Hukum sebagai Asas yang Mempertemukan Hukum Islam dan HAN

Dalam kajian penyelesaian sengketa menurut hukum Islam, dinyatakan bahwa terdapat asas-asas umum hukum Islam yang dapat diterapkan dalam persoalan hukum, termasuk asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Di sisi lain, kajian tentang penegakan hukum dalam pandangan Islam menekankan bahwa kepastian hukum akan tercapai jika penegakan hukum sejalan dengan undang-undang yang berlaku dan rasa keadilan masyarakat, serta menegaskan persamaan di depan hukum (equality before the law) (Islamiyati, 2019).

Pada ranah HAN, prinsip kepastian hukum juga diangkat sebagai syarat bahwa aturan harus jelas dan tepat, sekaligus menghubungkan kepastian hukum dengan keadilan dalam praktik penegakan norma (Kurniastuti & Putra, 2024). Bahkan, dalam studi tentang upaya administratif di PTUN, kepastian hukum disebut sebagai asas dalam negara hukum yang menekankan konsistensi peraturan dan penegakan hukum, serta menjadi alasan penting mengapa prosedur upaya administratif harus ditempuh sesuai ketentuan. Sintesis ini menunjukkan titik temu yang kuat: baik dalam asas hukum Islam maupun dalam HAN, keputusan/penegakan hukum dituntut mengandung dimensi keadilan dan kepastian sebagai prasyarat legitimasi (Kurniastuti & Putra, 2024; Islamiyati, 2019).

Pedoman keadilan prosedural dalam tradisi Islam juga dapat dibaca melalui risalah al-qadha Umar bin Khattab: hakim diminta memahami persoalan gugatan, mengambil keputusan setelah jelas benar-salahnya, menyamakan pandangan kepada para pihak, berlaku adil, menggunakan kekuatan logis, menggali rujukan Al-Qur'an dan Hadis ketika hukum kurang jelas, serta menghindari memutus perkara dalam keadaan marah atau emosional (Nuna et al., 2020). Walaupun risalah ini beroperasi dalam konteks peradilan, prinsip-prinsip tersebut relevan sebagai etika institusional bagi penyelenggaraan keputusan administratif: keputusan yang baik mensyaratkan pemahaman masalah, kejernihan alasan, perlakuan setara, dan kontrol atas bias emosional/konflik kepentingan (Nuna et al., 2020).

Karena keputusan administratif (beschikking) dapat menjadi sumber sengketa dan diuji di PTUN, maka kualitas rasionalitas dan keadilan pertimbangan—sebagaimana juga ditekankan dalam pembahasan ratio decidendi yang menuntut pengujian aspek kewenangan, prosedur, dan substansi—menjadi syarat yang koheren baik dengan tradisi peradilan modern maupun nilai-nilai normatif Islam (Nuna et al., 2020).

________________________________________

13. Amanah Jabatan dan Larangan Konflik Kepentingan: Dimensi Etika Syariah dalam Pengambilan Keputusan Administratif

Dalam perspektif hukum Islam tentang pengawasan terhadap penerapan peraturan perizinan, ditegaskan bahwa falsafah dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah, dan keadilan; jabatan dipahami sebagai amanah yang harus dijalankan, dan menunaikan amanah merupakan kewajiban. Prinsip amanah ini relevan terhadap pengambilan beschikking karena keputusan administratif adalah ekspresi kewenangan publik yang dapat menciptakan manfaat atau menimbulkan kerugian bagi warga (Amriani & Sewang, 2019). Ketika pejabat tidak menjalankan amanah secara profesional dan cermat, maka keputusan bisa cacat dan memicu sengketa, yang dalam logika HAN diuji melalui parameter kewenangan, prosedur, dan substansi serta AUPB. Dengan demikian, amanah dapat disintesiskan sebagai "etika internal" yang mendorong kepatuhan pada legalitas, kecermatan, dan orientasi kepentingan umum dalam pengambilan keputusan administratif.

Di samping itu, larangan konflik kepentingan merupakan prinsip yang dipandang penting baik dalam hukum modern maupun dalam ketentuan syariat. Kajian tentang asas konflik kepentingan menyimpulkan bahwa konflik kepentingan adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern yang aplikasinya tampak pada bidang ekonomi dan administratif; sekaligus ditegaskan bahwa syariat memiliki ketentuan ketat yang menentukan situasi konflik kepentingan dalam berbagai bidang, dan tindakan seperti itu pada umumnya tidak diperbolehkan dalam ketentuan hukum Islam serta dilarang dalam legislasi modern (Ilyas, 2018). Rujukan tersebut juga mendefinisikan konflik kepentingan sebagai situasi ketika aparat publik berada dalam posisi yang memungkinkan mengeluarkan keputusan pro/kontra terhadap pihak lain yang memiliki hubungan relasi/kerabat/kepentingan yang memberi keuntungan atau perlindungan bagi dirinya (Ilyas, 2018).

Bila disintesiskan dengan karakter beschikking yang sepihak dan berakibat hukum, maka konflik kepentingan menjadi ancaman langsung terhadap legitimasi keputusan administratif, karena ia mengganggu objektivitas alasan keputusan dan merusak prinsip keadilan serta kepastian hukum yang ditekankan baik oleh asas hukum Islam maupun HAN (Amriani & Sewang, 2019; Ilyas, 2018; Islamiyati, 2019).

________________________________________

14. Asas-Asas Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai Jembatan Konseptual Menuju Prinsip Maslahah

Dalam kajian kebijakan pembebasan biaya sertifikasi tanah wakaf, disebutkan bahwa kebijakan pemerintah merupakan implementasi fungsi HAN dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan sesuai asas pemerintahan umum yang baik, yaitu asas legalitas, kesamaan, keadilan, perlindungan hukum, kebijaksanaan, penyelenggaraan kepentingan umum, dan bertindak cermat. Pada level argumentasi putusan sengketa kepegawaian, AUPB dipertegas sebagai standar—khususnya profesionalitas, kepastian hukum, dan kecermatan—yang semestinya menjadi dasar penerbitan keputusan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks penegakan hukum administratif melalui instrumen perizinan dan paksaan administratif, ditegaskan pula bahwa penguasa selain memperhatikan norma perundang-undangan juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Nur & Fauziyah, 2023). Jika rujukan ini disintesiskan dengan prinsip maslahah—perlindungan kepentingan umum dan penolakan mudarat—sebagaimana dibahas dalam kajian hukum Islam, maka AUPB dapat dipahami sebagai "bahasa operasional" dalam hukum positif untuk memastikan keputusan administratif sejalan dengan tujuan kemaslahatan, keadilan, dan kepastian hukum. Artinya, pembacaan syariah terhadap beschikking dapat diarahkan pada penguatan internalisasi AUPB: keputusan yang legal, cermat, adil, dan berorientasi kepentingan umum adalah keputusan yang lebih dekat pada prinsip maslahah (Nur & Fauziyah, 2023).

________________________________________

15. Ilustrasi Bidang-Bidang yang Sering Melahirkan Beschikking dan Cara Membacanya "Menurut Hukum Islam"

Dalam bidang pertanahan, sengketa sertifikat—misalnya sertifikat hak guna bangunan—di PTUN dipahami berpangkal pada ketetapan tertulis yang memuat perbuatan administrasi negara yang melawan hukum. Pada saat yang sama, kajian tersebut juga menegaskan pengakuan kepemilikan tanah secara individual dalam relasi sosial-yuridis dalam perspektif hukum Islam, serta otoritas pemerintah (Imam) membuat regulasi pertanahan untuk kemaslahatan umum. Ini memberi kerangka normatif: penerbitan keputusan pertanahan sebagai beschikking harus menjaga keseimbangan antara kepastian hak individual dan kemaslahatan umum melalui keputusan yang legal dan adil (Islamiyati, 2019).

Dalam kajian lain yang mengulas efektivitas penyelesaian konflik agraria, ditegaskan bahwa PTUN berwenang mengadili sengketa yang berurusan dengan prosedur pendaftaran tanah (aspek administratif) ketika ada kesalahan atau cacat hukum administratif (Mustapa & Chakti, 2023). Sintesisnya, keputusan administratif pertanahan yang konkret–individual–final berpotensi berdampak besar pada hak-hak warga sehingga tuntutan amanah, kecermatan, dan larangan konflik kepentingan menjadi sangat relevan dalam pembacaan hukum Islam dan HAN secara bersamaan (Ilyas, 2018; Mustapa & Chakti, 2023).

Dalam bidang perizinan, keputusan izin dipahami sebagai keputusan tertulis yang substansinya memiliki karakteristik tertentu dan menjadi instrumen administrasi yang penting. Dalam konteks penegakan hukum administratif, paksaan administratif dan pencabutan/penarikan kembali izin dibahas sebagai sarana preventif untuk menghentikan perbuatan yang melanggar hukum dan mengembalikan keadaan semula, dengan penekanan bahwa fokus sanksi administratif adalah pada perbuatannya (Nur & Fauziyah, 2023). Jika ditautkan dengan prinsip maslahah dan amanah, maka keputusan perizinan sebagai beschikking idealnya diarahkan pada perlindungan kepentingan umum serta pencegahan mudarat—misalnya kerusakan tata ruang, gangguan lingkungan, atau ketidakadilan pelayanan—sekaligus dilaksanakan sesuai legalitas dan AUPB (Nur & Fauziyah, 2023). Sementara itu, pengawasan atas penerapan peraturan daerah tentang izin mendirikan bangunan dalam perspektif hukum Islam menekankan amanah dan keadilan sebagai dasar pengawasan, yang memperkuat argumen bahwa proses penerbitan dan pengawasan keputusan perizinan harus mencegah ketidakadilan dan meningkatkan kesadaran hukum.

Dalam bidang keimigrasian, tindakan administratif di luar proses peradilan menekankan kepastian hukum melalui keputusan tertulis yang memuat identitas, alasan, dan tindakan administratif untuk menjamin keadilan (Kurniastuti & Putra, 2024). Ini memperlihatkan bahwa bahkan ketika keputusan administratif bersifat cepat dan sepihak, dimensi tertulis dan alasan yang jelas tetap menjadi instrumen perlindungan terhadap potensi kesewenang-wenangan, yang sejalan dengan penekanan hukum Islam atas keadilan dan larangan perlakuan zalim (Islamiyati, 2019; Kurniastuti & Putra, 2024).

Dalam bidang kepegawaian/pendidikan, keputusan administratif seperti surat keputusan pengangkatan atau pemberhentian juga dapat dinilai berdasarkan legalitas kewenangan penerbit dan kepastian status hukum pihak terdampak (HR et al., 2018). Dalam semua contoh ini, pembacaan "menurut hukum Islam" tidak berarti mengganti standar legalitas positif, melainkan menambahkan parameter etika-teleologis—maslahah, amanah, keadilan, bebas konflik kepentingan—yang koheren dengan AUPB dan tujuan perlindungan warga dalam negara hukum (Ilyas, 2018).

________________________________________

16. Penutup: Sintesis Konseptual "Beschikking Menurut Hukum Islam"

Secara keseluruhan, beschikking/KTUN dapat disintesiskan sebagai perbuatan hukum administratif berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan badan/pejabat berwenang, berkarakter konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Amriani & Sewang, 2019; Situmorang & Suprima, 2024). Karena ia menjadi pangkal sengketa tata usaha negara ketika dipandang melawan hukum atau merugikan kepentingan warga, maka sistem hukum menyediakan kanal koreksi melalui upaya administratif dan PTUN, meski efektivitasnya dipengaruhi oleh kualitas eksekusi putusan dan kepatuhan pejabat (Wahyudi, 2021).

Dalam konteks Indonesia, pembacaan "menurut hukum Islam" terutama bekerja sebagai kerangka nilai dan tujuan: hukum Islam dalam ranah publik diposisikan sebagai sumber yang dapat memperkaya hukum nasional, dengan penekanan pada maslahah, keadilan, kepastian hukum, amanah, dan larangan konflik kepentingan sebagai pedoman etis dalam pengambilan keputusan publik (Ilyas, 2018). Titik temu paling operasional antara keduanya tampak pada AUPB dan prinsip pemerintahan yang baik—legalitas, keadilan, perlindungan hukum, kepentingan umum, dan kecermatan—yang dapat dibaca selaras dengan orientasi maslahah dan keadilan dalam tradisi hukum Islam (Nur & Fauziyah, 2023).

Dengan sintesis ini, beschikking yang ideal adalah keputusan yang tidak hanya sah secara formal dan prosedural, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral-teleologis karena diarahkan pada keadilan, kepastian, dan kemaslahatan publik.

________________________________________

Daftar Pustaka

Alakeel, K. A. (2020). Lima studi kasus dalam asas konflik kepentingan serta kesamaan antara fiqih dan hukum. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, 17(2), 243–259. https://doi.org/10.29313/shjih.v17i2.5502

Amriani, A., & Sewang, A. M. (2019). Sengketa sertifikat hak guna bangunan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam perspektif hukum Islam. Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, 55–67. https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v1i1.10940

Anita, A., Fachrurrazy, M., Yusmad, M. A., Jamaluddin, F., & Arif, F. M. (2023). Perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa pelanggaran terhadap dana nasabah di pasar modal. Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law, 8(2), 72–96. https://doi.org/10.24256/alw.v8i2.4279

Gestora, L. R., Subagiyo, D. T., & Wibisono, H. (2022). Problema hukum penerbitan sertifikat hak kekayaan tanpa objek (studi putusan hakim 451.K/TUN/2019). Perspektif, 27(3), 203–223. https://doi.org/10.30742/perspektif.v27i3.840

HR, R., Heryansyah, D., & Pratiwi, D. K. (2018). Perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(2), 339–358. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7

Ilyas, M. (2018). Sertifikasi dan labelisasi produk halal perspektif maslahat. Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 4(2), 357. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5682

Islamiyati, I. (2019). Analisis hukum administrasi terhadap kebijakan pemerintah mengenai pembebasan biaya sertifikasi tanah wakaf. Administrative Law & Governance Journal, 2(1), 1–18. https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.1-18

Kurniastuti, C. D., & Putra, P. S. (2024). Penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melanggar perizinan masuk di wilayah Indonesia berdasarkan Pasal 119 Ayat (1) jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (studi kasus di Kota Tangerang). Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 7(1), 198. https://doi.org/10.31604/justitia.v7i1.198-208

Mustapa, Z., & Chakti, A. G. R. (2023). Pengawasan DPRD terhadap penerapan peraturan daerah tentang izin mendirikan bangunan dalam perspektif hukum Islam. Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law, 8(1), 13–30. https://doi.org/10.24256/alw.v8i1.3636

Nuna, M., Moonti, R. M., Tumuhulawa, A., & Kodai, D. A. (2020). Kewenangan penyelesaian sengketa tata usaha negara terhadap putusan pemberhentian tidak dengan hormat. University of Bengkulu Law Journal, 5(2), 106–118. https://doi.org/10.33369/ubelaj.5.2.106-118

Nur, S. K., & Fauziyah, F. (2023). Legalitas usaha untuk perlindungan konsumen dalam perspektif hukum positif dan hukum bisnis syariah. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis (Jimbis), 2(4), 357–367. https://doi.org/10.24034/jimbis.v2i4.6244

Situmorang, C. I., & Suprima, S. (2024). Integrasi hukum dan filsafat dalam mengatur perilaku parkir: pendekatan multidisipliner untuk penanggulangan parkir liar. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(4), 10. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2594

Wahyudani, Z., Mukhlas, O. S., & Hakim, A. A. (2023). Aspek pidana dalam hukum keluarga dan penyelesaiannya pada lembaga hukum di Indonesia. Legalite Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam, 8(1), 75–90. https://doi.org/10.32505/legalite.v8i1.6197

Wahyudi, A. (2021). Eksekutorial putusan PTUN sebagai lembaga yudikatif. Politea Jurnal Politik Islam, 4(1), 121–145. https://doi.org/10.20414/politea.v4i1.3491