01217 - Beneficiary dalam Hukum Islam: Analisis Lintas Instrumen Pengelolaan Harta

Beneficiary in Islamic Law: A Cross-Instrument Analysis of Wealth Management

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep beneficiary (penerima manfaat) dalam hukum Islam melalui pendekatan sintesis literatur lintas instrumen pengelolaan harta, meliputi wasiyyah, faraid, hibah, trust/hibah trust, takaful, waqf, serta struktur keuangan syariah kontemporer seperti sukuk dan pembiayaan berbasis musharakah. Temuan menunjukkan bahwa status beneficiary dalam hukum Islam bersifat instrument-spesifik: masing-masing instrumen memiliki kerangka normatif tersendiri dalam menentukan siapa pihak yang berhak menerima manfaat dan pada batas-batas apa manfaat itu dapat diberikan. Dalam praktik kontemporer, terutama pada yurisdiksi yang menerapkan sistem hukum ganda seperti Malaysia, terjadi irisan dan konflik norma antara instrumen perencanaan harta berbasis civil law dengan ketentuan syariah, khususnya faraid. Artikel ini menyimpulkan bahwa penentuan beneficiary menurut syariah tidak cukup hanya dengan "menamai" penerima dalam dokumen hukum, melainkan harus disertai justifikasi syariah atas sumber hak, mekanisme tata kelola yang memadai, serta dokumentasi yang mencegah penafian hak pihak yang dilindungi syariah.

Kata kunci: beneficiary, hukum Islam, wasiyyah, faraid, hibah, trust, takaful, waqf, perencanaan harta Islam

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of beneficiary in Islamic law through a literature synthesis approach across wealth management instruments, including wasiyyah, faraid, hibah, trust/hibah trust, takaful, waqf, and contemporary Islamic financial structures such as sukuk and musharakah-based financing. The findings indicate that beneficiary status in Islamic law is instrument-specific: each instrument has its own normative framework for determining who is entitled to receive benefits and within what limits such benefits may be granted. In contemporary practice, particularly in dual-legal jurisdictions such as Malaysia, overlaps and normative conflicts arise between civil law-based estate planning instruments and Shariah provisions, especially faraid. This article concludes that determining a beneficiary under Shariah is not merely a matter of "naming" a recipient in legal documents, but must be accompanied by a Shariah justification of the source of rights, adequate governance mechanisms, and documentation that prevents the negation of rights protected under Shariah.

Keywords: beneficiary, Islamic law, wasiyyah, faraid, hibah, trust, takaful, waqf, Islamic estate planning

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam wacana hukum Islam, pembahasan tentang beneficiary (penerima manfaat) tidak dapat dilepaskan dari cara Islam memandang harta dan pengelolaannya. Literatur fiqh yang membahas pengelolaan harta menegaskan bahwa Islam memandang kekayaan dan properti sebagai amanah (trust) dari Allah, sehingga manusia pada hakikatnya berposisi sebagai pengelola/penanggung amanah (trustee) yang dibatasi oleh ketentuan syariah dalam menggunakan dan mendistribusikannya (Abdullah et al., 2023; Abubakar et al., 2015). Pada saat yang sama, Islam mengakui beragam mekanisme perolehan dan perpindahan harta yang sah, termasuk hibah (pemberian), mirath/faraid (waris), dan wasiyyah (wasiat), yang keseluruhannya menyediakan kerangka normatif untuk menentukan "siapa pihak yang berhak menerima manfaat" dari suatu tindakan hukum dan pada batas-batas apa manfaat itu boleh diberikan (Abdullah et al., 2023; Abubakar et al., 2015). Karena itu, "beneficiary menurut hukum Islam" perlu dipahami secara instrument-spesifik: status penerima manfaat dalam wasiat berbeda dengan penerima manfaat dalam hibah semasa hidup; berbeda pula dengan penerima manfaat dalam trust (amanah) modern, maupun penerima manfaat dalam asuransi/takaful yang lazim menggunakan mekanisme penamaan (nomination) (Abdullah et al., 2023; Salim et al., 2024).

Dalam praktik kontemporer—terutama pada konteks yurisdiksi yang menerapkan sistem ganda (misalnya Malaysia)—konsep penerima manfaat juga beririsan dengan problem tata kelola dan konflik norma antara instrumen perencanaan harta yang berakar dari civil law (misalnya trust ala ekuitas Inggris) dengan batasan-batasan syariah seperti faraid dan ketentuan wasiat (Azhar & Badarulzaman, 2015; Salisu, 2017; Sanek et al., 2023). Literatur tentang perencanaan harta Islam menempatkan trust sebagai instrumen perencanaan harta berbasis ekuitas Inggris: sebuah kewajiban ekuitas yang mengikat "trustee" untuk mengelola "trust property" demi kepentingan pihak yang disebut "beneficiary" (Sanek et al., 2023). Namun, ketika konsep ini di-Islamisasi melalui hibah trust (hibah trust), muncul pertanyaan besar: apakah desain instrumen tersebut menjaga hak ahli waris yang ditentukan faraid, atau justru dapat dipakai untuk "mengosongkan" harta dari distribusi faraid melalui pemindahan semasa hidup (Moidin et al., 2023; Salisu, 2017). Oleh sebab itu, artikel ini mensintesis temuan-temuan literatur tentang wasiyyah, hibah, trust/hibah trust, takaful/nomination, dan waqf untuk menjelaskan bagaimana hukum Islam memetakan penerima manfaat (beneficiary) dan apa implikasi hukumnya pada masing-masing instrumen (Abdullah et al., 2023; Hidir et al., 2021).

________________________________________

2. Kerangka Konseptual: "Penerima Manfaat" sebagai Subjek Hak dalam Instrumen yang Berbeda

Di dalam instrumen-instrumen pengelolaan harta Islam, penerima manfaat pada dasarnya adalah subjek yang memperoleh hak atas nilai ekonomi (kepemilikan, manfaat/ususfruk, atau pembayaran) yang lahir dari tindakan hukum tertentu—misalnya akad (kontrak), hibah, wasiat, atau penetapan waqf. Pada tingkat konseptual, literatur hukum Islam tentang wasiat menegaskan bahwa bequest (wasiyyah) memiliki rukun/fundamen yang meliputi pemberi wasiat (testator), penerima wasiat (beneficiary), objek wasiat, serta formula/ungkapan untuk mewujudkan akad/kontrak legacy tersebut (Abdullah et al., 2023). Dengan demikian, "beneficiary" adalah kategori yang memang melekat pada struktur normatif instrumen syariah, bukan sekadar istilah administratif modern (Abdullah et al., 2023; Abubakar et al., 2015). Di sisi lain, literatur tentang beneficial ownership juga menegaskan bahwa "beneficiary" dalam konteks trust adalah "a person for whose benefit property is held in trust", termasuk pihak yang ditunjuk untuk menerima sesuatu melalui wasiat atau polis asuransi (Muneeza & Mustapha, 2020). Keterkaitan definisional ini penting, karena menunjukkan bahwa dalam praktik modern, istilah beneficiary dapat muncul di banyak ranah (trust, sukuk, asuransi), tetapi status hukumnya tetap harus diuji menurut "asal" haknya: apakah berasal dari hibah semasa hidup, wasiyyah pascakematian, atau hak waris faraid (Abdullah et al., 2023; Muneeza & Mustapha, 2020; Salim et al., 2024).

Kerangka ini juga membantu menjelaskan perbedaan antara (i) penerima manfaat yang memperoleh hak penuh sebagai pemilik (atau pemilik manfaat/beneficial owner) dan (ii) pihak yang sekadar "menerima" untuk kemudian mengelola/menyalurkan kepada pihak lain sebagai trustee/eksekutor. Dalam diskursus penamaan penerima (nomination) pada dana bergerak dan produk keuangan di Malaysia, misalnya, ditegaskan bahwa bagi Muslim, penama/nominee pada prinsipnya berfungsi sebagai trustee yang bertanggung jawab mendistribusikan harta kepada ahli waris yang berhak menurut hukum Islam, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu (misalnya pengkondisian hibah) (Hidir et al., 2021; Salim et al., 2024). Dengan kata lain, "nama beneficiary" di dokumen modern tidak otomatis identik dengan "pemilik manfaat final" menurut syariah; perlu ditentukan apakah ia beneficiary substantif atau trustee administratif (Halim & Abdullah, 2012; Hidir et al., 2021; Salim et al., 2024).

________________________________________

3. Beneficiary dalam Wasiyyah (Wasiat): Batasan 1/3 dan Relasi dengan Ahli Waris

Literatur yurisprudensial tentang wasiyyah menekankan bahwa Islam mengatur distribusi harta agar hak ahli waris tidak terlanggar, sehingga wasiyyah tidak boleh menjadi instrumen yang mengorbankan bagian ahli waris yang telah ditetapkan syariah (Abdullah et al., 2023). Salah satu batasan utama yang ditegaskan adalah bahwa seseorang berhak membuat wasiat maksimal atas sepertiga dari hartanya dan tidak melampaui itu, dengan tujuan agar hak ahli waris legal tidak terjejas (Abdullah et al., 2023). Kajian tentang pelindungan hak perempuan dalam konteks suksesi juga menegaskan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa testator berwenang mengalihkan tidak lebih dari sepertiga harta pada saat kematian, sedangkan sisanya harus turun kepada ahli waris dalam proporsi yang telah ditetapkan hukum Islam, kecuali para ahli waris menyetujui penyimpangan dari aturan tersebut (Mustafa & Rahman, 2023). Literatur yang sama menegaskan prinsip normatif penting bahwa wasiat "tidak seharusnya dibuat" untuk ahli waris yang memang sudah berhak menurut hukum suksesi Islam (Mustafa & Rahman, 2023). Dengan demikian, dalam wasiyyah, penerima manfaat (beneficiary) idealnya adalah non-ahli-waris (misalnya pihak yang tidak menerima faraid), dan haknya dibatasi secara kuantitatif oleh norma syariah (batas sepertiga) (Abdullah et al., 2023; Mustafa & Rahman, 2023).

Dalam praktik, batasan beneficiary wasiyyah tidak hanya menjadi teori fiqh, melainkan juga berkelindan dengan persoalan yurisdiksi dan validasi wasiat. Studi tentang pelaksanaan wasiat Muslim di Malaysia menjelaskan adanya sistem dualisme yurisdiksi: pengelolaan prosedural harta peninggalan (misalnya probate) berada pada ranah pengadilan sipil, sedangkan penentuan keabsahan substantif wasiat menurut syariah berada pada ranah pengadilan syariah (Azhar & Badarulzaman, 2015). Ketiadaan ketentuan yang mewajibkan validasi awal oleh pengadilan syariah sebelum probate berpotensi membuka ruang eksekusi wasiat yang tidak sesuai ketentuan syariah tentang wasiat (termasuk soal siapa beneficiary yang sah dan batasnya), sehingga dapat menghindari distribusi faraid (Azhar & Badarulzaman, 2015). Artinya, konsep beneficiary dalam wasiyyah secara normatif jelas (non-ahli-waris, maksimal sepertiga), tetapi implementasinya dapat menjadi problematik jika tata kelola dan koordinasi yurisdiksi tidak memastikan kepatuhan terhadap norma syariah (Azhar & Badarulzaman, 2015; Mustafa & Rahman, 2023).

________________________________________

4. Beneficiary dalam Waris/Faraid dan Dampaknya pada Instrumen Modern (Nomination, Dana Bergerak, Pensiun)

Literatur tentang nomination atas harta bergerak di Malaysia menegaskan bahwa Muslim tunduk pada faraid selain ketentuan civil law, sehingga penentuan "beneficiary yang berhak" pada akhirnya kembali pada prinsip ahli waris yang sah menurut faraid (Hidir et al., 2021). Dalam praktik administrasi, dijelaskan bahwa Faraid certificate berfungsi untuk memverifikasi siapa beneficiary yang berhak serta porsi masing-masing, tetapi sertifikat tersebut tidak memberikan kewenangan mengadministrasikan harta (Hidir et al., 2021). Konsekuensinya, pihak yang "ditunjuk" atau "dinominasikan" pada instrumen tertentu tidak selalu menjadi penerima manfaat final; ia bisa saja hanya menjadi trustee/eksekutor yang menyalurkan kepada para ahli waris yang ditentukan oleh faraid (Halim & Abdullah, 2012; Hidir et al., 2021). Studi tentang kebijakan nomination juga menegaskan bahwa pengadilan menyatakan untuk orang Melayu, nomination tidak menjadikan nominee sebagai beneficiary atas bagian tersebut (Halim & Abdullah, 2012). Dengan demikian, dalam ranah waris, beneficiary adalah ahli waris yang diakui syariah, sedangkan perangkat administratif modern (nomination) memerlukan interpretasi syariah untuk memastikan tidak terjadi deviasi dari faraid (Halim & Abdullah, 2012; Hidir et al., 2021).

Kajian tentang produk investasi bergerak seperti unit trust dan pensiun dalam konteks Muslim Malaysia juga menegaskan bahwa aset tersebut akan diperlakukan sebagai bagian dari estate dan tunduk pada distribusi faraid (Hidir et al., 2021). Bahkan ketika seseorang menominasikan penerima untuk sejumlah dana (misalnya dana asuransi/takaful atau dana institusional tertentu), ekspektasi yang dibangun oleh literatur adalah bahwa pihak penerima/nominee akan mendistribusikannya kembali sesuai prinsip hukum Islam (Hidir et al., 2021). Karena itu, ketika membicarakan beneficiary "menurut hukum Islam" pada produk keuangan modern, salah satu isu kuncinya adalah membedakan apakah penunjukan penerima merupakan penetapan beneficiary substantif (misalnya hibah yang sah) atau sekadar mekanisme percepatan pencairan yang tetap harus kembali ke faraid (Azhar & Arshad, 2020; Halim & Abdullah, 2012; Hidir et al., 2021).

________________________________________

5. Beneficiary dalam Hibah: Transfer Semasa Hidup, Hibah Bersyarat, dan Potensi Sengketa

Hibah dalam literatur perencanaan harta Islam diposisikan sebagai instrumen distribusi harta semasa hidup yang dapat menjadi solusi untuk mengalihkan harta kepada pihak tertentu, termasuk non-ahli-waris, di luar mekanisme wasiyyah dan faraid (Abubakar et al., 2015; Tang, 2023). Dalam analisis tentang hibah amanah/hibah trust komersial, hibah didefinisikan secara terminologis sebagai akad pemberian hak milik (tamlik) secara sukarela kepada pihak lain selama hidup tanpa mengharapkan imbalan (Tang, 2023). Sejalan dengan itu, literatur tentang hibah dalam administrasi harta Islam menegaskan bahwa hibah adalah salah satu instrumen yang berada dalam kerangka pengelolaan harta Islam bersama wasiat dan waqf, dan jika dijalankan sesuai aturan, dapat menjaga hak pihak yang berhak dan mengurangi kompleksitas pembagian pascakematian (Abubakar et al., 2015). Namun, literatur yang sama juga menekankan realitas bahwa sengketa bisa muncul setelah donor meninggal jika hibah dilakukan tidak cermat atau tidak selaras dengan prinsip syariah (Abubakar et al., 2015). Oleh karena itu, status beneficiary hibah—yakni penerima hibah—harus ditopang oleh pemenuhan rukun/syarat hibah dan dokumentasi yang memadai agar haknya tidak dipersoalkan (Abubakar et al., 2015; Tang, 2023).

Perkembangan hibah sebagai produk institusional juga memunculkan bentuk-bentuk hibah bersyarat yang kompleks. Literatur tentang praktik hibah di institusi takaful menegaskan adanya perdebatan status manfaat takaful: apakah ia menjadi harta pusaka yang didistribusikan berdasarkan faraid atau dapat "dijadikan" hibah (gift) (Azhar & Arshad, 2020). Dalam konteks hibah bersyarat dalam takaful, dinyatakan kekhawatiran bahwa kontrak hibah bersyarat dapat disalahgunakan untuk menafikan hak penerus tertentu karena peraturan (IFSA) tidak secara jelas menyebut siapa yang eligible dinamai sebagai beneficiary dalam hibah bersyarat tersebut (Azhar & Arshad, 2020). Analisis hibah sebagai instrumen keuangan dari perspektif legal Malaysia juga menguatkan kekhawatiran serupa: ada pandangan bahwa hibah bersyarat yang dibolehkan IFSA dapat disalahgunakan untuk menafikan hak ahli waris karena undang-undang tidak menginterpretasikan secara jelas makna "beneficiary" dalam hibah bersyarat dan tidak menegaskan bahwa beneficiary mesti pihak yang memiliki "coverable rights" atas peserta takaful (Ghani, 2018). Dengan demikian, pada hibah bersyarat, penentuan beneficiary bukan sekadar "siapa yang ditulis", melainkan harus dikaitkan dengan parameter syariah dan pengaman agar tidak menjadi instrumen penghilangan hak yang dilindungi (misalnya hak ahli waris) (Azhar & Arshad, 2020; Ghani, 2018).

Literatur tentang collateral hibah (hibah atas aset yang dijadikan jaminan) menambahkan dimensi lain: hibah dapat dikombinasikan dengan akad jaminan (collateral), yang membuat hak kepemilikan dan hak beneficiary "tersuspensi" hingga adanya persetujuan pihak pemegang gadai/jaminan (Saidu et al., 2021). Literatur yang sama menjelaskan perbedaan pandangan fiqh yang menekankan bahwa qabd berperan dalam "menyempurnakan" hibah setelah ijab dan qabul; bahkan dinyatakan bahwa hibah dapat sah dan efektif setelah qabul diucapkan oleh beneficiary hibah meskipun aset belum diserahkan, dengan analogi bahwa hibah adalah akad tabarru' yang serupa dengan wasiat dan waqf (Saidu et al., 2021). Di sini tampak bahwa status beneficiary (penerima hibah) berkaitan erat dengan teori pemindahan hak dalam fiqh (ijab-qabul, qabd), serta dengan pembatasan hak pihak ketiga ketika objek hibah terikat akad lain (jaminan) (Saidu et al., 2021). Karena itu, secara normatif beneficiary hibah adalah penerima yang dituju dalam tamlik semasa hidup, tetapi secara praktik ia dapat menghadapi pembatasan akibat desain akad dan status objek hibah (Azhar & Arshad, 2020; Saidu et al., 2021).

________________________________________

6. Beneficiary dalam Trust dan Hibah Trust: Antara Kemaslahatan Perencanaan Harta dan Risiko Menghindari Faraid

Dalam literatur perencanaan harta Islam era kontemporer, trust dijelaskan sebagai instrumen perencanaan harta yang berakar pada konsep ekuitas Inggris: suatu kewajiban ekuitas yang mengikat trustee untuk mengadministrasikan trust property bagi kepentingan beneficiary (Sanek et al., 2023). Di Malaysia, kajian yang meninjau implementasi trust dan wasiat melalui teknologi juga mengulang definisi tersebut dan menekankan relasi fidusia sebagai basis tanggung jawab trustee kepada beneficiary (Sanek et al., 2023). Dalam praktik industri, studi kasus pada Amanah Raya Berhad (ARB) menunjukkan bahwa instrumen trust dapat dinilai memenuhi persyaratan syariah walaupun berbasis civil law, dan fleksibilitas trust deed dapat membantu donor merencanakan harta secara sistematis semasa hidup (Manaf et al., 2023). Studi tersebut juga menautkan trust instrument dengan problem perencanaan harta spesifik seperti isu "frozen estate" dan isu penamaan beneficiary yang berusia di bawah 18 tahun (Manaf et al., 2023). Dengan demikian, pada trust, beneficiary adalah pihak yang berhak atas manfaat trust property sesuai trust deed, sementara trustee memegang kewajiban administratif dan fidusia untuk merealisasikan tujuan trust (Manaf et al., 2023; Sanek et al., 2023).

Namun, literatur juga menunjukkan bahwa hibah trust (hibah + trust) adalah inovasi hibrida yang memunculkan tantangan validitas di pengadilan sipil dan syariah. Analisis komparatif menyebut hibah trust sebagai upaya Islamisation of the English trust melalui penggabungan hibah inter vivos dan trust sebagai penawaran manajemen kekayaan kepada klien (Moidin et al., 2023). Studi ini menegaskan potensi tantangan: pada satu sisi, trust dapat dipandang kompatibel dengan prinsip Islam (bahkan ada argumen historis trust berkembang dari waqf), tetapi pada sisi lain, desain trust dapat memungkinkan settlor menyelesaikan seluruh hartanya ke dalam discretionary trust semasa hidup sehingga tidak menyisakan apapun bagi beneficiary faraid (Moidin et al., 2023). Dengan kata lain, beneficiary dalam hibah trust dapat menjadi pihak yang menerima manfaat sesuai trust deed, tetapi kepatuhan syariahnya dipersoalkan jika instrumen dipakai untuk menghindari hak ahli waris yang ditentukan faraid (Manaf et al., 2023; Moidin et al., 2023).

Problem ini makin kompleks karena aspek yurisdiksi dan hukum yang berlaku. Analisis legal tentang hibah sebagai instrumen keuangan di Malaysia menegaskan bahwa kontrak trust relatif diatur oleh civil law (Trustee Act 1949), dan dalam sengketa hibah trust, hukum trust sipil berpotensi "mengungguli" hukum syariah (Ghani, 2018). Bahkan dinyatakan bahwa pengadilan dalam kasus tertentu menerapkan hukum trust, bukan hukum Islam, untuk menegakkan gift melalui deklarasi trust lisan dalam konteks keluarga Muslim (Ghani, 2018). Karena itu, meskipun beneficiary hibah trust dapat ditetapkan dalam dokumen, perlindungan hak beneficiary (baik beneficiary versi trust deed maupun ahli waris versi faraid) akan sangat dipengaruhi oleh forum penyelesaian sengketa dan rezim hukum yang dipakai (Ghani, 2018; Manaf et al., 2023; Moidin et al., 2023).

Sejalan dengan itu, literatur tentang kewajiban trustee kepada beneficiary menekankan unsur transparansi dan akuntabilitas: beneficiary sebagai penerima harta trust memiliki hak mengetahui status pengelolaan trust (terutama status keuangannya), sehingga trustee berkewajiban menyediakan laporan keuangan trust upon request dan mengizinkan beneficiary memeriksa akun serta dokumen trust (Mohamad, 2018). Akan tetapi, kajian yang sama menyoroti bahwa dalam konteks waqf enactments, kewajiban mutawalli terhadap beneficiary tidak sejelas ketentuan trustee dalam Trustee Act 1949, sehingga ada ruang perbaikan tata kelola demi melindungi beneficiary (Mohamad, 2018). Temuan ini relevan untuk hibah trust juga, karena hibah trust beroperasi dalam logika trustee–beneficiary dan memerlukan standar perlindungan hak beneficiary yang kuat, baik menurut kerangka sipil maupun syariah (Ghani, 2018; Mohamad, 2018; Moidin et al., 2023).

________________________________________

7. Beneficiary dalam Asuransi/Takaful: Nomination, "Proper Claimant", dan Perdebatan Hibah vs Faraid

Literatur tentang takaful menegaskan definisi legal yang penting: menurut IFSA 2013, takaful adalah pengaturan mutual di mana peserta bersepakat berkontribusi pada suatu dana yang memberikan manfaat keuangan mutual yang dibayar kepada peserta takaful atau beneficiary-nya ketika terjadi peristiwa yang telah disepakati sebelumnya (pre-agreed events) (Ercanbrack, 2019). Konsekuensi dari definisi ini adalah bahwa status beneficiary takaful pada dasarnya adalah pihak yang berhak menerima pembayaran dari dana takaful ketika event yang diperjanjikan terjadi, dan cakupan manfaat dibatasi oleh klausul peristiwa yang telah disepakati (Ercanbrack, 2019). Literatur yang sama menambahkan bahwa penggunaan dana tabarru' untuk tujuan di luar yang disepakati kontrak bertentangan dengan civil law dan menimbulkan pertanyaan keberlanjutan penggunaan dana untuk kejadian yang tidak disebutkan dalam kontrak (Ercanbrack, 2019). Dengan demikian, beneficiary dalam takaful secara kontraktual ditetapkan oleh kontrak, tetapi ruang ijtihad dan perubahan klausul dapat menjadi isu ketika kejadian yang membutuhkan manfaat tidak diatur dalam kontrak (Ercanbrack, 2019).

Dalam praktik Malaysia, penentuan beneficiary pada asuransi/takaful sangat sering menggunakan mekanisme nomination (penamaan penerima). Studi tentang praktik nomination pada operator takaful menjelaskan bahwa nomination dilakukan agar beneficiaries menerima manfaat takaful secara cepat, tetapi praktik klausul nomination dalam family takaful dinilai "vague" karena Takaful Act 1984 tidak secara tegas memberikan aturan (Zakaria et al., 2017). Studi ini juga menemukan bahwa form nomination tidak distandarisasi antar operator dan status nominee sering tidak dijelaskan apakah sebagai beneficiary atau eksekutor (Zakaria et al., 2017). Pada sisi lain, literatur legal tentang kebijakan nomination menegaskan bahwa di Malaysia efek klausul nomination berbeda antar institusi tergantung hukum yang mengatur, dan terdapat ketidakselarasan dengan fatwa yang menyatakan nominee hanya trustee (Halim & Abdullah, 2012). Studi tersebut juga menegaskan bahwa dalam asuransi konvensional, ketentuan menyatakan bagi Muslim, nominee pada kematian pemilik polis adalah eksekutor (bukan beneficiary) yang harus mendistribusikan uang polis sesuai hukum waris Islam; meskipun Insurance Act 1996 telah dicabut dan digantikan Financial Services Act 2013, ketentuan serupa tetap ada (Halim & Abdullah, 2012). Dengan demikian, dalam konteks Muslim, "beneficiary yang berhak menurut syariah" seringkali bukan nominee yang tercantum, melainkan ahli waris; sementara nominee memegang fungsi trustee/eksekutor untuk menyalurkan (Halim & Abdullah, 2012; Hidir et al., 2021; Zakaria et al., 2017).

Literatur lain yang membandingkan status nomination harta bergerak menegaskan secara eksplisit bahwa bagi Muslim, nominee (dalam konteks produk nomination-based) berperan "semata-mata sebagai trustee" dan bertanggung jawab mendistribusikan kepada ahli waris yang sah; sementara bagi non-Muslim civil law berlaku secara lebih langsung (Hidir et al., 2021). Bahkan ketika "policy monies" atau dana tertentu cair kepada nominee, ekspektasinya adalah nominee mendistribusikan dana sesuai prinsip hukum Islam (Halim & Abdullah, 2012; Hidir et al., 2021). Ini menunjukkan bahwa, menurut kerangka syariah yang diterapkan dalam literatur Malaysia, beneficiary substantif adalah ahli waris faraid (kecuali ada mekanisme syariah lain seperti hibah yang sah), sedangkan nominee adalah mekanisme administratif (Halim & Abdullah, 2012; Hidir et al., 2021; Zakaria et al., 2017).

Isu beneficiary dalam takaful juga terkait dengan konsep insurable interest/coverable interest. Kajian doktrinal tentang insurable interest menegaskan bahwa konsep ini dalam traditional law menuntut bahwa untuk memperoleh manfaat, seseorang harus memiliki insurable interest dan harus dinominasikan; jika tidak, ia dapat didiskualifikasi dari menerima manfaat sebagai legal beneficiary (Radzi & Lewis, 2015). Namun kajian tersebut juga menegaskan bahwa konsep traditional law ini tidak dapat diterapkan sepenuhnya pada syariah, karena dalam family takaful peserta bukan "diinsuransikan" melainkan berpartisipasi dalam kontrak mutual cooperation (Radzi & Lewis, 2015). Studi yang sama menyarankan bahwa insurable interest dalam family takaful dapat dijustifikasi berdasarkan hukum waris (al-mirath), wasiyyah, dan debt (Radzi & Lewis, 2015). Dalam kaitan ini, literatur tentang hibah dalam takaful dan hibah sebagai instrumen keuangan memperingatkan bahwa IFSA tidak menjelaskan secara tegas siapa yang eligible menjadi beneficiary dalam conditional hibah, sehingga berpotensi menjadi kanal penafian hak ahli waris (Azhar & Arshad, 2020; Ghani, 2018). Dengan demikian, syariah menuntut agar beneficiary pada takaful tidak sekadar "ditunjuk", tetapi juga memiliki justifikasi relasional/kehakkan tertentu sesuai prinsip syariah yang melandasi takaful (Azhar & Arshad, 2020; Ghani, 2018; Radzi & Lewis, 2015).

Karena adanya ketegangan antara tujuan perlindungan keluarga, kecepatan pencairan, dan kepatuhan faraid, literatur mengusulkan alternatif struktur penyaluran manfaat. Kajian tentang penerapan umra dan ruqba dalam disbursement family takaful menilai bahwa jika manfaat takaful dibagikan murni berdasarkan hukum waris, tujuan dasar takaful bisa terabaikan karena manfaat mungkin mengalir kepada pihak yang tidak terdampak secara ekonomi oleh kematian peserta (M. Abdullah, 2019). Studi tersebut mengusulkan bahwa manfaat takaful dapat disalurkan berbasis konsep umra dan ruqba, yang valid dengan syarat setelah donasi dieksekusi, objek donasi tidak boleh kembali kepada donor (M. Abdullah, 2019). Studi tentang kebijakan nomination juga mengidentifikasi isu hibah ruqba dalam takaful sebagai salah satu problem yang perlu diperjelas dalam kebijakan nomination-based products (Halim & Abdullah, 2012). Dengan demikian, diskursus beneficiary dalam takaful memperlihatkan adanya beberapa jalur konseptual: (i) beneficiary sebagai ahli waris faraid (nominee trustee), (ii) beneficiary sebagai penerima hibah bersyarat (yang harus dipastikan tidak menyimpang dari parameter syariah), dan (iii) beneficiary melalui struktur umra/ruqba yang didesain agar tujuan perlindungan takaful tidak hilang sekaligus meminimalkan problem konsekuensial dari nomination/hibah absolut (M. Abdullah, 2019; Azhar & Arshad, 2020; Halim & Abdullah, 2012).

________________________________________

8. Beneficiary dalam Waqf: Mawquf 'Alayh, Hak atas Usufruk, dan Tata Kelola Mutawalli

Dalam waqf, beneficiary (mawquf 'alayh) adalah unsur/komponen pendirian waqf yang sangat sentral. Studi tentang pengembangan tanah waqf menegaskan bahwa definisi waqf dalam enactments juga memuat konstituen pendirian waqf seperti waqif (donor), mawquf (harta waqf), dan mawquf 'alayh (beneficiaries) (Meng, 2015). Literatur yang menelaah waqf dari perspektif hukum Islam dan hukum Malaysia juga menegaskan konsep waqf sebagai penahanan harta (corpus) agar manfaat/keuntungannya mengalir untuk tujuan tertentu; bahkan dikutip definisi Abu Hanifah yang menyatakan bahwa hak donor atas harta dapat "tetap" sementara manfaatnya disalurkan untuk objek kebajikan (N. I. Abdullah & Aziz, 2010). Literatur yang sama membedakan beneficiary waqf menjadi beneficiary spesifik (misalnya orang tertentu atau kelompok tertentu) dan beneficiary nonspesifik, serta menyatakan bahwa bila waqf diperuntukkan bagi beneficiary spesifik, syaratnya adalah kemungkinan transfer kepemilikan dalam kondisi beneficiary tersebut eksis secara eksternal (N. I. Abdullah & Aziz, 2010). Ini menunjukkan bahwa beneficiary dalam waqf bukan sekadar "penerima bantuan", tetapi subjek yang ditentukan dalam akta waqf dan menjadi fokus syarat-syarat validitas waqf (N. I. Abdullah & Aziz, 2010; Meng, 2015).

Dari sisi hak-hak beneficiary, kajian ekosistem stakeholder waqf di Malaysia menegaskan bahwa beneficiary dapat berupa pihak yang memiliki hak menggunakan properti waqf (misalnya penyewa rumah/toko waqf) atau pihak yang menerima manfaat dari hasil sewa waqf dalam bentuk tunai maupun bantuan non-moneter (Jamil & Jamal, 2016). Kajian lain tentang strategi investasi aset waqf menegaskan konsep pemeliharaan aset waqf dan distribusi manfaatnya, dengan menekankan indikator tahbis al-asal (menjaga aset pokok) dan tasbil al-thamarah (mendistribusikan manfaat aset kepada beneficiary) (Sulong & Taha, 2021). Dengan demikian, beneficiary dalam waqf dapat menerima manfaat dalam bentuk usufruct (hak guna/manfaat) atau pendistribusian hasil, dan desain pengelolaan waqf seharusnya berorientasi menjaga keberlanjutan manfaat bagi beneficiary sesuai tujuan waqf (Jamil & Jamal, 2016; Sulong & Taha, 2021).

Posisi mutawalli/trustee juga menentukan apakah hak beneficiary terjaga. Studi tentang waqf land development menekankan bahwa mutawalli adalah pihak yang dipercaya mengelola, memelihara, melindungi, dan mengembangkan aset waqf untuk kepentingan komunitas Muslim, dan ia dipandang sebagai pengawas yang menjaga hak beneficiary sesuai syarat waqif dan prinsip hukum Islam (Meng, 2015). Sementara itu, analisis optimisasi waqf law melalui perbandingan Trustee Act 1949 dan waqf enactments menegaskan bahwa beneficiary sebagai penerima trust property memiliki hak mengetahui status pengelolaan (terutama finansial), dan trustee wajib memberikan laporan keuangan upon request serta memungkinkan beneficiary memeriksa akun/dokumen trust (Mohamad, 2018). Namun kajian tersebut juga menggarisbawahi bahwa waqf enactments belum sejelas Trustee Act 1949 dalam merinci kewajiban mutawalli terhadap beneficiary, sehingga perlindungan hak beneficiary masih dapat ditingkatkan (Mohamad, 2018). Dengan kata lain, definisi beneficiary dalam waqf jelas (mawquf 'alayh), haknya dapat berupa penggunaan atau hasil, tetapi efektivitas hak tersebut sangat bergantung pada kualitas tata kelola mutawalli dan kejelasan kerangka regulasi (Jamil & Jamal, 2016; Meng, 2015; Mohamad, 2018).

________________________________________

9. Beneficiary dan Beneficial Ownership dalam Keuangan Syariah (Sukuk dan Pembiayaan): Hak Manfaat sebagai Bentuk Kepemilikan

Konsep beneficiary juga terkait dengan konsep beneficial ownership yang banyak dipakai pada struktur sukuk atau pembiayaan berbasis kemitraan. Analisis syariah tentang beneficial ownership pada sukuk asset-based menjelaskan bahwa dalam asset-based sukuk, yang berpindah kepada investor seringkali bukan legal title melainkan beneficial ownership; dan secara definisional beneficial ownership adalah "beneficiary's interest in trust property," yakni pihak yang menikmati manfaat kepemilikan meskipun tidak tercatat sebagai pemilik nominal (Muneeza & Mustapha, 2020). Studi yang sama memberikan definisi beneficiary sebagai pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari suatu penetapan, disposisi, atau penunjukan (termasuk dalam wasiat atau polis asuransi) (Muneeza & Mustapha, 2020). Dari perspektif fiqh, kajian appraisal beneficial ownership pada sukuk ijarah menyimpulkan bahwa beneficial ownership seharusnya dipandang sebagai true ownership karena syariah membolehkan transfer kepemilikan hanya dengan basis kontrak (offer and acceptance) dan dokumentasi dapat menetapkan siapa pemilik serta liabilitasnya meskipun tidak terdaftar sebagai legal owner di kantor tanah (Imomov, 2021). Temuan serupa juga dinyatakan dalam kajian kritis beneficial ownership pada musharakah-based home financing, yang menyatakan bahwa beneficial ownership dipandang sebagai true ownership karena syariah mengizinkan transfer kepemilikan berbasis ijab-qabul dan ketiadaan pendaftaran legal tidak berarti ketiadaan true ownership, asalkan dokumentasi menyatakan hak dan liabilitas para pihak (Halim et al., 2020). Dengan demikian, dalam keuangan syariah modern, "penerima manfaat" dapat berwujud sebagai pemilik manfaat (beneficial owner) yang hak dan tanggung jawabnya ditentukan kontrak, dan status ini memiliki implikasi liabilitas terhadap aset dasar (Halim et al., 2020; Imomov, 2021; Muneeza & Mustapha, 2020).

Implikasi dari sini bagi diskusi beneficiary adalah: hukum Islam tidak selalu mensyaratkan legal title formal sebagai prasyarat tunggal bagi penerimaan manfaat; yang lebih ditekankan adalah kejelasan akad, dokumentasi, dan keterikatan hak–liabilitas yang konsisten dengan prinsip kepemilikan (milkiyyah) (Halim et al., 2020; Imomov, 2021). Namun literatur juga menekankan kebutuhan parameter syariah untuk penggunaan beneficial ownership agar tetap patuh pada persyaratan syariah tentang kepemilikan (Halim et al., 2020; Imomov, 2021). Ini paralel dengan perdebatan beneficiary di takaful dan hibah trust: penunjukan "penerima manfaat" dalam dokumen modern harus diuji apakah ia menciptakan hak milik/hak manfaat yang sah menurut syariah, atau sekadar label administratif yang berpotensi menimbulkan sengketa atau menafikan hak pihak lain (Azhar & Arshad, 2020; Halim et al., 2020; Halim & Abdullah, 2012; Moidin et al., 2023).

________________________________________

10. Sintesis Praktis: Cara Menentukan "Beneficiary yang Berhak" Menurut Syariah pada Berbagai Instrumen

Berdasarkan sintesis literatur, status "beneficiary menurut hukum Islam" dapat dipetakan secara prinsipil sebagai berikut.

Pada wasiyyah, beneficiary adalah penerima wasiat yang secara normatif dibatasi oleh ketentuan sepertiga dan idealnya bukan ahli waris faraid; pelanggaran batas ini berpotensi mengganggu hak ahli waris kecuali ada persetujuan mereka (M. M. Abdullah et al., 2023; Mustafa & Rahman, 2023).

Pada faraid, beneficiary adalah ahli waris yang ditentukan syariah; sertifikat faraid memverifikasi siapa beneficiary dan porsinya, sedangkan nominee dalam banyak produk modern cenderung dipahami sebagai trustee/eksekutor untuk menyalurkan sesuai faraid (kecuali terdapat mekanisme syariah lain yang sah) (Halim & Abdullah, 2012; Hidir et al., 2021).

Pada hibah, beneficiary adalah penerima hibah semasa hidup yang memperoleh tamlik sukarela; tetapi pada hibah bersyarat (khususnya dalam takaful) dan hibah atas aset yang dijaminkan, status beneficiary dapat menjadi kontroversial karena risiko penyalahgunaan untuk menafikan hak ahli waris serta adanya pembatasan hak pihak ketiga (pemegang jaminan) (Azhar & Arshad, 2020; Ghani, 2018; Saidu et al., 2021).

Pada trust dan hibah trust, beneficiary adalah pihak yang ditetapkan memperoleh manfaat dari trust property, tetapi instrumen tersebut dapat dipersoalkan jika dipakai untuk menghindari faraid dan jika rezim penyelesaian sengketa membuat hukum sipil "mengungguli" syariah (Ghani, 2018; Manaf et al., 2023; Moidin et al., 2023).

Pada takaful, beneficiary dapat ditentukan oleh kontrak dan nomination, namun bagi Muslim banyak literatur menekankan nominee sebagai trustee/eksekutor; sengketa muncul karena form nomination tidak standar dan karena hibah/hibah bersyarat dalam takaful dapat dinilai menyimpang dari karakter hibah atau menimbulkan ketidakjelasan beneficiary yang eligible (Azhar & Arshad, 2020; Halim & Abdullah, 2012; Radzi & Lewis, 2015; Zakaria et al., 2017).

Pada waqf, beneficiary (mawquf 'alayh) adalah unsur pendirian waqf; ia dapat menerima manfaat berupa hak guna atau hasil, dan perlindungan haknya sangat bergantung pada tata kelola mutawalli serta kejelasan regulasi (Meng, 2015; Mohamad, 2018; Sulong & Taha, 2021).

Terakhir, pada struktur keuangan seperti sukuk dan musharakah-based financing, beneficiary dapat terwujud sebagai beneficial owner; syariah mengakui transfer kepemilikan/beneficial ownership melalui akad dan dokumentasi, tetapi menuntut parameter agar status itu tidak menjadi sekadar rekayasa formal yang mengaburkan hak dan liabilitas (Halim et al., 2020; Imomov, 2021; Muneeza & Mustapha, 2020).

________________________________________

11. Penutup

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa penentuan beneficiary dalam hukum Islam bukan hanya persoalan "menamai" penerima, melainkan persoalan justifikasi syariah atas sumber hak (hibah semasa hidup, wasiyyah yang sah, faraid, waqf deed, atau akad takaful) dan mekanisme tata kelola yang memastikan manfaat sampai kepada pihak yang semestinya tanpa menimbulkan pelanggaran hak pihak lain (M. M. Abdullah et al., 2023; Ercanbrack, 2019; Halim & Abdullah, 2012; Hidir et al., 2021; Mohamad, 2018; Moidin et al., 2023). Ketika instrumen modern (trust, nomination, beneficial ownership) diadopsi dalam lingkungan Muslim, kebutuhan utamanya adalah memperjelas apakah penerima yang disebut sebagai beneficiary adalah penerima manfaat final menurut syariah atau hanya trustee/eksekutor; serta memastikan desain akad dan dokumentasi tidak menciptakan celah untuk menafikan hak ahli waris atau beneficiary yang ditetapkan syariah (Azhar & Arshad, 2020; Ghani, 2018; Halim & Abdullah, 2012; Moidin et al., 2023; Zakaria et al., 2017). Literatur mengenai kebijakan nomination bahkan secara eksplisit merekomendasikan revisi ketentuan statuta untuk men-streamline kebijakan nomination agar konsisten dengan fatwa dan memastikan status nominee (beneficiary vs trustee) jelas pada tiap produk nomination-based (Halim & Abdullah, 2012). Dengan demikian, diskursus beneficiary menurut hukum Islam pada titik akhirnya berorientasi pada dua hal: kepatuhan substansial terhadap kaidah syariah tentang pemindahan dan distribusi harta, dan tata kelola institusional yang mencegah kekaburan status serta sengketa antar pihak yang merasa "berhak menerima manfaat" (Azhar & Badarulzaman, 2015; Halim & Abdullah, 2012; Mohamad, 2018; Zakaria et al., 2017).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, M. (2019). Waqf and trust: the nature, structures and socio-economic impacts. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 10(4), 512–527. https://doi.org/10.1108/jiabr-10-2016-0124

Abdullah, M. M., Awang, A. B., & Zakaria, M. S. (2023). Analysis of trust instrument in Islamic estate planning: a study case at Amanah Raya Berhad, Malaysia. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 14(8), 1404–1425. https://doi.org/10.1108/jiabr-02-2022-0057

Abdullah, N. I., & Aziz, N. A. A. (2010). Case studies of the practice of nomination and hibah by Malaysian takaful operators. ISRA International Journal of Islamic Finance, 2(2), 67–100. https://doi.org/10.55188/ijif.v2i2.106

Abubakar, Y. S., Zahid, M. A., & Markom, R. (2015). Insurable interest under life insurance and family takaful. Jurnal Syariah, 23(2), 343–364. https://doi.org/10.22452/js.vol23no2.7

Azhar, A., & Arshad, N. C. (2020). Takaful as a risk management tool in Islamic estate planning. Journal of Business Management and Accounting, 2(2), 101–116. https://doi.org/10.32890/jbma2012.2.2.8894

Azhar, A., & Badarulzaman, M. H. (2015). The practice of hibah in takaful institutions: a case study in Takaful Ikhlas SDN. BHD. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, 12(2), 41–54. https://doi.org/10.12816/0033296

Ercanbrack, J. (2019). Islamic financial law and the law of the United Arab Emirates: disjuncture and the necessity for reform. Arab Law Quarterly, 33(2), 152–178. https://doi.org/10.1163/15730255-12332011

Ghani, N. A. R. N. A. (2018). Beneficial ownership in sukuk ijarah: a Shari'ah appraisal. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 11(1), 2–17. https://doi.org/10.1108/imefm-02-2017-0026

Halim, A. H., & Abdullah, M. A. (2012). Women's rights to succession in unregistered marriages: a reference to the instrument of waṣiyyah. IIUM Law Journal, 16(1). https://doi.org/10.31436/iiumlj.v16i1.47

Halim, A. H., Noor, N. A. M., & Salim, W. N. M. (2020). The execution of Muslim's will (wasiyyah) in Malaysia: a way to evade Islamic inheritance (faraid). Journal of Islam in Asia, 17(3), 184–197. https://doi.org/10.31436/jia.v17i3.992

Hidir, B. M., Azila, A. S., & Affah, M. N. (2021). Inheritance of house unit on waqf land from Islamic and Malaysian law perspectives. International Journal of Asian Social Science, 11(2), 114–128. https://doi.org/10.18488/journal.1.2021.112.114.128

Imomov, U. G. (2021). Methodological bases of Islamic insurance. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research, 3(6), 154–158. https://doi.org/10.37547/tajiir/volume03issue06-20

Jamil, S. N., & Jamal, J. (2016). Importance of Islamic Financial Services Act 2013 in takaful industry after the repelled Takaful Act 1984. Diponegoro Law Review, 1(1), 17. https://doi.org/10.14710/dilrev.1.1.2016.17-27

Manaf, Z. I. A., Najid, K. B. M., Nasrul, M. A. B. D., & Ibrahim, N. B. M. (2023). Optimising waqf law for effective administration: a comparative analysis of the Trustee Act 1949 and state waqf enactments. IIUM Law Journal, 31(1), 235–260. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v31i1.800

Meng, C. W. (2015). The Insurance Act of 1996, rights of the nominees of a Muslim policy owner and non-Muslim policy owner. Tafhim IKIM Journal of Islam and the Contemporary World, 2(4), 157–176. https://doi.org/10.56389/tafhim.vol2no4.6

Mohamad, N. A. (2018). A study on the socio-economic roles of waqf ahli (family waqf) in promoting family security and a sustainable family economy. IIUM Law Journal, 26(1), 141. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v26i1.383

Moidin, S., Rani, M. A. M., Arif, M. I. A. M., Adenan, F., Saiman, M. Z., & Jamal, I. H. (2023). Vagueness in the hibah amanah. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 13(7). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i7/17802

Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2020). Practical application of kafalah in Islamic banking in Malaysia. PSU Research Review, 4(3), 173–187. https://doi.org/10.1108/prr-01-2019-0001

Mustafa, A., & Rahman, A. A. (2023). Potential of tabarru' fund's coverage for pandemics within framework of takaful: does it necessitate ijtihad? International Journal of Islamic Economics and Finance Studies. https://doi.org/10.54427/ijisef.1173921

Radzi, R. M., & Lewis, M. K. (2015). Religion and the clash of "ideals" and "realities" in business: the case of Islamic bonds (sukuk). Thunderbird International Business Review, 57(4), 295–310. https://doi.org/10.1002/tie.21706

Saidu, O. S., Çızakça, M., & Wilson, R. (2021). Harmonization is the only "game" in town; actualizing the functionality of vital Islamic financial institutions: a case of waqfs in Nigeria. Jurnal Syariah, 29(2), 175–194. https://doi.org/10.22452/js.vol29no2.1

Salim, W. N. M., Halim, A. H., & Nasrul, M. A. D. (2024). Streamlining the nomination policy in estate administration for Muslims in Malaysia. IIUM Law Journal, 32(1), 309–334. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v32i1.909

Salisu, T. M. (2017). Will-making (waṣiyyah) in Islam: a juristic exposition. Jurnal Syariah, 24(1), 157–180. https://doi.org/10.22452/js.vol24no1.7

Sanek, S. K. A., Kamarudin, I., Rose, S. C., & Hussin, R. (2023). Nomination and its legal status concerning moveable estates for Muslims and non-Muslims in Malaysia. Environment-Behaviour Proceedings Journal, 8(SI13), 51–56. https://doi.org/10.21834/e-bpj.v8isi13.5039

Sulong, J., & Taha, M. M. (2021). Joint-ownership on agricultural land: a case study on muamalah contracts and the Shariah model. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 11(11). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i11/11288

Tang, H. W. (2023). The Islamisation of the English trust: the hibah trust in Malaysia. Asian Journal of Comparative Law, 18(3), 303–318. https://doi.org/10.1017/asjcl.2023.19

Zakaria, M. Z., Salleh, A. Z., & Aziz, A. Z. A. (2017). The application of beneficial ownership in asset-based sukuk: a Sharī'ah analysis. Malaysian Journal of Syariah and Law, 3, 1–25. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol3no1.2