01211 - Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Konstruksi Syariah, Mekanisme Akad, dan Tantangan Implementasi

Insurance in Islamic Law Perspective: Sharia Construction, Deed Mechanism, and Implementation Challenges

________________________________________

Abstrak

Asuransi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern sebagai sarana pengelolaan risiko atas peristiwa yang tidak pasti melalui hubungan kontraktual antarpihak. Dalam diskursus hukum Islam, persoalan utama bukan semata kebutuhan atas proteksi, melainkan apakah bentuk kontrak dan mekanisme pengelolaan dana memenuhi tuntutan muamalah yang sejalan dengan syariah. Artikel ini bertujuan mengkaji konstruksi asuransi syariah dari perspektif hukum Islam, meliputi definisi, landasan normatif, mekanisme akad, kerangka regulasi di Indonesia, serta tantangan implementasinya. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dengan pendekatan analisis normatif terhadap fatwa DSN-MUI, regulasi positif, dan kajian ilmiah terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa asuransi syariah dibangun di atas prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan skema dana tabarru', dengan menghindari unsur gharar, maisir, dan riba. Kerangka operasionalnya melibatkan kombinasi akad tabarru', mudharabah, mudharabah musytarakah, dan/atau wakalah bil ujrah sesuai fatwa DSN-MUI. Tantangan utama yang ditemukan meliputi lemahnya literasi masyarakat, optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah, serta kebutuhan harmonisasi antara fatwa, regulasi, dan praktik industri agar tujuan kemaslahatan (maqasid al-shariah) benar-benar tercapai.

Kata Kunci: Asuransi Syariah, Takaful, Akad Tabarru', Ta'awun, Maqasid al-Shariah, DSN-MUI

________________________________________

Abstract

Insurance has become an integral part of modern society as a means of managing risk against uncertain events through contractual relationships between parties. In Islamic law discourse, the primary concern is not merely the need for protection, but whether the form of contract and fund management mechanisms meet the demands of muamalah in accordance with sharia. This article aims to examine the construction of sharia insurance from an Islamic law perspective, covering its definition, normative foundation, deed mechanisms, regulatory framework in Indonesia, and implementation challenges. The method employed is a literature review with a normative analytical approach toward DSN-MUI fatwas, positive regulations, and related scholarly studies. The findings indicate that sharia insurance is built upon the principle of ta'awun (mutual assistance) and the tabarru' fund scheme, while avoiding elements of gharar, maisir, and riba. Its operational framework involves a combination of tabarru', mudharabah, mudharabah musytarakah, and/or wakalah bil ujrah deeds in accordance with DSN-MUI fatwas. The main challenges identified include low public literacy, suboptimal roles of the Sharia Supervisory Board, and the need for harmonization between fatwas, regulations, and industry practices to genuinely realize the objective of maslahah (maqasid al-shariah).

Keywords: Sharia Insurance, Takaful, Tabarru' Deed, Ta'awun, Maqasid al-Shariah, DSN-MUI

________________________________________

1. Pendahuluan

Asuransi (pertanggungan) telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern, termasuk di Indonesia, karena digunakan sebagai sarana pengelolaan risiko atas peristiwa yang tidak pasti (misalnya kerugian harta atau risiko jiwa) melalui hubungan kontraktual antara para pihak (Sumaila & Mughits, 2022; Uddin, 2021). Dalam diskursus hukum Islam, persoalan utama bukan semata kebutuhan atas proteksi, melainkan apakah bentuk kontrak dan mekanisme pengelolaan dana dalam asuransi memenuhi tuntutan muamalah yang sejalan dengan syariah; karena itu, DSN-MUI mengeluarkan fatwa-fatwa agar praktik perasuransian dapat dijalankan sesuai prinsip syariah dan terhindar dari unsur yang dilarang (seperti gharar, maisir, dan riba) (Nur et al., 2023; Uddin, 2021). Literatur juga menekankan bahwa institusi asuransi sebagaimana dikenal saat ini tidak ditemukan secara eksplisit pada masa awal Islam, sehingga pembentukan konstruksi "asuransi syariah" merupakan hasil penggalian hukum kontemporer (ijtihad) untuk menyesuaikan kebutuhan manajemen risiko dengan prinsip-prinsip syariah (Rahmadani et al., 2023; Sumaila & Mughits, 2022).

________________________________________

2. Definisi Asuransi dan Titik Tegang dengan Akad Muamalah

Asuransi merupakan perjanjian di mana penanggung mengikatkan diri untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian yang mungkin diderita akibat peristiwa yang tidak pasti. Definisi tersebut sejalan dengan karakter umum asuransi sebagai perjanjian perlindungan terhadap risiko dan kerugian yang ditentukan dalam polis (Cahyadi et al., 2024; Hardyanti, 2019). Dalam beberapa uraian yang dikutip dari ensiklopedia hukum Islam, asuransi (at-ta'mīn) dipahami sebagai transaksi perjanjian antara dua pihak: pihak pertama membayar iuran, sedangkan pihak lain memberikan jaminan sesuai perjanjian ketika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama (A. Cahyadi et al., 2023; Safitri, 2023).

Pada titik ini, muncul pertanyaan syariah yang krusial: bagaimana memastikan bahwa perjanjian pertanggungan yang terkait ketidakpastian peristiwa di masa depan tidak mengandung gharar (ketidakjelasan/ketidakpastian berlebihan), maisir (unsur pertaruhan), dan riba (bunga/usury), yang disebut sebagai dasar kuat pelarangan transaksi yang tidak berbasis prinsip syariah (Daniar, 2015; Juliani, 2023; Sumaila & Mughits, 2022).

________________________________________

3. Istilah dan Konsep Kunci: Ta'mīn, Takaful, Tadhamun, dan "Saling Menanggung"

Dalam literatur, asuransi syariah sering disebut dengan takaful (juga ta'mīn atau tadhamun) yang pada intinya bermakna "saling menanggung/menjamin" antarpeserta (Soliha & Iswandi, 2023). Sejumlah rujukan menegaskan bahwa takaful merujuk pada mekanisme perlindungan kolektif—peserta menghimpun kontribusi untuk menanggung risiko secara bersama—sehingga kerugian salah satu pihak dipikul dalam skema kebersamaan, bukan semata menjadi beban individu (Effendi, 2016; Soliha & Iswandi, 2023).

Karena itu, definisi yang dipakai dalam fatwa DSN-MUI menekankan asuransi syariah sebagai "usaha saling melindungi dan tolong-menolong" melalui investasi aset dan/atau tabarru' untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah (Safitri, 2023). Penekanan pada "saling menanggung" dan "tolong-menolong" inilah yang menjadi pembeda konseptual utama dibanding konstruksi asuransi konvensional yang kerap dibaca sebagai transfer of risk dari peserta kepada perusahaan (Man, 2018; Soleha & Hanifuddin, 2021).

________________________________________

4. Landasan Normatif: Tidak Tekstual, tetapi Berbasis Nilai dan Ijtihad

Berbagai sumber menyatakan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah tidak memuat ketentuan yang tegas dan eksplisit tentang institusi asuransi dalam format modern, sehingga status hukum dan rancang bangunnya termasuk persoalan ijtihadiyah yang memerlukan penggalian hukum oleh ulama (Hidayatulloh, 2014; Rahmadani et al., 2023). Karena itu, pendekatan yang dipakai ialah mengambil nilai-nilai umum syariah, terutama perintah tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa (sering dirujuk pada QS. Al-Mā'idah: 2) sebagai dasar etis yang relevan untuk membangun skema perlindungan berbasis solidaritas (Effendi, 2016; Nurrahimah et al., 2024; Suripto & Abdullah, 2018).

Sejalan dengan itu, kajian akuntansi syariah juga menegaskan bahwa dasar hukum syariah bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, dan 'urf yang tidak bertentangan dengan syariat, sehingga inovasi muamalah dimungkinkan selama menjaga koridor larangan syariah (Juliani, 2023; Syamsuir, 2016). Dengan kerangka ini, asuransi syariah diposisikan bukan sebagai "pembangkangan takdir", melainkan sebagai instrumen muamalah untuk mengelola risiko secara bertanggung jawab melalui mekanisme yang halal dan membawa kemaslahatan (Salamah & Rahman, 2022; Uddin, 2021).

________________________________________

5. Kontroversi dan Ragam Pandangan: Mengapa Asuransi Diperdebatkan?

Literatur yang membahas "kontroversi halal-haram" asuransi menekankan bahwa perdebatan terutama diarahkan pada asuransi konvensional, karena praktiknya dinilai mengandung gharar, maisir, dan riba (Daniar, 2015; Sumaila & Mughits, 2022). Sebagian tulisan menyatakan bahwa Majma' al-Fiqh al-Islāmī pada tahun 1985 mengadopsi dan mengesahkan takaful sebagai sistem asuransi yang sesuai dengan syariah, yang sekaligus menegaskan arah normatif bahwa alternatif syariah dibangun untuk menghindari problem syariah pada model konvensional (Lubis, 2023).

Pada sisi lain, ada penekanan bahwa diskursus ulama bersifat kontemporer karena literatur fikih klasik tidak membahas asuransi modern, sehingga perumusan hukumnya berjalan melalui kerangka ijtihad dan institusionalisasi fatwa (misalnya DSN-MUI) (Hidayatulloh, 2014). Bahkan, beberapa kajian menegaskan bahwa perbedaan pendapat tentang asuransi (termasuk dalam isu kontemporer seperti asuransi sosial) tetap ada, sehingga desain syariah harus terus dikawal agar tidak kembali mengandung unsur terlarang (Afandi, 2022; Salamah & Rahman, 2022).

________________________________________

6. Unsur yang Dilarang Syariah dalam Transaksi Perasuransian dan Implikasinya

Banyak rujukan menempatkan gharar, maisir, dan riba sebagai "tiga unsur utama" yang harus dihindari dalam lembaga keuangan syariah termasuk asuransi, dan ketiganya menjadi alasan penting pelarangan transaksi yang tidak berbasis prinsip syariah (Daniar, 2015; Juliani, 2023). Karena itu, salah satu ukuran kesesuaian syariah ialah apakah akad dan mekanisme yang dipakai mampu meminimalkan ketidakjelasan objek dan konsekuensi kontrak (gharar), menghindari pola pertaruhan (maisir), serta menutup celah bunga/usury (riba) (Fauzi et al., 2024; Safitri, 2023).

Sejumlah tulisan menegaskan bahwa kejelasan akad merupakan prinsip penting dalam muamalah karena menentukan sah-tidaknya transaksi; dalam konteks asuransi, kejelasan akad dipandang strategis untuk "mengatasi" problem gharar/maisir/riba melalui rekonstruksi akad dan pemisahan dana (Khozin, 2017; Soleha & Hanifuddin, 2021).

________________________________________

7. Definisi Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI dan Karakter Dasarnya

Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 (Pedoman Umum Asuransi Syariah) mendefinisikan asuransi syariah (ta'mīn/takaful/tadhamun) sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah (Safitri, 2023). Definisi ini secara eksplisit menempatkan peserta bukan sekadar "tertanggung" yang memindahkan risiko kepada penanggung, melainkan bagian dari komunitas peserta yang saling menanggung dan saling melindungi dalam skema berbagi risiko (risk sharing) (Man, 2018; Mucharom, 2017).

Dengan demikian, "penanggung" dalam pengertian konvensional—yakni pihak yang memikul risiko peserta secara penuh—direkonstruksi: perusahaan asuransi syariah diposisikan terutama sebagai pengelola dana dan penyelenggara skema, sementara beban risiko berada pada kumpulan dana peserta (khususnya dana tabarru') sesuai ketentuan akad (Jairin, 2020; Soleha & Hanifuddin, 2021).

________________________________________

8. Prinsip Ta'awun dan Mekanisme Dana Tabarru': Jantung Operasional Asuransi Syariah

Prinsip yang paling sering ditekankan sebagai ruh asuransi syariah adalah ta'awun (tolong-menolong), yaitu orientasi kebajikan dan solidaritas antarpeserta dalam menghadapi musibah (Ali, 2011; Mucharom, 2017). Untuk mewujudkan ta'awun, peserta menghimpun dana kebajikan yang disebut dana tabarru', dan dana inilah yang digunakan untuk membayar klaim peserta yang terkena musibah sesuai ketentuan polis/akad (Ali, 2011; Mucharom, 2017).

Sejumlah kajian menegaskan bahwa dana tabarru' diposisikan sebagai dana bersama untuk kepentingan peserta (mutual assistance) dan secara konsep harus dipisahkan dari dana yang menjadi hak perusahaan (misalnya ujrah sebagai fee) agar orientasi tolong-menolong tidak berubah menjadi transaksi pertukaran yang memicu problem syariah (Jairin, 2020; Winarto, 2022). Dengan kerangka ini, asuransi syariah dibedakan dari model konvensional yang dipahami beroperasi dengan transfer risk ke perusahaan; sebaliknya, skema syariah menekankan distribusi risiko di antara peserta (risk sharing) dengan operator sebagai pengelola (Man, 2018; Soleha & Hanifuddin, 2021).

________________________________________

9. Akad dalam Asuransi Syariah: Tabarru' dan Tijarah serta Variasinya

Dalam banyak rujukan, asuransi syariah secara operasional diselenggarakan melalui dua rumpun akad: akad tabarru' dan akad tijarah (Khozin, 2017; Man, 2018). Akad tabarru' dipahami sebagai akad hibah/derma yang bertujuan kebajikan dan tolong-menolong antarpeserta, bukan untuk tujuan komersial; karena itu, fatwa DSN-MUI menempatkan akad tabarru' sebagai akad yang harus melekat pada produk asuransi syariah (Khozin, 2017; Kurniati, 2020). Literatur juga menggarisbawahi rasionalitas fikihnya: asuransi tidak tepat diposisikan sebagai akad jual beli karena ketidakpastian kapan risiko terjadi dan apa yang "ditukar", sehingga skema hibah/tabarru' dipandang lebih konsisten untuk menghindari cacat gharar dalam pola pertukaran (Khozin, 2017; Witasari & Abdullah, 2014).

Di samping itu, akad tijarah dipakai untuk aspek komersial/pengelolaan investasi dana sesuai prinsip syariah, misalnya dengan pola bagi hasil (mudharabah) atau bentuk lain yang dibolehkan fatwa (Mhd. A. Fauzi, 2023; Man, 2018). Dalam konteks Indonesia, DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang memperkenankan variasi akad pengelolaan, termasuk mudharabah musytarakah (Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006) yang dipahami sebagai bentuk kerja sama di mana pengelola dapat menyertakan dana ke dalam akumulasi modal dengan izin peserta, dan implementasinya harus menjaga prinsip syariah agar terhindar dari gharar/riba/maisir (Kasim, 2021). DSN-MUI juga mengatur penggunaan akad wakalah bil ujrah (Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006), yang dalam kajian implementasi dipahami sebagai pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan untuk mengelola dana kontribusi dengan imbalan fee (ujrah) sesuai fatwa (Mhd. A. Fauzi, 2023; Rizqa, 2023).

Karena itu, sistem asuransi syariah sering dipahami sebagai kombinasi akad—tabarru' (hibah), tijarah (misalnya mudharabah), dan/atau wakalah bil ujrah—dengan pemisahan akun dana agar fungsi sosial dan fungsi pengelolaan dapat dibedakan secara syariah (Man, 2018; Soliha & Iswandi, 2023).

________________________________________

10. Pemisahan Dana, Klaim, dan Isu Surplus Underwriting

Kajian-kajian menekankan pentingnya pemisahan dana dalam asuransi syariah, terutama pemisahan dana tabarru' (untuk kepentingan peserta) dari dana perusahaan (misalnya ujrah) agar prinsip ta'awun tetap dominan dan hak masing-masing pihak lebih transparan (Jairin, 2020; Rizqa, 2023). Dalam studi kasus implementasi akad tabarru' pada produk asuransi jiwa syariah, kontribusi peserta dijelaskan dapat dibagi ke beberapa rekening, termasuk rekening perusahaan, rekening dana tabarru', dan rekening dana nilai tunai; dana tabarru' dikelola untuk santunan kepada peserta yang mengalami musibah sesuai ketentuan (Safitri, 2023).

Pada titik ini, literatur juga menggarisbawahi isu konseptual: teori murni tabarru' menekankan orientasi hibah yang tidak berorientasi pengembalian, namun dalam praktik asuransi syariah dikenal mekanisme klaim dan pembagian surplus underwriting yang memunculkan diskusi fikih tentang bagaimana menjaga esensi "hibah untuk tolong-menolong" tanpa berubah menjadi "penarikan kembali hibah" dalam pengertian yang dilarang (Winarto, 2022). Karena itu, perdebatan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan syariah dalam praktik bukan sekadar soal label, melainkan juga soal desain mekanisme klaim, surplus, dan transparansi akad yang konsisten dengan tujuan tabarru' (Winarto, 2022).

________________________________________

11. Pengawasan Syariah (DPS) dan Tantangan "Otentisitas" Praktik

Kewajiban menjaga kepatuhan syariah tidak berhenti pada desain akad, tetapi juga memerlukan pengawasan kelembagaan. Sejumlah kajian menyatakan bahwa asuransi syariah membutuhkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan operasional, produk, dan investasi sejalan dengan prinsip syariah (Juliani, 2023; Putri, 2020). Namun, terdapat kritik bahwa peran DPS dalam praktik belum selalu optimal, dan kelemahan pengawasan dapat berdampak pada perkembangan industri serta kualitas kepatuhan syariah (Gagarin, 2017; Putri, 2020).

Tema "otentisitas" juga mengemuka: literatur menegaskan perlunya penguatan produk dan praktik agar benar-benar sesuai ketentuan syariah, dan DPS dipandang sebagai bagian penting dari pengawasan ketat agar lembaga terbebas dari praktik muamalah yang bertentangan dengan syariah (Rahmadani et al., 2023). Lebih jauh, ada kajian yang menunjukkan bahwa dalam praktik, sebagian entitas asuransi syariah belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah secara ideal, sehingga aspek implementasi (bukan hanya norma fatwa) menjadi agenda perbaikan berkelanjutan (Apriliani et al., 2023; M. Fauzi et al., 2024).

________________________________________

12. Kerangka Hukum Positif Indonesia: UU 40/2014, Fatwa DSN-MUI, dan Regulasi Teknis

Dalam hukum positif Indonesia, prinsip syariah dalam kegiatan perasuransian didefinisikan dalam UU No. 40 Tahun 2014 sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa lembaga yang berwenang di bidang syariah (Bakri, 2022; Rahmadani et al., 2023). Beberapa kajian mengutip definisi UU 40/2014 bahwa asuransi syariah merupakan kumpulan perjanjian (antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis serta antarpemegang polis) untuk pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi (Basyirah et al., 2022). Pada level implementatif, studi literatur juga menegaskan bahwa penyelenggaraan asuransi syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari fatwa DSN-MUI sebagai rujukan normatif kesyariahan akad dan operasional (Mhd. A. Fauzi, 2023; Uddin, 2021).

Namun, terdapat catatan penting: sejumlah kajian hukum menyatakan bahwa fatwa DSN-MUI belum memiliki kekuatan mengikat yang memadai dalam sistem hukum nasional karena kedudukannya tidak setara dengan peraturan perundang-undangan, sehingga kebutuhan "payung hukum yang lebih khas" bagi asuransi syariah masih menjadi isu kebijakan (Syamsuir, 2016).

Regulasi teknis juga menegaskan struktur akad. Misalnya, kajian yang mengacu pada POJK No. 69/POJK.05/2016 menyebutkan bahwa polis asuransi syariah wajib mengandung akad tabarru' dan akad tijarah, dengan penjelasan bahwa tabarru' bersifat hibah untuk tolong-menolong dan tijarah bersifat komersial (Basyirah et al., 2022). Dari sisi akuntabilitas pelaporan, beberapa tulisan menekankan adanya PSAK 108 sebagai standar perlakuan akuntansi untuk transaksi asuransi syariah, yang dipandang sebagai instrumen penting untuk memastikan pencatatan, pengakuan, dan penyajian transaksi sesuai karakter dana peserta (misalnya dana tabarru') (Juliani, 2023; Ramadhan, 2022). Akan tetapi, terdapat pula evaluasi kritis bahwa kepatuhan formal terhadap standar akuntansi tidak otomatis menjamin kepatuhan syariah substantif, sehingga pengawasan dan evaluasi tetap diperlukan (Apriliani et al., 2023; Ramadhan, 2022).

________________________________________

13. Sejarah dan Akar Konseptual: Dari 'Aqilah hingga Takaful Indonesia

Literatur menyebutkan bahwa praktik asuransi modern tidak dikenal pada masa awal Islam, tetapi terdapat aktivitas historis yang dipandang mengarah pada ide penjaminan bersama, seperti sistem 'aqilah (tanggung jawab kolektif) yang oleh sebagian ulama dianggap sebagai dasar konsep tanggung jawab bersama dalam asuransi mutual (Sumaila & Mughits, 2022). Kajian lain menegaskan bahwa konsep ad-diyah 'ala al-'aqilah merupakan istilah yang masyhur dalam kitab fikih dan dianggap oleh sebagian ulama sebagai cikal bakal konsep asuransi syariah karena mengandung prinsip penanggungan kolektif (Sumaila & Mughits, 2022). Dengan demikian, "asuransi syariah" sebagai institusi modern dipahami sebagai rekonstruksi kontemporer yang mengadopsi semangat kebersamaan tersebut menjadi skema lembaga dan akad yang lebih terstruktur (Susamto, 2013; Uddin, 2021).

Di Indonesia, beberapa sumber menyatakan bahwa asuransi syariah mulai lahir dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1994 (Habibaty & Lathif, 2020; Sumaila & Mughits, 2022). Sumber lain menjelaskan bahwa Asuransi Takaful Keluarga memperoleh izin operasional pada tanggal 4 Agustus 1994, dan kemudian berdiri pula PT Asuransi Takaful Umum pada tanggal 2 Juni 1995 (Effendi, 2016; Farhana, 2024). Dalam konteks global, perkembangan institusi asuransi syariah juga dicatat mulai muncul pada dekade 1970-an di sejumlah negara mayoritas Muslim; misalnya kajian sejarah menyebut perusahaan asuransi syariah berdiri di Sudan pada tahun 1979 dan berkembang ke wilayah lain, termasuk Eropa (Luksemburg 1983) (V. Cahyadi et al., 2024; Ulum, 2017). Catatan sejarah ini memperlihatkan bahwa asuransi syariah merupakan respons institusional terhadap kebutuhan proteksi modern, namun diarahkan untuk menegakkan prinsip syariah dalam muamalah (V. Cahyadi et al., 2024; Lubis, 2023).

________________________________________

14. Asuransi Syariah dan Maqasid al-Shariah: Kemaslahatan sebagai Orientasi

Pendekatan maqasid al-shariah sering dipakai untuk menjelaskan mengapa asuransi syariah dapat dipandang sejalan dengan tujuan syariat, yakni mewujudkan kemaslahatan dan melindungi lima hal pokok (al-kulliyyat al-khams): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Rinaldi et al., 2022; Sriani, 2021). Literatur menyatakan bahwa asuransi syariah dan maqasid syariah memiliki tujuan yang selaras—setidaknya berkontribusi pada realisasi kemaslahatan kehidupan manusia—melalui mekanisme perlindungan risiko yang dikonstruksi sesuai syariah (Ningsih et al., 2024; Rinaldi et al., 2022).

Contoh implementasinya dijelaskan dalam beberapa studi: perlindungan jiwa dapat diwujudkan melalui produk yang mengantisipasi kecelakaan atau kematian; perlindungan akal antara lain melalui dukungan pembiayaan pendidikan; perlindungan harta melalui produk takaful umum seperti perlindungan kebakaran (Ningsih et al., 2024; Sriani, 2021). Sejalan dengan itu, kajian harmonisasi menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip hukum asuransi—ketika ditempatkan sebagai syarat sah akad—dapat dipahami tidak bertentangan dengan syariah, bahkan memperkuat tujuan akad asuransi bila diarahkan pada perlindungan dan pencegahan mudarat (Hafifi & Afandi, 2023; Ilham, 2022).

Kemaslahatan juga menjadi argumen metodologis dalam proses fatwa. Kajian mengenai metode istinbath fatwa MUI tentang asuransi jiwa menyatakan bahwa karena tidak ada ketentuan eksplisit dalam nash, maka komisi fatwa menggunakan dasar Al-Qur'an, hadits, dan fikih muamalah serta pendekatan maslahah dalam menetapkan fatwa, dan hal ini dipahami sebagai bentuk maslahah mu'tabarah (kemaslahatan yang dapat diterima) (Hidayatulloh, 2014; Sarpini, 2019). Dengan demikian, "asuransi syariah" dalam banyak literatur diposisikan sebagai respons ijtihadi untuk menjembatani kebutuhan proteksi modern dengan prinsip larangan muamalah yang merusak keadilan dan kepastian akad (Hidayatulloh, 2014; Uddin, 2021).

________________________________________

15. Inovasi Kontemporer: Wakaf dalam Produk Asuransi Syariah dan Batasannya

Perkembangan kontemporer mencatat inovasi "wakaf manfaat asuransi" atau "wakaf polis" yang menggabungkan instrumen filantropi (wakaf) dengan asuransi syariah (Fazri & Yusrizal, 2023; Salma et al., 2023). Kajian yang menelaah Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 menjelaskan adanya ketentuan kuantitatif bahwa manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi, serta ikrar wakaf dilakukan setelah manfaat asuransi secara prinsip menjadi hak pihak yang ditunjuk; kajian yang sama juga menyebut ketentuan wakaf manfaat investasi dengan batas paling banyak 1/3 dari total kekayaan dan/atau tirkah (kecuali disepakati lain oleh seluruh ahli waris) (Rolianah, 2020).

Studi lain menegaskan bahwa rujukan kepada fatwa tersebut dipakai untuk menjawab isu insurable interest dalam produk wakaf asuransi, dan juga menyebut ketentuan maksimum wakaf 45% sebagai bentuk mitigasi agar prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan tetap terpenuhi (Cahyandari et al., 2018). Meski demikian, literatur juga mencatat adanya perbedaan pendapat ulama pada aspek kepemilikan objek wakaf dalam polis karena dinilai "belum sepenuhnya dimiliki" wakif, sehingga masih membuka ruang sengketa meskipun secara prinsip telah dimiliki (Fazri & Yusrizal, 2023; Salma et al., 2023). Artinya, inovasi ini menunjukkan dinamika ijtihad dan kebutuhan tata kelola yang kuat agar integrasi wakaf-asuransi benar-benar membawa maslahat tanpa menimbulkan konflik hak dan kepemilikan (Fazri & Yusrizal, 2023; Parsaulian, 2018).

________________________________________

16. Asuransi Sosial (BPJS) dan Perspektif Muamalah: Perdebatan dan Upaya Syariahisasi

Persoalan asuransi dalam hukum Islam juga menyentuh ranah asuransi sosial. Kajian tentang BPJS Kesehatan menempatkannya sebagai persoalan muamalah yang harus ditinjau dengan parameter larangan gharar/maisir/riba dan tujuan akad; sebagian pandangan kontemporer menilai kebebasan berakad dapat diterima selama terhindar dari riba dan gharar (Afandi, 2022). Di sisi lain, kajian kontroversi fatwa MUI terkait BPJS menyinggung adanya kritik bahwa sebagian skema asuransi sosial pemerintah masih menggunakan sistem konvensional dan karena itu perlu perumusan yang lebih sesuai syariah (Mubarrak, 2016; Salamah & Rahman, 2022).

Ada pula tulisan yang menegaskan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan syariah mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 dan bahwa akad-akad yang dipakai diposisikan dalam rumpun tabarru' dengan semangat gotong royong (Sobirin, 2023). Literatur tentang "asuransi sosial syariah" juga mengusulkan sistem yang memuat rekening tabungan peserta dan rekening tabarru', dengan dana tabarru' dipahami sebagai dana kebajikan untuk saling menolong (Mhd. A. Fauzi, 2023; Muin & Mucharom, 2019). Rangkaian pandangan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah pada asuransi sosial bukan hanya isu teologis, tetapi juga desain kelembagaan, transparansi akad, dan kepastian perlindungan peserta (Afandi, 2022; Sobirin, 2023).

________________________________________

17. Tantangan Praktik: Literasi, Kepatuhan Substantif, dan Dinamika Industri

Tantangan besar asuransi syariah yang sering muncul dalam literatur ialah literasi dan pemahaman masyarakat tentang konsep, akad, dan mekanisme dana. Studi lapangan pada mahasiswa Muamalah IAIN Parepare (dengan sampel 8 responden) menunjukkan variasi pemahaman: 57,2% menyatakan memahami konsep asuransi, sementara 43,0% menyatakan tidak memahami, yang mengindikasikan adanya gap pedagogis dan literasi (B. & Fauji, 2017). Dalam konteks pengabdian masyarakat, kegiatan webinar bersama AASI menunjukkan peningkatan skor pengetahuan peserta dari pre-test 4,08 menjadi post-test 5,06, dan peningkatan persentase pemahaman dari 39,37% menjadi 52,12%; tulisan yang sama juga mengutip Survei OJK 2019 bahwa hanya 19,4% masyarakat Indonesia memiliki pengetahuan tentang perusahaan asuransi (Priyatno et al., 2020). Data-data ini konsisten dengan analisis pemasaran yang mengaitkan rendahnya literasi dan paparan informasi sebagai faktor lemahnya partisipasi asuransi syariah, sekaligus menegaskan pentingnya edukasi produk dan kepatuhan syariah sebagai faktor pembentuk kepercayaan (Basyirah et al., 2022; Priyatno et al., 2020).

Dari sisi kepatuhan substantif, literatur mengingatkan bahwa perkembangan industri dapat menghadirkan inovasi yang berpotensi kembali "terjebak" pada unsur gharar/maisir/riba bila tidak dikawal, sehingga penguatan mekanisme syariah dan pengawasan menjadi penting (Apriliani et al., 2023; Hakim, 2012). Evaluasi praktik akuntansi dan laporan pertanggungjawaban juga menunjukkan adanya kritik bahwa orientasi profit dan praktik tertentu masih perlu dievaluasi dari perspektif larangan syariah, meskipun secara standar akuntansi transaksi dapat dicatat sesuai PSAK (Apriliani et al., 2023; Ramadhan, 2022). Karena itu, tantangan asuransi syariah bukan hanya membangun produk, tetapi juga menjaga koherensi antara fatwa, regulasi, praktik perusahaan, transparansi dana, serta pemahaman peserta mengenai hak, kewajiban, dan fungsi dana tabarru' (Putri, 2020).

________________________________________

18. Penutup

Dalam perspektif hukum Islam, asuransi dipahami sebagai bagian dari muamalah kontemporer yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga memerlukan ijtihad untuk merumuskan mekanisme perlindungan risiko yang sejalan dengan nilai syariah (Hidayatulloh, 2014; Rahmadani et al., 2023). Kerangka asuransi syariah kemudian dibangun melalui prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan skema dana tabarru' (hibah/kebajikan) dengan tujuan saling melindungi dan berbagi risiko antarpeserta, disertai akad-akad pengelolaan yang dibolehkan seperti mudharabah, mudharabah musytarakah, dan/atau wakalah bil ujrah sesuai fatwa DSN-MUI (Man, 2018; Safitri, 2023).

Pada saat yang sama, asuransi syariah harus konsisten menghindari gharar, maisir, dan riba, serta memerlukan pengawasan DPS dan dukungan regulasi yang memadai agar otentisitas kepatuhan syariahnya tidak berhenti pada simbol, melainkan benar-benar terwujud dalam tata kelola, pemisahan dana, investasi, klaim, dan transparansi akad (Juliani, 2023; Putri, 2020). Perkembangan inovasi (misalnya wakaf manfaat asuransi) dan perdebatan pada wilayah asuransi sosial menunjukkan bahwa asuransi syariah merupakan medan ijtihad yang terus bergerak; karena itu, penguatan literasi, pengawasan, dan harmonisasi norma-fatwa-regulasi menjadi prasyarat agar tujuan kemaslahatan (maqasid syariah) benar-benar tercapai dalam praktik perasuransian (Rinaldi et al., 2022; Rolianah, 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Afandi, S. (2022). Prinsip ta'awun dan implementasinya di lembaga asuransi syariah. Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syari'ah, 5(2), 132–140. https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v5i2.408

Ali, A. M. H. (2011). Kapita selekta asuransi syariah: Telaah umum tentang asuransi syariah di Indonesia. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 3(1). https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2496

Apriliani, N., Harmain, H., & Harahap, R. D. (2023). Evaluasi laporan pertanggung jawaban pada kontrak asuransi berdasarkan PSAK 108. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(2), 515–522. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i2.3951

B., R. S., & Fauji, A. A. (2017). Penerapan prinsip syariah pada lembaga jasa keuangan perasuransian di Indonesia. Jurnal Jurisprudence, 7(1), 29–39. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4352

Bakri, M. (2022). Studi komparatif antara hukum Islam dan hukum positif terhadap akad tabarru' dan mudharabah pada asuransi syariah. Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 2(02). https://doi.org/10.59270/jab.v2i02.129

Basyirah, L., Nurhayati, N., Samsuri, A., & Muttaqin, M. (2022). Solusi asuransi syariah (takaful) dalam manajemen risiko aset kripto. Jurnal Maksipreneur: Manajemen Koperasi dan Entrepreneurship, 12(1), 205. https://doi.org/10.30588/jmp.v12i1.1117

Cahyadi, A., Amalia, E., & Amilin, A. (2023). Evaluasi kebijakan spin off pada industri asuransi syariah di Indonesia. Aktsar: Jurnal Akuntansi Syariah, 6(1), 121. https://doi.org/10.21043/aktsar.v6i1.22384

Cahyadi, V., Azizah, N., & Soleh, A. Z. (2024). Interval estimation of tabarru fund for sharia life insurance using cost of insurance calculations. Jurnal Matematika Statistika dan Komputasi, 20(3), 568–579. https://doi.org/10.20956/j.v20i3.32822

Cahyandari, R., Ariany, R. L., Rachmawati, T. K., Putri, N. H. E., Aliah, H., Kariadinata, R., & Malík, A. (2018). Pengembangan produk asuransi mitra mabrur plus AJB Bumiputera 1912 dengan mempartisi dana tabarru. Jurnal Analisa, 4(2), 104–115. https://doi.org/10.15575/ja.v4i2.3090

Daniar, D. (2015). Asuransi perspektif Al-Qur'an. Islamic Economics Journal, 1(2), 229. https://doi.org/10.21111/iej.v1i2.353

Effendi, A. (2016). Asuransi syariah di Indonesia (studi tentang peluang ke depan industri asuransi syariah). Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 3(2), 71. https://doi.org/10.21580/wa.v3i2.1145

Farhana, N. (2024). Implementasi maqashid syariah pada asuransi syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 58. https://doi.org/10.29040/jiei.v1i1.12305

Fauzi, M., Mursal, M., & DS, M. R. (2024). Wakaf pada asuransi jiwa syariah: Analisis pada fatwa DSN-MUI No: 106/DSN-MUI/X/2016. Usraty: Journal of Islamic Family Law, 1(2), 113. https://doi.org/10.30983/usraty.v1i2.7570

Fauzi, Mhd. A. (2023). Akad-akad umum dalam penyelenggaraan asuransi syari'ah di Indonesia. Journal of Economics and Business UBS, 12(3), 1392–1404. https://doi.org/10.52644/joeb.v12i3.225

Fazri, M., & Yusrizal, Y. (2023). Peluang meningkatnya eksistensi asuransi syariah di Sumatra Utara. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 4(5), 1230–1243. https://doi.org/10.47467/elmal.v4i5.2723

Gagarin, G. (2017). Optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Istinbath: Jurnal Hukum, 14(2), 170. https://doi.org/10.32332/istinbath.v14i2.945

Habibaty, D. M., & Lathif, Ah. A. (2020). Insurance waqf phenomences in the insurable interest perspective. Penamas, 33(2), 225–240. https://doi.org/10.31330/penamas.v33i2.409

Hafifi, A., & Afandi, S. (2023). Praktik asuransi syariah di Indonesia. Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syari'ah, 6(1), 57–67. https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v6i1.485

Hakim, M. A. (2012). Analisis aplikasi akad tabarru' dalam asuransi syariah: Studi kasus pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Kudus. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 3(2), 231. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i2.231-249

Hardyanti, N. S. (2019). Otentisitas penerapan asuransi syariah di Indonesia. Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum, 1(1). https://doi.org/10.30821/taqnin.v1i1.4870

Hidayatulloh, H. (2014). Asuransi syariah dan gagasan amandemen Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1992 tentang perasuransian. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 1(2). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1540

Ilham, M. (2022). Harmonisasi asuransi syariah dalam maqashid syariah dan perundangan di Indonesia. Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 21(02), 119–131. https://doi.org/10.32939/islamika.v21i02.848

Jairin, J. (2020). Kajian system kinerja keuangan (operating financial system) pada asuransi syari'ah dan asuransi konvensional ditinjau dari perspektif hukum Islam. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), 2(2), 171–189. https://doi.org/10.31538/iijse.v2i2.514

Juliani, J. (2023). Tinjauan perikatan mudharabah musytarakah dalam asuransi syariah. Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, 9(2), 109–115. https://doi.org/10.37567/shar-e.v9i2.2390

Kasim, A. (2021). Penerapan sistem akuntansi syariah dalam asuransi syariah di Indonesia. Al-Aqdu: Journal of Islamic Economics Law, 1(1), 1. https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i1.1469

Khozin, Moch. N. (2017). Prinsip pemikiran asuransi Islam. Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, 7(1), 187. https://doi.org/10.24014/af.v7i1.3789

Kurniati, M. T. S. P. (2020). Tinjauan dana tabarru dalam produk takaful. JAAKFE Untan (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura), 8(1). https://doi.org/10.26418/jaakfe.v8i1.40435

Lubis, M. (2023). Akad tabarru' dalam asuransi syariah di Indonesia. Legalitas: Jurnal Hukum, 14(2), 277. https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.359

Man, Y. L. (2018). Aktualisasi asuransi syariah di era modern. Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum Ekonomi dan Keagamaan, 4(1). https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1012

Mubarrak, H. (2016). Kontroversi asuransi di Indonesia: Telaah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Tsaqafah, 12(1), 105. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.370

Mucharom, R. S. (2017). Otentisitas asuransi syariah: Perspektif hukum Islam dan UU No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 12(1), 107–126. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i1.1198

Muin, F., & Mucharom, R. S. (2019). Asuransi sosial syariah bagi muslim Indonesia. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 15(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2854

Ningsih, M. M., Musa, A., & Umur, A. (2024). Pertanggungan resiko menurut Fatwa DSN-MUI No. 39 Tahun 2002 tentang asuransi haji: Studi pada Kemenag Kota Banda Aceh. Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 5(1), 76–96. https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i1.4537

Nur, R., Aris, M., Suhermin, M., Amelia, F., Nurfadilah, N., Hafizah, N., Armila, A., & Asikin, R. (2023). Pemahaman mahasiswa Muamalah IAIN Parepare terhadap asuransi syariah. Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 4(1), 1–10. https://doi.org/10.35905/balanca.v4i1.3090

Nurrahimah, S., Audia, S. R., & Masse, R. A. (2024). Asuransi syariah di Indonesia. Al-Fiqh, 1(3), 119–129. https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i3.299

Parsaulian, B. (2018). Prinsip dan sistem operasional asuransi syariah (ta'min, takaful atau tadhamun) di Indonesia. Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies, 2(2), 172. https://doi.org/10.30983/es.v2i2.727

Priyatno, P. D., Sari, L. P., & Atiah, I. N. (2020). Penerapan maqashid syariah pada mekanisme asuransi syariah. Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1(1), 1. https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1927

Putri, D. A. T. (2020). Pengaruh pemasaran media sosial terhadap purchase intention asuransi syariah di Indonesia. Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam, 2(2). https://doi.org/10.30596/aghniya.v2i2.4835

Rahmadani, S., Nasution, H. A. M., Wulandari, H. S. R., Dongoran, E. A., & Lubis, M. A. (2023). Analisis bibliometrik menggunakan VOSViewer: Penerapan prinsip syariah pada PSAK 108 asuransi syariah. Tin: Terapan Informatika Nusantara, 4(2), 134–139. https://doi.org/10.47065/tin.v4i2.4205

Ramadhan, T. (2022). Akad-akad dalam asuransi syariah. Sahaja, 1(1), 45–56. https://doi.org/10.61159/sahaja.v1i1.12

Rinaldi, A., Januri, M. F., & Jaenudin, J. (2022). Studi komparatif terhadap prinsip-prinsip asuransi syariah menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 7(2), 210. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i2.10854

Rizqa, A. A. (2023). Enhancing mutual assistance: An analysis of sharia insurance fund separation in comparison to conventional insurance. Jeksyah (Islamic Economics Journal), 3(02), 102–113. https://doi.org/10.54045/jeksyah.v3i02.878

Rolianah, W. S. (2020). Analisis tabarru dan klaim peserta pada asuransi syariah di Indonesia. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), 2(2), 103–113. https://doi.org/10.31538/iijse.v2i2.393

Safitri, D. A. O. (2023). Pencapaian mashlahah melalui wakaf asuransi syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 4118. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9378

Salamah, N., & Rahman, M. (2022). Pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 3803. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6308

Salma, S. H. S., Arifin, T., & Abdal, A. (2023). Technological progress and cultural change in sharia insurance: Impact and challenges. Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 3(5), 880–887. https://doi.org/10.35877/454ri.daengku2101

Sarpini, S. (2019). Tinjauan maṣlaḥah terhadap metode istinbāṭ fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang asuransi jiwa. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2(1), 21–37. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i1.1961

Sobirin, L. A. (2023). Penerapan prinsip tolong-menolong dalam perjanjian asuransi syariah ditinjau dari perspektif hukum Islam. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(7), 1627–1636. https://doi.org/10.58344/jmi.v2i7.324

Soleha, A. R., & Hanifuddin, I. (2021). Perbandingan kontribusi bruto asuransi syariah sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 2(2), 142. https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i2.3461

Soliha, M., & Iswandi, I. (2023). Implementasi akad tabarru' pada produk asuransi jiwa syariah perspektif hukum Islam (studi kasus produk Prucinta di PT Prudential Sharia Life Assurance). Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2(08), 599–621. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i08.529

Sriani, E. (2021). Analisis filosofis terhadap Fatwa DSN MUI No. 106 Tahun 2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syari'ah. Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, 8(2), 165–186. https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5624

Sumaila, B. D., & Mughits, A. (2022). Akad mudharabah musytarakah dalam asuransi syariah. Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah, 6(1). https://doi.org/10.30651/justeko.v6i1.12482

Suripto, T., & Abdullah, S. (2018). Analisa penerapan prinsip syariah dalam asuransi. JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 7(2), 128. https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(2).128-137

Susamto, B. (2013). Penerapan prinsip syariah dalam lembaga perasuransian di Indonesia. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar-iah, 5(1). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.3000

Syamsuir, S. (2016). Lembaga keuangan Islam non bank. Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 15(1). https://doi.org/10.32939/islamika.v15i1.43

Uddin, S. (2021). Asuransi dalam Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/pn5gc

Ulum, K. (2017). Mengenal asuransi syariah dari sejarah, dasar hukum sampai akad transaksi. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 2(1). https://doi.org/10.30736/jesa.v2i1.17

Winarto, A. J. (2022). Systematic literature review (SLR) peran asuransi syariah dalam membantu perkembangan UMKM di masa pandemi. Nuris Journal of Education and Islamic Studies, 2(2), 75–85. https://doi.org/10.52620/jeis.v2i2.24

Witasari, A., & Abdullah, J. (2014). Tabarru' sebagai akad yang melekat pada asuransi syariah. Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 2(1), 115. https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i1.5253