01210 - Asportasi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Unsur Pengambilan dan Pemindahan Benda Milik Orang Lain Secara Fisik dalam Jarīmah Sariqah

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep asportasi—unsur pengambilan dan pemindahan benda milik orang lain secara fisik—dalam perspektif hukum pidana Islam (fikih jinayah), khususnya dalam konteks jarīmah sariqah (pencurian). Meskipun istilah "asportasi" bukan terminologi baku fikih, struktur definisi sariqah yang menekankan pengambilan dari tempat penyimpanan (ḥirz) secara rahasia menunjukkan bahwa dimensi yang sepadan dengan asportasi merupakan bagian inheren dari konsepsi sariqah. Melalui metode kajian pustaka terhadap literatur fikih jinayah, artikel ini menunjukkan bahwa unsur pengambilan dan pemindahan fisik dalam sariqah tidak berdiri sendiri, melainkan beroperasi bersama syarat-syarat lain: objek berupa māl, milik orang lain secara sempurna (milk al-tām), dilakukan secara rahasia, dari tempat simpan yang layak (ḥirz), disertai niat melawan hukum, dan tanpa syubhat. Pembedaan antara sariqah dan ghashab memperlihatkan bahwa modus pengambilan—bukan semata-mata hasil akhir berupa perpindahan barang—menjadi pembeda konseptual yang menentukan kualifikasi jarīmah dan konsekuensi sanksinya (ḥadd atau ta'zīr). Kajian ini juga mendiskusikan keterbatasan konsep asportasi fisik ketika berhadapan dengan objek non-material, di mana fikih cenderung mengalihkan penilaiannya ke wilayah analogi (qiyās) dan ta'zīr.

Kata kunci: asportasi, sariqah, fikih jinayah, ḥirz, jarīmah ḥudūd, ta'zīr

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of asportation—the element of taking and physically moving another person's property—within the perspective of Islamic criminal law (fiqh jināyah), particularly in the context of jarīmah sariqah (theft). Although "asportation" is not a standard fiqh terminology, the structural definition of sariqah, which emphasizes the clandestine taking of property from its place of safekeeping (ḥirz), demonstrates that the dimension corresponding to asportation is an inherent component of the sariqah conception. Through a literature review of fiqh jināyah sources, this article demonstrates that the element of taking and physical transfer in sariqah does not stand alone but operates alongside other conditions: the object must constitute māl (property), belong entirely to another (milk al-tām), be taken secretly, from a proper place of safekeeping (ḥirz), with unlawful intent, and without any legal ambiguity (shubhah). The distinction between sariqah and ghashab illustrates that the mode of taking—not merely the result of the property's transfer—serves as the conceptual differentiator determining the jarīmah qualification and its legal consequences (ḥadd or ta'zīr). This study also discusses the limitations of physical asportation when confronted with non-material objects, wherein fiqh tends to redirect its assessment toward analogical reasoning (qiyās) and ta'zīr.

Keywords: asportation, sariqah, fiqh jināyah, ḥirz, jarīmah ḥudūd, ta'zīr

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam kajian fikih jinayah (hukum pidana Islam), tindak pidana pencurian lazim disebut al-sariqah dan didefinisikan secara inti sebagai pengambilan harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi/rahasia dari tempat penyimpanannya (al-ḥirz) (Fitriana & Maulidya, 2023; Handoko, 2019; Ratnayanti & Ali, 2019). Rumusan ini penting karena sejak awal ia tidak hanya menegaskan adanya "pengambilan", tetapi juga menunjuk pada adanya dimensi spasial: harta itu berada di suatu "tempat simpan/penjagaan", lalu terjadi tindakan pengambilan yang bersifat rahasia (Fitriana & Maulidya, 2023; Ratnayanti & Ali, 2019). Di dalam hukum pidana Islam, sariqah termasuk kategori jarīmah ḥudūd yang naṣ sanksinya dikenal dalam QS. al-Mā'idah ayat 38, namun penerapannya dikaitkan dengan syarat-syarat yang ketat; apabila syarat tidak terpenuhi atau terdapat syubhat (keraguan yang relevan), maka konsekuensi sanksinya dapat bergeser dari ḥadd kepada ta'zīr (Batubara et al., 2023; Fauzi & Dona, 2022; Fitriana & Maulidya, 2023). Dengan demikian, fokus pembahasan unsur "asportasi"—yakni unsur pengambilan dan pemindahan benda secara fisik—perlu ditempatkan dalam bingkai definisi sariqah dan syarat-rukunnya sebagaimana dipahami dalam literatur fikih jinayah tersebut (Fitriana & Maulidya, 2023; Ratnayanti & Ali, 2019).

Istilah asportasi sendiri lazim dipakai dalam diskursus hukum pidana untuk menggambarkan "pengambilan" yang berwujud perpindahan barang dari tempat semula sehingga kekuasaan atas barang berpindah; misalnya dijelaskan bahwa arti "mengambil/pengambilan" dapat dipahami sebagai berpindahnya suatu barang ke tempat lain dan berpindahnya kekuasaan atas benda tersebut (Firdaweri, 2019). Walaupun istilah "asportasi" bukan terminologi baku fikih, struktur definisi sariqah yang menekankan "mengambil" dari "tempat simpan" menunjukkan bahwa dimensi yang sepadan dengan asportasi—yakni pengambilan yang diikuti pemindahan/"pengeluaran" dari konteks penjagaan—merupakan bagian inheren dari konsepsi sariqah (Astuti, 2023; Fitriana & Maulidya, 2023; Ratnayanti & Ali, 2019). Karena itu, pembacaan "asportasi menurut hukum Islam" dapat dilakukan dengan menelaah bagaimana fikih jinayah mengonstruksi unsur perbuatan (fi'l) pencurian sebagai pengambilan secara rahasia yang terkait dengan pengeluaran harta dari ḥirz dan konsekuensi pemindahan penguasaan (possession) atas harta tersebut (Astuti, 2023; Fitriana & Maulidya, 2023; Ratnayanti & Ali, 2019).

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan metode kajian pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber data primer berupa literatur fikih jinayah, sedangkan sumber sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah hukum Islam dan hukum pidana yang membahas sariqah, ghashab, hirābah, dan isu-isu kontemporer terkait pengambilan harta. Analisis dilakukan dengan cara mensintesiskan dan mengkomparasikan berbagai rumusan definisi sariqah serta syarat-rukunnya untuk mengidentifikasi posisi unsur asportasi dalam konstruksi fikih jinayah.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Asportasi dalam Sariqah: "Mengambil" yang Mengandaikan Pemindahan/Pengeluaran dari Tempat Simpan (Ḥirz)

Sejumlah rujukan yang digunakan dalam kajian hukum pidana Islam mendefinisikan sariqah bukan sekadar "menyentuh" atau "menguasai secara abstrak", melainkan sebagai tindakan yang mengarah pada perpindahan fisik harta. Hal ini tampak, misalnya, dari definisi yang menyebut bahwa pencurian secara istilah adalah mengambil harta yang terjaga milik orang lain dan mengeluarkannya dari tempat penyimpanan tanpa syubhat dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi (Astuti, 2023). Rumusan "mengeluarkannya dari tempat penyimpanan" memberikan artikulasi yang sangat dekat dengan gagasan asportasi sebagai "carrying away": tindakan mengambil dipahami lengkap bila terdapat "pengeluaran" (pemindahan) dari konteks penyimpanan/penjagaan (Astuti, 2023; Fitriana & Maulidya, 2023). Sejalan dengan itu, definisi sariqah yang menekankan "pengambilan … dari tempat benda itu disimpan" juga menegaskan bahwa tindakannya berkorelasi dengan perpindahan harta dari ruang simpan (ḥirz) menuju penguasaan pelaku (Fitriana & Maulidya, 2023; Ratnayanti & Ali, 2019).

Dengan cara demikian, "asportasi" dalam perspektif fikih jinayah dapat dipahami sebagai unsur perbuatan yang termuat dalam konsep akhz (pengambilan) yang terhubung dengan ikhraj/pengeluaran dari ḥirz. Harta yang dicuri diposisikan sebagai sesuatu yang semula berada dalam penjagaan wajar, lalu "diambil" secara rahasia sehingga terjadi pergeseran penguasaan (Astuti, 2023; Fitriana & Maulidya, 2023). Oleh karena itu, unsur "pengambilan dan pemindahan fisik" dalam pencurian menurut hukum Islam tidak berdiri sendiri, melainkan terjalin dengan syarat bahwa objek berada di tempat simpan/penjagaan yang lazim (ḥirz) dan perbuatan dilakukan secara sembunyi-sembunyi/rahasia (Astuti, 2023; Fitriana & Maulidya, 2023; Ratnayanti & Ali, 2019).

Konstruksi tersebut juga menjelaskan mengapa fikih jinayah membedakan sariqah dari bentuk pengambilan harta lainnya. Rujukan fikih menegaskan bahwa pengambilan harta secara terang-terangan tidak disebut sariqah, melainkan dikaitkan dengan bentuk lain seperti ghashab (perampasan) atau bentuk pengambilan terbuka yang dibedakan dari ciri "diam-diam" sariqah (Jaenudin & Faizal, 2021; Syufa'at, 2019). Artinya, sekalipun terdapat tindakan "memindahkan" barang, jika cara dan konteksnya tidak memenuhi ciri "sembunyi-sembunyi dari ḥirz", maka perbuatannya tidak lagi dikualifikasikan sebagai sariqah dalam pengertian ḥudūd (Jaenudin & Faizal, 2021; Syufa'at, 2019; Syuib & Maisarah, 2021). Dengan demikian, unsur "asportasi" dalam fikih jinayah bukan hanya soal "barang berpindah", melainkan "barang berpindah melalui pola pengambilan rahasia dari ruang simpan" yang menjadi pembeda konseptual sariqah (Fitriana & Maulidya, 2023; Syufa'at, 2019).

3.2 Ḥirz (Tempat Simpan/Penjagaan) sebagai Prasyarat Konseptual Asportasi dalam Sariqah

Dalam definisi fikih, sariqah berkaitan erat dengan pengambilan dari tempat simpanan/penjagaan yang semestinya (ḥirz) (Astuti, 2023; Fitriana & Maulidya, 2023; Ratnayanti & Ali, 2019). Konsepsi ini menempatkan "pemindahan" sebagai pemindahan yang bermakna: harta dipindahkan dari situasi terlindungi menuju penguasaan pelaku secara tidak sah (Astuti, 2023; Fitriana & Maulidya, 2023). Bahkan, pembahasan fikih jinayah menegaskan bahwa "diam-diam" adalah ciri utama yang membedakan pencurian dari bentuk pengambilan harta lain; dengan demikian, ḥirz dan kerahasiaan tindakan menjadi kerangka yang mengkualifikasi pemindahan fisik itu sebagai sariqah (Jaenudin & Faizal, 2021; Syufa'at, 2019). Pada tataran ini, asportasi dalam sariqah bukan sekadar perpindahan benda, melainkan perpindahan yang sekaligus merusak sistem penjagaan harta yang dilindungi syariat (ḥifẓ al-māl) (Fauzi & Dona, 2022; Tektona & Susanti, 2021).

Literatur juga menunjukkan adanya nuansa: fikih membicarakan ruang-ruang yang tidak memerlukan izin khusus untuk dimasuki karena bersifat milik bersama (misalnya masjid, madrasah, dan tempat umum sejenis) sebagai konteks yang berbeda dalam pembahasan "tempat simpan/ḥirz" (Jaenudin & Faizal, 2021). Penekanan ini relevan bagi unsur asportasi karena "pemindahan" dari ruang yang tidak berkualifikasi ḥirz (atau yang status aksesnya berbeda) dapat memengaruhi klasifikasi tindakannya dalam rezim ḥudūd atau bukan (Fitriana & Maulidya, 2023; Jaenudin & Faizal, 2021). Dengan kata lain, fikih jinayah tidak menilai "pemindahan fisik" semata, tetapi menilai pemindahan itu dalam relasi dengan standar penjagaan dan akses yang sah terhadap tempat simpan/penjagaan (Fitriana & Maulidya, 2023; Jaenudin & Faizal, 2021).

Pada titik ini, unsur asportasi juga terhubung dengan gagasan bahwa harta yang dicuri haruslah benar-benar "milik orang lain" dalam pengertian kepemilikan yang diakui (milk al-tām), sehingga perpindahan/pengeluaran dari ḥirz merupakan perpindahan atas harta yang secara penuh berada dalam hak orang lain (Fitriana & Maulidya, 2023; Jaenudin & Faizal, 2021). Karena itu, fikih memberi perhatian pada syubhat kepemilikan: bila terdapat peluang hak (misalnya karena hubungan tertentu atau adanya klaim hak yang diakui sebagai syubhat), maka perbuatan mengambil/pemindahan tidak otomatis ditempatkan sebagai sariqah yang sempurna (Fitriana & Maulidya, 2023; Rahayu et al., 2019). Keterkaitan ḥirz, kepemilikan, dan syubhat ini memperlihatkan bahwa asportasi dalam sariqah adalah asportasi yang terjadi terhadap objek yang jelas kepemilikannya dan jelas konteks penjagaannya (Fitriana & Maulidya, 2023; Jaenudin & Faizal, 2021).

3.3 Unsur-Unsur Sariqah yang Mengkonstruksi "Pengambilan dan Pemindahan Fisik" sebagai Tindak Pidana Pencurian

Pembahasan unsur sariqah dalam sejumlah rujukan dapat disintesiskan sebagai berikut. Pertama, unsur materialnya adalah pengambilan harta secara diam-diam, yakni mengambil tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa kerelaannya; contoh ilustratifnya ialah pengambilan ketika pemilik sedang tidur, sehingga pemilik tidak mengetahui dan tidak mengizinkan (Fauzi & Dona, 2022; Sudarti, 2020). Unsur "diam-diam" ini adalah kunci yang membuat "pemindahan fisik" (asportasi) dipahami sebagai modus pencurian, bukan sekadar sengketa penguasaan atau pengambilan terbuka (Jaenudin & Faizal, 2021; Syufa'at, 2019). Dengan demikian, asportasi dalam pencurian menurut hukum Islam bukan hanya "memindahkan", melainkan "memindahkan secara rahasia tanpa izin" (Astuti, 2023; Fitriana & Maulidya, 2023).

Kedua, objek yang diambil harus berupa harta (māl) yang bernilai sebagai harta; rujukan menyatakan bahwa barang yang dicuri disyaratkan bernilai "māl" (Fauzi & Dona, 2022; Sudarti, 2020). Ketiga, harta tersebut milik orang lain, dan yang ditekankan ialah keberadaan pemilik yang bukan pelaku; unsur ini menjadi landasan bahwa pemindahan fisik itu adalah pemindahan yang melanggar hak (Fauzi & Dona, 2022; Sudarti, 2020). Keempat, terdapat niat melawan hukum, yakni pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk memiliki harta tersebut secara melawan hak (Fauzi & Dona, 2022; Sudarti, 2020). Keempat unsur ini menunjukkan bahwa "asportasi" dalam fikih jinayah adalah bagian dari perbuatan mengambil yang memenuhi konfigurasi: rahasia, objeknya māl, milik orang lain, dan disertai intent melawan hukum (Fauzi & Dona, 2022; Sudarti, 2020).

Di samping unsur tersebut, beberapa rujukan menambahkan syarat yang memperketat penerapan ḥadd. Misalnya, definisi sariqah yang mensyaratkan pelaku sebagai mukallaf (baligh dan berakal) dan menegaskan bahwa penerapan potong tangan terkait dengan adanya batas minimal tertentu (niṣāb) serta ketiadaan syubhat (Astuti, 2023; Batubara et al., 2023). Rujukan perbandingan sanksi menyebutkan bahwa sanksi potong tangan dikaitkan dengan syarat pelaku balig dan berakal, dan nilai barang yang dicuri mencapai kadar tertentu (disebut "seperempat dinar"), diambil dari tempat yang terjaga, serta bukan miliknya (Batubara et al., 2023; Fitriana & Maulidya, 2023). Karena itu, asportasi sebagai perpindahan fisik bukan satu-satunya unsur; ia harus hadir bersama syarat-syarat lain agar perbuatan dikualifikasikan sebagai sariqah dalam domain ḥudūd (Batubara et al., 2023; Fitriana & Maulidya, 2023).

3.4 Asportasi dan Pembedaan Sariqah dari Ghashab serta Bentuk Pengambilan Harta Lainnya

Pembedaan antara sariqah dan ghashab penting untuk memahami "pemindahan fisik" dalam hukum Islam. Rujukan menjelaskan bahwa ghashab merupakan pengambilan/menguasai hak orang lain tanpa izin dengan unsur pemaksaan dan dilakukan secara terang-terangan, dan karena unsur terang-terangan itulah ghashab dipandang berbeda dari pencurian yang berciri sembunyi-sembunyi (Jamhir & Alhamra, 2019; Jumali, 2014). Kajian fikih pidana Islam juga menegaskan bahwa "terang-terangan" menjadi pembeda yang membuat ghashab berbeda jauh dari pencurian yang mengandung unsur sembunyi-sembunyi (Fatkhurrozi & Jannah, 2023; Syuib & Maisarah, 2021). Dengan demikian, walaupun baik sariqah maupun ghashab sama-sama dapat mengandung elemen "pemindahan" (penguasaan barang bergeser), fikih membedakannya secara tegas pada modus: sariqah mengandaikan asportasi melalui kerahasiaan dari ḥirz, sedangkan ghashab mengandaikan pengambilan terbuka (Fatkhurrozi & Jannah, 2023; Jumali, 2014).

Di sisi lain, rujukan fikih jinayah menyatakan bahwa pengambilan harta secara terang-terangan tidak dinamakan sariqah, melainkan dikaitkan dengan terminologi lain (seperti al-ikhtilās, al-ghashab, atau al-intihāb), dan fuqaha Hanafiyah dipaparkan sependapat bahwa pengambilan secara diam-diam adalah ciri utama jarīmah pencurian dan dasar pembeda dengan jenis pengambilan harta lainnya (Jaenudin & Faizal, 2021; Syufa'at, 2019). Artinya, unsur "asportasi" (pemindahan) dalam fikih jinayah selalu dinilai dalam relasi dengan "modus pengambilan" dan "konteks penjagaan", bukan semata-mata hasil akhir berupa berpindahnya barang (Jaenudin & Faizal, 2021; Syufa'at, 2019).

Implikasinya, bila seseorang mengambil dan memindahkan barang secara fisik tetapi dilakukan secara terang-terangan, maka tindakan tersebut cenderung dipetakan sebagai ghashab atau bentuk lain, dan konsekuensi sanksinya tidak otomatis mengikuti kerangka ḥudūd sariqah (Jaenudin & Faizal, 2021; Syuib & Maisarah, 2021). Sejalan dengan itu, kajian lapangan/empiris yang menarasikan pandangan hukum Islam menyebut bahwa bila pencurian tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka sanksinya bukan ḥadd potong tangan, melainkan ta'zīr yang diserahkan kepada ulil amri (Fauzi & Dona, 2022; Fitriana & Maulidya, 2023). Dengan demikian, bagi hukum Islam, "pemindahan fisik" tanpa unsur sembunyi-sembunyi bukanlah sariqah dalam arti yang memicu ḥadd, meskipun tetap dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak milik (Fauzi & Dona, 2022; Jaenudin & Faizal, 2021).

3.5 Asportasi, Kepemilikan Sempurna, dan Syubhat: Kapan Pemindahan Fisik Tidak Membentuk Sariqah yang Sempurna?

Rujukan fikih menegaskan bahwa dalam pencurian harus tidak ada "syubhat" kepemilikan; syubhat dipahami sebagai adanya peluang menetapkan bahwa sebagian harta itu adalah milik pengambil atau akan menjadi miliknya karena adanya hak tertentu (Fitriana & Maulidya, 2023). Contoh yang diberikan dalam rujukan ialah kasus penagih utang yang mengambil harta pihak berutang tanpa sepengetahuannya atau kasus anak mengambil harta ayahnya, yang kemudian dijelaskan tidak digolongkan sebagai pencurian karena adanya "syubhat milik" (Fitriana & Maulidya, 2023; Rahayu et al., 2019). Nuansa ini penting bagi asportasi: sekalipun secara faktual terjadi pemindahan fisik, fikih jinayah dapat menilai bahwa pemindahan tersebut tidak memenuhi "sariqah sempurna" jika terdapat syubhat yang relevan (Fitriana & Maulidya, 2023; Rahayu et al., 2019).

Konstruk ini juga sejalan dengan penjelasan bahwa sariqah mensyaratkan objek yang dicuri merupakan milik orang lain secara sempurna (milk al-tām) dan pelaku tidak memiliki andil kepemilikan pada harta itu (Jaenudin & Faizal, 2021). Maka, unsur pemindahan (asportasi) dalam fikih jinayah mengandaikan pemindahan atas objek yang kepemilikannya "bersih" dari keterlibatan hak pelaku; bila tidak, maka kerangka ḥudūd tidak diterapkan meskipun perbuatannya dapat tetap dinilai melanggar dan dapat dikenai ta'zīr (Fitriana & Maulidya, 2023; Jaenudin & Faizal, 2021). Dengan kata lain, asportasi adalah unsur penting, tetapi tidak cukup; ia harus beroperasi pada objek dengan status kepemilikan yang memenuhi syarat fikih (Fitriana & Maulidya, 2023; Jaenudin & Faizal, 2021).

Selain itu, rujukan tentang "mencuri dalam keadaan terdesak" menunjukkan bahwa kondisi darurat (terpaksa untuk menghilangkan lapar dan tidak terus-menerus) dapat menyebabkan tidak dijatuhkannya hukuman, dan secara umum ditegaskan bahwa bila syarat tidak terpenuhi maka sanksinya bukan ḥadd, melainkan ta'zīr (Rahayu et al., 2019; Rahmawati, 2023). Kerangka ini menunjukkan bahwa fikih jinayah memadukan unsur perbuatan (termasuk asportasi/pemindahan fisik) dengan pertimbangan syarat, keadaan, dan penghalang-penghalang hukuman (mawāni') dalam menentukan konsekuensi normatifnya (Fauzi & Dona, 2022; Rahayu et al., 2019).

3.6 Batasan Objek dan Relevansi "Fisik": Perdebatan pada Harta Non-Material dan Analogi (Qiyās) di Isu Kontemporer

Penekanan fikih jinayah pada "pengambilan dari tempat simpan" dan pada objek berupa māl memiliki konsekuensi ketika berhadapan dengan objek yang tidak berwujud atau hak-hak abstrak. Rujukan mengenai HKI dalam perspektif hukum Islam menyatakan bahwa pencurian atau pembajakan dalam syariat Islam berlaku hanya terhadap benda bergerak yang bermateri, karena pencurian menuntut syarat-syarat tertentu termasuk objek yang bergerak, berharga, dihormati, memiliki tempat penyimpanan yang layak dan penjagaan (Jamaa, 2016). Rujukan lain tentang pembajakan software bahkan menyatakan secara eksplisit bahwa hak cipta dalam pembajakan software tidak termasuk pencurian, antara lain karena pencurian dalam Islam diposisikan hanya berlaku pada objek bergerak yang memiliki nilai materi, sedangkan objek abstrak (maknawi) semacam hak (ḥuqūq) dan ciptaan (ibtikār) dipandang "tidak cocok" menjadi objek pencurian; karenanya isu demikian cenderung ditempatkan dalam domain ta'zīr (Ishaq, 2018; Jamaa, 2016). Penjelasan ini memperlihatkan mengapa, dalam banyak konstruksi fikih, unsur "asportasi fisik"—pemindahan benda dari ḥirz—menjadi parameter penting yang membatasi objek sariqah (Ishaq, 2018; Jamaa, 2016).

Namun, literatur yang sama juga menunjukkan adanya mekanisme penalaran analogis. Kajian integratif tentang pembajakan hak cipta menyatakan bahwa meskipun tidak ada aturan yang jelas dan standar dalam hukum Islam untuk pembajakan, melalui metode qiyās pembajakan dipandang memiliki titik singgung dengan saraqah, tetapi karena pembajakan bukan identik dengan pencurian, konsekuensinya masuk wilayah ta'zīr dengan ketentuan sanksi ditentukan pemerintah (Ishaq, 2018; Munandar et al., 2021). Kajian lain tentang pencurian Wi-Fi menilai praktik "menggunakan properti orang lain tanpa izin" sebagai haram dan menyatakan perbuatan itu dapat dianalogikan dengan pencurian karena memiliki unsur-unsur yang sama, meskipun objeknya berada dalam ranah cybercrime dan bukan "pemindahan fisik" barang konvensional (Ishaq, 2018; Tanjung et al., 2023). Dengan demikian, terdapat ketegangan yang terdokumentasi: pada satu sisi, syarat objek sariqah sering ditegaskan harus bermateri dan terkait ḥirz (yang menguatkan pentingnya "fisik/asportasi"); pada sisi lain, muncul upaya qiyās untuk menilai tindakan pengambilan manfaat/hak tanpa izin sebagai setara secara moral-legal dengan pengambilan harta, tetapi konsekuensi sanksinya cenderung diarahkan ke ta'zīr, bukan ḥadd (Jamaa, 2016; Munandar et al., 2021; Tanjung et al., 2023).

Konstruksi ini membantu memperjelas pertanyaan pengguna: bila topik yang dibahas adalah "unsur pengambilan dan pemindahan benda milik orang lain secara fisik", maka dalam fikih jinayah unsur tersebut paling kuat relevansinya pada sariqah klasik yang objeknya bermateri dan berada dalam ḥirz, karena definisinya memang menekankan "mengambil" disertai "mengeluarkan dari tempat penyimpanan" (Astuti, 2023; Fitriana & Maulidya, 2023). Sementara pada objek non-material atau pengambilan manfaat tanpa pemindahan fisik, sejumlah rujukan menunjukkan kecenderungan mengalihkannya ke wilayah analogi dan ta'zīr, meskipun tetap dilarang karena merupakan penggunaan hak orang lain tanpa izin dan termasuk "memakan harta secara batil" (Ishaq, 2018; Rahmawati, 2023; Tanjung et al., 2023).

3.7 Konsekuensi Normatif: Asportasi sebagai Unsur Perbuatan dan Implikasinya pada Jenis Sanksi (Ḥadd vs Ta'zīr)

Dalam fikih jinayah, ketika sariqah dipandang terpenuhi sebagai jarīmah ḥudūd, sanksi yang dirujuk adalah potong tangan sebagaimana dikaitkan dengan QS. al-Mā'idah ayat 38, tetapi penerapannya terikat syarat ketat seperti pelaku mukallaf, objek mencapai niṣāb tertentu, diambil dari tempat yang terjaga, dan tidak ada syubhat (Batubara et al., 2023; Fitriana & Maulidya, 2023). Karena definisi sariqah menegaskan pengambilan dari ḥirz serta unsur "mengeluarkan dari tempat penyimpanan", maka unsur asportasi (pengambilan disertai pemindahan/pengeluaran) menjadi bagian dari struktur yang mengantarkan pada kualifikasi ḥudūd (Astuti, 2023; Fitriana & Maulidya, 2023). Sebaliknya, bila unsur kerahasiaan atau syarat lain tidak terpenuhi, atau ada syubhat/darurat, maka rujukan menegaskan pergeseran ke ta'zīr yang ditentukan otoritas (ulil amri) (Fauzi & Dona, 2022; Rahayu et al., 2019).

Pada konteks pencurian dengan kekerasan/perampokan, literatur juga menunjukkan variasi pemetaan. Sejumlah rujukan mengaitkan perampokan (hirābah) dengan QS. al-Mā'idah ayat 33 dan menyebut bentuk-bentuk sanksinya (misalnya dalam uraian perbandingan dengan hukum positif) (Handoko, 2019; Ishaq, 2015). Rujukan lain menegaskan hirābah sebagai "pencurian berat" atau "pencurian besar" yang dilakukan secara terang-terangan dan dengan kekerasan, berbeda dari pencurian hakiki yang diam-diam (Firdaweri, 2019; Ishaq, 2015). Akan tetapi, terdapat pula rujukan yang menyatakan bahwa pencurian secara sembunyi-sembunyi dan pencurian dengan kekerasan dipandang sama-sama dijatuhi hukuman potong tangan (ḥadd), serta bila tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi maka ta'zīr (Fauzi & Dona, 2022). Perbedaan narasi ini menunjukkan bahwa meskipun unsur "pemindahan/penguasaan harta" ada pada kedua jenis, kategori jarīmah dan rujukan sanksinya dapat berbeda antarpenulis; namun, kesamaan yang konsisten adalah bahwa modus (diam-diam vs terang-terangan/kekerasan) menjadi pembeda penting dalam konstruksi fikih (Fauzi & Dona, 2022; Ishaq, 2015; Jaenudin & Faizal, 2021).

________________________________________

4. Simpulan

Berdasarkan sintesis rujukan-rujukan tersebut, "asportasi menurut hukum Islam" dalam konteks jarīmah sariqah dapat dirumuskan sebagai unsur perbuatan yang mencakup pengambilan harta milik orang lain secara rahasia yang secara konseptual dipahami sebagai pengeluaran/pemindahan harta dari tempat penyimpanan/penjagaan (ḥirz) menuju penguasaan pelaku, tanpa izin dan tanpa syubhat (Astuti, 2023; Fitriana & Maulidya, 2023; Jaenudin & Faizal, 2021). Unsur ini tidak berdiri sendiri, melainkan beroperasi bersama unsur lain: objek berupa māl, milik orang lain, adanya niat melawan hukum, serta syarat-syarat yang menentukan apakah sanksinya masuk wilayah ḥudūd (potong tangan) atau bergeser ke ta'zīr (Batubara et al., 2023; Fauzi & Dona, 2022; Rahayu et al., 2019). Dengan demikian, jika pertanyaan difokuskan pada "unsur pengambilan dan pemindahan benda secara fisik", maka dalam fikih jinayah unsur itu paling eksplisit tercermin pada rumusan "mengambil dan mengeluarkan dari tempat penyimpanan" serta "mengambil dari tempat harta disimpan" yang menegaskan dimensi pemindahan fisik sebagai inti perbuatan sariqah (Astuti, 2023; Fitriana & Maulidya, 2023; Ratnayanti & Ali, 2019).

________________________________________

Daftar Pustaka

Astuti, N. H. B. (2023). Hukuman Potong Tangan Bagi Pelaku Pencurian. Motekar: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur, 1(1), 22–25. https://doi.org/10.57235/motekar.v1i1.968

Batubara, F., Harun, H., Nazori, A., J, S. H., Wardani, R. K., & Yusuf, M. (2023). Aspek Pidana dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 509/Pid.Sus/2021/PN.Jmb). Nalar Fiqh: Jurnal Hukum Islam, 14(1), 30–43. https://doi.org/10.30631/nf.v14i1.1348

Fatkhurrozi, M. A., & Jannah, R. (2023). Hukuman Mati Bagi Koruptor Perspektif Fikih Peradilan Islam. J-Ceki: Jurnal Cendekia Ilmiah, 3(1), 316–321. https://doi.org/10.56799/jceki.v3i1.2625

Fauzi, S. R., & Dona, F. (2022). Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Purworejo. Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi, 4(1), 43–64. https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.5251

Firdaweri, F. (2019). Analisis Hukum Islam tentang Zakat Hasil Korupsi. Asas, 10(02), 64–80. https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4532

Fitriana, D. N., & Maulidya, G. Z. (2023). Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur dalam Tiga Perspektif. Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam, 219–244. https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i2.111

Handoko, D. (2019). Hudud terhadap Pencurian dan Penodongan atau Perampokan Dibandingkan dengan Ketentuan Hukum Pidana Positif Indonesia. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 9(2), 338–359. https://doi.org/10.15642/ad.2019.9.2.338-359

Ishaq, I. (2015). Sanksi Pidana Perampokan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 15(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2858

Ishaq, I. (2018). Perbandingan Sanksi Pidana Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 17(02). https://doi.org/10.30631/al-risalah.v17i02.59

Jaenudin, J., & Faizal, E. A. (2021). Tindak Pidana Ekonomi dalam Fikih Pidana Islam. Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 14(2), 209–226. https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.10122

Jamaa, L. (2016). Matakao sebagai Upaya Preventif dan Represif terhadap Tindak Pencurian di Pulau Ambon dalam Perspektif Hukum Islam. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 11(1), 38–66. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v11i1.856

Jamhir, J., & Alhamra, M. (2019). Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 8(1), 81. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v8i1.6441

Jumali, E. (2014). Penerapan Sanksi Pidana Ta'zīr bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Asy-Syari'ah, 16(2), 113–124. https://doi.org/10.15575/as.v16i2.631

Munandar, S. A., Abdullah, A., & Rispalman, R. (2021). Tindak Pidana Penggunaan Software Komputer Bajakan dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 10(2), 238. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11342

Rahayu, S. S., Syarifah, N., & Somantri, M. D. (2019). Jual Beli Produk Imitasi Fashion Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Islam. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, 2(2), 201–218. https://doi.org/10.47971/mjhi.v2i2.155

Rahmawati, S. (2023). Hukum Mencuri dalam Keadaan Terdesak Berdasarkan Klasifikasi Hadis Sahih. Al-Mahkamah: Islamic Law Journal, 1(1), 29–35. https://doi.org/10.61166/mahkamah.v1i1.7

Ratnayanti, N., & Ali, A. (2019). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 (Studi Kasus di PT PLN Banda Aceh). Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, 3(2), 256. https://doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5932

Sudarti, S. N. (2020). Tindak Pidana Pencurian pada Saat Terjadi Bencana Alam dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah. Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 8(1), 181–212. https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.1.181-212

Syufa'at, S. (2019). Pembajakan Karya di Bidang Hak Cipta: Telaah Integratif Hukum Islam dan Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 13(1), 49–63. https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2215

Syuib, M., & Maisarah, M. (2021). Tindak Pidana Pencurian Jaringan Wifi Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, 6(1), 51. https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10611

Tanjung, M. S. M. T. P., Zulyadi, R., & Siregar, T. (2023). Implementasi Undang-Undang Perkebunan dalam Penanganan Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Polres Langkat. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5(3), 1981–1995. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1447

Tektona, R. I., & Susanti, D. O. (2021). Akad Rahn Tasjily pada Gadai Tanah Pertanian di Pegadaian Syariah. Asy-Syari'ah, 22(2), 179–196. https://doi.org/10.15575/as.v22i2.9404