01212 - Atribusi Kewenangan: Pemberian Kewenangan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Abstrak

Atribusi kewenangan merupakan salah satu pilar fundamental dalam hukum publik yang menjadi dasar legalitas tindakan pemerintahan. Artikel ini mengkaji konsep atribusi kewenangan sebagai bentuk pemberian kewenangan yang bersifat asli (originair) kepada badan atau pejabat pemerintahan melalui peraturan perundang-undangan, dengan mengintegrasikan perspektif hukum administrasi modern dan prinsip normatif Islam (siyāsah syar'iyyah). Dengan menggunakan metode kajian kepustakaan normatif, artikel ini menelaah struktur perolehan kewenangan (atribusi, delegasi, dan mandat), proses positifisasi institusi berbasis syariah dalam sistem hukum Indonesia, serta mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan kewenangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa atribusi kewenangan bukan sekadar teknik legal, melainkan juga instrumen desain konstitusional yang harus disertai sinkronisasi norma, pembatasan kompetensi, dan mekanisme kontrol yang efektif. Dalam konteks pluralisme hukum Indonesia, atribusi kewenangan menjadi jembatan antara legitimasi normatif syariah dan legitimasi legal-formal peraturan perundang-undangan, sebagaimana tampak pada kelembagaan Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Aceh, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Kata kunci: atribusi kewenangan; hukum administrasi; siyāsah syar'iyyah; pluralisme hukum; desentralisasi

________________________________________

Abstract

Attribution of authority constitutes one of the fundamental pillars of public law, forming the legal basis for governmental action. This article examines the concept of attribution of authority as an original (originair) grant of authority to governmental bodies or officials through legislation, integrating perspectives from modern administrative law and Islamic normative principles (siyāsah syar'iyyah). Employing a normative library research method, this article analyzes the structure of authority acquisition (attribution, delegation, and mandate), the process of formalizing Sharia-based institutions within the Indonesian legal system, and mechanisms of accountability and oversight. The findings indicate that attribution of authority is not merely a legal technique, but also an instrument of constitutional design that must be accompanied by normative synchronization, competence delimitation, and effective control mechanisms. In the context of Indonesian legal pluralism, attribution of authority serves as a bridge between Sharia normative legitimacy and formal-legal legitimacy, as evidenced in the institutional framework of the Religious Courts, the Syar'iyah Court of Aceh, and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES).

Keywords: attribution of authority; administrative law; siyāsah syar'iyyah; legal pluralism; decentralization

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan modern, "atribusi kewenangan" lazim dipahami sebagai cara pemberian kewenangan yang bersifat asli (originair) kepada suatu badan/pejabat oleh pembentuk norma (legislator) melalui peraturan perundang-undangan, sehingga kewenangan tersebut menjadi dasar legal bagi tindakan dalam ranah hukum publik (Prihatiningtyas, 2020; Sahureka, 2015). Pada saat yang sama, praktik ketatanegaraan di Indonesia memperlihatkan adanya pluralisme hukum—termasuk pengakuan terhadap hukum Islam—yang membuat isu atribusi kewenangan relevan ketika negara "mempositifkan" (memformalkan) norma dan institusi yang terkait syariah ke dalam sistem hukum nasional maupun daerah (Rahma & Kusumah, 2019; Sufiarina, 2019).

Dari perspektif normatif Islam, rambu-rambu umum penyelenggaraan urusan publik juga kerap diletakkan pada prinsip-prinsip syariah yang bersifat umum; bahkan ditegaskan bahwa Islam tidak datang untuk mengatur urusan teknis keduniaan (amr al-dunyā) secara detail, melainkan melalui kaidah-kaidah umum, sehingga ruang pengaturan prosedural/kelembagaan dapat diisi melalui mekanisme ijtihad dan pengaturan manusia (termasuk legislasi) selama tidak menyalahi prinsip umum tersebut (Rahma & Kusumah, 2019; Widjaja, 2023).

________________________________________

2. Konseptualisasi "Kewenangan" dan Dasar Legalitas dalam Hukum Publik

Secara konseptual, kewenangan (authority) dalam literatur hukum administrasi diposisikan sebagai kekuasaan hukum untuk memerintah atau bertindak, termasuk "hak dan kekuasaan pejabat publik untuk menuntut kepatuhan" sepanjang berada dalam lingkup tugas publiknya (Prihatiningtyas, 2020; Sahureka, 2015). Sejumlah rujukan yang mengutip Black's Law Dictionary menegaskan dimensi "legal power" ini sebagai unsur esensial kewenangan, sehingga kewenangan berbeda dari sekadar kekuasaan faktual yang tidak berbasis hukum (Azzahra & Shuaib, 2022; Prihatiningtyas, 2020; Sahureka, 2015).

Dalam kerangka yang lebih teknis, beberapa penulis juga membedakan kewenangan (authority/gezag) sebagai "kekuasaan formal" yang bersumber dari undang-undang, sedangkan wewenang (competence/bevoegheid) dipahami sebagai bagian tertentu (onderdeel) dari kewenangan tersebut (Dewi, 2021; Hariyanto, 2020; Thamrin et al., 2020). Konsekuensinya, tindakan pemerintah yang sah (rechtmatig) pada dasarnya meniscayakan adanya "kompetensi tindakan" yang ditopang oleh kewenangan formal, dan tanpa kewenangan yang tepat tindakan/keputusan yuridis berisiko cacat (Dewi, 2021; Hariyanto, 2020).

Dalam teori hukum administrasi, prinsip legalitas menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber wewenang/kewenangan bagi pemerintah, sehingga "pemberian kewenangan kepada badan atau pejabat pemerintahan" mensyaratkan dasar norma yang jelas (Alfath, 2015; Sa'diyah et al., 2021). Widjaja, misalnya, mengaitkan kewenangan publik dengan konsep act of state (tindakan negara oleh pemegang kedaulatan atau delegatenya dalam batas kekuasaan yang diberikan) dan public acts (tindakan yang memiliki otoritas publik dan dilekatkan pada pejabat publik), serta menekankan bahwa pemberian wewenang publik dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang mengikat publik (Sa'diyah et al., 2021). Pada titik ini, atribusi kewenangan menjadi salah satu bentuk paling fundamental dari prinsip legalitas, karena ia menandai "kelahiran" kewenangan baru melalui norma (bukan sekadar pemindahan kewenangan yang sudah ada) (Prihatiningtyas, 2020; Sahureka, 2015).

________________________________________

3. Atribusi, Delegasi, dan Mandat: Struktur Dasar Perolehan Kewenangan dalam Hukum Administrasi

3.1 Atribusi: Pemberian Kewenangan yang Asli (Originair) oleh Pembentuk Undang-Undang

Beberapa rujukan yang mengutip Brouwer dan Schilder menjelaskan bahwa atribusi terjadi ketika kekuasaan diberikan kepada otoritas administrasi oleh badan legislatif yang independen; kekuasaan tersebut bersifat awal/asli (originair) karena tidak diturunkan dari kewenangan sebelumnya, melainkan "diciptakan" oleh legislator dan dilekatkan pada organ yang diberi kewenangan (Andi, 2022; Prihatiningtyas, 2020; Sahureka, 2015). Dengan demikian, atribusi bukan sekadar memperluas praktik administratif, melainkan membentuk kompetensi publik yang baru dan menempatkan organ penerima sebagai pemegang kewenangan yang bertindak atas nama jabatannya sendiri sesuai batas norma (Prihatiningtyas, 2020; Sahureka, 2015). Penjelasan ini juga konsisten dengan pemahaman bahwa kewenangan pemerintahan adalah kekuasaan badan/pejabat untuk bertindak dalam ranah hukum publik, sebagaimana dikutip dari rumusan legal-formal dalam diskursus UU Administrasi Pemerintahan (Andi, 2022; Prihatiningtyas, 2020; Santoso et al., 2023).

Dalam praktik sistem hukum Indonesia, atribusi sering tampak ketika UUD atau undang-undang membentuk institusi dan melekatkan fungsi serta kompetensinya, sehingga institusi tersebut memperoleh "constitutionally entrusted power" atau kewenangan yang secara formal dilekatkan oleh norma tertinggi/undang-undang (Alfath, 2015; Eddyono, 2016). Kerangka ini memperlihatkan bahwa atribusi bukan hanya teknik administratif, melainkan bagian dari desain pembagian dan pembatasan kekuasaan melalui hukum (rule-based authority) (Alfath, 2015; Santoso et al., 2023).

3.2 Delegasi: Pemindahan Kewenangan yang Sudah Diperoleh (dari Atribusi) ke Organ Lain

Berbeda dari atribusi, delegasi dipahami sebagai "transfer of an acquired attribution of power" dari satu otoritas administrasi kepada otoritas lain, sehingga penerima delegasi dapat menjalankan kewenangan tersebut dalam namanya sendiri (Andi, 2022; Prihatiningtyas, 2020; Sahureka, 2015). Sejumlah rujukan menekankan bahwa delegasi selalu didahului oleh atribusi—artinya, organ tidak mungkin mendelegasikan sesuatu yang belum secara atributif ia miliki melalui peraturan yang lebih tinggi (Andi, 2022; Angelica et al., 2023; Hayadin, 2012). Pada level pertanggungjawaban, beberapa uraian menegaskan bahwa ketika kewenangan diperoleh melalui delegasi, tanggung jawab kewenangan cenderung berada pada penerima delegasi, karena ia menjalankan kewenangan dalam nama sendiri (Azzahra & Shuaib, 2022; Syamsuddin, 2020). Namun, literatur juga memperingatkan perlunya kehati-hatian terhadap desain delegasi agar tidak menimbulkan persoalan legalitas dan tumpang tindih kewenangan antarorgan (Andi, 2022; Santoso et al., 2023).

3.3 Mandat: Pelaksanaan Kewenangan atas Nama Pemberi Mandat Tanpa Pemindahan Kewenangan

Sementara itu, mandat dipahami sebagai penugasan kepada organ/pejabat lain untuk mengambil keputusan atau tindakan atas nama pemberi mandat, tanpa terjadi pemindahan kewenangan (no transfer) (Andi, 2022; Prihatiningtyas, 2020; Sahureka, 2015). Karena bertindak atas nama mandans, maka beberapa rujukan menegaskan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat, sedangkan penerima mandat wajib menunjukkan sifat "atas nama" tersebut dalam tindakan administratifnya ("Authority to Prosecute Sexual Violence Cases Against Women and Children Between District Courts and Syar'iyah Courts in Indonesia," 2023; Ramadhani et al., 2021). Dalam analisis model pelimpahan kewenangan tertentu, mandat dipandang penting untuk menjaga kesatuan komando dan kontrol administratif sekaligus memungkinkan pelaksanaan tugas secara efektif, tetapi tetap menuntut kepatuhan pada batas formal dan prosedural yang diatur ("Authority to Prosecute Sexual Violence Cases Against Women and Children Between District Courts and Syar'iyah Courts in Indonesia," 2023; Ramadhani et al., 2021).

________________________________________

4. Atribusi Kewenangan dalam Perspektif Hukum Islam: Prinsip Umum Siyāsah Syar'iyyah dan Institusionalisasi melalui Peraturan

4.1 Ruang Ijtihad dan Kaidah Umum: Legitimasi Pengaturan Kelembagaan dan Administrasi

Salah satu pijakan penting untuk menjelaskan atribusi kewenangan "menurut hukum Islam" (dalam pengertian prinsip normatif syariah yang memandu tata kelola) adalah pembedaan antara prinsip syariah yang bersifat umum dengan urusan teknis-administratif. Studi tentang pengambilan keputusan Islami mengutip penjelasan bahwa Islam tidak datang mengatur urusan dunia yang teknis secara rinci, melainkan melalui hukum-hukum umum; contoh yang diberikan adalah perbedaan antara ketentuan yang bersifat syariah yang wajib diamalkan dan urusan teknis seperti penyerbukan yang tidak termasuk kategori tersebut (Rahma & Kusumah, 2019; Widjaja, 2023). Implikasinya, pembentukan instrumen administrasi negara—termasuk desain atribusi kewenangan melalui peraturan—dapat ditempatkan sebagai wilayah pengaturan manusia (siyāsah/tadbīr) untuk mencapai kemaslahatan, selama tidak bertentangan dengan prinsip umum syariah yang menjadi pedoman (E. Hariyanto, 2019; Rahma & Kusumah, 2019).

Dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia, pengakuan terhadap hukum Islam sebagai salah satu subsistem hukum yang hidup menegaskan bahwa formalisasi sebagian aspek hukum Islam dapat dilakukan melalui mekanisme hukum positif (undang-undang, peraturan, dan peraturan daerah), sehingga atribusi kewenangan kepada institusi yang menjalankan fungsi syariah menjadi bagian dari pilihan desain konstitusional dan legislasi (Rahma & Kusumah, 2019; Sufiarina, 2019). Dengan kata lain, "atribusi kewenangan menurut hukum Islam" dalam konteks negara-bangsa modern sering tampil sebagai dua lapis: (i) legitimasi normatif melalui prinsip syariah yang umum, dan (ii) legitimasi legal-formal melalui peraturan perundang-undangan yang mengatribusikan kompetensi kepada organ/pejabat (Prihatiningtyas, 2020; Sufiarina, 2019).

4.2 Syūrā (Musyawarah) sebagai Prinsip Konstitusional: Dasar Etika-Politik Atribusi Kewenangan

Penelitian tentang implementasi konsep syūrā dalam konteks siyāsah syar'iyyah menyatakan bahwa syūrā adalah prinsip konstitusional yang wajib diimplementasikan dan ditempatkan sebagai prinsip utama dalam penyelesaian persoalan sosial-politik-pemerintahan, untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum (Aryanto, 2019). Di sini, syūrā berfungsi sebagai perangkat etika-politik yang mengarahkan bagaimana kewenangan publik dibentuk dan dijalankan, termasuk ketika kewenangan itu diatribusikan melalui proses pembentukan peraturan (Aryanto, 2019; Ashidiq & Rohmah, 2023). Oleh karena itu, atribusi kewenangan yang dibentuk melalui legislasi idealnya dipahami tidak hanya sebagai teknik legal, tetapi juga sebagai proses yang menuntut musyawarah dan orientasi kemaslahatan publik agar selaras dengan prinsip siyāsah syar'iyyah (Aryanto, 2019; Rahma & Kusumah, 2019).

Dalam ranah manajemen modern yang diislamisasikan, nilai-nilai seperti kepatuhan terhadap syariat, amanah, dan akhlak disebut sebagai bagian dari nilai Islam yang harus menyertai implementasi praktik manajerial agar tidak "bebas nilai" (Khalim & Tamam, 2023). Jika ditarik ke isu atribusi kewenangan, penekanan pada amanah dan kepatuhan syariah menguatkan argumen bahwa kewenangan yang diatribusikan kepada pejabat/badan bukan sekadar hak, melainkan beban tanggung jawab moral-hukum yang harus dijalankan secara akuntabel (E. Hariyanto, 2019; Khalim & Tamam, 2023). Sejalan dengan itu, studi tentang kewenangan peradilan agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah menekankan pentingnya prinsip keadilan sebagai fondasi penegakan hukum dan orientasi pada keselarasan pelaksanaan akad serta hukum materiil berbasis prinsip syariah (E. Hariyanto, 2019; Luhukay & Dewi, 2020).

________________________________________

5. Positifisasi (Formalisasi) Kewenangan Berbasis Syariah melalui Peraturan: Contoh Kelembagaan di Indonesia

5.1 Peradilan Agama dan Ekonomi Syariah: Atribusi Kewenangan Yudisial melalui Undang-Undang dan Problem Irisan Kompetensi

Sejumlah kajian menegaskan bahwa kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah ditempatkan sebagai kewenangan (kompetensi) absolut Peradilan Agama melalui perluasan kewenangan yang ditetapkan undang-undang, sehingga sengketa yang lahir dari prinsip syariah diarahkan ke forum peradilan yang juga menekankan penerapan prinsip syariah (Aryanto, 2019; E. Hariyanto, 2014; Ramadhani et al., 2021). Dalam pembahasan dualisme yurisdiksi, Aryanto menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan Peradilan Agama berdasarkan ketentuan undang-undang, dan argumen tersebut diperkuat melalui asas personalitas keislaman serta penundukan diri sukarela kepada hukum Islam (Amransyah et al., 2022; Ardhita & Yunanto, 2023). Pada titik ini, atribusi kewenangan bekerja sebagai "pemberian kekuasaan untuk mengadili" (granting of adjudicative power) melalui undang-undang, yang membatasi forum mana yang sah untuk memeriksa dan memutus perkara tertentu (Ardhita & Yunanto, 2023; Ramadhani et al., 2021).

Namun, literatur juga menunjukkan bahwa desain kewenangan berbasis peraturan dapat memunculkan persinggungan kompetensi. Sufiarina, misalnya, menjelaskan perubahan pengaturan mediasi melalui Perma yang akhirnya membuka kemungkinan penyelesaian kepailitan ekonomi syariah di Pengadilan Agama, tetapi sekaligus menciptakan peluang persinggungan kompetensi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga (Ramadhani et al., 2021). Fenomena ini memperlihatkan bahwa atribusi/penataan kewenangan melalui peraturan (undang-undang maupun peraturan MA) harus diikuti sinkronisasi norma agar prinsip "under the authority of law" tidak melemah akibat tumpang tindih kompetensi (Ardhita & Yunanto, 2023; E. Hariyanto, 2014).

5.2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES): Atribusi/Delegasi dalam Pembentukan Norma Rujukan Peradilan

Sa'Diyah dkk. menjelaskan bahwa KHES lahir sebagai respons terhadap perluasan wewenang Peradilan Agama, dan dipahami sebagai terobosan positifisasi fiqh muamalah agar dapat menjadi pegangan dan rujukan bagi hakim dalam perkara ekonomi syariah (Saleh & Masyhur, 2022). Namun, kajian yang sama juga menegaskan bahwa KHES diposisikan sebagai "peraturan perundang-undangan semu" (pseudo wetgeving/beleidsregels) dan tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan dalam hierarki formal (Saleh & Masyhur, 2022). Di sini tampak bahwa atribusi kewenangan tidak hanya menyangkut "kewenangan mengadili", tetapi juga terkait kewenangan pembentukan perangkat normatif (rule-making) dan problem status normatifnya dalam sistem peraturan (Alfath, 2015; Saleh & Masyhur, 2022).

Lebih jauh, Sa'Diyah dkk. menegaskan bahwa dalam perspektif kewenangan pembentukan peraturan, peraturan perundang-undangan dapat melahirkan kewenangan pembentukan peraturan di bawahnya baik melalui atribusi maupun delegasi (Andi, 2022; Saleh & Masyhur, 2022). Ini menegaskan bahwa perbincangan atribusi kewenangan dalam ranah syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari teknik perundang-undangan yang mengatur siapa berwenang menetapkan norma, dalam bentuk apa, dan sejauh mana daya ikatnya (Andi, 2022; Saleh & Masyhur, 2022).

5.3 Aceh: Atribusi Kewenangan Khusus (Asymmetric Decentralization), Qanun Jinayat, dan Mahkamah Syar'iyah

Kasus Aceh menonjol karena atribusi kewenangan berbasis peraturan tidak hanya menyentuh perdata/keluarga, tetapi juga aspek jinayah (pidana) berbasis syariah. Din dan Abubakar menegaskan bahwa Qanun Jinayat sebagai wadah implementasi syariah di Aceh terkait dengan kekhususan Aceh dalam kerangka desentralisasi asimetris; qanun syariah (khususnya Qanun Jinayat) dipandang memiliki posisi yang berbeda dari perda di provinsi lain, meskipun tetap harus selaras dengan norma dasar sebagai rujukan utama (Amransyah et al., 2022). Dalam kerangka ini, atribusi kewenangan kepada Mahkamah Syar'iyah di Aceh mencakup kewenangan memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara bidang keluarga, muamalah, dan jinayah berdasarkan syariah (Amransyah et al., 2022; E. Hariyanto, 2014).

Penelitian lain mengenai sengketa kewenangan di Aceh menunjukkan secara spesifik bahwa Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah sama-sama diberi kewenangan oleh hukum untuk mengadili perkara kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, tetapi dengan sumber kewenangan yang berbeda—Pengadilan Negeri bersandar pada undang-undang peradilan umum, sedangkan Mahkamah Syar'iyah dibatasi oleh pengaturan dalam qanun Aceh (Din & Abubakar, 2021; E. Hariyanto, 2014). Studi tentang perlindungan anak korban kekerasan seksual di Aceh Utara juga menyatakan adanya kompetisi hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual, yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Syariah dan berlakunya ketentuan jarīmah dalam Qanun Jinayat (Abdullah et al., 2022; Din & Abubakar, 2021). Literatur mengenai tantangan penerapan Shariah Penal Code di Aceh menambahkan bahwa devolution di Aceh lebih kompleks karena disertai "dualisme hukum" (legal pluralism) dalam sistem hukum Indonesia (Andi, 2022; Razi & Mokhtar, 2020).

Secara sintesis, Aceh memperlihatkan bahwa atribusi kewenangan berbasis peraturan dapat bersifat multi-level (undang-undang nasional–qanun daerah) dan berpotensi memunculkan irisan yurisdiksi, sehingga memerlukan desain normatif yang koheren dan pemahaman kelembagaan yang kuat (Amransyah et al., 2022; E. Hariyanto, 2014).

________________________________________

6. Atribusi Kewenangan, Desentralisasi, dan Negara Kesatuan: Kerangka Pembagian Urusan Pemerintahan

Sejumlah kajian ketatanegaraan menegaskan bahwa dalam negara kesatuan, pada asasnya kekuasaan berada pada pemerintah pusat, dan jika pusat memilih, ia dapat mendelegasikan kewenangan kepada unit-unit di bawahnya serta dapat pula menariknya kembali (E. Hariyanto, 2019; Yuhandra et al., 2021). Dalam kerangka hubungan pusat-daerah, desentralisasi dipahami sebagai penyerahan/pembagian/pendelegasian kewenangan yang melahirkan kewenangan pemerintah daerah untuk menangani urusan rumah tangga sendiri (E. Hariyanto, 2019; Suhartono, 2013). Pada level desain kewenangan pejabat daerah, studi mengenai fungsi gubernur membedakan peran gubernur dalam desentralisasi (kepala daerah otonom) dan dekonsentrasi (wakil pemerintah pusat) yang masing-masing terkait sumber pendanaan dan jenis urusan pemerintahan yang dijalankan (Herawati, 2018; Susamto, 2014). Konfigurasi ini menunjukkan bahwa atribusi kewenangan dalam praktik tidak selalu berhenti pada pemberian "kewenangan asli" oleh undang-undang, tetapi juga berkelindan dengan delegasi dan bentuk-bentuk pelimpahan kewenangan dalam tata kelola vertikal (E. Hariyanto, 2019; Susamto, 2014).

Dalam konteks akses otonomi daerah, Achir dan Kamba menegaskan bahwa otonomi membuka peluang daerah memformalkan hukum Islam ke dalam peraturan daerah (termasuk bidang pendidikan dan sosial) sebagai respons atas kebutuhan masyarakat, dan keberadaan perda-perda tersebut dikaitkan dengan kerangka kewenangan dalam UU Pemerintahan Daerah dan pembagian urusan pemerintahan (Achir & Kamba, 2021; Rahma & Kusumah, 2019). Dengan demikian, atribusi kewenangan yang memberi ruang pembentukan peraturan daerah (termasuk bernuansa syariah) harus dipahami sebagai bagian dari desain legal negara kesatuan yang menyeimbangkan kebutuhan lokal dengan norma yang lebih tinggi (Amransyah et al., 2022; Rahma & Kusumah, 2019).

________________________________________

7. Pertanggungjawaban, Pengawasan, dan Penyalahgunaan Kewenangan: Titik Temu Hukum Administrasi dan Etika Syariah

Karena kewenangan adalah "kekuasaan hukum" yang dilekatkan pada jabatan, perbincangan atribusi kewenangan juga harus mencakup pertanggungjawaban dan pengawasan. Dalam konteks hukum administrasi, kajian mengenai penyalahgunaan wewenang dalam perkara korupsi menegaskan bahwa korupsi pengadaan barang/jasa kerap terjadi karena penyalahgunaan wewenang aparatur negara, dan pembuktian unsur "penyalahgunaan wewenang" menjadi isu krusial yang juga dipengaruhi oleh disharmonisasi norma setelah berlakunya UU Administrasi Pemerintahan (Azzahra & Shuaib, 2022; Syamsuddin, 2020). Pada sisi lain, kajian mengenai peran PTUN menegaskan bahwa UU Administrasi Pemerintahan memberikan ruang kompetensi bagi PTUN untuk menguji unsur penyalahgunaan wewenang atas keputusan/tindakan pejabat pemerintahan, dengan pedoman beracara yang ditetapkan melalui Perma (Andi, 2022; Santoso et al., 2023). Ini memperlihatkan bahwa atribusi kewenangan bukan hanya "pemberian kuasa", tetapi juga "pemberian batas" yang disertai mekanisme kontrol yudisial/administratif (Azzahra & Shuaib, 2022; Santoso et al., 2023).

Dalam perspektif siyāsah syar'iyyah, gagasan pengawasan juga mendapatkan padanan konseptual. Muhrim, misalnya, menempatkan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas hakim dalam perspektif siyāsah syar'iyyah dan mengaitkannya dengan prinsip pencegahan kemungkaran serta dorongan pada kebaikan; ia juga menyebut dalam sejarah Islam, otoritas kelembagaan mencakup wilayah seperti al-hisbah, al-qadha, dan al-mazhalim (Muhrim, 2021; Razi & Mokhtar, 2020). Sementara itu, studi tentang syūrā menekankan fungsi musyawarah untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum (Aryanto, 2019; Ashidiq & Rohmah, 2023). Sintesis dari dua arah ini menunjukkan bahwa atribusi kewenangan yang sah menurut hukum positif (legal-formal) tetap membutuhkan governance yang berorientasi keadilan, amanah, dan kontrol yang efektif agar kewenangan tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan (Khalim & Tamam, 2023; Luhukay & Dewi, 2020).

________________________________________

8. Penutup

Atribusi kewenangan—dipahami sebagai pemberian kewenangan asli (originair) kepada badan/pejabat melalui peraturan perundang-undangan—merupakan pilar utama prinsip legalitas dalam hukum publik, karena ia "menciptakan" kewenangan baru dan mendefinisikan batas kompetensi tindakan pejabat (Andi, 2022; Prihatiningtyas, 2020; Sahureka, 2015). Dalam konteks Indonesia yang mengakui pluralisme hukum termasuk hukum Islam, atribusi kewenangan juga menjadi instrumen penting untuk mempositifkan fungsi-fungsi syariah ke dalam institusi negara (misalnya Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh) melalui undang-undang dan regulasi turunannya, meskipun tetap menyisakan tantangan sinkronisasi ketika muncul irisan yurisdiksi (Amransyah et al., 2022; E. Hariyanto, 2014; Ramadhani et al., 2021; Sufiarina, 2019).

Dari perspektif normatif Islam, legitimasi pengaturan kelembagaan dan pembagian kewenangan dapat diletakkan pada kaidah umum syariah, ruang ijtihad dalam urusan teknis-administratif, serta prinsip syūrā, amanah, dan keadilan sebagai etika penyelenggaraan kewenangan (Aryanto, 2019; Khalim & Tamam, 2023; Widjaja, 2023). Karena itu, atribusi kewenangan yang baik mensyaratkan kejelasan norma, pembatasan kompetensi, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan—baik dalam perspektif hukum administrasi maupun dalam horizon nilai siyāsah syar'iyyah (Azzahra & Shuaib, 2022; Muhrim, 2021; Santoso et al., 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, A., Yuslem, N., & Hafsah, H. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Aceh Utara. Istinbath, 21(1), 27–56. https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i1.485

Achir, N., & Kamba, S. N. M. (2021). The function of Sharia-based regional regulations on education and social services in the regions. Jambura Law Review, 3, 1–17. https://doi.org/10.33756/jlr.v3i0.7643

Alfath, T. P. (2015). Kedudukan Badan Pemeriksaan Keuangan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. E-Jurnal The Spirit of Law, 1(1). https://doi.org/10.33121/tsl.v1i1.35

Amransyah, Mhd. N., Mustamam, M., & Akhyar, A. (2022). Hak waris saudara laki-laki ketika berhadapan dengan ahli waris anak perempuan menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi penetapan Pengadilan Agama Medan No. 40/Pdt.G/2017/PA.Mdn). Jurnal Ilmiah Metadata, 4(1), 194–222. https://doi.org/10.47652/metadata.v4i1.129

Andi, A. (2022). Bias kewenangan fiktif positif Pengadilan Tata Usaha Negara dalam ranah perizinan pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Journal of Law and Policy Transformation, 6(2), 117. https://doi.org/10.37253/jlpt.v6i2.6323

Angelica, B. C., Gultom, E., & Mantili, R. (2023). Tinjauan yuridis pembubaran BUMN Persero yang sudah tidak beroperasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) Menteri BUMN. Comserva Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(03), 1054–1068. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i03.841

Ardhita, B. C. K., & Yunanto, Y. (2023). Juridical analysis of the implementation of notary public's authority in making deeds related to the land sector. Sign Jurnal Hukum, 5(2), 312–323. https://doi.org/10.37276/sjh.v5i2.298

Aryanto, J. (2019). Dualisme yurisdiksi antara peradilan umum dan peradilan agama terhadap sengketa ekonomi syariah. Adil Jurnal Hukum, 3(1), 93–122. https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.836

Ashidiq, R., & Rohmah, S. N. (2023). Implementasi konsep syura pada lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 10(2), 457–470. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31970

Authority to prosecute sexual violence cases against women and children between district courts and Syar'iyah courts in Indonesia. (2023). JLPG. https://doi.org/10.7176/jlpg/134-04

Azzahra, R., & Shuaib, F. S. (2022). Religious courts in Indonesia and Malaysia: History, structure, and jurisdiction. Indonesian Comparative Law Review, 4(2), 115–130. https://doi.org/10.18196/iclr.v4i2.15911

Dewi, A. A. (2021). Peradilan agama dalam lintasan sejarah kajian pengaruh teori pemberlakuan hukum Islam terhadap peradilan Islam Indonesia. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 12(1), 12–30. https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v12i1.10204

Din, Mohd., & Abubakar, A. Y. (2021). The position of the Qanun Jinayat as a forum for the implementation of Sharia in Aceh in the Indonesian constitution. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 5(2), 689. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.10881

Eddyono, L. W. (2016). Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 7(3), 001. https://doi.org/10.31078/jk731

Hariyanto, E. (2014). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 1(1), 42–58. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.365

Hariyanto, E. (2019). The settlement of sharia banking dispute based on legal culture as a practice of Indonesian Islamic moderation. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 14(2), 301–316. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v14i2.1888

Hariyanto, H. (2020). Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 3(2), 99–115. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184

Hayadin, H. (2012). Pengelolaan guru pendidikan agama dalam konteks desentralisasi pendidikan. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 18(2), 181–191. https://doi.org/10.24832/jpnk.v18i2.80

Herawati, N. R. (2018). Analisis politik alih kewenangan pengelolaan guru SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi. Jurnal Ilmu Sosial, 16(2), 72. https://doi.org/10.14710/jis.16.2.2017.72-93

Khalim, A., & Tamam, A. M. (2023). Islamisasi Total Quality Management (TQM) dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana, 3(3), 222–237. https://doi.org/10.32832/djip-uika.v3i3.15058

Luhukay, R. S., & Dewi, R. K. (2020). Sentralisasi kewenangan perizinan usaha oleh pemerintah pusat dalam Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara. Al-Adl, 13(2), 265. https://doi.org/10.31332/aladl.v13i2.1861

Muhrim, N. F. (2021). Observing the Judicial Commission's role in enhancing judicial capacity and integrity. Jurnal Al-Tasyri'iyyah, 97–107. https://doi.org/10.24252/jat.vi.28624

Prihatiningtyas, W. (2020). Fungsi gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Airlangga Development Journal, 1(1), 42. https://doi.org/10.20473/adj.v1i1.18011

Rahma, F. N., & Kusumah, M. W. (2019). Proses pengambilan keputusan efektif Islami di sekolah (Studi kasus di MTs al-Imam Cikembar Kab. Sukabumi). Jurnal Kajian Peradaban Islam, 2(2), 13–21. https://doi.org/10.47076/jkpis.v2i2.20

Ramadhani, M., Akbar, B., Jeddawi, M., & Tahir, M. (2021). Model pelimpahan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung keuangan negara. Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional, 3(1), 25–41. https://doi.org/10.54783/jin.v3i1.356

Razi, M., & Mokhtar, K. A. (2020). The challenges of Shariah penal code and legal pluralism in Aceh. Jurnal Media Hukum, 27(2). https://doi.org/10.18196/jmh.20200151

Sa'diyah, H. T., Hasanah, S. L., Thabrani, A. M., & Hariyanto, E. (2021). Sejarah dan kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia. Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3(1), 96–118. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460

Sahureka, N. A. (2015). Pengaruh pendelegasian dan kepuasan kerja terhadap produktivitas pegawai STIKES Bina Putera Banjar, Jawa Barat. Jurnal Manajemen Pendidikan, 6(2), 1187–1196. https://doi.org/10.21009/jmp.v6i2.1868

Saleh, M., & Masyhur. (2022). Visi dan misi kepala daerah di bawah kendali negara (Studi kasus pada program pemberian beasiswa mahasiswa oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat). Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani, 10(2), 44–58. https://doi.org/10.53952/jir.v10i2.422

Santoso, B. T., Nainggolan, S. D. P., Sinambela, J., & Rahman, K. (2023). Optimizing the role of the State Administrative Court in assessing elements of abuse of authority based on Law No. 30 of 2014 jo. Supreme Courts No. 4 of 2015. Jurnal Gagasan Hukum, 5(01), 21–32. https://doi.org/10.31849/jgh.v5i01.13158

Sufiarina, S. (2019). Buah simalakama pengaturan prosedur mediasi di pengadilan terhadap penyelesaian kepailitan ekonomi syariah di Indonesia. Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata, 5(1), 41. https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.88

Suhartono, S. (2013). Desentralisasi pengelolaan sumber daya alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. DIH: Jurnal Ilmu Hukum, 9(18). https://doi.org/10.30996/dih.v9i18.278

Susamto, B. (2014). Pendapat al-Mazāhib al-Arba'ah tentang bentuk syirkah dan aplikasinya dalam perseroan modern. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 6(1). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3188

Syamsuddin, A. R. (2020). Pembuktian penyalahgunaan wewenang dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa. Jambura Law Review, 2(2), 161–181. https://doi.org/10.33756/jlr.v2i2.5942

Thamrin, H., Liwa, M. A., S, E. A. A., & Fitra, D. (2020). Implementasi prinsip check and balances di Indonesia. Collegium Studiosum Journal, 3(1), 20–46. https://doi.org/10.56301/csj.v3i1.172

Widjaja, G. (2023). Wewenang, pelimpahan wewenang dan akibat hukumnya dalam konsepsi hukum perdata. Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam Pendidikan Ekonomi Humaniora, 9(2), 310–319. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1653

Yuhandra, E., Akhmaddhian, S., & Anggiatna, A. (2021). The authority relationship: Regional head and his deputy in the regional autonomy. Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 8(2), 176–185. https://doi.org/10.25134/unifikasi.v8i2.5069