01209 - Asas Universalitas Dalam Hukum Pidana Internasional Dan Perspektif Hukum Islam: Suatu Kajian Normatif Komparatif

Universal Jurisdiction in International Criminal Law and Islamic Law Perspective: A Comparative Normative Study

ABSTRAK

Asas universalitas merupakan prinsip yurisdiksi dalam hukum pidana internasional yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengadili tindak pidana tertentu yang dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap umat manusia, tanpa mempersoalkan tempat kejadian, kewarganegaraan pelaku, maupun hubungan langsung negara tersebut dengan tindak pidana. Artikel ini mengkaji konstruksi asas universalitas dalam hukum pidana internasional, batasan serta mekanisme legitimasi penerapannya, dan relevansinya dengan universalisme syariah Islam beserta maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka normatif perlindungan kemanusiaan lintas batas negara. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif, kajian ini menemukan bahwa: (1) asas universalitas diproyeksikan sebagai instrumen anti-impunitas atas delicta jure gentium, dengan tetap memerlukan pembatas subsideritas dan komplementaritas demi menghormati kedaulatan negara; (2) universalitas ajaran Islam dan tujuan maqāṣid al-syarī'ah menyediakan basis etik yang koheren dengan rasionalitas perlindungan kemanusiaan universal; serta (3) institusi wilāyat al-maẓālim dalam tradisi Islam secara substantif berorientasi pada koreksi kezaliman sistematis terhadap rakyat sipil, sehingga dapat diposisikan sebagai analog konseptual bagi mekanisme pengadilan atas pelanggaran kemanusiaan berat.

Kata Kunci: Asas Universalitas; Yurisdiksi Universal; Hukum Pidana Internasional; Maqāṣid al-Syarī'ah; Kejahatan terhadap Kemanusiaan

________________________________________

ABSTRACT

The principle of universality is a jurisdictional principle in international criminal law that grants states the authority to prosecute certain offenses classified as crimes against humanity, irrespective of where the crime occurred, the nationality of the perpetrator, or the direct connection of the prosecuting state to the offense. This article examines the construction of the universality principle in international criminal law, the limitations and legitimacy mechanisms of its application, and its relevance to Islamic legal universalism and maqāṣid al-syarī'ah as a normative framework for the protection of humanity across state boundaries. Through a normative juridical research method with conceptual and comparative approaches, this study finds that: (1) the universality principle is projected as an anti-impunity instrument over delicta jure gentium, while still requiring subsidiarity and complementarity constraints in order to respect state sovereignty; (2) the universality of Islamic teaching and the objectives of maqāṣid al-syarī'ah provide an ethical basis coherent with the rationale of universal humanitarian protection; and (3) the institution of wilāyat al-maẓālim in Islamic tradition is substantively oriented toward correcting systematic tyranny against civilian populations, and may thus be positioned as a conceptual analogue for mechanisms of accountability over serious crimes against humanity.

Keywords: Principle of Universality; Universal Jurisdiction; International Criminal Law; Maqāṣid al-Syarī'ah; Crimes Against Humanity

________________________________________

A. PENDAHULUAN

Asas universalitas — negara berwenang mengadili tindak pidana tertentu yang dianggap kejahatan terhadap umat manusia, tanpa memandang di mana atau oleh siapa kejahatan itu dilakukan.

Dalam hukum pidana internasional, asas universalitas (universal jurisdiction) dipahami sebagai kewenangan negara untuk menerapkan yurisdiksi pidananya terhadap pelaku tanpa memperhatikan tempat terjadinya kejahatan, kewarganegaraan pelaku/korban, maupun ada-tidaknya hubungan langsung negara tersebut dengan tindak pidana itu (Khamdan, 2016; Putri, 2022). Dalam rumusan yang lebih tegas, prinsip ini memang "mengesampingkan" dasar-dasar yurisdiksi yang lebih klasik seperti asas teritorial dan asas nasionalitas yang lazim menjadi dasar kewenangan mengadili (Khamdan, 2016; Putri, 2022). Namun, sumber-sumber yang dirujuk juga menekankan bahwa tidak semua kejahatan dapat memicu penerapan asas universalitas; prinsip ini diproyeksikan untuk jenis-jenis kejahatan tertentu yang dipandang sangat serius bagi masyarakat internasional (Putri, 2022; Saputri, 2024). Justifikasi normatifnya adalah bahwa terdapat kategori kejahatan yang dipahami sebagai kejahatan terhadap seluruh umat manusia (delicta jure gentium), sehingga komunitas internasional — melalui negara-negara — memiliki kepentingan hukum untuk mencegah impunitas dan memastikan pelaku tetap dapat diadili di mana pun ia berada (Saputri, 2024; Somadiyono, 2020; Wahyudani et al., 2023).

Di sisi lain, ketika pertanyaan "asas universalitas menurut hukum Islam" diajukan, penting membedakan dua ranah: (i) universalitas ajaran Islam/syariah sebagai agama dan sistem nilai yang dipahami melintasi ruang dan waktu, serta (ii) yurisdiksi universal sebagai doktrin teknis dalam hukum pidana internasional modern (Alfitri, 2016; Nirwan et al., 2023). Sejumlah rujukan dalam daftar ini menggarisbawahi bahwa ajaran Islam dipandang universal dan berorientasi pada rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi seluruh alam), sehingga konsepsi Islam tentang hukum dan kemaslahatan manusia tidak dibatasi oleh tempat dan masa tertentu (Alfitri, 2016; Nirwan et al., 2023). Dengan landasan universalitas tersebut, literatur yang tersedia juga menunjukkan adanya "titik temu" konseptual antara tujuan syariah (maqāṣid al-syarī'ah) untuk melindungi kepentingan dasar manusia dan kebutuhan rezim hukum internasional untuk menanggulangi kejahatan yang mengguncang nurani kemanusiaan (Setyaningsih, 2019; Sugitanata & Karimullah, 2023; Ufran, 2019).

Karena itu, artikel ini mensintesis: (a) konstruksi asas universalitas dalam hukum pidana internasional; (b) batasan serta mekanisme legitimasi penerapannya; dan (c) bagaimana universalisme syariah, maqāṣid, serta institusi peradilan dalam tradisi Islam dapat menjadi kerangka normatif untuk membaca dan menilai rasionalitas "mengadili kejahatan terhadap umat manusia" lintas batas negara (Putri, 2022; Ufran, 2019; Wahyudani et al., 2023).

________________________________________

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berfokus pada analisis bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji konstruksi doktrin asas universalitas, serta pendekatan komparatif (comparative approach) untuk menelaah titik persinggungan antara hukum pidana internasional modern dengan kerangka normatif hukum Islam. Bahan hukum yang dikaji mencakup instrumen hukum internasional, doktrin yurisdiksi universal, Statuta Roma, dan literatur akademik mengenai maqāṣid al-syarī'ah serta institusi peradilan Islam.

________________________________________

C. PEMBAHASAN

1. Evolusi dan Ruang Lingkup Asas Universalitas dalam Hukum Pidana Internasional

Sumber-sumber yang dirujuk menempatkan asas universalitas sebagai respons atas kekhawatiran masyarakat internasional terhadap dampak kejahatan tertentu yang dianggap paling serius, serta kebutuhan menghindari impunitas dengan memastikan pelaku dapat dibawa ke pengadilan melalui mekanisme nasional maupun kerja sama antarnegara (Somadiyono, 2020; Wahyudani et al., 2023). Dalam sejarah doktrin, pembajakan/perompakan di laut lepas (piracy) kerap dikemukakan sebagai contoh awal: perompakan dipahami sebagai kejahatan yang dapat ditindak oleh semua negara karena terjadi di wilayah yang berada di luar yurisdiksi negara mana pun (laut lepas), sehingga hukum internasional "menyerahkan" kewenangan penindakan kepada semua negara melalui prinsip yurisdiksi universal (Faisal, 2019; Khairullah & Setiyono, 2023; Nrangwesti, 2021). Beberapa rujukan menegaskan logika yang sama: universal jurisdiction dalam konteks perompakan bermakna bahwa setiap negara berwenang menangkap dan menghukum perompak di laut lepas tanpa memandang asal negara pelaku maupun lokasi spesifik kapal korban, selama syarat-syarat hukum laut internasional terpenuhi (Khairullah & Setiyono, 2023; Nrangwesti, 2021; Patty & Makaruku, 2024).

Sejalan perkembangan hukum internasional, rujukan yang tersedia juga menunjukkan perluasan objek universal jurisdiction dari kejahatan klasik seperti perompakan menuju kategori kejahatan internasional/jus cogens yang dipandang mengancam nilai kemanusiaan fundamental. Putri menegaskan bahwa ruang lingkup yurisdiksi universal "meluas" mencakup kejahatan jus cogens seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi, dan penyiksaan (Ali & Rauf, 2021). Setyaningsih juga menginventarisasi — dalam kerangka prinsip-prinsip yurisdiksi — bahwa yurisdiksi universal dikaitkan dengan kejahatan jure gentium seperti pembajakan, perompakan, agresi, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang (Khamdan, 2016). Pada level konseptual, Situngkir menambahkan bahwa genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan dipandang sebagai "prototype" delicta jure gentium, dengan narasi "musuh seluruh umat manusia" yang secara historis bertolak dari konstruksi tentang perompakan sebagai kejahatan internasional tertua (Patty & Makaruku, 2024; Wahyudani et al., 2023).

Dalam spektrum kejahatan kemanusiaan, Nrangwesti menegaskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma diatur pada Pasal 7 dan memuat bentuk-bentuk kejahatan beserta unsur-unsurnya, serta menempatkan serangan terhadap penduduk sipil sebagai batasan kontekstualnya (Kurniasanti & Setiyono, 2020). Yang relevan untuk asas universalitas ialah penegasan Nrangwesti bahwa aspek yurisdiksi universal merupakan ciri khas kejahatan terhadap kemanusiaan, yakni tidak memperhatikan wilayah tempat kejahatan terjadi dan tidak memperhatikan nasionalitas pelaku (baik aktif maupun pasif) (Kurniasanti & Setiyono, 2020). Di sini tampak koherensi dengan definisi umum universal jurisdiction yang dinyatakan Christianti: yurisdiksi universal menerapkan yurisdiksi pidana tanpa memperhatikan tempat terjadinya kejahatan, kewarganegaraan pelaku/korban, dan bahkan hubungan negara pengadil dengan kejahatan itu (Kurniasanti & Setiyono, 2020; Putri, 2022).

2. Rasionalitas: "Musuh Umat Manusia", Anti-Impunitas, dan Kepentingan Universal

Sebagian rujukan dalam daftar ini memformulasikan legitimasi asas universalitas melalui ide bahwa pelaku delicta jure gentium adalah musuh seluruh umat manusia, sehingga komunitas internasional memiliki kepentingan untuk menuntut pertanggungjawaban (Saputri, 2024; Wahyudani et al., 2023). Sefriani menekankan bahwa keberadaan yurisdiksi universal telah lama dikenal dalam hukum internasional dan dimaksudkan agar pelaku kejahatan internasional "tidak lolos dari penghukuman di mana pun ia berada", dengan contoh kejahatan seperti kejahatan perang, piracy, kejahatan kemanusiaan, dan genosida yang dipahami sebagai kejahatan terhadap seluruh umat manusia (Saputri, 2024). Dalam kerangka tanggung jawab kolektif, Hastuti mengaitkan pelanggaran HAM berat sebagai masalah "tanggung jawab semua umat manusia" (obligatio erga omnes) untuk menyelesaikannya secara hukum dan menghukum pelaku secara adil, serta menyebut bahwa yurisdiksi yang berlaku bagi pelaku kejahatan internasional adalah yurisdiksi universal (Somadiyono, 2020). Situngkir juga menegaskan bahwa universal jurisdiction didorong oleh kehendak mencegah impunitas dengan meminta negara-negara mengadili atau bekerja sama membawa pelaku ke pengadilan (Somadiyono, 2020; Wahyudani et al., 2023).

Rasionalitas ini tampak pula pada praktik dan preseden. Sondakh, dalam pembahasan "kejahatan terhadap kemanusiaan: teori dan praktik", menunjukkan signifikansi Kasus Eichmann di Israel sebagai contoh penting ketika pengadilan mengandalkan prinsip yurisdiksi universal untuk menuntut kejahatan — termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan — karena hukum internasional tidak menyediakan satu pengadilan tunggal yang secara otomatis menuntut kejahatan yang dituduhkan, sehingga kewenangan penuntutan menurut pertimbangan pengadilan diberikan kepada organ legislatif dan yudikatif negara untuk menuntut dan menghukum (Situngkir, 2023). Dalam putusan banding yang dikutip Sondakh, pengadilan menyatakan bahwa jika hukum internasional mengakui universal jurisdiction bagi pengadilan nasional untuk mengadili perompak yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional, maka universal jurisdiction juga berlaku atas kejahatan terhadap kemanusiaan (Situngkir, 2023; Wahyudani et al., 2023). Dengan demikian, literatur rujukan ini membangun argumen konsisten: universal jurisdiction diproyeksikan sebagai instrumen anti-impunitas, terutama untuk kejahatan yang dipahami mengguncang nilai kemanusiaan dan ketertiban internasional (Saputri, 2024; Somadiyono, 2020; Wahyudani et al., 2023).

3. Batasan dan Mekanisme: Kedaulatan Negara, Locus Delicti, dan Prinsip Subsideritas/Komplementaritas

Meskipun universal jurisdiction memiliki daya jangkau lintas batas, rujukan yang disediakan juga menekankan adanya ketegangan konseptual dengan kedaulatan negara. Setyaningsih menegaskan keterkaitan yurisdiksi dengan kedaulatan: yurisdiksi adalah bagian implementasi kedaulatan, dan penerapan kewenangan di luar wilayah akan bersinggungan dengan kewajiban menghormati kedaulatan dan integritas teritorial negara lain (Khamdan, 2016). Wicaksana menggarisbawahi "kedaulatan yurisdiksi" sebagai hak negara berdaulat untuk membuat dan melaksanakan kaidah hukum terhadap siapa pun yang berada di wilayahnya, dengan konsekuensi kewajiban aktor eksternal untuk tidak menerapkan produk hukum tandingan di dalam wilayah negara berdaulat (Khamdan, 2016; Nurkhasanah & Prasetyo, 2024). Karena itu, diskursus universal jurisdiction dalam rujukan juga mengembangkan mekanisme pembatasan agar tidak berubah menjadi praktik yang sewenang-wenang atau memicu konflik antarnegara (Ali & Rauf, 2021; Khamdan, 2016).

Salah satu bentuk pembatasan tersebut adalah prinsip keutamaan negara locus delicti. Situngkir menyatakan bahwa walaupun universal jurisdiction memiliki dasar pada kebiasaan dan perjanjian internasional, khususnya dalam Statuta Roma "sesungguhnya keutamaan diberikan kepada Negara Locus Delicti untuk mengadili pelaku kejahatan internasional" (Wahyudani et al., 2023). Damayanti juga menyatakan bahwa ketika terjadi kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC, pengadilan terhadap pelaku "terlebih dulu diserahkan kepada hukum nasional negara di mana kejahatan dilakukan" (Christianti, 2015). Penjelasan ini berkelindan dengan gagasan komplementaritas: ICC hadir untuk mengakhiri impunitas, tetapi bersifat pelengkap terhadap yurisdiksi pidana nasional (Damayanti, 2020; Sujatmoko, 2019). Sefriani menegaskan bahwa ICC hanya dapat mengadili kejahatan internasional sepanjang pengadilan domestik "tidak mau atau tidak mampu" menjalankan fungsinya, yang merupakan ekspresi dari prinsip admissibility dan komplementaritas (Damayanti, 2020; Darayani, 2021).

Dalam konteks perumusan kebijakan nasional, Putri secara spesifik membahas urgensi asas subsider dalam pengaturan asas universal di RKUHP, dengan ide bahwa yurisdiksi universal "hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir" agar tetap menjaga penghormatan terhadap kedaulatan negara lain dan menghindari risiko pelaksanaan yurisdiksi universal (Ali & Rauf, 2021; Khamdan, 2016). Putri juga mengusulkan konseptualisasi subsider melalui syarat-syarat seperti "universality plus" (mendahulukan negara yang memiliki hubungan paling erat melalui asas teritorial/nasionalitas/perlindungan), adanya laporan dugaan kasus kejahatan internasional, Indonesia sebagai custodial state, dan asas ne bis in idem (Ali & Rauf, 2021). Dengan demikian, dalam literatur yang tersedia, universal jurisdiction bukanlah mandat "tanpa batas", melainkan konsep yang perlu diletakkan dalam arsitektur pembatasan (subsideritas/komplementaritas) untuk menjaga keseimbangan antara anti-impunitas dan penghormatan terhadap kedaulatan (Ali & Rauf, 2021; Darayani, 2021; Khamdan, 2016).

Nrangwesti juga menggarisbawahi persoalan konseptual batas: universal jurisdiction dipandang berpotensi "sangat luas dan abstrak, bahkan cenderung tanpa batasan", dan dibedakan dari prinsip aut punire aut dedere yang membatasi dengan wilayah dan kewenangan negara tertentu (Kurniasanti & Setiyono, 2020). Nuansa ini penting karena menunjukkan bahwa diskursus universal jurisdiction memerlukan instrumen pembatas agar penerapannya tidak menimbulkan problem legitimasi dan konflik yurisdiksi (Ali & Rauf, 2021; Kurniasanti & Setiyono, 2020). Putri memberi contoh negara yang lebih pasif seperti Spanyol yang bergantung pada laporan dan bukti pihak ketiga, serta menyebut bahwa pada tahun 2000 pengadilan Spanyol menyatakan tidak dapat menerapkan yurisdiksi universal atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan di Guatemala (Ali & Rauf, 2021). Contoh ini menunjukkan bahwa bahkan negara yang mengadopsi gagasan universal jurisdiction tetap menghadapi faktor pembatas praktis dan yuridis (Ali & Rauf, 2021; Kurniasanti & Setiyono, 2020).

4. Posisi Mahkamah Pidana Internasional (ICC): Universalisme Kejahatan dan Pembatas Yurisdiksi

Sejumlah rujukan dalam daftar ini menjelaskan bahwa Statuta Roma menempatkan ICC sebagai pengadilan permanen untuk empat "core crimes": genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi (Christianti, 2015; Damayanti, 2020; Huwae et al., 2023). Muladi menegaskan yurisdiksi ratione materiae ICC atas keempat jenis kejahatan tersebut (Huwae et al., 2023), dan Damayanti mengulang klasifikasi yang sama sekaligus menyatakan bahwa dalam kategori Pasal 5 Statuta Roma, berdasarkan prinsip universal yang dikenal dalam hukum internasional, semua negara — termasuk pengadilan internasional — memiliki yurisdiksi terhadap pelaku tanpa memperhatikan nasionalitas pelaku maupun tempat kejahatan dilakukan (Christianti, 2015; Darayani, 2021). Suwardi menekankan bahwa prinsip universalitas pada ICC berarti yurisdiksi ICC harus diterapkan pada semua individu tanpa memandang jabatan, kedudukan, atau kewarganegaraan (Sugitanata & Karimullah, 2023), sejalan dengan argumen Sefriani bahwa imunitas tidak relevan bagi siapa pun dalam kejahatan internasional yang tunduk pada yurisdiksi universal (Darayani, 2021; Sugitanata & Karimullah, 2023).

Namun, rujukan juga menekankan bahwa ICC tetap memiliki batas yurisdiksi teritorial dan personal sebagaimana Statuta Roma, misalnya keterkaitan dengan wilayah negara pihak atau kondisi penerimaan yurisdiksi tertentu (Huwae et al., 2023; Putri, 2022). Christianti menjelaskan bahwa ICC dapat mengadili individu yang melakukan kejahatan di wilayah teritorial negara pihak atau individu yang berasal dari negara pihak, sehingga yurisdiksi ICC sering kali bekerja melalui kombinasi yurisdiksi teritorial, personal, dan pengakuan universal jurisdiction sebagai dasar yang diakui dalam hukum internasional (khususnya kebiasaan internasional) (Huwae et al., 2023; Putri, 2022). Martowirono juga menegaskan bahwa pelaksanaan yurisdiksi ICC didasarkan pada complementary principle: jika proses peradilan efektif di tingkat nasional tidak berjalan, barulah yurisdiksi ICC dilaksanakan; dan Statuta mengantisipasi kemungkinan subjek warga negara non-pihak tetap tersentuh yurisdiksi ICC apabila kejahatan dilakukan di wilayah negara pihak atau tersangka berada di wilayah negara pihak (Darayani, 2021; Sujatmoko, 2019). Dengan demikian, dalam sumber yang disediakan, universalisme kejahatan (core crimes) tidak identik dengan "tanpa-batas" yurisdiksi ICC, melainkan dioperasionalkan melalui arsitektur komplementaritas dan prasyarat yurisdiksi yang diatur Statuta (Darayani, 2021; Huwae et al., 2023; Sujatmoko, 2019).

5. Jembatan ke Hukum Islam: Universalitas Syariah, Maqāṣid, dan Perlindungan Kemanusiaan

Literatur yang tersedia menampilkan universalitas Islam terutama sebagai universalitas ajaran dan nilai, bukan semata konsep teknis yurisdiksi pidana lintas negara. Sufiarina menegaskan bahwa ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad bersifat universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu, dan berlaku untuk seluruh manusia di mana pun mereka berada; universalisme ini membawa konsekuensi komprehensif ajaran Islam dalam merespons persoalan yang muncul dari waktu ke waktu (Alfitri, 2016; Nirwan et al., 2023). Abubakar dan Din juga menegaskan Islam sebagai raḥmatan lil 'ālamīn dan menyebut Islam sebagai agama universal (Alfitri, 2016; Nirwan et al., 2023). Pada aras normatif, Alfitri menyatakan bahwa penafsiran hukum Islam dapat diletakkan pada prinsip-prinsip universal dan tujuan syariah melalui analisis tekstual terhadap sumber utama syariah (al-Qur'an, Hadis, dan ijmā') (Alfitri, 2016; Kurniawan et al., 2022). Oleh karena itu, ketika universal jurisdiction dikaitkan dengan "kejahatan terhadap umat manusia", rujukan-rujukan tentang universalisme syariah memberi basis etik bahwa perlindungan kemanusiaan dapat ditempatkan sebagai misi lintas ruang dan waktu (Alfitri, 2016; Kurniawan et al., 2022; Nirwan et al., 2023).

Landasan substantif yang paling sering dikemukakan dalam rujukan mengenai orientasi kemanusiaan syariah adalah maqāṣid al-syarī'ah. Hidayatullah menjelaskan bahwa menurut al-Syāthibī, hukum Islam — termasuk hukum pidananya — ditempatkan untuk melindungi lima hak dasar/asasi manusia (al-ḍarūriyyāt al-khams), yaitu perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), agama (ḥifẓ al-dīn), harta (ḥifẓ al-māl), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl) (Setyaningsih, 2019). Rosyid juga menegaskan orientasi maqāṣid untuk mencapai kebajikan/kemaslahatan dan menghindari bahaya/kerusakan, serta mengutip al-Ghazali tentang perlindungan lima unsur kepentingan publik yang sama (Setyaningsih, 2019; Ufran, 2019). Rosyid bahkan menempatkan paradigma perlindungan martabat manusia sebagai pijakan konsep hukum humaniter internasional Islam, dan menyatakan bahwa konsep tersebut selaras dengan Konvensi Jenewa 1949 yang berdasarkan pada pandangan falsafi tentang humanisme universal (Ufran, 2019). Dengan kerangka ini, kejahatan yang mengarah pada penghancuran jiwa, martabat, dan keselamatan penduduk sipil — misalnya yang dalam hukum internasional dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan — secara normatif dapat dipahami bertentangan dengan maqāṣid dan misi perlindungan kemanusiaan yang ditekankan rujukan (Alfitri, 2016; Setyaningsih, 2019; Ufran, 2019).

Pada level institusional, Ikhwan memberikan jembatan yang lebih konkret antara "perlindungan HAM" dan tradisi peradilan Islam melalui pembahasan wilāyat al-maẓālim. Ikhwan menyimpulkan bahwa wilāyat al-maẓālim dapat dilihat sebagai "pengadilan HAM" dalam sistem peradilan Islam karena kesamaan dengan yurisdiksi Pengadilan HAM Indonesia, bahkan yurisdiksi wilāyat al-maẓālim dinilai lebih luas dan mencakup fungsi yang menyerupai beberapa lembaga negara (misalnya ombudsman dan peradilan administrasi) (Aulia et al., 2020). Ikhwan menyatakan titik fokus yurisdiksi wilāyat al-maẓālim adalah mengadili perkara kezaliman atau kesewenangan tindakan terhadap rakyat sipil yang secara substantif memenuhi syarat sebagai pelanggaran HAM, dan dalam praktik historis pernah mengadili pelanggaran HAM yang bersifat sistematis dan meluas (Aulia et al., 2020). Di sisi lain, Mubarok menunjukkan bahwa dalam konteks Arab Saudi, Basic Law secara eksplisit memberi otoritas peradilan pada pengadilan syariah dan Dewan Mazalim (Mazālim), meskipun terdapat dinamika kontemporer terkait alokasi yurisdiksi dengan komite administratif (Ikhwan, 2017). Dua rujukan ini menegaskan bahwa dalam tradisi kelembagaan Islam terdapat konsep dan institusi yang berorientasi pada koreksi kezaliman negara/penguasa terhadap rakyat — sebuah tema yang juga menjadi pusat perhatian rezim modern "kejahatan terhadap kemanusiaan" (Aulia et al., 2020; Kurniasanti & Setiyono, 2020).

Dengan demikian, "asas universalitas menurut hukum Islam" dapat dibaca sebagai argumen normatif berikut: jika universal jurisdiction dalam hukum internasional dimaksudkan mencegah impunitas atas kejahatan yang mengguncang nurani kemanusiaan (Saputri, 2024; Somadiyono, 2020), maka universalitas syariah dan maqāṣid — dalam rujukan — menyediakan dasar etik bahwa perlindungan jiwa, martabat, dan kemaslahatan manusia adalah tujuan hukum yang melintasi batas komunitas (Alfitri, 2016; Setyaningsih, 2019; Ufran, 2019). Kerangka itu tidak otomatis identik dengan desain teknis universal jurisdiction modern (misalnya syarat custodial state, universality plus, atau keterkaitan dengan yurisdiksi ICC), tetapi menyediakan logika moral bahwa "kejahatan terhadap kemanusiaan" menuntut mekanisme akuntabilitas yang efektif, termasuk melalui kerja sama lintas negara (Ali & Rauf, 2021; Aulia et al., 2020; Ufran, 2019).

6. Fiqh Siyasah, Ekstradisi, dan Kerja Sama Lintas Negara

Asas universalitas dalam praktik penegakan hukum internasional kerap memerlukan instrumen kerja sama (ekstradisi, bantuan hukum timbal balik) agar penuntutan efektif dapat berjalan. Dalam daftar rujukan, Fathanah dan Akhsanuddin menegaskan bahwa dalam fiqh siyasah, perjanjian ekstradisi telah dikenal, dan sejumlah prinsip umum ekstradisi dinilai substantif selaras, meskipun terdapat ketidaksesuaian terkait kategori negara yang dapat melakukan perjanjian ekstradisi (misalnya pembedaan Dār al-Salām dan Dār al-Kuffār) (Sefriani, 2009). Rujukan ini juga menampilkan bahwa persoalan kejahatan lintas negara dipandang universal dalam arti menjadi masalah semua negara, sementara penegak hukum dibatasi oleh yurisdiksi wilayahnya sehingga mekanisme perjanjian dan bantuan hukum lintas negara menjadi penting (Khamdan, 2016; Sefriani, 2009). Dalam perspektif perbandingan dengan diskursus universal jurisdiction, Nrangwesti juga membedakan universal jurisdiction dengan aut punire aut dedere yang lebih menekankan kewajiban menyerahkan atau menghukum dalam kerangka kewenangan tertentu (Kurniasanti & Setiyono, 2020). Dengan demikian, fiqh siyasah — dalam rujukan — memperlihatkan bahwa tradisi hukum-politik Islam mengenal perangkat kerja sama lintas negara untuk penanganan pelaku kejahatan, sehingga secara praktis dapat diposisikan sebagai salah satu sarana pendukung tujuan anti-impunitas yang juga menjadi rasionalitas universal jurisdiction (Saputri, 2024; Sefriani, 2009; Wahyudani et al., 2023).

7. Implikasi pada Konteks Indonesia: Penguatan Pengaturan dan Integrasi Nilai

Dalam konteks Indonesia, beberapa rujukan menegaskan bahwa Pengadilan HAM berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 mengkualifikasikan pelanggaran HAM berat ke dalam dua kategori: genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Diani et al., 2022; Sefriani, 2007). Huda juga menegaskan bahwa UU Pengadilan HAM berorientasi pada Statuta Roma, dan penjelasan Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 menyatakan ketentuan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai Statuta Roma (Pasal 6 dan 7) (Sefriani, 2007). Namun, Saputri menegaskan bahwa regulasi Indonesia (UU No. 26 Tahun 2000) belum mencakup secara eksplisit kejahatan perang sebagaimana diatur Statuta Roma (Suwartono, 2021), dan Suwartono menegaskan adanya perbedaan mendasar kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta menyatakan pesimisme jika penegakan kejahatan perang "dititipkan" melalui yurisdiksi kejahatan terhadap kemanusiaan (Mangku, 2020). Ketidaksempurnaan cakupan ini penting bagi asas universalitas, sebab rujukan-rujukan tentang universal jurisdiction secara konsisten mengaitkannya dengan kejahatan internasional paling serius (termasuk kejahatan perang) (Ali & Rauf, 2021; Huwae et al., 2023; Khamdan, 2016).

Pada saat yang sama, Ali dan Rauf menegaskan bahwa meskipun Indonesia tidak mendasarkan hukum pada hukum Islam, nilai-nilai hukum pidana Islam dapat diwujudkan dalam penegakan hukum, khususnya dalam penegakan hak asasi manusia yang dalam hukum Islam menjadi tolok ukur utama dalam melihat dan menegakkan hukum (Diani et al., 2022; Ufran, 2019). Jembatan ini koheren dengan rujukan maqāṣid yang menempatkan perlindungan jiwa, akal, agama, harta, dan keturunan sebagai tujuan fundamental (Setyaningsih, 2019; Ufran, 2019). Karena itu, dalam perumusan kebijakan asas universalitas (misalnya dalam RKUHP), gagasan Putri tentang asas subsider — yurisdiksi universal sebagai upaya terakhir, dengan menjaga kedaulatan dan memasukkan syarat-syarat seperti universality plus serta ne bis in idem — dapat dibaca sebagai upaya merapikan instrumen universal jurisdiction agar selaras dengan tujuan kemaslahatan dan mencegah mafsadat (kerusakan) yang dapat timbul dari konflik kedaulatan dan politisasi (Ali & Rauf, 2021; Khamdan, 2016). Dalam kerangka normatif Islam yang dirujuk, pencegahan kerusakan dan perlindungan kemanusiaan adalah tujuan syariah, sehingga desain pembatas (subsideritas/komplementaritas) dapat dipandang sebagai mekanisme untuk memastikan tujuan perlindungan kemanusiaan tercapai tanpa melahirkan kerusakan baru dalam tata hubungan antarnegara (Alfitri, 2016; Ali & Rauf, 2021; Ufran, 2019).

________________________________________

D. PENUTUP

Simpulan

Sintesis rujukan yang tersedia menunjukkan bahwa asas universalitas dalam hukum pidana internasional adalah mekanisme yurisdiksi yang memungkinkan negara mengadili kejahatan tertentu — sebagai kejahatan terhadap umat manusia — tanpa mempersoalkan tempat dan pelaku, tetapi tetap berada dalam tegangan dengan kedaulatan sehingga memerlukan pembatas seperti prioritas locus delicti, komplementaritas, dan asas subsider (Ali & Rauf, 2021; Putri, 2022; Wahyudani et al., 2023).

Dalam perspektif "hukum Islam" sebagaimana ditampilkan rujukan, pembacaan atas asas universalitas bertumpu pada universalitas ajaran Islam (rahmatan lil 'alamin), tujuan syariah (maqāṣid) yang melindungi kepentingan dasar manusia, serta contoh institusi peradilan Islam seperti wilāyat al-maẓālim yang berorientasi mengadili kezaliman terhadap rakyat sipil dan pelanggaran yang bersifat sistematis dan meluas (Alfitri, 2016; Aulia et al., 2020; Setyaningsih, 2019; Ufran, 2019).

Karena itu, meskipun universal jurisdiction adalah doktrin modern hukum internasional, rujukan yang ada memungkinkan argumentasi akademik bahwa penerapannya — terutama untuk kejahatan yang mengguncang kemanusiaan — dapat ditempatkan sebagai selaras dengan orientasi perlindungan kemanusiaan dalam maqāṣid dan universalisme syariah, asalkan dirancang dengan prinsip kehati-hatian yang menghormati kedaulatan dan mencegah penyalahgunaan (Ali & Rauf, 2021; Khamdan, 2016; Ufran, 2019).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Alfitri, A. (2016). Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Tafsiran Resmi Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 11(2), 296. https://doi.org/10.31078/jk1125

Ali, M., & Rauf, Moh. Abd. (2021). Problem Yuridis Penyelesaian Perkara HAM Berat dalam Sistem Pidana Indonesia dan Pidana Islam. Al-Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 24(2), 469–494. https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.469-494

Aulia, E., Djusfi, A. R., & Thariq, P. A. (2020). Kewenangan Yurisdiksi International Criminal Court Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Ius Civile Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan, 4(2). https://doi.org/10.35308/jic.v4i2.3000

Christianti, D. W. (2015). Jurisdiksi International Criminal Court terhadap Warga Negara Non-Pihak Statuta Roma dan Dampaknya bagi Indonesia. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 2(1), 27–43. https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a3

Damayanti, N. S. (2020). Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kaitannya dengan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Prospek dan Tantangan). Sasi, 26(2), 251–265. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.253

Darayani, N. M. C. (2021). Kajian Hukum Pidana Internasional dalam Yuridiksi Universal terhadap Penanggulangan Kejahatan Perompakan Laut di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 2(1), 1–16. https://doi.org/10.23887/jih.v2i1.1007

Diani, O., Perdana, F. W., Purboyo, P., Kelana, S., & Sidartha, D. B. (2022). Kewenangan ICC Mengadili Kejahatan Internasional yang Dilakukan Oleh Pemimpin Negara. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 3(02), 326–332. https://doi.org/10.36418/jist.v3i2.374

Faisal, F. (2019). Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan. Gorontalo Law Review, 2(1), 33. https://doi.org/10.32662/golrev.v2i1.559

Huwae, G. P., Peilouw, J. S. F., & Daties, D. R. A. (2023). Persekusi Sebagai Pelanggaran Hak Hidup Menurut Hukum Internasional (Kasus Persekusi oleh Taliban di Afganistan). Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 15. https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i1.1548

Ikhwan, I. (2017). Peranan Wilāyat al-Maẓālim dan Relevansinya dengan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Islamica Jurnal Studi Keislaman, 12(1), 258–278. https://doi.org/10.15642/islamica.2017.12.1.258-278

Khairullah, M. N. I., & Setiyono, J. (2023). Penegakan Hukum Statuta Roma Terhadap Non-state party Dalam Kejahatan Genosida Studi Kasus Etnis Uighur di Xinjiang. Jurnal Usm Law Review, 6(3), 957–971. https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6757

Khamdan, M. (2016). Pengembangan Bina Damai dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. Jurnal Cita Hukum, 4(1). https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.2835

Kurniasanti, K., & Setiyono, J. (2020). Penanggulangan Kejahatan Perompakan Laut di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Internasional. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 6(1), 29. https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.270

Kurniawan, Y. I., Sinaulan, R. L., & Shodiq, Md. (2022). Penerapan Yurisdiksi Universal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Foreign Terrorist Fighter. Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 9(2), 619–634. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.25642

Mangku, D. G. S. (2020). Urgensi dan Konsekuensi Terhadap Pengadilan HAM Regional ASEAN di Bawah AICHR. Jurnal Jatiswara, 35(3). https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i3.253

Nirwan, F. M. A. P., Wattimena, J. A. Y., & Anwar, A. (2023). Bentuk Pertanggungjawaban Pelanggaran HAM Terhadap Tawanan Perang Menurut Hukum dan HAM Internasional. Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, 3(7), 632. https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i7.1849

Nrangwesti, A. (2021). Beberapa Aspek yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Crimes Against Humanity) dalam Perspektif Hukum Internasional. Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum, 3(2), 45–57. https://doi.org/10.25105/hpph.v3i2.13125

Nurkhasanah, K. I., & Prasetyo, Z. M. (2024). Law Enforcement of State Jurisdiction in Hacking Crimes. Indonesian Journal of Applied and Industrial Sciences (Esa), 3(3), 319–328. https://doi.org/10.55927/esa.v3i3.9438

Patty, J. M., & Makaruku, S. (2024). Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Perang yang Bukan Negara Pihak Statuta Roma 1998. Balobe Law Journal, 108–118. https://doi.org/10.47268/balobe.v4i2.2401

Putri, D. K. (2022). Urgensi Asas Subsider pada Pengaturan Asas Universal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Masalah-Masalah Hukum, 51(2), 162–170. https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.162-170

Saputri, F. A. (2024). The Importance of War Crimes Regulation in Indonesian Criminal Law. Journal of Strafvordering Indonesian, 1(1). https://doi.org/10.62872/7sa65k79

Sefriani, S. (2007). Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 14(2), 314–332. https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art5

Sefriani, S. (2009). Kewenangan Dewan Keamanan Menghentikan Yurisdiksi ICC: Studi Kasus Resolusi Dewan Keamanan Nomor 1497 Tahun 2003. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 16(1), 34–59. https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art3

Setyaningsih, N. P. A. (2019). Penerapan Asas Nasionalitas Aktif Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Aktual Justice, 4(2), 127–146. https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v4i2.544

Situngkir, D. A. (2023). Yurisdiksi Universal dan Keutamaan Negara Locus Delicti untuk Mengadili Pelaku Kejahatan Internasional. Journal of Global Legal Review, 1(1), 13–22. https://doi.org/10.59963/jglegar.v1i1.186

Somadiyono, S. (2020). Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia dan Malaysia. Wajah Hukum, 4(2), 414. https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.243

Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). Setara Jurnal Studi Gender Dan Anak, 5(01), 1. https://doi.org/10.32332/jsga.v5i01.6536

Sujatmoko, A. (2019). Pengadilan Campuran ("Hybrid Tribunal") sebagai Forum Penyelesaian atas Kejahatan Internasional. Teras Law Review Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM, 3(5). https://doi.org/10.25105/teras-lrev.v3i5.5418

Suwartono, R. D. B. (2021). Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Perang di Indonesia: Politik Hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lex Renaissance, 6(4). https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art1

Ufran, U. (2019). Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Melalui Mekanisme Pengadilan Nasional dan Pengadilan Pidana Internasional. Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan, 7(1). https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.602

Wahyudani, Z., Mukhlas, O. S., & Hakim, A. A. (2023). Aspek Pidana dalam Hukum Keluarga dan Penyelesaiannya pada Lembaga Hukum di Indonesia. Legalite Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam, 8(1), 75–90. https://doi.org/10.32505/legalite.v8i1.6197