01208 - Asas Ubiquitas dalam Hukum Pidana Modern dan Perspektif Hukum Islam

Ubiquity Principle in Modern Criminal Law and Islamic Law Perspective

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji asas ubiquitas sebagai salah satu perluasan asas teritorialitas dalam hukum pidana modern, serta menganalisis relevansinya dalam perspektif hukum Islam. Asas ubiquitas memberikan kewenangan kepada negara untuk mengadili suatu perkara apabila sebagian besar unsur delik dilakukan di dalam wilayah hukumnya, dan menjadi instrumen penting dalam penentuan locus delicti pada tindak pidana lintas batas—termasuk kejahatan siber. Dalam perspektif hukum pidana Islam, sumber-sumber yang tersedia menunjukkan bahwa yurisdiksi tidak dijadikan ukuran utama penegakan hukum; namun demikian, diskursus fiqh siyasah dan siyasah dauliyah mengakui problem lintas batas melalui kerangka perjanjian ekstradisi, kategori Dār al-Salām, serta pertimbangan status subjek dan pihak yang berkepentingan. Dalam konteks negara modern yang mengkanunisasi fiqh jinayat—seperti Aceh—kebutuhan teknis-prosedural untuk menentukan forum dan locus delicti tetap relevan, meskipun tidak ditemukan adopsi eksplisit asas ubiquitas dalam qanun jinayat. Artikel ini menyimpulkan bahwa problem yang dijawab oleh asas ubiquitas juga hadir dalam tradisi hukum Islam, hanya saja perangkat jawabannya bergerak melalui kerangka perjanjian, kategori dār, dan status subjek, bukan melalui doktrin locus delicti sebagaimana dalam perluasan asas teritorial modern.

Kata kunci: asas ubiquitas; locus delicti; yurisdiksi; hukum pidana Islam; fiqh siyasah

________________________________________

Abstract

This article examines the principle of ubiquity as an extension of the territoriality principle in modern criminal law and analyzes its relevance from the perspective of Islamic law. The ubiquity principle grants a state the authority to adjudicate a case when most elements of the offense are carried out within its jurisdiction, serving as a critical instrument in determining the locus delicti of cross-border crimes, including cybercrime. From an Islamic criminal law perspective, available sources indicate that jurisdiction is not the primary measure of law enforcement; nonetheless, discourses in fiqh siyasah and siyasah dauliyah acknowledge cross-border challenges through the framework of extradition treaties, the Dār al-Salām categorization, and considerations of subject status and interested parties. In the context of modern states that have codified fiqh jinayat—such as Aceh—the technical-procedural need to determine forum and locus delicti remains relevant, even though no explicit adoption of the ubiquity principle is found in the jinayat qanun. This article concludes that the problem addressed by the ubiquity principle is also present in the Islamic legal tradition, but the tools employed operate through the framework of treaties, dār categorization, and subject status, rather than through a locus delicti doctrine as found in modern territorial extensions.

Keywords: ubiquity principle; locus delicti; jurisdiction; Islamic criminal law; fiqh siyasah

________________________________________

1. Pendahuluan

Perkembangan kejahatan lintas batas pada masa kini membuat satu perbuatan pidana kerap "menyentuh" lebih dari satu wilayah hukum (territory) sekaligus dan memunculkan potensi konflik yurisdiksi antarnegara, termasuk ketika suatu tindak pidana terjadi pada ruang yang secara faktual dan/atau yuridis tidak mudah dipetakan dalam satu tempat semata (Firdaus, 2017; Mathovani, 2022; Wulan, 2019). Dalam literatur hukum modern, problem ini menjadi semakin nyata karena banyak tindak pidana dapat diklaim berada dalam yurisdiksi kriminal lebih dari satu negara, sehingga menimbulkan "masalah konflik yurisdiksi" yang dapat mengganggu hubungan internasional (Wulan, 2019); pada saat yang sama, penegak hukum dibatasi oleh yurisdiksi teritorial negara masing-masing sehingga kerja sama internasional—misalnya bantuan hukum timbal balik/MLA dan ekstradisi—dipandang penting untuk menutup kesenjangan penegakan hukum tersebut (Fathanah & Akhsanuddin, 2021; Firdaus, 2017; Mathovani, 2022). Dalam konteks inilah asas penentuan "tempat terjadinya tindak pidana" (locus delicti) menjadi penting karena berkaitan langsung dengan penentuan pengadilan/otoritas mana yang berwenang (kompetensi/yurisdiksi) (Galih, 2019; Rahmania & Nirmala, 2024; Simada et al., 2024).

Di sisi lain, ketika topik yurisdiksi dan locus delicti dibawa ke ranah hukum Islam (syariah/fiqh), sumber-sumber yang tersedia menunjukkan adanya karakteristik yang tidak selalu identik dengan tradisi hukum pidana modern berbasis kedaulatan-teritorial negara-bangsa (Ali & Rauf, 2021; Fathanah & Akhsanuddin, 2021; Hasibuan, 2023). Bahkan, terdapat pandangan dalam kajian perbandingan sistem pidana Indonesia dan pidana Islam bahwa "dalam hukum pidana Islam; yurisdiksi tidak menjadi ukuran dalam penegakan suatu hukum" (Ali & Rauf, 2021). Karena itu, pembahasan "asas ubiquitas menurut hukum Islam" perlu ditempatkan secara hati-hati: (i) menjelaskan terlebih dahulu apa itu asas ubiquitas sebagai doktrin locus delicti/yurisdiksi dalam hukum pidana modern; lalu (ii) menilai titik temu dan titik beda dengan konsepsi penegakan hukum dalam fiqh siyasah dan diskursus penerapan syariah dalam negara modern yang plural (Ali & Rauf, 2021; Fathanah & Akhsanuddin, 2021; Hasibuan, 2023).

________________________________________

2. Asas Ubiquitas dalam Hukum Pidana Modern: Makna dan Fungsi Yurisdiksional

Dalam pembahasan asas-asas yurisdiksi, asas teritorialitas dipandang sebagai prinsip pokok yang menautkan berlakunya hukum pidana pada "wilayah di mana tindak pidana itu dilakukan," sehingga apabila tindak pidana dilakukan di wilayah Indonesia maka hukum pidana Indonesia berlaku atas tindak pidana tersebut tanpa mempersoalkan kewarganegaraan pelaku (Santoso, 2020). Karena tindak pidana sering tidak "sederhana" dari sisi tempat, asas teritorialitas dalam literatur juga dikenal mengalami perluasan melalui konsep teritorial subjektif dan teritorial objektif, yang masing-masing merujuk pada wilayah hukum tempat tindak pidana bermula dan wilayah hukum tempat tindak pidana selesai (Putri, 2022). Dalam jalur perluasan inilah asas ubiquitas (principle of ubiquity) dibahas sebagai salah satu bentuk perluasan teritorialitas, berdampingan dengan constitutive element theory (Putri, 2022).

Sumber yang tersedia menjelaskan secara spesifik bahwa asas ubiquitas memberikan negara kewenangan untuk mengadili jika sebagian besar unsur-unsur delik suatu tindak pidana dilakukan di dalam wilayah hukumnya (Putri, 2022). Pada saat yang sama, constitutive element theory dipahami memberikan negara kewenangan mengadili jika unsur delik utama suatu tindak pidana dilakukan di dalam wilayah hukumnya (Putri, 2022). Dengan demikian, asas ubiquitas berfungsi sebagai perangkat untuk menjawab kasus-kasus di mana suatu tindak pidana tidak berhenti pada satu titik geografis, melainkan "tersebar" dalam rangkaian unsur delik yang terpenuhi lintas tempat (Galih, 2019; Putri, 2022). Literatur juga menegaskan bahwa penentuan locus delicti penting karena menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenang menangani perkara, khususnya pada kejahatan siber yang pelaku, korban, dan/atau infrastruktur digitalnya bisa tersebar (Galih, 2019; Simada et al., 2024).

Dalam praktik penentuan locus delicti, sumber-sumber yang disediakan menunjukkan adanya sejumlah teori yang lazim digunakan hakim/penegak hukum untuk memetakan "tempat tindak pidana"—misalnya teori perbuatan materiil, teori alat/instrumen, dan teori akibat (Galih, 2019; Pratidina, 2017; Rahmania & Nirmala, 2024). Untuk kejahatan siber, bahkan locus delicti dapat dipertimbangkan berdasarkan lokasi pelaku, lokasi korban, dan lokasi server yang digunakan (Simada et al., 2024); sementara perdebatan locus delicti terjadi karena perangkat hukum pidana "berinduk" pada KUHP yang merupakan produk masa lalu yang tidak mengenal kecanggihan internet, sehingga penentuan tempat menjadi krusial bagi kompetensi/yurisdiksi (Galih, 2019; Simada et al., 2024). Dalam kerangka ini, asas ubiquitas dapat dipahami sebagai salah satu upaya doktrinal untuk menghindari kekosongan analitis ketika unsur-unsur delik terwujud di lebih dari satu tempat dan menuntut adanya dasar penentuan forum yang berwenang (Galih, 2019; Pratidina, 2017; Putri, 2022).

________________________________________

3. Yurisdiksi, Kedaulatan, dan Konflik Kewenangan: Mengapa Asas Ubiquitas Menjadi Relevan

Diskursus modern tentang yurisdiksi bertumpu pada gagasan bahwa negara berdaulat memiliki yurisdiksi secara eksklusif di wilayahnya (territorial sovereignty) (Mathovani, 2022), dan yurisdiksi dipahami sebagai refleksi dari kedaulatan negara yang dilaksanakan dalam batas-batas wilayahnya (Hidayat, 2021). Sejalan dengan itu, sumber lain menegaskan asas teritorialitas dalam hukum pidana Indonesia—berdasarkan Pasal 2 KUHP—bahwa ketentuan pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia (Galih, 2019; Syahrin & Prabekti, 2019). Namun, penekanan penting dari Utrecht (sebagaimana dikutip) adalah bahwa ukuran asas teritorial bukan semata pelaku "berada" di dalam wilayah, melainkan tindak pidana "terjadi" di dalam batas wilayah; sehingga dimungkinkan seseorang melakukan tindak pidana di Indonesia meskipun ia berada di luar wilayah Indonesia (Syahrin & Prabekti, 2019). Konsekuensinya, perdebatan locus delicti menjadi pintu masuk untuk menentukan apakah suatu negara dapat mengklaim kewenangan mengadili (Galih, 2019; Syahrin & Prabekti, 2019).

Dalam kejahatan lintas negara, keterbatasan yurisdiksi domestik menimbulkan hambatan pada tahap penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan, yang kemudian mendorong urgensi kerja sama internasional seperti MLA dan ekstradisi (Firdaus, 2017; Mathovani, 2022). Studi mengenai MLA Indonesia–Iran menekankan bahwa perkembangan transportasi, komunikasi, dan informasi membuat perpindahan orang/barang antarnegara semakin mudah sehingga modus kejahatan semakin canggih dan memerlukan kerja sama antarnegara untuk penanggulangannya (Firdaus, 2017). Sumber lain menegaskan bahwa ketika pelaku melarikan diri ke yurisdiksi negara lain, negara pada dasarnya memiliki yurisdiksi penuh di wilayahnya tetapi sering tidak dapat menghukum karena pelaku sudah berada di negara lain (Mathovani, 2022). Dalam situasi demikian, persoalan "di mana tindak pidana dianggap terjadi"—yang dipecahkan melalui teori locus delicti, termasuk pendekatan seperti asas ubiquitas—menjadi relevan karena dapat menentukan negara mana yang memiliki dasar lebih kuat untuk mengadili dan/atau meminta kerja sama penegakan hukum (Firdaus, 2017; Mathovani, 2022; Putri, 2022).

________________________________________

4. Titik Berangkat Perspektif Hukum Islam: Yurisdiksi Bukan Ukuran Utama Penegakan Hukum

Sumber-sumber yang disediakan memperlihatkan perbedaan konseptual penting antara kerangka yurisdiksi modern dan sebagian cara pandang dalam hukum pidana Islam. Dalam pembahasan perbandingan sistem pidana Indonesia dan pidana Islam, dinyatakan bahwa pengadilan HAM di Indonesia memiliki kewenangan terbatas dan yurisdiksi menjadi salah satu isu penting dalam sistem positif, sedangkan "dalam hukum pidana Islam; yurisdiksi tidak menjadi ukuran dalam penegakan suatu hukum" (Ali & Rauf, 2021). Pada saat yang sama, sumber tersebut juga menegaskan karakter hukum pidana Islam yang mencakup jarīmah (tindak pidana) dan ʿuqūbah (hukuman) dengan sumber ketetapan yang dipandang mengikat, sehingga penegakan dan pemberian sanksinya tidak dapat ditafsirkan berbeda atas apa yang telah ditentukan (Ali & Rauf, 2021). Dengan demikian, ketika pertanyaan "asas ubiquitas menurut hukum Islam" diajukan, sumber yang tersedia mengisyaratkan bahwa pendekatan Islam—setidaknya dalam framing yang dipakai studi tersebut—tidak menjadikan "batas teritorial-yurisdiksi" sebagai parameter utama untuk menilai keberlakuan norma pidana Islam sebagaimana lazim dalam hukum pidana negara-bangsa (Ali & Rauf, 2021; Hasibuan, 2023).

Namun, ini tidak berarti persoalan ruang/otoritas tidak pernah hadir dalam tradisi hukum-politik Islam. Sejumlah sumber dalam fiqh siyasah dan siyasah dauliyah memperlihatkan bahwa problem "hukum mana yang diterapkan" dan "forum mana yang memeriksa" tetap muncul ketika berhadapan dengan hubungan antarwilayah/antarnegara, terutama pada isu ekstradisi, perlindungan (aman), dan pengakuan/eksekusi putusan (Fathanah & Akhsanuddin, 2021; Wulan, 2019; علام, 2019). Artinya, sekalipun yurisdiksi tidak diposisikan sebagai ukuran utama dalam arti substantif normatif (Ali & Rauf, 2021), dimensi kewenangan politik-hukum untuk mengadili tetap menjadi problem praktis ketika realitas komunitas Islam berinteraksi dengan pluralitas entitas politik dan sistem hukum (Fathanah & Akhsanuddin, 2021; Wulan, 2019; علام, 2019).

________________________________________

5. Fiqh Siyasah, Dār al-Islām/Dār al-Salām, dan Konsekuensi terhadap "Lokasi" Tindak Pidana

Sumber fiqh siyasah tentang perjanjian ekstradisi menunjukkan bahwa kejahatan "tidak pernah mengenal ruang batas dan waktu," sementara penegak hukum dibatasi oleh yurisdiksi wilayahnya yang diatur undang-undang; karena itu, proses penyidikan/penuntutan/pemeriksaan sering mengalami hambatan ketika melampaui batas yurisdiksi negara lain yang sistem hukumnya berbeda (Fathanah & Akhsanuddin, 2021). Dalam kerangka yang sama, studi tersebut menyatakan adanya pandangan bahwa perjanjian ekstradisi telah dikenal dalam fiqh siyasah, dan bahkan terdapat pendapat bahwa negara-negara dalam Dār al-Salām dipandang sebagai wakil yang mutlak bagi negara yang lain untuk menjalankan hukum Islam (Fathanah & Akhsanuddin, 2021). Studi itu juga menyimpulkan adanya ketidaksesuaian tertentu antara perjanjian ekstradisi modern dan fiqh siyasah, misalnya terkait batas siapa saja negara yang dapat mengadakan perjanjian ekstradisi—dalam fiqh siyasah dibatasi pada negara-negara Dār al-Salām, bukan Dār al-Kuffār—serta penekanan identitas pelaku (Muslim/dzimmī) yang tidak selalu eksplisit dalam perjanjian ekstradisi modern (Fathanah & Akhsanuddin, 2021). Konsekuensinya, logika "tempat tindak pidana" dalam kerangka ini tidak semata-mata persoalan koordinat geografis, melainkan terkait kategori politik-hukum (Dār al-Salām vs. Dār al-Kuffār) dan status subjek hukum yang memengaruhi mekanisme penyerahan/penuntutan (Fathanah & Akhsanuddin, 2021).

Dalam siyasah dauliyah terkait kekebalan diplomatik, persoalan ruang dan penerapan hukum juga muncul secara tajam. Sumber yang membahas Konvensi Wina 1961 dari perspektif siyasah dauliyah menggarisbawahi bahwa dewasa ini kejahatan sering diklaim sebagai yurisdiksi kriminal lebih dari satu negara, sehingga konflik yurisdiksi menjadi problem serius (Wulan, 2019). Pada contoh konkret, dibahas skenario diplomat asing yang ditempatkan di negara Islam (dār al-Islām) melakukan tindak pidana—misalnya pembunuhan atau pencurian—di wilayah negara Islam, lalu timbul pertanyaan hukum mana yang diterapkan dan apakah hukum Islam dapat diterapkan; sebuah problem yang "telah sejak lama didiskusikan" oleh pemikir Muslim (Wulan, 2019). Sumber itu juga mencatat pendekatan yang mempertimbangkan pihak korban/pihak paling berkepentingan: bila korban adalah warga dār al-Islām maka diterapkan hukum Islam dengan mempertimbangkan hukum negara pengirim; bila korban warga negara pengirim maka diterapkan hukum negara pengirim dengan mempertimbangkan hukum Islam (Wulan, 2019). Struktur pertimbangan semacam ini memperlihatkan bahwa dalam diskursus Islam-politik, "lokasi" peristiwa pidana dapat ditautkan dengan relasi aman (jaminan keamanan) dan pertimbangan pihak yang berkepentingan, tidak semata-mata ditentukan oleh satu titik locus delicti (Wulan, 2019).

________________________________________

6. Ubiquitas dan Hukum Islam: Apakah Ada Padanan Langsung?

Berdasarkan sumber yang tersedia, tidak ditemukan perumusan eksplisit "asas ubiquitas" sebagai kaidah locus delicti dalam kitab fiqh jinayah sebagaimana dijelaskan dalam literatur perluasan asas teritorial modern (Ali & Rauf, 2021; Putri, 2022). Yang tersedia justru menunjukkan dua hal: (1) dalam perbandingan tertentu, hukum pidana Islam diposisikan tidak menjadikan yurisdiksi sebagai ukuran utama penegakan hukum (Ali & Rauf, 2021); sedangkan (2) dalam urusan antarwilayah/antarnegara—ekstradisi, aman diplomatik, pengawasan eksekusi putusan—terdapat konstruksi fiqh siyasah/siyasah dauliyah yang menautkan penerapan hukum dengan kategori politik-hukum dan status subjek serta hubungan perjanjian (Fathanah & Akhsanuddin, 2021; Wulan, 2019). Dengan kata lain, bila "asas ubiquitas" didefinisikan sebagai teknik modern untuk menentukan kewenangan mengadili ketika unsur delik tersebar di beberapa tempat (Putri, 2022), maka sumber-sumber ini tidak memberikan bukti bahwa fiqh jinayah klasik menstrukturkan masalah "tempat terjadinya jarimah" dengan terminologi dan fungsi yang sama persis (Ali & Rauf, 2021; Putri, 2022).

Meskipun begitu, sumber-sumber tersebut tetap memberi ruang untuk melakukan rekonstruksi konseptual secara hati-hati: ketika tindak pidana melampaui batas teritorial dan berpotensi menimbulkan konflik yurisdiksi, fiqh siyasah mengakui adanya mekanisme perjanjian (termasuk ekstradisi) dan memandang keterbatasan yurisdiksi penegak hukum sebagai tantangan praktis (Fathanah & Akhsanuddin, 2021); sedangkan siyasah dauliyah mengakui bahwa status aman/kekebalan diplomat dan pertimbangan pihak berkepentingan dapat memengaruhi hukum yang diterapkan (Wulan, 2019). Rekonstruksi ini tidak sama dengan menyatakan "fiqh memiliki asas ubiquitas," melainkan menunjukkan bahwa problem yang dijawab asas ubiquitas—yakni fragmentasi unsur delik lintas tempat—juga hadir dalam dunia Islam, hanya saja perangkat jawabannya dalam sumber yang tersedia bergerak melalui kerangka perjanjian, kategori dār, dan status subjek (Fathanah & Akhsanuddin, 2021; Wulan, 2019), bukan melalui doktrin locus delicti seperti dalam perluasan teritorial modern (Galih, 2019; Putri, 2022).

________________________________________

7. Integrasi dalam Negara Modern: Mengapa Doktrin Locus Delicti (Termasuk Ubiquitas) Tetap Dibutuhkan dalam Praktik Penerapan Syariah

Sumber-sumber yang membahas penerapan syariah dalam negara modern menegaskan adanya variasi penerapan syariah di negara-negara Muslim dan pluralisme hukum, yakni koeksistensi beberapa sistem hukum dalam satu yurisdiksi (Hasibuan, 2023). Dalam kasus Aceh, misalnya, studi kritis tentang syariah Aceh menyatakan tujuan utama penerapan syariah adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, dan ideal syariah ditautkan pada asumsi maqāṣid (ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt, taḥsīnāt), tetapi penerapan di Aceh dinilai masih terbatas pada aspek legal/punishment (hukuman) dan belum mencakup aspek kehidupan lain seperti politik, pemerintahan, kesehatan, ekonomi, pertahanan, pendidikan, sosial budaya, dan lingkungan (Danial et al., 2022). Pada level kelembagaan, sumber lain menegaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah di Aceh memiliki dua kompetensi dasar—wewenang peradilan agama dan sebagian wewenang peradilan umum—tetapi kewenangan perkara pidananya terbatas pada pelanggaran hukum syariah Islam yang diatur dalam Qanun Aceh (Wahyudani et al., 2023). Sumber lain juga menyatakan bahwa Aceh telah mengimplementasikan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ("Untitled," 2022), dan studi tentang kanunisasi fiqh jinayat menunjukkan adanya penyesuaian hukum pidana Islam yang termaktub dalam kitab fiqh dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi sosio-politik, termasuk pada kasus Aceh dan Brunei (Aziz, 2014).

Konsekuensi dari fakta kodifikasi/kanunisasi tersebut adalah: sekalipun dalam framing fiqh jinayah yurisdiksi dapat dipandang bukan ukuran substantif penegakan (Ali & Rauf, 2021), dalam praktik negara modern—termasuk wilayah yang menerapkan qanun jinayat—penegakan hukum tetap beroperasi melalui institusi peradilan yang memiliki batas kewenangan tertentu (Hasibuan, 2023; "Untitled," 2022; Wahyudani et al., 2023). Di sinilah doktrin locus delicti menjadi relevan secara prosedural-administratif: penentuan locus delicti dipandang penting untuk menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenang (Galih, 2019; Simada et al., 2024), dan teori-teori locus delicti—perbuatan materiil, alat, akibat—digunakan dalam pemetaan tempat tindak pidana (Galih, 2019; Pratidina, 2017; Rahmania & Nirmala, 2024). Karena sumber yang tersedia mendefinisikan asas ubiquitas sebagai kewenangan mengadili ketika sebagian besar unsur delik dilakukan dalam wilayah hukum (Putri, 2022), maka dalam sistem peradilan yang kewenangannya dibatasi secara teritorial dan normatif—misalnya Mahkamah Syar'iyah hanya untuk pelanggaran qanun tertentu (Wahyudani et al., 2023)—asas ubiquitas dapat dipahami sebagai teknik analitis modern untuk membantu menentukan forum yang tepat ketika unsur perbuatan tersebar, meskipun sumber-sumber ini tidak menyatakan secara eksplisit bahwa qanun jinayat mengadopsi asas ubiquitas (Galih, 2019; Putri, 2022; Wahyudani et al., 2023).

________________________________________

8. Implikasi Praktis: Kejahatan Siber, Lintas Batas, dan Kebutuhan Kerja Sama (Dalam dan Luar Kerangka Islam)

Kompleksitas locus delicti sangat kentara pada kejahatan siber: penentuan locus delicti dapat mempertimbangkan lokasi pelaku, lokasi korban, dan lokasi server (Simada et al., 2024), sementara yurisdiksi pada kejahatan siber dipandang sulit karena satu tindak pidana dapat menimbulkan akibat yang dilarang di negara lain dan menimbulkan konflik yurisdiksi (Galih, 2019). Di titik ini, sumber-sumber tentang kerja sama internasional menegaskan bahwa keterbatasan yurisdiksi teritorial mendorong kebutuhan instrumen kerja sama seperti ekstradisi dan MLA, karena penegak hukum tidak mudah menembus batas yurisdiksi negara lain (Firdaus, 2017; Mathovani, 2022). Sementara itu, fiqh siyasah juga mengakui hambatan ketika proses penegakan hukum melewati batas yurisdiksi dan menyebut kebutuhan mekanisme perjanjian ekstradisi—seraya memberi batasan-batasan normatif tertentu menurut kategorisasi Dār al-Salām (Fathanah & Akhsanuddin, 2021). Dengan demikian, baik dalam kerangka modern negara-bangsa maupun dalam diskursus fiqh siyasah, terdapat pengakuan bahwa lintas batas memerlukan koordinasi antarotoritas, meskipun dasar normatif dan batasannya dapat berbeda (Fathanah & Akhsanuddin, 2021; Firdaus, 2017; Mathovani, 2022).

Untuk komunitas Muslim minoritas di negara non-Islam, sumber lain menunjukkan adanya perbedaan pandangan fiqh mengenai boleh/tidaknya berhukum kepada hukum asing yang bertentangan dengan syariah, serta menawarkan solusi alternatif berupa tahkīm (arbitrase) atau lembaga "syar'i" yang menggantikan fungsi qāḍī ketika tidak ada (علام, 2019). Sumber tersebut juga menekankan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan—putusan pengadilan asing/putusan arbitrase asing—dapat dilakukan di negara Islam yang memeriksa kesesuaiannya dengan syariah, serta dimungkinkan mencantumkan klausul pilihan hukum negara Islam dalam kontrak sesuai kaidah hukum internasional (علام, 2019). Skema ini memperlihatkan bahwa persoalan kewenangan dan forum—yang dalam hukum modern banyak dibantu doktrin locus delicti seperti ubiquitas—juga diatasi dalam tradisi Islam melalui perangkat institusional lain seperti arbitrase, klausul pilihan hukum, dan kontrol kesesuaian syariah pada tahap eksekusi (Fathanah & Akhsanuddin, 2021; Wulan, 2019; علام, 2019).

________________________________________

9. Kesimpulan

Berdasarkan sumber-sumber yang disediakan, asas ubiquitas dijelaskan sebagai bagian dari perluasan asas teritorial dalam hukum pidana modern yang memberikan kewenangan mengadili ketika sebagian besar unsur delik dilakukan dalam wilayah hukum suatu negara, dan dibahas bersama teritorial subjektif/objektif serta constitutive element theory sebagai perangkat mengatasi tindak pidana lintas tempat (Putri, 2022; Santoso, 2020). Penentuan locus delicti sendiri dipandang penting karena menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenang, terutama pada kejahatan siber yang dapat melibatkan lokasi pelaku, korban, dan server sekaligus (Galih, 2019; Simada et al., 2024).

Dalam perspektif hukum pidana Islam, sumber yang tersedia justru menegaskan adanya pandangan bahwa yurisdiksi bukan ukuran utama penegakan hukum (Ali & Rauf, 2021), namun diskursus fiqh siyasah dan siyasah dauliyah menunjukkan bahwa persoalan lintas batas tetap dihadapi melalui kerangka perjanjian (ekstradisi), kategori politik-hukum (Dār al-Salām), dan status aman/kekebalan diplomat serta pertimbangan pihak berkepentingan (Fathanah & Akhsanuddin, 2021; Wulan, 2019). Dalam konteks negara modern yang mengkanunisasi fiqh jinayat—misalnya Aceh—penerapan syariah terlembagakan dalam batas kewenangan institusi dan peraturan (qanun), sehingga kebutuhan teknis-prosedural untuk menentukan forum dan locus delicti tetap relevan; dalam ranah inilah asas ubiquitas dapat dipahami sebagai alat analitis modern, meskipun sumber-sumber yang disediakan tidak menyatakan adanya adopsi eksplisit asas ubiquitas dalam qanun jinayat (Putri, 2022; "Untitled," 2022; Wahyudani et al., 2023).

________________________________________

Referensi

Ali, M., & Rauf, Moh. Abd. (2021). Problem yuridis penyelesaian perkara HAM berat dalam sistem pidana Indonesia dan pidana Islam. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 24(2), 469–494. https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.469-494

Aziz, S. (2014). Kanunisasi fikih jinayat kontemporer: Studi materi muatan Qānūn Jināyat Aceh dan Brunei Darussalam. Al-Ahkam, 24(2), 173. https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.2.145

Danial, D., Samah, M., & Jailani, M. R. (2022). Quo vadis Acehnese Shari'a: A critical approach to the construction and scope of Islamic legislation. Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 60(2), 621–654. https://doi.org/10.14421/ajis.2022.602.621-654

Fathanah, N., & Akhsanuddin, A. (2021). Perjanjian ekstradisi perspektif fiqih siyasah. Al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam, 10(2), 130–152. https://doi.org/10.38073/rasikh.v10i2.788

Firdaus, F. (2017). Perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 17(4), 351–371. https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.351-371

Galih, Y. S. (2019). Yurisdiksi hukum pidana dalam dunia maya. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 7(1), 59. https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2138

Hasibuan, K. (2023). Pemberlakuan hukum syariah dalam sistem hukum nasional: Studi kasus tentang penegakan hukum syariah di negara Asia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2(10), 942–951. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i10.707

Hidayat, A. (2021). Tinjauan yuridis penanganan tindak pidana hoaks corona di media sosial oleh Kepolisian Republik Indonesia. Journal Presumption of Law, 3(1), 103–123. https://doi.org/10.31949/jpl.v3i1.987

Mathovani, S. A. (2022). Pelaksanaan kerja sama ekstradisi politik luar negeri Indonesia dalam meningkatkan sistem kekebalan hukum di kawasan ASEAN. Constitution Journal, 1(1), 79–106. https://doi.org/10.35719/constitution.v1i1.10

Pratidina, I. G. (2017). Penerapan forum rei sitae dalam gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Yuridika, 30(1), 1. https://doi.org/10.20473/ydk.v30i1.4870

Putri, D. K. (2022). Urgensi asas subsider pada pengaturan asas universal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Masalah-Masalah Hukum, 51(2), 162–170. https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.162-170

Rahmania, N., & Nirmala, A. Z. (2024). Yurisdiksi Indonesia atas tindak pidana perdagangan orang terhadap pengungsi Rohingya. Jurnal Risalah Kenotariatan, 5(1), 114–126. https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.227

Santoso, T. (2020). Asas teritorialitas dalam hukum pidana Indonesia: Pengertian dan perkembangannya. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 1(1), 17–33. https://doi.org/10.51370/jhpk.v1i1.1

Simada, A., Kalo, S., Ekaputra, M., & Leviza, J. (2024). Penentuan locus delicti dalam tindak pidana cyber crime (merusak dan mengganggu sistem elektronik dan komunikasi milik orang lain). Locus Journal of Academic Literature Review, 3(4), 349–361. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i4.314

Syahrin, M. A., & Prabekti, R. R. (2019). The validity of criminal offender arrest in the immigration area as a reason for exit ban to leaving the territory of Indonesia: Case studies of Ratna Sarumpaet. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 2(2), 49–62. https://doi.org/10.52617/jikk.v2i2.57

Untitled. (2022). Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 17(1). https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i1

Wahyudani, Z., Mukhlas, O. S., & Hakim, A. A. (2023). Aspek pidana dalam hukum keluarga dan penyelesaiannya pada lembaga hukum di Indonesia. Legalite: Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam, 8(1), 75–90. https://doi.org/10.32505/legalite.v8i1.6197

Wulan, A. R. (2019). Pelaksanaan kekebalan diplomatik dalam Konvensi Wina 1961 perspektif siyasah dauliyah. Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 11(2), 191–212. https://doi.org/10.15575/adliya.v11i2.4859

علام، ر. إ. ع. ا. م. (2019). النظام القانوني للأقليات المسلمة في البلاد غير الإسلامية: التحكيم والتحاكم. مجلة الدراسات الفقهية والقانونية، 4(4). https://doi.org/10.70299/hji.i4.4