01207 - Asas Teritorialitas dalam Hukum Pidana: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Territoriality Principle in Criminal Law: Perspectives of Positive Law and Islamic Law

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji asas teritorialitas dalam hukum pidana dari dua perspektif utama: hukum pidana positif modern dan hukum Islam. Dalam hukum pidana positif, asas teritorialitas dipahami sebagai prinsip bahwa hukum pidana suatu negara berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah negara tersebut tanpa mempersoalkan kewarganegaraan pelakunya. Sementara itu, dalam diskursus hukum Islam, asas ini tidak bersifat tunggal: terdapat perdebatan antara pendekatan teritorialitas yang dikaitkan dengan Imam Abu Hanifah dan pendekatan non-teritorialitas yang dikaitkan dengan Imam al-Syafi'i. Kajian ini juga menelaah praktik kontemporer di Indonesia, khususnya Qanun Jinayat Aceh, yang memperlihatkan perpaduan antara asas teritorialitas dan asas personalitas berbasis agama dalam satu rezim hukum positif daerah. Analisis menunjukkan bahwa ketegangan antara kedua asas tersebut—termasuk implikasinya terhadap non-Muslim—memerlukan desain normatif yang jelas dalam konteks negara-bangsa yang plural, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Kata kunci: asas teritorialitas; hukum pidana Islam; Qanun Jinayat; yurisdiksi; hukum pidana positif

________________________________________

Abstract

This article examines the principle of territoriality in criminal law from two main perspectives: modern positive criminal law and Islamic law. In positive criminal law, the territoriality principle is understood as the principle that the criminal law of a state applies to every person who commits a criminal act within that state's territory regardless of the perpetrator's nationality. Meanwhile, in Islamic legal discourse, this principle is not singular: there is a debate between the territorial approach associated with Imam Abu Hanifah and the non-territorial approach associated with Imam al-Syafi'i. This study also examines contemporary practice in Indonesia, particularly Aceh's Qanun Jinayat, which demonstrates a combination of the territoriality principle and religion-based personality principle within a single regional positive legal regime. The analysis shows that the tension between these two principles—including their implications for non-Muslims—requires a clear normative design in the context of a plural nation-state, while still upholding the principles of justice and human rights.

Keywords: territoriality principle; Islamic criminal law; Qanun Jinayat; jurisdiction; positive criminal law

________________________________________

1. Pendahuluan: Asas Teritorialitas sebagai Titik Temu antara Kedaulatan Negara dan Keberlakuan Hukum Pidana

Dalam teori hukum pidana, asas teritorialitas (asas wilayah) lazim dipahami sebagai kaidah bahwa hukum pidana suatu negara/daerah berlaku di wilayah negara/daerah tersebut, sehingga siapa pun yang melakukan delik di wilayah tempat hukum pidana itu berlaku tunduk pada hukum pidana tersebut tanpa mempersoalkan kewarganegaraan pelakunya (Hilman, 2020; Imtihanah, 2020). Rumusan ini sejalan dengan uraian bahwa ukuran utama dalam asas teritorialitas adalah "tempat dan wilayah," bukan "orangnya," sehingga fokusnya adalah locus delicti (tempat terjadinya tindak pidana) (Hilman, 2020). Kerangka ini juga sering ditempatkan dalam spektrum asas-asas keberlakuan hukum pidana yang lebih luas—yakni asas teritorialitas, asas nasionalitas, asas personalitas, dan asas universalitas—yang diuraikan sebagai perangkat konseptual untuk menjelaskan kapan suatu negara berwenang menerapkan hukumnya (Hilman, 2020; Imtihanah, 2020).

Dalam konteks Indonesia, asas teritorialitas juga ditegaskan sebagai prinsip bahwa "siapa pun yang melakukan delik di wilayah negara tempat berlakunya hukum pidana tunduk pada hukum pidana itu," yang dalam salah satu pembahasan dikaitkan dengan KUHP Pasal 2 (Aziz, 2014). Bahkan, pembahasan mengenai asas teritorialitas dalam konteks KUHP Nasional juga menegaskan keberlakuan ketentuan pidana terhadap "setiap orang" yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Triantono & Marizal, 2022).

Prinsip bahwa negara dapat memberlakukan hukum bagi semua orang di wilayahnya berkaitan erat dengan gagasan kedaulatan teritorial. Dalam kajian keimigrasian misalnya, ditegaskan bahwa aturan yang mengatur keberadaan dan kegiatan orang asing di suatu negara merupakan esensi dari kedaulatan teritorial, dan negara berhak memberlakukan pembatasan terhadap keberadaan orang asing di wilayahnya (Zaki, 2018). Pada titik ini, asas teritorialitas tidak hanya berfungsi sebagai teknik penentuan yurisdiksi pidana, melainkan juga sebagai ekspresi kewenangan negara untuk memaksakan ketaatan hukum terhadap setiap orang yang berada/berbuat dalam ruang kedaulatannya (Aziz, 2014; Zaki, 2018). Dengan demikian, pernyataan "hukum pidana suatu negara berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah negara tersebut" merupakan rumusan yang konsisten dengan doktrin asas teritorialitas dalam hukum pidana positif sebagaimana diuraikan dalam beberapa kajian Indonesia (Hilman, 2020; Zaki, 2018).

________________________________________

2. Asas Teritorialitas dalam Hukum Islam: Perdebatan Mazhab antara Teritorialitas dan Non-Teritorialitas

Berbeda dengan konstruksi hukum pidana modern yang umumnya menempatkan asas teritorialitas sebagai prinsip dasar hukum publik, pemikiran hukum Islam memperlihatkan adanya variasi (ikhtilaf) terkait hubungan antara subjek hukum (terutama Muslim), ruang (wilayah), dan kewajiban menerapkan syariat. Analisis perbandingan yang secara khusus membahas asas teritorialitas dan non-teritorialitas dalam pemikiran hukum Islam menegaskan adanya dua kutub utama: (i) pandangan teritorialitas yang dikaitkan dengan Imam Abu Hanifah, dan (ii) pandangan non-teritorialitas yang dikaitkan dengan Imam al-Syafi'i (Hilman, 2020).

Dalam kerangka yang dirumuskan tersebut, asas teritorialitas Abu Hanifah dipahami sebagai penegasan bahwa seorang Muslim terikat melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada di wilayah hukum tempat syariat diberlakukan (Hilman, 2020). Sebaliknya, teori non-teritorialitas Imam al-Syafi'i dipaparkan sebagai pandangan bahwa seorang Muslim "selamanya" terikat pada pelaksanaan syariat di mana pun ia berada, baik di wilayah yang menerapkan syariat maupun yang tidak menerapkannya (Hilman, 2020). Dengan kata lain, perbedaan tajamnya terletak pada apakah keterikatan terhadap norma syariat bersifat "bergantung wilayah penerapan" (territoriality) atau "melekat pada individu Muslim tanpa dibatasi lokasi geografis" (non-territoriality) (Hilman, 2020).

Konstruksi perbedaan itu menjadi penting untuk menjelaskan bahwa "asas teritorialitas menurut hukum Islam" bukanlah satu doktrin tunggal yang disepakati seluruh ulama, melainkan merupakan salah satu arus pemikiran (representatifnya: Hanafi) yang berhadapan dengan arus lain (representatifnya: Syafi'i) (Hilman, 2020). Karena itu, jika asas teritorialitas dalam hukum pidana negara modern menekankan kedaulatan wilayah sebagai dasar keberlakuan norma pidana bagi semua orang yang berbuat di wilayah tersebut (Hilman, 2020; Triantono & Marizal, 2022), maka dalam diskursus hukum Islam perdebatan dapat bergeser: bukan semata "di mana delik terjadi," melainkan juga "siapa subjeknya" (Muslim) dan "apakah wilayah tersebut merupakan wilayah penerapan syariat" (Hilman, 2020). Pada level konseptual, hal ini membuka ruang bahwa pendekatan "teritorialitas" dalam hukum Islam lebih mudah dipahami sebagai teori keterikatan syariat pada wilayah penerapan (syariat enforced territory) sebagaimana dirumuskan dalam pembacaan terhadap Abu Hanifah (Hilman, 2020), sedangkan pendekatan "non-teritorialitas" memandang kewajiban syariat tetap melekat pada Muslim tanpa terikat territorial state (Hilman, 2020).

________________________________________

3. Fiqh Siyasah, Konsep Wilayah, dan Kerja Sama Antarnegara: Petunjuk tentang Yurisdiksi di Luar Batas Teritorial

Perdebatan tentang batas wilayah dan keberlakuan hukum juga muncul dalam pembahasan fiqh siyasah terkait ekstradisi. Dalam kajian mengenai perjanjian ekstradisi perspektif fiqh siyasah, ditegaskan bahwa fiqh siyasah telah mengenal konsep perjanjian ekstradisi, dan banyak prinsip umum ekstradisi modern dinilai sesuai secara substansial, meskipun terdapat titik ketidaksesuaian tertentu (Munthe et al., 2023). Salah satu ketidaksesuaian yang ditekankan adalah pembatasan pihak yang dapat melakukan perjanjian ekstradisi: dalam pembacaan tersebut, ekstradisi hanya dimungkinkan antarnegara yang termasuk "Darus Salam," sedangkan negara yang dikategorikan "Darul Kuffar" dipandang tidak dapat melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara Darus Salam (Munthe et al., 2023).

Selain itu, kajian tersebut juga mengutip pandangan bahwa setiap negara yang termasuk Darus Salam dapat dipandang sebagai "wakil" bagi negara lainnya untuk menjalankan hukum Islam, dan bahkan memberikan contoh bahwa seorang Indonesia yang melakukan tindak pidana di Indonesia dapat diperkarakan di Mesir (Munthe et al., 2023). Terlepas dari apakah semua ulama menerima konsekuensi praktisnya, paparan tersebut menunjukkan bahwa dalam sebagian konstruksi fiqh siyasah, batas teritorial negara-bangsa bukan satu-satunya horizon untuk memikirkan penegakan norma—terutama dalam konsepsi "Darus Salam" yang melampaui pembagian wilayah negara modern (Munthe et al., 2023).

Namun, literatur yang tersedia juga menampilkan penekanan yang berbeda tentang posisi "yurisdiksi" dalam hukum pidana Islam. Dalam perbandingan problem yuridis penyelesaian perkara HAM berat antara sistem pidana Indonesia dan pidana Islam, dinyatakan bahwa dalam hukum pidana Islam "yurisdiksi tidak menjadi ukuran dalam penegakan suatu hukum" (Saputri, 2024). Pernyataan ini, jika dibaca bersama perdebatan Abu Hanifah vs. al-Syafi'i, memperkuat bahwa sebagian pembacaan atas hukum pidana Islam cenderung menonjolkan sifat normatif-universal yang tidak selalu identik dengan pembagian yurisdiksi teritorial modern (Hilman, 2020; Saputri, 2024).

Akan tetapi, pada saat yang sama, sumber lain secara eksplisit memotret adanya teori teritorialitas dalam hukum Islam yang justru menekankan wilayah penerapan syariat (Abu Hanifah) (Hilman, 2020). Dengan demikian, literatur yang disediakan memperlihatkan nuansa: ada arus yang menegaskan relevansi wilayah penerapan (territoriality) (Hilman, 2020), dan ada arus yang menempatkan yurisdiksi/teritori bukan sebagai ukuran utama—lebih dekat pada orientasi non-teritorial/universal (Saputri, 2024); keduanya perlu diakui sebagai bagian dari keragaman konseptual dalam diskursus hukum Islam yang dibahas oleh para penulis tersebut (Hilman, 2020; Saputri, 2024).

________________________________________

4. Ilustrasi Kontemporer di Indonesia: Qanun Jinayat Aceh sebagai Praktik Pencampuran Asas Teritorialitas dan Personalitas

Pembahasan asas teritorialitas dalam horizon hukum Islam kontemporer di Indonesia sering kali mengarah pada Aceh, karena Aceh merupakan wilayah yang memiliki kekhususan dan otonomi untuk melaksanakan syariat Islam melalui qanun, termasuk dalam bidang jinayah (pidana) (Adhani, 2019; Hasanah & Hanifuddin, 2021). Dalam kajian tentang kerangka undang-undang jenayah Islam di Aceh, dinyatakan bahwa Aceh merupakan provinsi istimewa di Indonesia dan memperoleh otonomi khusus serta legal right dari pemerintah pusat pada 2001 untuk menerapkan hukum Islam secara menyeluruh di provinsi tersebut; kerangka institusional administrasi hukum juga dibangun secara bertahap sejak 1999, termasuk rujukan pada Qanun Aceh No. 6/2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh No. 7/2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Hasanah & Hanifuddin, 2021).

Sejalan dengan itu, pembahasan mengenai konstitusionalitas syariat Islam dan Mahkamah Syar'iyah di Aceh menegaskan bahwa salah satu poin penting dalam perjanjian Helsinki adalah pemberlakuan qanun untuk menghormati tradisi Islam dan adat istiadat Aceh, serta pembentukan sistem peradilan Syar'iyah yang tetap merupakan bagian dari sistem peradilan Republik Indonesia (Asman, 2024). Dalam penjelasan lain, ditegaskan pula bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak hanya menangani perkara perdata Islam tetapi juga menangani perkara pidana (jinayat) sepanjang telah ada qanun yang mengaturnya, dan kewenangannya berlaku bagi pemeluk Islam serta tidak berlaku bagi non-Muslim (Baiquni et al., 2021). Di sini tampak bahwa "wilayah" Aceh menjadi ruang berlakunya regulasi jinayah tertentu (unsur teritorial), tetapi subjek yang terutama diikat adalah Muslim (unsur personalitas) (Adhani, 2019; Baiquni et al., 2021; Hasanah & Hanifuddin, 2021).

Secara eksplisit, analisis tentang keberlakuan KUHP dan Qanun Jinayat pada tindak pidana pencabulan di Aceh membedakan karakter KUHP sebagai hukum pidana materiil yang berlaku bagi "setiap orang" yang melakukan tindak pidana di negara—dikaitkan dengan asas teritorial—sedangkan Qanun Jinayat Aceh dipaparkan sebagai hukum pidana materiil yang berlaku khusus untuk "setiap orang yang beragama Islam" yang melakukan jarimah "di wilayah Aceh" (Adhani, 2019). Rumusan ini menunjukkan bahwa praktik regulasi jinayah Aceh menggabungkan logika "teritorial" (berlaku di ruang Aceh) dengan logika "personalitas" (ditujukan pada Muslim) (Adhani, 2019; Baiquni et al., 2021).

Kajian lain yang menelaah kedudukan non-Muslim dalam Qanun Hukum Jinayat bahkan menyebut secara langsung bahwa konsepsi qanun syariat di Aceh "secara spesifik mengadopsi asas personalitas dan teritorialitas," meskipun penerapannya tidak selalu total karena pada kondisi tertentu Qanun Jinayat tetap dapat berlaku bagi Muslim dan non-Muslim dengan persyaratan tertentu (Imtihanah, 2020). Dengan demikian, contoh Aceh memperlihatkan bagaimana asas teritorialitas—dalam arti "berlaku dalam suatu wilayah pemerintahan tertentu"—dapat beroperasi berdampingan atau bahkan berkelindan dengan asas personalitas berdasarkan agama dalam satu rezim hukum positif daerah yang berlandaskan syariat (Adhani, 2019; Baiquni et al., 2021; Hasanah & Hanifuddin, 2021; Imtihanah, 2020).

Dalam studi mengenai kanunisasi fikih jinayat kontemporer di Aceh dan Brunei Darussalam, juga ditegaskan bahwa penerapan syariat—khususnya hukum pidana Islam—sangat terkait dengan situasi dan kondisi sosio-politik suatu komunitas/negara, serta terjadi penyesuaian-penyesuaian terhadap rumusan fikih agar selaras dengan kebutuhan masyarakat (Putri, 2022). Perspektif ini membantu menjelaskan mengapa di Aceh, keberlakuan hukum pidana berbasis syariat tidak sekadar "menyalin" fikih klasik, melainkan mengambil bentuk kodifikasi modern (qanun) dalam kerangka negara modern (Asman, 2024; Hasanah & Hanifuddin, 2021; Putri, 2022).

Di sisi lain, literatur tentang legislasi qanun jinayat di Aceh menempatkannya sebagai upaya mempertemukan hukum Islam dengan perubahan dan dinamika masyarakat Aceh modern, serta sekaligus berada dalam sejarah pluralisme dan unifikasi hukum pidana Indonesia yang pernah pluralistik lalu menjadi satu KUHP untuk seluruh golongan pada masa Hindia Belanda (Sholihin, 2008). Dalam konteks tersebut, penerapan qanun jinayat dapat dibaca sebagai salah satu ekspresi "hukum yang hidup" yang dipositifkan dalam wilayah tertentu, namun tetap harus berinteraksi dengan tatanan hukum nasional yang lebih luas (Asman, 2024; Baiquni et al., 2021; Hasanah & Hanifuddin, 2021; Sholihin, 2008).

________________________________________

5. Problem Aplikatif: Ketegangan antara Asas Teritorial, Personalitas, dan Isu Keadilan bagi Non-Muslim

Walaupun beberapa sumber menegaskan bahwa qanun syariat pada prinsipnya berlaku bagi umat Islam di Aceh (Baiquni et al., 2021), ada pula pembahasan yang menunjukkan kerumitan ketika non-Muslim terlibat dalam perbuatan yang diatur qanun. Kajian mengenai perda syariah Aceh dalam perspektif HAM menyatakan bahwa pelaksanaan hukuman syariah terhadap non-Muslim masih kerap terjadi di Aceh dan menjelaskan bahwa dalam Qanun Jinayat terdapat ketentuan bahwa non-Muslim yang melanggar syariat bersama orang Islam dapat memilih secara sukarela diproses sesuai Qanun Jinayat atau dengan KUHP; bahkan dinyatakan bahwa jika pelanggaran pidana yang dilakukan non-Muslim tidak ditemukan dalam KUHP atau ketentuan pidana lain yang berlaku di Indonesia, maka ia akan dihukum dalam wilayah Qanun Jinayat (Berutu, 2020).

Perspektif ini menilai bahwa syariat yang berdampingan dengan hukum positif seharusnya memposisikan non-Muslim untuk dihukum dengan hukum positif, dan memberi opsi memilih hukum syariat bukanlah jalan keluar yang tepat (Berutu, 2020). Sejalan dengan problem tersebut, kajian tentang minoritas di wilayah syariat menyimpulkan bahwa sekalipun Qanun Jinayat disebut mengadopsi asas personalitas dan teritorialitas, pengadopsian itu tidak diterapkan secara total; dampaknya, Qanun Jinayat dapat berlaku bagi umat Islam dan bukan Islam dalam kondisi tertentu, sehingga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana seorang non-Muslim dapat dihukum dengan hukum Islam dalam konfigurasi pasal tertentu (Imtihanah, 2020).

Dengan demikian, literatur yang disediakan menunjukkan adanya ketegangan nyata antara: (i) ideal personalitas yang membatasi subjek pada Muslim (Baiquni et al., 2021); (ii) ideal teritorialitas yang menundukkan semua orang yang berbuat di wilayah pada hukum yang berlaku (Hilman, 2020; Triantono & Marizal, 2022); dan (iii) praktik pencampuran keduanya yang kadang membuka ruang penerapan qanun pada non-Muslim (Berutu, 2020; Imtihanah, 2020).

Ketegangan tersebut memperlihatkan bahwa asas teritorialitas—baik dalam pengertian modern "setiap orang tunduk pada hukum wilayah" (Aziz, 2014; Hilman, 2020; Triantono & Marizal, 2022) maupun dalam pengertian tertentu dalam diskursus Islam—memerlukan desain normatif yang jelas ketika ditempatkan dalam negara-bangsa plural. Dalam literatur Aceh, persoalan ini juga dipahami sebagai bagian dari polemik penerapan regulasi berbasis syariat yang dinilai sebagian pihak belum cukup memperhatikan aspek HAM dan dapat memunculkan problem diskriminasi atau perbedaan perlakuan (Berutu, 2020). Pada saat yang sama, kajian minoritas di wilayah syariat menekankan bahwa pengadopsian asas dalam Qanun Jinayat seyogianya tidak menghilangkan prinsip fundamental Islam tentang keadilan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menghasilkan peraturan yang lebih adil (Imtihanah, 2020).

Dengan demikian, pembicaraan asas teritorialitas menurut hukum Islam dalam konteks kenegaraan kontemporer—setidaknya melalui contoh Aceh—tidak dapat dilepaskan dari isu desain keberlakuan hukum terhadap subjek yang berbeda (Muslim dan non-Muslim) di dalam satu wilayah pemerintahan (Baiquni et al., 2021; Berutu, 2020; Imtihanah, 2020).

________________________________________

6. Simpulan

Berdasarkan literatur yang tersedia, asas teritorialitas menurut hukum Islam perlu dipahami sebagai konsep yang tidak tunggal. Pada satu sisi, terdapat formulasi teritorialitas yang diatribusikan pada Abu Hanifah, yang menautkan kewajiban penerapan syariat pada keberadaan seseorang di wilayah tempat syariat diberlakukan (Hilman, 2020). Pada sisi lain, terdapat formulasi non-teritorialitas yang diatribusikan pada al-Syafi'i, yang menegaskan keterikatan syariat bagi Muslim di mana pun ia berada (Hilman, 2020), serta ada pula pembacaan yang menyatakan yurisdiksi bukan ukuran utama penegakan hukum pidana Islam (Saputri, 2024).

Dalam praktik kontemporer Indonesia, ilustrasi Aceh menunjukkan bahwa "teritorialitas" dalam arti hukum yang berlaku di suatu wilayah pemerintahan dapat berpadu dengan "personalitas" berbasis agama melalui Qanun Jinayat yang berlaku bagi Muslim yang melakukan jarimah di wilayah Aceh (Adhani, 2019; Baiquni et al., 2021; Hasanah & Hanifuddin, 2021; Imtihanah, 2020). Namun, praktik tersebut juga melahirkan persoalan ketika pengaturan membuka ruang penerapan terhadap non-Muslim dalam kondisi tertentu, yang oleh sebagian analisis dipandang problematik dari perspektif keadilan dan HAM (Berutu, 2020; Imtihanah, 2020).

Oleh sebab itu, jika pernyataan "hukum pidana suatu negara berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah negara tersebut" merepresentasikan asas teritorialitas dalam hukum positif modern (Hilman, 2020; Triantono & Marizal, 2022), maka dalam horizon hukum Islam konsep "wilayah" dan "subjek" dapat ditata secara berbeda bergantung pada teori mazhab dan desain normatif yang diterapkan oleh otoritas politik-hukum setempat (Baiquni et al., 2021; Berutu, 2020; Hilman, 2020; Imtihanah, 2020; Putri, 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Adhani, H. (2019). Menakar konstitusionalitas syari'at Islam dan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh. Jurnal Konstitusi, 16(3), 606. https://doi.org/10.31078/jk1638

Asman, A. (2024). Intercourse against biological children: An analysis of Islamic law. Abdurrauf Journal of Islamic Studies, 3(1), 41–54. https://doi.org/10.58824/arjis.v3i1.25

Aziz, S. (2014). Kanunisasi fikih jinayat kontemporer: Studi materi muatan Qānūn Jināyat Aceh dan Brunei Darussalam. Al-Ahkam, 24(2), 173. https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.2.145

Baiquni, M. I., Rosida, H., & Nadiyya, A. (2021). Repatriasi warga negara Indonesia eks-ISIS: Antara keamanan negara dan hak asasi manusia. Jurnal Bedah Hukum, 5(1), 14–31. https://doi.org/10.36596/jbh.v5i1.538

Berutu, A. G. (2020). Mahkamah Syar'iyah dan Wilayatul Hisbah sebagai garda terdepan dalam penegakan Qanun Jinayat di Aceh. https://doi.org/10.31219/osf.io/hgw5a

Hasanah, A. F., & Hanifuddin, I. (2021). Keadilan gender dalam undang-undang tenaga kerja di Indonesia. Ijois: Indonesian Journal of Islamic Studies, 2(2), 475–486. https://doi.org/10.59525/ijois.v2i2.61

Hilman, D. (2020). Tindak pidana agama menurut perspektif hukum Islam, hukum positif dan hak asasi manusia. Mizan Journal of Islamic Law, 4(1), 31. https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.593

Imtihanah, A. H. (2020). Reformasi hukum Islam dan hak asasi manusia perspektif Abdullah Ahmad An-Na'im. Ijois: Indonesian Journal of Islamic Studies, 1(01), 51–63. https://doi.org/10.59525/ijois.v1i01.4

Munthe, A. K., Hanifa, V. M., Hamadi, I. G., & Nurfaiza, C. A. (2023). Fenomena preman berkelompok di Indonesia (Bentuk praktik hirabah dalam hukum Islam). Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 9(2), 236–265. https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.2.236-265

Putri, M. Y. (2022). Penegakan hukum pidana pelaku penyelundupan impor handphone ilegal dihubungkan dengan UU Kepabeanan. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 63–68. https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1204

Saputri, F. A. (2024). The importance of war crimes regulation in Indonesian criminal law. Journal of Strafvordering Indonesian, 1(1). https://doi.org/10.62872/7sa65k79

Sholihin, B. (2008). Supremasi hukum pidana di Indonesia. Unisia, 31(69), 262–272. https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss69.art6

Triantono, T., & Marizal, M. (2022). Konsep moderasi pidana mati RKUHP dalam perspektif HAM dan kepentingan negara. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 111–127. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.6399

Zaki, M. (2018). Dinamika introduksi sanksi poligami dalam hukum negara Muslim modern. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 14(02), 307–334. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v14i02.453