01206 - Asas Retroaktif dalam Hukum Pidana Islam: Kajian Normatif antara Prinsip Non-Retroaktivitas dan Argumentasi Pengecualian

Abstract

This article examines the principle of retroactivity (asas retroaktif) in Islamic criminal law (fiqh jinayah) through a normative-juridical approach based on available literature. The discussion maps two major propositions: first, non-retroactivity as a core principle in Islamic criminal law that protects individuals from being charged for acts that were permissible at the time they were committed, serving as a mechanism to prevent abuse of power; second, contemporary arguments that retroactivity may be consistent with Maqāṣid al-Sharīʿa in certain contexts, particularly in cases of sexual violence and crimes endangering public security. The analysis also places this debate within the broader framework of modern legality principles—nullum crimen sine lege and nulla poena sine lege—and the rule of law discourse on normative stability and predictability. The article concludes that non-retroactivity remains the foundational rule in Islamic criminal law, while any claim of retroactive application requires strict justification within the maqāṣid framework and must be tested against the risks of arbitrariness and erosion of legal certainty.

Keywords: retroactivity, Islamic criminal law, fiqh jinayah, non-retroactivity, Maqāṣid al-Sharīʿa, legality principle

________________________________________

Artikel ini mengkaji asas retroaktif dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah) melalui pendekatan normatif-yuridis berbasis literatur yang tersedia. Pembahasan memetakan dua proposisi besar: pertama, non-retroaktivitas sebagai prinsip inti dalam hukum pidana Islam yang melindungi individu dari penuntutan atas perbuatan yang dibolehkan saat dilakukan sebagai mekanisme pencegahan penyalahgunaan kekuasaan; kedua, argumen kontemporer bahwa retroaktivitas dapat konsisten dengan Maqāṣid al-Sharīʿa dalam konteks tertentu, khususnya pada kasus kekerasan seksual dan kejahatan yang membahayakan keamanan publik. Analisis juga menempatkan perdebatan ini dalam kerangka asas legalitas modern—nullum crimen sine lege dan nulla poena sine lege—serta diskursus rule of law tentang stabilitas dan prediktabilitas norma. Artikel menyimpulkan bahwa non-retroaktivitas tetap menjadi kaidah dasar dalam hukum pidana Islam, sementara setiap klaim retroaktivitas memerlukan justifikasi ketat dalam kerangka maqāṣid dan harus diuji terhadap risiko kesewenang-wenangan dan erosi kepastian hukum.

Kata kunci: retroaktivitas, hukum pidana Islam, fiqh jinayah, non-retroaktivitas, Maqāṣid al-Sharīʿa, asas legalitas

________________________________________

A. Pendahuluan: Problem Waktu dalam Pemberlakuan Hukum dan Relevansinya bagi Hukum Islam

Dalam teori umum tentang pemberlakuan hukum, persoalan "waktu" merupakan isu mendasar karena hukum pada dasarnya diharapkan bekerja secara prospektif (mengatur ke depan), sementara penerapan secara retroaktif (mengatur ke belakang) menimbulkan problem keadilan, kepastian, dan prediktabilitas. Prinsip non-retroaktivitas lazim dipahami sebagai larangan menerapkan norma hukum pada peristiwa yang terjadi sebelum norma itu diperkenalkan atau mulai berlaku (Billah et al., 2024). Literatur juga menekankan bahwa retroaktivitas menantang gagasan dasar mengenai stabilitas dan prediktabilitas norma, yang penting agar individu dapat merencanakan tindakannya dan memahami konsekuensi hukum secara wajar (LaCroix, 2010). Dalam konteks ini, diskursus tentang retroaktivitas tidak semata-mata teknis, melainkan terkait erat dengan gagasan negara hukum (rule of law), karena praktik "ex post facto decision-making" yang ekstensif dapat menggeser suatu sistem hukum dari tata kelola berbasis aturan yang stabil menjadi pola penentuan kasus demi kasus yang rentan berubah-ubah (LaCroix, 2010).

Topik retroaktivitas menjadi semakin kompleks ketika dibahas dalam "hukum Islam" (Syariah dan fiqh), khususnya pada bidang hukum pidana Islam (fiqh jinayah). Di satu sisi, kajian berbahasa Inggris mengenai hukum pidana Islam mengidentifikasi "prinsip non-retroaktivitas hukum pidana" sebagai salah satu prinsip paling esensial yang menjadi fondasi hubungan individu dan negara dalam Syariah (Barry, 2015). Di sisi lain, terdapat pula argumen normatif kontemporer yang justru mendorong penggunaan asas retroaktif dalam kasus-kasus tertentu—misalnya, untuk merespons kekosongan atau keterbatasan perangkat hukum dalam penanganan kekerasan seksual—dengan klaim bahwa retroaktivitas dapat selaras dengan kerangka Maqāṣid al-Sharīʿa (tujuan-tujuan Syariah) (Robinson, 2005). Dengan demikian, membahas "asas retroaktif menurut hukum Islam" menuntut pemetaan yang hati-hati antara kaidah umum (non-retroaktif sebagai prinsip dasar) dan klaim-klaim pengecualian (retroaktif sebagai instrumen keadilan dalam situasi tertentu), sebagaimana tampak dalam literatur yang tersedia (Barry, 2015; Robinson, 2005).

________________________________________

B. Pembahasan

1. Konseptualisasi Retroaktivitas: Definisi, Ruang Lingkup, dan Pembedaan Penting

Secara konseptual, retroaktivitas merujuk pada penerapan hukum terhadap peristiwa yang terjadi sebelum hukum itu diberlakukan atau diperkenalkan (Billah et al., 2024). Dalam wacana konstitusional Indonesia yang dirangkum dalam studi mengenai praktik Mahkamah Konstitusi, "legislasi dapat dikatakan bersifat retrospektif/retroaktif jika efektif diimplementasikan ke belakang, yakni mengatur suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sebelum legislasi itu diundangkan" (Gaeta, 2020). Definisi ini sejalan dengan pemahaman umum dalam kajian hukum internasional bahwa hukum retroaktif "berdampak" pada tindakan atau situasi yang terjadi sebelum hukum tersebut diadopsi (Billah et al., 2024). Dengan kata lain, fokus retroaktivitas terletak pada perubahan akibat hukum (legal effect) atas peristiwa lampau—suatu perubahan yang sebelumnya tidak ada pada saat peristiwa itu terjadi (Billah et al., 2024; Gaeta, 2020).

Literatur juga menekankan perlunya membedakan beberapa istilah yang kerap dipertukarkan. Misalnya, dibedakan antara "retroactivity" yang bermakna aturan "ex post facto" (aturan dibuat setelah fakta yang hendak diatur), dan "retrospectivity" yang merujuk pada keputusan atau aturan yang segera (immediate) memengaruhi posisi hukum yang berkembang dari masa lalu—tanpa selalu "mengubah" peristiwa yang sudah selesai secara penuh (LaCroix, 2010). Pembedaan ini relevan karena perdebatan retroaktivitas dalam praktik tidak selalu bersifat hitam-putih; terdapat gradasi (degrees) retroaktivitas yang membantu membedakan situasi yang benar-benar "menghukum masa lalu" dari situasi yang lebih dekat dengan problem ekspektasi yang sah (legitimate expectation) dan finalitas (finality) (LaCroix, 2010). Dengan kerangka ini, "asas retroaktif" tidak semata-mata dipahami sebagai satu fenomena tunggal, melainkan spektrum kebijakan hukum yang dapat menimbulkan tingkat gangguan yang berbeda terhadap kepastian dan prediktabilitas (LaCroix, 2010).

2. Asas Legalitas dan Non-Retroaktivitas: Kerangka Umum yang Juga Memengaruhi Pembacaan Hukum Islam

Dalam diskursus hukum pidana modern (nasional maupun internasional), larangan retroaktivitas biasanya diposisikan sebagai bagian inti dari asas legalitas yang kerap dirumuskan melalui adagium nullum crimen sine lege (tidak ada tindak pidana tanpa hukum) dan nulla poena sine lege (tidak ada pidana tanpa hukum) (Eule, 1987; Letelier, 2023). Literatur tentang penguatan prinsip legalitas dalam hukum pidana internasional menjelaskan bahwa prinsip legalitas mencakup beberapa doktrin, termasuk "larangan penerapan hukum secara retroaktif" (non-retroactivity) di samping tuntutan spesifisitas, foreseeability, dan penafsiran ketat (Letelier, 2023). Dalam pembacaan yurisprudensi Eropa, prinsip legalitas bahkan diurai ke dalam unsur lex praevia (larangan ex post facto law), lex certa (ketentuan harus jelas), dan lex stricta (larangan analogi yang merugikan) (Eule, 1987). Dalam kerangka ini, retroaktivitas dipandang problematis karena menghilangkan fungsi kepastian yang seharusnya diberikan oleh hukum "sebelum" tindakan dilakukan (Eule, 1987).

Walaupun kerangka tersebut berkembang kuat dalam tradisi hukum internasional dan konstitusional, ia juga menjadi titik referensi penting ketika hukum Islam dibahas dalam konteks negara modern, terutama karena banyak negara mayoritas Muslim menggabungkan unsur Syariah dengan sistem hukum positif kontemporer (Barry, 2015). Kajian yang menelaah tantangan implementasi hukum pidana Islam di negara-negara berkembang menyatakan bahwa tiga prinsip perlu menjadi fokus: prinsip non-retroaktivitas hukum pidana, prinsip individualitas pertanggungjawaban pidana, dan prinsip legalitas (Barry, 2015). Pernyataan ini penting karena menunjukkan bahwa literatur yang membahas Syariah secara eksplisit mengakui struktur prinsipil yang sejalan dengan "legalitas" dalam pengertian modern, termasuk dimensi waktu (non-retroaktif) sebagai pagar terhadap penyalahgunaan kekuasaan (Barry, 2015; Eule, 1987).

3. Fondasi Normatif dalam Hukum Islam: Syariah, Fiqh Jinayah, dan Orientasi pada Martabat serta Keadilan

Sejumlah literatur yang tersedia menegaskan karakter dasar Syariah sebagai "jalan panduan" (guiding way) yang dikaitkan langsung dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah, serta dipandang mengikat dan wajib diikuti (Barry, 2015). Dalam kajian hukum pidana Islam, Syariah diposisikan sebagai dasar normatif yang menautkan relasi individu dan negara, dan dari relasi itu diturunkan prinsip-prinsip inti, termasuk non-retroaktivitas (Barry, 2015). Literatur lain yang membahas hukum pidana Islam dalam konteks Indonesia menyatakan secara ringkas bahwa "Islamic Criminal Law" merupakan regulasi Allah SWT yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah (Satria, 2018). Pada aras tujuan, kajian tentang eksekusi hukum pidana Islam menekankan bahwa hukum pidana Islam berakar pada wahyu (revelations) dan dimaksudkan untuk menjamin martabat (dignity) serta penghargaan terhadap nilai kehidupan manusia (Barry, 2015).

Di tingkat disiplin, fiqh jinayah dipahami sebagai kajian Syariah yang mempelajari tindakan yang dilarang (jarīmah) dan hukuman (ʿuqūbah) yang ditarik dari dalil-dalil terperinci (Vermeule, 2001). Definisi semacam ini penting bagi pembahasan retroaktivitas, karena retroaktivitas pada dasarnya menyangkut: kapan suatu jarīmah dianggap "terlarang" dan kapan ʿuqūbah dapat dijatuhkan; jika norma dan sanksi "baru" diterapkan pada peristiwa lampau, maka pertanyaan legalitas (lex praevia) serta keadilan menjadi tak terhindarkan (Eule, 1987; Letelier, 2023). Dengan demikian, pembahasan "asas retroaktif" dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari cara fiqh jinayah memahami sumber norma, struktur larangan, dan legitimasi penghukuman (Barry, 2015; Vermeule, 2001).

4. Prinsip Non-Retroaktivitas dalam Hukum Pidana Islam: Perlindungan dari Penyalahgunaan Kekuasaan dan Kriminalisasi Setelah Fakta

Literatur yang secara eksplisit membahas prinsip-prinsip Syariah menempatkan non-retroaktivitas sebagai prinsip inti dalam hukum pidana Islam. Kajian mengenai tantangan penerapan hukum pidana Islam di negara-negara berkembang menyatakan bahwa seseorang "tidak dapat dituduh melakukan kejahatan atas peristiwa yang pada saat terjadi adalah perbuatan yang dibolehkan," dan prinsip ini berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (power abuse) (Barry, 2015). Pernyataan tersebut menunjukkan dua elemen kunci: pertama, dimensi temporal (larangan "menciptakan" kriminalitas setelah peristiwa); kedua, dimensi perlindungan terhadap individu dari tindakan negara yang sewenang-wenang (Barry, 2015). Pada tataran konseptual yang lebih luas, kajian tentang retroaktivitas juga menekankan bahwa retroaktivitas mengganggu stabilitas dan prediktabilitas norma yang diperlukan untuk perencanaan individu (LaCroix, 2010), sehingga larangan retroaktivitas dapat dipahami sebagai instrumen "kepastian" yang kompatibel dengan alasan pencegahan kesewenang-wenangan (Barry, 2015; LaCroix, 2010).

Dalam konteks hukum pidana, non-retroaktivitas juga dipahami sebagai bagian dari asas legalitas. Literatur tentang prinsip legalitas dalam hukum pidana internasional menguraikan bahwa salah satu doktrin konstitutif legalitas adalah larangan penerapan retroaktif (non-retroactivity) (Letelier, 2023). Kajian yurisprudensi Eropa menyebutnya sebagai lex praevia—larangan ex post facto law—sebagai unsur yang melindungi kepastian dengan menuntut pemerintahan melalui aturan yang sudah ada sebelumnya (Eule, 1987). Ketika literatur hukum pidana Islam menegaskan bahwa individu tidak boleh dituntut atas perbuatan yang "diperbolehkan ketika dilakukan," argumentasinya secara fungsional sejalan dengan perlindungan yang hendak dicapai oleh lex praevia dan nullum crimen sine lege dalam tradisi modern (Barry, 2015; Eule, 1987; Letelier, 2023). Namun, penting dicatat bahwa literatur yang disediakan tidak merinci secara tekstual dalil al-Qur'an atau Sunnah untuk prinsip ini; klaimnya disampaikan sebagai rumusan prinsip dalam kajian sekunder berbahasa Inggris (Barry, 2015).

5. Ketegangan antara Legalitas dan Keadilan: Ruang Argumentasi yang Juga Muncul dalam Wacana Hukum Islam Kontemporer

Meskipun non-retroaktivitas diakui sebagai prinsip dasar, literatur juga menunjukkan adanya ketegangan ketika hukum dihadapkan pada kejahatan serius atau kebutuhan akan "keadilan substantif." Kajian mengenai asas legalitas dalam tindak pidana terorisme membahas bahwa penerapan ketentuan pidana secara retroaktif pada dasarnya dilarang karena bertentangan dengan jiwa dan dasar hukum pidana (yakni asas legalitas), tetapi penerapan retroaktif kadang "dapat diterima" dengan tujuan menegakkan keadilan (Black, 1886). Kajian tersebut bahkan menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, "demi prinsip keadilan, asas legalitas dapat disalahgunakan," menandai risiko normatif ketika keadilan dipakai untuk membenarkan penyimpangan dari legalitas (Black, 1886). Di titik ini, diskursus retroaktivitas bukan sekadar soal "boleh/tidak," melainkan juga soal bagaimana menilai klaim keadilan agar tidak berubah menjadi justifikasi kebijakan yang problematik (Black, 1886; LaCroix, 2010).

Ketegangan serupa juga tampak dalam literatur yang meninjau fiqh dan penanganan kekerasan seksual. Studi yang mengusulkan revitalisasi keadilan dalam fiqh menyatakan bahwa penerapan prinsip retroaktivitas dalam hukum pidana dan fiqh jinayah dianggap "urgens" untuk membangun konstruksi anti-kekerasan seksual berbasis keadilan dan kesetaraan (Robinson, 2005). Studi ini memosisikan retroaktivitas bukan sebagai penyimpangan semata, tetapi sebagai instrumen tambahan yang dinilai perlu untuk memastikan penegakan hukum yang adil pada kasus kekerasan seksual (Robinson, 2005). Dengan demikian, literatur yang tersedia menunjukkan dua arus argumentasi yang berpotensi berseberangan: arus yang menegaskan non-retroaktivitas sebagai prinsip inti untuk mencegah kriminalisasi setelah fakta dan penyalahgunaan kekuasaan (Barry, 2015), serta arus yang mendorong retroaktivitas untuk mengejar keadilan substantif dalam konteks tertentu (Black, 1886; Robinson, 2005).

6. Asas Retroaktif dalam Fiqh Jinayah Menurut Literatur: Bentuk-Bentuk dan Kategori yang Diusulkan

Literatur yang secara langsung membahas "prinsip retroaktivitas dalam hukum pidana Islam (jinayah fiqh)" menyatakan bahwa prinsip retroaktif "berlaku" dalam hukum pidana Islam dan mengaitkannya dengan pandangan ʿAbd al-Qādir ʿAudah. Menurut studi tersebut, terdapat setidaknya tiga jenis tindakan hukum yang menggunakan prinsip retroaktif: ḥirābah, qaḏaf atau liʿān, dan ẓihār (Robinson, 2005). Studi yang sama juga menyajikan dua kategori penggunaan retroaktivitas: (1) ketika "hukuman baru lebih menguntungkan bagi pelaku," dan (2) untuk "kejahatan yang membahayakan keamanan publik dan negara" (Robinson, 2005). Karena pernyataan ini disampaikan sebagai ringkasan posisi doktrinal dalam penelitian normatif yuridis, klaim tersebut perlu dibaca sebagai proposisi akademik yang berasal dari literatur fiqh yang mereka gunakan, bukan sebagai konsensus yang telah diverifikasi lintas mazhab dalam sumber yang diberikan (Barry, 2015; Robinson, 2005).

Dari sudut teori non-retroaktivitas dalam hukum pada umumnya, kategori "retroaktivitas yang menguntungkan pelaku" selaras dengan pembedaan normatif bahwa retroaktivitas tidak selalu identik dengan "pemberatan" atau "pemidanaan yang merugikan." Literatur mengenai retroaktivitas menegaskan bahwa prinsip non-retroaktivitas terutama mengemuka sebagai norma yang sangat kuat di ranah pidana (di mana retroaktivitas menjadi isu perlindungan individu), tetapi tidak selalu mengambil bentuk yang sama di ranah non-pidana (Billah et al., 2024). Namun, sumber yang diberikan tidak menyediakan pembahasan rinci bagaimana dua kategori dalam studi fiqh jinayah tersebut dioperasionalkan (misalnya kriteria "menguntungkan" dan ambang "membahayakan keamanan publik/negara"), sehingga uraian lebih lanjut yang bersifat teknis tidak dapat dipastikan hanya dari referensi yang tersedia (Billah et al., 2024; Robinson, 2005).

7. Maqāṣid al-Sharīʿa dan Batas "Kemaslahatan": Bagaimana Retroaktivitas Dibenarkan dan Dibatasi

Studi yang mendorong penerapan retroaktivitas menekankan bahwa baik prinsip legalitas maupun prinsip retroaktivitas dapat ditempatkan dalam logika "kemanfaatan/kemaslahatan," namun kemanfaatan dalam ajaran Islam dipandang bersifat relatif (idhâfî), bukan hakîqî, dan harus tetap sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana dirumuskan para ulama dalam maqāṣid al-sharīʿat (Robinson, 2005). Dengan kata lain, justifikasi "manfaat" tidak otomatis membenarkan retroaktivitas; ia harus dikendalikan oleh kerangka tujuan Syariah dan batas-batas normatif yang dianggap sah (Robinson, 2005). Studi tersebut juga menyimpulkan bahwa penerapan prinsip retroaktif pada kasus kekerasan seksual dinilai konsisten dengan enam karakteristik Maqāṣid Sharia: "cognitive nature, interconnectedness, wholeness, openness, multidimensionality, dan purposefulness" (Robinson, 2005). Klaim kompatibilitas ini penting sebagai argumentasi internal dalam literatur tersebut, tetapi sumber yang diberikan tidak menghadirkan pembandingan langsung dengan literatur lain yang menolak kompatibilitas tersebut; karena itu, dalam batas referensi yang tersedia, posisi ini harus diperlakukan sebagai argumentasi satu studi, bukan penutupan perdebatan (Barry, 2015; Robinson, 2005).

Pada saat yang sama, literatur tentang tantangan penerapan hukum pidana Islam menekankan non-retroaktivitas sebagai prinsip inti untuk mencegah orang "dituduh" atas perbuatan yang dulunya dibolehkan, sebagai mekanisme melawan penyalahgunaan kekuasaan (Barry, 2015). Jika kedua posisi (pro-retroaktif dan pro-non-retroaktif) dibaca bersama, muncul kebutuhan untuk menempatkan retroaktivitas sebagai pengecualian yang membutuhkan justifikasi yang ketat dan terkendali, karena jika tidak, ia dapat menggerus fungsi non-retroaktivitas sebagai perlindungan inti (Barry, 2015; Black, 1886; LaCroix, 2010). Literatur umum tentang retroaktivitas menegaskan bahwa penggunaan ex post facto yang ekstensif dapat mengubah sistem hukum berbasis aturan menjadi sistem yang terlalu bergantung pada keputusan ad hoc (LaCroix, 2010), sehingga pembenaran retroaktivitas atas nama keadilan dan kemaslahatan memerlukan kehati-hatian metodologis untuk menghindari konsekuensi rule of law yang merugikan (Black, 1886; LaCroix, 2010).

8. Hukum Islam dalam Negara Modern: Elastisitas Interpretasi dan Kaitannya dengan Waktu

Pembahasan tentang waktu dalam hukum Islam juga tidak dapat dilepaskan dari cara institusi negara modern mengoperasionalkan "prinsip-prinsip Syariah." Studi tentang tata bahasa praktis hukum di Mesir menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi Mesir (dalam putusan pertamanya pada 15 Mei 1993) membedakan "prinsip Syariah yang absolut" (mengikat legislator) dan "prinsip Syariah yang relatif" (memberi ruang interpretasi) (Alotaibi, 2021). Studi tersebut juga mengutip pernyataan yang menekankan bahwa standar-standar tertentu "subject to changes in time and space," memberi elastisitas dan vitalitas yang memungkinkan hukum Islam dipandang relevan pada berbagai waktu dan tempat, sementara "secondary standards" dapat berubah antarperiode dan lokasi untuk memenuhi tujuan umum hukum Islam (Alotaibi, 2021). Walaupun bagian ini tidak secara khusus membahas retroaktivitas pidana, ia relevan untuk menunjukkan bahwa diskursus temporal dalam hukum Islam modern mencakup (i) gagasan prinsip absolut vs. relatif, dan (ii) kemungkinan perubahan standar tertentu seiring waktu, yang memengaruhi cara hukum dipositifkan dalam legislasi (Alotaibi, 2021; Barry, 2015).

Namun, elastisitas interpretasi tidak identik dengan legitimasi retroaktivitas pidana yang merugikan. Literatur legalitas dalam tradisi Eropa menekankan bahwa lex praevia menuntut ketiadaan ex post facto untuk memastikan kepastian (Eule, 1987), dan literatur tentang hukum pidana Islam menegaskan bahwa individu tidak boleh dituntut atas perbuatan yang diperbolehkan saat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (Barry, 2015). Maka, pembacaan yang hati-hati atas elastisitas Syariah dalam negara modern perlu membedakan: perubahan interpretasi/standar yang mungkin terjadi (sebagai dinamika hukum), dari penerapan sanksi pidana yang mengubah status perbuatan masa lalu secara merugikan (yang oleh literatur tertentu diposisikan sebagai pelanggaran prinsip inti) (Alotaibi, 2021; Barry, 2015; Eule, 1987). Referensi yang tersedia tidak memberikan rumusan final tentang bagaimana garis batas ini ditarik dalam seluruh tradisi fiqh; yang tersedia adalah indikasi adanya ruang interpretasi sekaligus adanya prinsip perlindungan non-retroaktif dalam kerangka Syariah (Alotaibi, 2021; Barry, 2015).

9. Konteks Indonesia: Resonansi Prinsip Non-Retroaktif dalam Hukum Positif dan Perdebatan Mengenai Pengecualian

Dalam konteks hukum positif Indonesia, studi mengenai fiqh dan retroaktivitas juga membahas prinsip legalitas dalam KUHP: "tidak ada perbuatan dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan pidana yang mendahuluinya," dan menyebut penerapan retroaktif dalam kasus pelanggaran HAM berat serta terorisme (Robinson, 2005). Sementara itu, kajian tentang praktik Mahkamah Konstitusi dalam keterlibatannya dengan hukum internasional melaporkan adanya posisi mayoritas yang menekankan sifat "absolut" prinsip non-retroaktif berdasarkan UUD 1945 dan instrumen HAM internasional, sekaligus memuat definisi formalistik tentang kapan suatu legislasi dianggap retrospektif/retroaktif (Gaeta, 2020). Dua studi tersebut—meskipun berfokus pada hukum nasional—menunjukkan bahwa prinsip non-retroaktif memiliki resonansi kuat dalam diskursus Indonesia, yang juga menjadi ruang di mana klaim-klaim berbasis Syariah, legalitas, dan keadilan dapat berinteraksi (Gaeta, 2020; Robinson, 2005).

Di sisi lain, kajian mengenai asas legalitas dalam tindak pidana terorisme menegaskan bahwa retroaktivitas pada dasarnya dilarang karena bertentangan dengan asas legalitas, tetapi kadang dibenarkan atas nama keadilan, dan hal ini dapat menimbulkan "krisis" legalitas (Black, 1886). Jika temuan ini diletakkan berdampingan dengan argumen pro-retroaktif dalam fiqh jinayah untuk konteks kekerasan seksual (Robinson, 2005), terlihat bahwa problem mendasarnya serupa: bagaimana merespons kejahatan yang dipandang berat atau mengancam masyarakat ketika perangkat hukum dianggap tidak memadai, tanpa merobohkan pagar legalitas yang melindungi individu dari kriminalisasi setelah fakta (Black, 1886; LaCroix, 2010). Literatur hukum pidana Islam yang menekankan non-retroaktivitas sebagai prinsip inti untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan memberi alasan kehati-hatian tambahan dalam setiap usulan retroaktivitas (Barry, 2015; LaCroix, 2010).

10. Sintesis: Bagaimana "Asas Retroaktif" Sebaiknya Dipahami dalam Batas Referensi yang Tersedia

Berdasarkan literatur yang disediakan, "asas retroaktif menurut hukum Islam" tidak muncul sebagai satu doktrin tunggal yang disepakati tanpa syarat, melainkan sebagai ruang perdebatan yang bertumpu pada dua proposisi besar. Pertama, terdapat penegasan bahwa dalam Syariah (khususnya hukum pidana Islam), prinsip non-retroaktivitas adalah prinsip paling esensial: individu tidak boleh dituduh atau dihukum atas perbuatan yang dibolehkan pada saat dilakukan, sebagai mekanisme pencegahan penyalahgunaan kekuasaan (Barry, 2015). Penegasan ini koheren dengan kerangka legalitas modern yang menempatkan non-retroaktivitas (lex praevia) sebagai unsur konstitutif legalitas (Eule, 1987; Letelier, 2023) serta dengan alasan rule of law mengenai stabilitas dan prediktabilitas norma (LaCroix, 2010). Kedua, terdapat argumen kontemporer yang menilai bahwa retroaktivitas dapat "konsisten" dengan Maqāṣid al-Sharīʿa dan bahkan diperlukan dalam konteks tertentu (misalnya kekerasan seksual), dengan rujukan pada tipologi retroaktivitas dalam fiqh jinayah yang mencakup kategori "lebih menguntungkan pelaku" dan "kejahatan yang membahayakan keamanan publik dan negara" (Robinson, 2005).

Karena literatur yang tersedia juga menunjukkan risiko bahwa pembenaran retroaktivitas atas nama keadilan dapat mendorong penyalahgunaan asas legalitas atau memicu krisis legalitas (Black, 1886), serta bahwa penggunaan ex post facto yang ekstensif dapat merusak struktur rule of law (LaCroix, 2010), maka sintesis yang paling dapat dipertanggungjawabkan (dalam batas sumber yang ada) adalah: non-retroaktivitas tetap tampil sebagai kaidah dasar perlindungan dalam hukum pidana Islam (Barry, 2015), sementara setiap klaim retroaktivitas memerlukan justifikasi yang ketat dalam kerangka maqāṣid, sekaligus harus diuji terhadap risiko kesewenang-wenangan dan hilangnya kepastian hukum yang menjadi tujuan non-retroaktivitas itu sendiri (Black, 1886; LaCroix, 2010; Robinson, 2005). Sumber yang disediakan belum cukup untuk menyatakan "batas operasional" yang disepakati lintas tradisi fiqh mengenai kapan retroaktivitas boleh diberlakukan; yang dapat dipastikan hanyalah adanya pengakuan prinsip non-retroaktif sebagai prinsip inti dan adanya sebagian argumentasi akademik untuk pengecualian tertentu (Barry, 2015; Robinson, 2005).

________________________________________

C. Kesimpulan

Dalam pembacaan berbasis referensi yang tersedia, prinsip pemberlakuan hukum terhadap peristiwa yang terjadi sebelum aturan berlaku (retroaktivitas) merupakan isu yang secara inheren problematis karena menantang kepastian, prediktabilitas, dan perlindungan terhadap kesewenang-wenangan (LaCroix, 2010). Literatur tentang hukum pidana Islam menempatkan non-retroaktivitas sebagai prinsip inti: individu tidak boleh dituduh atas perbuatan yang pada saat dilakukan dibolehkan, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (Barry, 2015). Pada saat yang sama, terdapat literatur fiqh kontemporer yang mendorong penggunaan retroaktivitas dalam kategori-kategori tertentu (terutama ketika lebih menguntungkan pelaku atau untuk kejahatan yang membahayakan keamanan publik/negara), dan bahkan menganggapnya relevan sebagai instrumen keadilan dalam kasus kekerasan seksual dengan argumen kompatibilitas terhadap Maqāṣid al-Sharīʿa (Robinson, 2005). Ketegangan antara dua posisi ini juga tercermin dalam literatur yang menilai bahwa retroaktivitas dapat dianggap "demi keadilan" tetapi sekaligus berisiko memunculkan krisis legalitas (Black, 1886). Karena itu, dalam batas sumber yang ada, posisi akademik yang paling aman adalah menegaskan non-retroaktivitas sebagai kaidah dasar dalam hukum pidana Islam, sambil mengakui adanya proposal pengecualian retroaktif dalam sebagian literatur yang harus diuji ketat terhadap maqāṣid dan risiko erosi rule of law (Black, 1886; LaCroix, 2010; Robinson, 2005).

________________________________________

Daftar Pustaka

Alotaibi, H. A. (2021). The challenges of execution of Islamic criminal law in developing Muslim Countries: An analysis based on Islamic principles and existing legal system. Cogent Social Sciences, 7(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1925413

Barry, K. M. (2015). Going Retro: Abolition for All. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2598357

Billah, M., Rahmat, N. E., Hassan, C. A., & Kabir, Md. S. (2024). Ex Post Facto Prosecution of International Crimes in the Bangladesh War Crimes Tribunal: An Issue of Constitutionality. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (Mjssh), 9(2), e002236. https://doi.org/10.47405/mjssh.v9i2.2236

Black, H. C. (1886). The Constitutional Objections to Retrospective and Ex Post Facto Laws. The American Law Register (1852–1891), 34(11), 681. https://doi.org/10.2307/3305014

Eule, J. N. (1987). Temporal Limits on the Legislative Mandate: Entrenchment and Retroactivity. American Bar Foundation Research Journal, 12(2/3), 379. https://doi.org/10.1086/492191

Gaeta, P. (2020). The Super-Normativity of International Criminal Law. AJIL Unbound, 114, 82–86. https://doi.org/10.1017/aju.2020.14

LaCroix, A. L. (2010). Temporal Imperialism. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.1599759

Letelier, J. (2023). Retroactivity and legitimate expectation in the UK Administrative Law. Revista de Derecho Público Teoría y Método, 7, 83–109. https://doi.org/10.37417/rpd/vol_7_2023_1259

Robinson, P. H. (2005). Fair Notice and Fair Adjudication: Two Kinds of Legality. University of Pennsylvania Law Review, 154(2), 335. https://doi.org/10.2307/25047590

Satria, H. (2018). The Principle of Legality in Criminal Act of Terrorism. Jurnal Cita Hukum, 5(2). https://doi.org/10.15408/jch.v5i2.4959

Vermeule, A. (2001). Veil of Ignorance Rules in Constitutional Law. The Yale Law Journal, 111(2), 399. https://doi.org/10.2307/797593