01205 - Asas Proporsionalitas dalam Hukum Islam: Keseimbangan Tindakan Hukum dan Tujuan Syariah

Abstract

This article examines the principle of proportionality (asas proporsionalitas) in Islamic law, defined as the principle that legal actions must be balanced and commensurate with the objectives they seek to achieve. Through a systematic literature synthesis, this article demonstrates that proportionality in Islamic law is not merely an ethical slogan, but a normative-methodological principle rooted in the framework of maqāṣid al-sharī'ah and maṣlaḥah. Proportionality operates through the logic of weighing maslahah–mafsadah, the application of the rule of prioritizing the prevention of harm over the acquisition of benefit, and impact- and priority-based assessment. In the methodological domain, proportionality also means maintaining a balance between maqāṣid/maṣlaḥah orientation and textual authority through the discipline of uṣūl al-fiqh. Illustrations of application span public policy, fatwas, religious court decisions, and modern financial products, confirming that proportionality is a multi-dimensional principle encompassing the balance of objectives-benefits, means-costs, rights-obligations, individual-public interests, and text-maqāṣid. In the Indonesian context, proportionality serves as a tool of moderation to ensure that ijtihad remains neither rigid nor uncontrolled.

Keywords: proportionality, maqāṣid al-sharī'ah, maṣlaḥah, Islamic law, tawāzun

________________________________________

Artikel ini mengkaji asas proporsionalitas dalam hukum Islam, yang didefinisikan sebagai prinsip bahwa tindakan hukum harus ditempatkan secara seimbang dan sepadan dengan tujuan yang hendak dicapai. Melalui sintesis literatur secara sistematis, artikel ini menunjukkan bahwa proporsionalitas dalam hukum Islam bukan sekadar slogan etis, melainkan prinsip normatif-metodologis yang berakar pada kerangka maqāṣid al-sharī'ah dan maṣlaḥah. Proporsionalitas bekerja melalui logika penimbangan maslahah–mafsadah, penerapan kaidah mendahulukan pencegahan mudarat daripada perolehan manfaat, serta penilaian berbasis dampak dan prioritas. Pada ranah metodologi, proporsionalitas juga berarti menjaga keseimbangan antara orientasi maqāṣid/maṣlaḥah dan otoritas teks melalui disiplin uṣūl al-fiqh. Ilustrasi penerapan mencakup kebijakan publik, fatwa, putusan pengadilan agama, hingga produk keuangan modern, yang menegaskan bahwa proporsionalitas adalah prinsip multidimensi yang mencakup keseimbangan tujuan-manfaat, sarana-biaya, hak-kewajiban, individu-publik, serta teks-maqāṣid. Dalam konteks Indonesia, proporsionalitas berfungsi sebagai perangkat moderasi agar ijtihad tidak menjadi kaku sekaligus tidak lepas kendali.

Kata kunci: proporsionalitas, maqāṣid al-sharī'ah, maṣlaḥah, hukum Islam, tawāzun

________________________________________

1. Pendahuluan: Proporsionalitas sebagai "Keseimbangan" Tindakan Hukum dan Tujuan Syariah

Dalam wacana hukum Islam kontemporer di Indonesia, "asas proporsionalitas" lazim dipahami sebagai prinsip bahwa tindakan hukum—misalnya kebijakan, putusan hakim, fatwa, atau klausul kontrak—harus ditempatkan secara seimbang dan tidak berlebihan, yakni selaras dengan tujuan yang hendak dicapai serta adil bagi para pihak yang terdampak. Prinsip ini berkelindan langsung dengan gagasan keseimbangan (tawāzun) dan keadilan (al-'adl) dalam muamalah dan tata kelola sosial-ekonomi Islam (Hidayat, 2024; Jamal & Ahmadi, 2023; Mufazzal & Chaudhary, 2024). Dalam kajian mengenai Islamic crowdfunding, misalnya, asas proporsionalitas dijelaskan sebagai prinsip yang menuntut adanya kesetaraan/keseimbangan hak dan kewajiban para pihak untuk mengantarkan keadilan, dan diposisikan sejalan dengan asas al-musāwāh dalam kontrak Islam, yang bermuara pada al-'adl wa al-tawāzun (Hidayat, 2024). Pada level kebahasaan dan praktik sosial, konsep "adil" juga dijelaskan sebagai "tidak memihak" sekaligus "proporsional," sehingga "keadilan" dalam muamalah dan distribusi manfaat–beban dapat dibaca sebagai tuntutan agar tindakan hukum tidak timpang, baik dalam menakar hak-kewajiban maupun dalam menentukan konsekuensi hukum (Essop, 2020).

Lebih jauh, proporsionalitas dalam hukum Islam tidak berdiri sebagai slogan etis semata, melainkan terhubung dengan arsitektur normatif syariah yang memandang tujuan akhir hukum adalah maslahah (kebaikan/kemanfaatan) dan pencegahan mafsadah (kerusakan/kemudaratan) (Jamal & Ahmadi, 2023; Mufazzal & Chaudhary, 2024; Qoyum, 2018). Kerangka ini menuntut agar "cara" (instrumen/wasilah) yang dipakai untuk mencapai "tujuan" (maqasid) tidak menghasilkan kerusakan yang lebih besar daripada manfaat yang hendak diwujudkan, sekaligus memastikan keadilan antarpihak dan keselarasan antara kepentingan individu dan kepentingan publik (Hidajat, 2019; Mufazzal & Chaudhary, 2024). Dengan demikian, asas proporsionalitas dapat dipahami sebagai prinsip operasional untuk menjaga agar tindakan hukum tetap berada pada "kadar yang tepat" (the right measure): tidak berlebih, tidak merugikan secara tidak semestinya, dan tetap mengarah pada tujuan syariah (Hidayat, 2024; Huda & Suseno, 2023; Mufazzal & Chaudhary, 2024).

________________________________________

2. Fondasi Normatif: Maqāṣid al-Sharī'ah dan Maṣlaḥah sebagai Orientasi Proporsionalitas

Literatur yang disediakan secara konsisten menegaskan bahwa orientasi dasar syariah adalah menghadirkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan; bahkan, kemaslahatan diperlakukan sebagai inti dari pembacaan tujuan syariah (maqāṣid al-sharī'ah) (Qoyum, 2018; Qurtubi et al., 2024; Safitri & Maftukhatusolikhah, 2021). Dalam pembacaan maqasid, tujuan syariah dikaitkan dengan perlindungan unsur-unsur pokok kehidupan manusia—yang dalam beberapa rujukan dirumuskan sebagai perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—dan segala tindakan hukum idealnya dinilai dari kontribusinya terhadap perlindungan unsur-unsur tersebut (Harahap et al., 2023; Safitri & Maftukhatusolikhah, 2021; Virgiawan & Luthfiani, 2023). Kajian atas fatwa MUI tentang ibadah berjamaah pada masa COVID-19, misalnya, menjelaskan bahwa pembatasan ibadah berjamaah didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan sebagai esensi maqāṣid al-sharī'ah, dengan tujuan melindungi lima hal primer itu; apa pun yang mengancamnya harus dihindari (Safitri & Maftukhatusolikhah, 2021). Dalam konteks peradilan agama, analisis putusan perceraian dari perspektif maqasid juga menegaskan bahwa hakim dapat mengabulkan permohonan bila hal itu memberikan manfaat yang lebih besar dan tidak bertentangan dengan maqasid, seraya menimbang perlindungan jiwa, keturunan, harta, dan agama (Fanshurna, 2022).

Kemaslahatan sendiri dipahami sebagai upaya "mengambil manfaat dan menolak mudarat" yang selaras dengan tujuan syariah, bukan semata-mata preferensi subjektif (Harahap et al., 2023; Qurtubi et al., 2024; Virgiawan & Luthfiani, 2023). Sejumlah sumber menekankan bahwa maslahah harus berada dalam koridor tujuan syariah dan tidak boleh digerakkan oleh dorongan non-normatif yang lepas dari tujuan pembuat syariat (Qurtubi et al., 2024; Virgiawan & Luthfiani, 2023). Karena itu, asas proporsionalitas dalam hukum Islam pada dasarnya bekerja sebagai "mekanisme penakaran" agar sebuah kebijakan/tindakan hukum benar-benar proporsional terhadap tujuan syariah yang hendak diwujudkan: manfaatnya nyata dan relevan, serta mudaratnya diminimalkan secara wajar (Harahap et al., 2023; Hidajat, 2019; Safitri & Maftukhatusolikhah, 2021).

Pada saat yang sama, literatur yang tersedia menampilkan diskusi tentang klasifikasi kemaslahatan dan kebutuhan manusia. Beberapa rujukan memaparkan pembagian maslahah berdasarkan tingkat kebutuhan—misalnya ḍarūriyyah, ḥājiyyah, dan taḥsīniyyah—sebagai perangkat untuk menilai urgensi dan bobot kemanfaatan suatu tindakan (Harahap et al., 2023; Sarif & Ariyanti, 2024; Virgiawan & Luthfiani, 2023). Parameter bertingkat ini membantu "memproporsionalkan" tindakan hukum: makin darurat kebutuhan yang hendak dilindungi, makin kuat pembenaran tindakan hukum—tetapi tetap harus dinilai secara hati-hati dengan mempertimbangkan risiko kemudaratan yang ikut lahir (Harahap et al., 2023; Hidajat, 2019). Studi tentang "parameter dharar" pada masa pandemi menegaskan bahwa maslahat menurut al-Ghazali harus mempertimbangkan keseimbangan dan pertimbangan hukum Islam, serta tidak berbasis "nafsu"; maslahat adalah tindakan yang menjaga manfaat dan menolak mudarat bagi manusia (Harahap et al., 2023). Perspektif ini menegaskan bahwa proporsionalitas dalam hukum Islam tidak identik dengan "hasil semata," melainkan terkait pula dengan kepatutan cara, kehati-hatian menakar risiko, dan kesesuaian dengan tujuan syariah (Harahap et al., 2023; Hidajat, 2019).

________________________________________

3. Asas Proporsionalitas sebagai Elaborasi Al-'Adl, Tawāzun, dan Al-Musāwāh dalam Muamalah

Sumber yang paling eksplisit menghubungkan proporsionalitas dengan struktur asas kontraktual Islam adalah kajian tentang prinsip proporsionalitas dalam Islamic crowdfunding. Di sana, proporsionalitas didefinisikan sebagai prinsip yang tidak hanya menuntut kesetaraan hak dan kewajiban antarpihak, tetapi juga bertujuan menghadirkan keadilan; prinsip ini dinyatakan sejalan dengan asas al-musāwāh dalam kontrak Islam dan berorientasi pada al-'adl wa al-tawāzun (Hidayat, 2024). Lebih spesifik, tawāzun diterangkan sebagai sikap tidak diskriminatif dan menyelesaikan persoalan sesuai fungsi serta proporsi para pihak; keseimbangan itu juga mencakup dimensi material-spiritual, privat-publik, sektor finansial-riil, bisnis-sosial, serta pemanfaatan-pelestarian (Hidayat, 2024). Dengan kata lain, "proporsionalitas" dalam muamalah bukan hanya soal pembagian angka, melainkan soal memastikan struktur transaksi dan dampaknya tetap seimbang secara etik, sosial, dan spiritual (Hidayat, 2024; Jamal & Ahmadi, 2023; Sulthon, 2020).

Di tingkat praktik ekonomi syariah, literatur perbankan syariah juga menempatkan "keseimbangan" (tawāzun) sebagai prinsip yang mencakup keseimbangan material dan spiritual, privat dan publik, serta sektor finansial dan sektor riil; transaksi tidak diletakkan semata pada maksimalisasi keuntungan pemilik modal (Sulthon, 2020). Kerangka yang sama juga muncul dalam pembahasan teologi sosial untuk penguatan fungsi sosial perbankan syariah: pilar ekonomi syariah meliputi keadilan ('adālah), keseimbangan (tawāzun), dan kemaslahatan (maslahah), dengan tujuan akhir falāḥ sebagai kesejahteraan material-spiritual (Jamal & Ahmadi, 2023). Konsistensi ini penting: proporsionalitas, dalam horizon hukum Islam, adalah cara menjaga agar tindakan hukum dan aktivitas ekonomi tidak "membengkok" hanya untuk kepentingan sempit, melainkan tetap mengabdi pada pilar keadilan-keseimbangan-maslahah (Jamal & Ahmadi, 2023; Mufazzal & Chaudhary, 2024; Sulthon, 2020).

Konsekuensinya, asas proporsionalitas juga berarti "menempatkan yang lama dan yang baru secara wajar." Studi tentang social fiqh KH. M. Sahal Mahfudh menekankan pentingnya mengapresiasi teks klasik sebagai warisan ulama, tanpa menafikan pembaruan sesuai tuntutan zaman; keduanya "harus ditempatkan secara proporsional" demi menjaga elastisitas fikih dan kesesuaiannya dengan konteks kini (Mutalib et al., 2023). Pada titik ini proporsionalitas bukan hanya hasil penilaian, melainkan etos metodologis: menjaga keseimbangan antara kontinuitas (otoritas tradisi) dan perubahan (respons terhadap realitas) dalam penetapan hukum (Lestari et al., 2024; Mutalib et al., 2023).

________________________________________

4. Proporsionalitas sebagai Logika Muwāzanah: Menakar Maslahat–Mafsadah dan Mendahulukan Pencegahan Mudarat

Di dalam sumber-sumber yang disediakan, ide "keseimbangan" juga hadir sebagai logika pertimbangan maslahat dan mafsadah. Kajian wasathiyah dalam perbankan syariah menegaskan bahwa salah satu pendekatan penting adalah "menimbang antara maslahat dan bahaya (harm) yang termanifestasi" sesuai realitas yang sebenarnya (Lestari et al., 2024). Dalam studi etik Islam tentang praktik post-mortem, ditegaskan bahwa penetapan fatwa dilakukan dengan memperhitungkan maslahat dan mafsadah; bahkan penelitian tersebut merumuskan strategi "evidence-based," "impact-based," dan "priority approach" dalam penilaian maslahat–mafsadah, serta menekankan perlunya SOP agar praktik berjalan sesuai batas etik dan tujuan syariah (Hidajat, 2019). Semua ini menunjukkan pola yang sama: proporsionalitas bukan sekadar "niat baik," tetapi proses penimbangan berbasis bukti dan dampak, yang memprioritaskan keselamatan kepentingan publik dan pencegahan kerusakan (Hidajat, 2019; Lestari et al., 2024).

Kaidah fikih yang berulang dalam beberapa rujukan—yakni mendahulukan pencegahan kerusakan daripada perolehan manfaat—menjadi "rumus" proporsionalitas yang sangat praktis. Kajian mengenai kebebasan berekspresi di media sosial berbasis maqasid mengutip kaidah bahwa menghindari kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan, seraya menekankan kebutuhan kehati-hatian dan keseimbangan dalam praktik bermedia sosial (Mujiatun, 2022). Studi sertifikasi halal MUI untuk produk elektronik dan non-konsumsi juga menyimpulkan bahwa penolakan mudarat harus didahulukan daripada mengambil manfaat yang kecil, dan sertifikasi dipandang memberi rasa aman dan nyaman sekaligus memenuhi ketentuan perundang-undangan (Ahmad et al., 2022). Dalam pembahasan perkawinan hamil pada KHI, kaidah prioritas "menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahah" juga dipakai untuk menjelaskan tujuan hukum yang menekan kerusakan sosial sekaligus menjaga kemanfaatan—misalnya terkait status anak (Alhifni & Ahwarumi, 2018). Kesamaan argumen lintas bidang ini memperlihatkan bahwa proporsionalitas dalam hukum Islam bekerja lewat penalaran prioritas: tindakan hukum dinilai proporsional bila memilih opsi yang paling efektif mencegah kerusakan dan paling rasional mewujudkan kemaslahatan dalam batas syariah (Ahmad et al., 2022; Alhifni & Ahwarumi, 2018; Mujiatun, 2022).

Selain kaidah prioritas tersebut, proporsionalitas juga tampak pada penerapan prinsip "tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain." Studi tentang e-commerce di masa COVID-19 menjelaskan salah satu kaidah yang digunakan adalah larangan menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain, dan keseluruhan kaidah muamalah diarahkan pada pencapaian maṣāliḥ serta pembatalan/peminimalan mafāsid; keseimbangan ini dipahami sebagai jalan menuju manfaat (Aminuddin & Ulfah, 2021). Dalam praktik kebijakan ibadah berjamaah selama pandemi di Aceh, kebijakan pembatasan dijelaskan berbasis maqasid untuk melindungi jiwa (ḥifẓ al-nafs) serta bertujuan menghindari kemudaratan; kebijakan itu juga dipahami sejalan dengan kaidah fikih untuk menolak bahaya (Omar et al., 2024). Dua kajian ini memperkuat bahwa proporsionalitas—keseimbangan tindakan dengan tujuan—juga berarti memilih tindakan pembatasan yang dinilai paling melindungi keselamatan publik ketika risiko bahaya meningkat, bukan sekadar mempertahankan bentuk praktik tanpa mempertimbangkan dampak kerusakannya (Aminuddin & Ulfah, 2021; Omar et al., 2024).

________________________________________

5. Hubungan Proporsionalitas dengan Metodologi Penetapan Hukum: Uṣūl al-Fiqh, Maqāṣid, dan Kehati-hatian terhadap "Melampaui Teks"

Asas proporsionalitas dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari metodologi penetapan hukum. Literatur yang disediakan menegaskan bahwa uṣūl al-fiqh adalah metodologi, sementara fikih adalah substansi; keduanya diperlukan untuk memahami pesan al-Qur'an dan hadis secara "proporsional," khususnya ketika persoalan baru muncul dan memerlukan kaidah/metode inferensi (Amiruddin et al., 2020). Dalam kerangka ini, maqasid dan maslahah menjadi orientasi agar aktivitas istinbath tidak menghasilkan hukum yang kering secara formal tetapi gagal mencapai tujuan syariah (Arifin & Hatoli, 2021; Hamidah & Dewantara, 2023). Tulisan tentang pembaruan ijtihad berbasis maqasid di Indonesia juga menyoroti perlunya konstruksi integrasi antara teks hukum dan prinsip maqasid—baik al-uṣūl al-khamsah maupun maqasid universal—agar penerapan hukum tidak menyimpang dari tujuan syariah dan prinsip-prinsip hukum Islam (Arifin & Hatoli, 2021).

Namun, sumber-sumber yang disediakan juga menunjukkan adanya ketegangan metodologis: bagaimana menjaga proporsionalitas antara tujuan (maqasid/maslahah) dan otoritas teks. Studi evaluatif tentang "liberalisasi maqasid" menegaskan bahwa maqasid seharusnya dibangun melalui upaya mengintegrasikan teks-teks partikular dengan proposisi universal (kulli) agar tujuan legislasi dapat dipahami; baik proposisi partikular maupun universal harus didekati secara seimbang agar keluaran hukum tidak arbitrer, dan maqasid tidak dijadikan "manfaat asumtif" yang mengabaikan teks (Huda & Suseno, 2023). Pada titik ini, proporsionalitas berfungsi sebagai "rem metodologis": menolak ekstrem tekstualisme yang menutup mata dari tujuan dan realitas, sekaligus menolak ekstrem instrumentalitas "atas nama maslahat" yang mengabaikan pijakan nash partikular (Arifin & Hatoli, 2021; Huda & Suseno, 2023; Mutalib et al., 2023).

Perbedaan orientasi juga tampak pada perdebatan peran akal dan wahyu dalam mengakses maslahat. Kajian konstruksi ijtihad maqasidi menjelaskan adanya kontras: al-Ghazali cenderung memprioritaskan teks untuk mengetahui maslahat, sementara Najmuddin al-Ṭūfī memberi porsi lebih besar pada akal untuk menangkap maslahat dan mafsadah, bahkan menempatkan maslahat sebagai argumen syar'i terkuat (Arifin & Hatoli, 2021). Artikel tentang dinamika pembagian waris 2:1 dari perspektif maslahat Najmuddin al-Ṭūfī menegaskan bahwa dalam pandangannya maslahat adalah tujuan syariah, bahkan diposisikan sebagai argumentasi paling tinggi ketika terjadi pertentangan antara teks dan maslahat; konsekuensinya terbuka peluang reinterpretasi responsif demi kemanfaatan dan pencegahan sengketa (Mustafa et al., 2019). Sementara itu, studi tentang tradisi penentuan hari baik perkawinan di Mandar mencatat sebagian ulama—khususnya banyak ulama Syafi'iyyah dalam narasi studi itu—hanya menerima maslahat bila ada rujukan nash; bila bertentangan dengan teks, tidak digunakan (Setyawan & Kustiawan, 2021). Nuansa ini penting bagi asas proporsionalitas: "keseimbangan tindakan dan tujuan" tidak bisa dilepaskan dari "keseimbangan sumber pembenaran"—antara nash, maqasid, akal, dan realitas—sesuai disiplin usul fiqh yang dipegang (Arifin & Hatoli, 2021; Huda & Suseno, 2023; Mustafa et al., 2019; Setyawan & Kustiawan, 2021).

________________________________________

6. Parameter Operasional Asas Proporsionalitas

Berdasarkan rujukan yang disediakan, asas proporsionalitas dalam hukum Islam dapat dioperasionalkan sebagai seperangkat parameter penilaian tindakan hukum.

Pertama, tindakan hukum harus jelas tujuan syariahnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai upaya mencapai maslahah dan menghindari mafsadah dalam kerangka maqasid, sebagaimana ditekankan dalam kajian maqasid pada fatwa pandemi, putusan pengadilan agama, dan studi ijtihad maqasidi (Arifin & Hatoli, 2021; Fanshurna, 2022; Safitri & Maftukhatusolikhah, 2021).

Kedua, proporsionalitas menuntut keseimbangan hak-kewajiban dan pencegahan diskriminasi dalam hubungan kontraktual dan kebijakan, sebagaimana ditegaskan oleh prinsip proporsionalitas dalam Islamic crowdfunding dan pemaknaan tawāzun (Hidayat, 2024).

Ketiga, tindakan hukum harus menimbang dampak (maslahah–mafsadah) secara hati-hati, bahkan dengan pendekatan berbasis bukti dan dampak serta skala prioritas, sebagaimana dicontohkan pada penilaian post-mortem dan pendekatan wasathiyah yang menimbang maslahat dan bahaya (Hidajat, 2019; Lestari et al., 2024).

Keempat, bila terdapat benturan antara kepentingan individu dan kepentingan publik yang sulit diseimbangkan, literatur menegaskan prinsip mendahulukan kepentingan publik; Islam mengakui keduanya, tetapi kepentingan masyarakat diprioritaskan ketika konflik tidak dapat dikompromikan (Mufazzal & Chaudhary, 2024).

Kelima, proporsionalitas juga menuntut penempatan sarana—biaya, beban, pembatasan, jaminan, risiko—sesuai kadar yang diperlukan. Misalnya, studi skema pinjaman pendidikan di Maladewa menyatakan biaya layanan berbasis persentase dapat dibenarkan bila "proporsional terhadap biaya aktual" yang ditanggung pemberi pinjaman (Aslati et al., 2024).

Kelima parameter ini menunjukkan bahwa "keseimbangan tindakan dengan tujuan" dalam hukum Islam pada akhirnya adalah keseimbangan multidimensi: tujuan-manfaat, sarana-biaya, hak-kewajiban, individu-publik, serta teks-maqasid (Aslati et al., 2024; Hidajat, 2019; Hidayat, 2024; Huda & Suseno, 2023; Mufazzal & Chaudhary, 2024).

________________________________________

7. Ilustrasi Penerapan: dari Kebijakan Publik, Fatwa, Peradilan, hingga Produk Keuangan Digital

7.1 Proporsionalitas Kontekstual dalam Sejarah Hukum Islam

Contoh klasik penyesuaian tindakan hukum yang proporsional terhadap tujuan kemaslahatan tampak dalam kisah kebijakan Khalifah Umar yang menangguhkan hukuman pencurian pada masa paceklik/kelaparan karena dipandang tidak sesuai kepentingan publik pada kondisi tersebut; maslahah harus genuine, essential, rasional, dan menghilangkan kesulitan (Zaidah & Abdullah, 2024). Contoh ini penting karena menunjukkan "proporsionalitas kontekstual": tujuan syariah (kemaslahatan dan penghilangan kesulitan) dipakai untuk menilai apakah penerapan sanksi pada waktu tertentu justru kontraproduktif terhadap tujuan yang lebih mendasar (Harahap et al., 2023; Zaidah & Abdullah, 2024).

7.2 Konteks Pandemi COVID-19: Pembatasan Ibadah Berjamaah

Konteks pandemi COVID-19 memperlihatkan penerapan proporsionalitas melalui pembatasan ibadah berjamaah. Analisis fatwa MUI No. 14/2020 menegaskan bahwa pembatasan bahkan pelarangan ibadah berjamaah di wilayah rawan penularan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan sebagai esensi maqasid dan diarahkan untuk melindungi lima hal primer (Safitri & Maftukhatusolikhah, 2021). Studi empiris di Aceh juga menyatakan pembatasan salat jamaah ketika penularan tinggi dirasionalisasi melalui maqasid untuk melindungi jiwa dan menghindari mudarat, seraya memosisikan kebijakan sebagai bagian dari perintah syariah untuk menolak bahaya (Omar et al., 2024). Dua rujukan ini menunjukkan proporsionalitas sebagai "kebijakan berbasis risiko": pembatasan dipahami sebagai instrumen sementara yang sepadan dengan tingkat bahaya, bukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri (Omar et al., 2024; Safitri & Maftukhatusolikhah, 2021).

7.3 Muamalah Modern: Biaya, Jaminan, dan Mitigasi Risiko

Dalam ranah muamalah modern, proporsionalitas tampak pada desain biaya, jaminan, dan mitigasi risiko agar tidak melampaui kebutuhan. Studi skema pinjaman pendidikan (NSLS) menegaskan prinsip bahwa biaya layanan persentase dapat dibolehkan jika proporsional dengan biaya aktual, dan analisis maslahah juga mensyaratkan hasil yang adil serta mengurangi kesulitan (Aslati et al., 2024). Di perbankan syariah, pembahasan agunan dalam akad mudharabah modern memperlihatkan logika "pencegahan mudarat" melalui prinsip sadd al-dzarī'ah (menutup jalan menuju kerugian) dan maslahah mursalah dalam kerangka kehati-hatian, sekaligus dipahami sebagai instrumen preventif dalam manajemen risiko dan mandat prinsip kehati-hatian regulatif (Junaidi & Rizka, 2023). Temuan serupa—bahwa agunan membawa kemaslahatan karena selaras dengan pencegahan risiko—juga tampak pada studi komparatif tentang agunan pada pembiayaan PLS yang menegaskan agunan memberi manfaat dan sejalan dengan konsep pencegahan risiko, serta dikaitkan dengan prinsip usul fiqh "di mana ada kesejahteraan, di situ ada hukum Tuhan" (Darmalaksana, 2022). Rangkaian ini memperlihatkan proporsionalitas sebagai "kecukupan instrumen": agunan/biaya dibenarkan bukan untuk membebani, melainkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar dan menjaga tujuan perlindungan harta (Darmalaksana, 2022; Junaidi & Rizka, 2023).

7.4 Inovasi Pembayaran Digital

Pada inovasi pembayaran digital, proporsionalitas muncul sebagai upaya menyeimbangkan manfaat efisiensi dengan kepatuhan syariah dan perlindungan kepentingan pengguna. Studi uang elektronik syariah menegaskan bahwa muamalah pada dasarnya boleh kecuali ada larangan, dan keberadaan e-money diposisikan terkait maqasid (perlindungan harta dan juga perlindungan jiwa pada masa pandemi), serta dinilai membawa maslahah termasuk dalam kategori maslahah mursalah (Nizar, 2021). Kajian QRIS juga menyatakan adanya korelasi dengan maqasid, khususnya perlindungan agama dan harta, dan memandang QRIS dapat dinilai halal bila dipahami dalam kerangka maqasid sebagai metodologi, sekaligus dicatat sebagai dzanni maslahah yang implementasinya memerlukan penilaian mujtahid kontemporer agar manfaat berkelanjutan (Shofi et al., 2022). Sintesis keduanya menunjukkan proporsionalitas sebagai "governance manfaat": inovasi diterima sejauh manfaatnya nyata dan risikonya dikendalikan, sambil tetap menjaga kepatuhan kontraktual dan tujuan perlindungan harta/keamanan transaksi (Nizar, 2021; Shofi et al., 2022).

7.5 Peradilan dan Kebijakan Keluarga

Pada wilayah peradilan dan kebijakan keluarga, proporsionalitas tampak pada upaya memastikan putusan/kebijakan benar-benar mencapai perlindungan yang dituju. Studi tentang sengketa pencabutan hibah menegaskan bahwa putusan idealnya mengaktualisasikan maqasid, terutama perlindungan harta dan keturunan, untuk mengurangi dampak buruk dalam relasi keluarga; maslahah juga diposisikan sebagai pedoman untuk mendorong manfaat dan mencegah mudarat, selaras dengan doktrin fikih yang memprioritaskan pencegahan bahaya (Virgiawan & Luthfiani, 2023). Studi regulasi poligami di Indonesia juga menyimpulkan pengaturan poligami diarahkan untuk melindungi hak perempuan dan anak serta membangun keluarga yang sejahtera dalam jangka panjang, dan ini dikaitkan dengan maqasid khususnya perlindungan jiwa dan keturunan (Tohari et al., 2022). Kedua rujukan tersebut memperlihatkan bahwa proporsionalitas di bidang keluarga bukan semata "membolehkan atau melarang," melainkan menakar desain aturan/putusan agar sepadan dengan tujuan perlindungan pihak rentan dan pencegahan kerusakan sosial (Tohari et al., 2022; Virgiawan & Luthfiani, 2023).

________________________________________

8. Implikasi Konseptual bagi Pengembangan Hukum Islam di Indonesia: Moderasi, Adaptasi, dan Pengujian Maslahat secara Bertanggung Jawab

Dalam konteks Indonesia, beberapa rujukan menekankan bahwa wilayah muamalah adalah ranah dinamis yang membuka ruang adaptasi dengan mempertimbangkan maqasid dan 'urf. Epistemologi Islam Nusantara (NU) menegaskan 'urf dan kebutuhan lokal sebagai pertimbangan penetapan hukum, dengan bertumpu pada kaidah dinamisitas hukum sesuai perubahan waktu dan tempat, karena tujuan hukum Islam adalah menciptakan manfaat dan menghindari mudarat (Hariyanto et al., 2023). Studi tradisi hari baik Mandar juga menunjukkan dialektika 'urf–maslahah: sebuah kebiasaan dapat dipertimbangkan sebagai 'urf shahih jika membawa keselamatan/keberkahan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, serta relevan dengan perubahan sosial dan kebijakan pemerintah (Setyawan & Kustiawan, 2021). Ini menegaskan bahwa proporsionalitas juga berarti "kontekstualitas terukur": adaptasi diterima jika selaras dengan maslahah dan tidak menyimpang dari kerangka syariah (Hariyanto et al., 2023; Setyawan & Kustiawan, 2021).

Pada saat yang sama, literatur mengingatkan risiko penyalahgunaan narasi maslahat. Kritik terhadap "prioritizing public interest over textual evidence" menegaskan bahwa maqasid harus ditopang integrasi antara teks partikular dan proposisi universal; pendekatan partikular dan universal harus seimbang agar keluaran hukum tidak arbitrer dan tidak mengabaikan pijakan nash (Huda & Suseno, 2023). Dengan demikian, pengembangan hukum Islam yang proporsional di Indonesia menuntut dua arah sekaligus: (i) keterbukaan terhadap ijtihad berbasis maqasid untuk menjawab masalah kontemporer, sebagaimana ditekankan kajian ijtihad maqasidi (Arifin & Hatoli, 2021), dan (ii) disiplin metodologis agar maslahat yang diambil bukan "mawhūmah" (asumtif) dan tidak menjadikan tujuan sebagai dalih untuk menghapus pijakan teks (Huda & Suseno, 2023). Dalam bahasa lain, proporsionalitas adalah perangkat moderasi: menjaga agar ijtihad tidak menjadi kaku, tetapi juga tidak menjadi lepas kendali (Arifin & Hatoli, 2021; Huda & Suseno, 2023; Mutalib et al., 2023).

________________________________________

9. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis rujukan yang tersedia, asas proporsionalitas menurut hukum Islam dapat dirumuskan sebagai prinsip bahwa tindakan hukum harus ditempatkan secara seimbang dan adil (al-'adl wa al-tawāzun) sesuai tujuan syariah (maqāṣid) yang hendak dicapai, dengan memastikan keseimbangan hak-kewajiban antarpihak dan menakar sarana—biaya, pembatasan, instrumen risiko—agar tidak melampaui kebutuhan yang sah (Hidayat, 2024; Jamal & Ahmadi, 2023; Mufazzal & Chaudhary, 2024). Proporsionalitas bekerja melalui logika penimbangan maslahah–mafsadah, termasuk penerapan kaidah mendahulukan pencegahan mudarat dibanding mengambil manfaat, dan menuntut penilaian berbasis dampak serta prioritas (Ahmad et al., 2022; Hidajat, 2019; Mujiatun, 2022). Pada ranah metodologi, proporsionalitas juga berarti menjaga keseimbangan antara orientasi maqasid/maslahah dan otoritas teks melalui disiplin usul fiqh, sehingga ijtihad kontekstual tetap bertanggung jawab dan tidak jatuh pada klaim maslahat yang asumtif atau arbitrer (Amiruddin et al., 2020; Arifin & Hatoli, 2021; Huda & Suseno, 2023). Dengan demikian, prinsip "tindakan hukum harus seimbang dengan tujuan yang ingin dicapai" dalam hukum Islam adalah prinsip normatif-metodologis yang menuntut moderasi, kehati-hatian, dan keterarahan pada kemaslahatan yang sahih bagi individu sekaligus masyarakat (Huda & Suseno, 2023; Lestari et al., 2024; Mufazzal & Chaudhary, 2024).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ahmad, M. Y., Supardan, M. A., Adnan, N. I. M., Noor, N. A. M., & Sulaiman, A. (2022). Islamic Right for Women to Claim their Husband's EPF Contribution according to Maqasid Sharia. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(8). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i8/13902

Alhifni, A., & Ahwarumi, B. (2018). SMIF Model With Maqashid Sharia-Based. Jurnal Iqtisaduna, 4(1), 96–108. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v4i1.5048

Aminuddin, L. H., & Ulfah, I. (2021). Epistemology of Islam Nusantara: Transformation of Islamic Legal Thought in Nahdlatul Ulama (NU). Justicia Islamica, 18(2), 355–374. https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.3095

Amiruddin, M. M., Sapa, N. B., & Syatar, A. (2020). Uncovering Wasathiyah Values On Sharia Banking. Al-Mashrafiyah Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah, 4(2), 15. https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v4i2.14676

Arifin, Z., & Hatoli, H. (2021). Application of Halal Certification by Indonesian Ulema Council on Electronic and Non-Consumption Products: Maslahah Perspective. Justicia Islamica, 18(1), 115–131. https://doi.org/10.21154/justicia.v18i1.2397

Aslati, Agustar, A., Silawati, Arisman, A., & Arafah, S. N. (2024). Utilizing Science and Maqāṣid al-Sharī'ah in Resolving Contemporary Issues of Islamic Family Law. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 17–36. https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10571

Darmalaksana, W. (2022). The need for social theology to strengthen the social functions of Islamic banking in Indonesia. HTS Teologiese Studies / Theological Studies, 78(1). https://doi.org/10.4102/hts.v78i1.7342

Essop, F. (2020). An Islamic legal framework for the protection of the environment (pp. 109–128). https://doi.org/10.18820/9781928480570/09

Fanshurna, T. (2022). The Importance of Applying Maqashid al-Sharia in The Islamic Financial System. Journal of Islamic Economics Perspectives, 4(1), 1–8. https://doi.org/10.35719/jiep.v4i1.58

Hamidah, S., & Dewantara, R. (2023). The Alignment of Social, Economic and Environmental Aspects in Sustainable Finance of Islamic Green Banking (pp. 199–214). https://doi.org/10.2991/978-94-6463-140-1_20

Harahap, P. H., Asmuni, Syahputra, A., Meidina, A. R., & Zein, A. (2023). Religious Court Decisions Regarding the Revocation of Grant (Hibah) in the Perspective of Islamic Jurisprudence. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 215–232. https://doi.org/10.24090/mnh.v17i2.9767

Hariyanto, E., Harisah, H., Hamzah, Moh., Mujib, F., Hidayatullah, H., & Marheni, C. L. (2023). In Search of Ummah Welfare Model: The Revitalisation of Sharia Economic Law in Indonesia. Sriwijaya Law Review, 244–261. https://doi.org/10.28946/slrev.vol7.iss2.1080.pp244-261

Hidajat, R. (2019). Venture Capital Financing on MSMEs in PT Sarana Ventura Yogyakarta: A Maslahah Perspective. Al-Falah Journal of Islamic Economics, 4(2), 101. https://doi.org/10.29240/alfalah.v4i2.929

Hidayat, E. (2024). Induction and Its Relevance to the Transformation of Sharia Economic Law in Indonesia: A Study of Four Madhhabs. Ulul Albab Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam, 7(1), 71. https://doi.org/10.30659/jua.v7i1.28692

Huda, E. N., & Suseno, P. (2023). Comparative Analysis of Sharia Stock Screening Methods in Indonesia, Malaysia, and the United States. Maliki Islamic Economics Journal, 3(1), 1–18. https://doi.org/10.18860/miec.v3i1.19808

Jamal, J., & Ahmadi, F. M. S. A. (2023). Renewal of the Epistemology of Fiqh by Hasbi Ash-Shiddieqy and Its Implementation in Minority Muslim Communities. Peradaban Journal of Law and Society, 2(2), 117–129. https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.81

Junaidi, J., & Rizka, R. (2023). Muhammadiyah Information Jurisprudence: A Guide Freedom of Expression in Maqoshid Sharia-Based Social Media. Justisi, 9(2), 145–157. https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2293

Lestari, D. M., Kusuma, H., & Sunaryati. (2024). To What Extent Collateral in PLS Financing Brings Maṣlaḥah? An Analytical Comparison from Islamic Law Outlook with Maqāṣid al-Sharī'ah Index. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 109–124. https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10575

Mufazzal, M. A., & Chaudhary, N. F. (2024). From apocalypticism to eschatology: a comparative analysis of western "Utilitarianism" and Islamic "Maṣlaḥah." Ijish (International Journal of Islamic Studies and Humanities), 7(1), 45–65. https://doi.org/10.26555/ijish.v7i1.9705

Mujiatun, S. (2022). Analysis of the Modern Era's Financial and Islamic Economic Importance. International Journal of Economics Social and Technology, 1(4), 148–158. https://doi.org/10.59086/ijest.v1i4.203

Mustafa, M. F., Abdullah, A. T. H., Chik, W. M. Y. W., Ismail, A., Khairuldin, W. M. K. F. W., Noh, N. C., & Kasan, H. (2019). Conceptual Framework of Maqasid Value in Integrity Issues. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9(11). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v9-i11/6594

Mutalib, L. bin A., Hilmi, A. M. bin M., Abdullah, M. I. bin, Ibhraim, M. R. bin, Omar, I. bin, Ismail, A. H. bin B., & Shaberi, M. (2023). Maqasid Sharia in Dharar Parameters During the Pandemic. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 13(2). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i2/16479

Nizar, M. C. (2021). The Religious Court's Decisions on Divorce: A Maqāṣid Sharīʿa Perspective. Ulumuna, 24(2), 398–416. https://doi.org/10.20414/ujis.v24i2.408

Omar, N., Hashim, P. H. N. P. H., & Kossachi, S. N. S. R. binti A. (2024). Synthesizing The Dimensions of Maqasid Daruriyyah in Facing The Challenges of Contemporary Halal Food Product Innovation. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 14(2). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i2/20750

Qoyum, A. (2018). Maqasid Ash-Shariʻah Framework and the Development of Islamic Finance Products: The Case of Indonesia. Tazkia Islamic Finance and Business Review, 12(2). https://doi.org/10.30993/tifbr.v12i2.150

Qurtubi, A. N., Sugianto, E., & Kelibia, M. U. (2024). Legality of Bitcoin in the Perspective of Fiqh Muamalah. West Science Islamic Studies, 2(03), 172–180. https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i03.1133

Safitri, N., & Maftukhatusolikhah, M. (2021). Profit Equalization Reserve and DSN MUI No: 127/DSN-MUI/VII/2019 in Maqashid Syariah Perspective. Nurani Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat, 21(1), 31–40. https://doi.org/10.19109/nurani.v21i1.8340

Sarif, A., & Ariyanti, R. (2024). The Innovation of Digital Payment System with QRIS in National Open API and Maqasid al-Sharia Standards. International Journal of Applied Business and International Management, 9(2), 96–114. https://doi.org/10.32535/ijabim.v9i2.2553

Setyawan, R., & Kustiawan, M. T. (2021). Najmuddīn Al-Tūfī's Thoughts on The Dynamics of Inheritance Law 2:1 Perspective of Maṣlaḥah. Al-Hukama, 11(2), 85–114. https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.2.85-114

Shofi, M. A., Hidayatullah, S., & Hamid, A. (2022). Multidimensional Paradigm of Maqasid Sharia in the Book of "Nahwa Taf'ili Maqashid Sharia" by Jamaluddin Athiyyah. Jurnal Lektur Keagamaan, 20(2), 501–534. https://doi.org/10.31291/jlka.v20i2.1085

Sulthon, M. (2020). Methodology and Scope of Social Fiqh (Thinking Study KH. M. Sahal Mahfudh). Jurnal Dinamika Hukum, 19(3), 569. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.3.2580

Tohari, C., Fawwaz, H., & Swadjaja, I. (2022). The Ijtihad Construction Of Islamic Law Based On The Maqâshid Al-Syarî'Ah Approach In The Indonesian Context. Prophetic Law Review, 4(2), 195–221. https://doi.org/10.20885/plr.vol4.iss2.art4

Virgiawan, R., & Luthfiani, D. S. (2023). The Role of Equity Crowdfunding Business Model in Improving Employee Welfare Based on Maqashid Shari'ah Perspective: Case Study of SMEs listed in Santara Platform. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3198. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10779

Zaidah, Y., & Abdullah, R. (2024). The Relevance of Ihdad Regulations as a Sign of Mourning and Human Rights Restriction. Journal of Human Rights Culture and Legal System, 4(2), 422–448. https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.229