01201 - Asas Ne Bis In Idem: Seseorang Tidak Dapat Dituntut Dua Kali Atas Perkara yang Sama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Kontemporer

Abstract

The principle of ne bis in idem—known in common law tradition as double jeopardy—prohibits the state from prosecuting or punishing an individual twice for the same criminal offence following a final and valid verdict. This article examines the doctrinal foundations, rationality, cross-jurisdictional dimensions, and normative compatibility of this principle with Islamic procedural justice. Employing a comparative legal method, this study demonstrates that while classical Islamic jurisprudence does not explicitly formulate ne bis in idem as a distinct terminological doctrine, its procedural premises—including the presumption of innocence, the right of defence, and respect for human dignity and liberty—are coherent with the protective functions of this principle. Reference to Brunei's institutional design further evidences that the prevention of double trial is considered in contemporary Islamic legal systems. The study concludes that ne bis in idem can be understood as an instrument of procedural justice aligned with the protective orientation of Islamic law, while acknowledging ongoing debates regarding exceptions for the correction of judicial error.

Keywords: ne bis in idem; double jeopardy; Islamic law; procedural justice; final verdict; presumption of innocence

________________________________________

Abstrak

Asas ne bis in idem—yang dalam tradisi common law dikenal sebagai double jeopardy—melarang negara untuk menuntut atau memidana seseorang dua kali atas perkara pidana yang sama setelah adanya putusan yang bersifat final dan sah. Artikel ini mengkaji fondasi doktrinal, rasionalitas, dimensi lintas yurisdiksi, serta kompatibilitas normatif asas tersebut dengan kerangka keadilan prosedural dalam hukum Islam. Dengan menggunakan metode perbandingan hukum, studi ini menunjukkan bahwa meskipun fikih klasik tidak merumuskan ne bis in idem secara terminologis sebagai doktrin tersendiri, premis-premis prosedural yang dikandungnya—meliputi praduga tak bersalah, hak pembelaan, serta penghormatan terhadap martabat dan kebebasan manusia—bersifat koheren dengan fungsi-fungsi perlindungan yang diemban oleh asas ini. Rujukan pada desain institusional di Brunei semakin memperkuat bukti bahwa pencegahan pengadilan ganda dipertimbangkan dalam sistem hukum Islam kontemporer. Studi ini menyimpulkan bahwa asas ne bis in idem dapat dipahami sebagai instrumen keadilan prosedural yang selaras dengan orientasi perlindungan manusia dalam hukum Islam, sekaligus mengakui adanya perdebatan yang berkelanjutan mengenai pengecualian dalam rangka koreksi kesalahan yudisial.

Kata Kunci: ne bis in idem; double jeopardy; hukum Islam; keadilan prosedural; putusan tetap; praduga tak bersalah

________________________________________

I. Pendahuluan

Asas ne bis in idem (dalam tradisi hukum Eropa Kontinental) atau double jeopardy (dalam tradisi common law) pada intinya melarang negara mengadili atau menjatuhkan pidana dua kali terhadap orang yang sama atas perkara pidana yang sama, setelah ada putusan yang bersifat final oleh pengadilan yang berwenang. Dalam literatur common law, larangan ini dipahami sebagai jaminan kebebasan individual dan perlindungan hak terdakwa dari bahaya "pemaksaan ulang" proses pidana serta akumulasi pemidanaan atas delik yang sama. Pada tataran doktrinal, penerapan asas ini lazim dipautkan pada prasyarat adanya putusan akhir (final verdict) berupa pemidanaan atau pembebasan, sehingga menjadi "penghalang proses" (plea in bar) terhadap penuntutan berikutnya, sepanjang putusan pertama lahir dari adjudikasi yang sah.

Dari sudut pandang pembacaan "menurut hukum Islam" berdasarkan sumber yang disediakan, penting ditegaskan batas evidensial: rujukan yang tersedia tidak memuat rumusan eksplisit dari Al-Qur'an atau Sunnah tentang larangan mengadili dua kali dalam formula ne bis in idem sebagaimana istilah modern tersebut, dan karenanya tidak memungkinkan penetapan klaim filologis bahwa konsep ini sudah "dinamai" atau "diformalkan" secara identik di dalam khazanah klasik hanya berbekal sumber yang diberikan (القبائلي, 2019; زايد, 2018). Namun, sumber-sumber yang ada justru memungkinkan argumentasi yang lebih ketat secara metodologis: (i) ne bis in idem sebagai prinsip keadilan prosedural modern dapat dijelaskan fungsi dan syarat-syarat berlakunya melalui literatur perbandingan dan internasional; (ii) kemudian kompatibilitas normatifnya dengan kerangka keadilan prosedural dalam fikih/aturan Islam dapat disintesis melalui prinsip-prinsip yang memang dibahas eksplisit dalam sumber tentang syariah, seperti penghormatan terhadap martabat dan kebebasan manusia, praduga tak bersalah, dan hak pembelaan.

Dengan demikian, artikel ini membangun uraian "menurut hukum Islam" dalam arti: menempatkan asas ne bis in idem sebagai bagian dari garansi proses peradilan yang adil yang koheren dengan prinsip-prinsip keadilan prosedural yang ditegaskan oleh rujukan-rujukan syariah yang tersedia, sekaligus menampilkan nuansa, batas penerapan, dan titik-titik ketegangan yang juga dibahas dalam hukum positif kontemporer.

________________________________________

II. Konsep Ne Bis In Idem/Double Jeopardy: Definisi, Istilah, dan Prasyarat Dasarnya

Dalam kajian sejarah dan doktrin common law, prinsip double jeopardy dipaparkan sebagai larangan atas "multiple trials and punishments for the same criminal offence," dengan padanan konseptual dalam sistem sipil berupa ne bis in idem. Coffey menekankan bahwa prinsip ini beroperasi melalui pleas in bar (misalnya autrefois acquit dan autrefois convict) yang bersandar pada adanya putusan akhir (final) atas pokok perkara dari pengadilan pidana yang kompeten. Dalam telaah komparatif yang lebih mutakhir, Coffey juga menegaskan bahwa isu paling sering diperdebatkan dalam penerapan prinsip tersebut ialah penentuan "kesamaan" delik (sameness of offences), khususnya ketika sistem hukum memiliki banyak delik yang saling tumpang-tindih sehingga membuka ruang penuntutan berulang atas perbuatan terlarang yang secara substansial sama. Dengan kata lain, keberlakuan ne bis in idem bukan hanya masalah "ada putusan final atau tidak," melainkan juga masalah kualifikasi: apakah penuntutan kedua betul-betul mengenai "delik yang sama" atau hanya berkaitan/beririsan.

Literatur yang disediakan juga menegaskan bahwa double jeopardy/ne bis in idem umumnya dipahami sebagai prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi perlindungan hak-hak dasar. Moosa, dalam konteks Afrika Selatan, merumuskan kaidah umum bahwa seseorang "umumnya" tidak boleh didakwa lebih dari sekali atas pelanggaran yang sama atau secara substansial sama setelah ada pemidanaan atau pembebasan, dan ia menautkan prinsip itu pada hak atas peradilan yang adil sekaligus pada gagasan finalitas yang tertanam dalam doktrin res judicata. Coffey (2022) secara lebih spesifik mengingatkan bahwa dalil double jeopardy sebagai "penghalang proses" hanya dapat diajukan bila persidangan pertama berakhir melalui adjudikasi yang sah, sehingga finalitas yang diproteksi adalah finalitas yang lahir dari proses peradilan yang legitimate, bukan finalitas semu.

________________________________________

III. Rasionalitas Asas: Keseimbangan Proses, Finalitas, dan Kepastian

Rasionalitas yang berulang dalam sumber-sumber yang tersedia adalah perlindungan individu dari ketimpangan kekuasaan negara dalam proses pidana dan dari beban berulang yang ditimbulkan oleh penuntutan berulang. Dalam studi perbandingan antara hukum pidana Amerika dan hukum pidana Kuwait, Al Mutairi menyatakan bahwa keadilan pidana menuntut agar otoritas penuntutan tidak diberi "lebih dari satu kesempatan" untuk menghukum terdakwa atas delik yang sama; jika penuntut boleh mengulang penuntutan sampai berhasil memperoleh putusan bersalah, maka keseimbangan antara pihak penuntutan dan pembelaan menjadi rusak. Dengan bahasa yang berbeda, Moosa menempatkan doktrin ini pada prinsip finalitas dan res judicata, yaitu kebutuhan sistem hukum untuk mengakhiri sengketa pidana pada titik tertentu agar tidak terus-menerus menggantung status seseorang.

Di sisi lain, fungsi asas ini juga terkait langsung dengan gagasan keamanan/kepastian hukum (legal security) sebagai keadaan yang menuntut stabilitas relatif dalam hubungan hukum dan pusat-pusat kedudukan hukum agar subjek hukum dapat bertindak tanpa "kejutan" dari tindakan otoritas yang mengguncang stabilitas itu. Salem menjelaskan bahwa keamanan hukum mengandaikan komitmen otoritas publik pada stabilitas dan minimalisasi tindakan yang merusak kepastian posisi hukum. Dalam konteks pidana, ketika putusan telah final, kebutuhan stabilitas tersebut beresonansi dengan larangan penuntutan/pemidanaan ulang; tanpa itu, "kepastian" pascaputusan menjadi rapuh, dan individu tetap berada dalam bayang-bayang risiko proses pidana yang berulang. Karena itu, pembacaan asas ne bis in idem dapat dipahami sebagai salah satu perangkat institusional untuk memastikan bahwa putusan final betul-betul mengakhiri risiko proses pidana atas perkara yang sama (dengan catatan syarat-syarat dan nuansanya).

________________________________________

IV. Dimensi Lintas Yurisdiksi: Antara Prinsip, Keterbatasan Pengakuan Putusan Asing, dan ICC

Sumber-sumber yang disediakan menunjukkan bahwa problem ne bis in idem menjadi semakin kompleks ketika suatu perbuatan masuk ke ranah lintas yurisdiksi (misalnya kerja sama penegakan hukum, ekstradisi, atau penuntutan oleh lebih dari satu negara) (العال, 2010). Wilt dan Paulussen menegaskan bahwa, untuk berbagai alasan, aturan double jeopardy tidak selalu menjadi penghalang utama dalam kerja sama pidana internasional; salah satu alasannya adalah bahwa non bis in idem lazimnya memiliki cakupan terbatas dan "biasanya" berlaku terutama di dalam satu sistem hukum, sementara hukum internasional tidak selalu mewajibkan negara mengakui akibat putusan asing (العال, 2010). Tulayakov juga mengaitkan risiko double jeopardy dengan fragmentasi dan kurangnya harmonisasi dalam hukum pidana transnasional, yang dapat memunculkan risiko penuntutan ganda atau sebaliknya impunitas; ia menekankan pula bahwa kerja sama pidana internasional harus mematuhi jaminan peradilan yang adil, termasuk perhatian pada risiko penuntutan/pemidanaan ganda. Nguyen secara eksplisit menempatkan non bis in idem sebagai penghalang bagi penuntutan baru atau pelaksanaan pidana untuk pelaku yang sama dalam konteks penerapan yurisdiksi atas kejahatan transnasional (sebagai padanan kontinental dari double jeopardy).

Pada aras hukum pidana internasional, Zayed menjelaskan bahwa setelah putusan pengadilan pidana internasional menjadi final, muncul isu pelaksanaan dan "hujjiyah" (daya mengikat) putusan itu, termasuk larangan mengadili seseorang dua kali atas kejahatan yang sama baik di hadapan Mahkamah Pidana Internasional maupun pengadilan nasional, dengan prasyarat bahwa persidangan pertama berjalan sesuai kerangka yang ditetapkan Statuta Roma serta kaidah acara dan pembuktian; jika persidangan pertama menyimpang dari itu, maka efek res judicata yang menghalangi proses berikutnya dapat dipersoalkan (العال, 2010). Penekanan bersyarat ini penting karena menunjukkan bahwa finalitas yang diproteksi oleh ne bis in idem tidak dipisahkan dari integritas proses (due process) yang menghasilkan putusan tersebut. Dengan demikian, baik dalam konteks domestik maupun internasional, sumber-sumber yang ada mengarahkan pada tesis yang sama: larangan "dua kali" adalah prinsip yang bekerja bersama—bukan menggantikan—standar peradilan yang adil (العال, 2010).

________________________________________

V. Menempatkan Asas Ini "Menurut Hukum Islam": Basis Kompatibilitas Normatif dari Prinsip-Prinsip Prosedural Syariah

Sekali lagi, sumber yang disediakan tidak memberi landasan untuk menyatakan bahwa doktrin ne bis in idem sudah dirumuskan secara terminologis dan sistematis dalam satu kaidah klasik tertentu; tetapi sumber-sumber tersebut memberikan bahan kuat untuk menunjukkan kompatibilitas normatifnya dengan prinsip-prinsip keadilan prosedural yang ditekankan dalam kajian syariah. Ajil menegaskan bahwa kebebasan individu dan martabat manusia merupakan nilai yang dijaga dalam berbagai sistem hukum, dan ia secara khusus menempatkan kebebasan pada derajat tertinggi dalam syariah karena Islam memuliakan manusia; dari sini tampak orientasi protektif syariah terhadap potensi perampasan kebebasan melalui penyalahgunaan kewenangan atau kekeliruan peradilan. Orientasi protektif ini berkelindan dengan diskursus "kesalahan yudisial" dan kebutuhan pengawasan terhadap putusan untuk mencegah hilangnya kepercayaan pada peradilan, tanpa merusak independensi kekuasaan kehakiman. Dalam kerangka seperti itu, larangan mengadili/memidana dua kali atas perkara yang sama dapat dibaca sebagai mekanisme untuk membatasi eksposur individu terhadap risiko perampasan kebebasan yang berulang melalui proses pidana yang berulang.

Lebih langsung lagi, sumber-sumber tentang jaminan peradilan yang adil menempatkan praduga tak bersalah sebagai pilar. Al 'Al (2010) secara eksplisit bertujuan melakukan ta'shil (pendasaran) prinsip praduga tak bersalah dan membandingkannya dengan rezim Mahkamah Pidana Internasional, sekaligus mengaitkannya dengan fikih syariah (القبائلي, 2019). Ijbarah menempatkan praduga tak bersalah sebagai bagian dari jaminan yang harus ada bahkan sebelum tahap persidangan, di samping hak-hak lain yang terkait komunikasi tuduhan dan hak terdakwa dalam proses (زايد, 2018). Jika praduga tak bersalah adalah prinsip dasar, maka penuntutan berulang atas perkara yang sama secara konseptual memperpanjang status seseorang sebagai "terdakwa" yang terus-menerus harus melawan klaim bersalah, sehingga menambah beban yang berpotensi menggerus jaminan tersebut—alasan yang sejalan dengan rasionalitas double jeopardy sebagai pengaman dari pengulangan usaha negara menghukum individu (القبائلي, 2019; زايد, 2018).

Di samping itu, sumber-sumber yang disediakan menegaskan sentralitas hak pembelaan dalam syariah dan dalam gagasan peradilan yang adil. Al Qaba'ili menegaskan bahwa hak pembelaan merupakan hak yang melekat pada manusia, dan ia mendukung argumennya dengan rujukan ayat-ayat yang dipahami sebagai legitimasi normatif atas "pembelaan" (defense). Ia juga menyatakan bahwa jika hak terdakwa untuk membela diri dalam syariah adalah prinsip asal yang dijamin, maka untuk merealisasikannya ada syarat kemampuan; apabila terdakwa tidak mampu menjalankan pembelaan, maka ia tidak layak dihukum, sehingga dianjurkan untuk mewakilkan kepada pihak yang mampu membela. Dalam perspektif ini, pengulangan proses pidana atas perkara yang sama tidak netral: ia berarti pengulangan beban pembelaan, biaya, dan risiko bagi terdakwa, yang dalam literatur double jeopardy dipahami sebagai bentuk ketidakadilan prosedural dan ketimpangan kesempatan. Dengan demikian, walaupun sumber-sumber syariah dalam paket rujukan ini tidak merumuskan ne bis in idem sebagai kaidah tersendiri, mereka memberikan premis-premis prosedural yang konsisten dengan fungsi larangan penuntutan/pemidanaan ulang.

________________________________________

VI. Indikasi Penerimaan Institusional di Lingkungan Hukum Islam Kontemporer: Contoh Brunei

Satu rujukan yang secara eksplisit menyebut "agar seseorang tidak diadili dua kali" dalam konteks sistem hukum yang mengimplementasikan hudud adalah tulisan Tun Abdul Hamid Mohamad tentang perkembangan implementasi hudud di Brunei. Dalam bagian yang tersedia, ia menyatakan bahwa "initial assessment will be made to determine the appropriate court so that a person will not be tried twice for the same offence (double jeopardy)." Kalimat ini penting secara evidensial karena menunjukkan adanya kesadaran desain institusional untuk mencegah pengulangan proses atas delik yang sama melalui mekanisme penentuan forum yang tepat sejak awal. Pada saat yang sama, rujukan Coffey (2022) mengingatkan bahwa secara konseptual double jeopardy bekerja sebagai pengaman terhadap multiple trials/punishments dalam satu sistem prosedural tertentu dan bertaut pada syarat-syarat tertentu (putusan final yang sah). Dengan mempertautkan keduanya, dapat dikatakan bahwa contoh Brunei (berdasarkan rujukan yang tersedia) memperlihatkan bagaimana prinsip anti-pengulangan proses pidana dapat dioperasionalkan dalam tata kelola yurisdiksi pengadilan, sehingga individu tidak jatuh pada situasi "dua kali diadili" karena persoalan forum.

________________________________________

VII. Syarat Berlakunya Larangan "Dua Kali": "Perkara yang Sama" dan "Putusan Tetap" sebagai Prasyarat

Rumusan populer di Indonesia—"seseorang tidak dapat diadili atau dipidana dua kali atas perkara yang sama yang telah diputus secara tetap"—memuat dua unsur teknis yang juga ditekankan oleh literatur yang disediakan: (i) "perkara yang sama" (sameness) dan (ii) "putusan tetap/final" (finality).

Pertama, Coffey (2024) menegaskan bahwa menentukan kesamaan delik adalah aspek yang paling sering dilitigasi; sistem-sistem common law mengembangkan ragam pendekatan, termasuk "same elements approach," untuk membedakan apakah dua dakwaan yang berangkat dari conduct yang sama merupakan delik yang sama atau tidak. Kedua, Moosa menekankan bahwa larangan double jeopardy secara umum terpicu ketika telah ada pemidanaan atau pembebasan atas pelanggaran yang sama atau secara substansial sama, dan ia meletakkannya dalam kerangka finalitas res judicata. Coffey (2022) secara eksplisit menyatakan bahwa prinsip tersebut hanya dapat diajukan sebagai plea in bar ketika proses pertama telah selesai melalui adjudikasi yang sah.

Dalam hukum pidana internasional, Zayed menguatkan keterkaitan itu dengan menegaskan larangan mengadili dua kali atas "kejahatan yang sama" setelah putusan final, dengan catatan bahwa kualitas prosedural persidangan pertama (kesesuaiannya dengan Statuta Roma dan aturan pembuktian) memengaruhi daya hujjiyah putusan tersebut (العال, 2010). Rangkaian penegasan ini memperlihatkan pola umum: perlindungan ne bis in idem adalah perlindungan finalitas yang berkualitas (finality + legitimacy), dan kesamaan perkara bukan sekadar kesamaan fakta, melainkan kesamaan yang dinilai menurut kriteria hukum yang hidup dalam sistem tersebut (العال, 2010).

________________________________________

VIII. Titik Ketegangan: Finalitas versus Koreksi Kesalahan Yudisial dan Mekanisme Peninjauan Kembali

Sumber-sumber yang tersedia juga menunjukkan bahwa larangan "dua kali" bukanlah prinsip yang selalu dipahami absolut dalam semua konteks, terutama ketika bertemu kebutuhan mengoreksi kesalahan peradilan (عجيل, 2024). Ajil membahas kemungkinan kekeliruan hakim karena kompleksitas pencarian kebenaran, variasi personalitas dan keyakinan hakim, serta kebebasan hakim dalam membentuk keyakinan dari alat bukti; ia menekankan urgensi sorotan terhadap potensi kesalahan yudisial dan kebutuhan "pengawasan" terhadap putusan, termasuk pada tahap peradilan upaya hukum, tanpa menegasikan independensi peradilan. Pada sisi lain, Al Zamel membahas ketegangan antara permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pidana yang bat (final) dan prinsip pelarangan penuntutan ulang atas delik yang sama; ia menunjukkan bahwa dalam arah tertentu, retrial dapat dipandang sebagai jaminan baru terhadap kesalahan peradilan ketika ditemukan bukti baru, dan ia membandingkan arah kebijakan beberapa sistem (termasuk rujukan pada posisi yang berbeda antara pendekatan tertentu di AS dan beberapa legislasi lain) (عجيل, 2024). Moosa juga menegaskan bahwa kaidah double jeopardy "tidak infleksibel atau absolut," dan memberi contoh bahwa adanya "fakta baru material" dapat membenarkan penyimpangan dalam situasi tertentu.

Dengan hanya mengandalkan sumber yang tersedia, sintesis yang dapat dipertanggungjawabkan adalah: (i) syariah—dalam rujukan Ajil—ditampilkan sebagai sistem yang sangat menjunjung martabat dan kebebasan, sehingga kesalahan yudisial adalah ancaman serius yang menuntut pengawasan putusan; (ii) tetapi finalitas juga merupakan nilai prosedural penting (baik dalam res judicata maupun keamanan hukum) sehingga pengulangan proses harus dibatasi dan dibenarkan secara ketat; (iii) literatur perbandingan menunjukkan adanya ruang perdebatan mengenai kapan "pengulangan" benar-benar pelanggaran asas ne bis in idem dan kapan ia merupakan mekanisme korektif yang dibingkai untuk mengatasi miscarriage of justice (misalnya karena bukti baru) (عجيل, 2024). Ini menunjukkan bahwa pembahasan ne bis in idem "menurut hukum Islam" pada tataran kontemporer (berdasarkan sumber yang ada) wajar ditempatkan dalam diskursus yang sama: menjaga individu dari beban proses berulang, namun sekaligus menutup celah ketidakadilan akibat putusan yang keliru (عجيل, 2024).

________________________________________

IX. Tantangan dalam Sistem Hukum yang Plural (Syariah dan Sipil) dan Kebutuhan Penataan Yurisdiksi

Sumber-sumber tentang Malaysia menunjukkan adanya batasan yurisdiksi hukum Islam yang dibentuk oleh konstitusi dan pembagian kewenangan, sehingga perlindungan hak (termasuk hak asasi) di tingkat nasional tidak selalu bersandar pada hukum Islam, melainkan banyak ditopang oleh hukum sipil federal. Adil dan Ahmad menegaskan bahwa Konstitusi Federal Malaysia membatasi yurisdiksi hukum Islam pada perkara-perkara tertentu dan bahwa perlindungan HAM di Malaysia tidak selalu didasarkan pada hukum Islam karena batasan yurisdiksi tersebut. Ong dan Rosli, pada topik riddah, juga menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam di Malaysia terutama bertumpu pada statuta, dengan keragaman hukum antarnegara bagian yang memunculkan non-uniformitas di beberapa area. Di tingkat desain sistem, Tulayakov mengingatkan bahwa kurangnya harmonisasi dalam tata kelola hukum lintas-rezim dapat memunculkan risiko double jeopardy atau hasil yang saling bertentangan, dan karena itu standar HAM dan fair trial perlu menjadi rambu dalam kerja sama dan pengaturan lintas yurisdiksi.

Dalam lanskap plural seperti itu, contoh Brunei dalam rujukan Mohamad menjadi relevan sebagai model respons institusional yang secara eksplisit menempatkan asesmen awal untuk menentukan pengadilan yang tepat agar tidak terjadi "dua kali diadili" atas delik yang sama. Dengan kata lain, ketika sebuah negara memiliki lebih dari satu jalur kelembagaan (misalnya pengadilan syariah dan pengadilan sipil, atau rezim nasional dan internasional), isu ne bis in idem tidak hanya soal norma larangan, tetapi juga soal governance yurisdiksi: bagaimana mencegah satu perbuatan "tertarik" ke dua forum tanpa justifikasi yang sah, atau sebaliknya bagaimana memastikan bahwa penyimpangan dari larangan itu benar-benar didasarkan pada syarat yang kuat dan proses yang fair (العال, 2010).

________________________________________

X. Penutup

Berdasarkan rujukan yang disediakan, asas ne bis in idem dapat dijelaskan secara ketat sebagai prinsip yang melarang penuntutan dan/atau pemidanaan berulang atas delik yang sama setelah putusan final yang sah, dengan tantangan utama pada penentuan "kesamaan perkara" dan pada kualitas legalitas proses yang menghasilkan putusan final tersebut (العال, 2010). Rasionalitasnya ditopang oleh perlindungan hak terdakwa dan keseimbangan proses (agar penuntut tidak memiliki kesempatan tak terbatas), sekaligus oleh finalitas res judicata dan tujuan keamanan/kepastian hukum. Dalam konteks lintas yurisdiksi, sumber-sumber menunjukkan bahwa cakupan non bis in idem sering terbatas dalam satu sistem hukum dan pengakuan putusan asing tidak selalu diwajibkan, sehingga risiko penuntutan ganda menjadi isu kebijakan dan harmonisasi (العال, 2010).

Adapun "menurut hukum Islam" dalam batas bukti sumber yang tersedia, tidak dapat ditegaskan adanya rumusan tekstual klasik yang identik dengan istilah ne bis in idem; tetapi prinsip ini dapat diposisikan sebagai jaminan prosedural yang koheren dengan nilai-nilai yang memang ditegaskan dalam rujukan syariah: pemuliaan martabat dan kebebasan manusia serta kewaspadaan terhadap kesalahan peradilan, praduga tak bersalah (القبائلي, 2019; زايد, 2018), dan hak pembelaan yang dipandang fundamental dalam syariah. Di tingkat praktik kontemporer, rujukan tentang Brunei memberikan bukti eksplisit bahwa pencegahan "dua kali diadili" atas delik yang sama dipertimbangkan dalam desain penentuan forum peradilan.

Oleh karena itu, sintesis yang paling dapat dipertanggungjawabkan dari paket rujukan ini adalah bahwa asas ne bis in idem—sebagai larangan pengulangan proses pidana atas perkara yang sama setelah putusan tetap—dapat dipahami sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan prosedural yang selaras dengan orientasi perlindungan manusia dalam hukum Islam, sembari tetap mengakui adanya perdebatan tentang batas-batas pengecualian ketika koreksi kesalahan yudisial dipertaruhkan (عجيل, 2024).

________________________________________

Daftar Pustaka

Coffey, G. (2022). A history of the common law double jeopardy principle: From classical antiquity to modern era. Athens Journal of Law, 8(3), 253–278. https://doi.org/10.30958/ajl.8-3-3

Coffey, G. (2024). Double jeopardy and successive prosecutions based on the same prohibited conduct: Equivalence of approaches to determining the same offence dilemma in comparative perspective. The Journal of Criminal Law, 88(3), 165–181. https://doi.org/10.1177/00220183241251920

العال، أ. ر. م. ع. (2010). افتراض براءة المتهم وموقف النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية لسنة 1998م منه دراسة مقارنة بفقه الشريعة الإسلامية. مجلة الجامعة الأسمرية، 15، 463–522. https://doi.org/10.59743/jau.v15i.900

القبائلي، أ. د. س. ح. (2019). مسؤولية المحامي الجنائية عن إفشاء الأسرار المهنية. مجلة دراسات قانونية، (23). https://doi.org/10.37376/jols.vi23.987

زايد، ز. ع. (2018). حجية الأحكام في القضاء الجنائي الدولي وآلية تنفيذها. مجلة العلوم القانونية، 33(1)، 60–91. https://doi.org/10.35246/jols.v33i1.11

عجيل، م. د. ح. خ. (2024). قناعة القاضي الجنائي بنظر الدعوى وإمكانية الوقوع في الخطأ القضائي (دراسة مقارنة). Al-Mahad Journal، (17)، 147–168. https://doi.org/10.61353/ma.0170147