01200 - Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Kajian Konseptual dan Komparatif

Abstrak

Artikel ini mengkaji asas lex superior derogat legi inferiori sebagai kaidah penyelesaian konflik norma dalam hukum positif dan menelaah padanan fungsionalnya dalam bangunan epistemik hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan konseptual-komparatif, kajian ini menunjukkan bahwa dalam hukum positif, asas tersebut bekerja secara formal melalui hierarki peraturan perundang-undangan: norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Sementara itu, dalam hukum Islam, logika "yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah" berwujud sebagai prioritas kekuatan dalil dan otoritas sumber—bukan sekadar derajat formal peraturan—dengan Qur'an dan Sunnah berada pada puncak hierarki normatif, diikuti oleh qiyas, ijma, dan ijtihad. Kajian ini juga menelaah dinamika yang muncul ketika norma Islam dipositivisasi ke dalam sistem perundang-undangan negara modern, termasuk implikasinya dalam konteks Indonesia dan kasus Aceh. Temuan utama menunjukkan bahwa ketika hukum Islam bertransformasi menjadi hukum negara, makna "yang lebih tinggi" bergeser dari supremasi otoritas wahyu menuju supremasi formal hierarki perundang-undangan, sehingga kedua kerangka tersebut perlu dipahami secara berlapis dan kontekstual.

Kata Kunci: Lex Superior Derogat Legi Inferiori; Hierarki Norma; Konflik Norma; Hukum Islam; Positivisasi Hukum; Uṣūl al-Fiqh

________________________________________

Abstract

This article examines the principle of lex superior derogat legi inferiori as a norm-conflict resolution rule in positive law and explores its functional equivalent within the epistemic framework of Islamic law. Employing a conceptual-comparative approach, this study demonstrates that in positive law, the principle operates formally through the hierarchy of legislation: lower norms must not contradict higher norms. In Islamic law, however, the logic of "the higher overrides the lower" manifests as a priority of evidentiary strength and source authority—rather than merely formal regulatory rank—with the Qur'an and Sunnah at the apex of the normative hierarchy, followed by qiyas, ijma, and ijtihad. The study further examines the dynamics that arise when Islamic norms are positivized into modern state legal systems, including implications within the Indonesian context and the Acehnese case. Key findings indicate that when Islamic law transforms into state law, the meaning of "the higher" shifts from the supremacy of divine authority to the formal supremacy of the legislative hierarchy, necessitating a layered and contextual understanding of both frameworks.

Keywords: Lex Superior Derogat Legi Inferiori; Norm Hierarchy; Norm Conflict; Islamic Law; Legal Positivization; Uṣūl al-Fiqh

________________________________________

1. Pendahuluan: Makna Lex Superior Derogat Legi Inferiori sebagai Kaidah Penyelesaian Konflik Norma

Dalam kajian konflik norma pada hukum positif, asas lex superior derogat legi inferiori dipahami sebagai kaidah preferensi yang menegaskan bahwa peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan "mengalahkan" atau menegasikan keberlakuan peraturan yang lebih rendah apabila keduanya mengatur objek yang sama namun bertentangan (الخفاجي & گندمكار, 2025; المخلافي, 2020). Kerangka berpikir ini lazim dijelaskan dengan teori hierarki norma—misalnya Stufenbau theory Hans Kelsen—yakni bahwa norma-norma tersusun berlapis; norma yang lebih rendah memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi dan karenanya tidak boleh bertentangan dengan norma di atasnya (الروسي, 2024; هادي, 2022). Karena itu, penyelesaian konflik norma tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga terkait dengan gagasan keteraturan dan kepastian hukum: disharmoni antarnorma, khususnya secara vertikal, dipandang mengganggu kepastian dan menimbulkan ambiguitas penerapan (بوحمرة, 2007; عواد, 2024).

Dalam beberapa kajian Indonesia, asas ini ditempatkan bersama kaidah preferensi lain—misalnya lex specialis derogat legi generali dan lex posterior derogat legi priori—sebagai perangkat untuk menentukan norma mana yang didahulukan ketika terjadi antinomi (المخلافي, 2020; بوحمرة, 2007; عواد, 2024).

Namun, pertanyaan "menurut hukum Islam" menuntut pemetaan yang lebih konseptual: apakah gagasan "aturan lebih tinggi mengesampingkan aturan lebih rendah" mempunyai padanan fungsional dalam bangunan epistemik hukum Islam, dan bagaimana ia bekerja ketika norma Islam dipositivisasi ke dalam sistem perundang-undangan negara modern. Sumber-sumber yang tersedia menampilkan dua medan penting untuk menjawabnya: (i) medan teori dan metodologi hukum Islam (uṣūl al-fiqh) yang berangkat dari premis teologis tentang otoritas penetapan hukum; dan (ii) medan hubungan antara hukum Islam yang dipositivisasi—misalnya melalui qanun/peraturan daerah atau regulasi sektor ekonomi syariah—dengan hierarki peraturan perundang-undangan negara yang secara eksplisit mengoperasikan kaidah lex superior (الخفاجي & گندمكار, 2025; بوحمرة, 2007; عواد, 2024).

________________________________________

2. Fondasi Teologis: Allah sebagai Al-Ḥākim dan Implikasinya terhadap Hierarki Otoritas Normatif

Dalam perspektif uṣūl al-fiqh yang disajikan oleh kajian tentang "al-Ḥākim", terdapat penegasan bahwa "al-Ḥākim pada hakikatnya adalah Allah" dan bahwa perbedaan di kalangan umat Islam bukan pada siapa hakimnya, melainkan pada soal-soal tertentu seperti fase prapenurunan syariat (ALNAFFAR, 2024). Pernyataan ini penting karena menempatkan supremasi normatif pada sumber ilahi sebagai titik pangkal: orientasi utama penalaran hukum adalah "mengetahui ketentuan Allah", bukan melepaskan diri dari syariat (ALNAFFAR, 2024). Dalam bahasa konseptual, ini membentuk "hierarki otoritas" yang berbeda dari hierarki peraturan negara: puncak legitimasi norma bukanlah lembaga legislatif, tetapi sumber ketuhanan yang menjadi rujukan penetapan hukum (ALNAFFAR, 2024; القضيبي, 2023).

Literatur yang tersedia juga menegaskan pembedaan antara Sharī'a sebagai ideal normatif yang dianggap immutable/utopia dan fiqh sebagai produk ijtihad manusia yang bersifat berubah dan mungkin keliru (Refangga & Sujiantoro, 2024). Pembedaan ini relevan untuk memahami "tingkatan" dalam hukum Islam: ketika terjadi ketegangan antara ketentuan yang dianggap berasal dari sumber ilahi (Sharī'a) dan kesimpulan-kesimpulan yurisprudensial manusia (fiqh), maka secara konseptual "yang lebih tinggi" adalah tujuan dan otoritas ilahi, sedangkan fiqh dipahami sebagai pendekatan (approximation) yang bisa direformasi (Refangga & Sujiantoro, 2024). Dengan demikian, ide "lex superior" dalam horizon Islam lebih tepat dipahami sebagai "prioritas kekuatan dalil dan otoritas sumber" ketimbang "derajat formal peraturan" semata (ALNAFFAR, 2024; Refangga & Sujiantoro, 2024).

________________________________________

3. Hierarki Sumber dan Prioritas Dalil: Padanan Fungsional Lex Superior dalam Uṣūl Al-Fiqh

Sumber yang tersedia menggambarkan struktur sumber penetapan hukum Islam melalui rujukan Qur'an dan Sunnah, serta mekanisme penalaran seperti qiyās dan ijmā' ketika tidak ditemukan aturan yang jelas dalam nash (القضيبي, 2023). Dalam kajian etika kedokteran Islam, dijelaskan bahwa qiyas berlaku ketika tidak ditemukan aturan jelas dalam Qur'an atau Sunnah, dan ijma merupakan upaya kolektif para ulama untuk menarik opini hukum dari prinsip-prinsip Islam terhadap persoalan praktis (القضيبي, 2023). Pada saat yang sama, kajian mengenai kreativitas kehakiman dalam sistem syariah menegaskan bahwa ijtihad/judicial activism dalam Islam dimungkinkan, bahkan kadang dipuji, dalam situasi di mana tidak tersedia teks hukum dari Qur'an dan Sunnah yang mengatur perkara tersebut (Keumala, 2023). Ini menunjukkan adanya logika prioritas: selama ada nash yang relevan, nash menjadi rujukan utama; ijtihad—termasuk qiyas dan ijma—menjadi rujukan ketika nash tidak memberikan aturan eksplisit (Keumala, 2023; القضيبي, 2023).

Di titik inilah padanan fungsional lex superior derogat legi inferiori dapat dipahami: ketika terjadi ketegangan antara hasil ijtihad—misalnya analogi atau kesepakatan ulama—dengan nash yang jelas, maka nash sebagai sumber "lebih tinggi" mengalahkan hasil penalaran "lebih rendah" yang bersifat derivatif, karena qiyas dan ijma diposisikan sebagai perangkat saat tidak ada aturan jelas dalam Qur'an dan Sunnah (Keumala, 2023; القضيبي, 2023). Dengan kata lain, "peraturan lebih tinggi" dalam konteks Islam dapat dipahami sebagai dalil yang lebih kuat dan lebih dekat kepada sumber wahyu, sementara "peraturan lebih rendah" adalah konstruksi derivatif yang valid sejauh tidak bertentangan dengan nash (Keumala, 2023; القضيبي, 2023).

________________________________________

4. Tingkat Kepastian (Qaṭ'ī–Ẓannī) dan Pluralitas Ijtihad: Bagaimana "Prioritas" Bekerja Tanpa Menghapus Keragaman

Sumber-sumber yang tersedia juga menekankan bahwa pluralitas pendapat dalam Islam muncul karena tidak semua dalil berada pada tingkat kepastian yang sama. Kajian tentang pluralisme Islam di Indonesia menjelaskan bahwa sebagian ketentuan bersifat qaṭ'ī (pasti dan tidak diperselisihkan serta tidak terbuka untuk ijtihad), sedangkan yang lain bersifat ẓannī (spekulatif) karena satu lafaz dalam Qur'an atau Hadis dapat memuat beberapa makna dan menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda (Dequen, 2019). Dalam wilayah ẓannī ini, perbedaan metode (manhaj) dan penalaran menjadi faktor penting, sehingga kemajemukan fiqh dapat dipahami sebagai konsekuensi metodologis dari karakter dalil (Dequen, 2019; Keumala, 2023).

Di sisi lain, sumber yang sama menyoroti kaidah "al-ijtihad la yunqad"—ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad lain—yakni satu putusan ijtihad tidak otomatis "menganulir" ijtihad lain (Dequen, 2019). Kaidah ini menghadirkan nuansa penting terhadap gagasan lex superior: tidak semua pertentangan diselesaikan dengan "menghapus" pendapat yang lain; dalam ranah ẓannī, beberapa ijtihad bisa sama-sama eksis sebagai alternatif yang sah, sehingga "prioritas" lebih merupakan mekanisme memilih rujukan untuk praktik tertentu—misalnya oleh otoritas tertentu—ketimbang menghapus keberlakuan seluruh pendapat lain secara mutlak (Dequen, 2019; Refangga & Sujiantoro, 2024). Dengan demikian, "lex superior" dalam hukum Islam tidak selalu bermakna eliminasi total terhadap norma yang lain, melainkan bergantung pada jenis dalil (qaṭ'ī/ẓannī) dan konteks penerapan—ijtihad individual, otoritas peradilan, atau kebijakan publik (Dequen, 2019; Keumala, 2023).

________________________________________

5. Naskh, Takhṣīṣ, dan Logika "Pengunggulan" Dalil dalam Tradisi Fiqh serta Kaitannya dengan Ide Derogasi

Walaupun fokus utama pertanyaan adalah lex superior, sumber yang tersedia menegaskan bahwa tradisi fiqh telah mengembangkan konsep specification and abrogation (takhṣīṣ dan naskh) sebagai bagian dari perangkat yurisprudensial (Tarmidzi et al., 2024). Kajian tentang Majallah (kodifikasi fiqh Ottoman) menyatakan bahwa fiqh telah memiliki konsep spesifikasi dan abrogasi sebagaimana dikembangkan oleh para ahli hukum (Tarmidzi et al., 2024). Pernyataan ini menunjukkan bahwa tradisi hukum Islam mengenal mekanisme internal untuk mengatasi ketegangan antara ketentuan-ketentuan hukum, baik melalui pengkhususan—menempatkan dalil khusus sebagai pengendali dalil umum—maupun melalui naskh (abrogasi) (Tarmidzi et al., 2024).

Kendati naskh lebih dekat dengan logika "yang datang kemudian" dan takhṣīṣ dekat dengan "yang khusus mengalahkan yang umum", keduanya memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki perangkat prioritisasi dalil yang pada tingkat fungsi dapat beririsan dengan prinsip-prinsip preferensi dalam teori konflik norma modern (Tarmidzi et al., 2024; المخلافي, 2020). Dengan demikian, ketika diskursus modern memakai bahasa lex superior untuk menyelesaikan konflik norma secara hierarkis, tradisi uṣūl al-fiqh menyediakan bahasa internal yang—meski tidak identik—memungkinkan penataan prioritas antara dalil, otoritas, dan tingkat ketentuan (Dequen, 2019; Tarmidzi et al., 2024).

________________________________________

6. Dimensi Otoritas Institusional: Qāḍī, Wali Al-Amr, dan "Kebijakan" sebagai Norma Turunan

Dalam hubungan antara norma dan otoritas penerapannya, sumber-sumber yang tersedia menegaskan adanya ruang kewenangan bagi wali al-amr dan para hakim, khususnya dalam wilayah ta'zīr (discretionary punishment). Kajian yang mengomentari putusan mahkamah konstitusi terkait norma pidana menyatakan bahwa syariah menjelaskan otoritas wali al-amr—termasuk para hakim—untuk menilai terwujudnya tindak pidana dan menentukan sanksi ta'zīr (Nyarango, 2017). Ini memperlihatkan bahwa ada "lapisan" norma yang bersifat kebijakan (policy) atau diskresi, yang keberlakuannya bertumpu pada legitimasi syariah dan tujuan penegakan kemaslahatan, tetapi tetap berada di bawah sumber-sumber normatif yang lebih tinggi, yakni nash dan prinsip-prinsip syariah (Nyarango, 2017; القضيبي, 2023).

Pada titik ini, gagasan "yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah" dapat dipahami sebagai batasan syar'i atas kebijakan: kewenangan diskresioner wali al-amr dan qāḍī valid selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang lebih mendasar (Nyarango, 2017; القضيبي, 2023). Dalam bahasa modern, kebijakan dan keputusan peradilan dapat dipandang sebagai norma turunan yang harus koheren dengan norma sumber—wahyu dan prinsip syariah—yang lebih tinggi legitimasi dan otoritasnya (ALNAFFAR, 2024; Nyarango, 2017).

________________________________________

7. "Supremasi Islam" dalam Konflik Lintas-Komunitas dan Lintas-Sistem: Kaidah Islam Supersedes and Cannot Be Superseded

Dalam konteks konflik norma lintas-komunitas dan lintas-rezim hukum—misalnya interreligious law—beberapa sumber menampilkan kaidah yang sering dirumuskan sebagai "Islam supersedes and cannot be superseded." Dalam kajian yurisdiksi syariah dan kebijakan publik, dijelaskan bahwa sebagian aturan diskriminatif dalam hukum antaragama dihubungkan pada maksim ini, yang dimaknai bahwa non-Muslim tidak boleh memiliki wilāya (otoritas hukum) atas Muslim dan Muslim tidak dapat disubjekkan pada hukum non-Muslim (Emmert, 2012). Kajian lain tentang praktik syariah di Barat juga mencatat bahwa dalam tradisi keilmuan Islam terdapat kaidah bahwa Islam mengatasi dan tidak boleh diatasi, yakni seorang Muslim tidak seharusnya berada di bawah otoritas non-Muslim (Simatupang, 2021). Dua rujukan ini menunjukkan bentuk "hierarki" yang bukan sekadar formal, melainkan normatif-identitas: ketika terjadi konflik otoritas hukum berdasarkan agama subjek hukum, sebagian tradisi dan praktik peradilan dapat mengutamakan penerapan norma Islam terhadap Muslim (Emmert, 2012; Simatupang, 2021).

Relevansi kaidah ini dengan lex superior terletak pada gagasan "superordinasi" norma Islam terhadap norma non-Islam dalam kasus tertentu, terutama ketika subjeknya adalah Muslim atau ketika forum peradilan Islam diminta memutus perkara. Dalam analisis Ibn al-Qayyim tentang relasi Muslim–non-Muslim, disebutkan bahwa jika hakim Islam diminta memutus perkara, maka ia akan memutus berdasarkan hukum Islam, dan putusannya didahulukan atas putusan otoritas Kristen atau Yahudi (Suhendar & Janwari, 2023). Artinya, pada level forum dan otoritas pemutus, terdapat prioritas penerapan norma Islam yang menggeser—setidaknya dalam kasus tersebut—norma komunitas lain ketika perkara dibawa ke pengadilan Islam (Emmert, 2012; Suhendar & Janwari, 2023). Ini merupakan bentuk "lex superior" yang berbasis yurisdiksi dan identitas normatif, bukan hierarki peraturan tertulis seperti dalam negara modern (Simatupang, 2021; Suhendar & Janwari, 2023).

________________________________________

8. Ketika Hukum Islam Dipositivisasi: Hierarki Peraturan Negara dan Pergeseran Makna "yang Lebih Tinggi"

Sumber-sumber yang tersedia menegaskan bahwa dalam negara modern, norma agama baru menjadi norma yang bersifat memaksa sebagai hukum negara ketika "dipositivisasi" ke dalam hukum nasional. Kajian tentang positivisasi fatwa DSN menjadi regulasi OJK menyatakan bahwa norma Islam dapat bersifat memaksa dan mengikat ketika telah dipositivisasi ke dalam hukum nasional, dan bahwa fatwa DSN pada dirinya bukan hukum positif karena tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga perlu transformasi ke regulasi negara agar memperoleh daya ikat formal (Iman, 2021). Sejalan dengan itu, kajian konseptual tentang syariah di Barat menegaskan bahwa norma keluarga dapat bersifat religius selama tidak ditegakkan melalui hukum negara, tetapi begitu ditegakkan, norma tersebut menjadi semata-mata aturan hukum negara, terlepas dari sumber religius yang dipersepsikan (Simatupang, 2021). Dua uraian ini menunjukkan bahwa "hierarki" dalam hukum Islam sebagai norma sosial/keagamaan dan "hierarki" dalam hukum negara modern adalah dua level yang berbeda: yang pertama berbasis otoritas wahyu dan epistemologi fiqh; yang kedua berbasis institusi pembentuk peraturan dan struktur formal perundang-undangan (Iman, 2021; Simatupang, 2021).

Begitu hukum Islam berada dalam bentuk peraturan negara—misalnya undang-undang, peraturan otoritas jasa keuangan, atau qanun—maka prinsip lex superior derogat legi inferiori berlaku sebagai teknik penyelesaian konflik norma dalam sistem hukum negara. Sumber-sumber Indonesia secara eksplisit menyatakan bahwa dalam studi perundang-undangan terdapat hierarki; peraturan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan lebih tinggi, dan jika terjadi konflik pada tingkat hierarki berbeda maka asas lex superior yang digunakan (المخلافي, 2020; بوحمرة, 2007). Bahkan, kajian yang menyoroti antinomi kewenangan eksekusi putusan arbitrase syariah menyebutkan bahwa sinkronisasi vertikal menilai apakah sebuah peraturan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi; jika terjadi konflik pada tingkat berbeda, maka asas lex superiori derogat legi inferiori diterapkan (بوحمرة, 2007). Jadi, ketika hukum Islam berubah bentuk menjadi "hukum negara," maka "yang lebih tinggi" tidak lagi hanya bermakna "dalil lebih kuat," tetapi juga "peraturan lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan" (Iman, 2021; بوحمرة, 2007).

________________________________________

9. Ilustrasi dari Negara-Negara yang Merujuk Syariah: Konstitusionalisasi Sumber, Kodifikasi, dan Kepastian Penerapan

Beberapa sumber memberi ilustrasi bagaimana syariah diposisikan sebagai sumber legislasi dalam kerangka negara. Kajian perbandingan terkait hukum sipil Yaman menyebut bahwa konstitusi Yaman menegaskan syariah Islam sebagai sumber semua legislasi (Nuzul, 2014). Di sisi lain, studi tentang pengulangan kejahatan antara KUHP dan hukum hudud menjelaskan variasi pendekatan legislasi di negara-negara yang mengadopsi hudud/qiṣāṣ/diyah: misalnya, KUHP Uni Emirat Arab tahun 1987 disebut memuat ketentuan bahwa untuk hudud/qiṣāṣ/diyah berlaku ketentuan syariah Islam, sedangkan kejahatan dan sanksi ta'zīr ditentukan oleh KUHP dan hukum pidana lain (Evstatiev, 2019; Widuhung & Machmud, 2022). Kajian yang sama menjelaskan bahwa pembentuk undang-undang Libya memilih jalan mengkodifikasi hudud/qiṣāṣ/diyah dalam teks yang jelas dan terukur agar mudah diketahui individu dan diterapkan hakim, serta untuk menjaga kesatuan hukum (Evstatiev, 2019; Widuhung & Machmud, 2022).

Yang signifikan untuk tema lex superior adalah argumen mengenai asas legalitas dan kebutuhan kepastian. Kajian Libya tersebut menekankan bahwa asas legalitas mengharuskan legislator menentukan tindak pidana dan sanksinya dan tidak menyerahkan pencarian norma kepada hakim di kitab-kitab fiqh karena perbedaan pendapat fiqh dapat menimbulkan perbedaan putusan hakim (Evstatiev, 2019; Widuhung & Machmud, 2022). Ini menunjukkan bahwa di tingkat negara, "hierarki dan superioritas norma" cenderung diwujudkan dengan kodifikasi dan penetapan formal agar dapat dioperasikan secara konsisten oleh institusi peradilan (Evstatiev, 2019; Iman, 2021). Dengan kata lain, ketika syariah dijadikan rujukan pembentukan hukum negara, kebutuhan akan struktur formal yang memungkinkan lex superior bekerja sebagai mekanisme sinkronisasi vertikal menjadi semakin menonjol (Evstatiev, 2019; بوحمرة, 2007).

________________________________________

10. Konteks Indonesia: Integrasi Hukum Islam, Hierarki Negara, dan Penerapan Lex Superior pada Produk Bernuansa Syariah

Dalam konteks Indonesia, sumber-sumber menyatakan bahwa hukum Islam berada dalam posisi "integratif dan mandiri": integratif karena substansinya diserap ke dalam produk peraturan yang mengikat untuk seluruh warga, dan mandiri karena juga mengatur internal umat Islam (Saeed, 2022). Pada saat yang sama, berbagai studi perundang-undangan Indonesia menegaskan berlakunya asas lex superior derogat legi inferiori sebagai konsekuensi hierarki: peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah (الخفاجي & گندمكار, 2025; المخلافي, 2020). Bahkan kajian tentang living law secara eksplisit menyebut bahwa hukum Indonesia menggunakan prinsip lex superiori derogat lex inferiori, yakni peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan di bawahnya (الخفاجي & گندمكار, 2025). Maka, ketika hukum Islam diekspresikan dalam bentuk peraturan—misalnya kompilasi, peraturan lembaga, atau perda bernuansa syariah—ia masuk ke dalam permainan hierarki hukum nasional, sehingga konflik norma vertikal akan diselesaikan dengan lex superior (الخفاجي & گندمكار, 2025; بوحمرة, 2007).

Pada level peraturan daerah bernuansa syariah, sumber juga menggarisbawahi keharusan memperhatikan hierarki. Studi tentang sharia regional regulations menegaskan bahwa karena perda berada pada posisi rendah dalam tata urutan hukum Indonesia, pembentukannya harus memperhatikan prinsip lex superior derogat lex inferior agar tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi (حمرة, 2007). Dengan demikian, prinsip yang dalam hukum negara dipahami sebagai lex superior menjadi "filter" formal bagi produk hukum yang mengklaim berangkat dari Qur'an dan Hadis agar tetap valid dalam sistem perundang-undangan nasional (بوحمرة, 2007; حمرة, 2007).

________________________________________

11. Kasus Aceh dan Qanun Jinayat: Pertemuan, bahkan Ketegangan, antara Lex Superior dan Lex Specialis

Isu yang sering muncul dalam diskusi Indonesia adalah Aceh, karena qanun jinayat adalah produk daerah yang memuat ketentuan pidana berbasis fiqh dan berada di bawah undang-undang secara hierarkis (Angkasari & Smirnov, 2022; Pradhan & Tinus, 2021). Studi tentang posisi Qanun No. 6 Tahun 2014 terhadap UU Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa qanun sebagai peraturan daerah seharusnya selaras dengan yang berlaku nasional karena merupakan bagian dari hierarki peraturan, dan jika ada konflik maka peraturan daerah harus terbuka untuk dikesampingkan oleh aturan hierarki yang lebih tinggi (Angkasari & Smirnov, 2022). Namun, studi yang sama juga menyatakan bahwa selama tidak ada putusan pengadilan yang membatalkan, qanun tersebut—sebagai turunan dari UU Pemerintahan Aceh—dapat dipandang sebagai lex specialis untuk bidang tertentu (Angkasari & Smirnov, 2022). Di sini terlihat secara eksplisit "discordance" atau ketegangan antara prinsip lex specialis derogat legi generali dan lex superior derogat legi inferiori (Angkasari & Smirnov, 2022).

Kajian lain tentang pluralisme hukum negara dan qanun Aceh menyusun kembali prinsip-prinsip konflik norma (lex superior, lex specialis, lex posterior) sebagai kerangka teoritis untuk menilai qanun dalam hierarki peraturan; tetapi ia juga menunjukkan bahwa secara teori qanun sebagai produk daerah seharusnya tunduk pada hierarki yang lebih tinggi (Pradhan & Tinus, 2021). Sementara itu, studi mengenai penanganan perkara jinayat anak di Aceh menegaskan bahwa pemberlakuan qanun jinayat dijelaskan melalui lex specialis derogat legi generali karena UU Pemerintahan Aceh diposisikan sebagai undang-undang khusus yang memerintahkan qanun (Neo, 2018). Keseluruhan sumber ini memperlihatkan bahwa dalam praktik, "yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah" (lex superior) tidak selalu bekerja secara mekanis ketika ada undang-undang khusus yang memberi delegasi kewenangan; konsekuensi akhirnya sangat bergantung pada konstruksi hierarki, delegasi kewenangan, dan mekanisme pengujian (judicial review) (Angkasari & Smirnov, 2022; Neo, 2018).

Dalam bingkai "menurut hukum Islam," kasus Aceh memberi pelajaran metodologis: ketika norma fiqh ditransformasikan menjadi qanun, ia memasuki hierarki hukum negara. Pada titik itu, "superioritas" dapat dibaca ganda: (i) superioritas syariah sebagai legitimasi nilai dan tujuan (maqāṣid) yang mendorong pengaturan; dan (ii) superioritas formal peraturan yang lebih tinggi dalam tata urutan perundang-undangan Indonesia yang menentukan validitas dan keberlakuan (Angkasari & Smirnov, 2022; القضيبي, 2023). Ketegangan antara dua makna superioritas ini adalah salah satu sumber perdebatan yang tercermin dalam studi-studi tersebut (Angkasari & Smirnov, 2022; Pradhan & Tinus, 2021).

________________________________________

12. Harmonisasi sebagai Konsekuensi Praktis dari Lex Superior: Sinkronisasi Vertikal dan Peran Lembaga Pemutus

Sumber-sumber yang tersedia menekankan bahwa konflik norma membutuhkan strategi harmonisasi, terutama melalui sinkronisasi vertikal yang menilai kesesuaian peraturan lebih rendah dengan peraturan lebih tinggi (بوحمرة, 2007). Dalam konteks ekonomi syariah Indonesia, kajian tentang konflik norma antara KHES, regulasi OJK, dan fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa norma seharusnya konsisten dengan norma yang lebih tinggi menurut Kelsen, namun tidak ada jaminan norma lebih rendah selalu mengikuti norma lebih tinggi; dalam situasi konflik, pengadilan dapat menentukan putusan akhir (Aravik et al., 2019; هادي, 2022). Kajian positivisasi fatwa DSN menjadi regulasi OJK juga menunjukkan bahwa fatwa DSN tidak berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan; karena itu transformasi/positivisasi menjadi regulasi negara digunakan untuk memberikan daya ikat formal, sekaligus menimbulkan potensi perbedaan konten antara fatwa dan regulasi (Iman, 2021). Ini menguatkan kesimpulan bahwa lex superior dalam sistem negara modern bukan sekadar slogan, tetapi menuntut desain institusional: penempatan norma dalam hierarki, teknik transformasi norma (positivisasi), dan mekanisme penyelesaian konflik oleh lembaga berwenang (Aravik et al., 2019; Iman, 2021; بوحمرة, 2007).

Dari sudut pandang hukum Islam, harmonisasi juga terkait dengan tujuan kemaslahatan dan maqāṣid. Literatur etika Islam yang tersedia menegaskan maqāṣid al-sharī'a—perlindungan iman, jiwa, akal, keluarga/keturunan, dan harta—sebagai orientasi nilai dalam penerapan norma, serta menyebut kaidah bahwa "kedaruratan mengesampingkan larangan" sebagai prinsip yang memungkinkan fleksibilitas dalam situasi darurat (القضيبي, 2023). Walaupun ini bukan lex superior dalam arti hierarki peraturan, ia menunjukkan bahwa prioritas dalam hukum Islam tidak hanya ditentukan oleh tingkat formal norma, melainkan juga oleh tujuan perlindungan nilai dasar syariah ketika menerapkan atau menilai suatu ketentuan (Keumala, 2023; القضيبي, 2023). Karena itu, pada tataran kebijakan hukum—misalnya legislasi syariah—lex superior sebagai teknik formal idealnya berjalan beriringan dengan penalaran substantif syariah yang berorientasi maqāṣid agar "yang lebih tinggi" bukan hanya lebih tinggi secara bentuk, tetapi juga lebih kuat secara legitimasi nilai (ALNAFFAR, 2024; القضيبي, 2023).

________________________________________

13. Kesimpulan

Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, asas lex superior derogat legi inferiori secara eksplisit dibahas sebagai kaidah preferensi dalam hukum positif—termasuk Indonesia—untuk menyelesaikan konflik norma vertikal melalui hierarki peraturan perundang-undangan: norma lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma lebih tinggi dan, jika bertentangan, norma yang lebih tinggi didahulukan (الخفاجي & گندمكار, 2025; المخلافي, 2020; بوحمرة, 2007).

Dalam horizon hukum Islam, sumber-sumber ini menunjukkan padanan fungsional yang tidak identik tetapi sejalan: (i) fondasi teologis bahwa Allah adalah al-Ḥākim (puncak otoritas normatif) (ALNAFFAR, 2024); (ii) prioritas nash Qur'an dan Sunnah, sementara qiyas/ijma/ijtihad berfungsi ketika tidak ada ketentuan tekstual yang jelas (Keumala, 2023; القضيبي, 2023); (iii) diferensiasi qaṭ'ī–ẓannī yang menjelaskan kapan ijtihad beragam dapat hidup berdampingan—misalnya melalui kaidah "al-ijtihad la yunqad" (Dequen, 2019); serta (iv) kaidah "Islam supersedes and cannot be superseded" yang dalam sebagian praktik konflik lintas-komunitas menempatkan penerapan hukum Islam sebagai rujukan utama bagi Muslim atau ketika perkara dibawa ke otoritas peradilan Islam (Emmert, 2012; Suhendar & Janwari, 2023).

Ketika norma Islam dipositivisasi menjadi hukum negara—qanun, regulasi sektor keuangan syariah, dan seterusnya—makna "yang lebih tinggi" juga bergeser: ia menjadi tunduk pada hierarki formal perundang-undangan, sehingga lex superior bekerja sebagai mekanisme validitas dan sinkronisasi vertikal, sementara substansi syariah tetap menjadi sumber legitimasi nilai yang diperdebatkan dalam kerangka pluralisme hukum dan lex specialis (Angkasari & Smirnov, 2022; Aravik et al., 2019; Iman, 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

ALNAFFAR, M. (2024). مباحث الحاكم في علم الأصول وأثرها في السياسة الشرعية-الإمام الجويني نموذجاً-. Dergiabant. https://doi.org/10.33931/dergiabant.1494278

Angkasari, W., & Smirnov, A. S. (2022). Protection of Indonesian Fishermen from China's Threat in the North Natuna Sea Region During the Covid-19 Pandemic. Kne Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12102

Aravik, H., Mukhidin, M., & Praptono, E. (2019). Considering the Living Law as A Source in National Legal Development. Jurnal Cita Hukum, 7(2). https://doi.org/10.15408/jch.v7i2.10951

Dequen, J.-P. (2019). Filiation and adoption among Muslims in India: The quagmires of a religious minority law. Journal of Law and Religion, 34(3), 336–355. https://doi.org/10.1017/jlr.2019.39

Emmert, F. (2012). Stare decisis: A universally misunderstood idea? SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2052660

Evstatiev, S. (2019). Milletic secularism in the Balkans: Christianity, Islam, and identity in Bulgaria. Nationalities Papers, 47(1), 87–103. https://doi.org/10.1017/nps.2018.11

Iman, R. Q. (2021). The position of Qanun 6 of 2014 on jinayat law toward Act 11 of 2012 on juvenile criminal justice system related to child criminal punishment. Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(1), 65. https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.65-87

Keumala, D. (2023). The dialectic of notary inheritance deed arrangement. Yuridika, 38(1), 143–158. https://doi.org/10.20473/ydk.v38i1.37787

Neo, J. L. (2018). Incorporating human rights: Mitigated dualism and interpretation in Malaysian courts (hlm. 1–37). https://doi.org/10.1163/9789004379732_002

Nuzul, A. (2014). The melting pot of legal systems in Indonesia (reading the legal politics of Indonesian Islamic law). Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 25(2), 327. https://doi.org/10.22146/jmh.16088

Nyarango, A. (2017). A jigsaw puzzle or a map? The role of treaties under Kenya's constitution. Journal of African Law, 62(1), 25–50. https://doi.org/10.1017/s0021855317000298

Pradhan, H. D., & Tinus, A. (2021). The Pancasila guidelines bill and ideological contestation in Indonesia. Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan, 11(2), 78–90. https://doi.org/10.26618/ojip.v11i2.4269

Refangga, G. S., & Sujiantoro, S. (2024). Inclusion of cohabitation law in Article 412 of Law Number 1 of 2023 in the perspective of applicable norms in Indonesia. Formosa Journal of Applied Sciences, 3(1), 233–242. https://doi.org/10.55927/fjas.v3i1.7674

Saeed, S. (2022). Squashing the beef: Why American animal rights advocates should start liking Jewish and Islamic law. Columbia Journal of Environmental Law, 47(2). https://doi.org/10.52214/cjel.v47i2.9871

Simatupang, T. H. (2021). Adult age in marriage in Indonesia (theoretical study of the application of the lex posterior derogat legi priori principle). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 21(2), 213–222. https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.213-222

Suhendar, H., & Janwari, Y. (2023). Regulation and significance of sharia economic dispute resolution in religious courts. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, 8(2), 304–319. https://doi.org/10.61394/jihtb.v8i2.267

Tarmidzi, T., Khasanah, K., Arwani, A., Said, K., & Ramadhan, M. U. C. (2024). The pursuit of legal harmony in the integration of sharia economic law compilation, OJK regulations, and DSN-MUI fatwas. Hikmatuna Journal for Integrative Islamic Studies, 10(1), 121–139. https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v10i1.7342

Widuhung, S. D., & Machmud, A. (2022). Sharia banking position in the economic and the national legal system. International Journal of Social Service and Research, 2(9), 770–779. https://doi.org/10.46799/ijssr.v2i9.142

الخفاجي، ط. ح.، & گندمكار، ا. ر. ح. (2025). طبيعة وشروط التعويض الاتفاقي في القانون العراقي والفقه الإسلامي. المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، (30). https://doi.org/10.59735/arabjhs.vi30.1281

الروسي، م. م. ص. (2024). دفوع حد الزنا الموضوعية (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون اليمني). مجلة الباحث الجامعي للعلوم الإنسانية. https://doi.org/10.69844/ndefbg25

القضيبي، خ. ب. م. ب. ع. (2023). المسؤولية الجنائية لجريمة الإجهاض (دراسة مقارنة). Omdurman Islamic University Journal، 19(1)، 372–401. https://doi.org/10.52981/oiuj.v19i1.2961

المخلافي، ب. س. م. (2020). أحكام خيار العيب في القانون المدني اليمني رقم (14) الصادر سنة 2002م في ضوء المذاهب الفقهية. مجلة الآداب، 1(15)، 54–79. https://doi.org/10.35696/.v1i15.654

بوحمرة، د. ا. (2007). مسألة تكرار الجرائم بين قانون العقوبات وقوانين الحدود. مجلة دراسات قانونية، 16. https://doi.org/10.37376/jols.v16i16.2110

حمرة، ا. ع. أ. (2007). مسألة تكرار الجرائم بين قانون العقوبات وقوانين الحدود (دراسة في التشريع الليبي). مجلة الجامعة الأسمرية، 8، 267–304. https://doi.org/10.59743/jau.v8i.297

عواد، ا. (2024). إصلاح نظام المسؤولية التقصيرية للمتبوع عن أعمال تابعه. Researcher Journal of Legal Sciences، 5(1). https://doi.org/10.37940/jrls.2024.5.1.2

هادي، أ. أ. (2022). التعليق على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (198) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960م والمُعدَّلة بالقانون رقم (36) لسنة 2007م. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، 37(129). https://doi.org/10.34120/jsis.v37i129.2917