01202 - Asas Nemo Judex in Causa Sua dalam Perspektif Hukum Islam: Imparsialitas, Konflik Kepentingan, dan Desain Kelembagaan Peradilan

Abstrak

Artikel ini mengkaji asas nemo judex in causa sua — seseorang tidak boleh menjadi hakim dalam perkaranya sendiri — dalam perspektif hukum Islam dan praktik kelembagaan peradilan. Dengan menggunakan pendekatan normatif-konseptual, artikel ini menelusuri relevansi asas tersebut sebagai standar keadilan prosedural yang berlaku universal sekaligus bagian dari etika kekuasaan kehakiman dalam tradisi hukum Islam. Kajian ini menunjukkan bahwa asas nemo judex tidak hanya melarang hakim secara individual mengadili perkara yang menyangkut kepentingannya sendiri, tetapi juga melarang desain kelembagaan yang menempatkan suatu organ pada posisi pihak berkepentingan sekaligus pemutus perkara. Dalam konteks peradilan Islam di Indonesia — meliputi Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah, dan diskursus siyasah dusturiyah — asas ini dioperasionalkan sebagai instrumen pencegahan konflik kepentingan, penjamin objektivitas, dan penguat mekanisme pengawasan (hisbah). Hasil kajian menegaskan bahwa penerapan asas nemo judex memerlukan dukungan desain prosedural dan kelembagaan yang sistemik, bukan sekadar norma etik formal.

Kata kunci: nemo judex in causa sua; imparsialitas; konflik kepentingan; peradilan Islam; siyasah dusturiyah

________________________________________

Abstract

This article examines the principle of nemo judex in causa sua — no one shall be a judge in their own cause — within the perspective of Islamic law and institutional judicial practice. Employing a normative-conceptual approach, the article traces the relevance of this principle as a universally applicable standard of procedural justice and as part of the ethics of judicial authority in the Islamic legal tradition. The study demonstrates that the nemo judex principle not only prohibits individual judges from adjudicating cases in which they have a personal interest, but also prohibits institutional designs that place an organ in the simultaneous position of an interested party and decision-maker. In the context of Islamic adjudication in Indonesia — encompassing the Religious Courts, the Mahkamah Syar'iyah, and contemporary siyasah dusturiyah discourse — the principle is operationalized as an instrument for preventing conflicts of interest, guaranteeing objectivity, and strengthening oversight mechanisms (hisbah). The findings affirm that the effective application of the nemo judex principle requires systemic procedural and institutional design support, rather than merely functioning as a formal ethical norm.

Keywords: nemo judex in causa sua; impartiality; conflict of interest; Islamic judiciary; siyasah dusturiyah

________________________________________

1. Pendahuluan: Makna Asas Nemo Judex in Causa Sua dan Relevansinya bagi Peradilan Islam

Asas nemo judex in causa sua pada intinya menyatakan bahwa tidak seorang pun patut menjadi hakim dalam perkara yang menyangkut kepentingannya sendiri, karena keadaan tersebut membuka ruang bias dan merusak imparsialitas pemeriksa perkara (Fauzan & Anisah, 2023; Moussa, 2023). Literatur tentang natural justice dan fair hearing secara konsisten menempatkan asas ini sebagai salah satu "pilar kembar" bersama asas audi alteram partem (hak para pihak untuk didengar), sehingga peradilan yang adil mensyaratkan: (i) kesempatan didengar secara seimbang, dan (ii) pemeriksa perkara yang bebas dari keberpihakan (rule against bias) (Ojumu et al., 2022; Uzoechi, 2019). Dalam konteks yang lebih luas, asas nemo judex dipahami sebagai standar normatif prosedural yang perlu diperhitungkan ketika merancang mekanisme pengambilan keputusan yang menyentuh hak-hak pihak lain, termasuk pada struktur kelembagaan yang menentukan bagaimana suatu sengketa diputuskan (Gentile, 2022; Moussa, 2023).

Dalam pembahasan "menurut hukum Islam", penting untuk menegaskan terlebih dahulu batas bukti dari sumber yang tersedia: rujukan yang disediakan lebih banyak membahas asas nemo judex sebagai prinsip universal keadilan prosedural dan problem penerapannya dalam praktik kelembagaan (termasuk lembaga yang berkarakter "syariah" atau menjalankan kewenangan peradilan bagi umat Islam), namun tidak memuat uraian rinci yang langsung menisbatkan asas nemo judex in causa sua pada nash tertentu (ayat atau hadis) atau pada bab khusus dalam kitab-kitab fikih klasik (Ojumu et al., 2022; Patawari, 2019). Karena itu, artikel ini memposisikan "menurut hukum Islam" sebagai: (i) bagaimana prinsip imparsialitas dan larangan konflik kepentingan dipahami sebagai bagian dari etika dan tata kelola kekuasaan kehakiman yang juga relevan bagi peradilan Islam; dan (ii) bagaimana asas nemo judex dioperasionalkan dalam wacana dan praktik peradilan yang menangani perkara umat Islam (misalnya Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah) serta dalam diskursus siyasah dusturiyah (ketatanegaraan Islam) kontemporer (Aminah & Syahputra, 2022; Patawari, 2019).

________________________________________

2. Kerangka Konseptual: Imparsialitas, Konflik Kepentingan, dan Larangan "Mengadili Diri Sendiri"

Secara konseptual, nemo judex in causa sua berfungsi sebagai larangan struktural terhadap bias: seorang pengambil keputusan tidak boleh memeriksa dan memutus perkara ketika ia memiliki kepentingan finansial (pecuniary interest) atau kepentingan pribadi (personal interest) dalam perkara tersebut (Ibrahim & Mohamed, 2019; Moussa, 2023). Penegasan ini menghubungkan nemo judex dengan ide "kekuasaan kehakiman yang independen dan imparsial", karena independensi dan imparsialitas bukan hanya kualitas moral individual hakim, tetapi juga kebutuhan institusional agar masyarakat dapat mempercayai sistem peradilan (Onyshchuk, 2023; Цувіна, 2019). Dengan demikian, asas ini tidak semata-mata melarang "hakim sebagai orang" mengadili perkaranya sendiri, melainkan juga melarang desain kelembagaan yang menempatkan suatu organ pada posisi "pihak yang berkepentingan sekaligus pemutus" (misalnya, lembaga menguji norma yang mengatur eksistensi dan kepentingannya sendiri) (Ilyas & Prasetio, 2022; Prakosa et al., 2019).

Kebutuhan mencegah bias tersebut berkaitan erat dengan konsep "benturan kepentingan" (conflict of interest). Dalam studi komparatif mengenai konflik kepentingan, benturan kepentingan dijelaskan sebagai keadaan faktual ketika orang yang sama dibebani untuk mengejar atau menyelesaikan dua kepentingan atau lebih yang saling bertentangan/berkonflik (حنتوش, 2023). Dalam perspektif kebijakan antikorupsi, konflik kepentingan juga dipahami sebagai salah satu pintu masuk terjadinya penyalahgunaan fungsi dan kejahatan korupsi (misalnya penyalahgunaan jabatan atau trading in influence), sehingga rezim pencegahannya tidak hanya bernilai etik melainkan juga bernilai protektif bagi kepentingan umum (الشركسي, 2026; عاشور & عجيل, 2025). Dalam konteks peradilan, logika yang sama berlaku: ketika hakim (atau organ adjudikatif) menilai perkara yang berimplikasi pada kepentingannya, risiko distorsi penilaian meningkat dan legitimasi putusan menurun karena keputusan tidak lagi tampak imparsial (Moussa, 2023; Prakosa et al., 2019).

________________________________________

3. Posisi Hakim dalam Peradilan Islam dan Kebutuhan Imparsialitas

Sumber yang tersedia menegaskan bahwa dalam hukum Islam, hakim dipahami sebagai pejabat yang menjalankan tugas kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan sengketa, yakni pejabat pengadilan yang diberi otorisasi oleh kepala negara untuk memutus perselisihan (Subhan et al., 2023). Rumusan ini penting karena menunjukkan bahwa "hakim" (dalam kerangka syariah) adalah pemegang amanah publik, sehingga tuntutan independensi dan imparsialitas dapat dibaca sebagai konsekuensi dari sifat jabatan kehakiman itu sendiri (Onyshchuk, 2023; Subhan et al., 2023). Selain itu, literatur yang sama menekankan prinsip kepastian hukum dalam Islam melalui gambaran tentang "hukum Tuhan sebagai otoritas tertinggi" dan contoh penegasan kepastian hukum (yang dikaitkan penulisnya dengan Surah Al-Isra ayat 15) (Subhan et al., 2023). Walaupun sumber ini tidak secara eksplisit mengaitkan ayat tersebut dengan nemo judex, ia memberikan landasan bahwa peradilan Islam diproyeksikan bekerja dalam horizon nilai kepastian dan otoritas norma yang harus ditegakkan secara bertanggung jawab (Patawari, 2019; Subhan et al., 2023).

Keterkaitan dengan praktik kelembagaan juga terlihat dari uraian mengenai Peradilan Agama di Indonesia: peradilan ini berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang-bidang tertentu (seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah) yang keseluruhannya dijalankan berdasarkan hukum Islam (Patawari, 2019). Karena jenis perkara tersebut menyangkut hak-hak privat yang sensitif, tuntutan prosedural seperti imparsialitas dan larangan konflik kepentingan menjadi sangat relevan sebagai prasyarat perlindungan hak (Ojumu et al., 2022; Uzoechi, 2019). Pada titik inilah asas nemo judex in causa sua dapat dipahami sebagai perangkat prosedural untuk memastikan bahwa penegakan hukum Islam dalam forum peradilan tidak tercemar kepentingan personal atau institusional pihak yang memutus (Aminah & Syahputra, 2022; Subhan et al., 2023).

________________________________________

4. Asas Nemo Judex sebagai Bagian dari Fair Hearing dan Natural Justice: Implikasi Normatif bagi Putusan

Doktrin fair hearing dalam banyak rujukan dipahami berasal dari prinsip natural justice dengan dua pilar utama: audi alteram partem dan nemo judex in causa sua (Ojumu et al., 2022; Uzoechi, 2019). Pilar pertama memastikan para pihak tidak "dihukum tanpa didengar", sedangkan pilar kedua memastikan pihak yang memutus tidak berada dalam situasi kepentingan atau bias yang patut dikhawatirkan (Garant, 2005; Ojumu et al., 2022). Dalam perkembangan hukum administrasi dan peradilan semu (quasi-judicial), asas nemo judex juga dijelaskan sebagai dasar pembatalan keputusan apabila terdapat "reasonable apprehension of bias" (kekhawatiran bias yang wajar) karena keterlibatan, tindakan masa lalu, atau posisi kepentingan anggota tribunal (Garant, 2005; Цувіна, 2019). Dengan kata lain, pelanggaran asas ini bukan sekadar cacat etik, tetapi dapat menjadi cacat legitimasi prosedural yang menggerogoti kualitas keadilan putusan (Garant, 2005; Uzoechi, 2019).

Konsekuensi normatif tersebut tampak dalam studi yang menyoroti putusan atau struktur adjudikasi yang dinilai melanggar nemo judex. Dalam analisis kewenangan Bawaslu yang menjalankan fungsi quasi-court, misalnya, pelanggaran asas nemo judex in causa sua dipandang sebagai pelanggaran prinsip universal dalam sistem peradilan dan dikaitkan dengan implikasi yuridis terhadap putusan serta pertanggungjawaban pejabat yang melanggar (Susanto, 2020). Dalam kajian lain tentang mekanisme pengawasan perubahan perilaku di KPPU, norma yang menempatkan "tim pengawas" pada posisi kewenangan yang dinilai tidak memenuhi asas nemo judex disimpulkan tidak selaras dengan prinsip larangan mengadili perkara sendiri (Fauzan & Anisah, 2023; Mustafa et al., 2023). Kedua contoh ini memperlihatkan bahwa nemo judex bekerja sebagai instrumen penilaian "kesehatan prosedural" suatu mekanisme penyelesaian perkara, baik di ranah peradilan formal maupun ranah lembaga administratif yang diberi fungsi adjudikasi (Fauzan & Anisah, 2023; Garant, 2005).

________________________________________

5. Bentuk Pelanggaran dan Risiko Sistemik: dari "Hakim Individu" sampai "Lembaga Mengadili Kepentingannya"

Pelanggaran asas nemo judex dapat muncul pada level individu, misalnya ketika pejabat yang menyusun tuduhan sekaligus hadir atau berperan dalam pemeriksaan, sehingga secara fungsional berada pada posisi "penuntut sekaligus pengadil" (Mustafa et al., 2023; Uzoechi, 2019). Literatur tentang fair hearing bahkan memberi contoh keadaan "prosecutor and judge in his own case" sebagai bentuk klasik pelanggaran pilar kedua natural justice (Ojumu et al., 2022; Uzoechi, 2019). Pada level ini, intinya adalah adanya kepentingan personal atau keterlibatan yang cukup untuk menimbulkan bias atau setidaknya kekhawatiran bias yang wajar (Garant, 2005; Ibrahim & Mohamed, 2019). Kerangka ini konsisten dengan pemahaman bahwa asas nemo judex menuntut diskualifikasi pihak yang memiliki kepentingan finansial atau personal dari peran adjudikatif (Ibrahim & Mohamed, 2019; Moussa, 2023).

Namun, problem yang lebih kompleks muncul pada level kelembagaan: ketika suatu institusi peradilan atau organ konstitusional memutus perkara yang terkait langsung dengan eksistensi, kewenangan, atau kepentingan institusionalnya sendiri, maka muncul ketegangan antara kebutuhan "memberi jawaban hukum" dan tuntutan "tidak mengadili kepentingan sendiri" (Lailam, 2016; Maladi, 2016). Sejumlah tulisan tentang Mahkamah Konstitusi Indonesia menandai adanya problem penerapan nemo judex idoneus in propria causa ketika Mahkamah menguji undang-undang yang mengatur dirinya, serta benturan dengan asas ius curia novit (kewajiban pengadilan untuk memeriksa dan memberi penyelesaian atas perkara yang diajukan) (Lailam, 2016; Maladi, 2016). Analisis mengenai konflik asas ini menegaskan bahwa terdapat perdebatan tentang kemungkinan pengecualian penerapan nemo judex dalam konteks tertentu, namun juga menegaskan bahwa asas tersebut tetap dipandang mutlak untuk peradilan umum sehingga pengenyampingannya harus diposisikan sebagai isu serius akuntabilitas (Lailam, 2016a; Maladi, 2016). Dengan demikian, dalam tata kelola peradilan, "nemo judex" tidak hanya isu etik personal, tetapi juga isu desain kewenangan dan pembatasan konflik kepentingan institusional (Ilyas & Prasetio, 2022; Prakosa et al., 2019).

________________________________________

6. Nemo Judex dan Pengawasan (Hisbah) dalam Siyasah Dusturiyah: Mencegah Kekuasaan Tanpa Kontrol

Dalam perspektif siyasah dusturiyah yang dibahas dalam kajian hubungan kelembagaan, kebutuhan pengawasan terhadap profesi hakim dan institusi peradilan dipandang penting agar tidak ada lembaga yang lepas dari pengawasan lembaga lain, dan gagasan ini dikaitkan dengan konsepsi Wilayatul Hisbah (Suntana & Alfaridah, 2022). Walaupun kajian tersebut berangkat dari problem hubungan Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi pascaPutusan MK No. 005/PUU-IV/2006, intinya adalah adanya prinsip bahwa mekanisme pengawasan eksternal diperlukan agar institusi tidak berada dalam posisi "mengatur dan menilai dirinya sendiri" tanpa kontrol yang memadai (Prakosa et al., 2019; Suntana & Alfaridah, 2022). Dalam bahasa nemo judex, argumen ini dapat dibaca sebagai penolakan terhadap situasi kelembagaan yang menciptakan adjudikasi atau penilaian etik yang "berputar di dalam" institusi yang sama dan karenanya rawan konflik kepentingan (Ilyas & Prasetio, 2022; Prakosa et al., 2019).

Sejalan dengan itu, kajian tentang sistem pengawasan hakim konstitusi menilai bahwa pengawasan melalui Dewan Etik dan Majelis Kehormatan MK menyimpangi asas nemo judex idoneus in propria causa ketika salah satu anggota struktur pengawasan berasal dari hakim konstitusi, karena kondisi itu dipahami sebagai "mengadili perkaranya sendiri" (Ahmad et al., 2023; Prakosa et al., 2019). Karena itu, rekomendasi pembaruan (reinventing) pengawasan diarahkan untuk memperkuat jaminan imparsialitas melalui desain keanggotaan yang mengurangi konflik kepentingan (Ahmad et al., 2023; Prakosa et al., 2019). Dalam sintesis, diskursus hisbah sebagai pengawasan dan diskursus nemo judex sebagai larangan konflik kepentingan sama-sama bergerak pada tujuan menjaga integritas keputusan dan kepercayaan publik pada lembaga yang memutus dan mengawasi (Onyshchuk, 2023; Suntana & Alfaridah, 2022).

________________________________________

7. Aplikasi pada Peradilan Islam di Indonesia: Mahkamah Syar'iyah, Objektivitas, dan Problem Hakim Tunggal

Relevansi praktis asas ini pada peradilan Islam tampak jelas dalam studi mengenai Mahkamah Syar'iyah Langsa. Kajian tersebut menautkan asas imparsialitas, kesempatan membela diri (audi et alteram partem), objektivitas (no bias), dan secara eksplisit menyebut prinsip "nemo judex in re sua" sebagai tuntutan bahwa hakim tidak boleh mengadili perkara di mana ia terlibat dalam perkara a quo (Aminah & Syahputra, 2022). Dengan demikian, dalam forum peradilan syariah, nemo judex diposisikan sebagai bagian dari perangkat prinsip peradilan yang menjaga objektivitas dan menghindari kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang dapat memengaruhi putusan (Aminah & Syahputra, 2022; Ojumu et al., 2022). Ini memperlihatkan bahwa pembicaraan "menurut hukum Islam" pada level institusi (Mahkamah Syar'iyah sebagai pengadilan bagi perkara tertentu umat Islam) memasukkan nemo judex sebagai prinsip yang patut dijunjung demi pemeriksaan yang objektif (Aminah & Syahputra, 2022; Patawari, 2019).

Kajian yang sama juga menyoroti isu struktur pemeriksa perkara: pengaturan susunan hakim majelis dipahami dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan yang objektif, tetapi praktik persidangan dengan hakim tunggal diterapkan karena keterbatasan hakim dan dinilai berpotensi berdampak pada ketidakobjektifan karena putusan "hanya tertuntun pada satu orang hakim saja" (Aminah & Syahputra, 2022). Walaupun problem ini bukan identik dengan nemo judex (karena nemo judex berfokus pada konflik kepentingan), studi tersebut menempatkan objektivitas dan no-bias sebagai prinsip yang harus dijaga dalam peradilan syariah, sehingga desain kelembagaan (majelis vs. hakim tunggal) diperdebatkan dari sudut jaminan objektivitas (Aminah & Syahputra, 2022; Garant, 2005). Dalam sintesis, penerapan nemo judex dalam peradilan Islam tidak cukup hanya berupa norma etik, melainkan memerlukan dukungan desain prosedural dan kelembagaan yang meminimalkan risiko bias — baik bias karena kepentingan, maupun bias karena lemahnya mekanisme internal checks and balances (Aminah & Syahputra, 2022; Suntana & Alfaridah, 2022).

________________________________________

8. Konflik Kepentingan di Luar Pengadilan sebagai Analogi Kebijakan: Mengapa Pencegahan Diperlukan

Alasan kebijakan di balik nemo judex menjadi lebih mudah dipahami ketika dibandingkan dengan rezim konflik kepentingan di sektor lain. Studi tentang konflik kepentingan pada perusahaan pemeringkat kredit menegaskan bahwa beberapa negara telah mulai meletakkan aturan konflik kepentingan dengan tujuan menjamin "good administration" yang menegaskan integritas dan transparansi di hadapan publik, dan mendefinisikan konflik kepentingan sebagai situasi ketika seseorang harus menindaklanjuti dua atau lebih kepentingan yang saling bertentangan (حنتوش, 2023). Dalam konteks perlindungan harta anak di bawah umur, konflik kepentingan bahkan disebut sebagai salah satu faktor yang dapat melemahkan perlindungan hukum (misalnya karena pihak yang mewakili kepentingan anak bertindak dengan itikad buruk atau memiliki benturan kepentingan) (عاشور & عجيل, 2025). Sementara itu, kajian tata kelola perusahaan nirlaba juga menyoroti kebutuhan aturan yang lebih efektif untuk mencegah konflik kepentingan dan menegaskan tanggung jawab organ pengurus (الخياط, 2025). Ketiga contoh tersebut, walau berada di luar arena peradilan, memperlihatkan satu benang merah: ketika konflik kepentingan dibiarkan, kualitas keputusan dan kepercayaan publik menurun, sehingga pencegahan perlu dilembagakan melalui aturan dan mekanisme yang efektif (حنتوش, 2023; عاشور & عجيل, 2025).

Analogi kebijakan ini penting bagi peradilan Islam maupun peradilan pada umumnya. Jika sektor pasar modal, perlindungan anak, dan tata kelola organisasi saja menuntut pengamanan konflik kepentingan demi integritas keputusan, maka peradilan — yang memutus hak dan kewajiban pihak — memerlukan standar yang setidaknya sama ketatnya (Ojumu et al., 2022; Uzoechi, 2019). Dalam bahasa natural justice, pelanggaran nemo judex bukan semata kesalahan prosedural, tetapi ancaman terhadap fondasi keadilan prosedural itu sendiri (Ojumu et al., 2022; Uzoechi, 2019). Karena itu, "menurut hukum Islam" yang memandang hakim sebagai pejabat kehakiman yang menjalankan amanah penyelesaian sengketa, kebutuhan pencegahan konflik kepentingan dapat dipahami sebagai bagian dari menjaga integritas amanah publik tersebut (Aminah & Syahputra, 2022; Subhan et al., 2023).

________________________________________

9. Ketegangan Praktik: Pengecualian Nemo Judex, Ius Curia Novit, dan Risiko "Anti-Akuntabilitas"

Sebagian literatur Indonesia menunjukkan adanya ketegangan antara nemo judex idoneus in propria causa dan ius curia novit dalam praktik Mahkamah Konstitusi, terutama ketika objek pengujian berkaitan dengan undang-undang yang mengatur eksistensi atau kewenangan Mahkamah (Lailam, 2016b; Maladi, 2016). Dalam pembacaan atas Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006, misalnya, dikemukakan bahwa pengenyampingan asas nemo judex terjadi melalui konstruksi penafsiran untuk "memenangkan" ius curia novit — yakni mandat agar pengadilan memberi penyelesaian atas isu konstitusional yang diajukan kepadanya (Lailam, 2016a; Maladi, 2016). Literatur ini juga menegaskan adanya pandangan bahwa pengecualian penerapan nemo judex mungkin dilakukan pada konteks tertentu, tetapi ia tetap diposisikan tidak layak dikesampingkan dalam peradilan umum (Lailam, 2016a; Maladi, 2016). Artinya, sekalipun ada wacana pengecualian, pengecualian tersebut bersifat kontroversial dan berpotensi menghadirkan persoalan akuntabilitas, karena tampak seperti lembaga menggunakan posisinya untuk memutus isu yang menyangkut dirinya sendiri (Lailam, 2016b; Prakosa et al., 2019).

Kekhawatiran akuntabilitas itu juga tampak dalam serangkaian tulisan yang mengkritik potensi pelanggaran nemo judex oleh Mahkamah Konstitusi dan menyerukan penguatan kembali prinsip tersebut. Misalnya, kajian tentang pendekatan constitutional dialogue menempatkan "menghidupkan asas nemo judex idoneus in propria causa" sebagai sesuatu yang diperlukan karena salah satu undang-undang yang banyak diuji adalah UU MK, sehingga memunculkan persoalan imparsialitas putusan (Ahmad et al., 2023; Baihaki et al., 2020). Di sisi lain, tulisan tentang politik hukum perubahan UU MK mengajukan pertanyaan eksplisit: apakah MK akan menolak pengujian UU MK karena asas nemo judex, atau tetap menguji dan dengan demikian menguji kenegarawanan para hakim konstitusi (Dahoklory, 2021; Maladi, 2016). Rangkaian ini memperlihatkan bahwa nemo judex bekerja sebagai parameter legitimasi yang terus-menerus menuntut pembenahan desain pengujian norma agar tidak jatuh pada situasi "lembaga menjadi hakim untuk kepentingannya sendiri" (Ahmad et al., 2023; Ilyas & Prasetio, 2022).

________________________________________

10. Penutup: Formulasi Operasional Asas Nemo Judex bagi Peradilan Islam

Berdasarkan sumber yang tersedia, asas nemo judex in causa sua dapat dirumuskan secara operasional untuk konteks peradilan Islam sebagai berikut.

Pertama, karena peradilan Islam (misalnya Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah) memeriksa sengketa antar umat Islam pada bidang-bidang privat tertentu berdasarkan hukum Islam, ia memerlukan standar prosedural yang menjamin objektivitas, no-bias, dan larangan hakim mengadili perkara yang melibatkan dirinya — dan prinsip ini secara eksplisit diakui sebagai bagian dari prinsip peradilan pada Mahkamah Syar'iyah (Aminah & Syahputra, 2022; Patawari, 2019).

Kedua, asas ini harus dipahami sebagai instrumen pencegahan konflik kepentingan: baik konflik kepentingan personal (hakim memiliki kepentingan finansial/personal) maupun konflik kepentingan institusional (lembaga memutus isu yang menyangkut kepentingannya), karena kedua bentuk konflik tersebut merusak imparsialitas dan kepercayaan publik pada peradilan (Ibrahim & Mohamed, 2019; Moussa, 2023).

Ketiga, penguatan mekanisme pengawasan dan desain kelembagaan — yang dalam diskursus siyasah dusturiyah dikaitkan dengan kebutuhan agar tidak ada lembaga yang lepas dari pengawasan (Wilayatul Hisbah) — dapat dipandang sebagai strategi sistemik agar asas nemo judex bukan hanya slogan etik, melainkan bekerja sebagai pengaman institusional terhadap penyalahgunaan kewenangan (Prakosa et al., 2019; Suntana & Alfaridah, 2022).

Dengan orientasi tersebut, larangan "seseorang menjadi hakim dalam perkaranya sendiri" berfungsi bukan sekadar larangan formal, tetapi sebagai syarat dasar keadilan prosedural yang menopang legitimasi putusan dan misi peradilan dalam menegakkan keadilan bagi para pihak (Ojumu et al., 2022; Onyshchuk, 2023; Uzoechi, 2019).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ahmad, A., Wantu, F. M., & Ismail, D. E. (2023). Convergence of constitutional interpretation to the test of laws through a constitutional dialogue approach. Jurnal Konstitusi, 20(3), 514–535. https://doi.org/10.31078/jk3038

Aminah, A., & Syahputra, N. (2022). Penerapan hakim tunggal di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 17(1), 118–130. https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5843

Baihaki, M., Fathudin, F., & Kharlie, A. T. (2020). Problematika kebijakan hukum terbuka (open legal policy) masa jabatan hakim konstitusi. Jurnal Konstitusi, 17(3), 652–675. https://doi.org/10.31078/jk1739

Dahoklory, M. V. (2021). Menilik arah politik perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi. Masalah-Masalah Hukum, 50(2), 222–231. https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.222-231

Fauzan, A., & Anisah, S. (2023). Kedudukan hukum tim pengawas mekanisme perubahan perilaku di KPPU RI: Perspektif asas nemo judex in causa sua. Jurnal Lex Renaissance, 8(2), 307–325. https://doi.org/10.20885/jlr.vol8.iss2.art7

Garant, P. (2005). Les exigences de l'impartialité quasi-judiciaire. Les Cahiers De Droit, 18(2–3), 585–594. https://doi.org/10.7202/042178ar

Gentile, G. (2022). Autonomous but interdependent: Constitutional traditions on judicial protection and the general principle of effective judicial protection. Maastricht Journal of European and Comparative Law, 29(6), 685–707. https://doi.org/10.1177/1023263x231158489

Ibrahim, Z., & Mohamed, A. M. T. (2019). Reasonable opportunity of being heard under Article 135(2) of the Federal Constitution: A mist. International Journal of Law Government and Communication, 113–120. https://doi.org/10.35631/ijlgc.4150012

Ilyas, A., & Prasetio, D. E. (2022). Problematika Peraturan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya. Jurnal Konstitusi, 19(4), 794–818. https://doi.org/10.31078/jk1943

Lailam, T. (2016a). Konstruksi pertentangan norma hukum dalam skema pengujian undang-undang. Jurnal Konstitusi, 11(1), 18. https://doi.org/10.31078/jk1112

Lailam, T. (2016b). Pro-kontra kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang yang mengatur eksistensinya. Jurnal Konstitusi, 12(4), 795. https://doi.org/10.31078/jk1247

Maladi, Y. (2016). Benturan asas nemo judex idoneus in propria causa dan asas ius curia novit: Telaah yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Jurnal Konstitusi, 7(2), 001. https://doi.org/10.31078/jk721

Moussa, M. (2023). The shackles of veto: On the American parallel of Article 19 TFEU and its tension with procedural justice. Cambridge Yearbook of European Legal Studies, 25, 122–140. https://doi.org/10.1017/cel.2023.6

Mustafa, M. S. A., Othman, Y., Malib, M. A., & Mahat, I. R. (2023). Managing the rules of natural justice amongst teachers in Melaka. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 12(1). https://doi.org/10.6007/ijarped/v12-i1/16704

Ojumu, C., Emeje, A., & Nwajah, P. O. (2022). Jurisprudential examination of the constituent kernels of fair hearing. Abuad Law Journal, 10(1), 1–25. https://doi.org/10.53982/alj.2022.1001.01-j

Onyshchuk, I. (2023). Independence of constitutional justice bodies as a prerequisite for the rule of law. https://doi.org/10.36059/978-966-397-298-5-110

Patawari. (2019). Sistem peradilan di Indonesia. https://doi.org/10.31219/osf.io/c7g3u

Prakosa, A., Alanda, P. P., Istianah, N., & Rohman, L. (2019). Contradictory impartiality principle in the supervisory system of constitutional court judges. Jurnal Cakrawala Hukum, 10(2). https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3470

Subhan, A., Rato, D., & Anggono, B. D. (2023). Equal legal standing of citizens in judicial review of constitutional court law: A multicultural perspective to achieve legal certainty. Kawanua International Journal of Multicultural Studies, 4(2), 139–151. https://doi.org/10.30984/kijms.v4i2.710

Suntana, I., & Alfaridah, D. I. (2022). Hubungan kelembagaan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi: Analisis siyasah dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara (JAPHTN-HAN), 1(2). https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.29

Susanto, A. (2020). Kewenangan judisial Badan Pengawas Pemilu dalam perspektif asas nemo judex in causa sua. MLJ Merdeka Law Journal, 1(2), 51–59. https://doi.org/10.26905/mlj.v2i1.5495

Uzoechi, R. A. (2019). The extent of the applicability of the principle of fair hearing in administrative adjudication in Nigeria. https://doi.org/10.31219/osf.io/xdyp9

Цувіна, Т. (2019). Independence and impartiality of the court as elements of rule of law in civil procedure. Theory and Practice of Jurisprudence, 2(16), 5. https://doi.org/10.21564/2225-6555.2019.16.186025

الخياط، ع. أ. (2025). الشركات غير الربحية في قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016: دعوة للتنقيح. مجلة الحقوق، 49(1)، 36. https://doi.org/10.34120/jol.v49i1.3509

الشركسي، م. م. (2026). مكافحة جرائم تعارض المصالح في القانون الليبي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. Delalat Journal of Humanities and Educational Sciences، 1. https://doi.org/10.64516/delalat.v1i.19

حنتوش، م. د. ج. ح. (2023). شركات التصنيف الائتماني وحالات تعارض المصالح فيها (دراسة مقارنة). Al-Mahad Journal، (12)، 447–468. https://doi.org/10.61353/ma.0120447

عاشور، ع. ع.، & عجيل، و. ع. (2025). النظام القانوني لحماية أموال القاصر في القانون العراقي. Journal of Babylon Center for Humanities Studies، 15(6)، 263–284. https://doi.org/10.66026/ax5g0321