01194 - Asas Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam: Prinsip Perlakuan Adil bagi Setiap Orang

Abstract

This article synthesizes the concept of the principle of justice (asas keadilan) in Islamic law as a normative-theological principle that mandates fair treatment for every person. Justice in Islamic law is not merely a formal ethical idea derived from human preference, but a normative value inherent in Islamic teachings that serves as a fundamental principle across various Islamic scholarly disciplines, including theology and law. Through a literature review approach, this article examines the theological foundations of justice, its dimensions (equality, proportionality, and placing things in their proper place), its relationship with maslahah, procedural and substantive justice, access to justice, and its application across various domains including family law, criminal law, economic transactions, and state governance. The results of this synthesis show that the principle of justice in Islamic law demands equality before the law, judicial independence, access to legal aid, and protection of vulnerable parties, as well as a critical evaluation of policies and regulations that create disparities in treatment. Ultimately, the principle that "law must provide fair treatment to every person" in the perspective of Islamic law does not merely mean formal equality, but also the enforcement of substantive justice connected to maslahah, morality, and the protection of human dignity across all domains of life.

Keywords: asas keadilan, Islamic law, equality before the law, substantive justice, maslahah

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mensintesis konsep asas keadilan dalam hukum Islam sebagai prinsip normatif-teologis yang mewajibkan perlakuan adil kepada setiap orang. Keadilan dalam hukum Islam bukan sekadar gagasan etis formal yang bersumber dari preferensi manusia, melainkan nilai normatif yang melekat pada ajaran Islam dan menjadi prinsip fundamental dalam berbagai disiplin keilmuan Islam, termasuk teologi dan hukum. Melalui pendekatan kajian pustaka, artikel ini menelaah landasan teologis keadilan, dimensi-dimensinya (persamaan, proporsionalitas, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya), kaitannya dengan maslahah, keadilan prosedural dan substantif, akses terhadap keadilan, serta penerapannya dalam berbagai ranah, meliputi hukum keluarga, hukum pidana, transaksi ekonomi, dan tata kelola negara. Hasil sintesis menunjukkan bahwa asas keadilan dalam hukum Islam menuntut persamaan di hadapan hukum, independensi peradilan, akses bantuan hukum, dan perlindungan pihak rentan, serta evaluasi kritis atas kebijakan dan regulasi yang menciptakan disparitas perlakuan. Pada akhirnya, prinsip "hukum harus memberikan perlakuan yang adil kepada setiap orang" dalam perspektif hukum Islam tidak hanya berarti kesetaraan formal, tetapi juga penegakan keadilan substantif yang terhubung dengan maslahat, moralitas, dan perlindungan martabat manusia dalam seluruh ranah kehidupan.

Kata kunci: asas keadilan, hukum Islam, persamaan di hadapan hukum, keadilan substantif, maslahah

________________________________________

1. Pendahuluan

Asas keadilan menurut hukum Islam berangkat dari keyakinan bahwa keadilan bukan sekadar gagasan etis yang bersumber dari preferensi manusia, melainkan nilai normatif yang melekat pada ajaran Islam dan menjadi prinsip fundamental dalam berbagai disiplin keilmuan Islam, termasuk teologi dan hukum (Taqiyuddin, 2019; Zulkarnain, 2021). Dalam kerangka ini, pembahasan keadilan selalu terhubung dengan konsepsi hak dan kewajiban; Islam tidak hanya mengenal kewajiban (taklīf) tetapi juga hak (ḥaqq), dan penetapan maupun pemberian hak tersebut tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan (Taqiyuddin, 2019; Zulkarnain, 2021). Karena itu, prinsip "hukum harus memberikan perlakuan yang adil kepada setiap orang" dalam perspektif hukum Islam tidak berhenti pada slogan kesetaraan formal, tetapi menuntut realisasi keadilan sebagai orientasi substantif yang mengatur relasi manusia dengan Tuhan (dimensi vertikal) sekaligus relasi antarmanusia (dimensi horizontal) (Taqiyuddin, 2019; Zulkarnain, 2021).

Sejumlah karya dalam kajian hukum Islam menegaskan bahwa asas keadilan bekerja sebagai dasar legitimasi penegakan hukum: hukum dan penegakannya sangat erat dengan keadilan, dan salah satu makna keadilan dalam penegakan hukum adalah memperlakukan orang lain dengan perlakuan yang sama sehingga penegak hukum tidak membeda-bedakan pihak yang berhadapan dengan hukum (Akbar et al., 2022). Di saat yang sama, literatur juga mengingatkan bahwa "adil" tidak identik dengan "penyamarataan" (equality dalam arti menyamakan segala hal), melainkan berkaitan dengan penempatan hak dan kewajiban secara proporsional dan pemberian hak kepada pemiliknya (Keri et al., 2022; Rosida, 2023). Dengan demikian, artikel ini mensintesis konsepsi asas keadilan dalam hukum Islam sebagai prinsip yang mewajibkan perlakuan adil tanpa diskriminasi, namun tetap membuka ruang proporsionalitas sesuai keadaan, kebutuhan, dan kapasitas yang relevan secara moral-hukum (Keri et al., 2022; Rosida, 2023).

________________________________________

2. Landasan Teologis dan Normatif: Keadilan sebagai Mandat Wahyu dan Sifat Allah

Dalam literatur teologi Islam, keadilan dipahami sebagai konsep yang secara inheren terkait dengan cara Islam menata hak dan kewajiban, serta secara luas "diindoktrinasikan" oleh berbagai aspek keilmuan (filsafat, akhlak, teologi, hukum) (Zulkarnain, 2021). Keadilan juga diletakkan pada fondasi teologis: Allah dipahami sebagai sumber keadilan yang mutlak, Maha Adil, dan lebih mengetahui kebenaran serta keadilan hakiki; kerangka ini menegaskan bahwa ukuran keadilan pada akhirnya tidak terlepas dari orientasi wahyu (Al-Qur'an dan Hadis) (Taqiyuddin, 2019; Zulkarnain, 2021). Karena itu, keadilan dalam hukum Islam diposisikan sebagai nilai substantif yang bermula dari otoritas normatif wahyu, bukan semata hasil penalaran manusia, meskipun penalaran tetap berperan dalam proses ijtihad (Amin, 2015; Taqiyuddin, 2019; Zulkarnain, 2021).

Sejalan dengan itu, kajian konseptual tentang keadilan dalam hukum Islam menegaskan bahwa jalan hukum menuju keadilan harus mengacu pada pedoman pokok Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis (Keri et al., 2022). Bahkan, sebagian literatur menekankan bahwa keadilan bersifat "absolut dan mengikat secara moral", sehingga kebencian terhadap pihak lain tidak boleh mendorong seseorang melanggar batas-batas keadilan; keadilan dipahami sangat dekat dengan ketakwaan (Keri et al., 2022). Penegasan semacam ini juga tampak pada penjelasan yang mengutip spirit ayat-ayat Al-Qur'an yang menyeru agar kebencian tidak melahirkan kesewenang-wenangan dan agar manusia menjadi penegak keadilan (Candrawati, 2018), sehingga asas keadilan berfungsi sebagai pengendali moral sekaligus pedoman normatif bagi praktik hukum (Candrawati, 2018; Keri et al., 2022).

________________________________________

3. Definisi dan Dimensi Asas Keadilan dalam Hukum Islam: Persamaan, Proporsionalitas, dan "Menempatkan Sesuatu pada Tempatnya"

Secara terminologis dalam literatur hukum keluarga Islam dan kemanusiaan, keadilan dalam hukum Islam dimaknai antara lain sebagai: (i) adil dalam arti "sama" atau tidak memihak/tidak berat sebelah; (ii) adil sebagai kesesuaian dan keseimbangan; dan (iii) adil sebagai perhatian terhadap hak individu dengan memberikan hak tersebut kepada pemiliknya (yakni menempatkan segala sesuatu pada tempatnya) (Keri et al., 2022). Dalam kajian tafsir tematik tentang keadilan, salah satu pengertian kunci keadilan dirumuskan sebagai "menempatkan sesuatu pada tempatnya" atau memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat; lawannya adalah kezaliman yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap hak pihak lain (Bazith, 2019). Rumusan "memberi hak kepada yang berhak" dan "meletakkan sesuatu pada tempatnya" ini juga digunakan dalam kajian keadilan Islam yang menyoroti perlunya ukuran yang tidak sekadar formal, melainkan memperhatikan beban dan kadar yang semestinya bagi setiap pihak (Farahi & Ramadhita, 2017).

Pada saat yang sama, beberapa karya menolak reduksi keadilan menjadi persamaan kuantitatif. Misalnya, literatur filsafat hukum Islam menekankan bahwa keadilan tidak otomatis tercapai bila semua orang diberi bagian yang "sama persis", karena hak dan kapasitas setiap orang tidak selalu sama; karena itu, "sama rata" tidak identik dengan "adil". Dalam bahasa lain, artikel tentang poligami dan keadilan menegaskan perbedaan antara keadilan dan penyamarataan: adil tidak harus sama rata dan "sama rasa" (Rosida, 2023). Perspektif ini kompatibel dengan rumusan keadilan dalam bantuan hukum yang mendefinisikan keadilan sebagai menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib, sekaligus menegaskan asas persamaan kedudukan di depan hukum (Putri & Caniago, 2021). Dengan demikian, asas keadilan dalam hukum Islam dapat dipahami sebagai gabungan antara tuntutan non-diskriminasi (persamaan martabat di hadapan hukum) dan tuntutan proporsionalitas (pemberian hak dan pembebanan kewajiban sesuai kadar yang patut) (Keri et al., 2022; Putri & Caniago, 2021; Rosida, 2023).

________________________________________

4. Keadilan sebagai Tujuan dan Orientasi Hukum Islam: Maslahah, Moralitas, dan Keadilan Substantif

Sejumlah literatur menegaskan keterkaitan erat antara hukum Islam dan keadilan: keadilan dipandang sebagai tujuan akhir hukum Islam; tidak dinamakan hukum bila tidak terdapat keadilan, dan realisasi keadilan memerlukan formulasi melalui norma hukum (Rosida, 2023). Secara konseptual, kajian filsafat hukum Islam juga menegaskan bahwa prinsip pembentukan hukum (prinsip keadilan) bersifat etis dan menuntut institusi legal yang independen agar keadilan dapat diwujudkan bagi warga negara/manusia (Amin, 2015). Dalam kerangka ini, hukum Islam tidak memisahkan secara tegas hukum positif dan moralitas; keadilan dipahami sebagai nilai moral dengan kekhasan tuntutan moralnya, sehingga teori hukum Islam cenderung menyatukan dimensi normatif, etis, dan legal (Taqiyuddin, 2019; Zulkarnain, 2021).

Orientasi kemaslahatan (maslahah) sering diletakkan sebagai jembatan yang menjelaskan bagaimana hukum Islam menargetkan keadilan substantif. Dalam tulisan tentang penegakan hukum negara dari perspektif filsafat hukum Islam, ditegaskan bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam adalah maslahat manusia yang universal, yang secara operasional juga disebut sebagai "keadilan sosial" (Sukmana et al., 2023). Pada ranah hukum pidana dan pemasyarakatan, literatur juga menegaskan bahwa keadilan diposisikan sebagai hal paling utama karena darinya muncul rasa aman, tertib, dan damai, serta dinyatakan sebagai prinsip penting dalam Piagam Madinah. Kerangka keadilan sebagai orientasi kemaslahatan ini juga muncul dalam diskusi mengenai integrasi keadilan moral, keadilan hukum, dan keadilan sosial dalam putusan pengadilan; tulisan tersebut menekankan bahwa menyeimbangkan ragam dimensi keadilan tidak mudah, tetapi menjadi arah ideal putusan demi kepentingan masyarakat (Rizani et al., 2023). Dengan demikian, asas keadilan dalam hukum Islam dapat dipahami sebagai prinsip yang mengarahkan proses ijtihad, pembentukan norma, dan praktik peradilan agar berpihak pada kemanfaatan yang adil bagi manusia—tanpa memutus hubungan hukum dengan moralitas (Amin, 2015; Rizani et al., 2023; Sukmana et al., 2023).

________________________________________

5. Asas Persamaan (Al-Musāwah) dan Larangan Diskriminasi: Inti "Perlakuan Adil kepada Setiap Orang"

Prinsip bahwa hukum harus memberikan perlakuan adil kepada setiap orang dalam perspektif hukum Islam banyak diekspresikan melalui prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan larangan diskriminasi (Hamzah et al., 2019; Syahrin et al., 2020). Literatur tentang persamaan kedudukan di hadapan hukum menegaskan bahwa equality before the law adalah prinsip yang sangat penting dalam penegakan hukum agar diskriminasi tidak terjadi, dan ditunjukkan sebagai praktik yang telah dikenal pada masa Nabi melalui Piagam Madinah yang mengandung prinsip perlakuan adil tanpa membedakan masyarakat biasa dan elit (Hamzah et al., 2019). Dalam konteks nomokrasi Islam, prinsip persamaan mencakup bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain; pada bidang hukum, persamaan memberi jaminan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama tanpa memandang kedudukan kaya atau biasa (Syahrin et al., 2020). Dalam perspektif negara hukum Islam, literatur juga menyatakan bahwa hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapa pun, dan putusan harus mencerminkan rasa keadilan hukum terhadap siapa pun (Subekti, 2019).

Dimensi non-diskriminatif ini juga dibicarakan dalam kajian-kajian kebijakan kontemporer. Misalnya, penelitian tentang Qanun Jinayat Aceh menekankan bahwa penegak hukum tidak boleh membeda-bedakan seseorang atas nama hukum jika tidak ingin hukum menjadi "tumpul ke atas tajam ke bawah", sekaligus menunjukkan adanya problem disparitas penerapan equality before the law ketika subjek hukum diperlakukan berbeda berdasarkan agama dalam qanun tersebut (Akbar et al., 2022). Selaras dengan itu, analisis kebijakan "Masjid Paripurna" di Pekanbaru dalam perspektif siyasah dusturiyah menyimpulkan bahwa kebijakan yang hanya memberikan status "paripurna" pada rumah ibadah Muslim dinilai tidak memenuhi prinsip keadilan dan persamaan karena menunjukkan keberpihakan pemerintah hanya kepada sebagian warga (Azkiah, 2022). Kedua contoh ini menguatkan gagasan bahwa asas keadilan dalam hukum Islam menuntut prinsip persamaan konstitusional dan penghindaran perlakuan khusus yang diskriminatif dalam kebijakan publik maupun penegakan hukum (Akbar et al., 2022; Azkiah, 2022).

________________________________________

6. Keadilan Prosedural dan Substantif: Kepastian Hukum, Pembuktian, dan Independensi Peradilan

Sebagian literatur memperlihatkan bahwa perintah Al-Qur'an tentang keadilan dalam penegakan hukum sering kali tidak hadir sebagai rincian operasional yang sangat teknis, sehingga keadilan prosedural dan keadilan substantif perlu dibedakan dan dihubungkan (Amin, 2015; Majid, 2020). Dalam kajian prinsip-prinsip penegakan hukum dalam perspektif Al-Qur'an, misalnya, dinyatakan bahwa Al-Qur'an tidak memberikan rincian operasional "equal justice under the law" secara detail; dari penafsiran tertentu atas ayat, perlakuan adil di depan hukum terhadap semua manusia dipahami sebagai keadilan formal (perlakuan lahir) dan bukan penilaian batiniah (Majid, 2020). Namun, filsafat hukum Islam menekankan bahwa keadilan prosedural merupakan aspek eksternal hukum yang menjadi tempat realisasi keadilan substantif, yakni upaya hakim menemukan kebenaran dan memberikan hukum ketika aturan formal tidak tegas (Amin, 2015). Dengan demikian, asas keadilan menuntut prosedur yang imparsial dan dapat diaudit, tetapi juga menuntut orientasi hasil yang melindungi hak secara substantif (Amin, 2015; Majid, 2020).

Dalam konteks ketatanegaraan Islam, prinsip peradilan bebas diposisikan berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan persamaan: hakim harus memiliki kewenangan yang bebas dari pengaruh siapa pun dan wajib menerapkan keadilan dan persamaan terhadap siapa pun (Syahrin et al., 2020). Perspektif negara hukum (Rechtstaat) dalam Islam menegaskan hal yang serupa: peradilan bebas merupakan persyaratan tegaknya prinsip keadilan dan persamaan hukum, dan hakim wajib menerapkan prinsip tersebut (Subekti, 2019). Sementara itu, kajian integrasi keadilan moral, legal, dan sosial menekankan kesulitan harmonisasi bila kepastian hukum diutamakan hingga mengabaikan keadilan moral dan sosial, sehingga penegakan hukum memerlukan orientasi integratif agar putusan tidak sekadar "benar secara prosedural" tetapi juga "adil secara bermakna" bagi masyarakat (Rizani et al., 2023). Sintesis ini menunjukkan bahwa "perlakuan adil kepada setiap orang" dalam hukum Islam memerlukan desain institusional—independensi peradilan, mekanisme koreksi putusan, dan sensitivitas moral-sosial—agar prosedur legal tidak memproduksi ketidakadilan substantif (Rizani et al., 2023; Subekti, 2019; Syahrin et al., 2020).

________________________________________

7. Akses terhadap Keadilan: Bantuan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Pihak Rentan

Asas keadilan dalam hukum Islam tidak hanya menuntut persamaan abstrak di depan hukum, tetapi juga menuntut mekanisme yang memungkinkan hak-hak warga terpenuhi, termasuk akses terhadap bantuan hukum (Putri & Caniago, 2021). Studi tentang bantuan hukum dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah menegaskan bahwa bantuan hukum dimaksudkan agar hak masyarakat terpenuhi dalam perkara di pengadilan maupun di luar pengadilan, dan penyelenggaraannya harus menggunakan prinsip keadilan (Putri & Caniago, 2021). Di dalamnya, keadilan dimaknai sebagai penempatan hak dan kewajiban secara proporsional dan pelaksanaan asas persamaan kedudukan dalam hukum, yaitu semua orang memiliki hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum (Putri & Caniago, 2021). Rumusan ini secara langsung mengoperasionalkan prinsip "perlakuan adil kepada setiap orang" melalui jaminan akses prosedural dan perlindungan hak dalam proses hukum (Keri et al., 2022; Putri & Caniago, 2021).

Dalam isu perlindungan anak, literatur menegaskan bahwa keadilan Islam melampaui batas identitas: keadilan yang diperintahkan Islam tidak dibatasi hanya kepada umat Islam, melainkan kepada segenap manusia termasuk anak, dan perlakuan adil merupakan kewajiban yang sangat dipentingkan dalam perlindungan anak (Candrawati, 2018). Kajian lain tentang perlindungan anak dalam konteks hukum Indonesia juga menekankan maqasid al-syari'ah sebagai dasar perlindungan, serta mengaitkan perlindungan anak dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan serta pendekatan pemulihan (restoratif). Dengan demikian, asas keadilan menuntut agar pihak rentan—misalnya anak—diperlakukan sebagai subjek hak yang harus dilindungi secara adil, bukan sekadar objek kebijakan (Candrawati, 2018).

________________________________________

8. Keadilan, Hak-Hak Sipil, dan "Persamaan di Hadapan Hukum": Pembelajaran dari Isu Anak di Luar Perkawinan

Dalam diskursus hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan keadilan, isu anak di luar perkawinan sering dibahas sebagai problem diskriminasi hak perdata yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan persamaan (Asnawi, 2016; Farahi & Ramadhita, 2017). Kajian mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak luar kawin menyatakan bahwa sebelum putusan tersebut, anak luar kawin tidak mendapatkan hak-hak keperdataannya secara adil baik menurut prinsip keadilan Islam, Barat, maupun perspektif HAM, sedangkan setelah putusan tersebut anak luar kawin memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah dengan syarat bukti medis (Farahi & Ramadhita, 2017). Dalam tulisan lain yang membahas politik hukum putusan yang sama, prinsip "equality before the law" ditegaskan sebagai basis untuk membangun masa depan anak di luar nikah dengan prinsip keadilan dan kesetaraan (Asnawi, 2016). Kedua rujukan ini memperlihatkan bagaimana asas keadilan dipahami sebagai larangan diskriminasi status sosial-kelahiran dalam akses hak perdata, serta bagaimana "perlakuan yang adil kepada setiap orang" dikaitkan dengan pemulihan hak-hak sipil pihak yang sebelumnya dirugikan (Asnawi, 2016; Farahi & Ramadhita, 2017).

Dalam perspektif konseptual yang digunakan kedua kajian tersebut, keadilan memuat unsur memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, memelihara hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak, serta menempatkan sesuatu pada tempatnya dan membebankan sesuatu sesuai daya pikul seseorang (Farahi & Ramadhita, 2017). Rumusan ini sejalan dengan terminologi keadilan sebagai pemberian hak kepada pemiliknya dan penempatan sesuatu pada tempatnya dalam literatur hukum Islam (Bazith, 2019; Keri et al., 2022). Artinya, sekalipun isu anak di luar perkawinan dibahas dalam konteks interaksi hukum negara dan putusan pengadilan, unsur-unsur konseptualnya tetap paralel dengan asas keadilan dalam hukum Islam: non-diskriminasi, perlindungan hak, dan proporsionalitas beban-kewajiban (Farahi & Ramadhita, 2017; Keri et al., 2022).

________________________________________

9. Keadilan dalam Hukum Pidana Islam: Perlindungan Korban, Proporsionalitas, dan Pemulihan

Dalam literatur hukum pidana Islam, keadilan dipresentasikan sebagai tuntutan perlakuan adil tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga korban dan masyarakat. Kajian tentang perlindungan korban dalam pembunuhan dan penganiayaan menegaskan bahwa korban harus diberikan keadilan karena mengalami penderitaan, namun pelaku yang dihukum juga harus tetap diperlakukan adil; perlakuan tidak adil dipahami sebagai kezaliman yang tidak dibenarkan (Panjaitan, 2022). Dalam kerangka itu, qishāṣ dipahami sebagai bentuk keadilan yang dibenarkan dalam hukum Islam, tetapi tidak selalu harus dilaksanakan karena dapat diganti dengan diyat ketika korban memberi maaf; substitusi ini dibaca sebagai bentuk perlindungan maksimal kepada korban dan juga sebagai bukti bahwa pendekatan pemulihan (restorative justice) telah dikenal dalam hukum Islam (Panjaitan, 2022). Dengan demikian, asas keadilan dalam hukum Islam tidak selalu berarti hukuman yang kaku, melainkan dapat menampung mekanisme pemulihan dan penyelesaian yang tetap menjaga martabat korban serta mempertimbangkan maslahat (Panjaitan, 2022).

Literatur lain tentang teologi keadilan dalam qishash dan poligami menegaskan bahwa keadilan mencakup perhatian terhadap hak individu dan pemberian hak kepada pemiliknya, sekaligus memuat makna kesamaan/ketidakberpihakan serta keseimbangan (Keri et al., 2022). Dengan menempatkan qishash dalam horizon teologi keadilan, hukum pidana dipahami sebagai ranah di mana keadilan berfungsi sebagai prinsip moral yang mengikat dan mengarahkan pembentukan maupun pelaksanaan hukum (Keri et al., 2022). Sintesis kedua rujukan ini menunjukkan bahwa "perlakuan adil kepada setiap orang" dalam hukum pidana Islam mencakup: (i) distribusi beban dan konsekuensi yang tidak sewenang-wenang; (ii) pemenuhan hak korban; dan (iii) pembatasan agar pembalasan tidak berubah menjadi kezaliman—dengan tetap membuka ruang pemaafan dan penggantian hukuman yang dianggap membawa maslahat (Keri et al., 2022; Panjaitan, 2022).

________________________________________

10. Keadilan dalam Hukum Keluarga: Syarat, Batas, dan Problem Pengukuran (Poligami sebagai Contoh)

Hukum keluarga sering menjadi arena yang menunjukkan kompleksitas asas keadilan karena keadilan di sini menuntut pemenuhan hak dan perlakuan adil di ranah yang juga sarat relasi emosional dan sosial. Literatur tentang poligami menyatakan bahwa poligami dibolehkan dengan syarat kemampuan berbuat adil; syarat adil ini ditegaskan dalam pembacaan terhadap ayat-ayat yang lazim dirujuk (misalnya QS an-Nisā' ayat 3 dan 129), dan bila tidak mampu berbuat adil maka dianjurkan cukup satu istri (Sari, 2021). Dalam pembahasan konsep adil menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, keadilan dalam poligami dijelaskan terutama terkait perlakuan lahiriah seperti pakaian, tempat, dan giliran (Sari, 2021). Kajian lain menegaskan bahwa syarat utama poligami dalam fikih maupun hukum positif Indonesia adalah adil, lahir dan batin, serta poligami dipahami sebagai solusi sosial tertentu sehingga tetap harus mengutamakan keadilan bagi istri dan anak (Setiyanto, 2017).

Namun, literatur juga menunjukkan adanya perdebatan filosofis tentang bagaimana keadilan itu diukur dan apa relasinya dengan kemaslahatan. Tulisan filsafat hukum Islam tentang poligami menyatakan bahwa poligami harus selaras dengan dua prinsip pokok hukum Islam: keadilan dan kemanfaatan (maslahah), serta keadilan yang dapat diukur disebut bersifat kualitatif dengan memperhatikan kemaslahatan (Wirdyaningsih, 2018). Sementara itu, artikel tentang keadilan dalam hukum Islam dan urgensinya terhadap poligami menekankan bahwa adil bukanlah penyamarataan; kebijakan harus tetap mengeksiskan keadilan, dan keadilan merupakan nilai ideal dalam pembuatan maupun pelaksanaan hukum Islam (Rosida, 2023). Dengan demikian, asas keadilan dalam hukum keluarga menuntut lebih dari sekadar pemenuhan syarat administratif: ia menuntut refleksi etis-legal tentang apakah pengaturan dan praktik benar-benar melindungi hak pihak rentan dan menghadirkan kemaslahatan, serta menolak pembacaan yang menyamakan keadilan dengan keseragaman (Rosida, 2023; Wirdyaningsih, 2018).

________________________________________

11. Keadilan Gender dan Prinsip Musāwah: Perlakuan Setara tanpa Diskriminasi

Dalam diskursus kontemporer, asas keadilan dalam hukum Islam juga diartikulasikan sebagai prinsip mabda' al-musāwah (kesetaraan) yang menekankan pentingnya perlakuan setara tanpa diskriminasi gender serta penegasan kesetaraan di hadapan hukum tanpa memandang jenis kelamin (Fitri et al., 2024). Kajian tentang hak cuti menstruasi dalam perspektif fiqh siyasah menegaskan bahwa prinsip musāwah menuntut perlakuan adil bagi pekerja perempuan, dan bahwa tujuan keadilan dalam hukum Islam adalah memastikan semua hak dan kewajiban terpenuhi bagi setiap individu (Fitri et al., 2024). Pada saat yang sama, kajian tersebut mengkritik implementasi regulasi yang dinilai belum memadai memenuhi kebutuhan pekerja perempuan dan dapat merugikan pekerja ketika pembayaran upah saat cuti bergantung pada kesepakatan dengan pemberi kerja (Fitri et al., 2024). Ini menunjukkan bahwa asas keadilan dipakai sebagai instrumen evaluasi: apakah hukum benar-benar melindungi hak secara setara dan responsif (Fitri et al., 2024).

Dalam perspektif tafsir tematik terhadap surat al-Nisā', kajian tentang hak-hak perempuan menyatakan bahwa isu kesetaraan hak perempuan dengan laki-laki merupakan isu sentral, dan surat tersebut juga memuat hak memilih pasangan, hak waris, serta tuntutan perlakuan adil (Munawaroh & Suryani, 2020). Dalam konteks poligami, tulisan itu menyatakan bahwa bila poligami terjadi, prinsip keadilan antaristri harus diutamakan (Munawaroh & Suryani, 2020). Dengan demikian, asas keadilan menurut hukum Islam bekerja sebagai prinsip normatif yang mencegah diskriminasi, menuntut pemenuhan hak, serta menempatkan kesetaraan sebagai isu inti dalam perlindungan martabat manusia—khususnya kelompok yang sering dimarginalkan (Fitri et al., 2024; Munawaroh & Suryani, 2020).

________________________________________

12. Keadilan dalam Muamalah dan Ekonomi: Larangan Eksploitasi, Transparansi, dan "Tidak Menzalimi dan Tidak Dizalimi"

Dalam ranah muamalah (transaksi sosial-ekonomi), asas keadilan berfungsi untuk mencegah eksploitasi dan praktik yang merugikan salah satu pihak. Dalam tafsir ekonomi Islam atas konsep adil dalam transaksi bisnis, ditegaskan bahwa tanpa keadilan akan terjadi eksploitasi manusia atas manusia; syariah melarang interaksi bisnis yang merugikan atau membahayakan salah satu pihak, karena hal itu berarti unsur kezaliman terpenuhi (Syantoso et al., 2018). Kajian tersebut juga menegaskan definisi adil dalam KBBI sebagai tidak berat sebelah/tidak memihak serta berpihak pada kebenaran, dan mengaitkannya dengan larangan diskriminasi dan ketidakjujuran dalam praktik ekonomi (Syantoso et al., 2018). Dengan demikian, asas keadilan dalam hukum Islam pada bidang ekonomi menuntut desain transaksi yang mencegah kezaliman, menegakkan keseimbangan posisi tawar, dan menjaga integritas pertukaran (Syantoso et al., 2018).

Prinsip tersebut teroperasionalkan, misalnya, dalam pembiayaan murabahah: penelitian tentang aktualisasi prinsip keadilan pada akad murabahah menegaskan bahwa praktik murabahah harus memperhatikan keadilan melalui transparansi, pemenuhan kewajiban, penanganan risiko, dan penetapan margin agar tidak ada eksploitasi; hasil penelitian menekankan margin yang adil, wajar, seimbang, serta kewajiban bank memberi informasi rinci kepada nasabah mengenai perhitungan margin (Marzuki & Marzuki, 2024). Dalam akad mudharabah, penelitian lain menegaskan pentingnya prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) yang menanggung keuntungan dan kerugian secara bersama, sebagai basis penerapan prinsip keadilan dalam lembaga keuangan syariah (Srisusilawati & Eprianti, 2017). Pada level institusional, studi persepsi nasabah pada penanganan pembiayaan bermasalah di bank syariah menegaskan perhatian penting pada prinsip keadilan dan menyatakan tidak terdapat pendzaliman terhadap nasabah dalam penanganan yang sesuai prinsip tersebut (Lubis, 2020). Sintesis ini menunjukkan bahwa "perlakuan adil kepada setiap orang" dalam ekonomi Islam tidak hanya berarti larangan riba atau gharar secara abstrak, tetapi menuntut transparansi, pembagian risiko/hasil yang wajar, dan pencegahan kerugian sepihak dalam relasi kontraktual (Lubis, 2020; Marzuki & Marzuki, 2024; Srisusilawati & Eprianti, 2017).

________________________________________

13. Keadilan Sosial-Ekonomi dan Distribusi: Kesetaraan Hak, Pencegahan Ketimpangan, dan Maqasid

Kajian nilai keadilan dalam ekonomi syariah menyatakan bahwa keadilan menempati posisi sentral dan secara garis besar bermakna keadaan ketika seluruh lapisan masyarakat mendapatkan kesamaan perlakuan, kesamaan kompensasi, hak hidup, dan menikmati pembangunan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan (Sofyan, 2019). Literatur ini juga menegaskan bahwa prinsip-prinsip dan asal-usul keadilan dalam Islam berasal dari Al-Qur'an dan Hadis, serta mengaitkan keadilan ekonomi dengan kesetaraan hak dan pencegahan ketimpangan sosial akibat ketidaksetaraan ekonomi (Sofyan, 2019). Dalam pembahasan sistem keuangan syariah, disebutkan bahwa keadilan sosial menganggap umat manusia sebagai satu keluarga dengan derajat yang sama di hadapan Allah, dan bahwa perlakuan adil membawa kesejahteraan karena kesejahteraan bergantung pada diberlakukannya hukum Allah dan dihilangkannya ketidakadilan. Dengan demikian, asas keadilan mengikat sekaligus tujuan sosial: ia menuntut distribusi yang tidak menindas dan mendorong kesejahteraan sebagai manifestasi etika syariah (Sofyan, 2019).

Kerangka maqasid dan maslahah juga digunakan untuk memaknai keadilan pada level sosial. Tulisan tentang penegakan hukum dari perspektif filsafat hukum Islam menegaskan bahwa maslahat kemanusiaan yang universal adalah fondasi fundamental pemikiran hukum Islam, yang secara operasional disebut "keadilan sosial" (Sukmana et al., 2023). Sementara itu, kajian pembagian harta bersama dalam perspektif hukum Islam menegaskan pentingnya implementasi moral justice (hak sesuai kewajiban) dan social justice (pertimbangan kesetaraan, keseimbangan hak-kewajiban, serta perhatian pada dhuafa, yatim, dan pihak membutuhkan) untuk mencapai keadilan yang lebih luas (Umar et al., 2023). Dua rujukan ini menguatkan bahwa asas keadilan menurut hukum Islam bukan sekadar keadilan individual, tetapi juga memuat mandat sosial yang menuntut mekanisme solidaritas dan perlindungan bagi kelompok rentan (Sukmana et al., 2023; Umar et al., 2023).

________________________________________

14. Keadilan dalam Tata Kelola Pemerintahan: Nomokrasi, Musyawarah, dan Kebijakan tanpa Keberpihakan Diskriminatif

Dalam perspektif politik Islam, prinsip keadilan disebut sebagai salah satu prinsip kunci nomokrasi Islam, dan bersumber dari Al-Qur'an (Syahrin et al., 2020). Literatur ketatanegaraan Islam menegaskan bahwa prinsip persamaan dalam nomokrasi Islam mencakup persamaan di segala bidang, dan bahwa Al-Qur'an menentang serta menolak setiap bentuk perlakuan yang dapat menghancurkan prinsip persamaan seperti diskriminasi (Syahrin et al., 2020). Dalam konteks ini, prinsip keadilan menuntut institusi peradilan yang bebas, putusan hakim yang mencerminkan rasa keadilan terhadap siapa pun, serta tata kelola negara yang menjamin perlindungan hukum yang setara (Subekti, 2019; Syahrin et al., 2020). Sejalan dengan itu, penelitian mengenai syura dalam ketatanegaraan menyatakan bahwa syura adalah salah satu prinsip dasar politik Islam bersama prinsip keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan akuntabilitas, serta bahwa keputusan harus bersifat adil bagi rakyat dan memberi kesempatan yang sama dalam deliberasi.

Dalam realitas kebijakan publik, literatur yang menilai kebijakan rumah ibadah "paripurna" menyimpulkan bahwa kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu bertentangan dengan prinsip keadilan dan persamaan dalam siyasah dusturiyah (Azkiah, 2022). Literatur tentang Qanun Jinayat Aceh juga menilai bahwa pembedaan subjek hukum berdasarkan agama menimbulkan problem diskriminasi: tidak adil bagi Muslim di satu sisi dan tidak adil bagi non-Muslim di sisi lain dalam konteks pilihan hukum dan pemberlakuan qanun (Akbar et al., 2022). Keduanya menunjukkan bahwa asas keadilan menuntut kebijakan yang tidak berpihak secara diskriminatif dan menghindari perlakuan khusus yang merusak prinsip persamaan di depan hukum (Akbar et al., 2022; Azkiah, 2022).

________________________________________

15. Tantangan Konseptual dan Praktis: Keadilan dalam Ushul Fiqh, Ijtihad, dan Dinamika Modern

Meskipun keadilan diakui sebagai nilai yang dikandung hukum Islam, literatur menyebut bahwa keadilan sebagai pembahasan hukum "sulit dijumpai" dalam kitab-kitab ushul fiqh, sehingga keadilan lebih sering hadir sebagai nilai substantif yang memerlukan kerja interpretasi dan ijtihad untuk diterapkan pada kasus-kasus yang terus berkembang (Amin, 2015; Taqiyuddin, 2019; Zulkarnain, 2021). Karena hukum Islam sebagai hasil ijtihad dapat berkembang menjangkau kasus-kasus yang lebih luas berdasarkan prinsip persamaan, keadilan menuntut metode penalaran yang dapat menghubungkan dalil-dalil dengan fakta sosial kontemporer (Taqiyuddin, 2019; Zulkarnain, 2021). Dalam konteks modern yang pluralistik, kajian relevansi dan tantangan implementasi hukum Islam menyimpulkan bahwa hukum Islam tetap relevan untuk isu-isu kontemporer seperti keadilan sosial, kesetaraan gender, dan perlindungan hak asasi, tetapi menghadapi tantangan pluralitas interpretasi dan konteks sosial-politik, sehingga diperlukan upaya kolaboratif agar implementasi konsisten, adil, dan relevan (Sholeh, 2023).

Pada ranah filsafat hukum dan penegakan hukum negara, juga ditegaskan adanya ketegangan antara kebenaran formal dan keadilan substantif: kebenaran formal dalam peraturan tidak selalu mencerminkan kebenaran bagi pencari keadilan, sehingga diperlukan pengakomodasian nilai-nilai hukum Islam untuk mencapai nilai keadilan substantif demi melindungi hak dan kepentingan warga (Sukmana et al., 2023). Dalam pembahasan putusan pengadilan, integrasi keadilan moral, legal, dan sosial disebut sebagai cita-cita ideal namun sulit dicapai karena penekanan berlebihan pada kepastian hukum dapat mengabaikan dimensi moral dan sosial (Rizani et al., 2023). Sintesis ini menunjukkan bahwa asas keadilan dalam hukum Islam menuntut kerja konseptual (perumusan ukuran keadilan dalam ijtihad) sekaligus kerja institusional (mendesain prosedur, akses, dan kebijakan) agar hukum tidak berhenti pada formalitas, melainkan berfungsi sebagai sarana perlindungan hak yang adil bagi semua (Rizani et al., 2023; Sholeh, 2023; Sukmana et al., 2023).

________________________________________

16. Penutup

Berdasarkan sintesis berbagai kajian, asas keadilan menurut hukum Islam dapat dirumuskan sebagai prinsip normatif-teologis yang mewajibkan perlakuan adil kepada setiap orang, dengan menolak diskriminasi, kezaliman, dan eksploitasi, sekaligus menuntut pemenuhan hak dan penempatan hak-kewajiban secara proporsional (Akbar et al., 2022; Keri et al., 2022; Putri & Caniago, 2021; Rosida, 2023; Syantoso et al., 2018). Asas ini berakar pada wahyu (Al-Qur'an dan Hadis) dan dipahami dalam horizon teologis bahwa Allah adalah sumber keadilan mutlak, sehingga keadilan diperlakukan sebagai nilai substantif yang mengikat secara moral sekaligus menjadi orientasi hukum (Keri et al., 2022; Taqiyuddin, 2019; Zulkarnain, 2021). Pada level praktik, asas keadilan menuntut persamaan di hadapan hukum, independensi peradilan, akses bantuan hukum, dan perlindungan pihak rentan, serta evaluasi kritis atas kebijakan dan regulasi yang menciptakan disparitas perlakuan (Akbar et al., 2022; Azkiah, 2022; Hamzah et al., 2019; Putri & Caniago, 2021; Syahrin et al., 2020). Pada akhirnya, prinsip "hukum harus memberikan perlakuan yang adil kepada setiap orang" dalam perspektif hukum Islam tidak hanya berarti kesetaraan formal, tetapi juga penegakan keadilan substantif yang terhubung dengan maslahat, moralitas, dan perlindungan martabat manusia dalam seluruh ranah kehidupan—keluarga, ekonomi, pidana, dan tata kelola negara (Panjaitan, 2022; Rizani et al., 2023; Sukmana et al., 2023; Umar et al., 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Akbar, K., Fadhlullah, N., & Karim, Z. P. (2022). Challenging The Principle of Equality Before the Law in Qanun Jinayat Aceh. Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 24(1), 156. https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.9236

Amin, M. (2015). Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 4(02), 322–343. https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343

Asnawi, H. S. (2016). Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM. Jurnal Konstitusi, 10(2), 239. https://doi.org/10.31078/jk1023

Azkiah, A. (2022). Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru tentang Masjid Paripurna Perspektif Siyasah Dusturiyyah. Hukum Islam, 21(2), 170. https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11519

Bazith, A. (2019). Keadilan dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsīr Mauḍū'ī). Jurnal Ilmiah Islamic Resources, 16(1). https://doi.org/10.33096/jiir.v16i1.1

Candrawati, S. D. (2018). Implementasi Yuridis Terhadap Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan Pelaku Pembunuhan Santri di Lamongan. Al-Hukama, 8(2), 269–291. https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.2.269-291

Farahi, A., & Ramadhita, R. (2017). Keadilan Bagi Anak Luar Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. De Jure Jurnal Hukum Dan Syari'ah, 8(2), 74–83. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3778

Fitri, M. R., Mumtazinur, M., & Mubarak, H. (2024). Islam dan Negara: Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cuti Pekerja Wanita Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Ketenagakerjaan. Politica Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam, 11(1), 106–117. https://doi.org/10.32505/politica.v11i1.9232

Hamzah, K., Hasan, H., & Amirullah, A. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum (Perspektif Hukum Islam). Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law, 4(2), 187–199. https://doi.org/10.24256/alw.v4i2.1812

Keri, I., Misbahuddin, M., & Haddade, W. (2022). Kontekstualisasi Teologi Keadilan dalam Hukum Qishash dan Poligami. Al-Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan, 4(2), 137–157. https://doi.org/10.30863/as-hki.v4i2.2950

Lubis, J. (2020). Persepsi Nasabah Terhadap Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat Panyabungan. Finansia Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah, 3(1), 85–96. https://doi.org/10.32332/finansia.v3i1.2036

Majid, Z. A. (2020). Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum dalam Perspektif Al-Qur'an. Almarhalah | Jurnal Pendidikan Islam, 1(2), 21–40. https://doi.org/10.38153/alm.v1i2.7

Marzuki, M., & Marzuki, M. (2024). Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 709. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11936

Munawaroh, L., & Suryani, S. (2020). Menelisik Hak-Hak Perempuan. Kafa'ah Journal of Gender Studies, 10(1), 25. https://doi.org/10.15548/jk.v10i1.263

Panjaitan, B. S. (2022). Perlindungan Korban dalam Kasus Pembunuhan dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam dan Hubungannya dengan Restorative Justice. Jurnal Bina Mulia Hukum, 7(1), 1–16. https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.720

Putri, U. L., & Caniago, S. (2021). Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Jisrah Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 2(2), 193. https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4347

Rizani, R., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, dan Keadilan Sosial dalam Putusan Pengadilan. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence Economic and Legal Theory, 1(4), 567–583. https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.179

Rosida, U. H. (2023). Keadilan dalam Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Perkara Poligami. Khuluqiyya Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam, 108–123. https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i1.93

Sari, M. R. M. N. (2021). Konsep Adil dalam Praktek Poligami Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. El-Izdiwaj Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, 2(1), 36–46. https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i1.9962

Setiyanto, D. A. (2017). Poligami dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Kritik Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia). Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam, 10(1), 49–60. https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10105

Sholeh, M. I. (2023). Relevansi dan Tantangan Implementasi Hukum Islam dalam Konteks Sosial Masyarakat Modern. As-Salam Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan, 12(1), 21–57. https://doi.org/10.51226/assalam.v12i1.484

Sofyan, S. (2019). Nilai Keadilan dalam Ekonomi Syariah. Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum, 13(2), 355–382. https://doi.org/10.24239/blc.v13i2.499

Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah. Law and Justice, 2(1), 12–23. https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333

Subekti, A. (2019). Negara Hukum (Rechtstaat) dalam Perspektif Islam. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS), 1(1), 57. https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2730

Sukmana, R. A., Kurniati, K., & Sultan, L. (2023). Paradigma Keadilan dalam Penegakan Hukum Negara Berdasarkan Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Falsafah Jurnal Kajian Filsafat Teologi Dan Humaniora, 8(2), 17–32. https://doi.org/10.37567/jif.v8i2.1589

Syahrin, M. A., Zulfan, J. H., Alizon, J., Musrifah, M., & Sahu, N. (2020). Konsep Negara dalam Politik Islam di Era Modern. Hukum Islam, 20(1), 120. https://doi.org/10.24014/jhi.v20i1.8493

Syantoso, A., Komarudin, P., & Budi, I. S. (2018). Tafsir Ekonomi Islam atas Konsep Adil dalam Transaksi Bisnis. Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah, 4(1), 20. https://doi.org/10.31602/iqt.v4i1.1595

Taqiyuddin, H. (2019). Konsep Islam Tentang Keadilan. Aqlania, 10(2), 157. https://doi.org/10.32678/aqlania.v10i2.2311

Umar, W., Rasmuddin, & Hikmawanti, A. (2023). Pembagian Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Islam: Implementasi Moral Justice dan Social Justice. Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam, 5(1), 11–17. https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1724

Wirdyaningsih, W. (2018). Konsep Keadilan Menurut Filsafat Hukum Islam dalam Perkawinan Poligami. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(3), 612. https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1752

Zulkarnain, Z. (2021). Konsep Keadilan dalam Teologi Islam. Al-Hikmah Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam, 3(1). https://doi.org/10.51900/alhikmah.v3i1.9808