01193 - Iura Novit Curia dalam Perspektif Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia

Abstract

This article examines the principle of iura novit curia (also known as ius curia novit) in the context of Islamic law and its application in Indonesian Religious Courts (Peradilan Agama). The principle, which posits that judges are deemed to know all applicable law while parties bear the burden of proving facts, is analyzed through a synthesis of procedural law doctrine and Islamic judicial ethics (fiqh qadha'/fiqh siyasah qadaiyyah). Using a normative-doctrinal approach and drawing on relevant Indonesian legal literature, this article demonstrates that iura novit curia operates as an institutional-professional standard obligating judges to accept all cases (non rechtsweigering), conduct legal discovery (rechtsvinding), and apply relevant norms—including unwritten Islamic sources such as fiqh and kaidah fiqhiyah—when statutory law proves insufficient. The article further argues that the principle, while theoretically construed as an absolute judicial capacity, is in practice an assumed fiction requiring methodological accountability: judges must engage in ijtihad and interpretive reasoning while maintaining impartiality and evidentiary rigor. The analysis also addresses tensions between iura novit curia and competing principles such as nemo judex idoneus in propria causa, underscoring the need for transparent legal reasoning in Religious Court decisions to preserve public trust and judicial legitimacy.

Keywords: iura novit curia, Islamic law, Religious Courts, legal discovery, ijtihad, evidentiary rules, fiqh qadha'

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji asas iura novit curia (dikenal pula sebagai ius curia novit) dalam konteks hukum Islam dan penerapannya di Peradilan Agama Indonesia. Asas yang menyatakan bahwa hakim dianggap mengetahui seluruh hukum yang berlaku sementara para pihak hanya wajib membuktikan fakta ini dianalisis melalui sintesis antara doktrin hukum acara dan etika peradilan Islam (fiqh qadha'/fiqh siyasah qadaiyyah). Dengan menggunakan pendekatan normatif-doktrinal dan mendasarkan kajian pada literatur hukum Indonesia yang relevan, artikel ini menunjukkan bahwa iura novit curia beroperasi sebagai standar institusional-profesional yang mewajibkan hakim menerima setiap perkara (non rechtsweigering), melakukan penemuan hukum (rechtsvinding), dan menerapkan norma yang relevan—termasuk sumber-sumber hukum Islam tidak tertulis seperti fiqh dan kaidah fiqhiyah—ketika hukum tertulis tidak memadai. Artikel ini lebih lanjut berargumen bahwa asas tersebut, meskipun secara teoritis dikonstruksi sebagai kemampuan absolut hakim, dalam praktiknya merupakan fiksi hukum yang menuntut akuntabilitas metodologis: hakim wajib melakukan ijtihad dan penalaran interpretatif sambil menjaga imparsialitas dan keteguhan pembuktian. Analisis juga membahas ketegangan antara iura novit curia dan asas-asas yang bersaing seperti nemo judex idoneus in propria causa, dengan menegaskan pentingnya penalaran hukum yang transparan dalam putusan Peradilan Agama demi menjaga kepercayaan publik dan legitimasi peradilan.

Kata kunci: iura novit curia, hukum Islam, Peradilan Agama, penemuan hukum, ijtihad, hukum pembuktian, fiqh qadha'

________________________________________

I. Pendahuluan: Posisi Asas Iura Novit Curia dalam Peradilan Islam-Kontemporer

Asas iura novit curia (juga dikenal sebagai ius curia novit atau curia novit ius) dipahami dalam literatur hukum acara Indonesia sebagai prinsip bahwa hakim "dianggap mengetahui hukum," sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hanya karena hukumnya tidak ada, tidak lengkap, atau tidak jelas (Butarbutar, 2012; Hutabarat et al., 2019; Safudin, 2021). Dalam kerangka ini, konsekuensi langsungnya ialah pemisahan peran: para pihak dibebani untuk mengemukakan dan membuktikan peristiwa/fakta yang disengketakan, sedangkan hakim—secara ex officio—wajib menemukan, memilih, dan menerapkan norma hukum yang relevan terhadap fakta tersebut (Butarbutar, 2012a, 2012b; Safudin, 2021).

Ketika asas ini dibawa ke konteks hukum Islam, terutama dalam praktik Peradilan Agama di Indonesia, beberapa karya menegaskan bahwa hakim tidak hanya bergerak dalam ranah aturan tertulis—misalnya undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)—tetapi juga dapat merujuk sumber-sumber hukum Islam yang tidak tertulis, yakni fiqh, teori hukum Islam, dan kaidah fiqhiyah, dalam merumuskan pertimbangan putusan (Fajriyyah & Alfitri, 2022; Naily et al., 2022).

Di sisi lain, sumber-sumber yang tersedia juga menunjukkan adanya nuansa kritis: asumsi "hakim mengetahui semua hukum" sering dipandang sebagai fiksi atau asumsi teoritis karena keterbatasan manusiawi hakim dan kompleksitas hukum modern (Butt & Nathaniel, 2023; Helmi, 2022; Hutabarat et al., 2019). Karena itu, pembahasan iura novit curia "menurut hukum Islam" dalam konteks Indonesia paling tepat dipahami sebagai sintesis antara: (i) mandat prosedural negara kepada hakim untuk tidak melakukan rechtsweigering dan melakukan penemuan hukum; serta (ii) etos dan epistemologi peradilan Islam (fiqh qadha'/fiqh siyasah qadaiyyah) yang menekankan keadilan, amanah, dan pemutusan perkara berbasis fakta yang terbukti (Handoko, 2020; Husni, 2018; Sakirman, 2017).

________________________________________

II. Definisi Operasional dan Implikasi: "Hakim Dianggap Tahu Hukum, Para Pihak Membuktikan Fakta"

Dalam doktrin hukum acara perdata yang dikutip dalam beberapa rujukan, asas ius curia novit dimaknai sebagai anggapan bahwa hakim mengetahui dan memahami hukum, sehingga hakim berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (toepassing) sesuai pokok perkara dan hubungan hukum para pihak in concreto (Hutabarat et al., 2019; Safudin, 2021). Konsekuensinya, para pihak tidak memiliki kewajiban menunjukkan "hukum apa yang harus diterapkan," karena kewenangan—bahkan kewajiban—penerapan hukum ditempatkan pada hakim (Hutabarat et al., 2019; Safudin, 2021). Dengan demikian, yang menjadi kewajiban para pihak adalah mengajukan, menjelaskan, dan membuktikan "peristiwa konkret" (fakta) yang disengketakan, sedangkan hakim kemudian mengkualifikasi fakta yang terbukti itu sebagai "peristiwa hukum" untuk diterapkan normanya (Butarbutar, 2012a, 2012b).

Literatur pembuktian menegaskan urutan kerja tersebut: setelah peristiwa konkret dibuktikan di persidangan, hakim memperoleh kebenaran mengenai peristiwa yang disengketakan; barulah hakim dapat mengkualifikasi dan mencari peraturan hukum yang relevan untuk diterapkan (Butarbutar, 2012a). Bahkan dikemukakan pula bahwa pembagian tugas dalam pembuktian bersifat jelas: yang wajib mengajukan alat bukti adalah para pihak yang berkepentingan (penggugat/tergugat), bukan hakim; namun yang menilai terbukti atau tidaknya suatu peristiwa adalah tugas hakim (Butarbutar, 2012b). Pola "fakta oleh para pihak—hukum oleh hakim" inilah yang menjadi inti konseptual dari rumusan tersebut, dan ia berulang kali ditegaskan dalam rujukan-rujukan mengenai ius curia novit (Butarbutar, 2012a, 2012b; Safudin, 2021).

________________________________________

III. Landasan Normatif dalam Sistem Peradilan Indonesia yang Mengikat Peradilan Agama

Sejumlah rujukan menghubungkan ius curia novit dengan larangan pengadilan menolak perkara (rechtsweigering). Dalam kajian pembuktian dan penemuan hukum, disebutkan bahwa larangan menolak perkara lahir karena pada asasnya hakim dianggap tahu semua hukum (ius curia novit) (Butarbutar, 2012a). Hal yang sama ditegaskan dalam analisis harmonisasi antinomi asas, yang menyatakan bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan adagium ius curia novit bermakna pengadilan tidak boleh menghindar memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas (Hutabarat et al., 2019; Safudin, 2021). Rujukan lain menempatkan asas ini sebagai dasar normatif yang mendorong hakim melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) ketika menghadapi kekosongan atau ketidakjelasan norma (Fakhriah, 2020; Safudin, 2021).

Untuk Peradilan Agama, beberapa karya secara eksplisit menyatakan bahwa sumber hukum materiil yang sering menjadi rujukan adalah peraturan perundang-undangan—misalnya hukum perkawinan dan KHI—namun dalam praktik hakim juga merujuk sumber-sumber tidak tertulis seperti fiqh dan teori hukum Islam dalam menyusun pertimbangan putusan (Fajriyyah & Alfitri, 2022). Dengan demikian, kewajiban "tidak menolak perkara" dan "menerapkan hukum" yang dikaitkan dengan ius curia novit bekerja di dalam lingkungan peradilan yang plural dalam sumber normatif: tertulis (negara) dan tidak tertulis (fiqh/teori hukum Islam) (Fajriyyah & Alfitri, 2022; Safudin, 2021).

________________________________________

IV. Konstruksi "Menurut Hukum Islam": Kewajiban Mengadili, Menetapkan Hukum Syara', dan Etika-Profesi Hakim

Dalam perspektif fiqh siyasah qadaiyyah sebagaimana dikemukakan dalam salah satu rujukan, qadha' dipahami sebagai tugas pokok pengadilan untuk menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa guna menyelesaikannya secara adil dan mengikat (Handoko, 2020). Dalam kerangka yang sama, ditegaskan bahwa Islam menekankan pelestarian keadilan agar hak-hak masyarakat terpenuhi; penegakan hukum juga dipahami terkait kemanfaatan dan kepastian hukum (Handoko, 2020). Menariknya, rujukan tersebut mengaitkan penerimaan seluruh perkara yang masuk dengan memperhatikan asas ius curia novit sebagai contoh menjaga amanah dan memberi putusan adil (Handoko, 2020). Klaim ini tidak menyatakan bahwa ius curia novit adalah "terminologi klasik" fiqh, tetapi menunjukkan adanya upaya konseptual untuk menjembatani prinsip peradilan modern yang berbahasa Latin dengan etos peradilan Islam yang menuntut hakim menjalankan amanah keadilan dan tidak menghindari tanggung jawab mengadili (Handoko, 2020; Sakirman, 2017).

Relevansi etika dan epistemologi hakim dalam hukum Islam juga muncul dalam kajian epistemologi profesi hakim: tahapan kerja hakim (mengkonstatir—mengklasifisir/mengkualifisir—mengkonstituir) menuntut kejelian dalam menilai fakta dan menemukan hukum; pada titik ini hakim "dituntut" mengetahui hukum dan mengambil keputusan berdasarkan ilmu pengetahuan dan keyakinannya, yang dikaitkan dengan doktrin curia ius novit (Sakirman, 2017). Sementara itu, dalam kajian penemuan hukum cerai gugat, ditegaskan dua hal yang perlu dibaca secara bersamaan: (i) hakim dianggap tahu hukum (ius curia novit) sehingga tidak boleh menolak perkara; tetapi (ii) hakim "belum tentu mengetahui semua hukum," sehingga dibutuhkan proses mencari/menemukan hukum dalam batas objektivitas (Helmi, 2022). Nuansa ini penting untuk pendekatan "menurut hukum Islam" karena memperlihatkan bahwa tuntutan normatif agar hakim menjalankan amanah pengadilan—mengadili dan memutus—harus berjumpa dengan kesadaran metodologis: hakim perlu menggali sumber-sumber hukum Islam (al-Qur'an, hadits, fiqh) sekaligus mengelola keterbatasan pengetahuan secara bertanggung jawab melalui penemuan hukum (Helmi, 2022; Sakirman, 2017).

________________________________________

V. Pembuktian dalam Tradisi Peradilan Islam dan Kaitannya dengan "Fakta oleh Para Pihak"

Sumber yang membahas relevansi Risalah al-Qadha Umar bin Khattab menyebutkan prinsip penting: Allah mengetahui rahasia manusia, dan hukuman dihindarkan kecuali dengan adanya bukti-bukti atau sumpah-sumpah (Husni, 2018). Walaupun rujukan tersebut tidak merumuskan kaidah beban pembuktian secara teknis seperti dalam kitab usul al-fiqh, ia menegaskan ide sentral bahwa pemutusan perkara—terutama konsekuensi yang merugikan pihak—mensyaratkan basis pembuktian yang dapat diuji, bukan semata dugaan (Husni, 2018). Dengan menghubungkan ini pada doktrin hukum acara modern yang menyatakan para pihak membuktikan peristiwa dan hakim menerapkan hukum, dapat dipahami adanya koherensi metodologis: proses peradilan yang adil menuntut pemisahan antara pembuktian fakta di persidangan dan penerapan norma oleh hakim (Butarbutar, 2012a, 2012b; Husni, 2018).

Dalam kajian pembuktian dan penemuan hukum perdata, ditekankan bahwa pembuktian merupakan tahapan krusial: peristiwa konkret yang disengketakan harus dibuktikan; dari sana hakim melakukan kualifikasi menjadi peristiwa hukum dan menerapkan norma yang relevan (Butarbutar, 2012a). Kajian lain menegaskan bahwa dalam hukum acara perdata terdapat pembagian tugas yang jelas: para pihak mengajukan peristiwa konkret dan alat bukti, sedangkan hakim—berdasarkan asas ius curia novit—menentukan hukumnya secara ex officio (Butarbutar, 2012b). Jika ini ditarik ke ranah Peradilan Agama, maka "menurut hukum Islam" dalam pengertian praktik peradilan di Indonesia berarti: pembuktian tetap menjadi pusat untuk menemukan fakta, sementara hukum yang diterapkan dapat bersumber dari peraturan nasional (KHI/UU) dan juga referensi fiqh yang dipandang relevan oleh hakim (Butarbutar, 2012a, 2012b; Fajriyyah & Alfitri, 2022).

________________________________________

VI. Ijtihad/Rechtsvinding sebagai Jembatan: Ketika Hukum Tertulis Tidak Memadai

Sejumlah rujukan menggarisbawahi bahwa ius curia novit tidak hanya bermakna "hakim tahu hukum," tetapi juga mewajibkan hakim melakukan penemuan hukum ketika menghadapi kekosongan atau ketidakjelasan aturan. Dalam dinamika penyelesaian perkara, termasuk di Pengadilan Agama, disebutkan bahwa bila hakim tidak menemukan hukum tertulis maka ia harus menemukan dalam hukum tidak tertulis (Fajriyyah & Alfitri, 2022; Safudin, 2021). Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, dinyatakan bahwa berdasarkan asas ius curia novit hakim tidak boleh menolak perkara dengan dalih hukum tidak jelas; dan hal ini mengisyaratkan signifikansi ijtihad untuk membantu hakim menyediakan acuan saat menyelesaikan perkara (Abdullah & Wijaya, 2019). Tema serupa juga muncul dalam kajian interpretasi hukum ekonomi Islam dan kajian interpretasi dalam hukum keluarga Islam/ekonomi syariah: metode interpretasi sebagai bagian penemuan hukum harus dikuasai hakim, karena hakim tidak boleh menolak perkara dan dianggap tahu hukumnya (ius curia novit) (A. Abdullah, 2022; Amin et al., 2022).

Pada level praktik Peradilan Agama, beberapa studi menunjukkan hakim menggunakan fiqh dan kaidah fiqhiyah sebagai "living law concept" dalam pertimbangan putusan—misalnya dalam perkara poligami, di mana hakim menggabungkan dasar UU Perkawinan dengan argumentasi fiqh dan teori penemuan hukum (Naily et al., 2022). Di ranah isbat nikah, disebutkan bahwa hakim melakukan ijtihad—bahkan "melanggar" batasan tertentu—dengan mempertimbangkan maslahah komunitas, dan mengaitkannya dengan kewajiban pengadilan menerima, memeriksa, mengadili, dan melarang menolak perkara; di sini ius curia novit dipahami sebagai hakim dianggap mengetahui semua hukum (Muyassar et al., 2022). Rangkaian rujukan ini memperlihatkan pola sintesis: ketika norma tertulis belum memadai atau menimbulkan ruang interpretasi, ius curia novit mendorong hakim melakukan rechtsvinding; dalam Peradilan Agama, rechtsvinding itu sering beroperasi melalui ijtihad, interpretasi, dan rujukan fiqh untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan (A. Abdullah, 2022; Muyassar et al., 2022; Naily et al., 2022).

________________________________________

VII. Contoh Isu Pembuktian: Testimonium de Auditu/Syahadah Istifadhah dan Konsistensi Argumentasi Hukum

Perdebatan mengenai admissibility keterangan saksi "hearsay" dalam perkara perdata keagamaan—misalnya isbat nikah—menunjukkan bahwa pembuktian fakta dapat memunculkan disparitas putusan. Dalam studi tentang isbat nikah, ditunjukkan adanya perbedaan antara pengadilan tingkat pertama yang menerima hearsay evidence karena mempertimbangkan keadaan khusus peristiwa perkawinan yang hendak dibuktikan, dan pengadilan tingkat banding yang menolak karena "hearsay witness" tidak dapat digunakan pada perkara kontentiosa; namun kedua putusan dinilai belum memberi argumentasi hukum yang jelas dalam menerima/menolak hearsay (Fajriyyah & Alfitri, 2022). Studi lain mengenai itsbat wakaf juga mencatat bahwa saksi yang tidak menyaksikan langsung peristiwa wakaf oleh majelis hakim dikategorikan sebagai syahadah istifadhah (testimonium de auditu) dan dihubungkan dengan asas ius curia novit serta kebebasan hakim menemukan hukum (Ridho, 2020).

Dua contoh ini menegaskan bahwa meskipun hakim dianggap mengetahui hukum, kualitas pertimbangan hukum tetap menjadi isu kunci untuk menjamin kepastian dan konsistensi—terutama karena ius curia novit mendorong hakim aktif menutup celah hukum, tetapi pembuktian fakta tetap harus dikelola dengan argumentasi yang transparan dan akuntabel (Fajriyyah & Alfitri, 2022; Handoko, 2020; Ridho, 2020).

________________________________________

VIII. Batasan Epistemik dan Kritik: Ius Curia Novit sebagai Asumsi, Bukan "Kemampuan Absolut"

Beberapa rujukan secara eksplisit mengingatkan bahwa ius curia novit pada dasarnya bersifat teori/asumsi, karena hakim sebagai manusia memiliki keterbatasan dan tidak mungkin mengetahui seluruh hukum yang luas dan kompleks (Hutabarat et al., 2019). Dalam kajian tentang peran ahli hukum dalam persidangan pidana, ditegaskan pula bahwa ius curia novit secara ketat adalah fiksi: mustahil bagi hakim untuk sudah mengetahui semua hukum; meskipun demikian, prinsip ini tetap digunakan sebagai basis bahwa hakimlah yang bertanggung jawab mengidentifikasi dan menerapkan hukum yang relevan (Butt & Nathaniel, 2023). Sejalan dengan itu, kajian penemuan hukum di Pengadilan Agama menegaskan dualitas yang sama: hakim dianggap tahu hukum sehingga tidak boleh menolak perkara, tetapi hakim belum tentu mengetahui semua hukum (Helmi, 2022). Maka, "menurut hukum Islam" dalam praktik peradilan Indonesia tidak dapat dipahami sebagai klaim kesempurnaan pengetahuan hakim, melainkan sebagai standar institusional-profesional bahwa hakim wajib bertanggung jawab atas penemuan dan penerapan hukum—termasuk melalui ijtihad dan interpretasi—bukan mengalihkan tanggung jawab itu kepada para pihak (Butt & Nathaniel, 2023; Helmi, 2022; Hutabarat et al., 2019).

Kritik terhadap kualitas putusan juga dapat muncul ketika putusan dianggap tidak seragam atau tumpang tindih sehingga mereduksi kepercayaan publik; dalam konteks itu, makna ius curia novit menjadi "dipertanyakan" karena publik melihat pengadilan tidak konsisten (Hutauruk, 2023). Lebih spesifik lagi, studi hearsay di Peradilan Agama menilai adanya kekurangan argumentasi hukum yang jelas dalam putusan, meskipun diklaim telah memenuhi ius curia novit karena hakim berupaya menutup "gaps in justice" (Fajriyyah & Alfitri, 2022). Ini menunjukkan bahwa pemenuhan asas ius curia novit tidak cukup hanya dengan keberanian memutus; ia perlu diwujudkan dalam metodologi penalaran dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan (Butarbutar, 2012a, 2012b; Fajriyyah & Alfitri, 2022).

________________________________________

IX. Antinomi Asas dan Pagar Etik-Prosedural: Independensi, Imparsialitas, dan Konflik dengan Nemo Judex

Sumber-sumber yang membahas antinomi asas menunjukkan bahwa pengutamaan ius curia novit (kewajiban mengadili) dapat berbenturan dengan asas lain seperti nemo judex idoneus in propria causa (larangan mengadili perkara yang berkaitan dengan dirinya sendiri). Dalam kajian tentang putusan Mahkamah Konstitusi, dikemukakan adanya benturan penafsiran antara kedua asas tersebut, dan bahwa penerapan ius curia novit dipahami sebagai mandat untuk memberi penyelesaian atas masalah hukum yang diajukan (Maladi, 2016). Analisis lain menegaskan bahwa ius curia novit berarti pengadilan tidak boleh menolak memeriksa perkara dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas; namun ketika terjadi konflik dengan nemo judex, penyelesaiannya diarahkan pada pemahaman filosofi tujuan hukum serta ukuran nilai-nilai konstitusional (Lailam, 2016). Dalam konteks "menurut hukum Islam" yang mengedepankan amanah, keadilan, dan akuntabilitas publik, diskursus antinomi ini relevan karena menunjukkan bahwa kewajiban mengadili harus dibingkai oleh prinsip imparsialitas dan pertanggungjawaban agar putusan tetap legitimate (Handoko, 2020; Nurudin, 2020).

________________________________________

X. Simpulan

Berdasarkan rujukan-rujukan yang tersedia, asas iura novit curia/ius curia novit "menurut hukum Islam" dalam konteks Indonesia dapat disintesiskan sebagai prinsip operasional Peradilan Agama: hakim wajib menerima dan mengadili setiap perkara—tidak melakukan rechtsweigering—serta bertanggung jawab melakukan penemuan dan penerapan hukum, termasuk ketika harus menggali sumber tidak tertulis seperti fiqh/teori hukum Islam (Fajriyyah & Alfitri, 2022; Handoko, 2020; Safudin, 2021). Pada saat yang sama, para pihak diposisikan sebagai pembawa beban pembuktian atas fakta/peristiwa konkret, sedangkan hakim mengkualifikasi fakta yang terbukti menjadi fakta hukum dan menerapkan norma yang relevan secara ex officio (Butarbutar, 2012a, 2012b; Safudin, 2021).

Agar prinsip ini konsisten dengan etos peradilan Islam—amanah, keadilan, dan putusan berbasis bukti—putusan harus dibangun di atas pembuktian yang memadai dan penalaran hukum yang akuntabel; jika argumentasi pembuktian, misalnya terkait hearsay/syahadah istifadhah, tidak jelas, maka ius curia novit berisiko dipersepsi sekadar slogan dan bukan metodologi keadilan (Fajriyyah & Alfitri, 2022; Husni, 2018; Ridho, 2020). Terakhir, rujukan-rujukan juga mengingatkan bahwa ius curia novit bukan klaim kemampuan absolut hakim, melainkan standar kewajiban profesional yang harus diimbangi dengan ijtihad/interpretasi yang hati-hati, kesadaran atas keterbatasan, dan penjagaan imparsialitas (Butt & Nathaniel, 2023; Helmi, 2022; Hutabarat et al., 2019).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, A. (2022). Metode Interpretasi Pada Hukum Ekonomi Islam. Ijtihad Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 16(2), 231. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i2.7607

Abdullah, Z., & Wijaya, E. (2019). Dinamika penerapan ijtihad bidang hukum ekonomi syariah di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(2), 299. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2004

Amin, M., Abdullah, A., Santoso, F. S., Muthmainnah, M., & Sembodo, C. (2022). Metode interpretasi hukum aplikasi dalam hukum keluarga Islam dan ekonomi syariah. Asas Wa Tandhim Jurnal Hukum Pendidikan Dan Sosial Keagamaan, 2(1), 15–36. https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i1.1347

Butarbutar, E. N. (2012a). Arti pentingnya pembuktian dalam proses penemuan hukum di peradilan perdata. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 22(2), 347. https://doi.org/10.22146/jmh.16225

Butarbutar, E. N. (2012b). Konsep keadilan dalam sistem peradilan perdata. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 21(2), 354. https://doi.org/10.22146/jmh.16262

Butt, S., & Nathaniel, A. (2023). Evidence from criminal law experts in Indonesian criminal trials: Usurping the judicial function? The International Journal of Evidence & Proof, 28(2), 129–153. https://doi.org/10.1177/13657127231217319

Fajriyyah, L., & Alfitri, A. (2022). Hearsay evidence admissibility: Due process and evidentiary rules in Muslim marriage legalization (Isbat nikah). Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 16(3), 265–292. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no3.2464

Fakhriah, E. L. (2020). Penemuan hukum oleh hakim melalui pembuktian dengan menggunakan bukti elektronik dalam mengadili dan memutus sengketa perdata. Jurnal Bina Mulia Hukum, 5(1), 89–102. https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.50

Handoko, P. (2020). Implementasi asas good governance di Indonesia dalam perspektif fiqh siyasah qadaiyyah. Al-Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 23(2), 340–362. https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.340-362

Helmi, M. (2022). Penemuan hukum cerai gugat oleh hakim pada Pengadilan Agama berdasar paradigma post-positivisme. Asy-Syari'ah, 23(2), 261–278. https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15001

Husni, A. H. A. (2018). Eksistensi Risalah al-Qadha Umar bin Khattab dan relevansinya dengan Peradilan Agama di Indonesia pada era reformasi. Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 13(01), 65–89. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v13i01.442

Hutabarat, R. R., Martono, J. P., Tunggawan, E., & Kenny, K. (2019). Keberlakuan putusan praperadilan dalam memerintahkan penyidik untuk menetapkan status tersangka (studi kasus putusan nomor: 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel.). Jurnal Muara Ilmu Sosial Humaniora Dan Seni, 2(2), 501–510. https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i2.2482

Hutauruk, A. (2023). The dichotomy between legal certainty and overlapping court rulings. Jurnal Syntax Admiration, 4(4), 416–425. https://doi.org/10.46799/jsa.v4i4.571

Lailam, T. (2016). Pro-kontra kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang yang mengatur eksistensinya. Jurnal Konstitusi, 12(4), 795. https://doi.org/10.31078/jk1247

Maladi, Y. (2016). Benturan asas nemo judex idoneus in propria causa dan asas ius curia novit (telaah yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006). Jurnal Konstitusi, 7(2), 001. https://doi.org/10.31078/jk721

Muyassar, Y. R., Arabiyah, S., Purwamto, P., & Fahmi, F. (2022). Itsbat marriage: Urgency, problems, and practices, to reach law-aware villages in Kubu Raya, West Kalimantan. Jurnal Analisis Hukum, 5(2), 253–263. https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3919

Naily, N., Riza, A. K., & Biroroh, T. (2022). Dynamic problems of polygamy cases in Indonesia. Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 12(1), 51–75. https://doi.org/10.15642/ad.2022.12.1.51-75

Nurudin, A. (2020). Upholding the impartiality of judges in judicial systems. Hasanuddin Law Review, 6(1), 80. https://doi.org/10.20956/halrev.v6i1.2268

Ridho, Z. (2020). Penetapan wakaf (itsbat wakaf) di Pengadilan Agama Cilegon (studi perkara nomor 281/PDT.P/2011/PA.CLG.). Tamwil, 3(1), 75. https://doi.org/10.31958/jtm.v3i1.1077

Safudin, E. (2021). Harmonisasi hukum dalam antinomi hukum (analisis terhadap penerapan Pasal 20 Ayat 2 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies, 2(2), 201–229. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i2.2592

Sakirman, S. (2017). Analisis profesi hakim dalam epistemologi hukum Islam. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 17(1), 135. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.135-154