01195 - Asas Kemanfaatan (Maslaḥah) dalam Hukum Islam: Prinsip bahwa Hukum Harus Memberikan Manfaat bagi Masyarakat

Abstrak

Bahasa Indonesia: Artikel ini mengkaji asas kemanfaatan (maslaḥah) dalam hukum Islam sebagai prinsip normatif yang menegaskan bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka (narrative literature review), tulisan ini menelaah konsep maslaḥah dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, klasifikasi tingkatan kebutuhan (ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt, taḥsīniyyāt), metode penetapan hukum melalui maslaḥah mursalah, serta operasionalisasinya dalam berbagai bidang hukum kontemporer di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa asas kemanfaatan bukan sekadar argumen pragmatis, melainkan orientasi normatif syariat yang terikat pada syarat-syarat metodologis: manfaat harus nyata, bersifat umum, dan tidak bertentangan dengan nash maupun ijmā'. Dalam konteks Indonesia, asas ini berfungsi sekaligus sebagai kerangka pengembangan hukum yang responsif terhadap perubahan sosial dan sebagai instrumen evaluasi kritis terhadap kebijakan publik. Penelitian ini menegaskan bahwa asas kemanfaatan menuntut akuntabilitas syar'i dan sosial dalam setiap pembentukan dan penerapan hukum.

Kata kunci: asas kemanfaatan, maslaḥah, maqāṣid al-syarī'ah, maslaḥah mursalah, hukum Islam, kebijakan publik

________________________________________

Abstract: This article examines the principle of benefit (maslaḥah) in Islamic law as a normative principle affirming that law must provide benefit to society. Employing a narrative literature review approach, this study analyzes the concept of maslaḥah within the framework of maqāṣid al-syarī'ah, the classification of needs (ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt, taḥsīniyyāt), the method of legal determination through maslaḥah mursalah, and its operationalization across various contemporary legal domains in Indonesia. The findings indicate that the principle of benefit is not merely a pragmatic argument but a normative orientation of Islamic law bound by methodological conditions: the benefit must be real, universal, and not in conflict with naṣṣ or ijmā'. In the Indonesian context, this principle functions simultaneously as a framework for developing law responsive to social change and as a critical evaluative instrument for public policy. This study affirms that the principle of benefit demands both sharī'ah-based and social accountability in every formation and application of law.

Keywords: principle of benefit, maslaḥah, maqāṣid al-syarī'ah, maslaḥah mursalah, Islamic law, public policy

________________________________________

1. Pendahuluan: Kemanfaatan sebagai Orientasi Normatif Hukum Islam

Dalam kerangka hukum Islam, gagasan bahwa "hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat" umumnya dipahami melalui konsep maslaḥah (kemanfaatan/kebaikan) yang berkaitan erat dengan tujuan-tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah). Sejumlah kajian menegaskan bahwa orientasi syariat bertumpu pada kemaslahatan: hukum tidak dimaksudkan sebagai beban yang abstrak, melainkan diarahkan untuk mewujudkan kebaikan dan menolak kerusakan (mafsadah) bagi manusia, baik pada level individu maupun sosial (Alfian et al., 2022; Musthofa et al., 2024; Santoso et al., 2023).

Karena itu, pengembangan dan penerapan hukum Islam dalam konteks kontemporer kerap dibahas sebagai upaya menjaga relevansi syariat melalui penalaran hukum yang tetap terikat pada tujuan-tujuan normatif syariat (Et.al, 2021; Musthofa et al., 2024). Kerangka ini juga menjelaskan mengapa hukum Islam diposisikan sebagai perangkat untuk "membaca realitas sosial" dan merumuskan sikap hukum yang tidak lepas dari dimensi kemasyarakatan (Alfian et al., 2022; Safudin & Khasanah, 2022).

________________________________________

2. Definisi dan Makna Maslaḥah: "Manfaat" yang Menolak Mafsadah

Secara etimologis, sejumlah rujukan menjelaskan maslaḥah sebagai sesuatu yang bermakna kebaikan, kemanfaatan, dan kebermanfaatan; ia sering dikontraskan dengan mafsadah yang bermakna kerusakan/kemudaratan (Alfian et al., 2022; Khoiri, 2022; Mariani, 2022). Dalam definisi terminologis yang sering dipakai dalam studi uṣūl al-fiqh, maslaḥah dipahami sebagai orientasi untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah bahaya/kerusakan, sehingga dapat menjadi landasan penilaian atas suatu kebijakan atau tindakan hukum (Maulidizen & Raihanah, 2019; Purnama et al., 2023; Yazid, 2023).

Sejalan dengan itu, beberapa kajian menekankan bahwa maslaḥah dapat berperan sekaligus sebagai tujuan syariat (maqāṣid) dan sebagai metode ijtihād/istinbāṭ ketika teks tidak memberikan rincian hukum yang eksplisit (Et.al, 2021; Mariani, 2022). Dengan kerangka demikian, "asas kemanfaatan" dalam hukum Islam bukan sekadar argumen pragmatis, melainkan bagian dari orientasi normatif syariat untuk mewujudkan kebaikan publik dan mencegah kerusakan sosial (Musthofa et al., 2024; Santoso et al., 2023).

________________________________________

3. Maqāṣid al-Syarī'ah dan "Kemanfaatan" sebagai Tujuan Syariat

Banyak rujukan menempatkan maqāṣid al-syarī'ah sebagai "tujuan/rahasia/objektif" yang ditetapkan dalam syariat, dan kemaslahatan dipandang sebagai sumbu dari tujuan tersebut (Harisudin, 2021; Musthofa et al., 2024; Santoso et al., 2023). Dalam tradisi yang sering dirujuk, tujuan syariat dirumuskan melalui lima perlindungan dasar (al-kulliyyāt al-khams): menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Harisudin, 2021; Musadad et al., 2023; Purnama et al., 2023).

Beberapa kajian mengaitkan langsung ukuran kemaslahatan dengan capaian perlindungan atas lima tujuan tersebut, sehingga sesuatu disebut maslaḥah bila ia menopang perlindungan lima unsur itu, dan disebut mafsadah bila merusaknya (Harisudin, 2021; Musadad et al., 2023; Purnama et al., 2023). Dengan demikian, asas kemanfaatan dalam hukum Islam bekerja sebagai standar evaluatif: hukum dinilai "bermanfaat" bukan hanya karena disukai publik, melainkan karena sejalan dengan perlindungan tujuan-tujuan syariat tersebut (Musthofa et al., 2024; Purnama et al., 2023; Santoso et al., 2023).

________________________________________

4. Maslaḥah sebagai Metode Penetapan Hukum: Maslaḥah Mursalah/Istiṣlāḥ

Dalam praktik ijtihād, beberapa tulisan menyebut bahwa ketika persoalan tidak ditemukan ketentuannya secara rinci dalam al-Qur'an dan Sunnah, ulama menggunakan instrumen metodologis uṣūl al-fiqh seperti qiyās, istiḥsān, istiṣḥāb, 'urf, dan termasuk maslaḥah mursalah (atau istiṣlāḥ) (Et.al, 2021; Suleman et al., 2023).

Sejumlah rujukan menjelaskan maslaḥah mursalah sebagai kemaslahatan umum yang tidak memiliki dalil khusus yang secara eksplisit mengakui atau membatalkan, tetapi substansinya sejalan dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan nash/ijmā' (Mariani, 2022, 2024). Dalam kerangka ini, asas kemanfaatan bukan "kebebasan tanpa batas" untuk membuat hukum baru, melainkan mekanisme argumentatif untuk menghadirkan hukum yang responsif terhadap problem sosial yang terus berkembang, tanpa melepaskan diri dari orientasi dan batasan syariat (Et.al, 2021; Musthofa et al., 2024).

________________________________________

5. Klasifikasi Maslaḥah (Tingkatan Kebutuhan dan Status Pengakuan Syara')

Literatur yang tersedia menampilkan dua klasifikasi yang penting untuk menjelaskan asas kemanfaatan dalam hukum Islam. Pertama, klasifikasi berdasarkan tingkat kebutuhan: ḍarūriyyāt (primer), ḥājiyyāt (sekunder), dan taḥsīniyyāt (pelengkap) (Chotib, 2021; Musadad et al., 2023; Purnama et al., 2023). Kerangka ini digunakan untuk menilai urgensi sebuah kebijakan atau ijtihad: apakah menyangkut kebutuhan sangat mendasar, penghilangan kesulitan, atau penyempurnaan etika/sopan santun (Chotib, 2021; Musadad et al., 2023; Purnama et al., 2023).

Kedua, klasifikasi berdasarkan status dalam syariat: maslaḥah mu'tabarah (diakui syara'), maslaḥah mulghah (ditolak syara' karena bertentangan), dan maslaḥah mursalah (tidak ada dalil khusus yang mengakui atau menolak, namun sejalan dengan tujuan syariat) (Alfian et al., 2022; Purnama et al., 2023). Dua klasifikasi ini memperlihatkan bahwa asas kemanfaatan dalam hukum Islam bersifat berlapis: tidak semua "manfaat" layak menjadi dasar hukum, dan tidak semua kebutuhan berada pada level urgensi yang sama (Musadad et al., 2023; Purnama et al., 2023).

________________________________________

6. Perbedaan Pandangan Ulama/Mazhab: Kehati-hatian Epistemik atas Dalil "Manfaat"

Rujukan yang tersedia menunjukkan adanya kontroversi dan perbedaan penerimaan atas maslaḥah mursalah sebagai hujjah. Sebuah telaah menyebut bahwa perdebatan klasik panjang muncul terkait legitimasi maslaḥah mursalah; sebagian ulama (misalnya tradisi yang diasosiasikan dengan Maliki) menerima penggunaannya dalam penetapan hukum, sementara yang lain menolak atau membatasinya karena kekhawatiran menjadikan rasio semata sebagai sumber hukum (Diansyah, 2021; Safudin & Khasanah, 2022).

Kajian tentang kontroversi Imam Malik dan Imam Syafi'i menegaskan bahwa mazhab Syafi'i secara metodologis menempatkan sumber hukum utama pada al-Qur'an, Sunnah, ijmā', dan qiyās, serta tidak menjadikan maslaḥah mursalah sebagai dalil independen; meski demikian, diskursus di kalangan Syafi'iyyah juga mencatat adanya pembahasan maslaḥah dalam karya ulama seperti al-Ghazālī (Safudin & Khasanah, 2022).

Di tingkat kontemporer, ada pula catatan bahwa perdebatan mengenai maqāṣid al-syarī'ah sebagai metode penetapan hukum sering berakar pada kebingungan dalam mendefinisikan dan mengkategorikan maslaḥah mursalah dan maqāṣid—termasuk penegasan bahwa keduanya tidak identik dan berasal dari sumber konseptual yang berbeda (Diansyah, 2021). Nuansa ini penting: asas kemanfaatan dalam hukum Islam bukan doktrin tunggal yang bebas dari perbedaan, melainkan arena metodologis yang menuntut ketelitian kategorisasi dan disiplin argumentasi (Diansyah, 2021; Safudin & Khasanah, 2022).

________________________________________

7. Batasan dan Syarat Penggunaan Asas Kemanfaatan: Tidak Boleh Menabrak Nash, Harus Nyata dan Umum

Sejumlah rujukan menyajikan syarat-syarat penggunaan maslaḥah mursalah agar tidak jatuh pada subjektivitas atau "mengikuti hawa nafsu". Beberapa syarat yang berulang adalah: (i) kemaslahatan harus nyata/benar-benar ada, bukan dugaan spekulatif; (ii) kemaslahatan bersifat umum, bukan kepentingan sempit individu/kelompok; dan (iii) tidak bertentangan dengan prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijmā' (Aprilia, 2017; Mariani, 2022).

Rujukan lain menegaskan bahwa kelompok yang menerima maslaḥah mursalah pun mensyaratkan kesesuaiannya dengan maqāṣid al-syarī'ah dan menegaskan bahwa tujuan penetapan hukum harus mengikuti "kehendak dan tujuan syariat", bukan sekadar kehendak manusia (Suleman et al., 2023). Dengan demikian, asas kemanfaatan dalam hukum Islam dapat dipahami sebagai prinsip normatif yang "terikat": ia memperluas ruang respons hukum terhadap problem baru, tetapi tetap beroperasi di bawah pagar kesetiaan pada tujuan syariat dan konsistensi dengan dalil-dalil yang mapan (Aprilia, 2017; Suleman et al., 2023).

________________________________________

8. Kemanfaatan, Kemudahan, dan Pencegahan Mudarat: Logika Etis dalam Perumusan Hukum

Sejumlah tulisan menghubungkan kemaslahatan dengan prinsip kemudahan dan peniadaan kesulitan. Dalam konteks administrasi publik, misalnya, disebutkan prinsip bahwa kewajiban-kewajiban dalam Islam membawa kemudahan dan tidak mempersulit; hal ini dipandang sejalan dengan maksud maslaḥah mursalah untuk memudahkan dan mencegah problem, sehingga dapat membimbing tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam bidang filantropi zakat, kajian yang mengulas maslaḥah juga menegaskan bahwa pembentukan hukum berbasis kemaslahatan bertujuan agar manusia memperoleh manfaat dan terhindar dari mudarat (Khoiri, 2022; Mariani, 2022).

Di sisi lain, sejumlah studi menonjolkan prinsip mendahulukan pencegahan mudarat daripada perolehan manfaat (dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ) sebagai salah satu cara kerja etika syariat untuk menjaga lima tujuan pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, harta), misalnya dalam pembahasan pelarangan minuman memabukkan (Maulidizen & Raihanah, 2019). Rangkaian gagasan ini memperlihatkan bahwa asas kemanfaatan dalam hukum Islam bersifat teleologis-etis: ia mendorong pengaturan yang memelihara kemanusiaan, ketertiban, dan perlindungan sosial melalui penilaian manfaat-mudarat yang berakar pada tujuan syariat (Khoiri, 2022; Maulidizen & Raihanah, 2019).

________________________________________

9. Asas Kemanfaatan dalam Kebijakan Publik (Siyāsah Shar'iyyah) dan Tata Kelola

Dalam wilayah kebijakan publik, literatur yang tersedia menggambarkan maslaḥah mursalah sebagai "roh hukum" untuk membangun administrasi pemerintahan yang tidak otoriter dan tetap memperhatikan realitas sosial. Kajian tentang birokrasi dan administrasi publik menekankan perlunya membangun hukum administrasi dengan paradigma maslaḥah mursalah, dan bahkan mengaitkannya dengan integrasi maqāṣid syariah melalui eksplorasi nilai, norma, dan etika dalam tata kelola.

Dalam pembahasan zakat selama pandemi, prinsip kebijakan yang menempatkan tindakan pemimpin terhadap rakyat "bergantung pada kemaslahatan" dikemukakan sebagai dasar bahwa pengambilan kebijakan publik perlu diarahkan pada kemanfaatan umum (Khoiri, 2022). Dengan cara ini, asas kemanfaatan dalam hukum Islam dapat dibaca sebagai prinsip legitimasi etis untuk kebijakan publik: kebijakan dianggap selaras dengan syariat ketika berorientasi pada kesejahteraan umum dan menghindari penyalahgunaan, bukan semata karena simbolisasi formal (Khoiri, 2022).

________________________________________

10. Relevansi bagi Pengembangan Hukum Islam di Indonesia: Responsivitas terhadap Perubahan Sosial

Dalam konteks Indonesia, sebuah kajian menegaskan bahwa konsepsi maslaḥah dipahami sebagai metode penggalian hukum Islam yang didasarkan pada aspek manfaat dan kebaikan bagi manusia selama tidak bertentangan dengan norma syariah; implementasinya sebagai dasar pengembangan hukum Islam di Indonesia dinyatakan "tidak dapat disangkal" karena kebutuhan masyarakat terus berubah seiring dampak zaman dan teknologi (Alfian et al., 2022).

Di ranah epistemologi, gagasan pengembangan metodologi hukum Islam yang mengintegrasikan nash dengan penalaran dan konteks sosial—untuk memperoleh manfaat yang "patuh pada syara'" dan tidak hanya bertumpu pada logika dan realitas sosial—ditawarkan sebagai landasan agar ijtihad tidak menjadi dogma tekstual yang abai pada manfaat praktis. Selain itu, studi tentang regulasi daerah bernuansa syariah mengemukakan bahwa sebagian regulasi dapat sesuai nilai maslaḥah, tetapi sebagian lain dinilai kurang mencerminkan maslaḥah karena lebih menonjolkan kepentingan kelompok tertentu, sehingga asas kemanfaatan berfungsi pula sebagai alat kritik kebijakan (Rahman, 2023). Ketiga rujukan ini memperlihatkan satu sintesis: di Indonesia, asas kemanfaatan menjadi titik temu antara kebutuhan adaptasi sosial dan tuntutan disiplin syariah, sekaligus instrumen evaluasi atas klaim "syariah" dalam kebijakan (Alfian et al., 2022; Rahman, 2023).

________________________________________

11. Contoh Operasionalisasi Asas Kemanfaatan (Maslaḥah) dalam Isu Keluarga dan Perlindungan Sosial

Dalam hukum keluarga, contoh penggunaan maslaḥah mursalah banyak dibahas. Studi tentang registrasi perkawinan menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dipandang sebagai fenomena baru yang tidak dikenal pada masa Nabi dalam bentuk registrasi formal, namun dianalisis sebagai maslaḥah mursalah karena menciptakan manfaat dan mencegah mudarat serta dipetakan pada perlindungan tujuan syariat (agama, jiwa, akal, keturunan, harta) (Mariani, 2024).

Sejalan dengan itu, studi tentang program sertifikasi perkawinan di Cilacap menilai program tersebut selaras dengan teori maṣlaḥah al-Ghazālī dan dikategorikan sebagai maṣlaḥah ḍarūriyyah karena diarahkan untuk menegakkan tujuan syariah yang lima (agama, akal, jiwa, harta, keturunan) (Purnama et al., 2023). Di ranah kebijakan usia perkawinan/perkawinan anak, kajian menegaskan bahwa perspektif maslaḥah mursalah penting karena menyangkut kemaslahatan umum yang tidak dirinci eksplisit dalam sumber, dan penerapan kebijakan perlu holistik mempertimbangkan aspek sosial, budaya, agama, dan hukum demi kesejahteraan umum dan perlindungan hak anak (Rohman, 2019).

Ketiga contoh ini mengilustrasikan asas kemanfaatan sebagai jembatan: ia digunakan untuk menilai inovasi institusional modern (pencatatan, program pembinaan/sertifikasi, kebijakan usia) berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan syariat dan manfaat publik yang nyata (Mariani, 2024; Purnama et al., 2023; Rohman, 2019).

________________________________________

12. Asas Kemanfaatan dalam Akses Keadilan dan Kelembagaan Negara

Asas kemanfaatan juga tampak dalam pembacaan kebijakan akses keadilan. Studi tentang sidang keliling di Pengadilan Agama Garut menyimpulkan bahwa layanan tersebut sesuai teori maslaḥah mursalah karena membawa kemanfaatan yang sejalan dengan tujuan syariat tetapi tidak diatur secara eksplisit oleh syara', dan tingkat kemanfaatannya dinilai berada pada ḥājiyyah (menghilangkan kesulitan) (Safira & Irwansyah, 2022).

Dalam isu korupsi bantuan sosial, penelitian tentang peran KPK menilai pengawasan distribusi dana bansos relevan dengan maslaḥah mursalah, terutama untuk menjaga harta dan keuangan negara, dan menempatkan realisasi kemaslahatan umat sebagai objek penting penerapan hukum Islam (Fitria et al., 2022). Dalam isu kesetaraan akses bagi perempuan berhadapan dengan hukum, analisis atas Perma RI No. 3 Tahun 2017 menegaskan bahwa kesetaraan dan keadilan gender sejalan dengan prinsip maslaḥah mursalah dan bahwa regulasi tersebut mengakomodasi prinsip tersebut dalam proses persidangan guna mewujudkan keadilan substantif.

Rangkaian contoh ini menunjukkan bahwa asas kemanfaatan tidak semata bekerja pada bidang ibadah atau muamalah ekonomi, melainkan juga pada desain layanan peradilan, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, serta pedoman pengadilan untuk memastikan akses yang setara dan perlindungan kelompok rentan (Fitria et al., 2022; Safira & Irwansyah, 2022).

________________________________________

13. Asas Kemanfaatan dalam Ekonomi Modern dan Teknologi: Peluang Sekaligus Uji Kepatuhan Syariah

Dalam ekonomi dan teknologi, beberapa rujukan menekankan bahwa transaksi dan produk kontemporer membutuhkan basis hukum agar tetap sesuai prinsip syariah, dan maslaḥah mursalah sering dipakai sebagai kerangka evaluasi manfaat-mudarat ketika teks tidak mengatur secara rinci (Et.al, 2021; Mariani, 2022; Musadad et al., 2023).

Kajian tentang zakat online menyatakan praktik tersebut—sebagai respons atas perkembangan teknologi—dilihat dari maslaḥah mursalah berada pada tingkat ḥājiyyah karena memberi kemudahan dalam muamalah dan menghilangkan kesulitan, sembari mencatat adanya pro-kontra masyarakat yang perlu dijawab dengan analisis kemaslahatan (Mariani, 2022). Dalam konteks uang elektronik, studi filosofis-juridis menyatakan bahwa keberadaan uang elektronik terkait dengan maqāṣid terutama ḥifẓ al-māl (perlindungan harta) dan bahkan ḥifẓ al-nafs pada situasi tertentu, serta ditempatkan dalam bingkai kemaslahatan yang termasuk kategori maslaḥah mursalah; studi ini juga menyatakan kaidah bahwa hukum asal muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarang (Musadad et al., 2023).

Pada sektor peradilan, kajian tentang pengembangan kecerdasan buatan dalam penyelesaian sengketa di peradilan agama menyatakan bahwa penggunaan AI dapat memberikan kemanfaatan publik seperti peningkatan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas, dan pengembangannya harus dipandu prinsip maslaḥah mursalah sebagai fondasi moral-etik dalam struktur, substansi, dan kultur hukum (Sidqi et al., 2023). Dengan demikian, asas kemanfaatan berfungsi sebagai "uji kepatuhan syariah" sekaligus "kerangka desain kebijakan": teknologi dapat diterima bila benar-benar membawa manfaat umum, menjaga tujuan syariat, dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah (Mariani, 2022; Musadad et al., 2023; Sidqi et al., 2023).

________________________________________

14. Fungsi Kritik Asas Kemanfaatan: Ketika Kebijakan Tidak Memenuhi Syarat Maslaḥah

Literatur yang tersedia juga memperlihatkan bahwa asas kemanfaatan bukan hanya dasar legitimasi, tetapi juga perangkat kritik terhadap kebijakan yang dinilai tidak memenuhi syarat kemaslahatan. Studi tentang aplikasi MyPertamina menyimpulkan bahwa penerapan aplikasi sebagai sistem pembayaran non-tunai untuk pembelian BBM bersubsidi "tidak tepat" dari perspektif maslaḥah mursalah karena beberapa syarat penerapannya sebagai legislasi hukum Islam belum terpenuhi (Haq et al., 2021).

Analisis atas kebijakan food estate di Humbang Hasundutan menyatakan kebijakan tersebut dinilai tidak berhasil dalam implementasi karena faktor-faktor dukungan pemerintah, kondisi lahan, cuaca, pengetahuan petani, dan fasilitas, dan teks tersebut menegaskan bahwa maslaḥah mursalah adalah penetapan hukum di area yang tidak disebutkan eksplisit dalam Qur'an dan Sunnah untuk memajukan kesejahteraan dan menghindari mudarat; dengan demikian, kegagalan implementasi dapat dipahami sebagai kegagalan realisasi kemaslahatan yang menjadi tujuan kebijakan (Caniago & Nurasiah, 2024). Dalam ranah regulasi kelembagaan, kajian tentang status badan hukum yayasan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2004 menyimpulkan bahwa menurut perspektif maslaḥah mursalah undang-undang tersebut dinilai tidak memenuhi prinsip karena "lebih banyak mudarat" daripada manfaat dalam implementasinya, berdasarkan analisis normatif dan wawancara ahli (M. F. Haq et al., 2023).

Tiga contoh ini menegaskan bahwa "kemanfaatan" dalam hukum Islam bukan retorika; ia mensyaratkan pembuktian terpenuhinya kondisi-kondisi kemaslahatan dan menolak kebijakan yang tidak memenuhi standar kemaslahatan publik atau menimbulkan mudarat dominan (Caniago & Nurasiah, 2024; M. F. Haq et al., 2023; Y. D. Haq et al., 2021).

________________________________________

15. Implikasi Metodologis: Bagaimana Asas Kemanfaatan Seharusnya Dipraktikkan

Jika disintesiskan dari rujukan-rujukan di atas, asas kemanfaatan dalam hukum Islam menuntut setidaknya tiga implikasi metodologis. Pertama, asas ini mensyaratkan keterikatan pada tujuan syariat (maqāṣid) dan perlindungan lima unsur dasar, sehingga klaim "manfaat" harus diuji terhadap ukuran-ukuran tujuan syariat, bukan sekadar preferensi sosial sesaat (Musadad et al., 2023; Purnama et al., 2023; Santoso et al., 2023).

Kedua, asas ini menuntut disiplin epistemik melalui syarat-syarat maslaḥah mursalah—manfaat harus nyata, umum, dan tidak bertentangan dengan nash/ijmā'—sehingga penalaran hukum tidak berubah menjadi justifikasi rasional yang liar (Aprilia, 2017; Suleman et al., 2023). Ketiga, asas ini menuntut sensitivitas kontekstual: beberapa kajian kebijakan (misalnya perkawinan anak dan teknologi zakat) menegaskan perlunya pendekatan holistik yang mempertimbangkan faktor sosial-budaya, perlindungan hak, dan evaluasi berkala demi memastikan tujuan kesejahteraan publik benar-benar tercapai (Mariani, 2022; Rohman, 2019). Dengan kata lain, asas kemanfaatan dalam hukum Islam adalah prinsip normatif sekaligus metodologi evaluasi yang memaksa hukum dan kebijakan untuk dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i dan sosial (Rahman, 2023; Rohman, 2019).

________________________________________

16. Kesimpulan

Asas kemanfaatan menurut hukum Islam pada intinya berakar pada konsep maslaḥah dan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah): hukum ditujukan untuk mewujudkan kebaikan publik dan mencegah mudarat dengan standar perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Harisudin, 2021; Musadad et al., 2023; Purnama et al., 2023). Namun, literatur juga menegaskan bahwa kemanfaatan tidak boleh dipahami sebagai utilitarianisme bebas-batas; ia harus memenuhi syarat-syarat metodologis (nyata, umum, tidak bertentangan dengan nash/ijmā', selaras dengan maqāṣid), dan di sinilah perbedaan pandangan ulama/mazhab mengenai legitimasi maslaḥah mursalah menjadi relevan untuk menjaga kehati-hatian penetapan hukum (Safudin & Khasanah, 2022; Diansyah, 2021).

Dalam praktik kontemporer Indonesia, asas kemanfaatan tampil sebagai kerangka untuk mengembangkan hukum yang responsif (misalnya pencatatan perkawinan, layanan peradilan, pengawasan bansos, zakat online, uang elektronik, dan AI peradilan), sekaligus sebagai perangkat kritik terhadap kebijakan yang gagal memenuhi standar kemaslahatan (Fitria et al., 2022; Y. D. Haq et al., 2021; Mariani, 2022, 2024; Musadad et al., 2023; Safira & Irwansyah, 2022). Dengan demikian, asas kemanfaatan dalam hukum Islam dapat dirumuskan sebagai prinsip: hukum dan kebijakan harus berorientasi pada kesejahteraan umum yang terukur melalui tujuan syariat, dibangun dengan argumentasi yang disiplin, dan dievaluasi melalui dampaknya dalam mencegah mudarat serta mewujudkan manfaat sosial secara adil (Musthofa et al., 2024; Rahman, 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Alfian, Setianingsih, E. L., Kismartini, & Yuniningsih, T. (2022). Islamic bureaucracy in the philosophy of public administration: A narrative literature review. Open Access Indonesia Journal of Social Sciences, 5(6), 846–851. https://doi.org/10.37275/oaijss.v5i6.139

Aprilia, H. A. (2017). Tes kesehatan pra nikah bagi calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Jatirejo Mojokerto. Al-Hukama, 7(2), 333–358. https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.2.333-358

Caniago, A., & Nurasiah, N. (2024). Food estate policy in Humbang Hasundutan Regency, North Sumatra Province, from the perspective of Maslahah Mursalah. Journal of Law Politic and Humanities, 4(3), 289–294. https://doi.org/10.38035/jlph.v4i3.353

Chotib, M. (2021). Zakat management concept to accelerate health and economic recovery during the COVID-19 pandemic. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, 9(E), 1213–1217. https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.7394

Diansyah, E. N. (2021). Abortion of a deformed fetus in the perspective of Maslahah Mursalah. Tawasut, 8(2). https://doi.org/10.31942/ta.v8i2.5967

Et.al, M. N. A. (2021). A review of Maslahah Mursalah and Maqasid Shariah as methods of determining Islamic legal ruling. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (Turcomat), 12(3), 2994–3001. https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i3.1331

Fitria, R., Azzaki, M. A., & Mustaqim, A. (2022). Work termination during the Covid-19 pandemic in Indonesia reviewed from theory Maṣlaḥah Mursalah. Nurani Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 22(1), 51–62. https://doi.org/10.19109/nurani.v22i1.11008

Haq, M. F., Nur, M., & Munifatussaidah, A. (2023). Review on the legality of legal entity status in the foundation based on Law Number 28 of 2004: The perspective of Siyasah Dusturiyah, and Maslahah Mursalah. Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 14(1), 125. https://doi.org/10.21043/yudisia.v14i1.17273

Haq, Y. D., Muchtia, H., & Mukhlis, Z. A. (2021). Bid'ah in concept of Maslahah Mursalah and Istihsan according to Imam asy-Syathibi. Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), 20(2), 225. https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.3352

Harisudin, M. N. (2021). The study of Australian government policies on Maqasid al-Sharia perspective. Justicia Islamica, 18(2), 227–242. https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.2772

Khoiri, N. (2022). A study of Maslahah al-Mursalah on efforts to legalize marijuana for medical needs in Indonesia in the aspect of legal exceptions. Contagion Scientific Periodical Journal of Public Health and Coastal Health, 4(2), 367. https://doi.org/10.30829/contagion.v4i2.18084

Mariani, M. (2022). Reactualization of the marriage age limit in Indonesia (in the perspective of Maslahah Mursalah). Lambung Mangkurat Law Journal, 7(1), 93–107. https://doi.org/10.32801/lamlaj.v7i1.309

Mariani, M. (2024). Reactualization of the marriage age limit in Indonesia (in the perspective of Maslahah Mursalah). Lambung Mangkurat Law Journal, 7(1), 93–107. https://doi.org/10.32801/abc.v7i1.137

Maulidizen, A., & Raihanah, A. (2019). The technique of determining Ijtihad and its application in life: Analysis of Istihsan, Maslahah Mursalah, ʻUrf, and Syarʻu Man Qablana. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 4(1). https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i1.1600

Musadad, A., Holis, H., Mustaniroh, M., & Zahro, U. I. (2023). Madura ulama views on halal labelization in tourism objects in Madura perspective Maslahah Mursalah. Proceeding of Annual Conference on Islamic Economy and Law, 2(2), 343–358. https://doi.org/10.21107/aciel.v2i2.267

Musthofa, A. Y., Afif, F., & Karimuddin, K. (2024). Strengthening Sharia economic law in Indonesia: Challenges and strategic approaches amidst global economic dominance. Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3(1), 1–18. https://doi.org/10.32332/muamalah.v3i1.8521

Purnama, N. T., Renata, A. S., Putera, B. W., Sandro, B. A., & Nurhuda, M. H. (2023). Khamr in the perspective of Maslahah Mursalah: A balance between goodness and legislation on the prohibition of alcoholic beverages. West Science Islamic Studies, 1(01), 111–119. https://doi.org/10.58812/wsiss.v1i01.311

Rahman, F. K. (2023). Marriage registration as a form of Maṣlaḥah Mursalah. Maqasid, 12(2). https://doi.org/10.30651/mqs.v12i2.20242

Rohman, A. N. (2019). The existence of Maslahah Mursalah as the basis of Islamic law development in Indonesia. Krtha Bhayangkara, 13(2), 251–260. https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.9

Safira, S. S., & Irwansyah, S. (2022). Implementasi sidang keliling di Pengadilan Agama Garut menurut Maslahah Mursalah. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 26–32. https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.717

Safudin, E., & Khasanah, U. (2022). Principles of Maslahah Mursalah on women's equality and justice: An analysis towards Supreme Court Regulation of Republic of Indonesia Number 3 2017 concerning with guidelines for adjudicating women's cases against the law. Kodifikasia, 16(1), 1–18. https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v16i1.3925

Santoso, S., Arifin, T., 'Ain, I. N., & Nurrohman, N. (2023). Prevention of divorce through the marriage certification program in Cilacap Regency, Central Java: The lens of al-Ghazālī's Maṣlaḥah. Sawwa Jurnal Studi Gender, 18(2), 307–332. https://doi.org/10.21580/sa.v18i2.19126

Sidqi, I., Nisa, S. M., & Daini, H. S. (2023). Development of artificial intelligence in the dispute resolution of religious courts. Jurnal Hukum Islam, 21(1), 83–112. https://doi.org/10.28918/jhi_v21i1_04

Suleman, F., Arifuddin, Q., Saifudin, S., Khasanah, F., & Karimullah, S. S. (2023). The review of the Maslahah Mursalah related to early marriage: Implementation and orientation. Jurnal Dinamika Hukum, 23(3), 573. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.3.3783

Yazid, A. (2023). The discovery of Islamic law with the turas books. Maqashid Jurnal Hukum Islam, 6(2), 1–15. https://doi.org/10.35897/maqashid.v6i2.1153